Category: Beritajatim.com Politik

Menko Pangan Zukifli Hasan Tegaskan Setop Impor Gula di 2025

Malang (beritajatim.com) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa Indonesia akan menghentikan impor gula mulai tahun 2025. Hal ini disampaikan Zulkifli saat meninjau ladang tebu di Desa Putat Lor, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Kamis (19/12/2024).

Keputusan ini, menurut Zulkifli, didasarkan pada potensi besar produksi tebu di dalam negeri. Ia menegaskan langkah tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mencapai swasembada pangan dan memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, optimis Indonesia mampu meningkatkan produksi gula nasional. Saat ini, produksi gula mencapai 2,4 juta ton per tahun, sementara kebutuhan nasional berada di angka 3,1 juta ton. Tahun depan, produksi diproyeksikan meningkat menjadi 2,6 hingga 2,7 juta ton.

“Kurang 500 ribu ton, tapi saya yakin bisa kita penuhi tanpa impor. Kita hanya perlu merawat kebun yang ada,” ujar Zulhas.

Ia juga menambahkan bahwa stok gula nasional tahun ini cukup untuk mendukung langkah tersebut. Pemerintah berencana membuka lahan tebu baru sebagai salah satu strategi untuk menggenjot produksi gula dalam negeri.

Menurut Zulhas, semangat petani tebu menjadi modal utama dalam mencapai swasembada gula. Pemerintah pun berkomitmen memperbaiki infrastruktur pertanian, seperti irigasi dan penyediaan alat pertanian modern, guna meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil panen.

“Lihat saja di Malang ini, halaman rumah pun ditanami tebu. Rakyat kita pekerja keras, asal diberi dukungan agar tidak rugi saat menanam,” imbuhnya.

Selain gula, Zulkifli juga menyebutkan bahwa tahun depan Indonesia menargetkan penghentian impor jagung untuk konsumsi, beras, dan barang lainnya. Langkah ini diharapkan memperkuat ketahanan pangan nasional serta memberikan manfaat ekonomi bagi petani lokal. [yog/beq]

19/12/2024 20:45
DPRD Bangkalan Kritik Penghapusan Sistem Parkir Berlangganan

Bangkalan (beritajatim.com) – DPRD Bangkalan melontarkan kritik tajam terhadap keputusan Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang menghapus sistem parkir berlangganan dan kembali menerapkan sistem parkir konvensional. Anggota Komisi I DPRD Bangkalan, Muhammad Khotib, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut diambil tanpa melibatkan DPRD.

“Kita tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan itu. Kami juga belum tahu alasan mengapa parkir berlangganan dihapus,” ujar Khotib, Kamis (19/12/2024).

Menurut Khotib, kebijakan ini bertentangan dengan tren pengelolaan parkir di berbagai daerah yang cenderung mengarah pada digitalisasi. Sistem modern seperti e-parking, QRIS, dan voucher elektronik dinilai lebih efisien dan transparan dibandingkan dengan metode lama.

“Semua daerah diarahkan untuk memodernisasi sistem pajak dan retribusi, termasuk parkir. Kenapa Bangkalan malah mundur?” tegasnya.

Ia juga menyoroti bahwa modernisasi pengelolaan parkir dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat ini, PAD Bangkalan hanya sekitar 10-12 persen, sementara ketergantungan terhadap transfer pusat mencapai lebih dari 85 persen.

“Kalau parkir dikelola secara modern, ini bisa menjadi peluang besar untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pembangunan,” jelasnya.

Khotib memastikan bahwa DPRD Bangkalan akan segera memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) untuk meminta penjelasan lebih lanjut terkait kebijakan ini. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam kebijakan yang menyangkut pelayanan publik.

“Kami akan memanggil Dishub untuk membahas ini lebih lanjut. Harus ada transparansi dalam kebijakan yang menyangkut pelayanan publik,” tambahnya. [sar/beq]

19/12/2024 20:35
KONI Lamongan Siapkan Atlet untuk Porprov Jatim 2025

Lamongan (beritajatim.com) – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lamongan tengah mempersiapkan atlet yang akan diterjunkan dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2025, yang akan digelar di Malang Raya.

Ketua harian KONI Lamongan, Imron Rosidi, persiapan dilakukan dengan menggelar latihan secara intensif melalui pemusatan latihan untuk para atlet dari berbagai cabang olahraga (Cabor).

“Kami berkomitmen memberikan dukungan penuh bagi atlet-atlet Lamongan dan akan mengikuti 32 cabang olahraga yang akan berlaga di Porprov Jatim 2025, untuk memperbaiki dan kembalikan peringkat 10 besar,” kata Imron. Kamis (19/12/2024).

Menurut Imron, jajaran pelatih dan official masing-masing cabor sudah bekerja keras untuk meningkatkan performa para atlet yang terpilih, dengan memberikan latihan yang lebih terarah dan disiplin.

“Banyak melakukan program-program, termasuk pelatihan bagi pelatih pada bulan kemarin di Surabaya, mengkonsentrasikan cabor-cabor di masing-masing tempat,” ujar Imron.

Lebih lanjut Imron menjelaskan, salah satu fokus utama dalam persiapan yang dilakukan adalah memperkuat mental dan fisik atlet, serta memberikan pembekalan dalam hal psikologi olahraga dan strategi pertandingan agar mereka dapat tampil maksimal dalam ajang tersebut.

“Semua pelatih dari berbagai cabor di kumpulkan hari ini di KONI Lamongan untuk di inventarisir, punya atlet berapa dan yang prospek berapa,” jelasnya

Menurut Imron, pemusatan latihan akan berlangsung hingga menjelang Porprov, dengan harapan dapat meraih hasil yang lebih baik dibandingkan Porprov edisi sebelumnya.

“Puslatkab masing-masing cabor yang sudah ditentukan dan dipantau oleh tim monev, yang berlangsung kurang lebih 7 sampai 8 bulan untuk mengikuti Porprov,” tutur Imron.

KONI Lamongan menargetkan peningkatan medali dan prestasi yang signifikan, khususnya untuk cabang-cabang olahraga yang menjadi andalan Lamongan.

“Yang terbaru disahkan cabor Cricket yang menunggu penantian panjang, karena sebelumnya tidak dipertandingankan di provinsi. Namun tahun depan akan dipertandingkan. Harapan kita Cricket bisa meraih juara,” pungkas Imron. (fak/ted)

19/12/2024 20:25
Tingkatkan Keselamatan, Pj Bupati Pasuruan Resmikan 10 Palang Pintu Kereta Api

Pasuruan (beritajatim.com) – Secara simbolis Pj Bupati Pasuruan, Nurkholis meresmikan pengoperasian 10 palang pintu kereta api di wilayah Kabupaten Pasuruan. Peresmian ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang kereta api.

Peresmian ditandai dengan pemotongan bunga di palang pintu kereta api JPL 97A yang berlokasi di Kelurahan Pogar, Kecamatan Bangil. Selain meresmikan pengoperasian palang pintu, Pj Bupati Nurkholis juga menyerahkan safety helm dan seragam kerja kepada 10 Petugas Jalan Lintasan (PJL) yang baru saja direkrut dan dilatih.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, Eka Wara Brehaspati, merinci lokasi 10 JPL yang diresmikan, yaitu JPL 102 di Kelurahan Dermo, JPL 105 di Kelurahan Latek, JPL 111 dan JPL 112 di Desa Raci, JPL 89 di Desa Gununggangsir, JPL 152 di Desa Sumberagung Grati, JPL 26 di Desa Sengongagung, serta JPL 27 dan JPL 28 di Desa Sekarmojo, Kecamatan Purwosari.

“Ada 10 palang pintu kereta api yang hari ini diresmikan. Empat palang pintu di Kecamatan Bangil, empat palang di Kecamatan Purwosari, yang lainnya ada di Kecamatan Grati dan Kecamatan Gempol,” jelas Eka.

Setiap JPL akan dijaga oleh empat orang PJL yang telah melalui proses seleksi dan pelatihan intensif di Politeknik Madiun selama lima bulan. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan para petugas memiliki kecakapan dan kemampuan yang mumpuni dalam menjalankan tugas sebagai penjaga palang pintu kereta api.

Eka juga menjelaskan sumber pendanaan pembangunan JPL seluruhnya berasal dari APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2024. Termasuk tiga JPL yang masih dalam tahap pembangunan juga dibiayai oleh APBD II.

Selain itu, ada dua JPL yang akan segera beroperasi dalam waktu dekat yang didanai oleh APBD Provinsi Jawa Timur, serta empat JPL lainnya yang anggarannya bersumber dari APBN. Dengan peresmian ini, total 19 JPL telah dibangun menggunakan APBD Kabupaten Pasuruan, termasuk 5 yang diresmikan sebelumnya.

Pj Bupati Nurkholis berharap dengan pengoperasian seluruh palang pintu kereta api ini, potensi kecelakaan di perlintasan sebidang dapat diminimalisir. Ia menyadari bahwa masih sering terjadi kecelakaan di perlintasan kereta api, terutama yang tidak dilengkapi palang pintu.

“Akan jadi penting jika masyarakat juga sadar dan disiplin dalam berlalu lintas. Sehingga kami menghimbau agar masyarakat juga turut menengok kiri kanan sebelum melintasi rel kereta api,” katanya. (ada/kun)

19/12/2024 20:05
Pemkab Lamongan Gelontorkan Bantuan Pupuk Non Subsidi untuk 200 Pokdakan

Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan menyalurkan bantuan pupuk non subsidi kepada 200 kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan).

Bantuan pupuk tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, di Balai Desa, Blawi Kecamatan Karangbinangun, Kamis (19/12/2024).

Bupati Lamongan yang akrab disapa Pak Yes itu menuturkan bahwa bantuan pupuk bertujuan untuk membantu Pokdakan. Karena beberapa lalu ada keputusan pemerintah tentang pencabutan subsidi pupuk tambak.

Terlebih, budidaya ikan merupakan salah satu potensi unggulan di Kabupaten Lamongan, dengan produksi rata-rata mencapai 48 ribu ton per tahun.

“Penyaluran bantuan ini adalah komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk membantu kelancaran budidaya ikan oleh pokdakan di Lamongan. Sehingga kebutuhan pupuk untuk tambak terbantu,” tutur Pak Yes.

Dijelaskan oleh Pak Yes, pupuk merupakan bagian penting bagi pembudidaya ikan di Lamongan, untik menunjang kesuburan tanah. Sehingga berdampak besar pada hasil tambak.

“Begitupun dengan kebutuhannya juga bisa dikatakan banyak, karena sampai panen pun masih harus dilakukan pemupukan,” jelas Pak Yes.

Selanjutnya, orang nomor satu di Kota Soto mengungkap bahwa penyaluran bantuan pupuk kepada pokdakan akan terus berlanjut secara bertahap. Pada penyaluran yang pertama ini diberikan kepada lima kecamatan, di antaranya Kecamatan Deket, Glagah, Turi, Kalitengah, dan Karangbinangun.

“Setiap Pokdakan akan mendapatkan 500 Kg pupuk. Pupuk non subsidi yang disalurkan berupa urea nitrea,” ucapnya. (fak/ted)

19/12/2024 19:15
DPRD Surabaya Ajak Masyarakat Bela Negara Melalui Tanggung Jawab Digital

Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, menekankan pentingnya menjaga kedaulatan digital negara di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Menurutnya, bela negara di era digital bukanlah soal mengangkat senjata, tetapi lebih kepada tindakan aktif di dunia maya yang dapat mempengaruhi kestabilan negara.

“Bela negara di era digital adalah tentang menjadi warga negara yang bertanggung jawab di dunia maya,” ujar Azhar Kahfi, Kamis (19/12/2024).

Politisi Gerindra ini juga menyebut sejumlah langkah konkret yang bisa dilakukan untuk mendukung kedaulatan digital, di antaranya adalah melawan hoaks dan ujaran kebencian yang semakin marak di internet.

Ia mengingatkan bahwa salah satu hal terpenting dalam menjaga kedaulatan digital adalah perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam berbagi data pribadi di dunia maya.

“Jangan sembarangan bagikan data pentingmu, karena keamanan informasi sangat krusial untuk menjaga stabilitas negara,” tambahnya.

Selain itu, ia mengajak masyarakat untuk lebih mendukung produk dalam negeri. Menurutnya, ini adalah salah satu bentuk bela negara yang dapat dilakukan setiap individu melalui konsumsi yang bijak.

“Dukung ekonomi bangsa dengan membeli produk lokal,” ujarnya.

Tingkatkan literasi digital juga menjadi fokus penting. Hal itu, lanjutnya, agar bisa memaksimalkan potensi positif dari dunia digital.

“Pelajari cara menggunakan teknologi dengan bijak, agar kita dapat memanfaatkan potensi positif dunia maya dan menghindari dampak negatifnya,” ujarnya.

Terakhir, Kahfi menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam melaporkan kejahatan siber. “Bantu pemerintah tangani ancaman online dengan melaporkan tindakan kejahatan siber yang terjadi,” tandasnya.[asg/ted]

19/12/2024 18:37
DPRD Surabaya Dorong Pembangunan SDM di Tambak Wedi

Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Muhammad Saifuddin, menegaskan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai fokus utama dalam Musyawarah Pembangunan Kelurahan (Musbangkel) Tambak Wedi periode 2025. Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas SDM harus berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur fisik.

“Pak Lurah Tambak Wedi dan saya sepakat bahwa pembangunan tidak hanya sekadar membangun fisik-nya saja, tapi juga bagaimana membangun SDM-nya,” ujar Saifuddin pada Kamis (19/12/2024).

Saifuddin menilai peningkatan kualitas SDM menjadi kunci utama dalam memajukan wilayah secara berkelanjutan. Program seperti pelatihan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat dinilai penting untuk meningkatkan taraf hidup warga.

“Selain pembangunan fisik, kita juga harus memperhatikan pembangunan non-fisik. Misal program-program pemberdayaan masyarakat dan pelatihan-pelatihan kerja,” jelas politisi Partai Demokrat tersebut.

Dalam diskusi tersebut, Saifuddin turut mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal di Tambak Wedi. Menurutnya, pengelolaan potensi ini dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Dengan mengembangkan potensi ekonomi lokal, kita dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Saifuddin juga menyoroti ide pengembangan kawasan wisata, khususnya di wilayah RW 04. Ia melihat potensi besar untuk menjadikan wilayah ini sebagai destinasi wisata mangrove yang dapat menarik wisatawan sekaligus meningkatkan perekonomian lokal.

“RW 04 saya rasa memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata mangrove, mirip dengan yang sudah ada di Rungkut Surabaya Timur,” tuturnya.

Selain itu, ia mengusulkan pengelolaan area sekitar Jembatan Suramadu agar lebih optimal. Saat ini, kawasan tersebut masih didominasi oleh pedagang kaki lima (PKL). Saifuddin mengusulkan transformasi kawasan ini menjadi ruang publik yang menyerupai Taman Surabaya dengan konsep berbeda.

“Kita perlu berdiskusi lebih lanjut untuk mengubah kawasan ini menjadi seperti Taman Surabaya, namun dengan konsep yang berbeda,” lanjutnya.

Warga Tambak Wedi menyambut baik usulan ini. Mereka berharap pengelolaan kawasan wisata melibatkan masyarakat setempat, baik sebagai pengelola maupun pelaku usaha.

“Dengan adanya tempat wisata di Tambak Wedi, PKL bisa dikelola dengan lebih baik pula. Warga Tambak Wedi sendiri yang akan dilibatkan dalam pengelolaan, baik itu sebagai pengelola parkir maupun penjual produk-produk UMKM atau home industry,” kata Saifuddin.

Lurah Tambak Wedi, H. Matlilla, juga menyatakan komitmennya untuk mengakomodasi berbagai usulan, dengan prioritas pada wilayah yang paling membutuhkan pembangunan. Ia memastikan perencanaan pembangunan kota periode 2025-2026 akan memperhatikan pemerataan anggaran.

“Kami berharap kebutuhan masyarakat di Tambak Wedi dapat terakomodasi dengan baik dalam perencanaan pembangunan kota,” pungkas Saifuddin. [asg/beq]

19/12/2024 18:07
Pemutihan PBB di Banyuwangi Sampai Akhir Tahun, Bebas Denda!

Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabar baik bagi warga Banyuwangi! Dalam rangka memperingati Hari Jadi Banyuwangi (Harjaba) ke-253, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meluncurkan program pemutihan denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Program ini berlangsung mulai 1 November hingga 31 Desember 2024, memberikan kesempatan bagi warga yang memiliki tunggakan pajak untuk melunasi kewajibannya tanpa dikenakan denda.

Program ini diatur dalam Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 185/560/KEP/429.011/2024 tentang Penghapusan Denda Sanksi Administrasi PBB-P2. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program ini sebaik-baiknya. “Warga Banyuwangi silakan memanfaatkan program ini. Pembayaran bisa dilakukan dengan berbagai skema untuk mempermudah pembayaran,” ujarnya.

Pembayaran PBB kini semakin mudah dengan beragam metode yang disediakan. Selain pembayaran manual melalui pihak desa dan minimarket, masyarakat juga bisa memanfaatkan layanan digital seperti m-banking dan e-wallet, termasuk Shopee Pay, Tokopedia, dan Gopay. Dengan adanya program pemutihan ini, wajib pajak hanya perlu membayar pokok pajak tanpa dikenakan denda keterlambatan pembayaran untuk tunggakan sejak tahun 1994 hingga 2024.

“Dengan memanfaatkan program pemutihan denda ini, wajib pajak dapat melunasi kewajibannya dengan lebih ringan,” tambah Ipuk.

Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuwangi, Firman Sanyoto, mengungkapkan bahwa program ini telah memberikan dampak positif yang signifikan. Hingga 11 Desember 2024, realisasi PBB telah mencapai 95,84 persen dari target Rp60,75 miliar. Sebanyak 51.538 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) telah diterbitkan, dengan nominal pokok pajak senilai Rp3,6 miliar dan potensi denda yang dihapuskan sebesar Rp613 juta.

“Kami optimis realisasi PBB akan terus meningkat karena program ini masih berjalan hingga akhir Desember. Kami mengimbau warga untuk segera memanfaatkan kesempatan ini sebelum program berakhir,” jelas Firman.

Dari total 830.692 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang didistribusikan, sebanyak 675.577 SPPT telah lunas. Angka ini mencerminkan antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan program pemutihan denda. [rin/beq]

19/12/2024 17:20
Menanti Kiprah Bupati Perempuan Pertama Magetan, Nanik Endang Rusminiarti

Magetan (beritajatim.com) – Kabupaten Magetan yang terletak di kaki Gunung Lawu kini memasuki babak baru dalam sejarah kepemimpinan daerah. Kehadiran Nanik Endang Rusminiarti, atau yang akrab disapa Bunda Nanik Sumantri, sebagai bupati perempuan pertama di Magetan menorehkan sejarah penting bagi kabupaten ini.

Dengan kehadirannya di pucuk kepemimpinan, masyarakat menyimpan harapan besar akan lahirnya perubahan signifikan yang mampu membawa Magetan menuju era baru yang lebih progresif dan inklusif.

Sejarah Kepemimpinan Magetan
Kabupaten Magetan memiliki sejarah panjang dalam pemerintahan, yang dimulai sejak abad ke-17. Raden Tumenggung Yosonegoro menjadi bupati pertama, menjabat dari tahun 1675 hingga 1703. Sejak itu, Magetan dipimpin oleh berbagai tokoh yang memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan arah pembangunan daerah.

Nama-nama seperti Raden Soebandi Sastrosoetomo, Saleh Mulyono, Soemantri, hingga Suprawoto tercatat sebagai bagian dari perjalanan panjang kepemimpinan Magetan. Masing-masing memberikan kontribusi besar dalam menciptakan sistem pemerintahan yang terus berkembang.

Harapan Baru Bersama Bunda Nanik
Memasuki tahun 2024, Magetan menyambut perubahan signifikan dengan dilantiknya Bunda Nanik sebagai pemimpin daerah. Sebagai perempuan pertama yang menduduki jabatan ini, kehadirannya dinilai membawa semangat dan perspektif baru.

Menurut Mohammad Darry, pengamat politik dari Politica Institute, kepemimpinan perempuan seperti Bunda Nanik memiliki potensi besar dalam menghadirkan kebijakan yang lebih humanis dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Kepemimpinan perempuan sering kali lebih inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Hal ini menjadi modal besar untuk memajukan daerah,” ungkap Darry dalam wawancara Kamis (19/12/2024).

Ia juga menambahkan bahwa pendekatan kepemimpinan perempuan cenderung mengutamakan komunikasi yang efektif serta mendengarkan aspirasi masyarakat secara mendalam.

Apresiasi dari Masyarakat
Berbagai kalangan masyarakat menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bunda Nanik sebagai bupati perempuan pertama di Magetan. Mereka optimis bahwa kehadirannya akan membawa perubahan positif bagi daerah.

“Kami sangat mendukung dan mengapresiasi Bunda Nanik. Semoga di bawah kepemimpinannya, Magetan menjadi kabupaten yang lebih maju, adil, dan sejahtera,” ujar Rudi, seorang pengusaha muda asal Magetan.

Melalui visi dan misinya, Bunda Nanik diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Magetan. Babak baru ini menjadi momentum bagi Magetan untuk bergerak maju, sekaligus menjadi inspirasi bagi perempuan di seluruh Indonesia. [fiq/kun]

19/12/2024 17:07
Prihatin Banjir Pasuruan, Khofifah Akan Tambah Alat Pompa

Pasuruan (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa, kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam. Kali ini, ia mengunjungi Desa Rejoso Lor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan untuk memberikan bantuan ke siswa terdampak banjir.

Bantuan berupa tas, sepatu, dan buku tulis ini diberikannya ke siswa di SD Rejoso Lor I dan II yang terdampak banjir. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu anak-anak untuk melanjutkan aktivitas belajar mereka setelah terdampak banjir.

“Saya tiap pagi kontak Pj Bupati untuk memantau perkembangan kondisi pasca banjir. Saya ingin memastikan bantuan yang diberikan bisa maksimal dan bermanfaat bagi anak-anak,” ujar Khofifah.

Tak hanya memberikan bantuan untuk siswa, Khofifah juga menyampaikan langkah-langkah yang sedang diambil untuk menangani banjir yang melanda wilayah tersebut. Dalam hal ini, ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus melakukan upaya pemompaan untuk mengurangi genangan air yang masih menggenangi beberapa area.

“Kami juga akan melakukan penanganan dengan upaya pemompaan, ini guna mengurangi genangan banjir. Ada satu pompa yang kita turunkan di sungai Rejoso dan akan kita tambah lagi,” ungkapnya.

Khofifah juga menyampaikan perhatian terhadap banjir yang melanda Kecamatan Lekok, yang kondisinya lebih kompleks. Salah satu faktor penyebabnya adalah banyaknya ternak yang terdampak dan kurangnya saluran pembuangan yang memadai.

Selain itu, Pj Bupati Pasuruan, Nurkholis, menambahkan bahwa pihaknya akan segera mengajukan proposal ke pemerintah provinsi terkait upaya normalisasi sungai yang ada di wilayah Rejoso. Proposal tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah banjir secara lebih permanen di masa depan.

“Rencana kami akan mengajukan proposal ke Pemprov untik mengatasi penanganan banjir ini. Kami sudah menghitung kebutuhan biayanya dan akan segera mengajukan proposal,” kata Nurkholis. (ada/kun)

19/12/2024 16:55