Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Sejarah Berulang, Manajemen ASN Pemkab Jember Kembali Panen Penghargaan

    Sejarah Berulang, Manajemen ASN Pemkab Jember Kembali Panen Penghargaan

    Jember (beritajatim.com) – Sejarah berulang. Pemerintah pusat mengganjar manajemen aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, dengan penghargaan. Warisan baik Bupati Hendy Siswanto sebelum mengakhiri masa jabatannya.

    Pemkab Jember menerima penghargaan Anugerah Meritokrasi Pengawasan Penerapan Sistem Merit 2024 dengan kategori B dari Badan Kepegawaian Nasional, Kamis (19/12/2024). Tahun lalu, Pemkab Jember menerima penghargaan serupa dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang saat ini dilikuidasi.

    “Skor Pemkab Jember mengalami peningkatan sebanyak 33,5 poin dari 259,00 menjadi 292,50,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember Suko Winarno, Jumat (20/12/2024).

    Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. “Sistem merit ini didasarkan pada kompetensi, kinerja, dan kualifikasi ASN secara adil dan wajar, tanpa diskriminasi,” kata Suko Winarno.

    Suko Winarno mengatakan, tak mudah untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Penghargaan ini diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap delapan aspek kepegawaian, yakni perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan ASN, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, dan sistem informasi ASN. “Semuanya terurai dalam 36 indikator,” katanya.

    Suko Winarno menanbahkan, Pemkab Jember juga telah berhasil melakukan transformasi digital. “Mari kita terus laksanakan tugas pokok dan fungsi kita semua dengan kerja sama sebaik-baiknya. Kami punya target mencapai kategori sangat baik pada 2025, yang membutuhkan skor 325. Kami optimistis itu bisa dicapai dengan kerja sama yang baik,” katanya. [wir]

  • Pj Gubernur Resmikan Taman Edukasi Bencana BPBD Jatim, Apa Saja Pesannya?

    Pj Gubernur Resmikan Taman Edukasi Bencana BPBD Jatim, Apa Saja Pesannya?

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono meresmikan Taman Edukasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim di Kantor BPBD Jatim, Waru, Sidoarjo, Kamis (19/12/2024).

    Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Pj. Gubernur Adhy didampingi Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi dan Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim Gatot Soebroto.

    Usai meresmikan Taman Edukasi Bencana, Adhy menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPBD Jatim yang telah membentuk taman edukasi bencana bagi masyarakat Jawa Timur.

    Menurutnya, dengan adanya taman ini maka masyarakat akan mendapatkan pelajaran mitigasi yang tepat manakala terjadi bencana seperti gempa bumi, longsor, maupun banjir.

    “Saya sangat bangga, salut dan terima kasih kepada BPBD Jatim. Karena untuk bisa mengurangi risiko terjadinya bencana yang menimbulkan korban, 70 persen kekuatan kita itu adalah bagaimana meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Dan dengan adanya taman edukasi ini, kita berharap itu bisa terwujud,” ujar Adhy.

    Taman Edukasi Bencana BPBD Jatim dilengkapi dengan beberapa fasilitas seperti simulator gempa, virtual reality penanggulangan bencana, ruang hening dan tenda pendidikan bencana baik longsor maupun banjir.

    Adhy menyebutkan, dengan adanya fasilitas seperti simulator tersebut, masyarakat dapat mendapatkan pengalaman sekaligus cara untuk mengurangi risiko terjadinya korban bencana.

    “Sekarang ada simulator gempa. Tentu kalau semakin banyak orang yang mencoba dari mulai anak-anak maka mereka semakin punya kapasitas minimal untuk bisa menolong dirinya sendiri, minimal merasakan ketika gempa atau minimal tahu apa yang harus dilakukan,” katanya.

    Selain itu, Adhy juga menyampaikan terkait posko becana yang dilengkapi dengan data. Selama ini menurutnya, ketika terjadi bencana, bantuan yang dikirim tidak sesuai dengan kebutuhan para korban.

    “Posko itu juga harus diperkuat dengan data, sehingga sinkron dengan apa yang dibutuhkan oleh korban bencana. Jangan sampai masyarakat butuh popok bayi atau pampers yang dikirim pakaian,” katanya.

    Di akhir, Pj. Gubernur Adhy mengimbau, agar setiap kabupaten/ kota memiliki Taman Edukasi Bencana bagi masyarakat. Karena fasilitas semacam ini sangat bermanfaat.

    “Tugas dari kabupaten kota adalah membuat rencana kontingensi. Sehingga kita bisa mengatasi bencana secara holistik dan tentu saja berbasikan data,” ucapnya.

    Sementara itu, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto menyampaikan, hadirnya Taman Edukasi Bencana BPBD Jatim merupakan ikhtiar dari pemerintah dalam memberikan pelajaran mitigasi sejak dini kepada masyarakat.

    Fasilitas seperti simulator gempa dibuat agar masyarakat dapat memahami dan mengerti cara mitigasi yang benar ketika gempa terjadi.

    “Ini menjadi bagian dari pelatihan kebencanaan untuk warga Jawa Timur sehingga mereka memiliki pemahaman yang tepat terkait mitigasi bencana,” pungkasnya. [tok/aje]

  • KPU Nyatakan Paslon Wali Kota Mojokerto Ini Tak Patuh 

    KPU Nyatakan Paslon Wali Kota Mojokerto Ini Tak Patuh 

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pasangan calon (paslon) Wali Kota Mojokerto nomor urut 1, Junaedi Malik – Chusnun Amin dinyatakan tidak patuh oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto. Hal ini diumumkan setelah lembaga penyelenggara Pemilu ini menerima hasil audit laporan dana kampanye paslon Wali Kota dan Kota Mojokerto 2024.

    Sementara paslon nomor urut 2, Ika Puspitasari – Rachman Sidharta Arisandi dinyatakan patuh. Berdasarkan pengumuman nomor : 442/PL.02.5-Pu/3576/2024 tentang hasil audit laporan dana kampanye Pilwali Kota Mojokerto 2024 paslon nomor urut satu tidak patuh dalam hasil audit.

    Divisi Teknis KPU Kota Mojokerto, Ulil Abshor mengatakan, pemeriksaan audit dana kampanye dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP). Selama pemeriksaan KAP menemukan ketidak patuhan pada paslon Junaedi Malik – Chusnun Amin (JaMin).

    “Ada 6 poin berdasarkan hasil audit KAP. Ketidakpatuhan terhadap kriteria perundang-undangan mengatur tentang dana kampanye, selama masa kampanye yakni mulai tanggal 27 Agustus hingga 25 November 2024,” ungkapnya, Jumat (20/12/2024).

    Enam poin tersebut terdiri dari, tidak terdapat surat permohonan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan dokumen hukum terkait, tidak terdapat tanda terima untuk Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) sebelum perbaikan, tidak terdapat tanda terima LPPDK perbaikan.

    Terdapat selisih pembayaran hutang yang belum tercatat sebesar Rp75 juta, tidak ada bukti mengenai hal tersebut. Tidak adanya konfirmasi penerimaan sumbangan dari penyumbang dana kampanye dan tidak adanya bukti pendukung untuk pengeluaran dana kampanye sesuai dengan catatan dan tidak dapat dilakukan tracing pada RKDK.

    “Sehingga menurut opini pihak akuntan hal tersebut tidak patuh terhadap kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024,” jelasnya. [tin/aje]

  • KPU Mojokerto Umumkan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pilkada 2024

    KPU Mojokerto Umumkan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pilkada 2024

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pasangan calon (paslon) Bupati Mojokerto nomor urut 2, Muhammad Al Barra-Rizal Octavian dinyatakan tidak patuh. Ini setelah Komisi Pemilihan Umhm (KPU) Kabupaten Mojokerto mengumumkan hasil audit laporan dana kampanye kedua paslon Bupati Mojokerto 2024.

    Hasilnya, paslon nomor urut 1, Ikfina Fahmawati-Sa’dulloh Syarofi dinyatakan patuh, sementara paslon Muhammad Al Barra-Rizal Octavian tidak patuh. Lembaga penyelenggaran Pemilu ini telah menerima hasil pemeriksaan dari dua Kantor Akuntan Publik (KAP) berdasarkan tiga laporan keuangan kedua paslon selama kampanye.

    Mulai dari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Hal tersebut disampaikan Divisi Teknis KPU Kabupaten Mojokerto, Muslim Buchori saat press rilis di Media Center KPU Kabupaten Mojokerto.

    “Paslon nomor urut 1, dinyatakan patuh, sementara paslon nomor urut 2 dinyatakan tidak patuh. Hasil audit sudah kami laporkan ke KPU RI untuk diinventarisir. Untuk hasil audit tidak ada pengaruhnya terhadap hasil rekapitulasi yang sudah kita lakukan kemarin,” ungkapnya didampingi perwakilan dari dua KAP, Kamis (19/12/2024).

    Berdasarkan hasil audit yang diumumkan dengan Nomor 668/PL.02.5-Pu/3516/2024 itu, paslon nomor urut 1, Ikfina Fahmawati-Sa’dulloh Syarofi (Idola) menerima dan mengeluarkan dana kampanye paling besar dari paslon Mubarok (Muhammad Al Barra-Muhammad Rizal Oktavian. Yakni sebesar Rp3.610.846.016.

    Dana tersebut berasal dari pribadi paslon sebesar Rp2.530.000.000 ditambah sumbangan sebelum kampanye. Yakni berupa uang tunai, barang dan jasa dengan nominal sebanyak Rp1.080.834.000. Dari sumbangan tersebut, Idola mengeluarkan sebesar Rp.3.610.356.404 yang dirupakan untuk beberapa kegiatan.

    Mulai dari pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), penyebaran bahan kampanye, pertemuan terbatas hingga kampanye tatap muka. Sehingga sisa saldo dana kampanye sebanyak Rp489.612. Sedangkan paslon Mubarok, justru menerima dana kampanye hanya dari kantong pribadi paslon.

    Yakni sebanyak Rp440.001.710. Dana tersebut lantas dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan kampanye mulai dari rapat umum, pembuatan desain APK, penyebaran bahan kampanye dengan nilai total sebesar Rp439.600.500. Sehingga sisa saldo dana kampanye sebanyak Rp401.210. [tin/but]

  • Mantan Ketua Askab PSSI Terpilih sebagai Ketua KONI Kabupaten Mojokerto

    Mantan Ketua Askab PSSI Terpilih sebagai Ketua KONI Kabupaten Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Ketua Asosiasi Kabupaten (Askab) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Kabupaten Mojokerto terpilih sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Mojokerto periode 2024-2029. Imam Suyono terpilih secara aklamasi.

    Imam merupakan calon tunggal Ketua KONI pada Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) KONI Kabupaten Mojokerto Tahun 2024. Musorkab KONI Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 tersebut digelar di salah satu rumah makan di wilayah Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto.

    “Terimakasih pemimpin KONI sebelumnya, saya harus melanjutkan hari esok lebih baik dr hari ini. Saya berharap diri saya ingin mengabdi di KONI saya tidak mencari pekerjaan, saya sudah punya uang sudah punya pekerjaan, ini hanya pengabdian,” ungkapnya, Kamis (19/12/2024).

    Menurutnya menjadi Ketua KONI bukanlah untuk mencari pekerjaan, melainkan sebuah pengabdian. Pria kelahiran 18 Juni 1971 ini berjanji akan memberikan suport penuh kepada para cabor. Bagi dia organisasi KONI tidak bisa berjalan tanpa adanya pengurus cabor.

    “Saya ingin mengabdi di KONI, saya tidak mencari pekerjaan, saya sudah punya uang, sudah punya pekerjaan, ini hanya pengabdian. Menuju prestasi dasar utama adalah organisasi, tidak bisa jalan tanpa adanya pengurus cabor. Saya berharap bisa membawa perubahan lebih baik pada prestasi masing-masing cabang olahraga,” katanya.

    Masih kata purnawirawan TNI AL ini, semua pegiat olahraga di Bumi Majapahit merupakan keluarga, terlebih para cabor yang ada pada naungan KONI. Wajarnya seorang keluarga, satu sama lain harus tetap menjunjung persatuan dan sama-sama saling suport untuk maju.

    “Kita kalau sudah bisa menganggap ini satu keluarga kita yakin pasti maju, kita tidak boleh menyalahkan teman kita harus menjunjung tinggi etika, disiplin, untuk menuju lebih baik,” tegasnya. [tin/ian]

  • Naik 5 Persen, UMK Kabupaten Mojokerto 2025 Jadi Segini

    Naik 5 Persen, UMK Kabupaten Mojokerto 2025 Jadi Segini

    Mojokerto (beritajatim.com) – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Mojokerto 2025 mengalami kenaikan 5 persen atau sebesar Rp231.239. Sehingga UMK Mojokerto tahun 2025 mendatang menjadi Rp4.856.026 dari sebelumnya Rp4.624.787.

    Pengumuman penetapan UMK kabupaten/kota se-Jatim tahun 2025 itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor Nomor 100.3.3.1/776/KPTS/013/2024, tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur tahun 2025 yang terbit pada Rabu, 18 Desember 2024.

    Berdasarkan SK gubernur tersebut, dari 38 kabupaten/kota di Jatim, nilai UMK Kabupaten Mojokerto 2025 berada di posisi ke lima tertinggi. Posisi pertama yakni Kota Surabaya senilai Rp4.961.753, Kabupaten Gresik Rp4.874.133, Kabupaten Sidoarjo Rp4.870.511 dan Kabupaten Pasuruan Rp4.866.890.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Mojokerto, M Taufiqurrohman mengatakan, sebelumnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto merekomendasikan UMK Tahun 2025 ke Gubernur Jawa Timur naik 6,5 persen, sebesar Rp4.925.398,34 atau naik Rp300.611,17.

    “Usulan kemarin 6,5 persen, setelah ditetapkan lebih rendah jadi Rp4.856.026,00 untuk UMK 2025 dan sesuai keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Ketika ketentuan UMK itu tidak diberlakukan itu bukan ranahnya Disnaker,” ungkapnya, Kamis (19/12/2024).

    Dalam surat keputusan tersebut juga dijelaskan bagi pengusaha tidak mematuhi ketentuan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai Undang-undang Nomor 13 Pasal 176, jika ada perusahaan yang tidak menjalankan UMK tersebut, sanksi akan diberikan oleh Pengawas.

    “Ketika ketentuan UMK itu tidak diberlakukan itu bukan ranahnya Disnaker namun ranahnya Pengawas berdasarkan UU Nomor 13 Pasal 176. Disnaker tetap memonitoring pelaksanaan di lapangan, terkait tindaklanjuti dilakukan oleh pengawas,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Pemkab Mojokerto telah merekomendasikan UMK Tahun 2025 ke Gubernur Jawa Timur sebesar Rp4.925.398,34 atau naik Rp300.611,17 dari UMK 2024 sebesar Rp4.624.787,17. Rekomendasi tertuang dalam surat Nomor : 565/7477/416-107/2024 dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

    Yakni Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum. Usulan tersebut mendapat perbedaan pendapat dari berbagai pihak. Unsur serikat pekerja mendukung kenaikan 6,5 persen berpegangan pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 tentang penetapan upah minimum Tahun 2025.

    Yakni sebesar Rp 4.925.398,34 atau naik Rp300.611,17 dari UMK 2024 sebesar Rp4.624.787,17. Sementara unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berpegangan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

    Apindo berpendapat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 168/PUU-XXI/ 2023 tidak ada putusan menyatakan mencabut/membatalkan peraturan pemerintah tersebut dan unsur akademisi atau pakar berpendapat inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat berakibat naiknya biaya operasional dan sustainability dunia usaha.

    Yakni sebesar Rp4.648.604,82. Sehingga kenaikannya hanya sebesar Rp23.817,65 atau 0,5 persen. Pemda Mojokerto tetap menampung aspirasi unsur Apindo yang meminta kenaikan hanya di angka 0,5 persen. [tin/ian]

  • Belum Genap Setahun, Pimpinan AKD DPRD Kabupaten Pasuruan sudah Dirombak Lagi

    Belum Genap Setahun, Pimpinan AKD DPRD Kabupaten Pasuruan sudah Dirombak Lagi

    Pasuruan (beritajatim.com) – Belum genap satu tahun Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kabupaten Pasuruan dirombak ulang. Hal ini dilakukan setelah digelarnya rapat paripurna internal pada Kamis (19/12/2024).

    Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat mengatakan bahwa hal itu dilakukan guna menciptakan kondisi yang harmonis. Samsul juga mengatakan bahwa sebelum dirombaknya susunan dewan ini para anggota komisi sudah melakukan rapat internal.

    “Ini beracuan pada usulan dari bawah yakni dari fraksi PKS dan Fraksi Gerindra. Ini juga menjadi salah satu upaya kita untuk menjaga keharmonisan antara legislatif dan eksekutif. Mengingat Bupati terpilih dari partai Gerindra,” jelasnya.

    Dalam rapat paripurna yang dilakukan dua kali terakhir sempat memanas. Bahkan dari fraksi Golkar saat sidang paripurna juga melakukan wolkout. Meski wolkout, sidang paripurna tetap berlanjut dan keputusan sidang tetap disetujui.

    “Meski tadi dari Fraksi Golkar melakukan wolkout paripurna tetap dilanjutkan dan disahkan. Karena masih memenuhi 2/3 kehadiran anggota,” tambah Samsul.

    Ketidaksetujuan ini juga diutarakan oleh politisi Nasdem, Eko Suryono yang mengatakan bahwa harusnya pergantian AKD ini dilakukan 2,5 tahun. Atau setidaknya anggota komisi sudah menjalankan tugas selama setidaknya satu tahun.

    “Bagi saya ini aneh. Bahkan bisa dikatakan kalau ini merupakan pergantian AKD paling aneh di Indonesia. Karena dalam penafsiran saya, pimpinan AKD itu diganti setelah 2,5 tahun. Atau pergantian anggota yang dilakukan minimal 1 tahun,” tegas Eko.

    Namun, meski begitu penetapan pimpinan AKD telah disahkan dalam rapat paripurna dengan perombakan kurang lebih 50 persen unsur pimpinan AKD berganti.

    Pada Komisi 1, ketua diduduki oleh Rudi Hartono dari F-PKB, lalu wakil yang sebelumnya diduduki oleh Nik Sugiharti F-Golkar kali ini diisi oleh M Ghozali dari F-PKS. Dan untuk sekretaris yang sebelumnya diisi oleh Eko Suryono dari F-Gabungan kini diganti oleh Bambang Yulianto Putro dari F-Demokrat.

    Sementara pada Komisi 2 juga mengalami perombakan yakni Ketua yang sebelumnya diisi oleh Gaung Andaka dari F-Golkar kini digantikan oleh Agus Setia Wardhana dari F-Gerindra. Lalu untuk wakil dan sekretaris Komisi 2 masih sama yakni diisi oleh Agus Suyanto F-PKB dan H Arifin F-PDI P.

    Untuk Komisi 3 yang berganti hanyalah Sekretaris Komisi, yang sebelumnya diisi oleh Mahdi Haris dari F-Golkar kini diganti oleh Anam dari F-Gerindra. Sementara posisi Ketua dan Wakil Komisi masih sama diisi oleh Yusuf Danial dari F-PKB dan Eko Suyono dari F-PDI P.

    Dan untuk Komisi 4, posisi ketua masih sama diisi oleh Andri Wahyudi dari F-PDI P. Sementara wakil dan sekretarisnya berganti yang sebelumnya diisi oleh Tri Laksono Adi Priyanto dari F-Golkar digantikan oleh Abdul Karim dari F-PKB. Sementara posisi Sekretaris diisi oleh Najib Setiawan dari F-PKS.

    Kemudian dalam susunan Badan Kehormatan (BK) posisi ketua sebelumnya diisi oleh Nikmah Jamilah dari F-Gabungan kini digantikan oleh Nurul dari F-Gerindra. Sementara untuk Wakil BK masih sama yakni A Wasik. (ada/ian)

  • Mayoritas ASN Pemkot Surabaya Tak Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Mayoritas ASN Pemkot Surabaya Tak Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Surabaya (beritajatim.com) – Mayoritas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Surabaya tidak setuju soal usulan kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Hal itu terungkap saat Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto bertanya kepada sejumlah ASN Pemkot Surabaya di sela kunjungannya.

    “Iya sempat tanya ke ASN, yang menarik ada yang ingin kembali ke DPRD. Tapi cukup banyak juga ASN yang ingin tetap pemilihan secara langsung,” papar Bima di Surabaya, Kamis (19/12/2024).

    Bima pun menegaskan bahwa pertanyaan serta jawaban dari ASN di Surabaya ini tidak mewakili padangan seluruh ASN di Indonesia. Kata dia, ini sebagai wadah diskusi publik menimbang usulan tersebut.

    “Ini tentu tidak mewakili pandangan ASN secara keseluruhan. Paling tidak, diskusi publik seperti inilah plus minus yang terjadi (terlihat),” jelasnya.

    Sementara itu, sebelumnya Wamendagri Bima Arya ini juga mengatakan, usulan kepala daerah dipilih DPRD perlu dikaji lebih dalam. Serta usulan tersebut akan dibahas oleh DPRD Komisi II pada awal 2025.

    “Sekarang ini kita mengajak semua memberikan masukan, dan kita kaji bersama-sama. Presiden memerintahkan ini untuk betul-betul dikaji serius, dan awal tahun saya kira mulai ada pembahasan dengan DPRD Komisi II,” tutupnya. [ram/ian]

  • Pemerintah Minta Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD untuk Dikaji Lebih Dalam

    Pemerintah Minta Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD untuk Dikaji Lebih Dalam

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa usulan kepala daerah dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu dikaji lebih mendalam. Pembahasan mengenai hal ini dijadwalkan akan dilakukan oleh Komisi II DPR awal tahun 2025.

    “Sekarang ini kita mengajak semua pihak memberikan masukan dan kita kaji bersama-sama. Presiden memerintahkan ini untuk betul-betul dikaji serius, dan awal tahun saya kira mulai pembahasan dengan Komisi II DPR,” ujar Bima Arya usai mengecek harga bahan pokok di Pasar Genteng, Surabaya, Kamis (19/12/2024).

    Menurut Bima, salah satu alasan utama munculnya wacana ini adalah tingginya biaya politik selama proses pemilu. “Jadi begini, ini kan karena adanya persoalan politik biaya tinggi. Mau nyaleg tinggi, mau pilkada tinggi. Sekarang harus didalami dulu akar persoalan biaya tinggi itu apa? Apa yang menyebabkan biaya tinggi? Jangan sampai akar persoalan tidak terpecahkan, tetapi sistemnya berubah,” paparnya.

    Pemerintah saat ini tengah menimbang dampak positif dan negatif dari usulan perubahan sistem ini. Bima menyebut bahwa pemerintah membuka ruang bagi masyarakat, peneliti, dan perguruan tinggi untuk memberikan masukan terkait sistem pilkada.

    “Negatifnya pemilu langsung ini adalah biayanya mahal, rumit, dan menyedot banyak hibah negara yang sebenarnya bisa dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan. Tetapi, dampak positifnya adalah rakyat memiliki hak memilih secara langsung,” jelas Bima.

    Namun, jika kepala daerah dipilih melalui DPRD, Bima mengakui masih ada risiko negatif seperti kemungkinan terjadinya politik uang di internal DPRD. “Kalau dikembalikan ke DPRD, mungkin bisa lebih praktis, tetapi bagaimana mencegah politik uang di DPRD? Itu kan persoalan lain. Jadi, semua sistem pasti ada negatif dan positifnya,” pungkasnya. [ama/but]

  • Libur Nataru, Anggota DPR Minta Pemerintah Antisipasi Lonjakan Kendaraan dan Cuaca Ekstrem

    Libur Nataru, Anggota DPR Minta Pemerintah Antisipasi Lonjakan Kendaraan dan Cuaca Ekstrem

    Bangkalan (beritajatim.com) – Jelang Libur Nataru (Natal dan Tahun Baru) 2025 anggota DPR RI meminta pemerintah melakukan sejumlah upaya antisipasi adanya lonjakan kendaraan.

    Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB Syafiuddin meminta pemerintah memperhatikan masalah tersebut. Ia juga meminta agar pemerintah melakukan antisipasi sehingga masyarakat bisa berlibur dengan aman dan nyaman.

    “Ini menjadi masalah setiap tahun. Sehingga harus diantisipasi dan dipersiapkan lebih awal. Sehingga masyarakat bisa berlibur dengan nyaman,” ujarnya, Jumat (19/12/2024).

    Ia juga meminta agar dipersiapkan penerapan rekayasa lalu lintas, pelebaran jalan tol, dan pembukaan jalur-jalur alternatif lebih awal. Langkah tersebut diyakini bisa meminimalisir adanya kemacetan panjang. “Antisipasi perlu dilakukan terutama pada titik-titik rawan,” imbuhnya.

    Tak hanya itu, Syafi juga menyoroti adanya lonjakan penumpang transportasi umum. Sebab diprediksi akan terjadi peningkatan lonjakan penumpang. Terutama pada wilayah yang memiliki tujuan destinasi wisata.

    “Selain itu cuaca ekstrem juga perlu menjadi perhatian penting karena potensi bencana bisa terjadi dalam kondisi cuaca yang tidak bisa ditebak ini,” pungkasnya.

    Ia berharap, pemerintah segera melakukan upaya antisipasi lebih awal sehingga masyarakat bisa menikmati libur Nataru 2025 dengan lancar. [sar/suf]