Category: Beritajatim.com Politik

  • Bawaslu Jatim Terbitkan Buku ‘Sekali Berarti Sesudah Itu Abadi’

    Bawaslu Jatim Terbitkan Buku ‘Sekali Berarti Sesudah Itu Abadi’

    Jember (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menerbitkan buku berjudul ‘Sekali Berarti Sesudah Itu Abadi’. Ini buku keenam yang diterbitkan lembaga tersebut.

    Buku tersebut ditulis komisioner Nur Elya Anggraini dan Dewita Hayu Shinta, bersama akademisi Universitas Trunojoyo Madura Mohammad Afifuddin, dan dua pegawai Sekretariat Bawaslu Jatim Laylatul Munawaroh dan Ach. Taufiqil Aziz.

    “Buku ini hadir sebagai usaha konkret untuk mengabadikan orang-orang adhoc di dalam dunia pengawasan pemilu. Kita menyebutnya sebagai pengawas pemilu adhoc,” kata Nur Elya Anggraini, Sabtu (21/12/2024).

    Ada ribuan pengawas adhoc di 38 kabupaten dan kota di Jatim, yang terdiri atas 1.998 orang anggota panitia pengawas kecamatan (panwascam), 8.487 orang anggota pengawas kelurahan dan desa (PKD), dan 60.750 orang pengawas tempat pemungutan suara (PTPS).

    Rentang kerja anggota adhoc ini tak terlampau lama. Pengawas TPS bekerja selama satu bulan. Namun ada pula yang bekerja selama beberapa bulan tahapan Pemilu 2024 sebagai panwascam atau PKD. “Mereka yang bekerja hanya sekali waktu itu tak hanya menyisakan SK dan Form A saja, tetapi jejak langkah yang nyata,” kata Elya.

    Potongan sajak pujangga Chairil Anwar, ‘Sekali berarti sesudah itu mati’, menjadi inspirasi judul buku tersebut. “Dalam konteks ini, pengawas adhoc tidak dikonotasikan mati, melainkan abadi. Pengabdiannya akan dikenang selamanya melalui buku ini,” kata Elya.

    Buku ini ditulis selama tahapan pemilihan kepala daerah serentak sejak September sampai November 2024. Terdiri atas enam bab, buku ini mencoba menjelaskan kepada publik soal peran pengawas adhoc di lapangan.

    “Buku ini menjadi pembuka informasi tentang pelaku sejarah dalam pengawasan pemilu 2024, utamanya pengawas adhoc. Para pelaku sejarah yang dekat sekali dengan bassis massa ini memang tidak tersorot ke media,” kata Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur A. Warits dalam pengantar buku tersebut.

    Bab I buku ini menjelaskan kerangka pikir dan filosofis tentang Bawaslu dengan menggunakan pendekatan filsafat eksistensialisme Jean-Paul Sartre. Bab II bercerita soal tugas-tugas pokok PTPS, pengawas kelurahan/desa, dan panwascam.

    Bab III menggambarkan pengawas adhoc di Jatim. “Bagaimana proses rekrutmennya, rata-rata usianya, pendidikannya, dan standar evaluasi serta peningkatan kapasitasnya,” kata Elya.

    Cerita tentang pencegahan yang telah dilakukan oleh pengawas adhoc bisa dibaca di Bab IV. Sementara Bab V berisi saja cerita-cerita unik tentang panwascam, mulai dari kasus viral hingga putusan. “Kisah tentang penyelesaian sengketa antarpeserta juga tersaji dalam bagian ini,” kata Elya.

    Bab terakhir memberikan gambaran tentang peran pengawas adhoc dalam perselisihan hasil Pemilu 2024. Buku ini mengulas Rumah Data sebagai salah satu produk dari Bawaslu Jatim yang menyokong pemberian keterangan tertulis di Mahkamah Konstitusi saat perselisihan hasil pemilihan umum berlangsung. “Hasil pengawasan pengawas adhoc turut membantu dalam proses PHPU di Mahkamah Konstitusi,” kata Elya.

    Elya berharap buku ini bisa menjadi memorabilia perjuangan orang-orang yang disebutnya sebagai para penjaga bara api demokratisasi di Indonesia. “Para pengawas adhoc tidak mendapatkan lencana, namun berjuang menjaga marwah pemilu sebagai satu-satunya mekanisme sirkulasi kepemimpinan politik,” katanya. [wir]

  • PMII Tuding Pengelolaan Anggaran KPU Banyuwangi Tak Transparan

    PMII Tuding Pengelolaan Anggaran KPU Banyuwangi Tak Transparan

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Banyuwangi menuding adanya ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran dana hibah Pemda ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Para aktivis menilai ada kejanggalan dalam penggunaan anggaran selama tahapan pemilu.

    Salah satu pos anggaran yang disoroti adalah sosialisasi dan bimbingan teknis Pilkada Banyuwangi, yang mencapai Rp10.657.715.000. Namun, di lapangan, PMII Banyuwangi menemukan bahwa biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan anggaran tersebut. Tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Banyuwangi hanya mencapai 59,2 persen, jauh di bawah target KPU Banyuwangi yang sebesar 75 persen.

    Ketua PC PMII Banyuwangi, Muhammad Haddadalwi Nasyafiallah, menyatakan bahwa KPU tidak melakukan inovasi yang cukup untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

    “Ada berbagai alasan KPU mengapa tingkat partisipasi pemilih turun, seperti tempat TPS yang jauh akibat pengurangan TPS,” ungkapnya.

    Nasya juga mengkritisi anggaran publikasi yang dikeluarkan oleh KPU Banyuwangi. Dia menilai langkah penyelenggara kurang tepat, terutama dalam mengubah strategi publikasi salah satu tahapan Pilkada.

    “Misal, anggaran satu kali debat itu habisnya Rp300 juta. Tapi, kami mengapresiasi karena harusnya debat terakhir itu dilaksanakan di TV nasional. Tapi KPU melakukan efisiensi anggaran karena debat di TV nasional menghabiskan anggaran sampai Rp1,8 M,” terangnya.

    PMII Banyuwangi juga sempat melakukan hearing di gedung dewan bersama Komisi 1 DPRD dan KPU Banyuwangi. Namun, para mahasiswa tersebut kurang puas terhadap pemaparan KPU. “Pemaparan KPU tidak berjumlah Rp50 M (miliar) sekian, tapi yang disampaikan hanya Rp16 M lalu sisanya kemana,” katanya.

    Informasi yang beredar menyebutkan bahwa hasil efisiensi anggaran KPU mencapai Rp 37 miliar, yang rencananya akan dikembalikan ke daerah. “Kami bertekad akan terus mengawal transparansi anggaran KPU Banyuwangi sampai goal,” pungkas Nasya. [rin/beq]

  • Cek Destinasi Wisata Banyuwangi Cocok Buat Liburan Nataru

    Cek Destinasi Wisata Banyuwangi Cocok Buat Liburan Nataru

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2025, hampir seluruh destinasi wisata di Banyuwangi mulai bersolek. Tak terkecuali bagi salah satu tempat wisata di wilayah utara satu ini.

    Ya, Grand Watu Dodol atau sering disebut GWD. Lokasinya berada di sisi utara Banyuwangi Kota yang masuk area Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo.

    Tempatnya cukup mudah dijumpai karena berada tepat di sisi jalan menuju ke Bali dari utara atau dari Banyuwangi menuju ke Situbondo dan Surabaya. Lokasi ini biasanya menjadi tempat favorit bagi wisatawan.

    Tidak hanya menyajikan pantai yang indah, tapi suasana di sekitar yang asri membuat pengunjung betah berlama-lama di tempat ini. Bahkan, tak jarang bagi wisatawan luar kota memanfaatkan GWD sebagai rest area sebelum berwisata ke Pulau Bali.

    Bagaimana kesiapan GWD menjelang libur Natal dan tahun baru kali ini? Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bahkan turun langsung mengecek salah satu destinasi andalan ini.

    Ipuk berkeliling melihat langsung kesiapan sarana dan prasarana, serta fasilitas di destinasi. GWD diprediksi akan menjadi jujugan banyak wisatawan saat libur Nataru.

    “Kami memastikan seluruh destinasi siap menerima kunjungan saat libur Nataru. Selain fasilitas, kami juga minta agar para pengelola menyiapkan upaya-upaya antisipatif agar pengunjung merasa aman dan nyaman. Mengingat saat ini cuaca sedang ekstrem sehingga perlu peningkatan pengamanan,” ungkap Ipuk.

    Tak lupa semua aspek di GWD menjadi perhatian orang nomor satu di Banyuwangi ini. Ipuk tampak mengecek kebersihan lokasi hingga sejumlah fasilitasnya.

    Bahkan, melihat langsung progress pembangunan sejumlah fasilitas baru. Seperti pemecah ombak, tangkis air di sepanjang muara sungai yang berbatasan dengan pantai GWD, serta kolam labuh kapal wisata.

    “Adanya fasilitas baru ini harapannya bisa menambah kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke GWD,” katanya.

    Ipuk ingin memastikan seluruh destinasi wisata di Banyuwangi siap menghadapi lonjakan pengunjung di momen libur Nataru yang bersamaan dengan momen libur sekolah. Selain lebih aman karena telah dibangun water breaker (pemecah ombak).

    “nantinya di GWD juga bisa menjadi tempat berlabuh dan parkirnya kapal-kapal wisata dari Pulau Menjangan dan Tabuhan,” pungkasnya. [rin/beq]

  • Banyuwangi Terapkan SOP Ketat di Pelabuhan Ketapang Selama Nataru

    Banyuwangi Terapkan SOP Ketat di Pelabuhan Ketapang Selama Nataru

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan perhatian lebih untuk jalur penyeberangan di Selat Bali. Terutama menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk keamanan bagi para pengguna jasa penyeberangan selama libur Natal dan tahun baru 2025.

    Secara keseluruhan, Pelabuhan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Banyuwangi – Gilimanuk, Bali siap dari segala aspek. Khususnya, untuk menyambut para penumpang yang hendak bepergian melintas Selat Bali selama Nataru.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan pemerintah daerah siap mendukung kelancaran arus lalu lintas dan penyeberangan di Pelabuhan Ketapang selama libur Nataru. Banyuwangi juga siap menyambut wisatawan yang akan singgah untuk menikmati keindahan kota the sunrise of java ini.

    “Kami Forkopimda Banyuwangi siap berkolaborasi dengan seluruh elemen untuk kelancaran perjalanan selama libur Nataru untuk wisatawan yang melintasi Pelabuhan Ketapang, baik dari maupun menuju Pelabuhan Gilimanuk Bali,” kata Bupati Ipuk usai mengikuti rapat secara daring bersama Menteri Perhubungan, Kapolri, dan Panglima TNI, Jumat (20/12/2024).

    Hadir Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Rama Samtama Putra dan Komandan Lanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Hafidz. Juga turut diikuti GM ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang Yani Andriyanto, Pj Sekda Banyuwangi Guntur Priambodo dan lainnya.

    Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Rama Samtama Putra menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut, pihaknya diminta menekankan standar operasional prosedur (SOP) untuk keamanan.

    “Seperti bagaimana stakeholder terkait memastikan keamanan kapal supaya apabila terjadi cuaca buruk atau insiden,” kata Kapolresta.

    Pihaknya berkomitmen siap memberikan jaminan keamanan bahkan kenyamanan bagi semua pengguna jasa penyeberangan di Pelabuhan Ketapang.

    “Intinya kami berserta seluruh stakeholder siap dan berkomitmen untuk memberi jaminan keamanan, keselamatan kenyamanan pada setiap masyarakat dalam merayakan Nataru. Khususnya di ASDP Ketapang,” pungkasnya. (rin/ian)

  • Ada 1,35 Juta Lowongan di Luar Negeri untuk Pekerja Migran Indonesia

    Ada 1,35 Juta Lowongan di Luar Negeri untuk Pekerja Migran Indonesia

    Jember (beritajatim.com) – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan, ada jutaan lowongan pekerjaan di luar negeri. Namun Indonesia hanya bisa memenuhi ratusan ribu lowongan untuk pekerja migran Indonesia.

    “Setahun ini job order yang ditawarkan ada 1,35 juta. Kita baru bisa memenuhi 287 ribu, masih ada satu juta lebih. Oleh karena itu menurut saya ini peluang untuk mengurangi pengangguran dalam negeri. Kedua, transfer knowledge kita juga bagus. Remiten devisa dari PMI terbesar kedua setelah migas, yakni Rp 227 triliun,” Karding, saat berkunjung ke Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (20/12/2024).

    Menurut Karding, sejumlah negara seperti Jepang, Arab Saudi, Uni Emirar Arab, Malaysia, Hongkong, Taiawan, membutuhkan tenaga kerja produktif. “Ini Eropa mulai banyak. Slovakia mulai banyak,” katanya.. Terbanyak adalah kebutuhan tenaga kesehatan, tukang las, pertanian, perkebunan, hotel, restoran.

    Kesopanan dan lenturnya sikap pekerja migran Indonesia dalam bekerja menarik minat negara lain. “Misalkan disuruh menambahkan waktu jam kerja 15 menit tidak langsung lari, Misalkan tukang masak, tiba-tiba disuruh mencuci mobil, orang Indonesia masih mau. Kalau pekerja Filipina, delapan jam ya delapan jam. Lebih dua menit saja tidak mau. Kalau mau, lembur,” kata Karding.

    Kementerian P2MI akan bekerja sama dengan balai latihan, sekolah kejuruan, sekolah vokasi, dan tempat-tempat latihan untuk mendidik calon pekerja migran Indonesia terampil. [wir]

  • AKD Diganti, Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Pasuruan Tak Dapat Posisi Pimpinan Komisi

    AKD Diganti, Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Pasuruan Tak Dapat Posisi Pimpinan Komisi

    Pasuruan (beritajatim.com) – Polemik perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kabupaten Pasuruan menyisakan polemik. Pasalnya sebelumnya dari masing-masing komisi, Fraksi Golkar mendapatkan porsinya.

    Namun setelah diubah, Fraksi Golkar sama sekali tidak mendapat posisi pimpinan komisi. Meski begitu hal ini ditanggapi dengan santai oleh Sekretaris Fraksi Golkar, Gaung Andaka. “Itu kan politik dan itu merupakan hal yang biasa,” jelasnya singkat.

    Tak hanya itu, Fraksi Golkar juga sempat ngotot dalam rapat paripurna yang dilakukan pada Kamis (19/12/2024) kemarin. Pasalnya dalam rapat paripurna kedua yang dilaksanakan secara tertutup, Fraksi Golkar memilih untuk wolkout.

    Gaung menjelaskan bahwa sikap wolkoutnya ini merupakan hal yang wajar. Karena menurutnya tidak ada urgensi mendasar dalam rapat yang dilakukan kemarin. “Bagi kami tidak ada urgensi yang jelas untuk melakukan rapat kemarin. Kami wolkout adalah sikap yang wajar,” ungkapnya.

    Sementara itu sebelumnya telah dikatakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat bahwa rapat telah disetujui oleh anggota yang datang. Sehingga pergantian pimpinan AKD tetap disahkan meski dari Fraksi Golkar melakukan wolkout. “Meski tadi dari Fraksi Golkar melakukan wolkout paripurna tetap dilanjutkan dan disahkan. Karena masih memenuhi 2/3 kehadiran anggota,” kata Samsul. (ada/kun)

  • Bawaslu Kota Mojokerto Launching Buku ‘Hulubalang Pemilu di Bumi Majapahit’

    Bawaslu Kota Mojokerto Launching Buku ‘Hulubalang Pemilu di Bumi Majapahit’

    Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mojokerto melaunching buku dengan judul ‘Hulubalang Pemilu di Bumi Majapahit’ di salah satu hotel di Kota Mojokerto. Buku tersebut mengisahkan tentang badan adhoc yang menjadi mitra Bawaslu Kota Mojokerto dalam pengawasan saat Pemilu 2024.

    Dalam menjalankan tugas pokok san fungsi (tupoksi), Bawaslu Kota Mojokerto dibantu oleh pengawas adhoc mulai tingkat kecamatan, kelurahan hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bawaslu Kota Mojokerto menyebut badan adhoc tersebut hulubalang Pemilu di Kota Mojokerto.

    Ketua Bawaslu Kota Mojokerto, Dian Pratmawati mengatakan, launching buku tersebut merupakan amanat dari Bawaslu RI. “Di setiap daerah, kira-kira hal apa saja di daerahnya yang sekiranya berbeda dengan daerah lain. Ada beberapa hal yang kami ulas di situ (buku),” ungkapnya, Jumat (20/12/2024).

    Namun tidak semua hal menarik menjadi bahan dalam buku yang di launching. Karena menurutnya setiap tahapan Pemilihan Umum (Pemilu), 14 Februari 2024 lalu banyak yang menarik. Tema yang diangkat Bawaslu Kota Mojokerto yakni fenomena pengawas adhoc dalam sistem pengawasan Pemilu.

    “Kenapa harus pengawas adhoc? Pengawas adhoc ini merupakan garda terdepan kami dalam pengawasan Pemilu. Hal-hal apa saja yang terjadi, entah itu pencegahan atau harus penangganan dan lain sebagainya ya pengawas adhoc. Beliau semua ini harus kita apresiasi,” katanya.

    Menurutnya tanpa adanya pengawas adhoc di jajaran bawah maka pengawasan Pemilu di Kota Mojokerto tidak akan optimal. Meskipun tagline Bawaslu adalah ‘Bersama Rakyat Awasi Pemilu’, lanjutnya, setidaknya pengawas adhoc sebagai motivator. Dian menambahkan jika Bawaslu Kota Mojokerto masih membukukan masukan dan kritik.

    “Kami membutuhkan masukan, kritik yang nantinya akan kami bukukan ketika buku ini benar-benar kami terbitkan. Kira-kira hal apa yang mungkin masih bisa ditampung lagi, tidak mengurangi waktu dengan ucapan bismillah launching buku SDM pengawas adhoc dengan judul ‘Hulubalang Pemilu di Bumi Majapahit’ resmi dibuka,” pungkasnya.

    Buku dengan judul ‘Hulubalang Pemilu di Bumi Majapahit’ tersebut memiliki 124 halaman yang ditulis oleh empat orang. Yakni Ketua Bawaslu Kota Mojokerto Dian Pratmawati dan Divisi Hukum, Pencegahan, Pastisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Mojokerto Ilham Bagus Priminanda.

    Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Jawa Timur dan penulis Mohammad Afifuddin. Dalam launching yang digelar di salah satu hotel di Kota Mojokerto tersebut dihadiri Camat dan Lurah se-Kota Mojokerto dan pihak terkait. [tin/kun]

  • 141.605 Personil Gabungan Siap Amankan Nataru di Kota Probolinggo

    141.605 Personil Gabungan Siap Amankan Nataru di Kota Probolinggo

    Probolinggo (beritajatim.com) – Jajaran Polres Probolinggo Kota menggelar apel pasukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pengamanan dalam menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024. Kegiatan ini berlangsung di Jalan Raya depan Polres Probolinggo Kota dan dihadiri oleh Forkopimda Kota Probolinggo, TNI, serta instansi terkait lainnya.

    Gelar pasukan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk anggota Polres Probolinggo, TNI, Satpol PP, Dishub, Senkom, dan BPBD Kota Probolinggo. Acara dimulai dengan pemasangan tanda operasi secara simbolis oleh tiga perwakilan pasukan, menandai dimulainya Operasi Lilin Semeru 2024.

    Kapolres Probolinggo Kota AKBP Oki Ahadian dalam arahannya, membacakan sambutan tertulis dari Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia menyampaikan bahwa menurut survei Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat saat Nataru diperkirakan mencapai 110,67 juta orang, meningkat 2,83 persen atau 3,04 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Untuk menjamin keamanan Nataru, Polri bersama TNI dan stakeholder terkait menggelar Operasi Kepolisian Terpusat dengan sandi Operasi Lilin 2024,” ujarnya.

    Operasi ini akan berlangsung selama 13 hari, dimulai dari 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025. Sebanyak 141.605 personel gabungan akan diterjunkan, terdiri dari 75.447 personel Polri, 13.826 personel TNI, dan 52.332 personel dari instansi terkait lainnya. Sebagai tambahan, 67.030 personel TNI akan dikerahkan untuk memperkuat pengamanan, sehingga total personel TNI yang terlibat mencapai 80.856.

    Polri juga telah menyiapkan 2.794 posko yang tersebar di seluruh wilayah, terdiri dari 1.852 Pos Pam, 735 Pos Yan, dan 207 Pos Terpadu untuk mengamankan 61.452 objek penting, termasuk gereja, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, tempat wisata, dan lokasi perayaan Tahun Baru.

    Oki menjelaskan bahwa pengamanan di Kota Probolinggo akan difokuskan pada gereja-gereja selama Natal dan area pusat keramaian seperti Alun-Alun Kota Probolinggo serta pusat perbelanjaan pada malam Tahun Baru. Dua pos pengamanan didirikan di wilayah Meteor Baru dan area pelabuhan, dengan melibatkan 200 personel gabungan.

    “Operasi Lilin ini bertujuan untuk memastikan perayaan Natal dan pergantian Tahun Baru berjalan kondusif dan terkendali. Kami juga mengantisipasi potensi gangguan seperti balapan liar, konvoi, atau perayaan yang berlebihan,” ujar Oki.

    Kapolres juga mengingatkan bahwa puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada 21-28 Desember 2024, sementara puncak arus balik diprediksi terjadi pada 29 Desember 2024 dan 1 Januari 2025. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi kerawanan di jalur penyeberangan, tol, arteri, serta kepadatan penumpang transportasi umum dan pengunjung di lokasi wisata. (ada/kun)

  • Emil Dardak Apresiasi Pengabdian Unit Reaksi Cepat Gojek Surabaya pada HUT ke-7

    Emil Dardak Apresiasi Pengabdian Unit Reaksi Cepat Gojek Surabaya pada HUT ke-7

    Surabaya (beritajatim.com) – Emil Elestianto Dardak menyampaikan apresiasi yang mendalam terhadap Unit Reaksi Cepat (URC) Gojek Surabaya pada acara peringatan tujuh tahun URC di halaman kantor Gojek Surabaya, Jumat (20/12/2024).

    Emil menilai pengabdian para mitra Gojek dalam unit ini sebagai sebuah bentuk keteladanan yang patut dicontoh oleh masyarakat luas.

    “Saya bersyukur dan berbahagia waktu masih bertugas sebagai Wagub periode 1 ini diajak diceritakan mengenai unit reaksi cepat,” tutur Emil.

    Menurutnya, keikhlasan para pengemudi Gojek yang bersedia menunda order untuk membantu sesama mitra menjadi teladan penting dalam membangun semangat gotong royong di Jawa Timur.

    “Saya langsung kaget luar biasa, driver ini bersedia untuk tidak menerima order untuk bisa menolong rekannya dan ini dilakukan sukarela,” katanya.

    Emil juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam memberikan bantuan kepada warga. Emilmmengungkapkan rasa syukurnya karena dapat mendukung dan bersilaturahmi dengan keluarga besar URC, serta berharap sinergi antara pemerintah dan URC dapat terus berkembang.

    “Meskipun tugas menolong warga ada di tangan pemerintah, kita tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa pemerintah membutuhkan uluran tangan dan kerjasama dari masyarakat. Oleh karena itu, kami akan terus mendukung URC Gojek dalam pengabdiannya,” ujar mantan Bupati Trenggalek ini.

    Emil mengungkapkan rasa terima kasih atas kepercayaan masyarakat yang kembali memilih pasangan Khofifah-Emil dalam Pemilu 2024. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk tetap menjaga semangat dan meningkatkan sinergi dalam lima tahun ke depan.

    “Saya meyakini ada peran rekan-rekan di sana. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungannya,” ujar Emil.

    Charly Raya, Head of Public Policy and Government Relations Gojek untuk wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusra, juga memberikan penghargaan kepada Emil Dardak yang telah mendukung URC Surabaya.

    “Mas Emil adalah pelindung URC Gojek Surabaya. Kami mendapatkan berkah luar biasa ketika beliau menyambut baik keinginan kami. Berkat doa semua pihak, hari ini kami merayakan ulang tahun ke-7 URC Surabaya,” kata Charly dengan penuh rasa syukur.

    Dalam acara yang meriah tersebut, anggota URC, perwakilan Gojek, serta berbagai komunitas turut merayakan pencapaian URC yang telah memberikan kontribusi besar dalam memberikan bantuan cepat kepada masyarakat.

    Charly menegaskan bahwa kolaborasi antara URC dan masyarakat akan terus diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sejahtera. [asg/suf]

  • KPU Pastikan Pilkada Kota Kediri 2024 Tanpa Gugatan dan Sengketa

    KPU Pastikan Pilkada Kota Kediri 2024 Tanpa Gugatan dan Sengketa

    Kediri (beritajatim.com) – KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Kediri memastikan bahwa Pilkada 2024 tanpa ada gugatan maupun sengketa. Hal itu diungkapkan Komisioner Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Kota Kediri Roihatul Jannah.

    “Jadi ada selisih yang lumayan jauh dan itu kemungkinan kecil terjadinya sengketa dan juga gugatan,” katanya saat Gathering Media di Luv Gold Kediri, Jumat (20/12/2024).

    Terkait tanggal penetapan Wali Kota Kediri, Mbak Icha sapaannya, menyebut pihaknya masih menunggu dari Ketua KPU Kota Kediri, divisi teknis dan divisi hukum yang tengah menjalani persiapan rapat koordinasi terkait dengan persiapan penetapan pasangan calon yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

    “Tapi untuk kepastiannya masih belum bisa saya sampaikan karena memang belum ada penetapan dan juga masih menunggu arahan dari KPU provinsi,” katanya.

    Sedangkan dari pihak Mahkamah Konstitusi (MK), Icha mengaku bila pihaknya sebelumnya mendapatkan informasi untuk Pilgub & Pilwali juga tidak ada gugatan maupun sengketa.

    “Kalau untuk registernya insyaallah sudah. ya tinggal penetapannya itu masih belum tahu. Untuk pelantikan insyaallah dilaksanakan februari ,” imbuhnya. [nm/suf]