Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Kapolres Tuban Cek Kesiapan di 4 Pos Pengamanan Nataru

    Kapolres Tuban Cek Kesiapan di 4 Pos Pengamanan Nataru

    Tuban (beritajatim.com) – Jelang pelaksanaan Pengamanan perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Kapolres Tuban AKBP Oskar Syamsuddin bersama ibu Bhayangkari melaksanakan pengecekan Pos pelayanan di Alun-Alun Tuban. Senin (23/12/2024).

    Selain di Alun-Alun Tuban, Kapolres juga melakukan pengecekan di Pos Pelayanan Pantai Kelapa, Abipraya dan Perbatasan Bancar.

    Kapolres Tuban AKBP Oskar Syamsuddin mengatakan, hari ini sesuai dengan 4 pos pengamanan (pospam) dilakukan pengecekan untuk mengetahui kesiapan personel, kondisi, perlengkapan, fasilitas, komunikasi dan monitor CCTV.

    “Jadi adanya monitor CCTV untuk mengetahui arus lalu lintas di 8 titik yang ada kamera CCTV,” ujar AKBP Oskar Syamsuddin.

    Pria yang akrab disapa Oskar ini juga menyampaikan, terkait dengan komunikasi pihaknya berkoordinasi dengan Diskominfo-SP Tuban dan memonitor CCTV yang dimiliki Diskominfo agar bisa termonitor di pos pelayanan.

    “Jadi kita bisa bersama-sama, apabila ada suatu hal, baik itu situasi Kamtibmas, kemacetan atau mungkin ada kejahatan yang terjadi sehingga, kita bisa segera mengambil langkah-langkah,” bebernya.

    Lanjut, keberadaan pospam yang ditempatkan di 4 titik ini sudah dipetakan sesuai dengan kerawanan, menurut Oskar bentuk kepedulian Polri terhadap keamanan jelang Nataru, bisa memberikan kenyamanan bagi pengendara atau pengemudi maupun bagi wisatawan yang hendak singgah ke Pospam.

    “Ada berbagai fasilitas yang kami berikan, bisa cek kesehatan, pengendara yang kelelahan bisa beristirahat disini, ada minuman dan makanan, serta tempat untuk ibu menyusui dan tempat bermain anak,” pungkasnya.[ayu/ted]

  • Baru Diresmikan, Pagar GOR Kedungadem Bojonegoro Ambruk

    Baru Diresmikan, Pagar GOR Kedungadem Bojonegoro Ambruk

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pagar Gedung Olahraga (GOR) di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro roboh. Tembok pagar yang roboh diduga karena terdampak sungai di depan bangunan longsor usai diterjang arus yang deras.

    Bangunan yang diperuntukkan menunjang bakat olahraga warga di Kecamatan Kedungadem tersebut baru diresmikan oleh Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto pada 15 Desember 2024 bersamaan dengan beberapa bangunan lain di GOR Utama Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander.

    “Kita baru menerima laporan kemarin sore dan memang pagar depan GOR ambruk usai di daerah kami terjadi hujan lebat,” ujar Kepala Desa (Kades) Sidomulyo Kecamatan Kedungadem, Hari Agus, Senin (23/12/2024).

    Hari Agus menambahkan, saat pembangunan GOR pihak kontraktor maupun dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dinpora) Kabupaten Bojonegoro tidak pernah berkomunikasi dengan pemerintah desa. Sehingga, dalam perencanaan tempat tidak ada kajian bersama dengan Pemdes.

    “Sehingga kita tidak bisa memberitahukan bahwa arus sungai depan bangunan GOR itu deras atau tidak. Mereka kan tidak tahu,” jelas Hari Agus.

    Pembangunan GOR Kedungadem itu, sesuai data di laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Bojonegoro dilakukan 2022 melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dinpora) dengan nilai anggaran sebesar Rp2,1 miliar. Hasil lelang dimenangkan oleh CV Devissa Utama yang beralamatkan di Desa Megale Kecamatan Kedungadem Bojonegoro.

    Pada 2024, Pemkab Bojonegoro melalui Dinpora kembali melakukan lelang terbuka dalam pembangunan GOR Kedungadem. Dari data LPSE Bojonegoro menyebutkan pembangunan GOR Kedungadem dimenangkan oleh CV Mulya Jaya Prima yang beralamatkan di Jalan Melati, Wisma Indah Timur, Kelurahan Ledokkulon dengan nilai kontrak Rp1,5 miliar.

    Menanggapi hal itu, Wakil Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro Sukur Prianto menyayangkan kondisi GOR Kedungadem yang baru diresmikan dan rusak. Menurutnya, sangat aneh untuk bangunan yang baru diresmikan sudah mengalami kerusakan yang cukup parah.

    “Baru diresmikan kok sudah roboh, besar kemungkinan kontruksi tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB),” tanya Sukur.

    Pihaknya menambahkan setiap bangunan yang bersumber dari uang negara seharusnya memiliki perencanaan yang matang. Sehingga, memiliki nilai manfaat bagi masyarakat. Untuk memastikan hal itu, pihaknya dalam waktu dekat mengaku akan meninjau langsung ke lokasi GOR Kedungadem.

    “Kalau seperti ini wajar kan kalau banyak warga yang mempertanyakan kualitas bangunan, Dispora harus bertanggung jawab soal ini. Kita akan cek kelokasi dan melihat kontruksi bangunan,” pungkasnya. [lus/beq]

  • Balik Badan soal Kenaikan PPN 12%, PKB Sebut Sikap PDIP Mencla-mencle

    Balik Badan soal Kenaikan PPN 12%, PKB Sebut Sikap PDIP Mencla-mencle

    Jakarta (beritajatim.com) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI mempertanyakan sikap PDI Perjuangan yang dinilai “masuk angin” dalam menyikapi kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025. PKB pun menuding sikap PDIP mencla-mencle.

    ”Hemat saya PDIP sikapnya mencla mencle. PDIP yang semula menginisiasi dan memimpin panja tentang UU HPP sehingga diputuskan kenaikan PPN 12 persen, kok sekarang balik badan, bahkan terkesan menyerang kebijakan tersebut,” ujar Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid.

    Gus Jazil–sapaan akrab Jazilul Fawaid menegaskan, peran PDIP terkait kenaikan PPN 12 persen sangat besar. Sebab, partai politik yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tersebut merupakan inisiator sekaligus memimpin Panitia Kerja (Panja) Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sebagai cikal bakal dari kenaikan PPN 12 persen.

    Dia menilai, perubahan sikap PDIP tersebut terkesan aneh di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI ini berharap, polemik kenaikan PPN 12 persen tidak memicu imbas negatif pada kinerja perekonomian nasional di era Presiden Prabowo Subianto. Sebab, kebijakan ekonomi yang diambil saat ini sudah melalui pertimbangan dan kajian yang matang.

    ”Anehnya, pada saat kepemimpinan Presiden Prabowo, kok sikap PDIP jadi berubah tidak setuju dengan UU yang telah diperjuangkan sendiri,” tuturnya.

    Diketahui, UU HPP yang menjadi dasar kenaikan PPN 12 persen, selama pembahasan rancangan UU-nya, diproses dalam Panja RUU yang diketuai Wakil Ketua Komisi XI DPR Fraksi PDIP saat itu, Dolfie Othniel Fredric Palit.

    Dalam pembahasan tingkat I di Komisi XI DPR bersama pemerintah, sebanyak delapan fraksi setuju RUU itu dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan. RUU HPP diharapkan menjadi komponen penting dalam reformasi perpajakan, terutama dalam menuju sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel.

    Namun, belakangan Ketua DPR RI yang juga elite PDIP Puan Maharani mengeluarkan pernyataan bernada ketidaksetujuan terhadap kenaikan PPN 12 persen. Puan menyebut dirinya memahami urgensi peningkatan penerimaan negara melalui tarif PPN ini. Hanya saja, dia tidak ingin masyarakat menjadi korban dari kebijakan ini.

    “Kita harus memahami kondisi rakyat, jangan sampai dengan kenaikan PPN ini malah membuat perekonomian rakyat semakin sulit,” kata Puan dalam keterangan tertulis. [hen/beq]

  • KPU Magetan Inventarisir Fakta Hadapi Gugatan Pilbup ke MK

    KPU Magetan Inventarisir Fakta Hadapi Gugatan Pilbup ke MK

    Magetan (beritajatim.com) – Ketua KPU Magetan, Noviano Suyide, mengonfirmasi hingga saat ini Mahkamah Konstitusi (MK) belum mengeluarkan Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) terkait perselisihan hasil Pilkada (PHP) Kabupaten Magetan yang diajukan oleh pasangan calon Sujatno-Ida Yuhana Ulfa (JADI).

    “Sampai sekarang, BRPK MK belum keluar. Informasinya, proses ini mundur hingga 3-6 Januari 2025, padahal sebelumnya dijadwalkan pada 20 Desember 2024,” ujar Noviano, Senin (23/12/2024)

    Ketika ditanya mengenai penyebab keterlambatan tersebut, Noviano menjelaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan MK. “Terkait alasan keterlambatannya, yang lebih berwenang menjawab tentu pihak MK,” tambahnya.

    Meski demikian, KPU Magetan telah mengambil langkah awal untuk menghadapi kemungkinan persidangan di MK. “Kami masih menginventarisasi fakta-fakta lapangan untuk mempersiapkan data dan dokumen yang relevan. Namun, karena BRPK belum keluar, pembentukan tim lawyer atau tim khusus masih menunggu kepastian lebih lanjut,” jelasnya.

    KPU Magetan menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen menjalankan seluruh prosedur hukum sesuai aturan yang berlaku. “Kami akan memastikan semua proses berjalan transparan dan sesuai mekanisme,” tutup Noviano.

    Kasus PHP ini merupakan salah satu langkah hukum yang diambil Paslon JADI setelah hasil Pilkada Kabupaten Magetan diumumkan. Publik kini menunggu perkembangan lebih lanjut dari MK mengenai perselisihan hasil ini. [fiq/beq]

  • Alun-Alun Bangil Pasuruan Dipercantik dengan Pembenahan Lampu

    Alun-Alun Bangil Pasuruan Dipercantik dengan Pembenahan Lampu

    Pasuruan (beritajatim.com) – Alun-alun Bangil, yang merupakan ikon Kabupaten Pasuruan, terus mengalami perombakan untuk meningkatkan kenyamanan dan estetika. Pj Bupati Pasuruan, Nurkholis, mengungkapkan bahwa pembenahan penerangan adalah salah satu fokus utama dalam perbaikan alun-alun tersebut. Menurutnya, penerangan yang minim di bagian dalam alun-alun menjadi perhatian serius yang perlu segera ditangani.

    Dalam kunjungan kerja di Alun-alun Bangil, Nurkholis yang didampingi beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menyoroti pentingnya pembenahan lampu sorot dan penerangan lainnya. Salah satu langkah yang akan diambil adalah mengganti lampu sorot yang mati agar area alun-alun tidak gelap saat malam hari.

    “Bagian depan alun-alun sudah diperbaiki menggunakan dana APBD, sekarang fokus kita adalah mempercantik bagian dalam alun-alun, termasuk pembenahan lampu. Beberapa lampu sorot yang rusak harus segera diganti agar suasana malam hari lebih terang,” ujar Nurkholis.

    Selain perbaikan penerangan, Nurkholis juga menjelaskan bahwa beberapa perbaikan infrastruktur lain akan dilakukan, seperti memperbarui paving jalan yang sudah lama tidak diperbaiki dan perampingan pohon di beberapa titik. Perampingan pohon dilakukan untuk meningkatkan visibilitas dan mencegah terjadinya tindakan negatif, seperti perbuatan mesum oleh remaja di area tersebut.

    “Selain itu, kami juga akan membuat serapan air di beberapa titik untuk mengantisipasi genangan air saat hujan. Alun-alun ini harus nyaman untuk semua kalangan,” tambahnya.

    Sebagai pusat kegiatan masyarakat Kabupaten Pasuruan, Nurkholis menegaskan bahwa alun-alun Bangil harus diperindah dan diperbaiki agar dapat menjadi ruang publik yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi warga. Perbaikan ini diharapkan memberikan dampak positif bagi warga dan menjadikan alun-alun Bangil sebagai tempat yang lebih menarik untuk dikunjungi.

    “Ini adalah harapan masyarakat Kabupaten Pasuruan agar alun-alun ini menjadi lebih indah dan nyaman, sesuai dengan statusnya sebagai ikon ibu kota Kabupaten Pasuruan,” ujar Nurkholis. [ada/beq]

  • Jadi Wali Kota Blitar Terpilih, Mas Ibin Mulai Belajar Tata Pemerintahan

    Jadi Wali Kota Blitar Terpilih, Mas Ibin Mulai Belajar Tata Pemerintahan

    Blitar (beritajatim.com) – Syauqul Muhibbin-Elim Tyu Samba resmi terpilih menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar untuk periode 2025-2029. Meski belum dilantik, Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin kini mulai belajar soal tata pemerintahan.

    Pasangan Ibin-Elim berhasil keluar sebagai pemenang Pilwali Blitar 2024 dengan 49.674 suara. Kini pasangan yang akrab disapa Mas Ibin-Mbak Elim tersebut tinggal menunggu waktu ditetapkan sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Blitar terpilih.

    Meski hal itu tak bisa dilakukan dalam waktu dekat, karena rivalnya yakni Bambang-Bayu mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Selain menunggu hasil gugatan, kini Mas Ibin juga tengah belajar tata kelola pemerintahan yang baik. Hal itu dilakukan Mas Ibin agar dirinya menjadi wali kota yang baik serta bisa menjalankan roda pemerintahan yang berpihak kepada rakyat.

    “Sementara saya mulai belajar tata kelola pemerintahan yang baik dan tentunya kita mulai berkomunikasi dengan berbagai elemen terutama seluruh warga Kota Blitar, simpul-simpul serta tokoh-tokoh,” ungkap Mas Ibin, Senin (23/12/2024).

    Mas Ibin pun mengaku tengah menjalin komunikasi dengan sejumlah tokoh di Kota Blitar. Hal itu dilakukan agar dirinya bisa mengetahui seluk beluk serta pola pemerintahan Kota Blitar sebelumnya.

    “Pilkada sudah selesai dan sudah tidak ada friksi atau tidak ada perpecahan antara Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 1 atau 2 jadi seluruhnya adalah warga Kota Blitar yang tentunya setelah Pilkada harus bersama-sama membangun Kota Blitar,” imbuhnya.

    Mas Ibin menyadari bahwa dirinya tidak bisa membangun Kota Blitar sendiri. Maka dari itu sebagai pemimpin, Mas Ibin ingin merangkul semua pihak agar bahu-membahu membangun dan memajukan Bumi Bung Karno (julukan Kota Blitar).

    “Prinsipnya saya ini akomodatif, saya ini sedang berteman seneng bareng-bareng gitu jangan khawatir saya ini tidak bisa membangun Kota Blitar sendiri jadi membutuhkan kebersamaan seluruh partai untuk membangun Kota Blitar,” tandasnya. [owi/beq]

  • DPRD Surabaya Soroti Rencana Pemkot Cari Pinjaman Rp4 T: Bisa Bebani APBD

    DPRD Surabaya Soroti Rencana Pemkot Cari Pinjaman Rp4 T: Bisa Bebani APBD

    Surabaya (beritajatim.com) – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk meminjam dana sebesar Rp4 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menuai perhatian serius dari DPRD Surabaya.

    Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya, Imam Syafii, menyatakan kekhawatirannya terhadap dampak pinjaman tersebut, terutama beban bunga yang dapat memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    “Saya cukup kaget membaca rencana Pemkot meminjam Rp4 triliun. Salah satu alokasinya adalah untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) dengan anggaran sekitar Rp600 miliar. Proyek ini bagus, tetapi kita harus berhati-hati terhadap beban bunga yang akan timbul,” ujar Imam Syafii, Senin (23/12/2024).

    Imam menyoroti skema pinjaman yang menggunakan pola kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Meskipun bunga pinjaman dari PT SMI lebih rendah dibandingkan Bank Jatim, yakni sekitar 6,5 persen, ia menilai angka tersebut tetap signifikan dan berpotensi membebani keuangan daerah.

    “Jika proyek ini mendesak, kita bisa memahaminya. Namun, Pemkot harus memastikan skema pinjaman yang lebih ringan, dengan bunga lebih rendah dan tenor lebih panjang,” tambahnya.

    Selain beban bunga, Imam mengungkapkan kekhawatirannya terkait kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya yang selama lima tahun terakhir tidak pernah mencapai target. Menurutnya, jika pinjaman Rp4 triliun ini direalisasikan, alokasi anggaran untuk pembayaran bunga yang mencapai ratusan miliar rupiah dapat mengorbankan program prioritas lainnya.

    “Saya tidak ingin dana kelurahan justru digunakan untuk membayar bunga utang. Hal ini akan merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat langsung dari APBD,” tegas Imam.

    Imam juga mempertanyakan siapa yang sebenarnya akan mendapat manfaat terbesar dari pembangunan JLLB. Ia khawatir proyek ini justru lebih menguntungkan pengembang perumahan besar dibandingkan masyarakat umum.

    “Pembangunan JLLB kemungkinan besar akan meningkatkan nilai properti di kawasan tersebut. Saya sering melewati Karang Pilang hingga Menganti dan melihat banyak pengembang besar membangun perumahan. Jika proyek ini hanya menguntungkan mereka, tentu harus dipertanyakan,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Imam mengkritik kurangnya transparansi dalam rencana pinjaman ini. Ia mengaku baru mengetahui rencana tersebut melalui pemberitaan media, bukan melalui pembahasan resmi di DPRD Surabaya.

    “Sebagai anggota Badan Anggaran, saya baru tahu soal rencana ini dari berita. Saya harap Pemkot lebih transparan dalam menyampaikan informasi sehingga kami bisa memastikan kebijakan ini benar-benar untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.

    Imam menegaskan bahwa DPRD Surabaya akan menolak rencana pinjaman ini jika hanya menguntungkan pihak tertentu tanpa memberikan manfaat nyata bagi warga.

    “Kami akan menolak jika ternyata pinjaman ini lebih menguntungkan pengembang dan tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat Surabaya,” pungkasnya. [asg/beq]

  • DPRD Surabaya Dorong Pengawasan Ketat Mihol Jelang Libur Nataru

    DPRD Surabaya Dorong Pengawasan Ketat Mihol Jelang Libur Nataru

    Surabaya (beritajatim.com) – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap peredaran minuman beralkohol (mihol) di Kota Surabaya. Ia meminta semua pihak, termasuk Satpol PP dan Dinas Kesehatan (Dinkes), untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal guna mencegah pelanggaran yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat.

    “Peredaran minuman beralkohol tidak boleh keluar dari jalur aturan. Mihol hanya boleh dijual di tempat tertentu seperti restoran, tempat hiburan umum (RHU), dan hotel yang memiliki izin resmi dari Pemprov Jatim. Jika ditemukan penjualan ilegal, Satpol PP harus bertindak tegas, termasuk menutup tenant yang melanggar,” ujar Fathoni, Senin (23/12/2024).

    Selain itu, Arif Fathoni juga meminta Komisi D DPRD Surabaya untuk bekerja sama dengan Dinkes dalam melakukan inspeksi terhadap distributor minuman beralkohol. Langkah ini diambil setelah adanya laporan dari masyarakat tentang potensi pencampuran zat berbahaya ke dalam botol mihol impor menggunakan metode suntik ulang.

    “Pemeriksaan terhadap keaslian kandungan minuman beralkohol sangat penting. Jika praktik ini dibiarkan, dampaknya bisa membahayakan konsumen,” tegasnya.

    Sebagai langkah preventif, Fathoni mendorong operasi tiga pilar yang melibatkan Pemkot Surabaya, TNI, dan Polri untuk terus ditingkatkan, khususnya di kawasan yang rawan gangguan keamanan. Ia optimistis sinergi lintas sektor ini mampu menjaga situasi tetap kondusif selama libur akhir tahun.

    “Keberhasilan menjaga keamanan selama Nataru adalah hasil dari kerja sama semua pihak. Surabaya harus terus menunjukkan solidaritas untuk menciptakan perayaan yang aman dan damai,” imbuh politisi Partai Golkar tersebut.

    Dengan pengawasan ketat ini, DPRD Surabaya berharap perayaan Natal dan Tahun Baru 2024 dapat berlangsung aman tanpa adanya gangguan dari praktik peredaran mihol ilegal. [asg/beq]

  • Begini Cara Pemkab Lamongan Komitmen Perluas Ruang Kesetaraan Gender

    Begini Cara Pemkab Lamongan Komitmen Perluas Ruang Kesetaraan Gender

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan berkomitmen untuk terus memperluas ruang kesetaraan gender bagi insan perempuan. Hal tersebut dituturkan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat bertindak sebagai inspektur apel Peringatan Hari Ibu ke-96 di Halaman Pemkab Lamongan, Senin (23/12/2024).

    “Arah kebijakan yang inklusif Pemerintah Kabupaten Lamongan akan terus memperluas ruang kesetaraan dan ruang eksistensi kepada seluruh insan perempuan,” tutur bupati yang akrap disapa Pak Yes itu.

    Menurut Pak Yes, perempuan sebagai seorang ibu telah mengambil tanggung jawab yang besar dalam menyipkan generasi Lamongan dimasa depan yang bermoral, berkarakter, dan berketerampilan megilan.

    “Mari kita terus bergandeng tangan agar dapat menjadi sosok-sosok perempuan yang mandiri, kreatif, inovatif, percaya diri dengan kapabilitas diri yang mumpuni untuk peningkatan yang besar, sekaligus benteng ketahananan keluarga dalam merawat harmonisasi sosial,” ujarnya.

    Pak Yes berharap, peringatan hari ibu bukan sekedar perayaan, namun menjadi momentum terhormat pengingat akan pentingnya peran ibu di keluarga dan masyarakat.

    Sementara salah satu sosok ibu inspiratif Lamongan ditunjukan oleh Djuni Kurniawati, warga Kelurahan Tlogoanyar, Kecamatan Lamongan. Tidak hanya mendedikasikan hidupnya sebagai seorang ibu, wanita berusia 50 tahun tersebut telah mengabdikan dirinya sebagai pegiat lingkungan hidup selama 12 tahun.

    Atas kegiguhan dan dedikasinya, Djuni dianugerahi sebagai Perempuan Inspiratif Bidang Lingkungan Hidup oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi.

    Djuni mengaku bahagia dengan diterimanya penghargaan tersebut, Djuni berharap dapat memotivasi masyarakat secara lebih luas untuk pemberdayaan perempuan, melalui kebersihan dan keindahan lingkungan yang turut mendukung kemandirian ekonomi.

    “Alhamdulillah suatu kebanggan bagi saya setelah 12 tahun diberikan penghargaan, tugas saya sebagai warga Lamongan untuk menjaga lingkungan, memberdayakan iklim, adanya bank sampah, penghijauan di kelurahan tlogoanyar khusunya, dan Kabupaten Lamongan pada umumnya,” katanya.

    Tidak hanya Djuni, Pemkab Lamongan juga memberikan penghargaan kepada Supanik, sebagai Perempuan Inspiratif Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Gender, kemudian Desa Kebalanpelang, Kecamatan Babat sebagai Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Serta, Pemberian bantuan kepada 10 perempuan yang berprofesi sebagai ojek online, hingga lainnya. [fak/aje]

  • Resmi Naik, Ini Besaran Upah Minimum Kabupaten dan Kota Blitar 2025

    Resmi Naik, Ini Besaran Upah Minimum Kabupaten dan Kota Blitar 2025

    Blitar (beritajatim.com) – Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Blitar Raya sudah resmi ditetapkan Gubernur Jawa Timur. Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota tahun 2025 di Jatim.

    Pada tahun 2025 nanti, Upah Minimum Kabupaten Blitar ditetapkan sebesar Rp.2.413.974. Upah Minimum Kabupaten Blitar naik hampir 7 persen dari tahun sebelumnya. Diketahui pada tahun 2024 ini upah minimum Kabupaten Blitar adalah sebesar Rp2.256.050.

    “Penetapan UMK ini diketahui lebih tinggi dari usulan UMK Kabupaten Blitar beberapa waktu lalu sebesar Rp2.402.693,” ungkap Santi Miarni, Kabid Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Blitar, Senin (23/12/2024).

    Penetapan UMK ini sudah mengacu pada inflasi daerah serta pertumbuhan penduduk di Kabupaten Blitar. Usulan ini pun sebelumnya juga dibahas oleh pemerintah, serikat pekerja atau buruh bersama perwakilan pengusaha.

    “Sesuai ketentuan perusahaan harus mematuhi keputusan besaran UMK ini,” tegasnya.

    Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar pun bakal memastikan semua perusahan yang berdiri di Bumi Penataran agar mentaati aturan UMK yang baru ini. Rencananya dalam minggu depan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar akan mengundang perusahaan di Kabupaten Blitar untuk sosialisasi besaran UMK tahun 2025 ini.

    “Pekan depan kami akan sosialisasikan besaran UMK ini ke perusahaan yang ada di Kabupaten Blitar,” tandasnya

    Bukan hanya kabupaten Blitar, UMK Kota Blitar juga mengalami kenaikan pada tahun 2025 mendatang. Diketahui pada tahun 2025 mendatang besaran UMK Kota Blitar naik menjadi Rp2.481.450.

    Jumlah tersebut naik 6,5 persen dari UMK tahun 2024 yang hanya berkisar Rp2.330.000. Kenaikan yang terjadi ini pun sudah sesuai seperti usulan yang ditetapkan bersama dengan Dewan Pengupahan Kota Blitar.

    “Besaran UMK Kota Blitar tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp2.481.450 atau naik 6,5 persen dari UMK Kota Blitar tahun ini sebesar Rp2.330.000,” ungkap Juyanto, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro & Tenaga Kerja (Dinkop UM Naker) Kota Blitar mengaku besaran UMK Kota Blitar. [owi/aje]