Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Pj Gubernur Jatim Lantik Adi Wibowo Wali Kota Pasuruan, Ini Pesannya

    Pj Gubernur Jatim Lantik Adi Wibowo Wali Kota Pasuruan, Ini Pesannya

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono melantik dan mengambil sumpah jabatan Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo sebagai Wali Kota Pasuruan Sisa Masa Jabatan Hasil Pilkada Serentak  di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (23/12/2024).

    Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.34-902 Tahun 2024 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Wali Kota Pasuruan.

    Diketahui, Adi Wibowo dilantik sebagai Wali Kota Pasuruan sisa masa jabatan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, menggantikan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang diangkat menjadi Menteri Sosial Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

    Dalam pelantikan ini, Pj. Gubernur Adhy berpesan kepada Adi Wibowo untuk melakukan akselerasi program pembangunan di Kota Pasuruan. Percepatan program pembangunan itu berkaitan dengan infrastruktur, kesehatan, sosial, hingga program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo.

    “Kalau ada proyek infrastruktur yang bisa dipercepat, maka silakan dipercepat. Harus dimulai dari bulan ini atau awal Januari. Kalau bisa secepatnya,” ujarnya.

    Berkaitan dengan kesehatan, Adhy mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Kota Pasuruan, khususnya soal layanan BPJS Kesehatan yang telah mengcover seluruh masyarakat di kota dengan julukan ‘Madina van Java’ itu.

    Hal ini dibuktikan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan berhasil menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dengan predikat utama pada Agustus 2024 lalu.

    “BPJS saya kira sudah sangat bagus, dan itu harus terus ditingkatkan dan berikutnya indikator kesehatan khususnya stunting itu juga perlu diperhatikan,” katanya.

    Selanjutnya Adhy juga mengingatkan terkait program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo. Ia mengimbau agar program tersebut dapat diimplementasikan sesegera mungkin kepada masyarakat.

    “Urusan makan bergizi gratis harus segera kita jalankan,” katanya.

    Adhy pun mengajak seluruh kepala daerah di Jatim, termasuk Wali Kota Pasuruan untuk berkolaborasi dan bersinergi bersama membangun Jawa Timur yang maju, berkelanjutan dan mendunia.

    “Saya kira semua sudah on the track. Mari kita bersinergi bersama dan kami juga dari provinsi siap untuk bisa mendukung setiap program di kab/kota. Karena keberhasilan dari kab/kota juga keberhasilan dari provinsi,” pungkasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, turut dilakukan pelantikan Suryani Firdaus Adi Wibowo sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Pasuruan oleh Pj. Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Pj. Ketua Dekranasda Jatim Isye Adhy Karyono. [tok/aje]

  • Parkir Berlangganan Bangkalan Dihentikan, DPRD Panggil Dishub

    Parkir Berlangganan Bangkalan Dihentikan, DPRD Panggil Dishub

    Bangkalan (beritajatim.com) – Komisi I DPRD Bangkalan memanggil Dinas Perhubungan. Pemanggilan usai munculnya kebijakan pemberhentian parkir berlangganan.

    Sekretaris Komisi I DPRD Bangkalan Nur Hakim mengaku menyesalkan adanya kebijakan itu. Menurutnya, seluruh kebijakan seharusnya dikoordinasikan terlebih dahulu sebelum ditetapkan.

    “Sebelum menerapkan kebijakan baru, seharusnya ada kajian atau study banding dengan kota lain,” ujarnya, Senin (23/12/2024).

    Hakim juga mengatakan kebijakan parkir berlangganan yang sebelumnya diterapkan telah melalui kajian yang matang. Ia menyayangkan adanya pemberhentian kebijakan itu tanpa kajian ulang.

    Pihaknya juga meminta agar Dishub Bangkalan melaksanakan sejumlah kebijakan dengan maksimal. Di antaranya yakni memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari parkir konvensional dan meningkatkan pelayanan parkir untuk masyarakat.

    “Lalu adanya parkir liar juga harus dirangkul agar pendapatan disana juga bisa masuk ke PAD,”imbuhnya.

    Ia juga meminta Dishub memaksimalkan kinerjanya untuk melakukan pemantauan lebih intensif. Agar, pendapatan dari sektor parkir untuk daerah bisa berjalan maksimal.

    “Dan negara tidak boleh kalah dengan pihak-pihak tak bertanggung jawab yang mengganggu sistem parkir agar kebijakan ini bisa berjalan dengan lebih terarah dan meningkatkan pendapatan daerah,” pungkasnya. [sar/but]

  • UMK Kota Malang Naik, Pengusaha dan Pekerja Diminta Bijak

    UMK Kota Malang Naik, Pengusaha dan Pekerja Diminta Bijak

    Malang (beritajatim.com) – Upah Minimum Kota Malang (UMK) tahun 2025 naik sebesar 6 persen atau menjadi Rp3.507.693,00. Penetapan besaran UMK ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor: 100.3.3.1/775/kpts/013/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2025.

    Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan mengatakan, UMK ditentukan oleh gubernur berdasarkan pertimbangan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Untuk Kota Malang keputusan ini disambut dengan kondusif.

    “Pemerintah Kota Malang telah mengupayakan komunikasi dengan pihak provinsi, ada batas minimum dan batas maksimum yang telah ditetapkan di tingkat pusat. Dan kami mengikuti arah kebijakan dari provinsi, yaitu menaikkan 6 persen. Kalau kita lihat dalam prosesnya Kota Malang kondusif, komunikasi antara stakeholder terkait terjalin dengan baik. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita khawatirkan,” ujar Iwan.

    Untuk memasifkan kebijakan kenaikan UMK ini, Disnaker-PMPTSP Kota Malang menggelar Sosialisasi UMK Kota Malang tahun 2025 pada, Senin (23/12/2024). Kegiatan ini diikuti oleh unsur dewan pengupahan mulai APINDO, Gaperoma, Gapensi, PHRI, Serikat Pekerja dan Serikat Buruh, perwakilan pekerja dan pengusaha.

    “Kita kumpulkan stakeholder, terkait para pelaku usaha dan komunitas pekerja, kami kumpulkan supaya memiliki pemahaman yang sama dalam menterjemahkan dan mengimplementasikan kebijakan yang sudah dikeluarkan,” ujar Iwan.

    Iwan mengatakan, kenaikan UMK perlu disikapi secara bijak, baik oleh pengusaha maupun pekerja. Karena dengan hubungan industrial yang harmonis akan menciptakan suasana kerja yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Malang.

    “Saya yakin, pengusaha dan pekerja adalah mitra dengan kepentingan berbeda namun saling membutuhkan. Saya mengajak para pengusaha untuk melihat kenaikan UMK ini sebagai investasi jangka panjang. Dengan memberi upah layak, harapannya para pekerja lebih produktif dan loyal; sehingga mendorong income perusahaan,” ujar Iwan.

    Iwan pun meminta para pekerja untuk menyikapi kenaikan ini sebagai motivasi untuk bekerja dengan baik dan berkomitmen dengan perusahaan, maupun untuk meningkatkan kualitas hidup.

    Sementara untuk perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMK tahun 2025 ini. Pemkot Malang akan mengawal pengusaha yang telah memberikan upah di atas UMK baru agar tidak boleh turun.n

    “Karena perhitungan-perhitungan dari upah itu telah melalui rumusan dengan pengusaha. Ini yang akan kami monitor.Termasuk jika ada para pengusaha, yang masih memberi upah di bawah UMK. Kami sampaikan bahwa telah ada kenaikan UMK. Sehingga pada Januari 2025 bisa segera bersiap untuk menyesuaikan dengan UMK yang telah ditetapkan,” ujar Iwan. (luc/but)

  • Dishub Kota Malang Cek Optimalisasi Jalur Sepeda dengan Komunitas

    Dishub Kota Malang Cek Optimalisasi Jalur Sepeda dengan Komunitas

    Malang (beritajatim.com) – Dishub (Dinas Perhubungan) Kota Malang melakukan pengecakan jalur sepeda bersama komunitas untuk menghindari penyalahgunaan jalur. Dishub berharap jalur sepeda dioptimalkan untuk para pesepeda.

    Kepala Dishub Kota Malang Widjaja Saleh Putra mengatakan bahwa mereka ingin mengembalikan fasilitas para pesepeda yang selama ini kerap di salah gunakan menjadi lokasi parkir liar. Titik jalur yang dipantau adalah kawasan Jalan Basuki Rahmat atau Kayutangan hingga Jalan Veteran, Kota Malang.

    “Ini langkah awal bagi kami untuk mengembalikan hak bagi para pesepeda yang memang sudah kami buatkan jalur sejak lama, meski kerap disalah gunakan bagi pengendara lain,” ujar Widjaja, Senin (23/12/2024).

    Dishub Kota Malang bergerak memantau jalur pesepeda dengan komunitas ‘Bike Bersama’ dalam pengoptimalan jalur sepeda, pada Minggu (22/12/2024). Para pesepeda juga secara langsung melihat bagaimana anggota Dishub Kota Malang melakukan sosialisasi kepada para pengendara yang memarkir atau memberhentikan kendaraannya di jalur sepeda.

    Dalam perjalanannya, personel Dishub Kota Malang sempat berhenti dan memberikan sosialisasi kepada juru parkir (jukir) maupun pengendara yang melanggar aturan. Sebab, sepanjang jalan, kendaraan yang terparkir di jalur pesepeda masih kerap ditemui.

    “Ini langkah awal bagi kami untuk mengembalikan hak bagi para pesepeda yang memang sudah kami buatkan jalur sejak lama, meski kerap disalah gunakan bagi pengendara lain,” ujar Widjaja.

    Kendala yang dihadapi adalah memang selama ini hak pesepeda selalu terenggut oleh oknum jukir maupun pengendara nakal. Mereka pun mengajak para pesepeda untuk mengoptimalkan jalur sepeda.

    “Memang masih banyak yang melanggar dan kami bertahap melakukan sosialisasi bareng para pesepeda juga. Kami juga mendapat beberapa masukan untuk jalur pesepeda harus seperti apa dan kami terima semua masukkannya sebagai bahan evaluasi,” ujar Widjaja.

    “Tapi tidak akan berhenti disini, kita akan terus dan kembali melakukan optimalisasi jalur sepeda bersama pesepeda itu sendiri,” pungkasnya. [luc/suf]

  • Nataru 2024/2025, Dishub Surabaya Prediksi Lonjakan Pemudik 10-20 Persen

    Nataru 2024/2025, Dishub Surabaya Prediksi Lonjakan Pemudik 10-20 Persen

    Surabaya (beritajatim.com) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya memprediksi lonjakan jumlah pemudik pada momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 sebesar 10-20 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Berbagai upaya telah disiapkan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan yang diprediksi berasal dari kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung dengan tujuan utama Jawa Timur, khususnya Surabaya.

    Kepala Dishub Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah strategis demi memastikan kelancaran arus mudik.

    “Berdasarkan data tahun 2023, biasanya kenaikan sekitar 10-20 persen. Kendaraan ini biasanya berasal dari kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung, dengan tujuan akhir terbesar adalah Jawa Timur, khususnya Surabaya,” ujar Tundjung, Senin (23/12/2024).

    Dishub Kota Surabaya juga telah melakukan inspeksi kelaikan kendaraan di terminal-terminal milik Pemkot. Terminal Tambak Osowilangun menjadi salah satu lokasi pengecekan sejak 16 Desember 2024, di mana bus yang lolos uji RAM Check akan diberi stiker khusus.

    “Setelah lolos RAM Check, bus akan diberi stiker untuk menunjukkan kelaikan operasional,” jelas Tundjung.

    Tak hanya itu, pemetaan titik rawan kemacetan menjadi fokus lain. Wilayah seperti Jembatan Suramadu, Wonokromo, dan Mastrip diprediksi mengalami kepadatan, sementara Margomulyo diprediksi lebih lengang akibat pembatasan truk.

    “Kalau arah Jembatan Suramadu pasti macet, lalu kemudian Wonokromo, dan Mastrip. Kalau Margomulyo justru landai nanti karena ada pembatasan kendaraan truk,” tambahnya.

    Dishub juga menggandeng Dinas Kesehatan, Organda, dan kepolisian untuk memastikan kesehatan pengemudi. Tes urine dan pemeriksaan rutin dilakukan guna meningkatkan keselamatan di jalan raya. “Kita rutin melakukan pemeriksaan kesehatan (driver), termasuk tes urine,” ungkap Tundjung.

    Sebagai bagian dari upaya mengurangi kemacetan, Dishub akan memberlakukan pembatasan operasional truk bersumbu tiga ke atas selama periode Nataru. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Peraturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan.

    “Pembatasan operasional ini salah satunya untuk truk bersumbu tiga atau lebih, seperti trailer dan tronton, dilarang melintas, kecuali yang mengangkut bahan pokok. Harapannya agar di jalan agak renggang, sehingga kecepatan kendaraan bisa lebih terjaga,” pungkasnya.[asg/kun]

  • Uji Coba Makan Bergizi Gratis, Sasar Ibu Hamil dan Balita di Ponorogo

    Uji Coba Makan Bergizi Gratis, Sasar Ibu Hamil dan Balita di Ponorogo

    Ponorogo (beritajatim.com) – Uji coba program makan bergizi gratis kembali dilakukan di Kabupaten Ponorogo. Kali ini, menyasar kepada ratusan orang, mulai ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Kegiatan uji coba makan bergizi gratis yang berlokasi di Kantor Kelurahan Purbosuman dan Kelurahan Surodikraman itu, dilakukan oleh Kodim 0802 Ponorogo bekerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ponorogo.

    Program ini merupakan bagian dari inisiatif Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat rentan. Menu yang disediakan pada uji coba ini, meliputi ayam bumbu kecap, sayuran, tempe goreng, dan buah-buahan. Sementara uji coba makan bergizi gratis untuk balita, diberikan tambahan susu cair sebagai pelengkap.

    Kepala SPPG Ponorogo, Shiella Amanda, menyatakan bahwa data penerima program telah mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta siswa TK hingga SMP. Menurutnya, program ini dapat membantu mencetak generasi muda yang sehat. Sehingga, menjadi tulang punggung dan menjadi masa depan bangsa.

    “Kali ini dalam uji coba makan bergizi gratis ini, kami menyasar kepada ibu hamil, ibu menyusui dan balita,” kata Sheilla, Senin (23/12/2024).

    Rencana ke depan, program makan bergizi gratis ini akan dilaksanakan setiap hari mulai Januari 2025. Dengan adanya program ini, diharapkan gizi masyarakat, terutama ibu dan anak, dapat terpenuhi secara optimal. Dengan begitu, bisa mendukung Indonesia menjadi negara yang lebih maju.

    “Program ini mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat Ponorogo, ini membuktikan bahwa langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup warganya mendapat sambutan positif,” katanya.

    Sementara itu, Ruli Septian, salah satu ibu menyusui yang hadir, mengaku senang dengan program ini. Dengan adanya program ini, nantinya akan ada penghematan yang bisa dilakukan untuk pengeluaran. “Terbantu dengan program ini, ada penghematan,” tutupnya dengan tersenyum. (end/kun)

  • DPRD Surabaya Kritik Keras KAI Terkait Sengketa Lahan

    DPRD Surabaya Kritik Keras KAI Terkait Sengketa Lahan

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi C DPRD Surabaya melayangkan kritik tajam kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 8 atas dugaan pelanggaran hukum dalam penanganan sengketa lahan di Surabaya. Dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar Senin (23/12/2024), DPRD menyoroti tindakan sewenang-wenang yang diduga dilakukan PT KAI terhadap warga yang lahan mereka masih dalam proses hukum.

    Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, menilai PT KAI telah mengabaikan prosedur hukum yang berlaku. Ia menyebutkan bahwa dasar hukum yang digunakan PT KAI tidak relevan dengan kasus sengketa yang terjadi.

    “PT KAI tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan eksekusi di atas lahan sengketa. Ini bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku,” ujar Aning.

    Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, turut mengecam tindakan PT KAI yang diduga melakukan pengambilalihan paksa lahan di Jalan Penataran 7, Surabaya. Menurut Eri, PT KAI mengabaikan keputusan pengadilan dan prosedur hukum yang seharusnya dijalankan.

    “PT KAI mengabaikan prosedur hukum, termasuk keputusan pengadilan dan keterlibatan jurusita. Tidak bisa ada eksekusi tanpa putusan pengadilan yang sah,” tegas Eri.

    Ia mendesak PT KAI untuk segera memulihkan hak warga yang terdampak serta menghentikan segala bentuk intimidasi dan kekerasan. DPRD, katanya, akan mengawal kasus ini hingga tuntas.

    Imam Syafi’i, salah satu warga yang terdampak, melayangkan protes keras atas tindakan PT KAI. Ia merasa dirugikan akibat pengambilalihan lahan yang masih dalam proses hukum.

    “Kami masih dalam proses hukum, tapi PT KAI bertindak seolah-olah mereka di atas hukum. Ini jelas tindakan main hakim sendiri,” keluh Imam.

    Komisi C DPRD Surabaya memberikan tenggat waktu tiga hari kerja bagi PT KAI Daop 8 untuk berkomunikasi dengan pimpinan mereka dan melaporkan hasilnya. Jika tidak ada solusi konkret dalam waktu tersebut, DPRD berjanji akan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi.

    “Semua pihak harus menghormati proses hukum dan mengutamakan musyawarah sebagai solusi,” tambah Aning.

    DPRD juga menyatakan akan berkoordinasi dengan DPR RI untuk memastikan penanganan kasus ini sesuai aturan yang berlaku. “Kami akan terus mengawal kasus ini agar berjalan sesuai hukum dan tidak merugikan warga,” tutup Aning. [asg/beq]

  • Gus Qowim Hadiri Refleksi Akhir Tahun Pemuda se-Kota Kediri

    Gus Qowim Hadiri Refleksi Akhir Tahun Pemuda se-Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Kediri menggelar refleksi akhir tahun pemuda Se-Kota Kediri. Acara mengambil tema Kolaborasi Pemuda dan Pemerintah : Inovasi dan Sinergi Menuju Kediri Mapan dan Berdaya Saing.

    Mengambil tempat di Kantor BKPSDM. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus dan Calon Wakil Wali Kota Kediri terpilih KH. Qowimuddin Thoha (Gus Qowim).

    Ketua KNPI Kota Kediri, Mujidul Ibad mengatakan bila dalam refleksi selama periode satu tahun 2024 masih banyak kekurangan dan akan dilakukan pembenahan dan peningkatan agar organisasi bisa menciptakan pemuda yang lebih optimal.

    Menurut Ibad, bila seluruh Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang hampir mencapai 50 dengan berbagai macam latar belakang tersebut bisa bersatu maka bisa membuat kesejahteraan dan pembangunan di Kota Kediri

    “Jadi kami sengaja mengundang sejumlah OPD, harapannya kedepan biar bisa berkolaborasi untuk meningkatkan sejumlah UMKM, dan entrepreneur muda,” katanya, pada Senin 23 Desember 2024.

    Apalagi, secara tidak langsung kontribusi dari berbagai OKP tersebut bisa melahirkan para pemimpin, entrepreneur, dan pemuda yang solutif untuk bisa terjun di masyarakat dalam mengambil peran.

    Berbagai pelatihan pun telah dilaksanakan, sebut saja pelatihan untuk digital marketing, desain produk dan foto dengan peserta UMKM se-Kota Kediri, pelatihan pembuatan minyak wangi dan masih banyak lagi dengan harapan bisa memupuk jiwa wirausaha bagi para pemuda.

    Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus yang turut hadir mengapresiasi langkah yang diambil KNPI Kota Kediri sebab memiliki peran untuk membawahi organisasi pemuda.

    Disinggung terkait Perda Kepemudaan, Kak Edo sapaanya menyebut bila hal tersebut melalui mekanisme pembahasan setelah diajukan.

    “Bukan pembahasan di perdanya, namun pembahasan apakah perda tersebut bisa diterima untuk diajukan menjadi perda atau tidak. Kan melalui mekanisme yang ada baik di eksekutif maupun di legislatifnya. Harapannya adalah tentunya kalau itu menjadikan kebaikan ya kenapa tidak,” pungkasnya. [nm/kun]

  • PDIP Bantah sebagai Inisiator Kenaikan PPN 12 Persen

    PDIP Bantah sebagai Inisiator Kenaikan PPN 12 Persen

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus menegaskan, fraksi PDIP bukan menjadi inisiator terkait kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, melalui pengesahan undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Menurutnya, PDIP sebagai fraksi yang terlibat dalam pembahasan, ditunjuk sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja).

    “Jadi salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDI Perjuangan, karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah (era Presiden Jokowi) dan melalui kementerian keuangan,” kata Deddy.

    Deddy menyebut, pembahasan UU tersebut sebelumnya diusulkan oleh Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode lalu. Menurutnya, pada saat itu, UU tersebut disetujui dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi Bangsa Indonesia dan kondisi global itu dalam kondisi yang baik-baik saja.

    Akan tetapi, kata Deddy, seiring perjalannya waktu, ada sejumlah kondisi yang membuat banyak pihak, termasuk PDIP meminta untuk dikaji ulang penerapan kenaikan PPN menjadi 12%.

    Kondisi tersebut diantaranya; seperti daya beli masyarakat yang terpuruk, badai PHK di sejumlah daerah, hingga nilai tukar rupiah terhadap dollar yang saat ini terus naik.

    “Jadi sama sekali bukan menyalahkan pemerintahan Pak Prabowo, bukan, karena memang itu sudah given dari kesepakatan periode sebelumnya,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Deddy menyatakan bahwa sikap fraksinya terhadap kenaikan PPN 12% ini hanya meminta pemerintah untuk mengkaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Permintaan itu, bukan berarti fraksi PDIP menolaknya.

    “Kita minta mengkaji ulang apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji,” tuturnya.

    Fraksi PDIP, kata dia, hanya tidak ingin ada persoalan baru yang dihadapi pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% ini.

    “Jadi itu bukan bermaksud menyalahkan Pak Prabowo tetapi minta supaya dikaji dengan baik, apakah betul-betul itu menjadi jawaban dan tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru,” ujar anggota Komisi II DPR RI itu.

    “Tapi kalau pemerintah percaya diri itu tidak akan menyengsarakan rakyat silahkan terus, kan tugas kita untuk melihat bagaimana kondisi,” kata dia. [hen/but]

  • Banjir Landa Banyakan dan Grogol Kediri, Ini Langkah Bupati

    Banjir Landa Banyakan dan Grogol Kediri, Ini Langkah Bupati

    Kediri (beritajatim.com) – Banjir melanda dua kecamatan di Kabupaten Kediri yaitu Kecamatan Grogol dan Banyakan. Untuk mengatasi musibah ini, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menerjunkan timnya.

    Melalui Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, Mas Dhito (sapaan akrab Bupati Hanindhito) mengatakan hingga Senin (23/12/2024) terus dilakukan pembersihan wilayah terdampak banjir.

    Di Tiron, Pemerintah Kabupaten Kediri mendatangkan alat berat untuk melakukan pembersihan material yang dibawa banjir yang terjadi pada Minggu (22/12/2024) sore. “Kita lakukan pembersihan, warga terdampak juga sudah kita lakukan assesment,” terangnya.

    Pemkab Kediri juga melakukan droping kebutuhan logistik bagi warga terdampak. Selain itu, pendirian dapur umum juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi warga terdampak.

    Adapun kebutuhan pokok yang diberikan kepada warga terdampak meliputi beras, makanan siap saji, dendeng, gula, dan kebutuhan lainnya.

    Bupati Kediri terjunkan tim untuk mengatasi banjir di Grogol dan Banyakan

    Terkait kerusakan yang ditimbulkan akibat banjir dan pemberian logistik tersebut, Djoko menuturkan pihaknya juga terjun langsung bersama dengan OPD terkait seperti Dinas PUPR dan Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Sosial, hingga Satpol PP.

    “Kehadiran lintas instansi ini diharapkan mempercepat penanganan dampak kerusakan. Seperti jika terjadi kerusakan rumah akan langsung ditangani Dinas Perkim,” jelas Djoko.

    Sementara, Kepala Dinas PUPR, Irwan Candra menjelaskan beberapa titik sungai telah ditindaklanjuti dengan mendatangkan alat berat. Di Sungai Kolokoso misalnya, Dinas PUPR telah melakukan perbaikan tanggul jebol.

    “Kita lakukan perbaikan Sungai Kolokoso sekaligus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS) untuk perbaikan lanjutan,” terangnya.

    Selain perbaikan tanggul, pengerukan sampah yang menjadi salah satu penyebab banjir juga dilakukan. Kedepan, pihaknya akan melakukan normalisasi sungai yang menjadi titik-titik penyebab banjir seperti Sungai Sumberkas yang menjadi anak Sungai Bendo Mongal. [nm/kun]