Category: Beritajatim.com Politik

  • Usai Pilbup Blitar 2024, Hubungan PKB dan PDIP Baik-Baik Saja?

    Usai Pilbup Blitar 2024, Hubungan PKB dan PDIP Baik-Baik Saja?

    Blitar (beritajatim.com) – Pemilihan Bupati (Pilbup) Blitar 2024 telah usai digelar. Pasangan Rijanto-Beky pun telah terpilih menjadi Bupati-Wakil Bupati Blitar mengalahkan petahana Rini-Ghoni.

    Usai terlibat tensi tinggi selama proses Pilbup Blitar, Rijanto-Beky dengan Rini-Ghoni pun kini telah berdamai. Rini-Ghoni memilih untuk menerima kekalahan dan telah memberikan selamat kepada Rijanto-Beky.

    Begitu pula dengan partai pengusung kedua pasangan tersebut. PDIP selaku partai pengusung Rijanto-Beky mengaku telah berdamai dengan sang rival yakni PKB.

    PKB sendiri merupakan partai pengusung pasangan Rini-Ghoni. Sekretaris PDIP Kabupaten Blitar, Supriadi menyebut bahwa hubungan partainya dengan PKB tetap baik-baik saja usai gelaran Pilbup Blitar, tidak ada dendam berkepanjangan diantara dua partai tersebut.

    “Kalau hubungan kami secara politik tetap baik tidak ada masalah,” ucap Supriadi, Sekretaris PDIP Kabupaten Blitar, Jumat (27/12/2024).

    Pria yang akrab disapa Kuwat tersebut menegaskan bahwa usai Pilkada, hubungan PDIP dengan Mak Rini dan PKB tidak ada masalah. Meski pada Pilbup Blitar lalu PDIP terlibat rivalitas dengan PKB.

    “Komunikasi tetap jalan baik kepada Mak Rini atau partai PKB Blitar kita komunikasinya baik tidak ada masalah,” tegasnya.

    Kondisi ini pun tentunya melegakan, pasalnya pada Pilbup Blitar lalu baik PDIP ataupun PKB saling lapor perihal dugaan kecurangan Pilkada. Namun usai Pilbup Blitar rampung kedua partai politik yang sempat terlibat adu tensi tersebut memilih untuk berdamai dan mendukung pasangan yang menang.

    “Pada intinya komunikasi secara politik PKB dan PDIP tidak masalah sama sekali,” tandasnya. [owi/beq]

  • Tinjau Banjir di Waru Sidoarjo, Khofifah Salurkan Bantuan ke Warga Terdampak

    Tinjau Banjir di Waru Sidoarjo, Khofifah Salurkan Bantuan ke Warga Terdampak

    Surabaya (beritajatim.com) – Calon Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa melakukan peninjauan langsung ke kawasan terdampak banjir di Dusun Krajan, Desa Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo pada Kamis (26/12/2024) sore.

    Peninjauan ini dilakukan Khofifah untuk memastikan masyarakat terdampak mendapatkan bantuan serta memberikan solusi terkait penanganan bencana yang menggenangi sejumlah pemukiman warga.

    Dalam kesempatan ini, Khofifah yang didampingi oleh Lurah Waru, Kalaksa BPBD Jawa Timur, serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, langsung mengunjungi lokasi dapur umum yang didirikan di kawasan taman pendidikan bencana di belakang kantor BPBD Jatim.

    Di dapur umum tersebut, Khofifah menyapa para petugas Tagana dan relawan yang tengah menyiapkan bantuan berupa nasi bungkus untuk disalurkan kepada warga terdampak.

    Tidak hanya itu, di kesempatan ini, Khofifah juga menyerahkan sejumlah bantuan logistik kepada relawan, antara lain beras 10 sak, mie instan 10 dus, sarden 10 dus, minyak goreng 10 dus, gula 10 kg, serta sejumlah barang lainnya seperti kopi, teh, kecap, air mineral, dan roti gabin sebanyak 100 pack.

    Usai meninjau lokasi dapur umum, Khofifah juga turun langsung ke pemukiman warga yang terendam banjir. Ia secara langsung membagikan nasi bungkus dan roti gabin kepada warga, termasuk anak-anak dan lansia yang terdampak.

    Pada warga, Khofifah menegaskan bahwa kondisi banjir di sini adalah genangan akibat luapan sungai akibat curah hujan intensitas tinggi yang turun dalam waktu lama dua hari belakangan. Masalah ini harus dicarikan solusi bersama agar masyarakat tidak terdampak banjir setiap curah hujan tinggi.

    “Di sini kami bersama Lurah, juga Kalaksa BPBD dan juga Kepala Dinsos dan ada dari Dinas PU SDA Jatim. Jadi masalahnya di sini ada pendangkalan sungai dan alirannya harus dinormalisasi sampai hulu,” tegas Khofifah.

    “Ini adalah genangan bukan banjir yang mengalir. Maka solusinya adalah harus dipompa. Kalau dilihat sungai terdekat memang sudah meluber juga sungainya,” kata Khofifah.

    Untuk itu pihaknya bersama pihak terkait mengkoordinasikan agar ada pompa air beserta truk-truk yang dikerahkan untuk melakukan pemompaan air banjir. Namun karena sungai terdekat juga meluber dan tak mampu menampung air, maka harus dialirkan ke sungai yang lain.

    “Maka harus dicarikan opsi hulu sungai , yang bisa menormalisasi dari sini ke sana. Ini tadi ditemukan opsi sungai yang bisa menampung namun jaraknya 7 kilometer dari sini. Maka normalisasi dilakukan juga di hulu sehingga aliran dari sungai dusun Krajan bisa lancar, permukaan air sungai surut sehingga genangan banjir bisa dipompa ke sungai,” tegas Khofifah.

    “Kita perlu mencari aliran sungai hulu untuk memberikan efek surut pada genangan air di kawasan ini,” tambah Khofifah.

    Di samping itu, Khofifah juga mengingatkan pentingnya koordinasi antar berbagai pihak, termasuk Puskesmas dan Dinas Sosial, untuk segera menangani potensi gangguan kesehatan yang timbul akibat banjir, seperti penyakit diare dan gatal-gatal yang dapat berdampak pada warga yang tergenang banjir.

    “Tim Puskesmas perlu ditambah bersama Dinkes turun lebih menyeluruh untuk memantau kondisi kesehatan masyarakat di sini. Kita harus waspada terhadap potensi penyakit yang bisa muncul setelah tiga hari banjir ini,” tegasnya.

    Khofifah berharap penanganan bencana di kawasan ini dapat berjalan lancar dan segera mengurangi dampak banjir, serta meminimalisir potensi masalah kesehatan yang mungkin timbul. [tok/aje]

  • Hasto Mengaku Murid Bung Karno Lewat Buku Cindy Adams: Inilah Kitab Perjuangan Saya

    Hasto Mengaku Murid Bung Karno Lewat Buku Cindy Adams: Inilah Kitab Perjuangan Saya

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku dirinya adalah murid Bung Karno. Dia mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini.

    “Inilah kitab perjuangan saya,” ujar Hasto sambil menunjukkan buku Bung Karno dalam tayang video yang diterima beritajatim.com.

    Menurutnya, seluruh kader-kader PDI Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation.

    “Demi cita-cita Indonesia Merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita,” katanya.

    Dia menegaskan, itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDI Perjuangan. Dia pun menyinggung muncul berbagai intimidasi, agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan tiga periode, ataupun perpanjangan masa jabatan itu. Namun, Hasto tidak menyebut gamblang sosok yang dimaksud.

    “Maka demi konstitusi, Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi,” ujar Hasto.

    Dia pun menyebut, aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis. “Maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan,” tegas Hasto.

    Seperti diketahui, KPK menerbitkan dua Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) atas nama Hasto Kristiyanto. Pertama Sprin.Dik/ 153/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tersangka HK (Hasto Kristiyanto, red) bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 s.d. 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024.

    Kedua, Sprin.Dik/ 152/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tersangka Hasto Kristiyanto dan kawan kawan yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024

    Kemudian, pada tanggal 24 Desember 2024, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap Hasto dan Ketua DPP PDIP bidang Hukum, HAM, dan Perundangan yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Larangan bepergian ke luar negeri ini berlaku selama enam bulan. [hen/ian]

  • Pemerintah Didesak Lakukan Evaluasi dan Investigasi Kecelakaan Maut di Tol Pandaan

    Pemerintah Didesak Lakukan Evaluasi dan Investigasi Kecelakaan Maut di Tol Pandaan

    Jakarta (beritajatim.com) – Kecelakaan maut di KM 77+200 A arah Malang terjadi di Jalan Tol Pandaan-Malang pada Senin (23/12/2024). Kecelakaan tersebut melibatkan sebuah bus yang membawa rombongan santri Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Darul Quran Mulia, Bogor, dan sebuah truk.

    Insiden tersebut menyebabkan empat orang meninggal dunia dan puluhan santri mengalami luka ringan hingga berat. Para korban telah dievakuasi ke beberapa rumah sakit terdekat di sekitar lokasi kejadian.

    Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Reni Astuti mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi dan investigasi terkait kecelakaan tersebut.

    “Hal ini perlu dilakukan sehingga insiden serupa tidak terulang dan masyarakat dapat berkendara dengan aman, terutama di masa libur akhir tahun,” kata anggota DPR daerah pemilihan Jawa Timur I (Surabaya-Sidoarjo) ini.

    Dia pun menyoroti isu kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) yang kerap menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. “Kecelakaan akibat kendaraan ODOL masih sering terjadi. Pemerintah harus segera memastikan kelaikan truk dan kendaraan lain yang melintas di jalan tol. Investigasi mendalam harus dilakukan, dan jika ditemukan kelalaian pada truk, tindakan tegas perlu diambil,” tuturnya.

    Selain itu, Reni juga mengingatkan pentingnya persiapan menghadapi arus libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang sudah di depan mata. Ia meminta pihak kementerian Perhubungan, Kepolisian dan lembaga terkait untuk meningkatkan langkah preventif demi mengantisipasi kecelakaan lalu lintas.

    “Kelaikan kendaraan harus menjadi perhatian utama, dan tindakan tegas harus dilakukan agar keselamatan pengguna jalan dapat terjamin,” ujarnya. [kun]

  • Bawaslu Jatim Keranjingan Terbitkan Buku, 5 Tahun 6 Karya

    Bawaslu Jatim Keranjingan Terbitkan Buku, 5 Tahun 6 Karya

    Jember (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur keranjingan menulis dan menerbitkan buku. Sejak 2019 hingga 2024, mereka telah menerbitkan enam buku. Penulisannya tak hanya melibatkan komisioner dan staf Bawaslu, tapi juga pihak luar seperti akademisi dan jurnalis.

    Buku-buku itu diterbitkan atas prakarsa Nur Elya Anggraini, komisioner yang pernah menjadi jurnalis dan penyiar radio di Kabupaten Jember.

    “Kenapa menulis buku? Yang pertama dan utama adalah saat saya masuk Bawaslu, nyaris tidak ada tradisi itu di lembaga ini. Padahal banyak hal yang bisa dibukukan dan disebarkan ke masyarakat. Jangankan buku. Media sosial saja, awalnya sepi sekali. Adanya hanya pada saat ada pengumuman,” katanya, Kamis (26/12/2024).

    Dengan menulis dan menerbitkan buku, Elya berharap masyarakat lebih mengenal Bawaslu langsung dari sumber pertama. Buku ini tak hanya dibagikan gratis dalam bentuk cetak, tapi juga buku elektronik.

    “Kalau dalam bentuk buku kan usianya bisa lebih panjang dari usia masa jabatan Bawaslu sendiri. Ketika komisioner berganti, sejarahnya tetap ada. Kisah tentang kinerja dan orang-orang Bawaslu tetap bisa dibaca masyarakat,” kata Elya.

    Verba volant, scripta manent. Yang dituturkan itu fana, yang dituliskan akan abadi. “Saya ingin mengubah budaya tutur menjadi agak akademis soal pengawasan pemilu di Jatim ini,” kata Elya.

    Elya memulai dari yang ringan yakni menulis profil para komisioner perempuan Bawaslu di Jawa Timur dengan judul ‘Kami Ada dan Akan Berlipat Ganda: Profil Srikandi Bawaslu di Jawa Timur’ pada 2019. Buku ini ditulis sendiri oleh para komisioner perempuan Bawaslu Jatim dan kabupaten maupun kota.

    “Di buku itu, kita bisa melihat latar belakang perempuan yang jadi pengawas pemilu di periode pertama, yang merupakan periode perjuangan Bawaslu kabupaten dan kota. Mereka adalah perempuan yang mengisi keanggotaan Bawaslu kabupaten dan kota pada saat pertama kali terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,” kata Elya.

    Elya kemudian mengajak para komisioner perempuan Bawaslu itu untuk menulis profil orang-orang di luar lembaga tersebut, yang dirangkum dalam buku ‘Perempuan Yang’ yang diterbitkan pada 2020.

    “Orang-orang ini adalah perempuan-perempuan yang rentan dalam kacamata kami, seperti penari, pekerja seks, perempuan pengemudi ojek online, dan beberapa perempuan lain yang secara politik ekonomi rentan,” kata Elya.

    Ada tiga buku yang terbit pada 2019. Selain ‘Kami Ada dan Akan Berlipat Ganda’, Bawaslu Jatim juga menulis dan menerbitkan buku berjudul ‘Sejarah Pengawasan Pemilu di Jawa Timur 1999-2019’ dan ‘Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan: Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur’.

    Dua buku ini relatif lebih berat daripada buku pertama. ‘Sejarah Pengawasan Pemilu di Jawa Timur 1999-2019’ ditulis dan diterbitkan atas dorongan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan. “Karena keterbatasan waktu, tenaga, dan keterbatasan lainnya, akhirnya sejarah yang kami tulis ditarik sepuluh tahun ke belakang sejak 1999,” kata Elya.

    Buku itu berfokus pada peristiwa-peristiwa menonjol yang berpotensi hilang dari sejarah kalau tidak dituliskan. “Sejarah pengawasan ini tidak hanya terkait pemilu legislatif dan presiden, tapi juga pilkada di Jawa Timur yang kemudian melahirkan istilah TSM (Terstruktur, Sistematis, Massif),” kata Elya.

    Sementara buku ‘Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan: Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur’ menghadirkan kisah tentang dua entitas yang menarik ditulis. “Kita tahu di Madura titik kerawannnya sangat tinggi berdasarkan peristiwa pilkada dan pemilu, sehingga kami ingin potret lebih dekat,” kata Elya.

    Sementara itu, menurut Elya, masyarakat adat menarik karena terbiasa mengambil keputusan secara konsensus. “Tapi pada saat pemilu, mereka tidak bisa melakukannya karena one man one vote. Biasanya untuk memilih kepala adat atau apalah sebutannya mereka satu suara. Tapi dalam pemilu mereka berbeda pilihan karena berbeda geografis, seperti masyarakat Tengger yang menempati daerah pemilihan berbeda, yakni Probolinggo, Malang, dan Lumajang,” katanya.

    Buku yang paling disukai Elya adalah ‘Cerita Parapuan: Serangkai Buku Arisan’ yang terbit pada 2022. Buku tersebut digagas pada masa pandemi Covid. “Waktu itu saya ingin mengawinkan politik dan sastra. Kebetulan kan pandemi, yang membuat kami sering bekerja secara online,” katanya.

    “Kami kemudian bikin semacam arisan cerpen setiap pekan untuk teman-teman perempuan. Mereka berdiskusi dan menganalisis cerpen itu dari kaca mata pengawas pemilu. Mereka bahkan bikin power point,” katanya. Sebagaimana layaknya arisan, giliran untuk tampil menjadi narasumber utama dan karyanya ditentukan melalui undian.

    Setelah arisan selesai, Elya kemudian mengumpulkan cerita-cerita pendek bertema politik yang ditulis oleh sejumlah komisioner perempuan dan penulis luar lembaga itu. Kurasi karya dilakukannya sendiri sebelum diterbitkan dalam bentuk buku.

    Dua tahun tidak menerbitkan buku, Bawaslu Jatim menerbitkan buku ‘Sekali Berarti Sesudah Itu Abadi’ pada 2024.

    Elya menyebut buku ini hadir sebagai usaha konkret untuk mengabadikan orang-orang adhoc di dalam dunia pengawasan pemilu. “Kita menyebutnya sebagai pengawas pemilu adhoc, yakni pengawas TPS (PTPS), pengawas kelurahan dan desa (PKD), dan panitia pengawas kecamatan (panwascam),” katanya.

    Kini Elya tengah merancang konsep buku yang bercerita soal pemilihan kepala daerah serentak di Jatim. “Judul bukunya bahkan sudah ada dalam pikiran saya. Cuma konsepnya belum matang. Tapi tetap berwarna sastra dan politik. Mungkin bentuknya kumpulan cerita pendek,” katanya.

    Penulisannya akan melibatkan penulis dari luar Bawaslu Jatim. “Saya bayangkan ada sepuluh cerpen yang dimuat dalam buku itu,” kata Elya.

    Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia itu bersyukur mendapat dukungan dari komisioner Bawaslu Jatim lainnya. “Respons mereka bagus. Tapi memang baru dua komisioner yang berkontribusi selama ini kawan-kawan lain yang sibuk. Tapi ketua sangat mengapresiasi,” katanya. [wir]

  • DPR RI Soroti Banjir Waru, Pemkab Sidoarjo Diminta Tertibkan Bangunan Liar di Atas Sungai

    DPR RI Soroti Banjir Waru, Pemkab Sidoarjo Diminta Tertibkan Bangunan Liar di Atas Sungai

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Anggota DPR RI menyoroti sejumlah wilayah di Sidoarjo yang tergenang banjir. Pemkab diminta untuk tegas menertibkan bangunan liar dan pabrik-pabrik yang diduga mendirikan bangunan di atas bantaran sungai.

    Eric Hermawan, anggota DPR RI dari Komisi VII yang berdomisili di Desa Pepelegi Kecamatan Waru mengatakan aspirasi yang disampaikan warga, banyak bangunan liar dan sejumlah pabrik yang memanfaatkan bantaran sungai di Pepelegi.

    “Kami kerap mendengar laporan dari warga bahwa banyak bangunan liar dan pabrik yang diduga memakan bantaran sungai. Banjir ini jarang terjadi sampai berhari-hari ini ada anomali yang harus ditangani,” kata Eric melalui rilis resminya, Kamis (26/12/2024).

    Dia meminta Pemerintah Kabupaten untuk tegas menindak hal-hal yang berpotensi mengakibatkan banjir di daerah tersebut. Termasuk, menertibkan bangunan liar dan memberikan sanksi terhadap perusahaan atau pabrik yang tidak tertib.

    “Warung atau bangunan liar di atas sungai itu harus dibongkar. Apalagi pabrik-pabrik yang tidak tertib harus diberikan sanksi,” tegas politisi asal Partai Golkar itu. Eric juga memberikan apresiasi atas respon cepat pemerintah provinsi dan kabupaten termasuk dinas terkait dalam penanganan banjir itu.

    Terpisah Plt Bupati Sidoarjo H. Subandi dalam sidaknya menegaskan telah mengerahkan berbagai sumber daya, termasuk menggunakan pompa portable untuk menyedot air yang menggenang di belasan desa Kecamatan Waru.

    “Kita optimalkan semua sumber daya yang ada. Untuk penertiban bangunan liar dan normalisasi secepatnya kita tangani,” janjinya.

    Masih kata Subandi, pemerintah akan terus menggenjot penanganan banjir. Pihaknya akan memeriksa dan memastikan hal ini segera dibersihkan agar air bisa mengalir dengan lancar.

    Ia menambahkan, banjir di Desa Pepelegi mencapai ketinggian 50 cm hingga 60 cm. Akibatnya, aktivitas warga menjadi terganggu. “Kita melakukan penanganan cepat dengan gotong royong normalisasi dan kedepan akan dilakukan penertiban bangunan liar di bantaran sungai,” tegasnya. [isa/suf]

  • Mak Rini Kalah di Pilbup Blitar, PAC PKB Blitar Mulai Teriak Kepanasan

    Mak Rini Kalah di Pilbup Blitar, PAC PKB Blitar Mulai Teriak Kepanasan

    Blitar (beritajatim.com) – Kekalahan Rini Syarifah atau yang akrab disapa Mak Rini di Pemilihan Bupati (Pilbup) Blitar ternyata berbuntut panjang. Usai Mak Rini gagal memperpanjang kepemimpinannya selama 2 periode, kini sejumlah Pengurus Anak Cabang (PAC) PKB mulai berteriak.

    Sejauh sudah ada 3 PAC PKB yang berteriak tidak puas atas kepemimpinan Mak Rini sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar. Ketiga PAC PKB yang menyatakan ketidak puasan terhadap kinerja Rini Syarifah adalah PAC Selopuro, PAC Gandusari dan PAC Wlingi.

    Wakil Ketua PAC Selopuro mengaku mendapatkan keluhan Isnadi mendapatkan keluhan dari ketua ranting PKB. Mereka mempertanyakan nasib PKB usai sang Ketua DPC yakni Rini Syarifah tumbang di Pilbup Blitar kemarin. “Kami wakil ketua PAC PKB kecamatan Selopuro juga mendapat keluhan dari beberapa ketua ranting PKB yang mengeluhkan, apakah kedepan PKB Blitar masih dipercaya orang ?,” Ucap Isnadi, Kamis (26/12/2024).

    Pertanyaan itu bukan tanya sebab, menurut Isnadi ada sesuatu yang mengganjal di PKB Blitar selama kepemimpinan Rini Syarifah. Bahkan, Mantan Anggota DPRD Kabupaten Blitar itu menilai Rini Syarifah kurang cakap dalam menjalankan manajemen kepartaian. “Sebuah organisasi untuk menanamkan kepercayaan kepada publik menggunakan cara nya masing-masing, cara itu biasa disebut manajemen. Saat ini kami merasakan manajemen yg diterapkan DPC PKB Blitar periode ini absurd sekali,” bebernya.

    PAC Selopuro pun menuntut adanya perbaikan dan keterbukaan dalam kepengurusan DPC PKB Kabupaten Blitar. Pihaknya juga meminta agar semua pihak menyingkirkan ego kelompok di internal PKB.

    “Perasaan kelompok – kelompok di manajemen DPC PKB kabupaten Blitar harus diakhiri, karena perasaan ini pada saat-saat kondisi kritis masih muncul di kepengurusan DPC, hal ini memicu terjadinya barisan sakit hati yg bisa memicu kontraproduktif dalam membangun PKB kabupaten Blitar,” tegasnya.

    Ketua PAC PKB Kecamatan Gandusari Muhtasori juga mengungkapkan hal serupa. Menurutnya selama ini Rini Syarifah tidak pernah memimpin rapat atau mengadakan pertemuan dengan pengurus baik di tingkat PAC ataupun Rantin PKB Kabupaten Blitar, padahal ia berstatus Ketua DPC.

    Menurut Muhtasori, selama ini yang memimpin rapat ataupun pertemuan diwakili oleh Sekretaris DPC PKB Kabupaten Blitar, Muhammad Rifa’i. Pengurus PKB dibawah DPC menilai Rini Syarifah tidak pernah benar-benar hadir untuk membawa kemajuan untuk PKB Kabupaten Blitar. “Ibaratnya sampai hari ini, rental mobil rusak baru dikembalikan tanpa tanggung jawab,” tegas Muhtasori.

    Hingga saat ini, belum ada komunikasi dengan Pengurus PAC pasca kekalahan Rini Syarifah dalam Pilkada Kabupaten Blitar pada 27 November lalu. Ini bertolak belakang dengan keinginan pengurus PAC yang menginginkan penjelasan dari pucuk pimpinan PKB Kabupaten Blitar terkait kekalahan dalam Pilkada 2024. “Sampai hari ini, kita ingin dipanggil dan dikumpulkan, apapun hasilnya. Kita tidak menuntut apa-apa karena hasilnya juga seperti itu,” ungkapnya.

    Hal senada juga diungkapkan Ketua PAC PKB Kecamatan Wlingi, Sayudi. Menurutnya, Rini Syarifah kurang dalam usaha membesarkan partai. Selain jarang mengadakan pertemuan juga minimnya akses komunikasi dengan pucuk pimpinan PKB.

    Kesibukan sebagai Bupati Blitar, Mak Rini dinilai hanya sibuk dengan jabatannya. Sementara sebagai politikus Mak Rini dinilai kurang piawai. Ini terbukti tidak ada komunikasi yang jelas ke pengurus pasca kekalahan dalam Pilkada Kabupaten Blitar. “Belum ada tanggapan sama sekali, yang jelas kami menahan sakit ini,” ungkapnya.

    Sayudi menilai Mak Rini kurang meluangkan waktu untuk memimpin PKB Kabupaten Blitar. Ia akan melihat pasca tidak menjabat sebagai Bupati Blitar ini, akankan Rini Syarifah memiliki gairah untuk mengobati luka para pengurusnya setelah kekalahan dalam Pilkada. “Kita akan lihat, setelah ini, setelah tidak menjabat sebagai Bupati Blitar, harusnya Mak Rini merubah dan mencari solusi untuk meredam ke bawah baik PAC dan Ranting PKB,” tegasnya. (owi/kun)

  • Dua PMI Asal Malang Meninggal Dunia, DPRD Soroti Sistem Perlindungan

    Dua PMI Asal Malang Meninggal Dunia, DPRD Soroti Sistem Perlindungan

    Malang (beritajatim.com) – Dua Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Malang meninggal dunia pada Desember 2024. Salah satunya adalah Irianto (29), warga Pakisaji, yang meninggal akibat sakit di Korea Selatan. Jenazah Irianto tiba di rumah duka di Pakisaji pada Kamis (26/12/2024) pukul 05.13 WIB.

    Anggota DPRD Kabupaten Malang, Ahmad Andi, menjelaskan kronologi kematian Irianto. Almarhum tiba di Korea Selatan pada Selasa (17/12/2024) melalui program re-entry. Saat dijemput pihak perusahaan, Irianto mengeluh tidak enak badan. Kondisinya memburuk pada Rabu (18/12/2024) sore, hingga ia dilarikan ke Rumah Sakit Jeonbuk National University Hospital. Namun, nyawanya tidak tertolong dan ia dinyatakan meninggal dunia pada pukul 19.00 waktu setempat.

    Ahmad Andi menyoroti lamanya proses pemulangan jenazah yang memakan waktu hingga sembilan hari. “Irianto meninggal pada 18 Desember, namun jenazah baru tiba di rumah duka hari ini, Kamis 26 Desember 2024. Ini menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

    Selain itu, Ahmad Andi meminta pemerintah, khususnya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk memperketat pemeriksaan kesehatan bagi calon PMI sebelum keberangkatan.

    “Jika pemeriksaan kesehatan dilakukan dengan ketat, kasus seperti ini mungkin bisa dihindari. Apalagi, Irianto meninggal sehari setelah tiba di Korea, belum sempat bekerja, dan tidak mendapat perlindungan asuransi,” jelasnya.

    Ahmad Andi juga mengungkapkan bahwa sebelumnya ada kasus serupa. Seorang PMI perempuan asal Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Malang Selatan, meninggal dunia di Singapura tiga minggu lalu.

    Ia berharap pemerintah segera mengevaluasi sistem pengiriman PMI agar keselamatan dan kesejahteraan mereka lebih terjamin. “Perlindungan PMI harus menjadi prioritas, mulai dari keberangkatan hingga kembali ke tanah air,” tutupnya. [yog/beq]

  • Masih Jabat Bupati Blitar, Ke Mana Mak Rini Usai Kalah di Pilkada?

    Masih Jabat Bupati Blitar, Ke Mana Mak Rini Usai Kalah di Pilkada?

    Blitar (beritajatim.com) – Sejumlah masyarakat Kabupaten Blitar saat ini bertanya-tanya ke mana Bupati Blitar, Rini Syarifah atau yang akrab disapa Mak Rini usai Pilkada 2024 kemarin. Mak Rini seolah hilang dan jarang sekali menghadiri acara, bahkan rapat.

    Beberapa bulan sebelum Pilkada lalu, Mak Rini sangat rajin menghadiri berbagai kegiatan baik kedinasan maupun undangan dari masyarakat. Namun usai kekalahan di Pilkada 2024 kemarin, Mak Rini seolah hilang.

    Padahal Mak Rini masih aktif menjabat sebagai Bupati Blitar hingga Februari 2025 mendatang. Tentu hal itu menjadi pertanyaan sejumlah pihak dan mayoritas masyarakat Kabupaten Blitar.

    “Meskipun kalah seharusnya kan tetap menghadiri kegiatan, kami juga menyadari perbedaan sebelum dan sesudah menjabat, seperti hilang Mak Rini,” tanya Ridwan, warga Kademangan Kabupaten Blitar, Kamis (26/12/2024).

    Masyarakat pun berharap Mak Rini tetap menjalankan tugasnya sebagai Bupati Blitar meski dirinya gagal melanjutkan kepemimpinannya selama 2 periode. Kehadiran Mak Rini masih sangat dinanti di akhir-akhir masa jabatannya.

    “Mungkin beliau ada kegiatan lain yang tidak dipublish tapi tentunya sebagai rakyat kami ingin kehadiran Bupati Blitar di berbagai acara meskipun ini akhir masa jabatannya,” ungkap Dwi, warga Wates, Kabupaten Blitar.

    Terkait hal itu Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi berharap Mak Rini tetap menjalankan tugas-tugasnya seperti biasa di akhir masa jabatannya sebagai Bupati Blitar. Pria yang akrab disapa Kuwat tersebut berharap Mak Rini tetap profesional menjalankan tugasnya sebagai Bupati Blitar.

    “Saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Blitar, saya cuma mengharap di sisa waktu yang ada karena ini memang bupati ini masih ranah beliau (Mak Rini) seharusnya tetap menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan hari hari biasanya,” harap Ketua DPRD Kabupaten Blitar.

    Terakhir Mak Rini menghadiri acara DPRD Kabupaten Blitar adalah saat rapat kesepakatan R-APBD 2025. Diketahui rapat tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 November 2024 kemarin.

    Setelah itu, DPRD Kabupaten Blitar belum ada lagi rapat dengan Bupati Blitar. Namun meski belum ada pertemuan lagi dengan Bupati Blitar, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi menyebut bahwa komunikasi antar lembaga tetap berjalan lancar.

    “Harapan kami memang hari ini Mak Rini masih resmi Bupati Blitar ya harusnya tetap menjalankan tugas-tugasnya dengan biasa,” tandasnya. [owi/beq]

  • Blitar Defisit Padi, Pemkab Bakal Perluas Sawah Hingga 42 Ribu Hektare

    Blitar Defisit Padi, Pemkab Bakal Perluas Sawah Hingga 42 Ribu Hektare

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar berencana untuk menambah luasan lahan tanaman padi sekitar 42 ribu hektare. Hal ini dilakukan karena tahun ini, produksi padi di Kabupaten Blitar masih belum bisa maksimal bahkan mengalami defisit.

    Kepala Bidang (Kabid) Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Blitar, Hikma Wahyudi menyebut langkah ini dilakukan untuk mengatasi defisit padi selama beberapa tahun terakhir.

    Data yang dimiliki oleh DKPP Kabupaten Blitar, sejak Oktober 2023 hingga September 2024 luasan sawah yang ditanami padi di Bumi Penataran hanya mencapai 38,8 ribu hektar.

    “Kami menargetkan tahun depan area tanam padi bisa mencapai 42 ribu hektare. Itu target dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Blitar. Dimungkinkan komoditas tertentu justru berkurang ketika area sawah padi ditambah. Hal itu pasti, apalagi Blitar petaninya beragam,” ujar Hikma, Kamis (26/12/2024).

    Luasan sawah di Kabupaten Blitar setiap tahunnya bukan bertambah justru terus mengalami penyusutan setiap tahunnya. Alih fungsi lahan menjadi penyebab penyusutan luasan sawah di Kabupaten Blitar.

    Melihat kondisi itu Pemkab Blitar berencana untuk mengurangi luasan lahan lain untuk diubah menjadi sawah. Langkah itu ditempuh untuk mewujudkan Kabupaten Blitar dapat surplus padi sepanjang tahun dan mengirim ke luar daerah.

    Berdasarkan data dari DKPP, Kabupaten Blitar miliki rata-rata lahan padi seluas 2 ribu hektar tiap bulan. Terbanyak 6 ribu-9 ribu hektar, jumlah itu terjadi pada Desember 2023 hingga Maret 2024.

    Kabupaten Blitar pernah terdapat area tanam padi yang jumlahnya cukup tinggi, mencapai 50 ribu hektar. Namun hal itu terjadi pada tahun lalu, kini para petani banyak beralih menanam komoditas lain.

    “Kebijakan menambah area tanam padi ini juga berdampak pada area tanam jagung. Padahal tahun ini area tanam jagung sudah menyentuh 52 ribu ha, melebihi target dari pemerintah pusat 51 ribu ha,” ungkapnya.

    Kabupaten Blitar yang dikenal daerah sentra peternak ayam, pastinya membutuhkan pakan jagung. Ketika area sawah jagung diubah tanam padi tentu pakan ternaknya yang berkurang. Meskipun begitu, pemerintah tidak bisa memaksakan kehendak petani untuk menanam tanaman apapun.

    Area tanam padi tahun ini turun, area tanam jagung bertambah. Karena fokusnya beberapa tahun ini memang jagung untuk kebutuhan peternakan. Tanaman tersebut dianggap lebih menguntungkan untuk petani.

    “Kami tidak bisa memaksa para petani. Hanya persuasif, kalau tanam padi kami dukung benih dan pupuknya. karena kami juga memikirkan para peternak. Ketika padi dianggap lebih menguntungkan, pasti petani tanpa disuruh akan menanam sendiri,” pungkasnya. [owi/beq]