Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Ini Deretan Penerima Penghargaan Pengelolaan Pajak Daerah Mojokerto

    Ini Deretan Penerima Penghargaan Pengelolaan Pajak Daerah Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan penghargaan atas peran aktif dalam merealisasikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Buku 1,2,3, Kinerja Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Championship Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) antar Perangkat Daerah Terbaik Tahun 2024.

    Pemberian penghargaan berlangsung di Smart Room Satya Bina Karya (SBK), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto. Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati kepada tujuh camat dengan capaian realisasi Buku 1,2,3 terbaik, 10 notaris PPAT dengan kinerja terbaik, serta lima perangkat daerah dengan performa terbaik dalam Championship ETPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

    Penyerahan penghargaan realisasi PBB-P2 Buku 1, 2, 3, Kinerja BPHTB, dan Championship ETPD antar perangkat daerah terbaik tahun 2024 ini, digelar sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja luar biasa dari para camat, notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan perangkat daerah, serta memotivasi peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Selain itu, kegiatan bertujuan untuk mempromosikan penerapan good governance dalam pengelolaan keuangan daerah dan mendorong implementasi transaksi non tunai di masyarakat. Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, mengapresiasi para PPAT Kabupaten Mojokerto yang telah menunjukkan prestasi luar biasa. Ia menyatakan kebanggaannya atas kinerja luar biasa dari para PPAT.

    “Alhamdulillah, dalam tahun ini, Kabupaten Mojokerto berhasil mencapai pajak yang lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, meskipun kondisi ekonomi masih terdampak oleh pandemi. Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, tahun ini Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto berhasil terpenuhi tanpa defisit dalam APBD 2024,” ungkapnya.

    Orang nomor satu dilingkup Pemkab Mojokerto itu optimis, ke depan PAD akan meningkat berkat peraturan yang lebih tepat dan kemungkinan transfer dari pusat ke daerah yang lebih efektif. Menurutnya, hal tersebut menjadi tantangan semua bagaimana kedepannya pelayanan yang baik terus lakukan Pemkab kepada masyarakat di Kabupaten Mojokerto terutama dalam kondisi anggaran yang terbatas.

    “Pelayanan yang baik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat tetap menjadi fokus utama. Kami berharap agar di tahun 2025 dan seterusnya, Kabupaten Mojokerto dapat lebih bersemangat, berkembang, dan memberikan dedikasi yang lebih besar kepada masyarakat. Saya berharap kita bisa lebih bersemangat lagi, lebih berkembang, lebih baik lagi, dan memberikan dedikasi yang lebih besar dan berpengaruh untuk masyarakat Kabupaten Mojokerto,” harapnya.

    Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Mojokerto, Ardi Sepdianto, dalam laporannya menyampaikan, realisasi Pajak Daerah hingga 25 Desember 2024 mencapai Rp 389.526.434.470,50 atau 100,12 persen dari target yang ditetapkan dalam P-APBD TA 2024 yakni sebesar Rp 389.044.500.000,00. Nilai tersebut menunjukkan kelebihan sebesar Rp 481.934.470,50.

    “Realisasi Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan mencapai Rp 709.377.482.655,33 atau 99,78 persen dari target, dengan kekurangan Rp 1.596.767.289,67 dari target Rp 710.974.249.945,00. Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah, implementasi transaksi non tunai di masyarakat, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, serta optimalisasi penerimaan PAD melalui transaksi non tunai,” tuturnya.

    Adapun rincian peserta penerima penghargaan berprestasi dalam pengelolaan pajak daerah Kabupaten Mojokerto sebagai berikut, Kategori pertama, Penerima Capaian Realisasi PBB-P2 Buku I, II, III Terbaik Tahun 2024. Terbaik 1 diraih oleh Kecamatan Pungging yang telah mencapai realisasi terbaik selama lima tahun berturut-turut, Kecamatan Dawarblandong sebagai Terbaik II, Kecamatan Pacet sebagai Terbaik III.

    Kecamatan Gedeg sebagai Terbaik IV, Kecamatan Gondang sebagai Terbaik V, dan Kecamatan Dlanggu sebagai Terbaik VI. Kategori kedua adalah Pemenang Championship ETPD antar Perangkat Daerah Tahun 2024. Penghargaan diberikan kepada lima peringkat terbaik, yakni RSUD Prof. dr. Soekandar menerima penghargaan Terbaik I, Dinas Kesehatan Terbaik II, Dinas Lingkungan Hidup Terbaik III, BPBD Terbaik IV, Dinas Pangan dan Perikanan Terbaik V.

    Kategori ketiga adalah Kinerja Terbaik BPHTB Tahun 2024. Penghargaan ini diberikan kepada sepuluh peringkat terbaik dari beberapa individu yang menerima penghargaan, antara lain Terbaik I Dwi Rossulliati, Terbaik II Ch. Anggia Ika Hdwk, Terbaik III Juni Sulistiawati, terbaik IV Nurul Laili, Terbaik V Adhi Nugroho, Terbaik VI Katarina Dyanawati, Terbaik VII Indah Kartikawati Meganingsih, Terbaik VIII Febriyanti S. Layardi, Terbaik IX Saifudin, Terbaik X Gema Bismantaka.

    Kegiatan dihadiri sedikitnya 80 peserta, termasuk kepala perangkat daerah dan camat se-Kabupaten Mojokerto, notaris PPAT, perwakilan dari Bank Jatim Cabang Mojokerto, anggota Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Mojokerto, serta anggota Satgas Pengawasan Pemungutan Retribusi Daerah. [tin/beq]

  • Ada Oknum Inginkan Mak Rini Jatuh dari Kursi Ketua PKB Blitar?

    Ada Oknum Inginkan Mak Rini Jatuh dari Kursi Ketua PKB Blitar?

    Blitar (beritajatim.com) – Usai kekalahan Rini Syarifah atau yang biasa disapa Mak Rini, sejumlah Pengurus Anak Cabang (PAC) PKB Kabupaten Blitar mulai menyuarakan ketidakpuasan. Sejauh ini, sudah ada 3 PAC yang menyatakan tidak puas atas kinerja Mak Rini sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Blitar.

    Hal ini terasa cukup janggal mengingat sebelum Pilkada 2024 lalu, seluruh PAC PKB Kabupaten Blitar masih kompak mendukung Mak Rini. Bahkan mereka juga memuji kinerja Mak Rini baik selama menjadi Ketua DPC PKB maupun Bupati Blitar.

    Namun usai kekalahan atas Rijanto-Beky, secara bergantian PAC PKB Kabupaten Blitar mulai bersuara soal ketidakpuasan atas kinerja Rini Syarifah. Apakah kritikan yang bermunculan dari PAC PKB Blitar ini memang ada yang menggerakkan?

    Terkait hal itu pengamat politik Universitas Islam Balitar (Unisba) Blitar, Muhammad Iqbal Baihaqi menyebut dunia politik dinamis. Demikian juga kondisi yang terjadi di PKB Blitar.

    “Dalam politik itu semua dinamis, tetapi saya melihat itu hanya dilakukan oleh para oknum saja bukan atas nama suara dari bawah. Jadi bisa menggoyahkan atau tidak tergantung Mak Rini sendiri dalam memanajemen permasalahan,” ungkap Iqbal, Sabtu (28/12/2024).

    Dari pandangan Iqbal, situasi ini memang sengaja ada yang menciptakan. Entah oknum yang menciptakan suasana ini dari dalam atau luar DPC PKB Kabupaten Blitar. Namun yang jelas para oknum ini sengaja menciptakan suasana ini agar terjadi perubahan di tubuh PKB Blitar.

    “Ya, tidak hanya dari luar dari dalam pun juga bisa. Tetapi senyampang saya melihat sementara suhu di PKB masih adem ayem mengantarkan Mak Rini hingga akhir masa jabatannya,” tegasnya.

    Ditanya lebih lanjut soal tujuan dari situasi ini, Iqbal menyebut bahwa oknum-oknum ini menginginkan adanya perubahan di tubuh PKB. Namun mereka tidak menginginkan Mak Rini jatuh dari kursi Ketua DPC PKB Blitar.

    “Saya melihat tidak ada oknum yang ingin Mak Rini jatuh. hanya perwakilan aspirasi ranting saja yang ingin agar PKB berbenah dan itu pun dari beberapa ranting saja, yang menuntut itu kan hanya Selopuro, Wlingi, serta Gandusari,” tandasnya.

    Sebelumnya memang ada 3 PAC PKB yang menyatakan kekecewaannya terhadap Mak Rini. Ketiga PAC tersebut adalah Wlingi, Selopuro serta Gandusari. [owi/beq]

  • Raih 3 Penghargaan, Lapas Bojonegoro Komitmen Dukung Peningkatan Sistem Pemasyarakatan

    Raih 3 Penghargaan, Lapas Bojonegoro Komitmen Dukung Peningkatan Sistem Pemasyarakatan

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bojonegoro baru-baru ini meraih tiga penghargaan bergengsi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Kinerja yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Sugeng Indrawan, Kalapas Bojonegoro, mengungkapkan bahwa penghargaan ini merupakan hasil dari komitmennya dalam memperbaiki pelayanan dan administrasi di lembaganya.

    Selama lebih dari satu tahun memimpin, Sugeng Indrawan berfokus pada pembangunan sistem pemasyarakatan yang transparan dan akuntabel. Lapas Bojonegoro berhasil meraih tiga nominasi penghargaan yang menilai kinerja keuangan dan administrasi, yang menunjukkan pencapaian luar biasa di bidang pengelolaan anggaran dan administrasi pemerintah.

    Penghargaan pertama yang diterima adalah terbaik I pada Kategori Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (Kategori Pagu Sedang). Penghargaan kedua sebagai terbaik I pada Kategori Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Kategori Pagu Sedang). Serta penghargaan ketiga sebagai terbaik III pada Kategori Penggunaan CMS (Kategori Pagu Sedang).

    Dalam acara yang diadakan di Rama Ballroom Hotel Wyndham Surabaya pada Jumat (27/12/2024), penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Heny Yuwono. Sugeng Indrawan menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya atas prestasi ini, yang tidak lepas dari kerja keras seluruh jajaran Lapas Bojonegoro.

    “Kami sangat bahagia dan bersyukur atas penghargaan ini. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Lapas Bojonegoro,” ungkap Sugeng Indrawan.

    Lapas Bojonegoro berharap penghargaan ini bisa menjadi motivasi untuk terus menjaga kualitas pelayanan dan administrasi yang lebih baik, serta memperkuat manajemen anggaran guna mendukung pembangunan sistem pemasyarakatan yang lebih efisien. Sugeng Indrawan berharap bahwa penghargaan ini menjadi penyemangat bagi seluruh tim untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    “Saya berharap penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik,” pungkasnya. [lus/beq]

  • Pj Bupati Probolinggo Sidak Tambang Galian C di Kotaanyar, Diduga Ilegal

    Pj Bupati Probolinggo Sidak Tambang Galian C di Kotaanyar, Diduga Ilegal

    Probolinggo (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo, Ugas Irwanto, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi tambang galian C di Desa Sidorejo, Kecamatan Kotaanyar. Sidak ini merupakan respons atas laporan yang diterima melalui platform pengaduan masyarakat, Lapor Kand4, terkait dugaan aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut.

    Pj Bupati Ugas dan tim meninjau langsung lokasi yang menjadi fokus laporan di Lapor Kand4. Pengecekan lapangan ini bertujuan untuk memverifikasi informasi yang masuk dan memastikan kondisi sebenarnya di lokasi tambang.

    “Saat ini kami turun untuk melakukan pengecekan galian C yang ada di Desa Sidorejo. Pengecekan ini kami lakukan terkait dengan adanya laporan yang masuk melalui Lapor Kand4 yang menginformasikan adanya perbedaan antara tambang yang memiliki izin dan yang tidak memiliki izin atau ilegal,” ungkapnya.

    Pj Bupati Ugas menjelaskan bahwa sidak ini dilakukan untuk memastikan keberadaan dan kondisi tambang di Desa Sidorejo, khususnya terkait perbedaan antara tambang yang berizin dan yang ilegal. Ia menekankan dampak negatif dari tambang ilegal yang tidak melakukan reklamasi, menyebabkan kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan.

    Lebih lanjut, Pj Bupati Ugas menekankan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara tambang legal dan ilegal. Tambang legal memiliki kewajiban reklamasi dan memberikan kontribusi positif bagi daerah melalui PAD, pajak, dan retribusi. Ia menegaskan bahwa tambang legal lebih bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

    Pj Bupati Ugas juga berharap terjalin komunikasi yang baik antara pengelola tambang dan pemerintah desa. Ia ingin memastikan manfaat tambang dirasakan masyarakat sesuai aturan yang berlaku.

    “Harapannya dari kehadiran ini, saya menyampaikan hal-hal yang sifatnya betul-betul akan bermanfaat dan sesuai aturan. Semoga masyarakat dapat merasakan manfaat dari tambang yang beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum dan memiliki dampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

    Sidak ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam menindaklanjuti laporan masyarakat dan menertibkan aktivitas pertambangan. Diharapkan, kegiatan ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku tambang ilegal dan mendorong pengelolaan sumber daya alam yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan di wilayah Probolinggo. [ada/beq]

  • Seleksi Perangkat Desa Bendosewu Dituduh Curang, Pemkab Blitar Klaim Sesuai Aturan

    Seleksi Perangkat Desa Bendosewu Dituduh Curang, Pemkab Blitar Klaim Sesuai Aturan

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar mengeklaim seleksi perangkat Desa Bendosewu, Kecamatan Talun sudah sesuai aturan. Proses seleksi tersebut sempat dituduh curang oleh warga lantaran peserta yang lolos adalah anak dari kepala, perangkat, maupun tokoh desa setempat.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Blitar, Bambang Dwi, menyatakan proses seleksi berjalan sesuai prosedur. Sehingga bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya.

    Bambang juga menjelaskan pasca unjuk rasa warga pada Senin, 23 Desember 2024 lalu, pihaknya sudah mengundang seluruh pihak terkait. Termasuk perangkat desa dan forum warga yang protes untuk melaksanakan audiensi.

    Saat audiensi, perwakilan massa yang melakukan unjuk rasa tidak hadir. Namun Bambang memastikan pihaknya sudah melakukan klarifikasi dan investigasi internal ke perangkat desa. Begitu pun dengan tim penguji terkait permasalahan ini. DPMD Kabupaten Blitar juga telah melihat dokumen-dokumen terkait seleksi perangkat desa Bendosewu, Blitar.

    “Kalau dari sisi tahapannya juga sudah dilaksanakan dengan benar, terus kemudian yang disampaikan ke kita 3 orang itu juga atas hasil tim penguji memang nilainya bagus kan begitu ya, dan setelah kita diskusikan bersama ini masih sesuai dengan regulasinya begitu, kita berdasarkan normatif regulasi yang ada,” kata Bambang, Sabtu (28/12/2024).

    Dari hasil audiensi, DPMD Kabupaten Blitar menyimpulkan sementara bahwa tahapan seleksi sudah dilaksanakan dengan benar. Tim penguji menyampaikan jika peserta yang lolos seleksi ini memang nilainya bagus.

    Proses seleksi dinilai sudah sesuai regulasi sehingga akan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, sebelum nantinya akan dilakukan pelantikan untuk perangkat desa terpilih.

    “Ya iya (akan dilantik) karena kan tidak ada alasan untuk menghambat,” tegasnya.

    DPMD Kabupaten Blitar menegaskan bahwa jika dilihat dari mekanisme, seleksi perangkat desa Bendosewu ini sudah sesuai dengan regulasi. Sehingga tidak ada alasan untuk menghentikan atau mengulangi proses seleksi.

    Sebelumnya, puluhan warga menggelar aksi demo di depan kantor Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, kemarin (23/12/2024). Mereka menuntut hasil rekrutmen perangkat desa setempat dibatalkan karena diduga ada kecurangan.

    Massa menilai dalam proses seleksi perangkat desa tersebut terjadi kecurangan. Sehingga anak kepala desa serta anak wakil ketua badan permusyawaratan desa (BPD) dan anak dari tokoh masyarakat lolos seleksi.

    “Sesuai pertemuan sebelumnya, kami menuntut hasil rekrutmen perangkat desa untuk dibatalkan. Meskipun kami tahu bahwa untuk pembatalan harus melewati Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kami sebagai tokoh masyarakat, tahu kesalahan masalah ini dari camat,” ujar Koordinator FKBP, Muhammad Rosyid.

    Selain meminta pembatalan hasil seleksi, massa juga meminta kepala desa serta camat untuk bertanggung jawab sebab, penunjukan pihak ketiga ini disinyalir dilakukan oleh pejabat eselon III A tersebut. penunjukan ini dilakukan sebelum pembentukan panitia rekrutmen.

    Menurut massa, sebelum rekrutmen digelar telah beredar nama-nama figur yang akan lolos dalam seleksi perangkat desa ini. Setelah seleksi, peserta yang lolos seleksi sama persis dengan isu figur yang bakal menjadi perangkat desa sebelumnya.

    Menurut massa, hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa ada pengkondisian atau kecurangan dalam rekrutmen perangkat tersebut. Karena alasan ini pula, masyarakat curiga camat membantu mengkondisikan lembaga ketiga atau panitia seleksi dengan negosiasi tertentu.

    “Nama yang sudah keluar lolos perangkat desa kami ketahui, diantaranya ada putra kepala desa, putra wakil ketua badan permusyawaratan desa (BPD) dan anak dari tokoh masyarakat. Jika camat tidak bertanggung jawab maka kepala desa akan jadi tumbal atas kasus ini. Yang bersangkutan harus mundur dari jabatannya,” ungkapnya.

    Audiensi perihal kisruh rekrutmen perangkat desa yang digelar pukul 11.00 ini berjalan cukup alot. FKBP menduga Camat Talun, Raden Julison Pangestu cawe-cawe pada rekrutmen perangkat desa ini. Pejabat eselon III itu menampik tudingan tersebut. Dia mengaku hanya menawarkan kepada kepala desa untuk menggunakan pihak ketiga dalam proses rekrutmen perangkat desa, yakni Unisba Blitar.

    Sayangnya, saat dikonfirmasi, yang bersangkutan enggan berkomentar. Alasannya menunggu dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD). “Kita tunggu kepala DPMD, saja,” ucapnya singkat.

    Sementara itu, Kepala Desa Bendosewu, Isnari mengaku sudah menghubungi kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPNMD) untuk datang ke kantor desa. Sayangnya, hingga 30 menit ditunggu yang bersangkutan tidak datang.

    “Kami sudah menghubungi kepala DPMD, bahwa audiensi hari ini belum ada titik temu. Maka dari itu, perwakilan massa diundang untuk audiensi di pukul 10.00 WIB. Kami mohon maaf, kita tunggu saja pertemuan besok (hari ini, Red) di DPMD,” pungkasnya.

    Informasi tersebut tampaknya memantik emosi massa. Dampaknya, pagar kantor desa sempat digembok oleh massa FKBP agar yang ada di dalam tidak bisa keluar. [owi/beq]

  • Bupati Mojokerto Serukan FKDS Fokus pada Kesehatan Mental Anak Muda

    Bupati Mojokerto Serukan FKDS Fokus pada Kesehatan Mental Anak Muda

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, mengajak Forum Komunikasi Desa Sehat (FKDS) untuk memberikan perhatian lebih pada kesehatan mental anak muda. Ajakan ini disampaikan saat membuka Seminar Forum Komunikasi Sehat (FKS) Mojokerto yang berlangsung di aula Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto pada Jumat (27/12/2024).

    Seminar bertajuk “Membangun Mentalitas Tangguh untuk Menghadapi Era Persaingan Global” ini diinisiasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto dan diikuti oleh FKDS se-Kabupaten Mojokerto. Dalam acara tersebut, Bupati Ikfina menyoroti ancaman kesehatan mental yang dihadapi generasi muda, khususnya akibat kecanduan permainan digital seperti judi online.

    Sebagai bupati perempuan pertama di Mojokerto, Ikfina Fahmawati menegaskan pentingnya membangun mentalitas yang kuat di tengah era persaingan global. Menurutnya, kesehatan mental bukan hanya soal bebas dari gangguan jiwa, tetapi juga kemampuan individu untuk menyadari potensi dirinya, mengatasi tekanan hidup, bekerja produktif, dan berkontribusi pada masyarakat.

    “Kesehatan jiwa adalah bagian penting dari kesehatan secara keseluruhan. Banyak anak muda yang terjebak dalam permainan yang merugikan, menunjukkan bahwa mereka membutuhkan perhatian lebih dalam aspek kesehatan mental,” ungkap Ikfina, ditulis Sabtu (28/12/2024).

    Ia juga mendorong FKDS untuk lebih aktif dalam promosi dan edukasi kesehatan mental di tingkat desa. Dengan pendekatan berbasis komunitas, diharapkan masyarakat lebih peka terhadap tanda-tanda gangguan kesehatan mental dan mampu memberikan dukungan yang dibutuhkan.

    Seminar FKS Mojokerto ini tidak hanya bertujuan untuk membahas pentingnya mentalitas tangguh, tetapi juga memberikan informasi tentang tanda-tanda gangguan kesehatan mental dan cara pencegahannya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan jiwa, khususnya generasi muda yang rentan terhadap tekanan sosial dan teknologi.

    “Dengan semangat gotong royong dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, kami berharap kesehatan mental anak muda di Mojokerto dapat lebih terjaga,” lanjut Bupati Ikfina.

    Bupati Ikfina juga menekankan pentingnya program-program intervensi yang efektif untuk membantu anak muda dalam mengelola stres dan tekanan. Ia menutup sambutannya dengan harapan bahwa seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama bertanggung jawab atas kesehatan mental generasi penerus bangsa. [tin/beq]

  • Website bojonegorokarir.com Diretas Bukan Milik Disperinaker Bojonegoro

    Website bojonegorokarir.com Diretas Bukan Milik Disperinaker Bojonegoro

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro mengonfirmasi website bojonegorokarir.com yang diretas bukan situs milik OPD tersebut.

    Kepala Disperinaker Pemkab Bojonegoro Welly Fitrama mengatakan, sejak pertengahan Oktober 2024 website tersebut sudah tidak dipergunakan lagi. Informasi mengenai lowongan pekerjaan dari Disperinaker sudah dialihkan ke website Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.

    “Sehingga jika website tersebut sekarang berisi informasi lain di luar informasi pasar kerja (lowongan pekerjaan), bukan lagi menjadi tanggung jawab Dinas Perinaker Bojonegoro,” ujar Welly Fitrama, Sabtu (28/12/2024).

    Welly menambahkan bahwa saat ini website dan akun media sosial resmi Dinas Perinaker terkait dengan informasi lowongan pekerjaan (loker) dan informasi pelaksanaan kegiatan Dinas Perinaker Bojonegoro bisa diakses melalui https://dinperinaker.bojonegorokab.go.id, dan akun media sosial Instagram @sitiworobejo.

    “Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak meng-klik tautan di website tersebut dan tetap berhati-hati akan informasi yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku,” imbuhnya.

    Diberitakan sebelumnya, website bojonegorokarir.com diretas atau di-hack dan tampilannya berubah menjadi situs judi online. [lus/beq]

  • 17,46 Juta Orang Masuk Jatim Libur Nataru, Ini Langkah Pemprov

    17,46 Juta Orang Masuk Jatim Libur Nataru, Ini Langkah Pemprov

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekitar 17,46 juta orang diprediksi akan memasuki wilayah Jawa Timur selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Mengantisipasi lonjakan wisatawan, Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, memastikan kesiapan tenaga dan fasilitas kesehatan di seluruh kabupaten/kota.

    Adhy menyampaikan bahwa Jawa Timur menjadi tujuan utama pergerakan masyarakat secara nasional selama periode libur Nataru. “Jawa Timur berpotensi menjadi daerah tujuan liburan terbanyak secara nasional di momen Nataru ini. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemprov Jatim telah menyiagakan ratusan fasilitas kesehatan, tenaga medis maupun tenaga kesehatan, dan logistik kesehatan. Langkah ini diambil untuk menjamin mobilitas masyarakat tetap aman, sehat, dan lancar selama periode liburan,” ujar Adhy di Surabaya, Sabtu (28/12/2024).

    Sebagai langkah konkret, Pemprov Jatim telah mengerahkan 437 rumah sakit dan 973 puskesmas, 320 dokter, 2.738 perawat, dan 88 tenaga kesehatan tradisional. Selain itu menyiagakan 745 ambulans lengkap dengan pengemudi, siap memberikan layanan 24 jam.

    Selain itu, sebanyak 260 pos kesehatan telah didirikan di lokasi strategis untuk memberikan layanan kesehatan dasar, konsultasi, pemeriksaan kesehatan, hingga rujukan. Pos kesehatan ini juga dilengkapi dengan fasilitas tambahan seperti area bermain anak, barbershop, dan penyediaan jamu tradisional.

    “Kami juga menyediakan Griya Sehat di lima kabupaten/kota untuk layanan kesehatan tradisional, serta logistik kesehatan seperti obat-obatan, emergency kit, alat pemeriksaan vital sign, dan sarana prasarana pemeriksaan pasien,” tambah Adhy.

    Pemprov Jatim juga telah meningkatkan kesiapan di berbagai destinasi wisata yang diperkirakan akan dipadati wisatawan. Di sisi lain, kesiapsiagaan terhadap potensi bencana alam akibat cuaca ekstrem serta kecelakaan juga menjadi prioritas.

    Untuk meningkatkan aksesibilitas layanan darurat, 36 Public Safety Center (PSC) telah disiagakan di berbagai wilayah Jawa Timur. Masyarakat dapat melaporkan keadaan darurat melalui PSC masing-masing daerah.

    Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur telah melakukan monitoring kesiapan fasilitas kesehatan dan pos kesehatan melalui kunjungan lapangan di rest area jalan tol Ngawi-Probolinggo, terminal, bandara, pelabuhan, stasiun, rumah sakit, dan puskesmas.

    Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dr. Erwin Astha Triyono, menambahkan bahwa koordinasi telah dilakukan dengan lintas program dan sektor terkait, termasuk kepolisian dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota. “Kami ingin memastikan seluruh fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan logistik kesehatan sudah siap secara keseluruhan. Harapan kami, masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan lancar, aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Kades di Tuban Diduga Terjerat Hukum, Beberapa Warga Demo Tuntut Pencopotan

    Kades di Tuban Diduga Terjerat Hukum, Beberapa Warga Demo Tuntut Pencopotan

    Tuban (beritajatim.com) – Beberapa warga Desa Kedungsoko, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban geruduk kantor Bupati Tuban dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban untuk menuntut pencopotan Kepala Desa (Kades) setempat yang terjerat kasus hukum Pencurian Diesel milik warganya, tepatnya di Dusun Bandungrowo, Jumat (27/12/2024).

    Dalam orasinya, warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Kedungsoko Plumpang ini berharap Kades setempat agar tidak dibiarkan karena telah terjerat hukum.

    “Ini kalau dibiarkan, kalau nggak ada solusi, mau sampai kapan? Dari Plt. Kepala Desa, Pak Carik, Ketua BPD tidak bisa memberi jawaban,” ujar Murtono.

    Adapun kades setempat yang dimaksud yakni bernama Rifa’i, menurut warga yang demo, Rifa’i dirasa tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai Kepala Desa sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 22 Tahun 2017 Pasal 8 huruf 2, alinea B, C, D dan F. Ia sudah diputus di Pengadilan Negeri Tuban: Nomor Perkara 132/Pid.B/2024/PN Tuban dengan hukuman 6 bulan penjara pada tanggal 06 November 2024 lalu.

    “Kami berharap Bupati Tuban mas Aditya Halindra Faridzky untuk melakukan audiensi, karena kalau surat ini tidak ada respon juga dari pihak Bupati, otomatis kita akan buat massa yang besar, karena memang ini menyangkut kedaulatan warga, kedaulatan masyarakat,” sambung Samian salah seorang warga.

    Selain pencopotan Kades Kedungsoko, beberapa warga juga sempat menyinggung dugaan penyelewengan dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp 694,6 juta untuk mengurus 8 anggota HIPPA yang telah ditahan sebelumnya karena kasus Pencurian Diesel milik warga.

    “Kami juga meminta Kejaksaan Negeri Tuban untuk mengusut hal tersebut,” bebernya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos P3A PMD) Kabupaten Tuban, Sugeng Purnomo menjelaskan, bahwa Pemerintah belum bisa mengambil sikap atas apa yang dituntutkan masyarakat Desa Kedungsoko, Plumpang, Tuban.

    “Kita hanya bisa bertindak berdasarkan undang-undang, jadi tidak bisa sembarangan mencopot,” tutup Sugeng Purnomo. [ayu/ian]

  • Alhamdulillah.. Biaya Haji Tahun 2025 Turun

    Alhamdulillah.. Biaya Haji Tahun 2025 Turun

    Jakarta (beritajatim.com) – Kementerian Agama RI memastikan biaya ibadah haji 2025 akan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

    Hal ini disampaikan Wakil Menteri Agama, Romo HR Muhammad Syafi’i usai menghadiri rapat dengan Menteri Sekretaris Negara, Menteri Agama RI, dan Kepala Badan Penyelenggara Haji di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/12/2024).

    “Skema usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1446 H/2025 M sedang dilakukan revisi sesuai dengan arahan Presiden untuk menurunkan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Hasil revisi akan disampaikan kepada Komisi VIII DPR RI untuk dibahas dalam Panitia Kerja,” kata Romo Syafii.

    Penurunan biaya haji 2025 akan diupayakan dari komponen penerbangan, akomodasi (pemondokan/hotel), konsumsi, transportasi, sebagai komponen utama biaya haji. Biaya penerbangan, misalnya, merupakan komponen tertinggi, persentasenya rata-rata 35-40% dari biaya haji adalah untuk penerbangan. Biaya-biaya lain juga akan dilakukan rasionalisasi, sehingga diperoleh angka biaya haji yang ideal.

    “Outputnya adalah meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan bagi jemaah haji dengan biaya yang lebih efisien. Kami sedang mencoba menyisir kembali berdasarkan manajemen biaya yang lebih baik,” tegas Romo.

    Guna keperluan kontrak di Armuzna yang harus segera diselesaikan, Kementerian Agama akan meminta persetujuan DPR RI perihal penggunaan Uang Muka BPIH untuk mendukung kelancaran persiapan penyelenggaraan ibadah haji.

    “Kontrak di Armuzna sesuai dengan kebijakan Pemerintah Arab Saudi harus segera untuk dituntaskan, karena jika tidak, kita akan kalah cepat dengan negara lain. Tentunya hal itu tidak kami inginkan. Jemaah harus mendapat lokasi dan fasilitas di Armuzna, seperti tenda dan lainnya yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Untuk itu, kami bersama dengan DPR RI akan membahas solusi mengenai hal tersebut,” kata Romo.

    Romo Syafii menambahkan bahwa Panja Haji rencana akan dibentuk pada 30 Desember 2024 pada Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI. Setelah itu, pemerintah dan DPR RI akan memutuskan berapa besar penurunan biaya haji tahun 2025.

    “Yang pasti (biaya haji 2025) lebih murah. Meskipun DPR saat ini sedang reses, tapi mereka akan bersidang di masa reses untuk kepentingan bangsa dan negara. Baru setelah itu rapat panja. Di situlah baru diputuskan berapa biaya haji,” jelas Romo Syafi’i. [hen/but]