Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Sempat Deadlock, Hamid Muzakki Jadi Ketua Terpilih GP Ansor Nganjuk

    Sempat Deadlock, Hamid Muzakki Jadi Ketua Terpilih GP Ansor Nganjuk

    Nganjuk (beritajatim.com) – Wakil Ketua Pimpinan Pusat GP Ansor M. Hasan Bisri menyampaikan Konfercab XX GP Ansor Kabupaten Nganjuk pada Senin (23/12/2024) lalu, sudah menyepakati hasil bahwa Hamid Muzakki terpilih Ketua PC GP Ansor Nganjuk, untuk periode selanjutnya 2024 – 2028.

    Hal itu disampaikan oleh M. Hasan Bisri, setelah muncul kabar pelaksanaan Konfercab berlangsung panas dan forum terpaksa deadlock.

    “Secara de facto, sesuai dengan prosedur. Konfercab (Nganjuk) sudah selesai untuk pemilihan ketua. Tinggal pembentukan tim formatur,” kata Hasan Bisri, Minggu (29/12/2024).

    Bisri juga menjelaskan, meskipun ada beberapa pihak yang tidak terima dengan hasil Konfercab PC GP Ansor Nganjuk kali ini dan diwarnai sejumlah gugatan. Bisri bilang, dirinya siap untuk memfasilitasi.

    “Kalau pun ada gugatan karena tidak puas dengan hasil Konfercab, kami siap memfasilitasi untuk bertemu dengan pimpinan pusat karena itu hak dari anggota, pengurus ranting, pengurus PAC,” ucap dia.

    Diketahui, dalam pelaksanaan Konfercab tersebut mekanisme pemilihan disepakati dua tahap yakni musyawarah mufakat dan voting jika musyawarah tidak tercapai.

    Sesuai tata tertib yang telah disepakati Ketua dapat langsung ditetapkan jika memperoleh rekomendasi atau dukungan minimal 50 + 1 atau minimal mendapatkan rekomendasi 126 dari total 250 peserta (PAC dan Ranting).

    Konfercab XX GP Ansor Kabupaten Nganjuk (dok. Ist)

    Dan dalam hal ini, Hamid Muzakki mendapatkan dukungan signifikan dari PAC dan ranting dengan memperoleh rekomendasi dari 7 Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan 131 ranting atau setara dengan 138 dukungan.

    Sehingga dengan jumlah ini Hamid Muzakki melampaui syarat minimal 50% + 1 atau minimal mendapatkan rekomendasi 126 dari total 250 peserta (PAC dan Ranting). Hingga Hamid Muzakki ditetapkan pemimpin sidang, terpilih.

    Sementara, dua kandidat lainnya yakni M. Nasih dan M. Bagus Wahyudi masing-masing mendapatkan dukungan kurang dari 50 persen. Rinciannya M. Nasih mendapat rekomendasi dari 3 PAC dan 44 ranting dengan total 47. Kemudian, M Bagus Wahyudi mendapatkan rekomendasi dari 4 PAC dan 48 ranting total 52 dukungan.

    Hamid Muzakki selanjutnya ditetapkan sebagai Ketua PC GP Ansor Kabupaten Nganjuk periode 2024–2028 berdasarkan musyawarah mufakat. [ama/but]

     

  • Wabah PMK di Ngawi, DPRD Jatim Sodorkan 3 Langkah Strategis

    Wabah PMK di Ngawi, DPRD Jatim Sodorkan 3 Langkah Strategis

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono mendesak Dinas Peternakan (Disnak) Jatim untuk segera bertindak untuk mengatasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang melanda wilayah Ngawi.

    Apalagi, lanjut dia, wabah PMK di Ngawi telah menewaskan puluhan sapi secara mendadak dan menimbulkan kerugian besar bagi para peternak.

    Deni menyebut bahwa kasus ini tidak bisa dianggap remeh, mengingat dampaknya yang sangat merugikan ekonomi masyarakat, khususnya para peternak kecil. Dia juga menyoroti lambannya respons dari pihak terkait dalam menangani wabah tersebut.

    “Kematian 35 ekor sapi dan infeksi pada ratusan ternak lainnya adalah alarm serius bagi pemerintah daerah. Disnak Jatim harus segera turun ke lapangan dan mengambil langkah konkret untuk mengendalikan situasi ini,” ujar Deni saat dihubungi, Minggu (29/12/2024).

    Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono.

    Menurut Deni, langkah-langkah strategis seperti distribusi vaksin, pemberian edukasi kepada peternak, dan penerapan protokol kesehatan untuk ternak harus segera dilakukan. Dia juga meminta agar pemerintah memberikan bantuan langsung kepada peternak yang kehilangan ternaknya akibat PMK.

    “Tidak cukup hanya memberikan imbauan, tetapi harus ada tindakan nyata. Peternak yang mengalami kerugian harus mendapatkan kompensasi agar mereka bisa bangkit kembali,” tambah Deni.

    Deni juga menyebut pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menangani wabah ini. Deni menegaskan bahwa Disnak Jatim harus bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan aparat desa untuk mempercepat distribusi bantuan dan vaksinasi ternak.

    “Jika wabah ini terus meluas tanpa penanganan cepat, dampaknya akan semakin parah. Kita tidak hanya bicara soal ekonomi, tetapi juga ketahanan pangan di Jawa Timur,” tegas politisi PDIP ini.

    Hingga saat ini, laporan dari Ngawi mencatat 125 ekor sapi terinfeksi PMK, dengan 35 di antaranya mati mendadak. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Deni berharap kejadian ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan wabah di masa depan.

    “Kita harus belajar dari kasus ini. Jangan sampai wabah seperti ini terulang tanpa kesiapan yang memadai. Disnak Jatim harus bergerak lebih cepat dan lebih efektif,” tutup Deni.[asg/but]

  • Presiden Prabowo Usulkan Pengampunan Koruptor, Pukat UGM: Awas Jadi Bumerang!

    Presiden Prabowo Usulkan Pengampunan Koruptor, Pukat UGM: Awas Jadi Bumerang!

    Yogyakarta (beritajatim.com)- Gagasan Presiden Prabowo Subianto mengundang perhatian public usai ide kontroversialnya mencuat dalam pidatonya di hadapan mahasiswa Indonesia di Mesir pada Senin (18/12) lalu. Dalam pidatonya, Prabowo mengusulkan pengampunan bagi koruptor dengan syarat mereka mengembalikan aset negara yang telah dirampas.

    Menanggapi pidato kontroversial ini, Yuris Rezha Darmawan, peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) secara tegas menyatakan gagasan pengampunan dapat menjadi bumerang jika tidak dilaksanakan dengan hati-hati.

    “Alih-alih memberikan pengampunan, negara seharusnya fokus menciptakan efek jera agar pelaku tidak mengulanginya,” ujar Yuris, dalam siaran pers.

    Yuris menjelaskan bahwa motif utama di balik tindakan korupsi biasanya adalah keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, strategi pemberantasan harus menekankan pada pemiskinan pelaku korupsi serta perampasan aset yang diperoleh secara ilegal.

    “Negara harus memastikan aset-aset hasil korupsi benar-benar kembali menjadi milik publik,” tambahnya.

    Strategi Alternatif untuk Pemberantasan Korupsi

    Sebagai alternatif dari kebijakan pengampunan, Yuris mengusulkan beberapa langkah strategis yang dapat diambil pemerintah di antaranya penelusuran aliran ana, optimalisasi penagihan uang pengganti, segera dilakukan pengesahan RUU Perampasan Aset serta reformasi KPK dan penegakan hukum secara benar.

    Yuris menegaskan Presiden perlu mendorong aparat penegak hukum untuk lebih fokus pada pelacakan aset hasil korupsi daripada sekadar menghukum pelaku. Menurut Yuris, aset korupsi sering kali tidak disimpan dalam bentuk uang tunai, melainkan diinvestasikan atau diatasnamakan pihak lain.

    “Pendekatan ini bisa diperkuat dengan penerapan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) bersama dengan undang-undang tindak pidana korupsi,” jelasnya.

    Yuris juga mengkritik lemahnya upaya pemerintah dalam menagih uang pengganti yang telah diputuskan pengadilan.

    “Puluhan triliun rupiah piutang negara masih belum tertagih. Presiden harus mendorong KPK dan kejaksaan untuk lebih tegas dalam memastikan pembayaran ini,” tegas Yuris.

    Terkait RUU Perampasan Aset, Pukat UGM mendorong penuh pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk mempermudah negara menyita hasil kejahatan. Selain itu, ia mengusulkan revisi UU Tipikor agar memasukkan pasal tentang “illicit enrichment” atau kekayaan yang tidak sah.

    “Dengan pasal ini, pejabat yang tidak dapat membuktikan asal usul kekayaannya dapat kehilangan aset tersebut,” paparnya.

    Selain kebijakan, Yuris menyoroti perlunya reformasi menyeluruh dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Ia mengkritik lemahnya peran lembaga seperti KPK yang dinilai kehilangan efektivitas dalam beberapa tahun terakhir.

    “KPK, kepolisian, dan kejaksaan membutuhkan reformasi besar-besaran. Presiden harus memastikan integritas aparat penegak hukum terjaga dan sistemnya diperbaiki,” tegasnya.

    Menutup pernyataannya, Yuris mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya berupa retorika.

    “Negara kita adalah negara hukum. Semua tindakan pemerintah harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan konkret, bukan sekadar janji lisan,” pungkasnya. [aje]

  • Kelompok Disabilitas di Jombang Sampaikan Keluh Kesah kepada Warsubi

    Kelompok Disabilitas di Jombang Sampaikan Keluh Kesah kepada Warsubi

    Jombang (beritajatim.com) – Warsubi, pemenang Pilkada Jombang 2024, bertemu dengan penyandang disabilitas di aula Balai Desa Banjaragung Kecamatan Bareng, Minggu (29/12/2024). Kehadiran Warsubi dalam rangka peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN).

    Para penyandang disabilitas menyampaikan keluh kesahnya kepada Warsubi. Mereka senang sekali karena bisa bertemu dengan Bupati Jombang terpilih.

    “Senang sekali Bapak Bupati terpilih bisa datang menemui kita secara langsung. Memberikan wawasan sekaligus peluang khususnya bagi teman-teman yang seperti saya (penyandang disabilitas). Disabilitas bukan hambatan untuk berkarya,” kata Fauzi Hasan Mustofa, Ketua Yayasan Disabilitas Bina Mandiri.

    Penyandang disabilitas itu, lanjut dia, sama dengan orang lain pada umumnya. Yang membedakan hanya pada kemampuannya. Disabilitas itu tidak butuh dikasihani, akan tetapi butuh diberi perhatian dan kesempatan untuk menjadi hebat meskipun tidak utuh.

    Untuk usaha yang dimiliki oleh teman-teman disabilitas, kata Fauzi, saat ini baru berupa produksi kopi Wonosalam yang dikerjakan dari awal hingga proses packaging.

    “Kami sangat senang Bapak Bupati bisa memberikan harapan kepada kami. Semoga Bapak Bupati dan keluarga diberikan kesehatan, kekuatan. Dilancarkan aktivitasnya hingga nanti hari pelantikan,” tambahnya.

    Dalam acara tersebut, tak hanya menyapa kaum disabilitas, Warsubi juga menemui dan menyalami mereka satu per satu mengakrabkan diri.

    Di tempat yang sama, Warsubi menekankan pentingnya tercipta kesempatan untuk berkarya secara setara bagi penyandang disabilitas. “Kita harus bisa memberikan kesempatan dan peluang yang sama untuk siapa pun dan kesetaraan dalam berkarya,” katanya.

    Menurutnya, Jombang ke depan harus mulai berbenah. Ini sebagai upaya untuk menciptakan kesetaraan akses baik akses kesehatan, pendidikan maupun pekerjaan.

    Warsubi saat hadir di aula Balai Desa banjaragung Kecamatan Bareng

    Kelompok rentan dan penyandang disabilitas di Jombang, kata dia, sebenarnya sudah memiliki keberdayaannya sendiri. Warsubi menekankan untuk pemberian pelatihan wirausaha sehingga kelompok disabilitas memiliki ruang dan kesempatan yang sama.

    “Ini selaras dengan program kerja Warsubi-Salman. Dimana perintisan UMKM di dusun-dusun juga bisa diisi oleh kelompok disabilitas. Bentuknya tentu saja menyesuaikan dengan karakteristik disabilitasnya dan keahlian,” ungkapnya.

    Sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, lanjut dia, mengenai penempatan penyandang disabilitas pada dunia kerja sudah cukup mendukung kondisi mereka. Jika dapat diakomodir dengan perintisan UMKM di setiap dusun, semestinya tenaga kerja disabilitas dapat terserap dengan baik.

    Ia menambahkan, secara global, keberpihakan pada perluasan kesempatan dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, pendidikan hingga politik di era saat ini terus didorong. Sehingga Jombang sebagai Kabupaten yang inklusif juga jangan sampai tertinggal.

    “Saya bahagia bisa datang kemari. Bertemu dengan teman-teman disabilitas. Saya terenyuh dengan semangat mereka untuk tetap terlibat aktif dalam beragam aktivitas positif. Ini memberikan inspirasi bagi kita semua,” ungkap Warsubi. [suf]

  • Ratusan Rumah Tangga di Bojonegoro Terima Pemasangan Listrik Gratis

    Ratusan Rumah Tangga di Bojonegoro Terima Pemasangan Listrik Gratis

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Sebanyak 908 warga kurang mampu di Kabupaten Bojonegoro menerima pemasangan listrik gratis atau Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Program tersebut melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang tersebar di 17 kecamatan, Minggu (29/12/2024).

    Koordinator Perlindungan Konsumen dan Usaha Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM Ainul Wafa mengatakan, pada 2024, Program BPBL telah ditetapkan untuk 26.840 rumah tangga di Jawa Timur. Secara bertahap akan ditingkatkan sesuai target sebesar 27.120 rumah tangga.

    Dalam Penyalaan Pertama Program BPBL di Desa Penganten, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Ainul menyampaikan, program yang telah dijalankan sejak tahun 2022 ini tetap berlanjut pada tahun 2024 dengan target 150.000 rumah tangga se-Indonesia.

    “Banyak ditemui rumah ada di bawah tiang listrik, tapi rumah itu tidak punya listrik sendiri, itu miris. Untuk itu Pemerintah hadir untuk melistriki setiap rumah tangga yang tidak mampu memasang listrik sendiri karena keterbatasan biaya,” ungkap Ainul.

    Sementara Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari menyampaikan bahwa program BPBL diinisiasi untuk masyarakat kurang mampu. Sehingga dapat memperoleh akses listrik dan meningkatkan taraf hidup. Dengan sudah teraliri listrik ini, diharapkan bisa memberikan dampak positif.

    “Saya memotivasi kepada warga yang sudah memiliki listrik ini, nantinya bisa membuka usaha produktif di rumahnya, dan selanjutnya mampu membeli token listriknya sendiri,” terang Ratna.

    Hal senada diungkapkan oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Djoko Lukito yang mengapresiasi program ini. Djoko Lukito berharap masyarakat penerima program bisa memanfaatkan listrik ini dengan baik, bisa digunakan untuk penerangan, memasak dan usaha.

    “Jangan salah kaprah, misal digunakan untuk perangkat tikus di sawah, karena itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan korsleting listrik bahkan kebakaran,” tegas Djoko.

    Salah seorang warga Desa Penganten yang mendapatkan bantuan sambung listrik gratis ini adalah Suparno (47). Sehari-hari ia bekerja sebagai petani dan buruh serabutan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Tinggal bersama istri, dua anak dan orang tuanya di rumah yang berlantai dan berdinding kayu, Suparno gembira mendapatkan bantuan dari pemerintah.

    Pria paruh baya ini berharap dengan hadirnya listrik, bisa merubah kehidupan keluarganya menjadi lebih baik lagi. “Selama ini nyalur listrik dari keluarga, mau pasang ga ada uangnya, kalau kekumpul uang buat hidup aja (makan-red),” ujarnya.

    Suparno adalah salah satu dari 150.000 rumah tangga penerima manfaat program BPBL tahun anggaran 2024. Program BPBL ini menjadi bukti komitmen Pemerintah untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak mampu dan listrik untuk kehidupan yang lebih baik. [lus/suf]

  • Bawaslu Tuban Terbitkan Buku Jalan Berliku Pengawasan Pemilu

    Bawaslu Tuban Terbitkan Buku Jalan Berliku Pengawasan Pemilu

    Tuban (beritajatim.com) – Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Tuban membuat Buku Pengawas adhoc Pemilu 2024. Judulnya: “Jalan Berliku Pengawasan Pemilu, Membangun Masa Depan di Bumi Ronggolawe”.

    Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Bawaslu Tuban, Nabrisi Rohid mengatakan, buku tersebut berisikan potret pengawasan yang dilakukan Bawaslu Tuban beserta jajaran Panwascam, PKD maupun P-TPS (Pengawas TPS) selama melaksanakan tugas di Pemilu 2024.

    “Kenapa membuat buku tersebut, karena sebagai bentuk upaya meningkatkan proses demokrasi di Tuban menjadi lebih baik,” ujar Nabrisi Rohid, Minggu (29/12/2024).

    Selain itu, buku tersebut juga berisikan agenda pengawasan di setiap tahapan. Mulai dari pemutakhiran sampai dengan rekapitulasi hasil pemilu 2024. Semuanya tertuang dalam buku tersebut.

    “Buku itu menjadi bentuk apresiasi dan dedikasi terhadap seluruh jajaran badan ad-hoc,” terang Naha, sapanya.

    Yang paling penting menurut Naha, adalah sebagai bahan evaluasi dan refleksi yang dituang dengan harapan saat Pemilu tahun 2029 bisa menjadi lebih baik. “Prosesnya melibatkan banyak pihak, termasuk jajaran Bawaslu Tuban, dosen dan editor,” terang dia.

    Sehingga, ia berharap dengan buku Jalan Berliku Pengawasan Pemilu, Membangun Masa Depan di Bumi Ronggolawe ini sebagai bahan evaluas.

    Buku pengawasn pemilu 2024 yang disusun Bawaslu Tuban

    Saat ditanya berkaitan evaluasi yang dimaksud, Naha menjelaskan, Bawaslu Tuban selama pelaksanaan Pemilu 2024 akan terus berupaya melakukan langkah pencegahan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dan sengketa.

    Ia juga berharap, belajar dari buku tersebut sebagai upaya pencegahan lainnya berkaitan dengan partisipasi masyarakat yang masih harus ditingkatkan. “Harapannya, masyarakat dapat bersama-sama mengikuti pengawasan partisipatif, guna mengawal seluruh tahapan,” pungkasnya. [ayu/suf]

  • Prabowo Soal Koruptor: Bukan Saya Maafkan, Tapi Kembalikan yang Kau Curi

    Prabowo Soal Koruptor: Bukan Saya Maafkan, Tapi Kembalikan yang Kau Curi

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden RI Prabowo Subianto menyerukan para koruptor untuk bertaubat. Namun, bukan berarti mereka bisa bebas dari kesalahan mereka dan tidak menanggung kerugiannya.

    “Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertaubatlah. Itu kan ajaran agama. Bertaubatlah. Kasihan rakyat. Kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu, ke mana kita akan cari,” tegas Prabowo dalam agenda ibadah dan peringatan Natal Nasional di Senayan, Jakarta, Sabtu (28/12) malam.

    Menurutnya, koruptor bisa saja bertaubat, tetapi Prabowo kembali menegaskan, mereka harus mengembalikan uang rakyat.

    “Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Bertaubat, tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak saja. Sudah nyolong, bertaubat. Yang kau curi, kau kembalikan! Bukan saya maafkan koruptor. Tidak,” ujarnya.

    Ia juga mengimbau seluruh jajaran pemerintah untuk tetap bersih dalam menjalankan tanggung jawab.

    “Rakyat menuntut pemerintahan yang bersih. Saya ulangi, rakyat menuntut pemerintahan yang bersih. Saya dipilih oleh rakyat. Saya tegaskan, seluruh aparat pemerintah Indonesia bersihkan dirimu,” tegasnya. [hen/suf]

  • Said: Kalau Negeri Kita Gaduh Terus, Saya Khawatir Investor Keluar

    Said: Kalau Negeri Kita Gaduh Terus, Saya Khawatir Investor Keluar

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, mengingatkan semua pihak untuk tidak membuat situasi negeri menjadi semakin gaduh dengan sejumlah fakta politik yang terjadi. Dia khawatir jika kegaduhan terus terjadi, akan berdampak pada iklim investasi.

    “Kalau di dalam negeri kita gaduh terus menerus, saya khawatir investor akan memilih keluar sesaat dari Indonesia, terutama investasi pada sektor portofolio, dan harganya sangat mahal buat perekonomian nasional,” ujar Said melalui keterangan tertulis diterima beritajatim.com.

    Pernyataan tersebut disampaikan Said menanggapi kasus penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap oleh KPK. Kasus tersebut memicu polemik serta spekulasi di masyarakat.

    Menurut Said, saat ini Presiden Prabowo Subianto memutukan mitra investasi untuk bisa membuka lapangan kerja bagi rakyat dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Jika situasi terus menerus gaduh, harapan Prabowo tersebut akan sulit tercapai.

    “Sekali lagi, mari kepada semua pihak, saya mengajak untuk menjaga kehidupan kebangsaan kita ke depan, agar bisa membuahkan harapan. menjaga optimisme bahwa kita bisa mendapatkan kehidupan lebih baik ke depan,” kata dia.

    Said juga mengingatkan situasi ekonomi ke depan tidak akan mudah. Indonesia bahkan tengah menghadapi sejumlah tantangan di bidang ekonomi.

    “Kelas menengah kita merosot, terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Market menunggu arah kebijakan ekonomi dari pemerintah Presiden Prabowo, khususnya tentang kebijakan ekonomi. Berikan suasana yang kondusif, ada kepastian hukum agar pemerintah bisa bekerja dengan baik,” ucap Said.

    Selanjutnya, Said mengatakan dari hasil komunikasinya dengan sejumlah pihak, ada harapan dari para pelaku ekonomi tentang adanya kebijakan yang jelas dari pemerintah. Sementara, pemerintahan Presiden Prabowo yang baru berjalan dua bulan namun sudah menghadapi warisan masalah.

    “Saya juga berharap pemerintah bisa membangun komunikasi publik yang jelas, kepada rakyat, kepada investor dalam satu vocal point, dan tidak semua pihak berbicara yang justru membingungkan, sehingga pesan utamanya tidak sampai,” kata dia. [beq]

  • Terima Laporan Relawan, Bupati Hendy Ingin Kondisi Lereng Raung Dicek

    Terima Laporan Relawan, Bupati Hendy Ingin Kondisi Lereng Raung Dicek

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto ingin kondisi lereng Gunung Raung di Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dicek setelah terjadinya banjir bandang di beberapa desa awal pekan ini.

    “Di Desa Jambearum, teman-teman (Yayasan) Ben Sromben (Indonesia) menyampaikan ada material hutan yang terbawa arus air sungai saat hujan berintensitas tinggi terjadi di kaki Gunung Raung,” kata Hendy, Sabtu (28/12/2024).

    Aliran sungai dadakan muncul di Dusun Krajan yang biasa disebut aliran sungai kolbuk. “Aliran sungai kolbuk ini maksudnya datang sesaat, aliran air yang terbuka dan sangat berbahaya dengan membawa material kayu dari atas,” kata Hendy.

    Hendy segera berkoordinasi dengan Perhutani untuk melihat peta di kaki Gunung Raung. “Sungai kolbuk ini menurut teman-teman yang sudah mengecek lokasi adalah bekas rawa. Kalau sudah seperti ini wajib diantisipasi masyarakat sekitar agar jangan sampai menggunakan bantaran bekas rawa itu,” katanya. Apalagi beberapa hari lalu ada erupsi di Gunung Raung.

    Pemerintah Kabupaten Jember menurunkan alat-alat berat untuk melakukan pengerukan sedimen. “Ke depannya kami akan memberikan peringatan setelah dapat data dari Perhutani. Kalau memang di sana betul-betul bantaran sungai atau aliran, maka mereka (warga) tidak boleh menempati lahan tersebut,” kata Hendy.

    Sementara itu, Ketua Yayasan Ben Sromben Indonesia Maya Cendrawasih memperoleh informasi banyak pohon rimba yang dipotong rapi seperti digergaji di lereng gunung di Desa Jambearum. “Tapi kami butuh (kamera) drone untuk memastikan titik koordinatnya di mana,” katanya.

    Banjir di Sumberjambe berbeda dengan banjir di Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo. “Kalau di Wonoasri ini bencana banjir tahunan,” kata Maya. Posisi daerah yang terkena banjir genangan memang lebih rendah dari daerah-daerah sekitarnya sehingga berbentuk seperti mangkuk. [wir]

  • Hasto Jadi Tersangka, Said: Kami Harap KPK Bertindak Proporsional

    Hasto Jadi Tersangka, Said: Kami Harap KPK Bertindak Proporsional

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPP PDIP Said Abdullah berharap KPK dapat bertindak secara proporsional dalam penanganan kasus yang menjerat Sekjen Hasto Kristiyanto. Apalagi, Hasto sudah menyatakan patuh terhadap hukum.

    “Kami juga berharap KPK bisa bertindak proporsional, bisa menjaga kelembagaan KPK dari intervensi siapapun, dengan demikian negara hukum bisa kita jaga,” ujar Said melalui keterangan tertulis diterima beritajatim.com.

    Soal dugaan banyak pihak terkait tindakan KPK menersangkakan Hasto lantaran ada intervensi politik, Said pun menilai lembaga anti rasuah tersebut perlu memberikan jawaban. “Agar juga marwah KPK terjaga dengan baik,” kata dia,

    Said juga meminta semua pihak tidak berspekulasi terlalu jauh atas kasus yang menimpa Hasto. Seperti KPK akan memanggil Megawati Soekarnoputri, mengingat kasus Hasto tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Ketua Umum PDIP tersebut.

    “Sepanjang pengetahuan saya sebagai DPP Partai, kasus HM (Harun Masiku) ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Ibu Ketua Umum. Janganlah menggiring opini lebih maju dari proses hukum itu sendiri,” kata dia.

    Lebih lanjut, Said menekankan keputusan KPK terhadap Hasto tidak menjadi bahan framing dan melebar ke mana-mana menjadi peradilan opini. Dia mengajak semua pihak untuk melihat kasus ini secara proporsional.

    “Mas Hasto sendiri juga sudah menyatakan bahwa akan patuh terhadap hukum. Dan hal itu telah dibuktikan oleh Mas Hasto selama ini, beliau senantiasa patuh tiap kali KPK melakukan pemanggilan,” kata dia. [beq]