Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • DPRD Apresiasi Langkah Cepat Pemkot Surabaya Bersihkan Sungai Perbatasan

    DPRD Apresiasi Langkah Cepat Pemkot Surabaya Bersihkan Sungai Perbatasan

    Surabaya (beritajatim.com) – Proses pembersihan sungai perbatasan antara Surabaya dan Sidoarjo oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendapat sorotan positif dari DPRD Surabaya. Meski sungai tersebut berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, langkah cepat Pemkot Surabaya dinilai mendahulukan kepentingan warga.

    Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, mengapresiasi tindakan proaktif Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dalam membersihkan sungai guna mengurangi risiko banjir di wilayah seperti Rungkut Menanggal dan Gununganyar.

    “Alhamdulillah, Pemkot Surabaya bergerak cepat membersihkan sungai perbatasan, meski bukan dalam wewenangnya. Kebijakan Wali Kota Eri Cahyadi yang meminta dinas terkait untuk segera bertindak tanpa berdebat soal kewenangan patut diapresiasi, karena ini merupakan kepentingan warga Surabaya,” ujar Eri Irawan, Senin (30/12/2024).

    Eri Irawan menegaskan bahwa normalisasi sungai adalah solusi utama untuk mengatasi banjir akibat debit air tinggi dari hulu, seperti Jombang dan Mojokerto, ditambah pasangnya air laut. Kondisi ini semakin diperparah oleh sedimentasi dan eceng gondok yang menghambat aliran air.

    Eri meminta BBWS dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur segera melakukan normalisasi agar kapasitas sungai dapat dipulihkan. “Ke depan, Pemprov Jatim bersama BBWS, Pemkot Surabaya, dan Pemkab Sidoarjo harus duduk bersama dengan langkah konkret untuk memulihkan fungsi alami sungai,” tambahnya.

    Koordinasi lintas wilayah juga menjadi sorotan Eri untuk mengatasi banjir di kawasan yang saling terhubung, seperti Kecamatan Tenggilis Mejoyo. Ia mendesak Pemprov Jawa Timur untuk menjembatani kerja sama antara Surabaya dan Sidoarjo.

    “Ini perlu dijembatani oleh Pemprov Jatim agar ada kolaborasi untuk segera memulihkan fungsi sungai yang menghubungkan dua wilayah ini,” ujar Eri.

    Selain normalisasi rutin, Eri mendorong langkah-langkah terintegrasi untuk menghadapi tantangan perubahan iklim. Ia menyebut pentingnya pengelolaan lingkungan di hulu, pembangunan waduk, serta penguatan sistem drainase.

    Menurutnya, pembangunan saluran air yang masif dalam beberapa tahun terakhir telah membantu mengurangi dampak banjir. “Dalam situasi banjir akibat cuaca ekstrem, kita cukup terbantu dengan adanya saluran air di kampung dan jalan utama,” jelas Eri.

    Eri juga menegaskan perlunya restorasi habitat sungai untuk memulihkan keanekaragaman hayati. “Normalisasi perlu diiringi dengan restorasi habitat sungai agar ekosistem dan keanekaragaman hayati dapat terjaga,” katanya. [asg/beq]

  • Kasus PMK di Pasuruan Naik Signifikan di Akhir 2024

    Kasus PMK di Pasuruan Naik Signifikan di Akhir 2024

    Pasuruan (beritajatim.com) – Setelah sempat menghilang, kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Pasuruan kembali muncul dengan peningkatan signifikan pada akhir 2024. Menurut data dari Dinas Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan, perubahan musim menjadi faktor utama kembalinya penyakit ini, terutama pada musim penghujan.

    Kepala Dinas Peternakan dan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan, Ainur Alfia, mengonfirmasi adanya lonjakan kasus ini.

    “Benar ada peningkatan kejadian PMK di Kabupaten Pasuruan. Salah satunya diakibatkan karena pergantian musim,” jelas Ainur Alfia pada Senin (30/12/2024).

    Ainur, yang akrab disapa Alfi, memaparkan bahwa pada Desember 2024, terdapat 99 kasus PMK yang tersebar di enam kecamatan. “Bulan ini ada sekitar 99 kasus di 6 kecamatan, di antaranya Kecamatan Nguling, Purwodadi, Prigen, Winongan, Pandaan, dan Gempol,” ungkapnya.

    Meskipun kasus kembali meningkat, Alfi mengimbau para peternak untuk tidak terlalu khawatir. Ia menegaskan bahwa Pemkab Pasuruan memiliki strategi efektif yang sebelumnya berhasil menekan angka kasus PMK hingga nol pada Oktober lalu.

    Strategi tersebut meliputi menjaga kebersihan kandang ternak, termasuk penyemprotan disinfektan secara rutin dan memberikan makanan bergizi serta vitamin untuk meningkatkan imunitas ternak.

    Pihak Dinas Kesehatan Hewan juga terus mengedukasi peternak terkait pencegahan PMK agar lonjakan kasus dapat segera dikendalikan. [ada/beq]

  • Ketua DPC PKB Blitar Diduga Syok Usai Kalah Pemilihan Bupati? 

    Ketua DPC PKB Blitar Diduga Syok Usai Kalah Pemilihan Bupati? 

    Blitar (beritajatim.com) – Selama beberapa bulan terakhir, Bupati Blitar Rini Syarifah seperti tidak pernah muncul ke publik.

    Perempuan yang akrab disapa Mak Rini tersebut seperti menghilang usai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kemarin.

    Hilangnya Mak Rini tersebut diduga kuat berkaitan dengan hasil Pilkada Blitar 2024 yang usai digelar beberapa waktu lalu.

    Ketua DPC PKB Blitar tersebut diduga syok usai mengetahui dirinya kalah dari Rijanto-Beky di Pilkada 2024.

    Bagaimana tidak syok, Mak Rini sejatinya adalah calon petahana namun dirinya harus menerima kenyataan bahwa ia harus kalah oleh sang penantang. Secara hitung-hitungan di atas kertas, Mak Rini harusnya bisa menang mudah atas Rijanto-Beky.

    Namun kenyataan jauh dari harapan. Mak Rini harus mengikhlaskan kursinya jatuh ke tangan Rijanto-Beky selama 5 tahun ke depan. Kondisi itulah yang diduga kuat membuat Mak Rini syok hingga menghilang dari pandangan publik.

    “Jika dilihat dari unsur atau efek Pilkada kemarin mungkin beliau butuh waktu bisa membangun kembali kepercayaan diri yang telah pupus akibat Pilkada kemarin,” ungkap Pengamat politik sekaligus dosen Universitas Islam Balitar (Unisba) Blitar, Muhammad Iqbal Baihaqi, Senin (30/12/2024).

    Rini Syarifah sendiri sebenarnya menatap Pilkada 2024 dengan kepercayaan tinggi. Calon petahana tersebut dengan berani menggandeng seorang anak muda dari luar Blitar yang besar dan tumbuh di lingkungan organisasi yakni Abdul Ghoni.

    Mak Rini dan Abdul Ghoni pun diusung oleh koalisi gemuk. Keduanya diusung oleh PKB, Gerindra, Golkar hingga Demokrat. Dengan kondisi tersebut, Mak Rini-Ghoni pun tentu sangat percaya diri bisa menumbangkan sang rival yang dulu pernah dikalahkannya yakni Rijanto yang pada Pilkada ini bergandengan dengan Beky Herdihansah.

    Namun kenyataan jauh dari pandang. Mak Rini-Ghoni justru dipermalukan oleh Rijanto-Beky di Pilkada 2024. Rini-Ghoni kalah telah telak dan hanya mendapatkan 137.706 suara. Calon petahana Rini-Ghoni pun harus mengakui kekalahannya dari Rijanto-Beky yang memperoleh 504.655 suara.

    “Dalam pandangan saya sangat perlu sekali Mak Rini segera munculkan diri ke publik dan media dalam bidang aktifitas apapun agar nama baik pribadi maupun partai pengusungnya elektabilitasnya semakin naik,” imbuhnya.

    Tentu jika Mak Rini terus menghilang dari pandangan publik itu akan berdampak semakin buruk. Bukan hanya akan merusak citra pribadi namun juga akan membuat elektabilitas partai pengusung Mak Rini juga menurun.

    Mak Rini pun diharapkan publik segera bangkit dan tidak terpuruk dalam kekalahan usai Pilkada 2024 kemarin. Sehingga kepercayaan publik terhadap Mak Rini tidak semakin terkikis.

    “Kalau menghilang tidak mungkin mengurangi aktivitas lebih tepatnya, dan mungkin pasca Pilkada kemarin aktivitas Mak Rini kurang di publish,” tegasnya.

    Terkait hal itu Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi berharap Mak Rini tetap menjalankan tugas-tugasnya seperti biasa di akhir masa jabatannya sebagai Bupati Blitar. Pria yang akrab disapa Kuwat tersebut berharap Mak Rini tetap profesional menjalankan tugasnya sebagai Bupati Blitar.

    “Saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Blitar saya cuma mengharap di sisa waktu yang ada karena ini memang bupati ini masih ranah beliau (Mak Rini) seharusnya tetap menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan hari hari biasanya,” harap Ketua DPRD Kabupaten Blitar.

    Terakhir Mak Rini menghadiri acara DPRD Kabupaten Blitar adalah saat rapat kesepakatan R-APBD tahun 2025. Diketahui rapat tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 November 2024 kemarin.

    Setelah itu, DPRD Kabupaten Blitar belum ada lagi rapat dengan Bupati Blitar. Namun meski belum ada pertemuan lagi dengan Bupati Blitar, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi menyebut bahwa komunikasi antar lembaga tetap berjalan lancar.

    “Harapan kami memang hari ini Mak Rini masih resmi Bupati Blitar ya harusnya tetap menjalankan tugas-tugasnya dengan biasa,” tandasnya. (owi/ted)

  • Pembangunan Kantor PKB Tuban Telan Anggaran Rp3,2 Miliar

    Pembangunan Kantor PKB Tuban Telan Anggaran Rp3,2 Miliar

    Tuban (beritajatim.com) – Setelah penantian panjang selama 20 tahun, pembangunan gedung baru Kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tuban akhirnya selesai. Gedung yang berlokasi di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Latsari, Tuban, Jawa Timur ini menghabiskan anggaran sebesar Rp 3,215 miliar. Peresmian gedung tersebut dilakukan pada Minggu (29/12/2024).

    Ketua DPC PKB Tuban, H. Miyadi, mengungkapkan perjalanan panjang yang harus dilalui untuk merealisasikan gedung ini. Ia menjelaskan bahwa pembangunan gedung dilakukan secara bertahap dengan mengandalkan iuran dari pengurus dan anggota fraksi PKB.

    “Awalnya kita membeli tanah ini pada tahun 2004 dengan harga Rp 250 juta,” ujar H. Miyadi.

    Meski saat itu Bupati Tuban, Fathul Huda, yang juga kader PKB, menjabat selama dua periode, pembangunan belum bisa direalisasikan karena keterbatasan anggaran.

    “Dengan tekad kuat para anggota fraksi dan pengurus, pembangunan dilakukan bertahap melalui iuran,” tambahnya.

    Kantor DPC PKB yang baru diresmikan. [foto: Diah Ayu/beritajatim.com]Murni Hasil Gotong Royong

    H. Miyadi mengapresiasi kontribusi berbagai pihak yang turut mendukung pembangunan gedung tersebut. Ia menyebutkan bahwa dana sebesar Rp 3,215 miliar sepenuhnya berasal dari hasil gotong royong anggota fraksi, mantan Wakil Bupati, serta anggota DPR RI dan DPRD Provinsi dari PKB.

    “Pembangunan ini murni hasil urunan dan gotong royong,” jelasnya.

    Miyadi berharap gedung baru ini menjadi simbol perjuangan PKB dalam memperjuangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Tuban. Sebelumnya, aktivitas seperti rapat masih dilakukan di rumah pribadinya.

    “Ke depan, semua aktivitas dan keperluan DPC PKB akan dilakukan di sini,” imbuhnya.

    Optimisme Menuju Pemilu 2029

    Selain itu, H. Miyadi menekankan pentingnya soliditas di internal PKB, terutama menjelang Pemilu 2029. Ia berharap Fraksi PKB di DPRD Tuban dapat bekerja lebih maksimal untuk kepentingan umat dan rakyat.

    “Kunci soliditas itu adalah satu imam dan satu makmum. Kepemimpinan yang kuat akan membawa PKB pada kejayaan,” pungkasnya penuh optimisme.

    Dengan berdirinya gedung baru ini, PKB Tuban diharapkan dapat semakin fokus dalam konsolidasi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. [ayu/but]

  • 20 Tahun Penantian, DPC PKB Tuban Resmikan Gedung Baru

    20 Tahun Penantian, DPC PKB Tuban Resmikan Gedung Baru

    Tuban (beritajatim.com) – Setelah menanti selama 20 tahun, Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tuban akhirnya resmi dibangun di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Latsari, Tuban, Jawa Timur. Peresmian berlangsung meriah pada Minggu (29/12/2024), dengan dihadiri sejumlah tokoh penting partai.

    Acara ini dihadiri oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar, dan Ketua DPC PKB Tuban, M. Miyadi. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan pelepasan balon sebagai simbolisasi dimulainya era baru bagi PKB Tuban.

    Dalam sambutannya, Abdul Halim Iskandar, yang akrab disapa Gus Halim, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan gedung tersebut.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, termasuk pengurus dan panitia yang telah menyelesaikan pembangunan gedung ini,” ungkap Gus Halim.

    Gus Halim menekankan bahwa gedung baru ini harus menjadi pusat pemberdayaan masyarakat, bukan hanya fasilitas eksklusif partai.

    “Saya ingin kantor ini menjadi tempat terbuka untuk semua kalangan yang membutuhkan informasi dan dukungan PKB,” tambahnya.

    Peresmian kantor DPC PKB Tuban yang baru. [foto: Diah Ayu/beritajatim.com]Nazar Gus Halim: Jalan Kaki Jika Target Tercapai

    Dalam kesempatan tersebut, Gus Halim juga menyampaikan target ambisius PKB Tuban pada Pemilu 2029. Ia berharap DPC PKB Tuban dapat merebut tiga kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sebagai bentuk keseriusan, Gus Halim bahkan bernazar akan berjalan kaki dari Tuban ke Bojonegoro jika target tersebut tercapai.

    “Saya berjanji, apabila PKB Tuban dan Bojonegoro berhasil meraih tiga kursi DPR RI pada Pemilu 2029, saya akan berjalan kaki dari Tuban ke Bojonegoro,” tegasnya.

    Menurutnya, PKB tidak sedang mengalami kekalahan, melainkan kemenangan yang tertunda. Ia optimistis bahwa Pemilu 2029 akan menjadi momen gemilang bagi PKB di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten.

    “Kemenangan itu harus dipersiapkan dengan matang. PKB tidak boleh pragmatis. Sebagai partai yang lahir dari Nahdlatul Ulama (NU), kita harus memegang prinsip bahwa politik adalah ibadah,” tutup Gus Halim penuh semangat.

    Dengan diresmikannya kantor baru ini, PKB Tuban diharapkan dapat semakin kuat dalam melayani masyarakat dan memperjuangkan aspirasi umat. [ayu/but]

  • Alifurrahman Ungkap Masalah Internal dan Intervensi Politik di KPK

    Alifurrahman Ungkap Masalah Internal dan Intervensi Politik di KPK

    Malang (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menjadi sorotan tajam. Salah satunya datang dari pengamat politik dan analis seword.com, Alifurrahman. Ia menilai KPK saat ini mengalami krisis kredibilitas akibat buruknya manajemen internal dan besarnya intervensi politik.

    Dalam podcast Roominesia, Minggu (29/12/2024), ia mengungkapkan bahwa KPK kini lebih banyak menangani kasus kecil dengan menghabiskan biaya operasional yang sangat besar. “Kalau dalam logika perusahaan, KPK ini bisa dibilang bangkrut. Biayanya besar, tapi hasilnya kecil,” sindir Alifurrahman.

    Alifurrahman menyoroti pola penanganan kasus yang dinilai penuh ketidakpastian. Salah satu contoh yang ia angkat adalah kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia yang melibatkan dua anggota DPR.

    Kasus ini sempat diwarnai perubahan status tersangka secara bolak-balik, yang menurutnya mencerminkan adanya kekacauan di internal KPK.

    “Kasus-kasus yang ditangani KPK kebanyakan kecil. Ada yang sudah ditetapkan tersangka, tiba-tiba statusnya direvisi, lalu ditetapkan lagi. Ini menunjukkan ada masalah serius di dalam tubuh KPK,” tegasnya.

    Alifurrahman juga mengungkapkan adanya perpecahan di internal KPK, yang semakin memperburuk kinerja lembaga ini. Ia menyebut bahwa kubu-kubu dengan pandangan berbeda kerap memicu konflik dalam pengambilan keputusan.

    “Setidaknya ada dua kubu di KPK yang saling bertentangan. Ini membuat keputusan lembaga sering tidak solid dan malah memperburuk citra di mata publik,” tambahnya.

    Menurut Alifurrahman, intervensi politik menjadi masalah utama yang merusak independensi KPK. Proses pemilihan pimpinan KPK yang melibatkan DPR dan elite politik membuka ruang besar bagi pengaruh politik masuk ke lembaga antikorupsi ini.

    “Sulit untuk mengatakan KPK independen, kalau proses pemilihan pimpinannya saja bergantung pada rekomendasi politik,” kritiknya.

    Lebih lanjut, ia membandingkan KPK dengan Kejaksaan Agung dan Polri yang dinilainya lebih berhasil menangani kasus-kasus besar. Sementara itu, KPK justru sibuk dengan perkara kecil yang tidak sebanding dengan anggaran besar yang mereka habiskan.

    “Kejaksaan Agung dan Polri menangani kasus besar dengan dampak signifikan, sementara KPK terlihat seperti kehilangan arah dan fokus pada hal kecil,” ungkapnya.

    Sebagai solusi, Alifurrahman menyerukan perubahan besar di tubuh KPK. Salah satunya adalah reformasi sistem rekrutmen dan seleksi pimpinan agar bebas dari pengaruh politik.

    “KPK butuh pembenahan serius. Seleksi pimpinan harus independen, dan jenjang karir di internalnya harus lebih jelas untuk memastikan profesionalisme,” jelasnya.

    Meski kritis, Alifurrahman tetap optimistis bahwa upaya pemberantasan korupsi bisa diperbaiki. Ia mendorong generasi muda untuk terus berjuang melawan korupsi dan tidak menyerah pada keadaan.

    “Jika kita menyerah, masyarakat kecil yang paling dirugikan. Korupsi tidak boleh dinormalisasi, dan kita harus terus berjuang untuk Indonesia yang lebih bersih,” pungkasnya.

    Kritik tajam terhadap KPK ini menjadi pengingat bahwa reformasi besar-besaran dibutuhkan untuk mengembalikan kepercayaan publik. Tanpa pembenahan, KPK hanya akan menjadi lembaga mahal tanpa prestasi berarti. (dan/but)

     

     

     

  • Dewan Bangkalan Soroti Layanan MPP

    Dewan Bangkalan Soroti Layanan MPP

    Bangkalan (beritajatim.com) – Komisi I DPRD Kabupaten Bangkalan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Mal Pelayanan Publik (MPP). Sidak untuk memastikan layanan yang di tempat itu telah terintegrasi.

    Saat sidak dilakukan, para wakil rakyat menemukan beberapa instansi yang seharusnya menempati MPP tidak hadir di lokasi.

    Ketua Komisi I DPRD Bangkalan, Fadhur Rosi, menyampaikan keprihatinannya terkait temuan tersebut.

    “MPP ini seharusnya menjadi pusat layanan yang terintegrasi, tetapi kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Kami akan segera berkoordinasi dengan komisi terkait untuk memastikan instansi yang belum hadir di MPP dapat segera melaksanakan tugasnya,” ujarnya, Minggu (29/12/2024).

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I, Anton Bastoni, menekankan pentingnya optimalisasi pelayanan publik. Ia meminta seluruh instansi dapat memperbaiki kinerja di tahun 2025 nanti.

    “MPP dirancang untuk memudahkan masyarakat, namun dengan tidak hadirnya sejumlah instansi, tujuan itu sulit tercapai. Kami akan mendorong langkah-langkah konkret agar hal ini segera diperbaiki,”imbuhnya.

    Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi berkala. Hal itu diperlukan agar layanan tersebut bermanfaat untuk masyarakat.

    “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kehadiran MPP. Temuan ini akan kami tindak lanjuti secara serius,” pungkasnya. [sar/but]

  • Pengurus KAUJE 2024-2029, 4 Kepala Daerah Masuk Kepengurusan

    Pengurus KAUJE 2024-2029, 4 Kepala Daerah Masuk Kepengurusan

    Surabaya (beritajatim.com) – Sebanyak empat kepala daerah terpilih di Jatim masuk dalam kepengurusan Keluarga Alumni Universitas Jember (KAUJE) periode 2024-2029.

    Mereka adalah Bupati Lumajang terpilih Indah Amperawati, Bupati Madiun terpilih Hari Wuryanto, Wali Kota Pasuruan terpilih Adi Wibowo, dan Bupati Situbondo terpilih Yusuf Rio Wahyu Prayogo.

    Ketua Umum Pimpinan Pusat KAUJE, Muhammad Sarmuji melantik jajaran pengurus pusat KAUJE periode 2024-2029 di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Minggu (29/12/2024). Hadir dalam acara itu Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono, Gubernur Jatim terpilih Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Jatim terpilih Emil Elestianto Dardak.

    Selain kepala daerah terpilih yang masuk kepengurusan, ada juga Anggota DPR RI Purnamasidi, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Justiavandana, dan mantan pimpinan KPK Nurul Gufron.

    “KAUJE dan Unej harus kita kibarkan setinggi-tingginya. Unej masuk peringkat kedua universitas paling inovatif di Indonesia. Tidak ada satupun yang mau maju sebagai Ketum KAUJE, akhirnya saya mendapat mandat ini kembali,” kata Sarmuji dalam sambutannya.

    Sarmuji memberi pesan kepada pengurus KAUJE atau Alumni Unej untuk terus berkiprah dan memberikan kontribusi positif kepada negara.

    “Makin hari alumni Unej semakin banyak yang berkiprah di seluruh Indonesia terutama di Jawa Timur, alumni Unej sangat mewarnai baik di sektor pemerintahan, swasta, maupun di lembaga-lembaga yang lain. Di tingkat nasional, yang baru dipilih kemarin adalah Kepala LAN, lalu ada Ketua PPATK, lalu ada Hakim Agung, dan kemarin sempat ada pimpinan KPK,” tutur Sarmuji usai melantik 167 pengurus pusat KAUJE.

    Sarmuji mengungkapkan, ke depan alumni Unej akan terus berkontribusi dalam mengatasi berbagai masalah di Indonesia. Termasuk mengatasi masalah stunting.

    “Alumni kita ada yang memproduksi beras fortifikasi yang bisa mengatasi stunting. Demikian juga dalam kajian akademik kita ingin Unej dan KAUJE bisa berkontribusi menyelesaikan persoalan mendasar bagi negara. Sebut saja penataan sistem politik dan pemerintahan, bagaimana sistem pemilu sekarang apakah sudah memenuhi keinginan masyarakat atau sudah bisa menjadi instrumen dalam mencapai kesejahteraan rakyat,” ujar Sarmuji yang juga Sekjen DPP Golkar ini.

    “Apakah sistem Pilkada kita ini perlu direview atau tidak, tentu kita ingin melibatkan kajian menyeluruh alumni Unej dan KAUJE sendiri. Di sektor ekonomi, target pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, bagaimana kita bisa berkontribusi agar target pemerintah bisa terpenuhi,” tambahnya.

    Ketua DPD Golkar Jatim ini juga menambahkan, Alumni Unej sangat siap untuk terlibat aktif dalam membantu pemerintahan, termasuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    “Karena tanpa ada dorongan semua pihak, angka 8 persen sangat sulit dicapai. Tapi kalau kita bisa bertemu average faktornya sebut saja proses hilirisasi masif, disertai dukungan pendanaan memadai dan beberapa sektor lain seperti pariwisata, bukan tidak mungkin angka 8 persen bisa tercapai dalam 5 tahun ke depan,” jelasnya.

    Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono dalam sambutannya berharap agar KAUJE bisa berkolaborasi aktif membangun Jatim.

    “Saya ucapkan selamat kepada pengurus pusat KAUJE, kami harap sinergitas dan kolaborasi antara KAUJE dan Pemprov bisa membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi warga Jawa Timur,” pungkas Adhy. (tok/but)

  • Tinggal 2 Hari, Disparbud Magetan Masih Genjot PAD Wisata 2024

    Tinggal 2 Hari, Disparbud Magetan Masih Genjot PAD Wisata 2024

    Magetan (beritajatim.com) – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Wisata Magetan 2024 terancam tak tercapai. Hingga 29 Desember 2024, PAD baru mencapai Rp19.859.233.000 dari target sebesar Rp21.686.000.000. Tingkat pencapaian pendapatan baru mencapai 91,73%.

    Kabid Pengelolaan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Magetan, Eka Radityo mengatakan pihaknya mengakui agak berat untuk mencapai target PAD tahun 2024.

    “Namun, kami masih berupaya, sampai menjelangtutup tahun, PAD masih kami upayakan tercapai. Yakni dengan menambah batas waktu oenarikan tiket masuk ke lokasi wisata,” terang Eka, Minggu (29/12/2024).
    Realisasi Pendapatan Asli Daerah

    Berikut beberapa poin penting:

    1. Pendapatan bulanan tertinggi:

    April 2024 mencatat realisasi tertinggi sebesar Rp3.384.685.000.

    2. Pendapatan terendah:

    Maret 2024 hanya sebesar Rp720.898.000.

    3. Defisit realisasi:
    Secara keseluruhan, realisasi pendapatan masih kurang Rp1.793.310.000 dari target yang ditetapkan

    Berdasarkan data jumlah kunjungan wisatawan ke Telaga Sarangan pada tahun 2023 dan 2024, terjadi fluktuasi yang menarik untuk diamati. Berikut ini poin-poin penting dari data tersebut:

    1. Total kunjungan:

    Tahun 2023: 1.099.076 wisatawan

    Tahun 2024 (hingga 29 Desember): 1.069.192 wisatawan

    Terjadi sedikit penurunan jumlah wisatawan di tahun 2024 sebesar 29.884 kunjungan dibandingkan tahun sebelumnya.

    2. Puncak kunjungan:

    Tahun 2023: Bulan Desember (149.294 wisatawan)

    Tahun 2024: Bulan April (180.256 wisatawan)

    3. Penurunan signifikan:

    Pada tahun 2024, beberapa bulan menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan tahun 2023, seperti bulan Juli dan Agustus.

    Untuk kunjungan di tanggal 29 Desember 2024 sendiri mencapai 11.264 kunjungan, mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. [fiq/but]

  • Warsubi Diwarisi 82 Ruas Jalan Rusak di Jombang

    Warsubi Diwarisi 82 Ruas Jalan Rusak di Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Warsubi, Cabup pemenang Pilkada Jombang 2024 mengatakan infrastruktur di Jombang masih banyak jalan yang rusak. Tercatat, masih ada 82 ruas jalan yang harus dibangun.

    “Kemarin, saya disodori oleh Sekdakab dan Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Jombang. Ada kurang lebih 82 ruas jalan yang harus dibangun. Karena kondisinya rusak. Dananya menghabiskan kurang lebih Rp200 miliar. Kalau tidak turun ke lapangan, bisa-bisa jalan yang sudah baik diaspal kembali,” ujar Warsubi.

    Pernyataan itu disampaikan Warsubi dalam acara ngopi bareng Koprs Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jombang di salah satu kedai kopi, Minggu (29/12/2024). Warsubi meminta kerja sama KAHMI dalam memantau kerja-kerja Pemerintah Kabupaten Jombang selama 5 tahun mendatang.

    Untuk itulah, pihaknya menekankan akan turun langsung memantau jalannya pembenahan infrastruktur jalan di seluruh Kabupaten Jombang. Warsubi mengajak Dinas PUPR untuk meninjau langsung.

    Warsubi mengungkapkan, pihaknya sempat melakukan pengecekan secara acak. Ada tiga ruas jalan yang tengah dibangun, padahal kondisinya masih bagus. Inilah yang membuat pembangunan menjadi tidak merata dan tidak berkeadilan.

    “Dalam waktu dekat, saya akan mengajak PUPR untuk turun ke kecamatan-kecamatan meninjau jalanan di Jombang. Mana yang kondisinya rusak parah, itu yang didahulukan. Ini penting. Target saya 5 tahun ke depan jalanan Jombang sudah bagus semua,” tambah Warsubi.

    Warsubi mengaku telah menyaksikan sendiri saat masa kampanye kemarin. Ia melewati sebuah ruas jalan yang kondisinya masih bagus, lalu saat melihat pengajuan pembenahan infrastruktur, jalan yang masih bagus ini diajukan kembali untuk dibenahi dengan nilai yang tidak sedikit. Yakni mencapai Rp2 miliar.

    “Saya tidak mau ada pembangunan yang tidak berkeadilan. Itu akan membuat Jombang hancur pelan-pelan. Ketika saya menjadi kepala desa, sekecil apapun kegiatan dan proyeknya, saya pasti turun ke lapangan,” ujarnya.

    “Demikian juga dengan Jombang. Hanya 21 kecamatan, 302 desa dan 4 kelurahan. Saya sanggup turun ke lapangan dan memantau semuanya. Karena kemarin saat kampanye, saya dan Gus Salman turun ke 302 desa, 4 kelurahan langsung,” tambahnya.

    Menurut Warsubi, penting untuk melihat sejauh mana proses pembangunan di Kabupaten Jombang berjalan. Karena itu butuh pengawasan.

    Jalan poros kabupaten yang menjadi tanggung jawab Pemkab harus diawasi dan segera dibenahi. Sementara jalanan di kampung, menjadi tanggung jawab lurah/kepala desa. Ini sudah ada regulasinya.

    “Sebenarnya kalau dana desa betul-betul dimanfaatkan untuk desa, maka pembangunan desa akan berjalan baik. Harus ada keseimbangan antara pemerintah desa dan Kabupaten,” ungkapnya.

    Karena itu, selain persoalan infrastruktur ia juga berharap ada pendampingan dari KAHMI dan juga seluruh masyarakat Jombang dalam program Kabupaten Jombang yang lain. Seperti revolusi putih yang menekankan pada kesehatan calon ibu dan anak-anak.

    “Perlu adanya perhatian dari kita semua. Membangun Jombang ini tidak bisa sendirian. Semua masyarakat harus dilibatkan. Semua elemen juga harus terlibat aktif secara inklusif sehingga apa saja yang akan dicetuskan menjadi kebijakan yang baik dan membawa manfaat bagi kita semua,” pungkasnya.

    Penasihat KAHMI Jombang, Medan Amrullah menyatakan bahwa KAHMI siap bersinergi bersama pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Jombang. “KAHMI memiliki pandangan bahwa dalam 5 tahun ke depan, kami akan mendukung pemerintahan Warsubi-Salman untuk meningkatkan pembangunan di seluruh Kabupaten Jombang,” ujarnya. [suf]