Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • DPRD Magetan Soroti Lonjakan Kasus PMK, Minta Disnakkan Fokus Pencegahan

    DPRD Magetan Soroti Lonjakan Kasus PMK, Minta Disnakkan Fokus Pencegahan

    Magetan (beritajatim.com) – Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Magetan kembali mencuat dengan lonjakan signifikan pada akhir tahun 2024. Ketua Komisi B DPRD Magetan, Rita Haryati, bersama jajaran Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan, menyatakan komitmennya untuk menangani persoalan ini melalui berbagai langkah konkret.

    “Kami sudah berdiskusi dengan Dinas Peternakan dan akan melakukan langkah-langkah, seperti pemberian desinfektan di desa-desa dengan tingkat kematian ternak yang tinggi. Ini sekaligus untuk mengedukasi peternak bahwa kebersihan kandang sangat penting dalam mencegah PMK,” kata Rita usai Rapat Dengar Pendapat, Senin (30/12/2024).

    Selain desinfektan, rencananya akan ada pemberian vitamin serta sosialisasi pentingnya pencegahan PMK. “Kami mengimbau peternak untuk tidak mendatangkan hewan ternak dari luar daerah sementara waktu, guna meminimalisir penyebaran virus,” terang legislator PDIP itu.

    Sekretaris Komisi B DPRD Magetan, Sugeng Riyadi, mengungkapkan keprihatinannya atas ledakan kasus yang terjadi pada Desember 2024. “Tercatat ada 218 kasus PMK hanya di bulan Desember ini. Tingkat kematian ternak saat ini cukup tinggi dibandingkan puncak wabah pada tahun 2022,” ujarnya.

    Sugeng juga menyoroti kendala anggaran yang terbatas dan minimnya alokasi vaksin dari pemerintah pusat. “Pemerintah seharusnya memastikan vaksinasi dilakukan secara berkesinambungan. Ternak seharusnya divaksin minimal tiga kali agar bisa dinyatakan aman. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua,” tambah legislator PKS itu.

    Selain PMK, ditemukan indikasi infeksi bakteri yang menyebabkan pendarahan pada kulit ternak. Hal ini diduga menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka kematian ternak. Temuan ini menjadi perhatian serius bagi pihak terkait.

    Sugeng mengingatkan bahwa PMK bukanlah masalah baru. Indonesia pernah dinyatakan bebas PMK pada tahun 1996 setelah upaya panjang selama lebih dari satu dekade. Namun, lonjakan kasus ini menunjukkan bahwa kewaspadaan terhadap PMK harus terus ditingkatkan.

    “Setelah puncak wabah 2022, kita kecolongan. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja lebih serius untuk memastikan vaksinasi dan pencegahan dilakukan secara menyeluruh. Jangan sampai kasus ini terus berulang,” tegas Sugeng.

    Komisi B DPRD Magetan bersama Dinas Peternakan dan Perikanan berharap langkah-langkah edukasi, desinfeksi, dan vaksinasi yang diambil dapat menekan penyebaran PMK. “Kami akan terus memantau perkembangan ini dan bekerja sama dengan berbagai pihak agar Magetan kembali stabil sebagai lumbung ternak yang sehat,” tutup Rita.

    Dengan kolaborasi yang kuat, Magetan optimis dapat menghadapi tantangan ini dan mengembalikan kejayaan sektor peternakan di wilayah ini. [fiq/kun]

  • Disnakkan Magetan Catat 781 Kasus PMK dalam 2024, 33 Ekor Sapi Mati

    Disnakkan Magetan Catat 781 Kasus PMK dalam 2024, 33 Ekor Sapi Mati

    Magetan (beritajatim.com) – Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan, Nur Haryani, menyampaikan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kembali merebak di penghujung tahun 2024.

    Sepanjang tahun ini, tercatat ada 781 kasus PMK di Magetan, dengan 33 ternak mati, 23 ekor dipotong paksa, dan sisanya dalam proses pengobatan. Sebanyak 281 kasus terdeteksi di Bulan Desember 2024.

    “Ini memang pukulan berat, baik bagi kami maupun peternak. Setelah sebelumnya kasus PMK dianggap mulai mereda, dua bulan terakhir ini justru mengalami peningkatan,” ujar Nur Haryani, Senin (30/12/2024)

    Meski situasi ini menjadi cobaan besar, pihaknya tetap berupaya mengembalikan Magetan sebagai salah satu lumbung ternak utama di Jawa Timur dan penyangga kebutuhan nasional.

    Beberapa langkah strategis telah dilakukan untuk mengatasi penyebaran PMK, termasuk edukasi dan sosialisasi kepada peternak di 235 desa dan 18 kecamatan yang terdampak.

    Nur Haryani menekankan pentingnya vaksinasi sebagai kunci utama pencegahan PMK. Dia mengimbau peternak untuk aktif mengikuti program vaksinasi dan segera melapor jika menemukan gejala mencurigakan pada ternaknya. “Kami juga menyediakan layanan Call Center URC untuk menangani laporan masyarakat secara cepat,” jelasnya.

    Selain itu, ia mengingatkan peternak agar:

    1. Tidak membeli ternak dari luar wilayah Jawa Timur. Jika membeli ternak, pastikan memiliki rekam vaksinasi yang dapat dicek melalui barcode di telinga ternak.

    2. Melakukan desinfeksi kandang secara rutin untuk memutus rantai penyebaran virus.

    3. Mengikuti pembinaan langsung dari petugas yang dilakukan secara intensif di tingkat desa dan kecamatan.

    “Upaya ini dilakukan agar edukasi sampai ke seluruh lapisan masyarakat, khususnya peternak, sehingga kita bisa bersama-sama menangani PMK,” tambahnya.

    Meski tantangan masih besar, Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan optimis bahwa kerja sama antara pemerintah, peternak, dan masyarakat akan mampu mengendalikan penyebaran PMK. Diketahui, ada 69.000 ekor sapi potong dan 900 ekor sapi perah di Magetan. “Kami bekerja keras agar situasi ini segera membaik. Semoga Magetan bisa kembali berjaya sebagai lumbung ternak utama,” tutup Nur Haryani. [kun]

  • Pj Wali Kota Kediri Beri Arahan Kinerja 2024, Ini yang Disampaikan

    Pj Wali Kota Kediri Beri Arahan Kinerja 2024, Ini yang Disampaikan

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah memberikan arahan kepada seluruh jajaran Perumda Pasar Joyoboyo. Hal itu disampaikan dalam acara Refleksi Kinerja Perumda Pasar Joyoboyo di Pasar Setono Betek.

    “Hari demi hari sudah terlewati dengan cukup baik meskipun tetap ada lika-liku tapi dengan sinergi, kolaborasi, dan dedikasi optimal setiap tantangan bisa mendapatkan jalan keluarnya. Begitu pun tahun depan saya optimis Bapak Ibu selalu dapat menjaga semangat dalam menyambut transformasi zaman yang cukup pesat. Salah satunya dengan berinovasi guna meningkatkan eksistensi pasar tradisional,” ujarnya.

    Zanariah mengungkapkan meskipun di tengah gempuran modernisasi, perlu optimis bahwa pasar tradisional tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Pasar tradisional memiliki peran penting dalam perekonomian kota. Sebab pasar bukan hanya tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi juga pusat interaksi sosial dan budaya masyarakat.

    Oleh karena itu, harus tetap berupaya mengembangkan pasar tradisional agar selalu relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat segala usia.

    “Namun bukan berarti harus memaksakan mengubah wajah pasar tradisional ini menjadi 100 persen modern. Itu hanya akan membuat masyarakat segan datang ke pasar karena kesan yang terlalu eksklusif,” ungkapnya.

    Pj Wali Kota Kediri menjelaskan hal terpenting adalah bagaimana menata bahkan merevitalisasi pasar dengan tepat. Serta tetap mempertahankan vibes otentik sebagai nilai tambah. Sehingga menghadirkan rasa nyaman, bersih, dan aman bagi pedagang maupun pengunjung.

    Ada beberapa contoh sukses hidupnya Pasar Tradisional. Seperti Pasar Oro-oro Dowo dan Pasar Klojen Malang, masih banyak lagi di Indonesia. Diharapkan nanti bisa diadakan lagi studi tiru di pasar-pasar tradisional tersebut dan diadaptasi di Kota Kediri.

    “Saya mendapat informasi lokasi lantai 2 Pasar Pahing sudah mulai dilirik pelaku usaha kuliner yang target marketnya anak muda. Ini sebuah angin segar bagi kita semua. Harapannya Pasar Pahing ini dapat semakin hidup,” jelansya.

    Terakhir, Pj Wali Kota Kediri juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Perumda Pasar Joyoboyo atas upaya dan dedikasi yang telah diberikan selama ini. Termasuk dalam memberikan pelayanan kepada pedagang, stakeholder, dan masyarakat. Lalu juga ucapan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Kota Kediri beserta jajaran atas dukungan dan peran serta fasilitasi penyelesaian permasalahan hak guna bangunan Pasar Bandar.

    “Malam ini akan ada penghargaan karyawan terbaik dan kebersihan pasar tahun 2024. Tentu penghargaan ini bukanlah sekedar simbol tetapi juga motivasi untuk seluruh karyawan dan pengelola pasar. Saya harap semoga kolaborasi yang ada selama ini terus berjalan baik,” pungkasnya.

    Pada kesempatan ini, Pj Wali Kota Kediri Zanariah menyerahkan piagam penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Kota Kediri atas peran serta fasilitasi penyelesaian permasalahan hak guna bangunan Pasar Bandar. Lalu penyerahan CSR secara simbolis kepada masyarakat kurang mampu di sekitar pasar. Yakni berupa alat olahraga dan tempat ibadah. Pada penghargaan Pasar Terbersih 2024, untuk Pasar Kategori A diraih Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo, dan Pasar Kategori B Pasar Bandar.

    Ada pula penyerahan piagam karyawan terbaik Perumda Pasar Joyoboyo. Untuk kategori Karyawan Pasar yakni, Reni Subagyo dari Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo, Wiwik Purwaningsih dari Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo, dan Ahmad Irfan dari Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo. Kategori Karyawan Pusat Mohammad Qobi, serta kategori Koordinator dan Kepala Bagian diraih oleh Kepala Bagian Perawatan dan Kelistrikan Suparman.

    Turut hadir, perwakilan Forkopimda, Ketua Komisi B DPRD Arif Junaidi, Dewan Pengawas Perumda Pasar Joyoboyo Edi Darmasto, Direktur Perumda Pasar Joyoboyo Djauhari Luthfi, Direktur Operasional Hariyono, KH. Abu Bakar Abdul Jalil, Camat Kota Bagus Hermawan, Kepala OPD terkait, dan tamu undangan lainnya. [nm/but]

  • FGD Golkar Sidoarjo Soal Sistem Pilkada, Hasilnya Begini

    FGD Golkar Sidoarjo Soal Sistem Pilkada, Hasilnya Begini

    Sidoarjo (beritajatim.com) – DPD Partai Golkar Sidoarjo menyerap aspirasi masyarakat terkait sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD), di Kantor DPD Golkar Sidoarjo

    FGD bertema “Quo Vadis Pilkada Langsung (Efisiensi atau Kemunduran Demokrasi?)” ini dihadiri berbagai kalangan. Ada parpol, ormas, organisasi kepemudaan hingga organisasi mahasiswa.

    Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo, Adam Rusydi, mengatakan FGD ini merupakan inisiatif dari Golkar untuk mendengarkan langsung berbagai masukan dari masyarakat. Apakah Pilkada langsung yang sudah berjalan sampai saat ini sudah sesuai dengan harapan bersama.

    Menurut Adam, ini belum menjadi sikap resmi Partai Golkar, apakah Partai Golkar nantinya mendukung mekanisme pemilihan melalui DPRD atau pemilahan langsung.

    “Partai Golkar mengajak masyarakat untuk berdiskusi, apakah Pilkada langsung yang sekarang dilaksanakan sudah sesuai dengan harapan bersama. Evaluasi ini tentunya tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat dan perlu adanya kajian mendalam,” kata Adam Senin (30/12/2024).

    Dari hasil diskusi bersama para tokoh di Sidoarjo tersebut, Adam menyebut masih ada pro kontra terkait wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung atau melalui DPRD.

    Meski demikian hasil dari diskusi tersebut nantinya akan menjadi bahan diskusi lebih lanjut terutama di internal partai. “Tentu kami senang menerima masukan dari elemen maupun tokoh masyarakat. Nantinya, hasil dari FGD ini akan kami lakukan kajian. Kami akan diskusikan dengan internal, apakah ada tahapan-tahapan selanjutnya untuk membahas pilkada langsung atau pIlkada melalui DPRD,” urai Anggota DPRD Jawa Timur ini.

    Sebagai informasi, wacana Pilkada bisa dipilih melalui DPRD kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan wacana tersebut dalam pidatonya pada acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, pada 12 Desember 2024.

    Dalam pidatonya, Prabowo menyebutkan bahwa beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, dan India telah berhasil menghemat anggaran Pilkada dengan menggunakan sistem pemilihan melalui DPRD.

    Sementara itu, Ketua PCNU Sidoarjo, KH. Zainal Abidin,  memberikan pandangannya terkait wacana Pilkada melalui DPRD. Menurutnya, Pilkada melalui legislatif tersebut cukup efektif jika yang dikhawatirkan terjadinya perpecahan, dan merusak silaturahmi saat Pilkada langsung.

    “Masyarakat yang sebenarnya sudah punya kebersamaan yang sama-sama ingin membangun kabupaten dan Indonesia, tapi ketika ada Pilkada yang melibatkan seluruh masyarakat menjadikan kita tercerai berai, saling bermusuhan. Dan situasi seperti itu biasanya sampai sekian tahun belum sembuh,” terangnya.

    Lanjut KH Zainal lantas jika nantinya pilkada dipilih melalui DPR, apakah dapat mengurangi nilai-nilai demokrasi? hal itu tergantung bagaimana kita melihat sudut pandang demokrasi.

    “Karena sekali lagi wacana demokrasi di Indonesia ini yang diwujudkan dengan pemilu seakan-akan trial and eror. Jadi ingin mencari formula demokrasi yang pas sesuai dengan peradaban murni di Indonesia. Tapi sampai hari ini masih belum menemukan. Tidak apa-apa karena ini masih dalam proses. Amerika saja yg sudah lama katanya demokrasi, masih menemukan persoalan-persoalan ditengah masyarakat,” jelasnya.

    “Dari Efisiensi itu juga menjadi perhitungan kita.  Baik dari calon maupun biaya dari pemerintah. Saya pikir pilkada melalui DPRD akan lebih efektif dan efisien dari sisi anggaran,” tandas KH Zainal Abidin.

    Perwakilan dari Universitas Ma’arif Hasyim Latif Sidoarjo, (UMAHA), menyarankan agar rakyat tetap harus dilibatkan dalam pesta demokrasi, meski Pilkada yang dilakukan dengan mekanisme DPR lebih menghemat anggaran.

    “Menurut saya sistemnya yang harus diubah dan diperbaiki agar Pilkada tetap melibatkan masyarakat. Anggaran tetap harus efisien, namun rakyat perlu tetap terlibat dalam menentukan masa depan daerahnya,” tambahnya.

    Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sidoarjo Putri Maulidina, menilai wacana Pilkada melalui DPRD bukanlah hal baru. Isu ini kembali muncul karena adanya kekhawatiran terkait tingginya biaya Pilkada langsung yang dianggap boros.

    Namun, ia menekankan pentingnya edukasi politik kepada masyarakat untuk menanggulangi praktik money politics. “Pekerjaan rumah besar kita adalah memberikan edukasi politik kepada masyarakat kita, bagaimana masyarakat bisa tegas menolak money politik,” tandas Putri.

    Wakil Ketua DPC PDIP  Sidoarjo, Nadia Bafaqih menyatakan partainya tetap menolak wacana pengalihan mekanisme Pilkada dari sistem langsung menjadi sistem perwakilan DPRD.

    Alasannya, Pilkada langsung adalah hak rakyat untuk terlibat langsung dalam proses demokrasi. Memberikan suara langsung adalah bentuk kebebasan memilih yang harus dikawal.

    “Kami sangat mengapresiasi kegiatan FGD ini karena banyak pembelajaran dan masukan yang kami dapatkan. Namun, PDI Perjuangan tetap akan pada posisi menolak,” tandas Nadia. (isa/but)

  • Telan Anggaran Rp8 Miliar, Pengerjaan Trotoar di Kota Pasuruan Panen Keluhan

    Telan Anggaran Rp8 Miliar, Pengerjaan Trotoar di Kota Pasuruan Panen Keluhan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Setelah beberapa bulan dilakukan pengerjaan, trotoar yang berada di sepanjang jalan Wachid Hasyim akhirnya rampung. Namun pengerjaan proyek trotoar ini banyak dikeluhkan oleh warga.

    Keluhan warga kemudian direspon oleh Komisi III DPRD Kota Pasuruan dengan cara melakukan sidak di beberapa lokasi. Wakil Komisi III, Muhammad Munif mengatakan bahwa pihaknya telah mendapat banyak keluhan dari masyarakat.

    “Setelah dilakukan perbaikan trotoar, banyak warga yang mengeluhkan banjir akibat pembangunan dan gorong-gorong yang mampet. Setelah kami lakukan sidak ternyata benar dalam pengerjaannya tidak sesuai,” jelas Munif.

    Politisi dari Partai Golkar tersebut juga menyayangkan pengerjaan trotoar yang menghabiskan anggaran sebanyak Rp 8,241 milyar tersebut dikerjakan secara asal-asalan. Sehingga dirinya meminta kepada pelaksana untuk melakukan perbaikan.

    Munif juga menjelaskan bahwa dalam pengerjaan trotoar ini sudah selesai dan diserahkan pada 20 Desember lalu. Namun masih ada enam bulan proses pemeliharaan yang harus dilakukan.

    “Kami harap dalam masa waktu pemeliharaan ini pelaksana agar memperhatikan proses pengerjaan. Gak cuman jalan, tapi lampu PJU yang juga baru, pemasangannya belum sempurna sehingga membahayakan masyarakat yang berjalan,” lanjutnya.

    Kekecewaannya ini kemudian menjadi perhatian khusus sehingga setelah awal tahun nanti, pihaknya akan melakukan sidak kembali. Sehingga tidak ada masyarakat yang terjatuh akibat jalan bergelombang atau mengelupas.

    Komisi III DPRD Kota Pasuruan tak hanya melakukan sidak di sepanjang jalan Wachid Hasyim. Melainkan juga melakukan sidak di jalan KH. Mas Mansyur yang menelan anggaran Rp 7,904 miliar. (ada/but)

  • Demo Tolak PPN 12 Persen di Jombang Diwarnai Saling Dorong

    Demo Tolak PPN 12 Persen di Jombang Diwarnai Saling Dorong

    Jombang (beritajatim.com) – Demo mahasiswa Jombang yang tergabung dalam Cipayung Plus melakukan demonstrasi di Gedung DPRD setempat, Senin (30/12/2024). Aksi menolak kenaikan PPN 12 persen itu diwarnai aksi dorong dengan petugas.

    Begitu sampai di depan Gedung dewan, mahasiswa melakukan orasi secara bergantian. Selain itu, mereka juga membentangkan spanduk bernada tuntutan. Hanya saja, upaya mahasiswa untuk masuk ke Gedung wakil rakyat terhalang barikade petugas.

    Polisi sudah berbaris di depan gerbang DPRD Jombang. Ratusan mahasiswa ini terus merangsek ke depan. Praktis, aksi dorong antara pendemo dengan polisi tak terhindarkan. Sempat terjadi kericuhan, namun tidak berlangsung lama.

    Padahal, Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji siap menemui para pendemo. Mahasiswa dari PMII dan GMNI ini menerobos pagar betis polisi. Ratusan aktivis dari sejumlah kampus di Jombang ini berhasil menguasai gedung dewan.

    Mereka ditemui oleh Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji. Di dalam ruang paripurna, Ketua DPRD Jombang menyepakati dan menandatangani tuntutan dari mahasiswa yang meminta pembatalan kenaikan PPN 12 persen. “Tuntutan ini kami teruskan ke DPR RI,” kata Hadi yang disambut aplaus mahasiswa.

    Ketua PC PMII Jombang Asrorudin mengatakan bahwa pihaknya menolak rencana pemerintahan menaikkan tarif PPN 12 persen. Pasalnya, hal tersebut akan berdampak pada masyarakat kecil. Dia juga mengatakan bahwa efek domino kenaikan PPN 12 persen berdampak pada kenaikan kebutuhan pokok.

    “Kami menolak PPN 12 persen. Meski kita ketahui bahwa secara undang-undang ini sudah berlaku tapi mekanisme pembatalannya bisa melalui Perpu. Kita meminta anggota dewan melalui kabupaten Jombang. Kita menyuarakan aksi terkait dampak efek domino dari kenaikan pajak PPN 12 persen ini,” katanya.

    Setelah tuntutannya diterima oleh DPRD Jombang, ratusan mahasiswa Jombang ini membubarkan diri dengan tertib. Mahasiswa mengancam akan melakukan aksi lebih besar lagi jika tuntutan mereka tidak diindahkan. [suf]

  • AKBP Jazuli Dani Iriawan Dimutasi sebagai Kapolres Pasuruan

    AKBP Jazuli Dani Iriawan Dimutasi sebagai Kapolres Pasuruan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Kapolres Pamekasan, AKBP Jazuli Dani Iriawan masuk dalam daftar Surat Telegram Rahasia (STR) Polri, dan dimutasi sebagai Kapolres Pasuruan, Jawa Timur.

    Hal tersebut berdasar Surat Telegram Rahasia (STR) Nomor : ST/2776/XII/KEP/2024, tertanda tangani Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Minggu (29/12/2023) kemarin.

    Dalam STR tersebut, AKBP Jazuli Dani Iriawan tercatat dan masuk dalam gerbong mutasi dari beberapa pejabat Polri di seluruh Indonesia, khususnya di lingkungan Polda Jawa Timur.

    Berdasar surat telegram tersebut, Kapolres Pamekasan AKBP Jazuli Dani Iriawan dimutasi sebagai Kapolres Pasuruan, Jawa Timur. Ia tercatat mengabdikan diri sebagai Kapolres Pamekasan, dalam kurun waktu satu tahun 11 hari, terhitung sejak Serah Terima Jabatan (Sertijab) pada 18 Desember 2023 lalu.

    Sedangkan posisinya sebagai Kapolres Pamekasan, digantikan AKBP Hendra Eko Triyulianto, yang sebelumnya tercatat sebagai Kasubdit I Disreskrimum Polda Jawa Timur. [pin/beq]

  • Lamongan Resmikan Monumen Sang Garula, Simbol Pengawalan Pancasila

    Lamongan Resmikan Monumen Sang Garula, Simbol Pengawalan Pancasila

    Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menyebut keberadaan Monumen Sang Garula di Makodim 0812 Lamongan menjadi simbol pengawalan Pancasila dengan membawa spirit butir-butir Pancasila untuk pengayoman kepada masyarakat.

    Hal itu disampaikan Yuhronur saat meresmikan Monumen Sang Garula bersama Forkopimda Lamongan di Kodim 0812 Lamongan, Senin (30/12/2024).

    “Peletakan monumen Sang Garula sebagai momen penting. Sang Garula yang menjadi nama lain Garuda. Tentu ini menunjukkan suatu kekuatan dan kegagahan sebagai spirit kita untuk masyarakat yang terayomi,” tutur bupati yang akrab disapa Pak Yes itu.

    Lebih lanjut, Pak Yes menyebut pembangunan Monumen Sang Garula di penghujung tahun 2024 menggambarkan semangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan pasca pemilihan umum (Pemilu) yang dapat mencederai persatuan bangsa.

    “Tugas kita semua saatnya merajut kembali apa yang kemarin pilpres, pemilihan legislatif, dan pilkada, persoalan yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa masyarakat,” tuturnya.

    Sementara itu, Dandim 0812 Lamongan, Letkol Arm Ketut Wira Purbawan, menjelaskan Monumen Sang Garula memiliki dua sisi. Sisi luar yang menghadap jalan raya berbentuk gapura Paduraksa sebagai gambaran penyatuan TNI Polri dengan masyarakat melalui budaya dan kearifan lokal.

    Kemudian sisi dalam yang mengarah ke Kodim berbentuk burung Garuda yang memiliki arti keberadaan Garuda berada di dalam tubuh masyarakat Indonesia.

    “Kita sama-sama meresmikan monumen ini sebagai simbol komitmen kita bersama Bupati, DPRD, Polres, dan lainnya untuk mengawal Garuda Pancasila bersama. Karena dalam perkembangannya sejak merdeka banyak pemberontakan yang ingin mengganti Garuda Pancasila,” ucapnya.

    Dandim menambahkan, peletakan komitmen yang berada di bawah tubuh Burung Garuda menjadi gambaran bahwa setiap masyarakat Indonesia berada di bawah Pancasila.

    “Tidak ada ego sektoral untuk kepentingan bangsa dan negara. Seperti akronim dari Sang Garula: sinergi dan kolaborasi mengawal Garuda Pancasila,” tuturnya.

    Pada kesempatan yang sama, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bersama jajaran Forkopimda Lamongan melakukan doa bersama pasca Pilkada, Natal, dan menjelang Tahun Baru di Aula Kadet Suwoko Kodim Lamongan. Harapannya, situasi yang aman dan damai dapat terwujud. [fak/beq]

  • Lamongan Tingkatkan Kewaspadaan terhadap PMK pada Sapi

    Lamongan Tingkatkan Kewaspadaan terhadap PMK pada Sapi

    Lamongan (beritajatim.com) – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Lamongan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap sebaran kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak. Penyakit yang menyerang hewan ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba ini kembali merebak di sejumlah daerah, terutama saat musim penghujan.

    “Ya benar, ada kasus PMK lagi, sejalan dengan musim penghujan,” kata Kepala Disnakeswan Lamongan, Shofiah Nurhayati, saat dikonfirmasi, Senin (30/12/2024).

    Shofiah menyebutkan, di Kabupaten Lamongan saat ini terdapat kurang lebih 100 ekor sapi yang terpapar PMK. Kasus tersebut tersebar di 16 kecamatan. Meski demikian, tingkat kesembuhan cukup besar, yakni mencapai 60 persen.

    “Yang mati hanya 5, sisanya dalam pengobatan,” tuturnya.

    Meski tingkat kesembuhan tinggi, Shofiah menegaskan bahwa kewaspadaan harus terus ditingkatkan. Ia memprediksi kasus PMK berpotensi meningkat pada Februari 2025.

    Untuk mengantisipasi penularan PMK, Disnakeswan Lamongan melakukan sejumlah langkah strategis. Beberapa upaya yang dilakukan meliputi:

    Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE):
    Memberikan penyuluhan kepada peternak di pasar hewan terkait pencegahan dan penanganan PMK.
    Penguatan Fasilitas:
    Distribusi vitamin, obat-obatan, disinfektan, serta pemberian vaksin untuk sapi yang sehat.
    Peningkatan Koordinasi:
    Pengiriman surat edaran ke kecamatan untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengendalian kasus PMK.

    Terbaru, Disnakeswan Lamongan mengadakan sosialisasi kewaspadaan PMK di Desa Sekarbagus dan Desa Lawanganagung, Kecamatan Sugio. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman peternak tentang pencegahan dan penanganan PMK.

    “Yang terpenting untuk pengendalian PMK harus ada kerja sama antara peternak dan petugas pelayanan kesehatan. Peternak harus memahami faktor penularannya, mulai dari orang, benda, dan hewan, serta meningkatkan bioscurity,” kata Shofiah. [fak/beq]

  • Dua Tahun Tak Terbangun, Pasar Kesamben Blitar Jadi PR Rijanto-Beky

    Dua Tahun Tak Terbangun, Pasar Kesamben Blitar Jadi PR Rijanto-Beky

    Blitar (beritajatim.com) – Dua tahun sudah, Pasar Kesamben Kabupaten Blitar belum terbangun usai terbakar pada November 2022 lalu. 740 pedagang pun hingga kini masih menanti kapan realisasi pembangunan pasar tersebut.

    Selama dua tahun terakhir ini ratusan pedagang tersebut hanya menempati kios sementara yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Blitar.

    Realisasi pembangunan Pasar Kesamben Kabupaten Blitar ini pun tentu menjadi pekerjaan rumah untuk Rijanto-Beky. Para pedagang berharap di bawah kepemimpinan bupati yang baru yakni Rijanto-Beky, Pasar Kesamben bisa segera dibangun.

    “Semoga di bawah kepemimpinan bupati yang baru Pasar Kesamben bisa segera dibangun,” ungkap Mona, pedagang Pasar Kesamben Blitar, Senin (30/12/2024).

    Menurut Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Blitar pembangunan Pasar Kesamben terus berproses. Saat ini, proses pembangunan Pasar Kesamben memasuki tahap revisi Rancang Bangun Rinci atau Detail Engineering Design (DED).

    Revisi DED ini dilakukan langsung oleh Kementerian PUPR. Saat ini Disperindag Kabupaten Blitar terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk menanyakan perkembangan pembangunan Pasar Kesamben.

    “Masih berproses revisi DED dari Kementerian PUPR,” ungkap Darmadi, Kepala Disperindag Kabupaten Blitar.

    Meski telah memasuki tahap revisi DED, namun Disperindag Kabupaten Blitar belum bisa memastikan kapan Pasar Kesamben bakal dibangun. Namun Disperindag Kabupaten Blitar berharap pembangunan Pasar Kesamben bisa terlaksana secepat mungkin.

    Namun demikian mustahil jika Pasar Kesamben bakal terbangun di masa kepemimpinan Rini Syarifah yang akan habis pada bulan Februari 2025 mendatang. Diperkirakan Pasar Kesamben Kabupaten Blitar ini baru terbangun pada kepemimpinan Bupati Blitar yang baru yakni Rijanto-Beky.

    “Insya Allah akan terbangun pada bupati berikutnya,” tandasnya. [owi/beq]