Category: Beritajatim.com Politik

Sidak RSUD R Soedarsono, DPRD Kota Pasuruan Cek Kualitas Pelayanan

Pasuruan (beritajatim.com) – Komisi I DPRD Kota Pasuruan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD dr. R. Soedarsono untuk memastikan kualitas pelayanan dan kesiapan rumah sakit dalam melayani masyarakat, khususnya terkait program BPJS Kesehatan. Sidak ini dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD dan komitmen untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan di Kota Pasuruan.

Ketua Komisi I, Yanuar, menegaskan bahwa sidak ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi komisi dalam mengawasi pelayanan publik. Ia menekankan pentingnya peningkatan pelayanan rumah sakit agar masyarakat semakin percaya dan merasa nyaman saat berobat.

“Kami melakukan sidak di RSUD R Soedarsono untuk memastikan pelayanan rumah sakit. Dari hasil pengamatan fasilitas rumah sakit sudah baik, tapi masih perlu peningkatan kualitas pelayanan,” jelas Yanuar, Selasa (31/12/2024).

Anggota Komisi I, H. Rifa’i, menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengevaluasi dan mengkaji berbagai aspek pelayanan rumah sakit. Ia menegaskan komitmen Komisi I untuk mengawal perbaikan fasilitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di RSUD dr. R. Soedarsono.

Salah satu temuan penting dari sidak ini adalah hampir semua ruangan di rumah sakit telah layak dan dipersiapkan untuk melayani pasien BPJS dengan standar yang sama, tanpa adanya perbedaan kelas. Bahkan, hampir semua ruangan yang disiapkan untuk pasien BPJS dilengkapi dengan AC.

Selain itu, beberapa gedung juga direncanakan akan direnovasi pada tahun 2025 untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu target utama adalah memastikan seluruh masyarakat Kota Pasuruan telah tercover BPJS pada tahun 2025.

“Kami menekankan pentingnya kesiapan SDM seiring dengan membaiknya fasilitas. Jangan sampai ada lagi peralatan medis canggih tapi tidak ada tenaga yang kompeten untuk mengoperasikannya,” kata Rifa’i.

Terkait program unggulan, Komisi I memastikan bahwa program pemakaman gratis bagi warga ber-KTP Kota Pasuruan yang dimakamkan di wilayah Kota Pasuruan tetap berjalan sesuai Perwali. Program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Menanggapi isu adanya batasan waktu layanan kesehatan bagi pasien BPJS, Komisi I menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Pihak rumah sakit telah mengklarifikasi bahwa tidak ada batasan waktu, melainkan hanya batasan flat form.

Komisi I mengimbau masyarakat yang merasa dipulangkan tanpa alasan yang jelas setelah 3 hari dirawat untuk melapor ke Komisi I agar dapat ditindaklanjuti. Komisi I juga berencana berkomunikasi dengan BPJS untuk mendapatkan informasi terbaru terkait aturan-aturan yang berlaku.

Sementara itu, Direktur RSUD dr. R. Soedarsono, dr. Burhan, menyampaikan bahwa pihak manajemen terus berupaya melakukan pembenahan di berbagai aspek. Mulai dari fasilitas fisik, sarana prasarana, hingga sistem.

“Kita benahi secara bertahap, mungkin bisa dibedakan dengan tahun ke tahun bagaimana rumah sakit ini. Kekurangan pasti ada, kita tidak bisa sempurna tanpa ada dukungan dari pihak-pihak lain dan semua saling mensuport agar pelayanan di rumah sakit lebih baik,” ungkapnya. [ada/beq]

31/12/2024 13:22
Pendaftaran Seleksi PPPK 2024 Masih Dibuka, Jangan Terlewat

Jakarta (beritajatim.com) – Tahun 2024 pemerintah menetapkan formasi paling besar bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejumlah 1.017.967 (data per 20 Oktober 2024). Besarnya formasi PPPK yang dialokasikan sebagai upaya penyelesaian penataan tenaga non-aparatur sipil negara (ASN) di instansi pemerintah.

Optimalisasi penyelesaian penataan tenaga non-ASN pun dilakukan melalui Seleksi PPPK dengan dua tahap. Keputusan Menteri PANRB No. 634/2024 tentang Kriteria Pelamar pada Seleksi PPPK Bagi Tenaga Non-ASN yang Terdaftar dalam Pangkalan Data (database) BKN T.A 2024 diterbitkan untuk mendorong percepatan penyerapan tenaga non-ASN menjadi PPPK. Bagi tenaga non-ASN yang tidak lolos seleksi tahap pertama, dapat mengikuti seleksi tahap kedua.

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen menyampaikan berdasarkan Surat Plt. Kepala BKN Nomor 11000/B-KS.04.01/SD/K/2024 perihal Penyesuaian Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 Tahap II, pendaftaran PPPK 2024 Tahap II hingga 7 Januari 2025 pukul 23.59 WIB.

“Ini tentunya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mereka yang tercatat dalam database BKN untuk bisa mendaftar. Agar kita bisa menyelesaikan status mereka dari yang tadinya masih tenaga honorer/tenaga harian lepas menjadi pegawai ASN dengan status sebagai PPPK,” kata Suharmen.

Suharmen juga menyampailan terkait progres konfirmasi instansi pemerintah terhadap peserta non-ASN terdata yang belum mendaftar dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi CPNS/PPPK T.A 2024. Pada saat melakukan konfirmasi data, ada beberapa alasan penolakan dalam pendaftaran.

Alasan tersebut antara lain yang bersangkutan sudah tidak aktif bekerja; tidak direkomendasikan; memasuki usia pensiun; meninggal dunia; sedang berproses/menjadi ASN; serta tidak memiliki ijazah.

“Untuk alasan Tidak Direkomendasikan, perlu dirincikan lagi, apakah memang yang bersangkutan sudah tidak sesuai lagi antara kualifikasi pendidikan. Kalau tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan maka bisa masuk ke dalam empat Jabatan Pelaksana sesuai KepmenPANRB No. 634/2024,” jelas Suharmen.

Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja mengungkapkan instansi pemerintah harus memastikan seluruh tenaga non-ASN khususnya yang terdata dalam database BKN mendaftar dan mengikuti seleksi. Tenaga non-ASN yang dimaksud adalah tenaga non-ASN database BKN yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi PPPK Tahap I; non-ASN database BKN yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi pengadaan CPNS; serta non-ASN database BKN yang belum melamar pada seleksi pengadaan ASN.

Instansi pemerintah diminta memastikan data sesuai dengan kebijakan Seleksi Tahap Kedua (KepmenPANRB No. 634/2024) pada empat jabatan yang tersedia. Pelamar PPPK 2024 dapat melamar pada jabatan Pengelola Umum Operasional; Operator Layanan Operasional; Pengelola Layanan Operasional; atau Penata Layanan Operasional. [hen/beq]

31/12/2024 12:52
DPR Ingatkan Dampak Kenaikan Biaya Haji 2025

Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi VIII DPR RI, Wahidin Halim, mengingatkan sejumlah persoalan terkait pelaksanaan ibadah haji, terutama dampak kenaikan biaya haji 2025.

Dia mengungkapkan, dari aspirasi masyarakat yang diserap selama reses, bahwa kenaikan biaya haji dari Rp53 juta menjadi Rp65 juta menambah beban ekonomi masyarakat. Khususnya di tengah situasi ekonomi yang belum membaik.

Wahidin juga menerima keluhan masyarakat yang kesulitan mengumpulkan biaya, terutama mereka yang berusia lanjut.

“Fraksi Partai NasDem berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu strategis terkait pelayanan ibadah haji agar aspirasi masyarakat dapat terealisasi dengan baik,” katanya.

Dia pun mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan solusi terbaik agar biaya haji lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

“Banyak masyarakat yang tadinya mengandalkan penjualan tanah untuk biaya haji, tapi sekarang tanah tidak laku. Mereka menyampaikan kepada kami bahwa kenaikan ini menjadi beban berat. Namun, semangat masyarakat untuk berangkat haji tetap luar biasa,” ujarnya.

Wahidin menyebut, pelaksanaan haji tahun sebelumnya yang dinilai cukup baik meskipun masih terdapat beberapa kekurangan.

“Pelaksanaan haji harus lebih baik setiap tahunnya. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga bagaimana peran pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah,” tegasnya. [hen/beq]

31/12/2024 11:54
Musim Hujan, Sekda Imbau Masyarakat Tuban Tingkatkan Kewaspadaan

Tuban (beritajatim.com) – Memasuki musim hujan, Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban beri sosialisasi terhadap Pemerintah Desa yang ada di wilayah Kabupaten Tuban serta masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan. Selasa (31/12/2024).

Menurut Sekda Tuban Budi Wiyana bahwa pihaknya sudah berkali-kali menyampaikan dan memberikan sosialisasi saat musim hujan seperti ini.

“Seperti halnya saat musim hujan akan datang di perkirakan minggu ini kita sampaikan semua pihak sampai tingkat desa,” ungkap Sekda Tuban.

Pria yang akrab disapa Budi ini juga berharap selain meningkatkan kewaspadaan juga nantinya akan dilakukan mitigasi.

“Kami sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari BPBD dan lainnya apabila ada suatu kerusakan pascanya maka apa yang perlu dilakukan,” terang dia.

Termasuk melakukan mitigasi bencana, identifikasi dan rekontruksi atau lain sebagainya. “Karena terkadang meskipun begitu, ramalan-ramalan itu seringkali meleset,” pungkasnya. [ayu/aje]

31/12/2024 11:34
DPR RI: Harus Ada Efisiensi Biaya Penyelenggaraan Haji

Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Mahdalena mendesak Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji melakukan efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji baik dari pos akomodasi, transportasi, maupun konsumsi jamaah pada Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 2025.

“Kami mendesak stake holder penyelenggara haji Indonesia baik Kementerian Agama maupun Badan Penyelenggara Haji untuk menurunkan biaya haji yang harus ditanggung jamaah. Maka mau tidak mau harus ada kajian menyeluruh terkait pengeluaran baik dari pos akomodasi, transportasi, dan konsumsi sehingga terjadi efiesinsi,” ujar Mahdalena, Selasa (31/12/2024).

Dia menegaskan pemerintah harus mempertimbangkan secara sungguh-sungguh rencana kenaikan biaya yang harus ditanggung calon jamaah. Menurutnya pemerintah baiknya terlebih dahulu melakukan efisiensi besar-besaran terkait besaran pos pengeluaran dalam penyelenggaraan ibadah haji.

“Secara umum kan ada tiga pos utama pembiayaan ibadah haji yakni transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Nah dari tiga pos utama ini kira-kira mana yang bisa kita efisiensikan sehingga berdampak pada penurunan total biaya penyelenggaraan ibadah haji,” ujarnya.

Untuk diketahui Pemerintah telah mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadaha haji (BPIH) tahun 2025. Dalam usulan pemerintah terdapat kenaikan signifikan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji yang harus ditanggung calon jamaah hingga Rp9,3 juta dibandingkan tahun 2024.

Rinciannya BPIH 2025 sebesar Rp93,38 juta yang terbagi dari Bipih jamaah Rp65,3 juta dan dari manfaat dana haji yang dikelola pemerintah Rp28 juta. Sedangkan di tahun 2024, BPIH sebesar Rp94,10 juta terbagi dari Bipih jamaah Rp56 juta dan dari manfaat dana haji Rp37 juta.

Mahdalena menjelaskan saat ini komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji yang ditanggung jamaah kian besar. Di tengah kelesuan ekonomi kenaikan komponen biaya yang harus ditanggung calon jamaah pasti sangat memberatkan.

“Jika dibandingkan tahun lalu ada kenaikan hampir Rp10 juta. Jika setoran awalnya sekitar Rp25 juta maka pelunasan yang harus ditanggung calon jamaah mencapai Rp40 jutaan. Saya kira ini cukup berat bagi calon jamaah,” katanya.

Mahdalena mencontohkan apakah dimungkinkan efisiensi untuk masa tinggal jamaah haji Indonesia di tanah suci. Jika selama ini rata-rata jamaah harus tinggal selama 40 hari apakah tidak bisa jika harus dipangkas menjadi 30 hari saja.

“Harus ada kajian karena kalo bisa dipangkas hingga 30 hari maka akan berdampak besar pada pengeluaran di pos akomodasi dan konsumsi. Ini pasti memberikan dampak signifikan pada penurunan total BPIH,” ujarnya. [hen/aje]

31/12/2024 10:30
Khofifah: 2025 Jadi Awal Kebangkitan Baru Jatim, Makin Maju Inklusif dan Berdaya Saing

Surabaya (beritajatim.com) – Calon Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan ucapan Selamat Tahun Baru 2025 kepada seluruh masyarakat Jawa Timur dan Indonesia. Dalam suasana penuh optimisme menyongsong tahun yang baru, Khofifah mengajak masyarakat untuk menjadikan 2025 sebagai titik awal dari perjuangan bersama untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi Jawa Timur.

“Saya ucapkan Selamat Tahun Baru 2025 kepada seluruh masyarakat Jawa Timur. Tahun ini adalah awal baru, penuh harapan dan peluang untuk kita semua. Mari kita bersama-sama melangkah dengan semangat baru, bekerja keras, dan berdoa agar 2025 membawa kedamaian, kebahagiaan, dan keberkahan untuk seluruh lapisan masyarakat,” ujar Khofifah, Selasa (31/12/2024).

Sebagai calon gubernur terpilih, Khofifah menegaskan bahwa amanah yang diberikan oleh masyarakat Jawa Timur adalah kepercayaan yang akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pemerintah ke depan akan berpihak pada kepentingan rakyat dan pembangunan yang berkelanjutan.

“Saya percaya, Jawa Timur memiliki potensi luar biasa yang akan kita maksimalkan bersama. Dengan gotong-royong dan kolaborasi semua elemen, kita bisa membawa Jawa Timur menjadi provinsi yang semakin maju, inklusif, dan berdaya saing,” tegasnya.

Khofifah juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan. Ia berharap tahun baru ini dapat menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi, meningkatkan solidaritas sosial, dan memperkuat semangat kebangsaan.

“Mari kita jadikan 2025 sebagai tahun kebangkitan baru untuk Jawa Timur. Bersama-sama, kita akan bekerja keras, berinovasi, dan membawa perubahan nyata yang dirasakan hingga ke pelosok daerah. Jawa Timur adalah rumah kita, dan tanggung jawab kita semua untuk menjadikannya lebih baik,” tambah Khofifah.

Di penghujung pesannya, Khofifah mengajak seluruh masyarakat untuk menyambut 2025 dengan hati yang lapang, tekad yang kuat, dan doa yang tulus.

“Tahun baru adalah lembaran baru. Mari kita isi dengan prestasi, kebahagiaan, dan kebaikan yang membawa manfaat untuk semua. Selamat Tahun Baru 2025. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi, meridhoi, dan memberkahi setiap langkah kita,” pungkasnya. [tok/aje]

31/12/2024 09:46
Jelang Musda Golkar Jatim, Ada 9 Nama Calon Beredar, Heru ‘Kuda Hitam’

Surabaya (beritajatim.com) – Sekjen DPP Partai Golkar yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Muhammad Sarmuji memastikan segera dilaksanakan Musda XI Golkar Jatim untuk menggantikan posisi dirinya sebagai ketua.

“Perkiraan nanti akhir Januari atau paling lambat Januari 2025. Nama-nama yang beredar siapa saja, saya kira teman-teman media sudah mendengarnya,” kata Sarmuji saat dikonfirmasi beritajatim.com dalam kesempatan pelantikan Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Jember (KAUJE) di Surabaya belum lama ini.

Sarmuji yang juga anggota DPR RI ini hanya menyebut beberapa nama yang beredar itu ada dari unsur kepala daerah, anggota DPR RI dan DPRD Jatim.

Sumber beritajatim.com di internal Golkar Jatim menyebutkan ada sembilan nama. Ada empat nama anggota DPR RI, tiga nama anggota DPRD Jatim dan dua nama kepala daerah di Jatim.

Mereka adalah Heru Tjahjono yang akrab disapa ‘Pak Carik’ (anggota DPR RI, mantan Sekdaprov Jatim dan mantan Bupati Tulungagung DPR RI), dan Purnamasidi (Anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang).

Kemudian, ada nama Ali Mufthi (Anggota DPR RI Dapil Jatim VII). Dan, ada nama Zulfikar Arse Sadikin yang merupakan Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim III.

Setelah itu, ada 3 nama dari anggota DPRD Jatim. Yakni, Blegur Prijanggono (Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029), Kodrat Sunyoto dan Pranaya Yudha Mahardhika (Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim).

Dari unsur kepala daerah, ada dua nama. Yakni, Wali Kota Pasuruan terpilih Adi Wibowo dan Bupati Tuban terpilih Aditya Halindra (Lindra).

Salah seorang nama yang masuk bursa calon ketua dan menjadi ‘kuda hitam’, Heru Tjahjono ketika dikonfirmasi terpisah, hanya menjawab singkat. “Saya ini pendatang baru di Golkar. Masih banyak senior-senior Golkar yang lebih layak memimpin di Golkar Jatim,” tutur Pak Carik yang menjelaskan pernah menjadi Bendahara Golkar Tulungagung pada 1997 ini.

Nama Heru ikut beredar. Beberapa pihak meragukan Heru bakal maju menjadi calon, karena Heru belum pernah masuk kepengurusan di Golkar Jatim sebagai salah satu syarat. “Jika DPP mengeluarkan diskresi, bisa saja Pak Heru maju mencalonkan,” pungkas sumber beritajatim.com. [tok/aje]

31/12/2024 09:32
Ketua Tim Pemenangan RAHMAD Bantah Isu Jual Beli Jabatan ASN di Bondowoso

Bondowoso (beritajatim.com) – Ketua Tim Pemenangan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso terpilih, KH Abdul Hamid Wahid – KH As’ad Yahya Syafi’i (RAHMAD), H. Ahmad Dhafir, menegaskan bahwa isu mengenai lima oknum yang menawarkan jabatan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso adalah tidak benar. Ahmad Dhafir menyebut isu tersebut sebagai bentuk penipuan dan pelecehan terhadap pasangan RAHMAD.

“Jual beli jabatan itu tidak baik, maka tidak mungkin dilakukan. Ra Hamid tidak akan pernah melakukan itu,” ujar Dhafir, yang juga Ketua DPRD Bondowoso, saat diwawancarai di kantor DPC PKB, ditulis Selasa (31/12/2024).

Ia menjelaskan bahwa sejak awal pencalonan, pasangan RAHMAD sudah berkomitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik jual beli jabatan.

“Kami mendiskusikan visi misi dan rencana besar, termasuk komitmen untuk tidak melakukan praktik jual beli jabatan,” kata Ahmad Dhafir.

Ahmad Dhafir mengimbau para ASN untuk tidak mempercayai oknum-oknum yang mengaku dekat dengan pasangan RAHMAD dan menawarkan jabatan dengan imbalan uang. Ia memastikan bahwa proses pengangkatan jabatan di bawah kepemimpinan Ra Hamid akan didasarkan pada kemampuan, kinerja, etos kerja, dan kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD).

“Modus mereka adalah mengaku dekat dengan Ra Hamid, menawarkan jasa untuk membisikkan nama ke Bupati. Itu adalah penipuan. Apa Ra Hamid dikira anak TK mau dibisiki? Itu merongrong apa yang sudah ditata,” sergah Dhafir.

Menurut Ahmad Dhafir, sejumlah ASN telah melaporkan adanya tawaran dari oknum-oknum tersebut. Bahkan, beberapa ASN telah mengirimkan bukti percakapan kepada dirinya.

“Saya sudah tahu dan bahkan ada beberapa ASN yang men-screenshoot percakapan ‘pesanan khususnya’ ke saya. Saya bilang jangan percaya,” tegasnya.

Ia juga menyarankan agar ASN yang sudah terlanjur membayar kepada oknum-oknum tersebut untuk menagih kembali uangnya. “Silakan tagih saja. Karena Ra Hamid tidak akan pernah melakukan itu,” imbuhnya.

Ahmad Dhafir menekankan agar ASN lebih fokus pada pelayanan masyarakat daripada sibuk mempertahankan atau mencari jabatan. Ia memastikan bahwa penempatan jabatan akan diberikan kepada ASN yang memiliki kinerja dan etos kerja yang baik.

“Ra Hamid akan memberikan jabatan kepada orang yang mau bekerja, bukan karena koneksi. Jabatan itu diberikan berdasarkan kinerja dan kebutuhan di OPD itu,” jelas Dhafir.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pemerintahan RAHMAD memiliki orientasi pada percepatan pembangunan demi kemajuan Bondowoso.

“Komitmen Ra Hamid ketika memimpin Bondowoso adalah tidak akan ada jual beli jabatan. Yang ada adalah bersama-sama melayani rakyat,” tandasnya.

Dengan klarifikasi ini, masyarakat, khususnya ASN di Kabupaten Bondowoso, diharapkan tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang beredar. Pemerintahan RAHMAD berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. [awi/beq]

31/12/2024 08:56
Prabowo Sentil Vonis Rendah Koruptor

Jakarta (beritajatim.com) — Presiden RI Prabowo Subianto menyentil vonis rendah terhadap kasus korupsi yang merugikan negara ratusan triliun. Dia pun menilai vonis rendah itu melukai rasa keadilan di masyarakat dan mengimbau para hakim untuk berbenah.

“Kalau sudah jelas menyebabkan kerugian, terutama hakim-hakim, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo enggak ngerti hukum lagi, tetapi rakyat itu mengerti, rakyat di pinggir jalan ngerti, rampok ratusan triliun, vonisnya kok [hanya] sekian tahun,” ujar Prabowo.

Hal ini disampaikan Prabowo saat berpidato di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 di gedung Bappenas, Senin (30/12). “Jaksa agung! Naik banding tidak kau? Naik banding ya? Vonisnya ya 50 tahun gitu kira-kira ya,” lanjutnya.

Prabowo juga mengimbau Menteri Pemasyarakatan agar mengawasi potensi pemberian fasilitas di luar kewajaran kepada pelanggar hukum tersebut di penjara. “Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, punya tv, tolong menteri pemasyarakatan, ya!”

Prabowo mengatakan para pejabat pemerintahan dan aparat harus berbenah diri dan menyadari kesalahan yang ada selama ini. “Rakyat kita itu bukan rakyat yang bisa dibohongi terus. Sudah jelas kerugian ratusan triliun vonisnya segitu. Ini melukai rasa keadilan. Ada yang curi ayam dihukum berat. Dipukuli,” tandasnya.

Prabowo pun menegaskan di bawah kepemimpinannya, Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih, di mana tidak ada kebocoran, markup, dan tindakan merugikan negara lainnya.

“Seluruh aparat, eselon, budaya markup, budaya penggelembungan anggaran itu adalah korupsi. Itu adalah merampok uang rakyat. Kalau bikin proyek yang nilainya 100 juta ya 100 juta. Jangan dibilang 150 juta. Budaya ini harus kita hilangkan,” ujar Prabowo.

Dia optimistis bahwa dengan pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum yang baik, dampaknya akan positif ke penghasilan negara yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan negara. “Insyallah dengan kita kelola baik, penghasilan untuk negara akan baik.” [kun]

31/12/2024 00:44
Pengamat: Teknologi dan Budaya Anti-Korupsi Kunci Perangi Praktik Mark Up Anggaran

Surabaya (beritajatim.com) – Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menyambut positif arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan pentingnya pemberantasan praktik mark up dalam penganggaran pemerintah.

Menurutnya, langkah konkret untuk memitigasi kebocoran anggaran salah satunya adalah penerapan digitalisasi dan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Hardjuno menjelaskan bahwa digitalisasi melalui sistem e-catalog dan e-government telah memberikan fondasi yang baik. Namun, ia mengingatkan bahwa penerapan teknologi tersebut harus disertai dengan penguatan budaya anti-korupsi di seluruh lini pemerintahan.

“Digitalisasi seperti e-catalog dan e-government sudah menjadi fondasi yang baik, tetapi teknologi ini harus didukung oleh budaya anti-korupsi yang kuat. Tanpa komitmen integritas dari para pelaksana, teknologi secanggih apa pun tidak akan efektif,” ujar Hardjuno di Surabaya, Senin (30/12/2024).

Dalam kesempatan itu, Hardjuno juga menjelaskan bagaimana teknologi AI dapat digunakan untuk mendeteksi pola-pola penggelembungan anggaran dan anomali dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan kemampuan analisis data real-time, AI bisa membantu memprediksi potensi risiko korupsi serta memastikan bahwa harga barang atau jasa yang diajukan sesuai dengan harga pasar.

“Dengan analisis data real-time, AI mampu memprediksi risiko korupsi dan memastikan bahwa harga barang atau jasa yang diajukan sesuai dengan harga pasar. Ini akan mempersempit ruang gerak pelaku korupsi,” tambahnya.

Namun demikian, Hardjuno menegaskan bahwa teknologi hanyalah alat bantu. Menurutnya, akar permasalahan utama sering kali terletak pada budaya dan mentalitas pelaku anggaran.

“Tanpa budaya anti-korupsi, upaya digitalisasi hanya akan menjadi formalitas. Oleh karena itu, perlu ada edukasi dan internalisasi nilai-nilai integritas di semua jenjang birokrasi. Pemerintah juga harus tegas dalam menindak pelanggaran sebagai bentuk edukasi publik,” tegasnya.

Lebih lanjut, kandidat Doktor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara teknologi dan penegakan hukum untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

“Ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu menciptakan sistem yang transparan dan menanamkan rasa tanggung jawab pada aparatnya,” jelasnya.

Hardjuno optimis bahwa dengan kombinasi digitalisasi, teknologi AI, dan penguatan budaya anti-korupsi, praktik mark up dalam penganggaran dapat diminimalkan. Ia juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang melibatkan berbagai pihak untuk memberantas korupsi.

“Langkah ini perlu didukung oleh semua pihak karena korupsi adalah musuh bersama. Dengan tata kelola yang baik, Indonesia bisa mewujudkan pembangunan yang lebih bersih dan tepat sasaran,” pungkasnya.

Sebelumnya, dalam Musrenbangnas yang berlangsung di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik mark up merupakan bentuk korupsi yang merugikan negara dan rakyat.

Presiden juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengungkap kebocoran anggaran yang terjadi selama ini. [asg/ian]

30/12/2024 23:38