Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Masyarakat Kini Bisa Koreksi Penerima Bansos Tak Tepat Sasaran, Begini Caranya

    Masyarakat Kini Bisa Koreksi Penerima Bansos Tak Tepat Sasaran, Begini Caranya

    Surabaya (beritajatim.com) – Masyarakat kini bisa terlibat dalam evaluasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Jika menemukan adanya penyaluran bansos tak tepat sasaran, masyarakat kini bisa mengusulkan evaluasi penerimanya.

    Kementerian Sosial (Kemensos) kini membuka jalur partisipasi bagi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos. Masyarakat dapat berkontribusi aktif dalam memastikan distribusi bansos berjalan lebih adil dan transparan.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembaruan data bansos yang sering kali dinamis.

    “Ada jalur partisipasi yang jarang diketahui masyarakat. Di aplikasi ini, siapa saja bisa mengusulkan penerima baru atau menyanggah penerima yang dianggap tidak layak,” ujar Gus Ipul, ditulis Kamis (2/1/2025).

    Mantan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur (Jatim) ini mengatakan aplikasi Cek Bansos memberikan ruang bagi masyarakat untuk melampirkan bukti, seperti foto rumah, kondisi keluarga, hingga pelanggan listrik. Semua data yang masuk akan diverifikasi ulang oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    Gus Ipul juga memastikan keamanan data masyarakat yang menyanggah. “Yang penting bukan siapa yang melapor, tapi fakta dan bukti yang disampaikan. Identitas pelapor juga kami jamin aman,” jelasnya.

    Menurut Gus Ipul, langkah ini menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem bansos agar lebih tepat sasaran. Presiden juga menginstruksikan konsolidasi data dengan BPS untuk menghasilkan data tunggal pertama sejak Indonesia merdeka.

    “Dengan data tunggal, seluruh program bansos bisa lebih terarah, mengurangi potensi salah sasaran,” tambahnya.

    Saat ini, lanjutnya, proses finalisasi data bansos saat sudah berjalan selama dua bulan dan sampai di tahap akhir. Meski begitu, Kemensos terus memantau dinamika data karena adanya perubahan, seperti warga yang meninggal, pindah tempat tinggal, atau perubahan kondisi ekonomi.

    Dia juga mengakui adanya kasus salah sasaran di masa lalu. Salah satunya, sebuah keluarga di Surabaya yang seharusnya masih layak menerima bantuan tetapi justru terputus dari program.

    “Keluarga ini memiliki tiga anak difabel dan hidup di rumah kontrakan. Kasus seperti ini menunjukkan pentingnya perbaikan data secara menyeluruh,” tuturnya.

    Melalui pembaruan data berbasis partisipasi ini, pemerintah berharap bansos benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan fitur usul dan sanggah di aplikasi “Cek Bansos” agar keadilan sosial dapat terwujud. [asg/beq]

  • Capaian PAD Sektor Parkir di Pamekasan Lampaui Target

    Capaian PAD Sektor Parkir di Pamekasan Lampaui Target

    Pamekasan (beritajatim.com) – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan dari sektor parkir pada 2024, mengalami peningkatan hingga melampaui target.

    Berdasarkan Data Dinas Perhubungan (Dishub) Pamekasan, pendapatan sektor parkir sepanjang 2024 mencapai Rp4.761.847.480. Sementara target yang ditetapkan sebesar Rp4.728.600.000.

    “Sumber PAD yang kami kelola melalui sektor parkir tersebar di tiga sektor, yakni parkir khusus, parkir tepi jalan umum, dan parkir berlangganan,” kata Kasi Perparkiran Dishub Pamekasan, Suhardjo, Kamis (2/1/2025).

    Ketiga sektor tersebut tersebar di 13 titik atau lokasi wajib parkir, 132 titik parkir tepi jalan umum, serta parkir berlangganan yang ditarik saat perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Sistem Administrasi Manunggal Satu Ata (Samsat), berkat kerjasama dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Timur.

    “Salah satu faktor keberhasilan realisasi PAD karena adanya aturan baru terkait penyesuaian tarif retribusi parkir, di mana retribusi parkir tahun ini naik menjadi Rp2.000 untuk roda dua dan Rp3.000 untuk kendaraan roda empat. Alhamdulillah, realisasi PAD tahun ini melebihi target,” ungkapnya.

    Selain itu, pihaknya juga mengaku rutin melaksanakan monitoring dan pembinaan bagi para juru parkir di lapangan. Melalui langkah tersebut, kata Suhardjo, kinerja para jukir di titik parkir lebih maksimal

    “Tidak hanya itu, capaian (melampaui target) ini sekaligus menunjukkan efektivitas pengelolaan parkir, guna mendukung peningkatan terhadap PAD di lingkungan Pemkab Pamekasan,” sambung Suhardjo.

    Guna mempertahankan sekaligus meningkatkan sektor pendapatan pada tahun berikutnya, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan sektor pelayanan. “Jadi dengan optimalisasi pendapatan dari sektor parkir ini, kita harapkan pelayanan dan fasilitas parkir di Pamekasan dapat terus dibenahi,” pungkasnya. [pin/beq]

  • Pemkot Mojokerto Pastikan Layanan Publik Berjalan Normal Pasca Cuti Nataru

    Pemkot Mojokerto Pastikan Layanan Publik Berjalan Normal Pasca Cuti Nataru

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto memastikan seluruh layanan publik kembali berjalan normal dan optimal pasca cuti bersama Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Ini setelah Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Mojokerto melakukan inspeksi mendadak (sidak)

    “Kami pastikan seluruh pelayanan publik di Kota Mojokerto berjalan normal dan optimal setelah cuti bersama Nataru,” ungkap Sekdakot Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo usai melakukan sidak di Mal Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada, Kota Mojokerto, Kamis (2/1/2025).

    Pelayanan publik yang menjadi prioritas mencakup sektor kesehatan, administrasi kependudukan, perizinan, kecamatan, hingga perhubungan. Seluruh Puskesmas, RSUD Kota Mojokerto, dan MPP telah beroperasi penuh. Operasional sesuai jadwal normal.

    “Alhamdulillah, hasil pengecekan menunjukkan semua pos pelayanan telah beroperasi dengan baik dan tidak ada kekosongan petugas. Selama cuti bersama, beberapa layanan publik tetap tersedia secara online, seperti pengajuan dokumen kependudukan, perizinan, dan perpajakan,” katanya.

    Sehingga masyarakat tetap dapat mengakses layanan secara mudah. Sidak tersebut digelar merupakan bentuk komitmen Pemkot Mojokerto untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan prima, meski baru saja melewati libur panjang.

    “Dengan kembalinya seluruh layanan publik ke kondisi normal, diharapkan masyarakat Kota Mojokerto dapat kembali mengakses layanan dengan nyaman, cepat, dan tanpa kendala,” harapnya.

    Pada hari pertama pasca cuti bersama, Pemkot Mojokerto juga menggelar apel pagi yang dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro, dan diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Mojokerto. [tin/aje]

  • Fahri Hamzah Kritik Fenomena Politik Liberal di Indonesia

    Fahri Hamzah Kritik Fenomena Politik Liberal di Indonesia

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah mengkritik fenomena politik liberal di Indonesia. Fahri menyebut sistem politik liberal menciptakan situasi yang saling bertentangan di antara anak bangsa.

    Hal ini, menurut Fahri, bisa memicu konflik dan perpecahan yang tidak produktif serta merusak semangat persatuan dan keharmonisan nasional. Dia mencontohkan, sistem politik liberal yang diterapkan di negara-negara Barat memiliki kelemahan seperti kurangnya konsolidasi dan moral yang merosot akibat peperangan.

    “Politik liberal bersifat centang perenang, membuat kita saling diadu, bertengkar, dan menghina. Padahal, efek dari pertengkaran itu tidak signifikan,” kata Fahri dalam diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Menyongsong Momentum Indonesia, Refleksi 2024 dan Proyeksi 2025’.

    Sebagai solusi, ia mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin konsolidasi nasional melalui kebijakan politik yang berorientasi pada jati diri Bangsa Indonesia.

    “Kita membutuhkan komando baru dalam politik untuk menciptakan arah yang jelas dan membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih kuat. Tetapi bukan godaan untuk meniru sistem pemerintahan otoriter seperti China,” tegasnya.

    Fahr Hamzah, yang kini menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Wamen PKP) itu mengatakan, ada tiga komando yang diperlukan untuk mengkonsolidasi bangsa Indonesia saat ini, meski dikritik sebagian orang sebagai feodalisme.

    Pertama adalah komando politik, kedua komando ekonomi dan ketiga komando sosial. Komando politik ini dalam pengertian prosedur dalam berpolitik atau konsolidasi politik.

    Sehingga ada keharmonisan antar anak bangsa di antara pusat dan daerah, suku dan agama, serta penghapusan dominasi partai-partai yang bersifat ekstremis.

    “Di masa Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo), partai politik seenaknya main di belakang mentorpedo kekuatan presidensialisme, merusak sistem presidensialisme untuk untuk menyerang Pak Jokowi, yang seolah olah dia tidak ada jasanya,” ungkapnya.

    Padahal kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini, Presiden Jokowi berhasil menata kembali sistem presidensialisme, membangun rekonsialiasi dan menciptakan transisi pemerintahan yang berjalan mulus ke Presiden Prabowo.

    Sedangkan komando ekonomi dimaksudkan untuk melakukan konsolidasi ekonomi, meninggalkan ekonomi liberal yang memanjakan pemilik modal dan memperjuangkan ekonomi Pancasila, yakni koperasi dan sistem gotong royong.

    “Dalam hal ekonomi Pak Prabowo paling tidak ingin berhentilah kita mencuri, berhentilah kita merusak alam, berhentilah mengacak acak alam ini. Bayarlah pajak, cukai serta berhentilah melakukan korupsi bersama para pejabat dan pesta pora atas sumber daya alam ini,” katanya.

    Karena itu, komando ekonomi ini diperlukan sebagai satu keinginan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih masif dan menumbuhkan perekonomian di tingkat desa. Sebab, ekonomi liberal terbukti tidak membuat orang miskin menjadi kaya.

    Sementara komando sosial diperlukan untuk melakukan konsolidasi sosial dimana para pemimpin umat dan politik telah menyebabkan perpecahan dan adu domba terhadap umat. Mereka ingin melihat agar umat terus bertikai, sementara mereka berpesta pora mengambil keuntungan secara politik.

    “Janganlah kita mau diadu domba pemimpin politik kita, atau mereka yang belajar agama, umat diajak berantem terus sama negara dan pemerintah. Ini oposisi ngawur, jangan mau kita di setting terus berantem dengan negara, sementara mereka berpesta pora,” tegasnya.

    Karena itu, Fahri Hamzah optimistis upaya untuk melakukan konsolidasi sosial yang dilakukan Presiden Prabowo mulai 2025 untuk menjaga keharmonisan dan membina umat ini berjalan sukses, sehingga masyarakat dapat tertata kembali.

    “Partai Gelora optimis Indonesia akan segera terkonsolidasi menjadi kekuatan kelima besar dunia dan menjadi negara yang dihormati,” tegas Fahri. [hen/beq]

  • Pj Wali Kota Kediri Sambut Wapres 2019-2024 KH Ma’ruf Amin di Ponpes Lirboyo

    Pj Wali Kota Kediri Sambut Wapres 2019-2024 KH Ma’ruf Amin di Ponpes Lirboyo

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah menyambut kedatangan Wakil Presiden 2019-2024 KH Ma’ruf Amin, yang hadir di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri.

    Saat ditemui, Zanariah menuturkan Wapres 2019-2024 Ma’ruf Amin datang ke Kota Kediri ini dalam rangka bersilaturahmi.

    “Selamat datang di Kota Kediri Wakil Presiden RI periode 2019-2024. Saya tadi bersama Kapolres Kediri Kota, Dandim 0809 Kediri dan Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo menyambut kehadiran Bapak Ma’ruf Amin di Pondok Pesantren Lirboyo ini. Suatu kehormatan bisa dikunjungi oleh Bapak Ma’ruf Amin,” ujar Pj Wali Kota Kediri.

    Pj Wali Kota Kediri Zanariah menyambut mantan mantan Wapres RI KH Ma’ruf Amin di Ponpes Lirboyo Kediri

    Saat kunjungan di Pondok Pesantren Lirboyo, Ma’ruf juga memberikan arahan sekaligus motivasi kepada para santri.

    “Saya merasa berbahagia karena hari ini bisa bersilaturahmi di Pondok Pesantren Lirboyo. Bersyukur sekali ada Pondok Pesantren ini, karena saya kira dalam membangun umat, Pondok Pesantren Lirboyo ini sebagai tempat menyiapkan orang-orang yang paham agama dan orang yang nanti dapat memberikan peringatan kepada masyarakat,” terang Ma’ruf Amin.

    Lebih lanjut, Ma’ruf ini menekankan bahwa para kiai yang menjalankan tugas kenabian, menunjukkan masyarakat ke jalan yang benar itu tidak hidup selamanya.

    Pada saatnya Allah SWT memanggil mereka dan ketika dipanggil itu hal-hal yang dimilikinya ditinggal kecuali ilmunya. Ketika seorang ulama meninggal itu harus ada gantinya. Kalau tidak ada santri yang alim, maka orang akan menjadikan pemimpin yang tidak ada ilmunya.

    Pj Wali Kota Kediri Zanariah menyambut mantan mantan Wapres RI KH Ma’ruf Amin di Ponpes Lirboyo Kediri

    “Oleh karena itu, orang alim itu tidak boleh kosong, harus ada. Ternyata Pondok Pesantren Lirboyo inilah banyak mencetak orang-orang alim tersebut,” tambahnya.

    Hadir pula, KH Anwar Manshur, KH Abdullah Kafabihi Mahrus, Dandim 0809 Kediri Letkol Inf Ragil Jaka Utama, Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji, Kepala Dinas Pendidikan Anang Kurniawan, Kepala Satpol PP Syamsul Bahri, segenap pengurus Pondok Pesantren Lirboyo. [nm/beq]

  • Kementerian Sosial Siapkan Data Tunggal untuk Perbaikan Bantuan Sosial, Pertama Sejak Kemerdekaan

    Kementerian Sosial Siapkan Data Tunggal untuk Perbaikan Bantuan Sosial, Pertama Sejak Kemerdekaan

    Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa pemerintah tengah merancang kebijakan yang mempertimbangkan daya beli masyarakat secara mendalam. Salah satu contohnya adalah penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% yang selektif untuk barang mewah, sambil memberikan stimulus ekonomi senilai lebih dari Rp38 triliun.

    Stimulus ini mencakup bantuan beras untuk 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan dukungan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Kebijakan ini harus dilihat secara utuh. Presiden telah memikirkan semuanya agar ekonomi kita terus membaik. Kami optimistis target-target ekonomi dapat tercapai secara bertahap,” ujar Gus Ipul sapaan lekatnya ditemui di Surabaya, (1/1/2024).

    Gus Ipul menambahkan salah satu fokus utama pemerintah adalah memperbaiki sistem data untuk memastikan program bantuan sosial tepat sasaran. Presiden Prabowo, lanjutnya, telah memberikan arahan kepada Kementerian Sosial untuk berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menciptakan data tunggal nasional.

    Data ini akan mencakup seluruh informasi sosial-ekonomi penduduk Indonesia, yang diharapkan menjadi pedoman dalam melaksanakan program-program pemerintah.

    “Untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, kita akan memiliki data tunggal yang dikoordinasikan oleh BPS. Data ini akan menjadi dasar bagi seluruh kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah, dalam melaksanakan program kesejahteraan sosial,” jelas mantan Wagub Jatim ini.

    Selain itu, lanjutnya, Kementerian Sosial juga mengupayakan proses pembaruan data yang dinamis melalui dua jalur. Jalur resmi dilakukan melalui mekanisme di tingkat kelurahan hingga pusat, sedangkan jalur partisipasi memungkinkan masyarakat menyampaikan usulan atau sanggahan melalui aplikasi Cek Bansos.

    Dalam aplikasi ini, warga dapat melaporkan kondisi penerima manfaat dengan menyertakan bukti-bukti pendukung seperti foto rumah atau geotagging lokasi.

    “Semua laporan aman, identitas pelapor tidak akan terungkap. Yang penting adalah fakta dan bukti yang disampaikan, agar data lebih akurat dan program bantuan tepat sasaran,” kata Gus Ipul.

    Menurut Gus Ipul, proses finalisasi data ini sudah berlangsung selama dua bulan dan hampir selesai. Nantinya, data baru yang disajikan BPS akan menjadi dasar untuk program bantuan sosial tahun 2025, menggantikan DTKS yang saat ini digunakan.

    “Kita akan koreksi secara bertahap agar data baru ini benar-benar akurat. Harapannya, program yang dirancang bisa lebih tepat sasaran,” pungkasnya.[asg/kun]

  • Bupati Hendy Tak Menyangka Pelayanan Publik Jember Terbaik Keempat Nasional

    Bupati Hendy Tak Menyangka Pelayanan Publik Jember Terbaik Keempat Nasional

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto tak menyangka pelayanan publik di Kabupayen Jember, Jawa Timur, akan menduduki peringkat keempat nasional pada 2024 berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

    Jember mendapatkan Indeks Pelayanan Publik 4,62 dari skala 5 atau kategori A. Predikat terbaik keempat nasional diberikan setelah Kementerian PAN-RB menilai pelayanan publik di Dinas Sosial, rumah sakit daerah, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

    Indeks Pelayanan Publik tertinggi diraih rumah sakit daerah, yakni 4.75. Diikuti oleh Dinas Sosial dengan indeks 4,59 dan Dispendikcapil dengan indeks 4,51.

    “Kami masuk (dilantik menjadi bupati) saat sedang menghadapi masalah ekonomi. Kita sedang dilanda pandemi Covid-19, sistem perekonomian kita lumpuh. Harus ada kebijakan krusial untuk melayani yang paling membutuhkan, yakni grass root,” kata Hendy, Rabu (1/1/2025).

    Pelayanan terbaik, menurut Hendy, harus diberikan kepada masyarakat akar rumput. “Kehadiran pemerintah kabupaten adalah melayani kebutuhan-kebutuhan mereka, baik kebutuhan sosial, kebutuhan kependudukan, dan kebutuhan kesehatan,” katanya.

    Setelah tidak mendapat penilaian pada 2020, Indeks Pelayanan Publik Jember menduduki peringkat 272 nasional pada 2021. Setahun kemudian, ada kenaikan peringkat ke 222 nasional. Lompatan terbesar terjadi pada 2023. Dengan Indeks Pelayanan Publik 4,51, Jember menduduki peringkat kesepuluh nasional untuk kategori kabupaten.

    “Tahun 2023 peringkat kita terbang. Ini dampak dari kebijakan untuk mengutamakan grass root, mulai dari bantuan sosial, kependudukan, dan kesehatan kami layani,” kata Hendy.

    Hendy mengatakan, Indeks Pelayanan Publik sangat penting. “Di samping masyarakat mendapatkan pelayanan, lebih makro lagi, masyarakat dan investor menaruh kepercayaan kepada Jember,” jelasnya.

    Kinerja pemerintah juga bisa dilihat dari Indeks Pelayanan Publik. Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman menyebut predikat dari Kementerian PAN-RB sebagai esensi kepemimpinan.

    “Pemimpin umat adalah pelayan. Jadi mind set kita adalah memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Alhamdulilah dari semula ranking 10, kita naik ranking keempat,” kata Firjaun.

    Firjaun memuji kerja sama baik antarorganisasi perangkat daerah. “Mudah-mudahan penilaian ini jadi satu pertanda bahwa Allah rida kepada kita,” katanya.

    Wakil Ketua DPRD Jember Widarto mengapresiasi capaian tersebut. “Kami sampaikan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Jember. Roh dari birokrasi adalah pelayanan publik, karenanya capaian ini tentu sangat bermakna bagi birokrasi di Kabupaten Jember,” katanya.

    Widarto menyebut capaian peringkat empat nasional ini sebagai tantangan bagi pemerintah daerah agar bisa bekerja lebih baik lagi. “Dengan memberikan layanan publik yang penuh inovasi, sehingga mempermudah masyarakat untuk mengaksesnya dalam berbagai bidang, dengan tetap memperhatikan ketepatan, keakuratan, dan kecepatan,” katanya. [wir]

  • KPU Lamongan Konsultasi ke KPU RI Soal Sengketa Pilkada yang Diajukan Kubu Paslon 01

    KPU Lamongan Konsultasi ke KPU RI Soal Sengketa Pilkada yang Diajukan Kubu Paslon 01

    Lamongan (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi atas gugatan Pilkada yang diajukan kubu Paslon nomor urut 01, Abdul Ghofur-Firosya Shalati ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Komisioner KPU Lamongan Divisi Hukum dan Pengawasan, Erfansyah Syahrir, mengatakan beberapa waktu lalu pihaknya telah melakukan konsultasi ke KPU RI terkait langkah yang akan diambil untuk menghadapi gugatan tersebut.

    “Kita dari KPU Lamongan kemarin berlima (komisioner), bersama sekretaris (KPU Lamongan) dan kasubag, melakukan konsultasi dengan KPU RI tanggal 27 Desember,” kaya Erfansyah, Rabu (1/1/2025).

    Dari konsiltasi itu, kata Erfansyah, pihaknha mendapatkan arahan dari KPU RI untuk menyiapkan semua jawaban dan semua alat bukti yang diperlukan. “Dan sambil menunggu register nanti dari MK, kita menyusun jawaban atas gugatan yang sudah muncul, dari perbaikan oleh pihak pemohon,” tuturnya.

    Untuk diketahui, pihak Paslon nomor urut 01 Ghofur-Firosya yang diwakili oleh Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), mengajukan gugatan terkait adanya dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang terjadi selama proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

    Pemohon menilai bahwa perolehan suara Paslon nomor urut 02 Yuhronur Efendi-Dirham Akbar Aksara (Yes-Dirham) yang unggul signifikan sebanyak 80.196 suara, diraih dengan kecurangan yang tidak hanya bersifat insidental, namun terstruktur dan dilakukan secara sistematis dan masif.

    Saat ini gugatan hasil Pilkada Lamongan tersebut sedang dalam proses pendaftaran di Mahkamah Konstitusi. Erfansyah berharal sengketa tersebut dapat segera diselesaikan demi menjaga kepastian hukum serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam pemilihan umum tersebut.

    “Dan tentu saja kami berharap ya keputusannya dismissal, tidak diteruskan atau gugatan dibatalkan. Itu saja. Itu harapan dari kami. Karena kami yakin keputusan kami dalam menjalankan tahapan kemarin adalah sudah benar semua, sesuai dengan aturan yang berlaku,” ucapnya. (fak/kun)

  • Komisi A DPRD Jember: Pelayanan Publik Terbaik Nasional Bukti Kinerja Hendy-Firjaun

    Komisi A DPRD Jember: Pelayanan Publik Terbaik Nasional Bukti Kinerja Hendy-Firjaun

    Jember (beritajatim.com) – Predikat pelayanan publik terbaik keempat nasional yang diraih Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, membuktikan kinerja Bupati Hendy Siswanto dab Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman.

    “Ini prestasi yang membanggakan buat Rakyat Jember. Suatu bukti bahwa pemerintahan Hendy-Gus Firjaun sudah melaksanakan mandat dari Rakyat dengan sebaik-baiknya. Itu mendapatkan atensi dan apresiasi dari pemerintah pusat,” kata Tabroni, anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Jember, Rabu (1/1/2025).

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengumumkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) via daring Zoom, Selasa (31/12/2024). Penilaian ini termaktub dalam Surat Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 659 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024.

    Kementerian PAN-RB menilai aspek kebijakan pelayanan publik di Dinas Sosial, rumah sakit daerah, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, antara lain standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan survei kepuasan masyarakat. Masyarakat juga memberikan penilaian saat diwawancarai tim evaluator.

    Dari penilaian itu, Pemkab Jember memperoleh Indeks Pelayanan Publik 4,62 dari skala 5 atau nilai A, dan berada di bawah Kabupaten Cilacap, Kabnupaten Sidoarjo, dan Kabupa6en Sleman. “Semoga pemerintahan ke depan bisa melanjutkan prestasi ini,” kata Tabroni.

    Kepala Bagian Organisasi Pemkab Jember Agustin Eka Wahyuni juga berharap bisa mempertahankan prestasi tersebut pada 2025. “Tidak hanya tiga lokus yang mendapatkan pelayanan prima. Kami berharap seluruh penyelenggara pelayanan publik juga mendapatkan nilai yang sama. Tak hanya penilaian, tapi semangat terbaik kami untuk melayani masyarakat,” katanya.

    “Tujuan utama kami bukan sekadar mendapatkan nilai. Yang terpenting adalah masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah daerah. Salah satunya yang mungkin akan kami gerakkan tak hanya masalah publikasi dan transparansi standar pelayanan, tapi juga kebutuhan terhadap sarana dan prasarana yang sesuai ketentuan,” kata Eka.

    Pemkab Jember akan memperkuat sarana dan prasarana pendukung. “Karena memang masyarakat saat ini tak hanya menuntut keramahan dan budaya pelayanan yang baik, tapi juga sarana-prasarana untuk mendukung pelayanan prima,” kata Eka. [wir]

  • Pelayanan Publik Sidoarjo, Jember, dan Kota Madiun Terbaik Nasional

    Pelayanan Publik Sidoarjo, Jember, dan Kota Madiun Terbaik Nasional

    Jember (beritajatim.com) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan pelayanan publik di Kota Madiun, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Jember, Jawa Timur, terbaik secara nasional untuk tahuin 2024.

    Kementerian PAN-RB mengumumkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) via daring Zoom, Selasa (31/12/2024). Penilaian ini termaktub dalam Surat Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 659 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024.

    Penilaian meliputi Indeks Pelayanan Publik untuk barang di Dinas Sosial, Indeks Pelayanan Publik untuik jasa di rumah sakit daerah, dan Indeks Pelayanan Publik untik administrasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

    Kota Madiun menduduki peringkat ketiga nasional untuk kategori Kota, dengan predikat A dan indeks 4,67 dari skala 5. Indeks Pelayanan Publik tertinggi diraih Dispendukcapil Kota Madiun yakni 4,73. Sementara Indeks Pelayanan Publik Dinas Sosial dan rumah sakit daerah Kota Madiun masing-masing mendapat nilai 4,63.

    Tahun 2024, Kota Madiun berhasil mengalahkan Kota Surabaya yang berada di peringkat 17 nasional yang memiliki indeks 4,57 dan Kota Malang yang mendapatkan indeks 4,54. Bahkan jika dikombinasi antara Indeks Pelayanan Publik kategori kabupaten dan kota untuk Provinsi Jawa Timur saja, Kota Madiun menduduki peringkat pertama.

    Capaian ini adalah capaian terbaik Kota Madiun sejak 2021 yang semula berada di peringkat 46. Setahun kemudian, Indeks Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun berada di peringkat 120 dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di peringkat 70. Tahun 2023, Kota Madiun menduduki peringkat 21 nasional dengan indeks 4,43.

    Sementara itu Kabupaten Sidoarjo menduduki peringkat kedua nasional Indeks Pelayanan Publik untuk kategori kabupaten di bawah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan nilai 4,65. Indeks Pelayanan Publik tertinggi diraih rumah sakit umum daerah (4,75), diikuti Dispendukcapil (4,66), dan Dinsos (4,54).

    Indeks Pelayanan Publik Sidoarjo ini mengalami lonjakan kenaikan dibandingkan 2023. Saat itu Sidoarjo berada di peringkat 18 dengan nilai 4,43, dan predikat A minus.

    Lompatan capaian paling besar dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember. Setelah menduduki peringkat 272 dengan indeks 3,19 pada 2021 dan peringkat 222 dengan indeks 3,88 pada 2022, Jember berhasil menembus peringkat 10 besar terbaik nasional dengan dan indeks 4,51 pada 2023.

    Tahun 2024, Kementerian PAN-RB memberikan nilai Indeks Pelayanan Publik 4,62 dari skala 5. Indeks Pelayanan Publik tertinggi diraih rumah sakit daerah, yakni 4.75. Diikuti oleh Dinas Sosial dengan indeks 4,59 dan Dispendikcapil dengan indeks 4,51.

    Sementara itu, Kabupaten Situbondo menduduki peringkat terburuk nasional di antara 38 kabupaten dan kota di Jatim. Kementerian PAN-RB memberikan indeks 3,31 dan menempatkan Situbondo di peringkat 262 dari 360 kabupaten di Indonesia yang dapat dievaluasi. Ada 37 kabupaten di Indonesia yang tidak dapat dievaluasi. [wir]