Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Kodim Lamongan Imbau Waspada Penipuan Program Makan Bergizi Gratis

    Kodim Lamongan Imbau Waspada Penipuan Program Makan Bergizi Gratis

    Lamongan (beritajatim.com) – Kodim 0812/Lamongan mengimbau masyarakat, terutama pengusaha katering, untuk lebih berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini disampaikan setelah adanya kasus serupa di Kota Kediri baru-baru ini.

    Komandan Kodim (Dandim) 0812/Lamongan, Letkol Arm Ketut Wira Purbawan, menyayangkan kejadian tersebut. Menurutnya, program yang diinisiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto ini memiliki misi besar untuk mencerdaskan anak bangsa melalui pemenuhan kebutuhan gizi, namun justru disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab.

    “Program ini dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dengan iming-iming kerja sama atau menjadi bagian dari proyek ini,” ujar Letkol Ketut pada Kamis (2/1/2025).

    Program Makan Bergizi Gratis bertujuan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Salah satu wujudnya adalah pendirian dapur sehat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah kecamatan.

    Dandim 0812/Lamongan, Letkol Arm Ketut Wira Purbawan.

    Menurut Letkol Ketut, setiap dapur sehat akan melayani kebutuhan gizi 3.000 siswa dan mempekerjakan hingga 50 relawan. Selain itu, program ini juga membantu roda perekonomian masyarakat setempat, khususnya para pemasok bahan baku seperti beras, daging, dan telur.

    “Bahan baku akan diprioritaskan dari masyarakat sekitar dapur sehat, bukan dari pemasok besar. Ini memberi peluang ekonomi yang lebih luas,” tambahnya.

    Namun, untuk mencegah terjadinya penipuan, Letkol Ketut mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran kerja sama dari pihak yang mengatasnamakan program tersebut.

    “Lebih baik melakukan pengecekan terlebih dahulu kepada kami atau langsung ke Badan Gizi Nasional (BGN). Program ini berada di bawah supervisi BGN, bekerja sama dengan Kodim, karena lahan dapur sehat sebagian besar adalah milik TNI AD,” jelasnya.

    Di Lamongan, pembangunan dapur sehat untuk pilot project program ini masih dalam tahap pengukuran. Lokasinya direncanakan di lahan lapangan tembak Kodim Lamongan, Jotosanur, Kecamatan Tikung.

    Letkol Ketut menambahkan, jumlah dapur sehat di Lamongan akan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. [fak/beq]

  • Pemkab Lamongan Hibahkan Lahan ke Kemenag untuk Gedung PLHUT

    Pemkab Lamongan Hibahkan Lahan ke Kemenag untuk Gedung PLHUT

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan menghibahkan lahan kepada Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Lamongan untuk pembangunan gedung Pusat Layanan Haji Dan Umroh Terpadu (PLHUT).

    Penyerahan hibah tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dengan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lamongan Mohammad Muhlisin Mufa, di Ruang Kerja Bupati Lamongan, Kamis (2/1/2025).

    Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, berharap dengan dihibahkannya lahan yang terletak di Karangmulyo, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan tersebut, dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Lamongan yang ingin menunaikan ibadah ke Tanah Suci.

    “Semoga bermanfaat, segera koordinasikan, dibangun, diharapkan menjadi pusat pelayanan haji dan umroh. Masyarakat Kabupaten Lamongan ini antusiasmenya tinggi, jadi tempat itu bagaimana layak menjadi pusat informasi,” kata Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu.

    Selain itu, Pak Yes juga berharap dengan dibangunnya gedung layanan haji dan umroh terpadu di Kabupaten Lamongan, nantinya bisa menarik pendirian usaha disekitar gedung.

    Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menandatangani naskah hibah daerah untuk Kemenag.

    Pak Yes menyebutkan, pada triwulan ketiga tahun 2024, tercatat pertumbuhan ekonomi Lamongan sebesar 7,31 atau tertinggi se-Provinsi Jawa Timur.

    “Terus akan menjadikan daerah tersebut ramai, karena akan menarik lainnya, bisa kayak pusat oleh-oleh haji atau lainnya,” tambah Pak Yes.

    Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lamongan, Mohammad Muhlisin Mufa, mengungkapkan lahan hibah untuk layanan haji dan umroh terpadu direncanakan akan dibangun gedung seluas 10 meter x 16 meter dengan dua lantai.

    “Atasnya insya Allah akan kita buat untuk aula kapasitasnya sekitar 200 orang. Untuk lantai bawah sebagai pusat informasi atau pelayanan,” katanya. [fak/beq]

  • Pertanian Jadi Salah Satu Prioritas Pembangunan Lamongan di Tahun 2025

    Pertanian Jadi Salah Satu Prioritas Pembangunan Lamongan di Tahun 2025

    Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan, baik fisik maupun non fisik pada yahun 2025.

    Komitmen tersebut disampaikan Yuhronur saat coffee morning bersama seluruh Kepala OPD dan Camat, dalam rangka menyatukan visi untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Lamongan, di aula Gadjah Mada Pemkab Lamongan, Kamis (2/1/2025).

    “Pada awal tahun ini kita harus menyatukan visi dalam menjalankan pelaksanaan pemerintahan. Yakni melanjutkan pembangunan fisik dan non fisik untuk mewujudkan Lamongan megilan,” tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu.

    Menurut Pak Yes, bidang pertanian menjadi prioritas. Dibutuhkan peningkatan mulai dari pemberian dukungan hingga hasil produksinya.

    Terlebih, kata Pak Yes, bidang pertanian menjadi sasaran pokok yang diarahkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada program Asta Cita, yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

    “Sebagai lumbung pangan nasional, Kabupaten Lamongan harus terus mempertahankan dan meningkatkan capaian di bidang pertanian. Pemkab Lamongan harus bisa menghadirkan solusi akan permasalahan petani, sehingga tidak ada lagi kendala pertanian,” kata Pak Yes.

    Untuk mendukung peningkatan bidang pertanian di tahun 2025, orang nomor satu di Kota Soto ini juga mengarahkan untuk menindaklanjuti putusan pemerintah pusat perihal penetapan 20 persen dana desa untuk mendukung pertanian.

    “Begitupun pada pembangunan infrastruktur, Pemkab Lamongan terus berkomitmen menuntaskan pembangunan jalan,” tuturnya.

    Pada kesempatan tersebut, Pak Yes mengabarkan capaian Kabupaten Lamongan di tahun 2024 mulai dari indeks reformasi birokrasi kategori BB, mempertahankan nilai SAKIP A, perolehan opini WTP dari BPK, dan indeks kepuasan masyarakat mencapai angka 84,98, dan lainnya. (fak/ted)

  • Disnak Jatim: 30 Daerah Alami Kenaikan Kasus PMK

    Disnak Jatim: 30 Daerah Alami Kenaikan Kasus PMK

    Surabaya (beritajatim.com) – Dinas Peternakan (Disnak) Provinsi Jatim akhirnya buka suara terkait merebaknya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Bahkan, beberapa daerah sudah masuk Kejadian Luar Biasa (KLB).

    “Kami sudah drop obat-obatan dan vitamin kepada kabupaten/kota. Kemarin bantuan vaksin dari Pusvetma didrop, untuk selanjutnya melaksanakan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan disinfektan, pengobatan dan vaksinasi,” kata Kadisnak Jatim, Indyah Aryani dikonfirmasi beritajatim.com, Kamis (2/1/2025).

    Menurut Indyah, sebanyak 30 kabupaten/kota di Jatim mengalami kenaikan kasus. “Untuk populasi yang kecil seperti Kota Surabaya belum ada laporan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK),” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, memasuki 2025, Kabupaten Blitar masuk dalam kategori daerah dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Blitar masuk kategori KLB usai 235 sapi terjangkit PMK, bahkan 30 ekor di antaranya mati.

    Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Blitar, Nanang Miftahudin menyebut bahwa berdasarkan melonjaknya kasus yang jauh diatas standar, sebenarnya di Kabupaten Blitar sudah bisa dikategorikan wabah atau KLB.

    Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) juga mulai mengancam kesehatan ternak di Kabupaten Ponorogo. Di Desa Jimbe, Kecamatan Jenangan, sejumlah sapi milik warga dilaporkan menunjukkan gejala khas PMK, seperti mulut berlendir dan luka pada kuku. Bahkan, beberapa sapi dilaporkan telah mati akibat penyakit tersebut.

    Meski kasus Penyakit Kulit dan Kuku (PMK) di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan, namun sejumlah ternak masih belum disuntik vaksin. Kondisi ini terjadi lantaran vaksin dari Kementerian Pertanian masih belum datang. [tok/beq]

  • Bupati Blitar Terpilih Rijanto Dilaporkan ke Polisi, Ini Sebabnya

    Bupati Blitar Terpilih Rijanto Dilaporkan ke Polisi, Ini Sebabnya

    Blitar (beritajatim.com) – Bupati Blitar terpilih, Rijanto dilaporkan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Blitar terkait dugaan pelanggaran Undang-undang ITE. Pelaporan ini dilakukan KONI Kabupaten Blitar pada 29 Oktober 2024 lalu.

    Laporan ini buntut dari unggahan video Bupati Blitar terpilih Rijanto pada masa kampanye beberapa bulan lalu. Saat itu Rijanto diduga memberikan statement soal s-sport saat gelaran di Desa Gaprang, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.

    “Kita hari ini berada di posko gerakan milenial, kegiatan Mobile Legends, kegiatan semacam ini, Mobile Legends ini, sebetulnya sudah diwadahi oleh pemerintah lewat KONI. Untuk di Kabupaten Blitar malah belum ada, maka mari kegiatan semacam ini mari kita bumikan untuk Kabupaten Blitar yang kita cintai,” ucap Rijanto dalam video tersebut.

    Ucapan Rijanto itupun membuat murka KONI dan organisasi E-Sports Indonesia (ESI) Kabupaten Blitar. Bahkan KONI Kabupaten Blitar merespon ucapan Rijanto itu dengan pelaporan ke Polres Blitar.

    “Memang ada dugaan tindak pidana pelanggaran ITE yang diduga dilakukan oleh Bapak Rijanto, KONI melakukan pengaduan kurang lebih tanggal 29 Oktober 2024, sekarang ditangani oleh teman-teman Polres Kabupaten Blitar,” ungkap Moch. Cholis, Kuasa Hukum KONI Kabupaten Blitar, Kamis (2/1/2024).

    KONI Kabupaten Blitar merasa dirugikan atas ucapan Bupati Blitar terpilih Rijanto yang menyebut olahraga E-Sport belum diberikan wadah. Padahal menurut KONI Kabupaten Blitar sejak 2022, olahraga E-Sport telah diberikan tempat dan difasilitasi.

    “Menurut kami adanya perbuatan melawan hukum. Saat ini tahapannya masih lidik dan masih meminta keterangan beberapa orang yang terkait dengan kejadian tersebut,” tegasnya.

    Informasi yang diperoleh Kuasa Hukum KONI dari aparat kepolisian dalam waktu dekat sejumlah pihak yang terkait dengan kasus itu akan dimintai keterangan. Termasuk pemilik rumah dimana Rijanto mengadakan turnamen E-Sport dan membuat video testimoni tersebut.

    “Insya Allah besok itu, informasinya dia akan mau melakukan pemanggilan undangan klarifikasi terhadap panitia yang pelaksanaan perlombaan e-sport di mana Pak Rijanto memberikan statementnya,” tandasnya.

    Kini patut ditunggu apakah kasus ini akan terus bergulir atau berhenti ditengah jalan. Tentu jika kasus ini terus diproses apakah bukti-bukti yang dimiliki KONI Kabupaten Blitar memenuhi syarat. Tentu semua ada di tangan penyidik Polres Blitar. [owi/beq]

  • Tahun Baru, Harapan Baru, Pj. Gubernur Jatim Titip Resolusi untuk ASN

    Tahun Baru, Harapan Baru, Pj. Gubernur Jatim Titip Resolusi untuk ASN

    Surabaya (beritajatim.com) – Mengawali Tahun 2025, Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menggelar apel pagi bersama jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Jatim, Kamis (2/1/2025). Dalam kesempatan itu, Adhy menyampaikan resolusi dan harapan baru bagi seluruh ASN di Jawa Timur.

    Adhy menekankan pentingnya ASN untuk terus beradaptasi dengan kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dia meminta ASN fokus pada program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat.

    “Banyak sekali yang harus kita sesuaikan terkait dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengutamakan program berdampak langsung kepada masyarakat. Layanan publik dan program yang menyentuh masyarakat harus terus dimaksimalkan,” ujar Adhy.

    Adhy juga mengapresiasi capaian luar biasa Jawa Timur sepanjang tahun 2024. Realisasi pendapatan daerah mencapai 109,71 persen atau Rp 35,28 triliun dari target Rp 32,161 triliun. Hal ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan transparan.

    Selain itu, Jawa Timur berhasil menyabet penghargaan sebagai Provinsi Terinovatif di ajang IGA Award dan mencatatkan Indeks Inovasi Tertinggi di Regional Klaster Pulau Jawa.

    “Capaian ini membuktikan bahwa kinerja kita optimal. Tahun 2025 harus lebih baik dengan memanfaatkan momentum ini untuk terus maju,” tambahnya.

    Mengakhiri amanatnya, Adhy mengajak seluruh ASN untuk menjadikan tahun baru sebagai momentum memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja. Dia juga menyampaikan harapan bahwa reformasi birokrasi dan transformasi digital dapat terus didorong demi pelayanan yang lebih baik.

    “Tahun baru, harapan baru, cita-cita baru. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa berubah menjadi lebih baik. Bagi rekan-rekan yang memiliki resolusi, semoga semuanya tercapai,” pungkas Adhy. [tok/beq]

  • Sengketa Pilwali Blitar di MK, Gugatan Bambang-Bayu Diputuskan Besok

    Sengketa Pilwali Blitar di MK, Gugatan Bambang-Bayu Diputuskan Besok

    Blitar (beritajatim.com) – Mahkamah Konstitusi (MK) bakal mengumumkan Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (E-BRPK) gugatan sengketa hasil Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Blitar tahun 2024 yang diajukan oleh pasangan Bambang-Bayu. Rencananya E-BRPK tersebut bakal diumumkan oleh MK besok, Jumat (3/01/2024).

    Nasib gugatan sengketa hasil Pilwali Blitar yang ajukan oleh Bambang-Bayu pun bakal ditentukan besok. Gugatan tersebut bisa diterima atau bisa ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

    Terkait hal itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar masih menunggu keputusan dari MK terkait gugatan sengketa hasil Pilwali yang diajukan oleh Bambang-Bayu.

    “Sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 tahun 2024, jadwal Pengumuman E-BRPK besok, Mas. Kami KPU Kota Blitar masih menunggu pemberitahuannya apakah ada gugatan atau tidak yang diregister di MK,” ungkap Ketua KPU Kota Blitar, Rangga Bisma Aditya, Kamis (2/01/2024).

    Terlepas apapun hasilnya, KPU Kota Blitar menyatakan siap untuk menghadapi gugatan sengketa hasil Pilwali Blitar 2024. Pengumpulan sejumlah data pun telah dilakukan oleh KPU untuk nantinya dibawa ke MK jika gugatan sengketa hasil Pilwali Blitar benar diterima.

    “Melihat dari permohonan Pemohon, sebagai termohon KPU Kota Blitar siap menghadapi Gugatan, dengan pengumpulan berbagai data dan produk hukum yang telah kami tetapkan sebagai dasar kami membuktikan di Mahkamah jika nanti gugatan tersebut diproses oleh Mahkamah Konstitusi yang diterbitkan melalui E-BRPK besok sesuai dengan Jadwal yang ada di PMK 14/2024,” tegasnya.

    Sebelumnya pasangan Bambang-Bayu telah mengajukan gugatan hasil sengketa hasil Pilwali Blitar ke Mahkamah Konstitusi. Pasangan calon nomor urut 1 tersebut mengaku optimis gugatannya bakal diterima oleh MK.

    “Optimis bakal diterima. Semua berkas juga sudah kita lampirkan,” ungkap Joko Trisno, Ketua Tim Advokasi pasangan Bambang-Bayu.

    Pasangan Bambang-Bayu pun siap untuk menjalani persidangan di MK. Berkas-berkas pun telah disiapkan, bahkan juga sudah diselipkan dalam pengajuan dalam gugatan yang kemarin diajukan.

    “Kita ikuti saja persidangannya terkait hasil, yang jelas indikasinya paslon nomor 2 ini melakukan kecurangan dengan melakukan bagi-bagi dalam masa tenang,” tegasnya. (owi/but)

  • Blitar KLB Penyakit Mulut dan Kuku, 30 Ekor Sapi Mati

    Blitar KLB Penyakit Mulut dan Kuku, 30 Ekor Sapi Mati

    Blitar (beritajatim.com) – Memasuki 2025, Kabupaten Blitar masuk dalam kategori daerah dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Blitar masuk kategori KLB usai 235 sapi terjangkit PMK, bahkan 30 ekor di antaranya mati.

    Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Blitar, Nanang Miftahudin menyebut bahwa berdasarkan melonjaknya kasus yang jauh diatas standar, sebenarnya di Kabupaten Blitar sudah bisa dikategorikan wabah atau KLB.

    “Tapi untuk penyakit hewan penetapannya oleh Kementan, berbeda dengan sektor kesehatan manusia yang bisa ditetapkan oleh pimpinan daerah,” ujar Nanang, Kamis (2/1/2025).

    Lebih lanjut Nanang menjelaskan kasus PMK pada Desember 2024 ini, jauh meningkat dibanding awal 2024 apalagi 2023. Karena program vaksinasi berjalan dengan maksimal, sedangkan mulai April 2024 pelaksanaan vaksinasi merosot tajam.

    “Terutama karena sama sekali tidak didampingi biaya operasional, makanya dimasukkan kondisi darurat,” jelasnya.

    Diungkapkan Nanang pada Senin (30/12/2024), Dinas Peternakan Provinsi Jatim melaksanakan rapat darurat, dalam rangka pengusulan perubahan status di Jatim. Untuk menentukan penetapan wabah PMK atau perubahan status, dari tertular menjadi wabah PMK agar bisa mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

    Disampaikan Nanang jika sejak awal Desember 2024, kasus PMK yang menyerang ternak sapi di Kabupaten Blitar kembali meningkat.

    “Dari data sementara, sampai terakhir 31 Desember 2024 total ada 315 kasus dan 235 ekor ternak sapi yang positif PMK. Dimana 35 ekor sudah sembuh, serta 30 ekor sapi mati dan 15 dipotong paksa,” bebernya.

    Peningkatan ternak sapi yang positif terserang PMK, tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Blitar. Kasus ini menyerang ternak sapi yang terutama belum pernah divaksin, atau tidak jelas sudah atau belum divaksin.

    “Karena ternak baru dibeli atau didatangkan dari luar daerah, sehingga Disnakkan melakukan beberapa langkah pencegahan. Seperti melakukan pemeriksaan ketat ternak sapi di Pasar Hewan, kalau diketahui sakit dengan gejala mirip PMK diminta untuk dibawa kembali dan diobati sampai sembuh,” jelasnya.

    Pihak Disnakkan juga sudah melakukan upaya pencegahan diantaranya, membuat surat edaran untuk camat, lurah/desa perihal kewaspadaan muncul Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS). Kemudian, berkoordinasi dengan organisasi profesi PDHI Jatim 8 dan Paravetindo serta petugas Puskeswan dalam kesiapsiagaan menghadapi PHMS ini.

    “Serta penyebaran informasi melalui media sosial, flyer tentang kewaspadaan terhadap penyakit PMK dan PHMS. Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh petugas kesehatan hewan pada peternak, agar segera melapor jika menemukan hewan dengan gejala PMK dan penyakit strategis lainnya,” ungkapnya.

    Ditanya mengenai program vaksinasi PMK, Nanang mengakui jika vaksinasi memang merupakan perlindungan yang bagus. Tapi saat ini tidak ada stok vaksin di pemerintah dan sesuai surat pemberitahuan Kementan, agar para peternak berupaya dengan vaksinasi mandiri.

    “Tapi di rakor Senin (30/12/2024) lalu, Kementan akan mengusahakan persediaan vaksin/alokasi vaksin dengan berupaya menggeser dari anggaran kegiatan lain. Tapi waktunya kapan tersedianya vaksin dari pemerintah, menunggu info lebih lanjut,” imbuhnya. [owi/beq]

  • Vaksin PMK Belum Datang, Disnakkeswan Pasuruan Sebar Obat dan Vitamin

    Vaksin PMK Belum Datang, Disnakkeswan Pasuruan Sebar Obat dan Vitamin

    Pasuruan (beritajatim.com) – Meski kasus Penyakit Kulit dan Kuku (PMK) di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan namun sejumlah ternak masih belum disuntik vaksin. Kondisi ini terjadi lantaran vaksin dari Kementerian Pertanian masih belum datang.

    Meski begitu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah memberikan obat dan vitamin untuk sejumlah ternak. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Ainur Alfia mengatakan saat ini sudah disalurkan di sejumlah peternak.

    “Untuk vaksinnya kami masih menunggu dari Kementerian namun kita sudah memberikan obat dan vitamin,” jelasnya, Kamis (2/1/2025).

    Alfi juga mengatakan pihaknya telah menyalurkan 562 botol obat dan 720 boks vitamin serta 48 liter disinfektan. Vitamin dan obat-obatan tersebut seluruhnya diambilkan dari APBD Pemkab Pasuruan.

    “Anggaran tersebut sudah masuk APBD dan setiap tahun selalu ada. Tinggal kita melakukan distribusi ke peternak,” lanjutnya.

    Diketahui sebelumnya kasus PMK di Kabupaten Pasuruan kembali merebak setelah dua bulan telah dinyatakan hilang. Terdapat kurang lebih 99 kasus baru yang muncul pada bulan Desember 2024 lalu.

    Kasus tersebut muncul dan menyerang ternak di 6 kecamatan Kabupaten Pasuruan. Keenam kecamatan tersebut yakni di Prigen, Pandaan, Nguling, Purwodadi, Winongan, dan Gempol. [ada/beq]

  • Naik Motor, Bupati Malang Blusukan Sambang Desa

    Naik Motor, Bupati Malang Blusukan Sambang Desa

    Malang (beritajatim.com) – Mengawali tahun 2025, Bupati Malang HM Sanusi memilih cara unik untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Mengendarai motor roda dua, Sanusi blusukan ke berbagai desa di Kabupaten Malang dalam program bertajuk Sambang Desa, Kamis (2/1/2025). Program ini bertujuan untuk menampung aspirasi warga sekaligus menggali potensi ekonomi desa.

    Sebanyak 13 titik kunjungan menjadi fokus Bupati, terutama di lokasi yang berpotensi mengembangkan ekonomi desa, seperti sektor peternakan dan perikanan.

    “Sambang Desa ini bertujuan untuk menggerakkan ekonomi pedesaan. Hal ini sesuai arahan Presiden untuk membangun Indonesia dari desa. Kami memulai dari Kabupaten Malang agar ekonomi desa bergerak,” ujar Sanusi.

    Dengan motor matic, Bupati Malang bersama rombongan meninjau langsung perkembangan potensi ekonomi di desa-desa tersebut. Langkah ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi kepala desa untuk mengoptimalkan potensi di wilayah masing-masing.

    “Kami survei lokasi untuk mengetahui potensi ekonomi. Dengan begitu, kepala desa dapat saling berbagi dan mengembangkan potensi di desanya masing-masing,” jelasnya.

    Sanusi menyebut Desa Sananrejo di Kecamatan Turen sebagai salah satu contoh desa dengan potensi besar. Selain destinasi wisata Boonpring yang telah diakui di tingkat ASEAN, desa ini juga memiliki potensi budidaya ikan nila.

    Program Sambang Desa Bupati Malang HM Sanusi.

    “Budidaya nila di sini bisa menghasilkan 60 ton per hektare dengan nilai ekonomi hingga Rp 1,5 miliar. Begitu juga dengan Ngadas, yang potensial untuk budidaya kentang dengan hasil serupa,” katanya.

    Sanusi menegaskan bahwa optimalisasi potensi desa akan mendukung pembangunan Kabupaten Malang secara bersama-sama. Ia mengacu pada konsep pentahelix, yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, pengusaha, media, dan masyarakat untuk mendorong ekonomi bergerak.

    “Dengan sinergi seperti ini, pembangunan Kabupaten Malang dapat berjalan optimal,” tambahnya.

    Program Sambang Desa akan berlangsung dari 2 Januari hingga 3 Februari 2025, dengan melibatkan seluruh dinas di Kabupaten Malang. Tujuannya adalah memitigasi dan mengembangkan potensi di setiap kecamatan yang dikunjungi.

    “Turen menjadi titik awal dengan banyak potensi, mulai dari wisata Boonpring, budidaya ikan nila, hingga sektor industri seperti pabrik keripik. Semua ini dapat menjadi motivasi bagi desa lain untuk mereplikasi keberhasilan yang ada,” pungkas Sanusi. [yog/beq]