Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Dishub Anggap Usulan DPRD Soal BTS Untuk Urai Kemacetan di Kota Malang Rasional

    Dishub Anggap Usulan DPRD Soal BTS Untuk Urai Kemacetan di Kota Malang Rasional

    Malang (beritajatim.com) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang merespon usulan Komisi C DPRD Kota Malang soal Buy The Service (BTS) untuk menyelesaikan persoalan kemacetan sangat rasional. Dengan BTS pelayanan transportasi umum diharapkan lebih maksimal dan mampu menarik minta masyarakat untuk menggunakan transportasi massal.

    Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra mengatakan bahwa mereka sudah melakukan kajian soal BTS. Menurut Widjaja BTS bisa mengubah wajah transportasi massal di Kota Malang lebih baik.

    “Pada prinsipnya itu (BTS) sudah kami ajukan ya, pemerintah kota sangat senang sekali bisa terbentuk yang namanya transportasi publik yang lebih baik lagi dari yang sekarang ya,” ujar Widjaja.

    Dishub pun mengapresiasi usulan para legislator soal penyediaan layanan transportasi publik. Widjaja menyebut persoalan penyediaan layanan transportasi publik menjadi tanggung jawab bersama.

    “Selama ini kan dipahami sebagai angkutan ya, angkutan itu lebih cenderung perorangan dan seterusnya, kalau ini diharapkan transportasi yang bersifat integral, satu dengan yang lainnya, ini kan memang membutuhkan komitmen dari semua pihak. Jadi kami pemerintah sudah membuat kajian dan permohonan kepada pemerintah pusat,” ujar pria murah senyum ini.

    Sebelumnya, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Anas Muttaqin menganggap BTS cocok diterapkan di Kota Malang. Dengan BTS minat masyarakat kembali menggunakan transportasi massal bakal kembali tinggi karena penyelenggara angkutan umum memberikan layanan prima.

    “Kita harus berdiskusi terkait dengan skema BTS. Mengadopsi program pemerintah pusat, pemerintah yang di kota harus hadir untuk mengintervensi program itu,” ujar Anas.

    Di Jawa Timur ada Trans Jatim yang dibiayai APBD Jatim dan Surabaya Bus yang dibiayai APBD Kota Surabaya. BTS akan menjadi moda transportasi publik di perkotaan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

    Dengan BTS akan ada pembaharuan armada, trayek dan pelayanan. Dengan perbaikan ini diharapkan menarik minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik. Pemkot Malang juga bisa mengajak para sopir mikrolet untuk diberdayakan.

    “Pemerintah harus hadir untuk, agar perusahaan ini diskemakan, disupport. Perbarui armada, pelayanan, trayek sehingga bisa berkembang dan diminati oleh masyarakat,” ujar Anas.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C Dito Arief Nurakhmadi menganggap BTS sebagai langkah strategis untuk mengurangi kemacetan di Kota Malang. Mereka pun mendorong Pemkot Malang untuk menerapkan BTS.

    “Program transportasi publik, Kota Malang butuh itu. Kita ingin mendorong BTS itu ada, dan sangat mungkin dilakukan di Kota Malang. Adanya transportasi publik untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Kota Malang,” ujar Dito. (luc/kun)

  • Sungai di Sidoarjo Rawan Sebabkan Banjir, Pemkab dan Kodim 0816 Turun Lakukan Normalisasi

    Sungai di Sidoarjo Rawan Sebabkan Banjir, Pemkab dan Kodim 0816 Turun Lakukan Normalisasi

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemkab Sidoarjo dan Kodim 0816 Sidoarjo bersama warga terus berkolaborasi melakukan kerja bakti bersih-bersih sungai untuk antisipasi banjir dan lainnya.

    Jumat (3/1/2025), Plt Bupati Sidoarjo H. Subandi bersama para kepala OPD dan Kodim 0816 melakukan bersih-bersih sungai Wunut, yang merupakan perbatasan antara Kecamatan Porong dan Tanggulangin.

    Kegiatan di Sungai Wunut bagian dari normalisasi sungai ini dilaksanakan serentak di 8 titik di seluruh wilayah Sidoarjo. Sejumlah alat berat dan truk pengangkut sampah untuk membersihkan eceng gondok juga dilakukan di masing-masing sungai.

    Sungai Wunut ini sudah lama tidak terawat dengan baik, sehingga tanaman eceng gondok tumbuh tak terkendali, menyumbat aliran sungai yang menghubungkan beberapa desa, seperti Desa Wunut, Pamotan, dan Candi Pari.

    “Kami melakukan normalisasi serentak di delapan titik sungai di Kabupaten Sidoarjo yang menjadi daerah rawan banjir, terutama saat musim hujan. Tujuan kami untuk mengurangi potensi banjir dan memastikan aliran sungai tetap lancar,” ucap Subandi.

    Menurutnya, kali ini tanpa terkecuali semua OPD, kecamatan, serta desa dan kelurahan digerakkan semua untuk bersih-bersih dan normalisasi sungai.

    “Ke depan, masyarakat juga kita ajak, termasuk siswa-siswa sekolah juga akan kita gerakkan untuk kerja bakti semacam ini. Untuk siswa kerja baktinya di lingkungan sekitar sekolahnya,” lanjut Subandi.

    Kepala Desa Wunut Kec. Porong Puji mengapresiasi upaya pemerintah yang serius menangani masalah banjir di wilayahnya. Sungai Wunut yang menghubungkan Desa Wunut dan Desa Pamotan telah dipenuhi eceng gondok sepanjang 1,5 kilometer. “Saya berharap normalisasi ini bisa mengatasi masalah banjir yang kerap terjadi,” imbuhnya.

    Normalisasi sungai yang dilakukan, diharapkan dapat mengurangi potensi banjir yang sering melanda wilayah Sidoarjo. Sekaligus memberikan manfaat jangka panjang dalam mengelola aliran sungai agar lebih optimal. (isa/ian)

     

  • Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Diundur, Termasuk Lamongan

    Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Diundur, Termasuk Lamongan

    Lamongan (beritajatim.com) – Pelantikan seluruh kepala daerah yang terpilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 diundur. Tak terkecuali Bupati dan Wakil Bupati Lamongan.

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamongan Mahrus Ali mengatakan sejatinya prosesi pelantikan direncanakan berlangsung pada Februari 2025. Namun rencana tersebut harus diundur Maret 2025.

    Menurut Mahrus, mundurnya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dikarenakan harus menunggu Mahkamah Konstitusi (MK) menyelesaikan seluruh perkara gugatan PHPKada dari Pilkada Serentak 2024, pada 13 Maret 2025.

    “Jadi menyesuaikan jadwal penyelesaian PHPKada oleh Mahkamah Konstitusi,” kata Mahrus, Jumat (3/1/2025).

    Apalagi, Paslon nomor urut 01 Pilkada Lamongan, Abdul Ghofur-Firosya Shalati, juga mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pilkada (PHPkada) ke MK. “Pada saat ini kami juga masih menunggu apakah gugatan itu diterima oleh MK atau tidak,” katanya.

    Sementara Komisioner KPU Lamongan Divisi Hukum dan Pengawasan, Erfansyah Syahrir, mengatakan bahwa sesuai dengan jadwal penanganan sengketa PHPKada yang dibuat oleh MK, tanggal 3 hingga 6 Januari ini adalah jadwal penyampaian salinan permohonan ke KPU/Bawaslu.

    “Sambil menunggu register nanti dari MK, kita menyusun jawaban atas gugatan yang sudah muncul, dari perbaikan oleh pihak pemohon,” tuturnya.

    Seperti diberitakan sebelumnya, hasil rekapitulasi Pilkada Lamomgan menunjukkan bahwa Paslon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan nomor urut 2, Yuhronur Efendi-Dirham Akbar Aksara memperoleh total 407.541 suara. Sedangkan paslon nomor urut 1, Abdul Ghofur-Firosya Shalati meraih 327.345 suara.

    Pasca rekapitulasi tersebut, pihak Paslon nomor urut 01 Ghofur-Firosya yang diwakili oleh Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan gugatan terkait adanya dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang terjadi selama proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

    Pemohon menilai, perolehan suara Paslon Yuhronur Efendi-Dirham Akbar Aksara yang unggul signifikan sebanyak 80.196 suara, diraih dengan kecurangan yang tidak hanya bersifat insidental, namun terstruktur dan dilakukan secara sistematis dan masif. [fak/suf]

  • Dewan Pembina GBK Dukung Rencana Kemenag Liburkan Sekolah Saat Ramadan

    Dewan Pembina GBK Dukung Rencana Kemenag Liburkan Sekolah Saat Ramadan

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Dewan Pembina Gawagis Berfikir Kemajuan (GBK), Ubaidillah Amin (Gus Ubaid) mendukung rencana pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) yang akan meliburkan sekolah selama satu bulan di bulan Ramadan tahun ini.

    “Saya setuju dan mendukung program tersebut. Pertama, program ini pernah dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Gus Dur. Bukan tanpa dasar saya memberikan dukungan kepada Kementerian Agama yang berwacana melaksanakan program tersebut,” kata Gus Ubaid, Jumat (3/1/2025).

    Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Annuriyyah Kaliwining Jember ini, pertama, Kemenag ingin siswa-siswi yang beragama Islam fokus berpuasa dan langsung diawasi oleh orang tuanya. Karena memang peran orangtua sangat utama dan penting dalam mendidik anak.

    Kedua, siswa yang sudah mulai aqil baligh dan wajib berpuasa, biasanya dengan sekolah tetap masuk, mereka mempunyai kesempatan tidak berpuasa karena lepas dari pengawasan orangtua. Meskipun itu hanya siswa tertentu, tidak semuanya.

    Alasan ketiga, lanjut dia, para guru agar fokus beribadah bersama keluarga dan menimba ilmu agamanya selama satu bulan.

    “Mungkin sekadar masukan kepada Kemenag, siswa-siswi madrasah ataupun sekolah yang diliburkan selama satu bulan diminta aktif dalam ibadah, baik itu wajib ataupun sunnah di rumahnya,” kata Gus Ubaid.

    “Dan, diberikan buku khusus yang nantinya siswa ataupun siswi meminta tanda tangan para ustaz ataupun ustazah, ataupun imam salat dan nantinya dikumpulkan di sekolah pascamasuk sekolah setelah hari raya, seperti siswa era tahun 90-an,” jelasnya.

    Gus Ubaid sebagai pribadi dan orangtua sangat mendukung program pemerintah itu. Fakta di lapangan, beberapa madrasah pondok pesantren sampai saat ini melaksanakan program tersebut, selama bertahun-tahun.

    “Sekolah atau madrasah di luar pesantren bisa bekerja sama dengan pesantren selama Ramadan, melaksanakan pesantren kilat atau kegiatan positif lainnya,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga turut memberi penjelasan, bahwa pihaknya masih mempertimbangkan kemungkinan untuk meliburkan sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama, seperti madrasah dan pondok pesantren.

    “Ya, sebetulnya sudah warga Kementerian Agama, khususnya di pondok pesantren, itu libur,” kata Nasaruddin, Senin (30/12/2024).

    Menurutnya, kebijakan serupa juga sedang dipikirkan untuk sekolah-sekolah umum dan madrasah. Nasarudin meminta bersabar menunggu keputusan mengenai wacana libur selama bulan Ramadan tersebut. [tok/suf]

  • Fix, Sengketa Pilkada Pamekasan Berlanjut di MK

    Fix, Sengketa Pilkada Pamekasan Berlanjut di MK

    Pamekasan (beritajatim.com) – Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilakda) Pamekasan, yang diajukan tim hukum pasangan calon Muhammad Baqir Aminatullah dan Taufadi (BERBAKTI) dipastikan berlanjut di sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Berdasar Registrasi Perkara Konstitusi melalui sistem e BRPK, sengketa Pilkada Pamekasan di Mahkamah Konstitusi, dipastikan berlanjut pada tahap sidang,” kata Komisioner KPU Pamekasan, A Tajul Arifin, Jum’at (3/1/2025).

    Kepastian sidang sengketa tersebut berdasar BRPK Nomor Registrasi 183/PHPU.BUP/XXIII/2025. “Dengan status ini, pemohon (tim BERBAKTI) menerima Akte Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) sebagai bukti pencatatan permohonan dalam BRPK,” ungkapnya.

    “Sementara untuk pokok perkara yaitu perselisihan hasil pemilihan umum bupati kabupaten Pamekasan, Tahun 2024,” sambung pria yang tercatat sebagai Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Pamekasan.

    Guna menghadapi sidang tersebut, KPU Pamekasan juga segera melakukan tindak lanjut dengan kembali melakukan koordinasi bersama sejumlah badan adhoc. “Dalam waktu dekat, kita akan segera tunjuk tim advokad untuk sidang ini,” jelasnya.

    “Dan tidak kalah penting, kami juga akan segera melakukan koordinasi bersama PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara) hingga KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) untuk mendata semua data yang disebut pemohon,” pungkasnya. [pin/kun]

  • BTS di Kota Malang Diharapkan Jadi Solusi Permasalahan Macet

    BTS di Kota Malang Diharapkan Jadi Solusi Permasalahan Macet

    Malang (beritajatim.com) – BTS (Buy The Service) yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat diharapkan juga diaplikasikan di Kota Malang. BTS adalah subsidi untuk layanan angkutan umum di kawasan perkotaan demi mengurangi kemacetan di Kota Malang.

    Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Anas Muttaqin menganggap BTS cocok diterapkan di Kota Malang. Dengan BTS minat masyarakat kembali menggunakan transportasi massal bakal kembali tinggi karena penyelenggara angkutan umum memberikan layanan prima.

    “Kita harus berdiskusi terkait dengan skema BTS. Mengadopsi program pemerintah pusat, pemerintah yang di kota harus hadir untuk mengintervensi program itu,” ujar Anas, Jumat (3/1/2024).

    Di Jawa Timur ada Trans Jatim yang dibiayai APBD Jatim dan Surabaya Bus yang dibiayai APBD Kota Surabaya. BTS akan menjadi moda transportasi publik di perkotaan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

    Dengan BTS akan ada pembaharuan armada, trayek dan pelayanan. Dengan perbaikan ini diharapkan menarik minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik. Pemkot Malang juga bisa mengajak para sopir mikrolet untuk diberdayakan.

    “Pemerintah harus hadir untuk, agar perusahaan ini diskemakan, disupport. Perbarui armada, pelayanan, trayek sehingga bisa berkembang dan diminati oleh masyarakat,” ujar Anas.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C Dito Arief Nurakhmadi menganggap BTS sebagai langkah strategis untuk mengurangi kemacetan di Kota Malang. Mereka pun mendorong Pemkot Malang untuk menerapkan BTS.

    “Program transportasi publik, Kota Malang butuh itu. Kita ingin mendorong BTS itu ada, dan sangat mungkin dilakukan di Kota Malang. Adanya transportasi publik untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Kota Malang,” ujar Dito. [luc/suf]

  • Ini Deadline BRPK MK Soal Sengketa Pilkada Pamekasan

    Ini Deadline BRPK MK Soal Sengketa Pilkada Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pamekasan, dijadwalkan keluar hari ini, Jum’at hingga Sabtu (3-4/1/2025) besok.

    “Untuk informasi lanjut sidang atau tidak, tunggu hari ini atau besok baru muncul BRPK dari MK,” kata Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Pamekasan, A Tajul Arifin kepada beritajatim.com.

    Informasi teregister atau tidak, nantinya akan menentukan tahapan baru dari pesta demokrasi yang digelar serentak pada 27 November 2024 lalu. “Jadi kalau teregister lanjut sidang, kalau tidak berarti tidak ada sidang. Saat ini kami tengah menunggu,” ungkapnya.

    Seperti diketahui, sengketa tersebut diajukan tim hukum pasangan calon Muhammad Baqir Aminatullah dan Taufadi (BERBAKTI) kepada KPU Pamekasan. Mereka menilai terjadi pelanggaran pemilu pada Pilkada serentak yang diikuti tiga paslon berbeda.

    Pengajuan senjata tersebut tertuang dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 185/PAN.MK/e-AP3/12/2024, diterima dan ditandatangani Plt Panitera Muhidin pada pukul 21.38 WIB, Senin (9/12/2024) lalu.

    Untuk diketahui, rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten yang dilaksanakan KPU Pamekasan, di Gedung Serbaguna PKP RI Pamekasan, Jl Kemuning 22 Pamekasan, Rabu hingga Kamis (4-5/12/2024) lalu. Sudah dinyatakan tuntas.

    Dalam pleno terbuka tersebut, paslon nomor urut 2 Pilkada Pamekasan, KH Kholilurrahman dan Sukriyanto (KHARISMA) dinyatakan unggul dari dua paslon lainnya dengan meraih dukungan sebanyak 291.246 suara (50,9 persen).

    Sementara paslon nomor urut 1 Fattah Jasin dan Mujahid Anshori (TAUHID) mendapatkan total dukungan sebanyak 17.307 suara (3 persen), dan paslon nomor urut 3 Muhammad Baqir Aminatullah dan Taufadi (BERBAKTI) mendulang sebanyak 263.740 suara (46,1 persen). [pin/kun]

  • Banyak Desa Digital, Sidoarjo Dapat Apresiasi Wamenkomdigi

    Banyak Desa Digital, Sidoarjo Dapat Apresiasi Wamenkomdigi

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Republik Indonesia, Nezar Patria mengapresiasi Pemkab Sidoarjo. Apresiasi karena berhasil mewujudkan banyak desa menjadi kampung digital.

    Sedikitnya ada sekarang ini terdapat 46 desa di Kabupaten Sidoarjo yang bertransformasi menjadi Desa Digital. Salah satunya Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon yang dikunjungi langsung oleh Wamenkomdigi Nezar Patria, Jumat (3/1/2025).

    Di lokasi Nezar mengapresiasi komitmen Kabupaten Sidoarjo yang cukup adaptif dalam perkembangan teknologi digitalisasi. Salah satu contoh diantaranya adalah transformasi digital melalui pelayanan pemerintahan hingga desa digitalnya.

    “Kabupaten Sidoarjo sangat potensial untuk desa digital yang sudah ada sistem informasinya sebagai contoh kampung tangguh. Selain infrastruktur yang dijaga dalam mewujudkan transformasi digital, juga diperlukan talenta digital atau Sumber Daya Manusia (SDM) agar adaptif karena teknologi berkembang lebih cepat,”ucapnya.

    Nezar Patria menambahkan, pihaknya akan terus membantu agar masalah di Kabupaten Sidoarjo dengan beberapa blank spot atau wilayah yang tidak memiliki akses komunikasi dan informasi, baik analog maupun digital untuk menjadi desa digital segera tercapai.

    “Nanti kami akan support dan bantu beberapa wilayah yang mengalami blank spot agar seluruh desa di Sidoarjo yang berpotensi desa digital ini tercapai,” janjinya.

    Setiap desa di Kabupaten Sidoarjo, lanjut dia, juga bisa melakukan adopsi teknologi digital dengan cara tersebut mampu mengoptimalkan hasil tambak, misalnya mampu meningkatkan produksi lele dan nila sebanyak 1,5 kali lipat. Upaya ini akan kami bantu kerjasama dengan startup.

    Plt Bupati Sidoarjo Subandi yang hadir mendampingi Wamenkomdigi di kegiatan tersebut menegaskan akan terus mendorong seluruh desa di 18 Kecamatan untuk melakukan digitalisasi, termasuk layanan hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

    “Kami terus mendorong 328 desa di Kabupaten Sidoarjo ini semuanya melakukan digitalisasi. Supaya konektivitas antar desa berjalan dengan baik. Dengan kunjungan Wamenkomdigi ini, saya harap Kabupaten Sidoarjo terus berkembang menjadi Kabupaten digitalisasi yang lebih baik lagi,” ungkapnya. (isa/but)

  • Perubahan Cuaca dan Lalu Lintas Perdagangan Hewan Jadi Penyebab Kasus PMK di Tulungagung

    Perubahan Cuaca dan Lalu Lintas Perdagangan Hewan Jadi Penyebab Kasus PMK di Tulungagung

    Tulungagung (beritajatim.com) – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung meningkatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan sapi. Hal ini menyusul meningkatnya kasus temuan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

    Faktor cuaca disebut menjadi salah satu pemicu kemunculan virus PMK ini. Selain itu lalu lintas hewan ternak sapi juga ikut berpengaruh terhadap penyebaranya.

    Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tulungagung, Tutus Sumaryani mengatakan dari hasil pendataan ditemukan 77 ekor sapi yang terkena PMK.

    Dari jumlah terwebut dua ekor sapi karena PMK. Hingga saat ini proses pendataan masih terus berlangsung. Petugas lapangan melaporkan update data seminggu sekali.

    “Dibanding tahun sebelumnya, PMK tahun ini tidak terlalu banyak, laporan yang masuk ada 77 ekor sapi yang terkena penyakit ini,” ujarnya, Jumat (3/1/2025).

    Saat ini angka populasi sapi potong dan perah di Tulungagung sebanyak 143 ribu ekor. Dari jumlah tersebut, 80 persen diantaranya sudah mendapatkan vaksin PMK. Kondisi ini membuat pihak Dinas yakin penyakit ini bisa segera ditangani.

    Meskipun stok vaksin di Dinas sendiri kini sudah habis, namun peternak bisa membeli secara mandiri. “Sekarang sudah bisa dilayani pembelian vaksin PMK, beberapa klinik kesehatan hewan juga melayani pemberian vaksin,” tuturnya.

    Lebih lanjut Tutus menjelaskan adanya perubahan cuaca menjadi salah satu pemicu munculnya penyakit ini. Kondisi cuaca membuat sistem imun pada sapi menurun dan rentan terkena penyakit. Selain itu lalu lintas perdagangan sapi antar kota juga membantu penyebaran PMK.

    Untuk menekan angka kasus, petugas mengintensifkan layanan pemeriksaan kesehatan sapi di masyarakat. Selain itu mereka juga mengawasi perdagangan sapi di pasar hewan terpadu. “Setiap sapi dari luar kota kita semprot disenfektan, jika ditemukan sapi yang sakit kita minta dibawa pulang,” pungkasnya. [nm/kun]

  • DPRD Madiun Soroti Kualitas Jembatan Mojopurno Dibongkar di Musim Hujan

    DPRD Madiun Soroti Kualitas Jembatan Mojopurno Dibongkar di Musim Hujan

    Madiun (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menyoroti kualitas bangunan Jembatan Mojopurno, di Jalan Raya Madiun Dungus. Jembatan Mojopurno itu dibongkar dan dibangun pada akhir 2024 karena kerusakan parah akibat diterjang banjir.

    “Komisi D berharap kualitas jembatan tidak asal-asalan. Kami meminta agar aspek teknis tetap diperhatikan,” kata Wakil Ketua Komisi D, Djoko Setijono, Jumat (3/1/2025).

    Proses perbaikan jembatan penghubung antara Kota dan Kabupaten Madiun ini didanai melalui anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2,4 miliar. Proyek ini ditargetkan selesai dalam waktu tiga bulan.

    Djoko, yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan penggunaan dana tak terduga untuk perbaikan ini bisa dimaklumi. Jika menunggu pengajuan dari pemerintah pusat, kerusakan jembatan dikhawatirkan akan semakin parah.

    “Tentunya Komisi D akan terus mengawasi. Jika terjadi hujan deras, pondasi jembatan harus cukup kuat untuk menahan aliran sungai di bawahnya,” tambahnya.

    Dia menekankan pentingnya perhitungan yang matang terhadap kekuatan struktur jembatan. Tujuannya adalah agar perbaikan tambahan tidak diperlukan di masa mendatang, terutama mengingat kerusakan sebelumnya disebabkan oleh banjir.

    Selain Jembatan Mojopurno, Djoko juga menyoroti kondisi Jembatan Klumutan di Kecamatan Saradan. Jembatan ini menjadi penghubung antar-dusun namun kondisinya belum tersentuh pembangunan selama hampir empat tahun.

    “Pembangunan Jembatan Klumutan menjadi prioritas. Kami, bersama Badan Anggaran (Banggar) dan eksekutif, sudah mengalokasikan anggaran hampir Rp11 miliar untuk proyek ini. Proses perencanaan hingga pelaksanaannya akan kami kawal,” tutup Djoko. [fiq/beq]