Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Wali Kota Surabaya Bantah Respon Layanan Darurat 112 Lambat

    Wali Kota Surabaya Bantah Respon Layanan Darurat 112 Lambat

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, membantah dugaan keterlambatan respon layanan darurat 112 dalam kecelakaan maut di Jalan Diponegoro, Minggu (5/1/2025) pagi. Peristiwa tersebut menyebabkan Shinta Iryani, seorang ibu tiga anak, meninggal dunia setelah ditabrak pengendara lain yang melawan arus lalu lintas.

    Menurut laporan, kecelakaan terjadi pada pukul 04.15 WIB. Keluarga korban mengaku telah mencoba menghubungi layanan darurat 112, namun hampir setengah jam berlalu tanpa jawaban. Akibatnya, Shinta meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit.

    “112 ini banyak. Jadi kami punya respon time-nya itu 7 menit. Jadi tidak mungkin lebih dari 7 menit,” tegas Eri Cahyadi saat memberikan keterangan pada Senin (6/1/2025).

    Eri menjelaskan bahwa layanan darurat 112 melibatkan petugas gabungan, termasuk TNI dan polisi. Dia memastikan sistem layanan tersebut dirancang untuk merespon kejadian dalam waktu singkat.

    “Karena ketika datang ke lokasi itu 112 pasti ada TNI, ada polisi. Bukan hanya dari pemerintah kota lo 112 itu,” ujarnya.

    Terkait peristiwa yang merenggut nyawa Shinta Iryani, Eri menyebutkan bahwa petugas dari 112 sudah melakukan pertolongan pertama di lokasi kejadian.

    “112 kerjanya seperti itu, dan itu sudah berjalan lama. Kalau kemarin itu meninggal karena sudah parah. Pasti telah dilakukan pertolongan pertama di sana dan tidak bisa langsung diangkat. Karena kalau kita angkat takut ada dampaknya,” jelasnya.

    Namun, Nabila, salah satu anggota keluarga korban, menyampaikan kekecewaannya terhadap lambatnya respon layanan darurat 112. Ia menyebut telah menghubungi layanan tersebut sebanyak 18 kali selama hampir setengah jam sebelum akhirnya mendapatkan ambulans.

    “Kecelakaannya sekitar pukul 04.15 WIB dan baru dapat ambulans dari 112 pukul 05.00 WIB. Korban meninggal pas di dalam mobil ambulans. Karena telpon ke 112 saat itu tidak dijawab,” ungkap Nabila.

    Kecelakaan maut yang menewaskan Shinta Iryani (43) saat ini sedang dalam penyelidikan Sat Lantas Polrestabes Surabaya. Pelaku diduga seorang pria yang sedang melakukan balap liar menggunakan sepeda motor Honda Revo yang telah dimodifikasi. [ram/beq]

  • Sayur Jadi Tantangan dalam Uji Coba Makan Gratis di Lamongan

    Sayur Jadi Tantangan dalam Uji Coba Makan Gratis di Lamongan

    Lamongan (beritajatim.com) – Rendahnya minat siswa dalam mengonsumsi sayur, menjadi tantangan tersendiri dalam uji coba pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lamongan.

    Uji coba Program MBG di Lamongan mulai dilaksanakan hari ini. Total sebanyak 3.500 porsi dibagikan ke siswa di 6 sekolah, mulai dari tingkat TK, SD, SMP dan SMA sederajat.

    Keenam sekolah tersebut yakni TK Kartika, SD Kepatihan, SD Jetis 3, SD Jetis 4 SMP Negeri 1 Lamongan serta SMA Negeri 1 Lamongan.

    “Ini sudah dipersiapkan sebaik-baiknya dan nanti kita akan evaluasi,” kaya Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, di sela melakukan peninjauan uji coba MBG, Senin (6/1/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Dandim 0812/Lamongan, Letkol Arm Ketut Wira Purbawan, mengatakan uji coba MBG ini dilaksanakan selama 5 hari ke depan.

    “Semoga setelah evaluasi nanti bisa terus berkelanjutan, sehingga busa mencetak generasi muda yang berkualitas,” tuturnya.

    Sementara Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (KSPPG) Lamongan, Agustina Nurul Herdien, mengatakan bahwa komposisi MBG telah memenuhi pedoman Isi Piringku. Mulai dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran dan susu.

    “Untuk komposisinya sudah disetarakan dengan kebutuhan anak-anak. Kami ada ahli gizi yang menakar dan mengukut kebutuhan gizi mulai dari anak TK, SD, SMP dan SMA, itu berbeda. Ada rinciannya sendiri, jadi tidak semuanya dipukul rata,” kata Agustina.

    Tapi menurut Agustina, dari peninjuaan hari pertama uji coba, didapati ada sejumlah siswa yang enggan menghabiskan sayur. Hal ini menjadi sebuah tabtangan tersendiri.

    “Tantangan buat kami adalah sayur. Masih banyak anak-anak yang sayurnya tudak dihabiskan. Itu tantangan buat kami bagaimana menu-menu sayur bisa dihabiskan,” ujarnya.

    Lebih lanjut Agustina menyampaikan, selama 5 hari uji coba, menu yang diberikan setiap harinya nanti akan berbeda-beda, agar tidak menimbulkan kebosanan, sekaligus untuk melihat menu apa yang disukai dan yang tidak disukai.

    “Itu nantinya menjadi bahan evaluasi bagi kami. Jika nanti ternyata ada beberapa menu yang anak-anak tidak suka, untuk berikutnya menu tersebut tidak dipakai. Kemudian untuk yang alergi kami sudah minta data ke sekolah. Jadi yang alergi itu mendapatkan menu berbeda,” tuturnya. (fak/ted)

  • Surabaya Belum Mulai MGB, DPRD: Menunggu Giliran Saja

    Surabaya Belum Mulai MGB, DPRD: Menunggu Giliran Saja

    Surabaya (beritajatim.com) – DPRD Surabaya buka suara soal belum terlaksananya program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Pahlawan. Diketahui, Kota Surabaya belum mulai program Makan Bergizi Gratis yang secara nasional dijadwalkan hari ini.

    Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai, menegaskan bahwa Surabaya sudah siap menjalankan program ini dan hanya menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Hingga kini, lanjutnya, tinggal menunggu giliran.

    “Saya kira Surabaya dan daerah lainnya yang belum masih menunggu giliran saja, karena MBG ini dilakukan secara bertahap,” ujar Bahtiyar ketika dihubungi, Senin (6/1/2025).

    Program MBG di Jawa Timur hingga saat ini baru berjalan di delapan daerah, termasuk Sidoarjo, Pacitan, dan Malang. Menurut Bahtiyar, pelaksanaan bertahap ini merupakan strategi pemerintah untuk memastikan kesiapan di setiap daerah.

    “Sementara yang sudah jalan hari ini Sidoarjo, Pacitan, Ponorogo, Ngawi, Madiun, Magetan, Bojonegoro, dan Malang,” jelas politisi Gerindra tersebut.

    Surabaya sendiri telah mempersiapkan anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk mendukung pelaksanaan MBG. Anggaran ini akan digunakan untuk memberikan makanan bergizi kepada 369.891 pelajar SD dan SMP, baik dari sekolah negeri maupun swasta.

    “Surabaya sudah melakukan pendataan dan sudah diserahkan, tinggal nanti akan diputuskan oleh Badan Gizi Nasional, sekolah mana yang akan mendapatkan lebih dulu,” tambahnya.

    Selain itu, program MBG juga diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal, khususnya bagi pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman (mamin). Namun, hanya UMKM yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dapat terlibat dalam program ini, sesuai aturan dari Badan Gizi Nasional.

    “Saya berharap nanti UMKM di Surabaya bisa terlihat dalam program MBG ini sesuai kriteria badan gizi nasional sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” ujar Bahtiyar.

    Dalam implementasinya nanti, Surabaya akan melibatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bekerja sama dengan Forkopimda dan TNI. Pola ini telah diterapkan di daerah lain yang lebih dahulu menjalankan program MBG.

    “Kalau melihat yang saat ini berjalan, nantinya akan ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan mengoperasikan dengan bekerja sama dengan TNI/Forkopimda,” tutupnya.

    DPRD Surabaya optimistis, dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, program MBG dapat segera direalisasikan di Kota Pahlawan untuk mendukung gizi pelajar dan memberdayakan ekonomi lokal. [asg/beq]

  • Perda Bank Perekonomian Rakyat Jatim Resmi Ditetapkan, Dorong UMKM Naik Kelas

    Perda Bank Perekonomian Rakyat Jatim Resmi Ditetapkan, Dorong UMKM Naik Kelas

    Surabaya (beritajatim.com) – Peraturan Daerah (Perda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Jawa Timur akhirnya resmi disahkan. Keputusan ini diumumkan oleh Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, dalam Sidang Paripurna DPRD Jatim pada Senin (6/1/2025). Penetapan Perda ini ditandai dengan penandatanganan bersama antara Pj. Gubernur Adhy dan Ketua DPRD Jatim, M. Musyafak, disaksikan oleh jajaran legislatif lainnya.

    Pj. Gubernur Adhy optimistis bahwa BPR Jatim akan menjadi katalisator bagi perekonomian daerah, khususnya untuk mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Kami mengapresiasi dan berterima kasih atas rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Jawa Timur, atau yang selanjutnya disingkat menjadi PT BPR Jatim ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ujarnya.

    Transformasi Menuju PT BPR Jatim

    Perubahan nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi PT BPR Jatim (Perseroda) sejalan dengan Pasal 314 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Pj. Gubernur Adhy menjelaskan bahwa transformasi ini memungkinkan BPR Jatim untuk berekspansi seperti bank umum lainnya.

    “Dengan peralihan status ini, BPR Jatim bisa berekspansi seperti bank umum lainnya untuk mencari profit melalui produk perbankan, akses permodalan, tabungan, deposito, hingga kerja sama produktif dengan pihak lain,” terangnya.

    Selain itu, perubahan ini diharapkan dapat memperluas peran BPR Jatim dalam meningkatkan daya saing sektor perbankan, memperkuat layanan berbasis digital, serta mendukung pengembangan UMKM secara berkelanjutan.

    Komitmen pada UMKM dan Koperasi

    Perekonomian Jawa Timur, yang berbasis kerakyatan, menjadikan koperasi dan UMKM sebagai tulang punggungnya. Data menunjukkan bahwa sektor ini menyumbang 58,36 persen terhadap PDRB Jawa Timur. Karena itu, Pj. Gubernur Adhy menegaskan pentingnya peran BPR Jatim dalam memperkuat sektor UMKM.

    “Lebih dari 50 persen ekonomi Jatim disumbang oleh koperasi dan UMKM dengan kontribusi sebesar 58,36 persen terhadap PDRB Jawa Timur,” katanya.

    Saat ini, 92 persen dari total portofolio kredit BPR Jatim disalurkan kepada sektor UMKM produktif. Pj. Gubernur memastikan bahwa perubahan menjadi Perseroda tidak akan memengaruhi fokus BPR Jatim dalam mendukung sektor ini.

    “Dapat dipastikan dengan perubahan nomenklatur menjadi PT BPR Jatim (Perseroda) dimaksud tidak akan memengaruhi besaran penyaluran kredit kepada sektor UMKM, sesuai visi dan misinya adalah fokus pada pengembangan usaha UMKM, terutama di sektor pertanian skala mikro dan nelayan,” tegasnya.

    Ketentuan Baru untuk Penguatan Operasional

    Transformasi BPR Jatim juga menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2024. Ketentuan ini mencakup penyederhanaan jenis jaringan kantor, perluasan wilayah operasional, hingga pembentukan kantor wilayah dan sentra keuangan khusus. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 7 dalam Raperda tentang PT BPR Jatim.

    Modal dasar PT BPR Jatim (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp1,6 triliun, yang terdiri dari seluruh nilai nominal saham. Pemenuhan modal ini dilakukan melalui penyertaan modal sebagai modal disetor.

    Pj. Gubernur Adhy berharap keberadaan PT BPR Jatim (Perseroda) mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian Jawa Timur.

    “Semoga dengan ditetapkannya Perda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Jawa Timur ini, dapat memberikan manfaat bagi perekonomian daerah, memperluas akses keuangan, mendorong pembiayaan UMKM yang efektif dan efisien, serta mampu berkontribusi dalam penerimaan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim,” pungkasnya. [tok/beq]

  • BPBD Pamekasan Kembali Ingatkan Masyarakat Selalu Waspada Bencana

    BPBD Pamekasan Kembali Ingatkan Masyarakat Selalu Waspada Bencana

    Pamekasan (beritajatim.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, kembali mengimbau sekaligus mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap berbagai jenis bencana.

    Hal tersebut disampaikan seiring dengan adanya kejadian korban tenggelam di perairan pantai Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, Sabtu (4/1/2025) lalu. Di mana dua pemancing mengalami laka laut dan mengakibatkan satu korban meninggal dunia.

    Himbauan tersebut bisa dilakukan dengan cara selalu melakukan monitor terhadap berbagai potensi bencana, di antaranya melalui perkiraan cuaca dari BMKG khususnya sebelum melaut.

    “Dengan adanya kejadian ini, kami kembali mengingatkan sekaligus mengimbau masyarakat, khususnya para nelayan maupun pemancing agar lebih waspada, serta selalu memonitor perkembangan cuaca BMKG sebelum melaut,” kata Kalaksa BPBD Pamekasan, Akhmad Dhofir Rosidi, Senin (6/1/2025).

    Selain memonitor perkiraan cuaca melalui BMKG, masyarakat juga diimbau agar selalu mawas diri dengan mempersiapkan berbagai sarana keselamatan. “Tidak kalah penting, lengkapi alat pelindung diri seperti pelampung dan lainnya,” imbaunya.

    “Bukan hanya kejadian di laut, masyarakat juga sangat perlu untuk selalu waspada terhadap berbagai bencana alam lainnya, khususnya memasuki musim hujan. Seperti angin kencang, banjir, longsor serta beberapa jenis bencana lainnya,” pungkasnya. [pin/beq]

  • DPRD Surabaya Desak Tindakan Tegas terhadap Balap Liar Usai Insiden Tragis

    DPRD Surabaya Desak Tindakan Tegas terhadap Balap Liar Usai Insiden Tragis

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, mengecam keras insiden tragis yang menewaskan Shinta Iryani (43), ibu rumah tangga asal Simo Gunung Barat Tol III. Korban meninggal dunia akibat ditabrak pembalap liar di Jalan Diponegoro, Minggu (5/1/2025) dini hari. Fathoni mendesak aparat kepolisian dan Pemkot Surabaya untuk segera mengambil langkah tegas menghentikan aksi balap liar yang terus meresahkan warga.

    “Warga Surabaya membutuhkan keamanan dan kenyamanan dalam berkendara di jalan. Untuk itu, Satpol PP, TNI, dan Polri harus rutin melakukan patroli untuk membubarkan kerumunan balap liar serta menyita motor yang digunakan,” ujar Arif Fathoni, Senin (6/1/2025).

    Ia menegaskan bahwa Pemkot Surabaya sebenarnya telah menyediakan fasilitas berupa sirkuit di Gelora Bung Tomo (GBT) untuk menyalurkan hobi balap secara legal. Namun, aksi balap liar yang terus marak di jalanan menunjukkan bahwa perilaku tersebut lebih mengarah pada kenakalan, bukan olahraga.

    “Jika masih ada balap liar di jalanan, itu bukan lagi ajang olahraga, tetapi sudah menjadi ajang kenakalan. Terhadap pelaku seperti ini harus dilakukan penegakan hukum secara represif agar memberikan efek jera,” tegasnya.

    Dalam insiden tersebut, korban Shinta bersama anak bungsunya, FD (14), mengalami kecelakaan fatal setelah ditabrak sepeda motor yang diduga milik pembalap liar. Meski sudah berupaya mencari bantuan melalui Call Center 112 dan mendatangi pos polisi, kondisi Shinta yang kritis tidak tertolong. Ia meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit.

    Fathoni menegaskan bahwa pelaku tabrak lari akan segera tertangkap karena setiap jalan protokol di Surabaya telah dilengkapi CCTV berteknologi tinggi. Ia juga mendesak pelaku atau keluarga pelaku untuk menunjukkan itikad baik.

    “Saya berharap pelaku dapat menyerahkan diri ke kantor polisi terdekat dan keluarganya mendatangi rumah korban untuk meminta maaf atas perilaku anaknya. Ini adalah bentuk tanggung jawab,” kata Fathoni.

    Selain menindak pelaku, Fathoni meminta aparat terkait untuk mengawasi bengkel-bengkel motor yang sering digunakan untuk menyetel mesin balap liar. Menurutnya, razia terhadap bengkel semacam itu dapat menjadi langkah preventif untuk menekan aksi balap liar di Surabaya.

    “Kita harus memastikan Surabaya aman dan nyaman. Penegakan hukum, patroli rutin, hingga pengawasan bengkel adalah langkah yang harus segera dilakukan untuk mencegah tragedi seperti ini terulang,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Atasi PMK, DPRD Ponorogo Dorong Tutup Sementara Pasar Hewan

    Atasi PMK, DPRD Ponorogo Dorong Tutup Sementara Pasar Hewan

    Ponorogo (beritajatim.com) – Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, mendesak penutupan segera pasar hewan di Kecamatan Jetis. Langkah ini dinilai perlu sesegera mungkin dilakukan untuk mencegah semakin meluasnya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kembali merebak di Kabupaten Ponorogo, menyerang sejumlah hewan ternak.

    “Lebih baik pasar hewan ditutup sementara, seperti yang dilakukan oleh Pemkab Wonogiri,” kata Kang Wi, sapaan Dwi Agus Prayitno, Senin (6/1/2025).

    Opsi penutupan sementara Pasar Hewan di Kecamatan Jetis, kata Dwi, juga bukan tanpa sebab. Menurutnya, penyebaran PMK yang cepat, ditambah laporan kematian hewan ternak, mengharuskan tindakan drastis untuk mencegah eskalasi. Apalagi, keberadaan pasar sebagai lalu lintas ternak, juga menjadi salah satu pemicu untuk penularan PMK.

    “Kami meminta Pemkab untuk mengeluarkan kebijakan penutupan sementara pasar hewan,” katanya.

    Dwi Agus juga mengingatkan dampak ekonomi yang bisa terjadi jika wabah ini dibiarkan. Selain risiko meluasnya penyebaran, harga hewan ternak bisa anjlok, membuat peternak semakin terpukul. Masalah ketersediaan vaksin PMK yang belum jelas juga menjadi perhatian.

    “Kami mendorong Pemkab segera berkoordinasi dengan Kementerian untuk memastikan vaksin PMK dapat segera tersedia. Ini harus ditanggulangi secepatnya,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa dengan adanya kasus yang ada, saat ini bukan lagi fase pencegahan. Sekarang yang dibutuhkan ialah penanganan yang cepat, terutama dari dinas terkait. Kang Wi juga mengingatkan bahwa wabah PMK ini pernah terjadi di Ponorogo pada tahun 2022 lalu. Waktu itu, ribuan sapi perah di Kecamatan Pudak mati gara-gara virus PMK tersebut.

    “Sekarang yang dibutuhkan adalah penanganan cepat dari dinas terkait. Ini bukan lagi fase pencegahan, sebab sudah terlambat,” tutupnya. [end/beq]

  • Blitar Belum Punya Rumdis Wabup, Beky Bakal ‘Numpang’ di Wisma Moeradi

    Blitar Belum Punya Rumdis Wabup, Beky Bakal ‘Numpang’ di Wisma Moeradi

    Blitar (Beritajatim.com) – Wakil Bupati (Wabup) Blitar Terpilih, Beky Herdihansah bakal ‘numpang’ di Wisma Moeradi usai dilantik nanti. Kondisi tersebut terjadi lantaran hingga saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar belum memiliki rumah dinas untuk wakil bupati.

    Juru Bicara Tim Transisi Pasangan Rijanto-Beky, Miftakhul Huda menjelaskan, Beky Herdihansah bakal menempati Wisma Moeradi sebagai rumah dinasnya. Bangunan yang lumayang tua itu akan digunakan Beky untuk beristirahat usai menjalankan tugasnya sebagai Wakil Bupati Blitar.

    “Tapi bukan menjadi tempat tinggal, hanya sebagai tempat transit saat mulai bertugas,” ungkap Huda, Senin (6/1/2025).

    Huda menjelaskan bahwa Beky memilih menggunakan Wisma Moeradi untuk rumah dinas karena pertimbangan dekat dengan Pendopo Ronggo Hadi Negoro (RHN). Lokasi Wisma Moeradi juga strategis untuk menjamu tamu-tamu wakil bupati.

    “Mudah dijangkau tamu-tamu Pak Wabup, ketika datang dan akan menemuinya,” jelasnya.

    Beky sebenarnya tidak mempermasalahkan soal Wisma Moeradi. Namun kondisi ini tentu cukup ironis, dengan kemampuan anggaran APBD yang mencapai Rp2,5 triliun tapi Pemkab Blitar tidak bisa membangun rumdis untuk Wabup Blitar.

    Oleh karena itu, salah satu program pada masa pemerintahan Bupati Rijanto dan Wabup Blitar Beky nanti, adalah pembangunan rumdin Wabup Blitar.

    “Infonya sudah pernah dianggarkan sebelum Covid-19 lalu, tapi kemudian terkena refocusing jadi dibatalkan,” ungkap Huda.

    Adapun Wisma Moeradi, peruntukan sebenarnya adalah wisma tamu milik Pemkab Blitar. Kondisi bangunannya sudah cukup tua, bahkan sudah seharusnya direhab.

    Oleh karena Huda menegaskan pihaknya mendesak Pemkab Blitar, secepatnya membangun rumdis wabup.

    “Nanti akan dibicarakan bersama tim anggaran pemkab, agar bisa mulai dibangun pada tahun 2025 ini. Meski tidak bisa penuh dengan anggaran 2025, bisa diselesaikan tahun berikutnya,” tegas Huda yang juga Anggota DPRD Kabupaten Blitar dari PAN ini.

    Sebelumnya, Wisma Moeradi juga sempat digunakan mantan Wabup Blitar, Rahmat Santoso saat pemimpin pada periode 2021-2023 lalu. Sebelum mengundurkan diri pada September 2023, karena maju sebagai calon legislatif (caleg) DPR RI dari Partai PAN. Beberapa hari lalu, Wabup Blitar Terpilih, Beky Herdihansah juga sempat melihat kondisi Wisma Moeradi dan melengkapi sarana pendukung sebagai rumdin. [owi/beq]

  • DPRD Surabaya Kritik Layanan Darurat 112: Lambat Respon, Nyawa Melayang

    DPRD Surabaya Kritik Layanan Darurat 112: Lambat Respon, Nyawa Melayang

    Surabaya (beritajatim.com) – DPRD Surabaya melontarkan kritik keras terhadap layanan darurat Call Center 112 yang dinilai lambat merespons panggilan warga. Insiden tragis yang menewaskan Shinta Iryani (43), korban tabrak lari di Jalan Diponegoro pada Minggu (5/1/2025) pukul 04.00 WIB, menjadi bukti lemahnya sistem layanan darurat di Kota Surabaya.

    Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, menyebut kinerja layanan 112 masih jauh dari harapan. Ia menilai kecepatan dan kesiapan layanan darurat yang seharusnya menjadi prioritas justru sering mengecewakan warga.

    “Harusnya 112 itu tidak boleh mbambet (lambat) 24 jam. Kapanpun waktunya warga mengadu, menelepon itu harus siap sedia,” tegas Azhar Kahfi saat dihubungi.

    Tragedi ini juga mengungkap keluhan keluarga korban terhadap lambannya respons dari Call Center 112. Zaky Ardiansyah (19), putra Shinta, mengungkapkan bahwa ia sudah mencoba menghubungi layanan darurat segera setelah ibunya mengalami luka parah di kepala. Namun, keterlambatan penanganan membuat nyawa ibunya tidak terselamatkan.

    “Kami sangat prihatin mendengar kesulitan keluarga korban dalam mendapatkan bantuan. Ini menunjukkan ada celah besar dalam sistem kita,” ujar Kahfi.

    Menurutnya, Pemerintah Kota Surabaya harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem layanan darurat ini. Selain memperbaiki sistem, penambahan personel juga dinilai sangat diperlukan agar layanan benar-benar dapat siaga 24 jam tanpa terkendala.

    “Sistem harus dibenahi, dan personel kalau dirasa kurang perlu ditambah untuk setiap saat siap siaga,” tambahnya.

    Selain itu, Kahfi juga meminta tindakan tegas terhadap pelaku balap liar yang menjadi penyebab utama insiden ini. Ia menilai balap liar tidak hanya mengancam keselamatan pelaku, tetapi juga masyarakat umum yang menjadi korban.

    “Ini bukan hanya soal layanan darurat, tapi juga soal ketertiban dan keselamatan masyarakat. Balap liar harus dihentikan karena sudah memakan korban jiwa,” tegasnya. [asg/beq]

  • Pemkab Pasuruan Tambah Armada Tangki Air Antisipasi Kekeringan

    Pemkab Pasuruan Tambah Armada Tangki Air Antisipasi Kekeringan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan akhirnya merealisasikan penambahan armada water supply atau tangki air guna mengatasi permasalahan kekeringan yang kerap melanda wilayah tersebut. Dua unit kendaraan tangki air baru telah dibeli menggunakan sisa anggaran tahun lalu dengan total nilai Rp1,6 miliar.

    Penambahan armada ini dinilai sangat mendesak, mengingat kondisi kendaraan sebelumnya sudah tua dan tidak lagi optimal dalam pendistribusian air bersih. Armada lama yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Pasuruan diketahui telah berusia lebih dari 10 tahun.

    “Kondisi kendaraan sebelumnya sudah tua dan dalam melakukan pelayanan kurang optimal terutama saat pendistribusian pada musim kemarau. Sehingga kali ini ada penambahan dua unit kendaraan baru dengan total Rp 1,6 milyar,” jelas Kalaksa BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Hariyadi, Senin (6/1/2025).

    Sugeng juga mengungkapkan bahwa proses pengadaan kendaraan sempat menghadapi kendala akibat penyedia yang tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Namun, berkat sisa anggaran yang mencukupi, proses pengadaan akhirnya dapat dilanjutkan melalui sistem e-katalog.

    “Kendaraan baru ini sudah kami terima pertengahan Desember lalu dan kondisi kendaraan sudah sesuai dengan standar. Kami harap dengan adanya armada baru ini bisa meningkatkan efektivitas pendistribusian air bersih,” imbuh Sugeng.

    Dengan tambahan dua unit armada baru, BPBD Kabupaten Pasuruan akan lebih optimal dalam mendistribusikan air bersih ke wilayah-wilayah yang rawan kekeringan. Fokus pendistribusian terutama pada daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh kendaraan lama. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi dampak kekeringan yang sering terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Pasuruan.

    Meski demikian, dua unit kendaraan lama tetap akan digunakan untuk melayani wilayah-wilayah terdekat dengan akses jalan yang lebih mudah. Strategi ini diambil untuk memaksimalkan fungsi seluruh armada yang tersedia, meskipun kondisi kendaraan lama tidak lagi prima. [ada/beq]