Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Ini Perkiraan Biaya Haji Jamaah Blitar yang Berangkat dari Embarkasi Surabaya

    Ini Perkiraan Biaya Haji Jamaah Blitar yang Berangkat dari Embarkasi Surabaya

    Blitar (beritajatim.com) – Panitia Kerja (Panja) Haji DPR RI dan Kementerian Agama (Kemenag) telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah atau tahun 2025 ini. Adapun nilai biaya haji yang harus ditanggung oleh jemaah haji 2025 sebesar Rp55.431.750,78.

    Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Hamim Thohari menjelaskan bahwa biaya haji tersebut masih menunggu persetujuan dari presiden. Kemenag Kabupaten Blitar pun akan menunggu putusan resmi dari pemerintah soal nilai biaya haji tahun 2025.

    “Kita masih menunggu secara resmi seperti apa,” kata Hamim Thohari, Selasa (7/01/2025).

    Jemaah haji asal Kabupaten Blitar sendiri biasanya tergabung dalam embarkasi Surabaya. Pada tahun 2024 lalu, biaya haji embarkasi Surabaya menjadi yang termahal se-Indonesia.

    Pada tahun lalu biaya haji embarkasi Surabaya mencapai Rp60.526.334,00. Kini dengan adanya penurunan biaya haji secara nasional dimungkinkan biaya haji embarkasi Surabaya juga akan turun.

    “Ketika tahun lalu Rp.56 juta itu Jawa Timur kan biaya hajinya kan Rp60 juta sekian gitu. Nah, sekarang nasional Rp55 juta mungkin nanti Rp59-60 jutaan,” ungkapnya.

    Sudah adanya kesepakatan biaya haji di awal tahun 2025 ini juga disyukuri oleh Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Pasalnya dengan adanya kesepakatan biaya haji di awal tahun ini, memberikan ruang kepada masyarakat untuk mempersiapkan keuangannya untuk pelaksanaan ibadah haji bulan Mei 2025 mendatang.

    “Tapi setidaknya ini sudah lega lah bulan Januari sudah ada kesepakatan nantinya kan lebih ada kesempatan untuk para jamaah mempersiapkan diri,” tandasnya. [owi/aje]

  • Pemkab Sidoarjo Janji Segera Normalisasi Afvour Bulubendo

    Pemkab Sidoarjo Janji Segera Normalisasi Afvour Bulubendo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo berkomitmen untuk segera melakukan normalisasi Afvour Bulubendo sebagai langkah mengatasi genangan air yang melanda Desa Panjunan, Kecamatan Sukodono. Genangan air setinggi 30 cm ini terjadi setelah hujan deras yang mengguyur pada Minggu (5/1/2025), meluber ke sejumlah RT akibat debit air yang melampaui kapasitas saluran.

    Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi, turun langsung ke lokasi terdampak bersama jajaran Forkopimda. Ia menilai, aliran air di Afvour Bulubendo tersumbat oleh sampah dan struktur jembatan yang terlalu rendah, sehingga menyebabkan air meluap ke pemukiman warga.

    “Nanti akan kita normalisasi agar air ini segera surut, dan kita lihat juga ada hambatan pipa PDAM yang terlalu ke bawah dan juga jembatannya yang rendah. Kita sudah instruksikan kepada PU agar diberi U-Ditch dengan lebar 7 meter supaya tidak mengganggu aliran air,” tegas Subandi, Selasa (7/1/2025).

    Subandi menambahkan bahwa peninggian jembatan di kawasan tersebut juga menjadi prioritas agar masalah banjir dapat diatasi secara permanen.

    Ali Kasan, warga Desa Panjunan, mengungkapkan bahwa genangan air mulai terjadi pada Minggu sore dan semakin tinggi meski hujan telah reda.

    “Genangan air ini terjadi usai hujan deras, air semakin tinggi saat hujan deras berhenti, sepertinya air berhenti mengalir,” ungkapnya.

    Ia juga menyebut bahwa upaya pencegahan telah dilakukan sebelumnya melalui kerja bakti membersihkan saluran Afvour Bulubendo pada Desember lalu. “Saat kerja bakti kemarin, warga menemukan kasur yang menyumbat jembatan. Setelah kasur itu diangkat, genangan air di desa kami langsung surut,” jelasnya.

    Namun, Kasan mengakui bahwa banjir di wilayahnya sudah menjadi langganan setiap musim hujan sejak 2010.

    Selain langkah teknis, H. Subandi mengimbau masyarakat untuk turut menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Menurutnya, kebiasaan membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, menjadi salah satu penyebab utama banjir.

    “Kita mengharapkan kepada seluruh warga Sidoarjo, mari kita menjaga kebersihan, terutama jangan membuang sampah di sungai,” ajaknya. [isa/beq]

  • Mak Rini Masih “Menghilang”, Bagaimana Nasib Pemerintahan Blitar?

    Mak Rini Masih “Menghilang”, Bagaimana Nasib Pemerintahan Blitar?

    Blitar (beritajatim.com) – Bupati Blitar, Rini Syarifah hingga saat ini masih “menghilang”. Perempuan yang akrab disapa Mak Rini tersebut hingga saat ini belum juga nampak ke publik dan menjalankan tugas sebagai Bupati Blitar usai kekalahan di Pilkada 2024 kemarin.

    Keberadaan Mak Rini dipertanyakan oleh sejumlah pihak. Bukan hanya itu, menghilangnya Mak Rini tersebut juga menimbulkan pertanyaan besar bagaimana jalannya Pemerintahan Kabupaten Blitar di awal 2025 ini.

    Terkait hal itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, M. Rifa’i pun angkat bicara. Menurut Rifa’i sudah seharusnya Mak Rini tetap menjalankan tugasnya sebagai Bupati Blitar dan berkoordinasi serta berkonsolidasi untuk menjalankan APBD 2025.

    “Ya memang, tidak harus hadir secara fisik namun menjadi kewajiban beliau untuk koordinasi dan konsolidasi terkait pelaksanaan APBD 2025,” ungkap M. Rifai’i, Selasa (7/1/2025).

    DPRD Kabupaten Blitar pun meminta agar Mak Rini bisa berkoordinasi dan konsolidasi dengan sejumlah pihak. Sehingga APBD 2025 bisa berjalan dengan baik dan berdampak positif untuk masyarakat.

    “OPD-OPD itu dipanggil untuk koordinasi dan konsolidasi soal program kerja,” sarannya.

    Pada awal 2025 ini, Pemerintahan Kabupaten Blitar memang masih dipimpin oleh Rini Syarifah. Ketua DPC PKB tersebut masih akan menjabat sebagai Bupati Blitar hingga bulan februari 2025 mendatang.

    Sehingga masih menjadi kewajiban Mak Rini untuk memimpin Kabupaten Blitar hingga bupati terpilih dilantik. Masyarakat pun tentu mengharapkan Bupati Blitar untuk kembali muncul ke publik dan memberikan rasa yakin terhadap kinerja masyarakat daerah.

    “Itu wajib (hadir) itu menjadi kewajiban beliau (koordinasi dan konsolidasi) antar OPD,” tegasnya. [owi/beq]

  • Selama 4 Tahun, Ratusan Pedagang Pasar Garum Blitar Jadi Korban Pungli

    Selama 4 Tahun, Ratusan Pedagang Pasar Garum Blitar Jadi Korban Pungli

    Blitar (beritajatim.com) – Ratusan pedagang yang berjualan di Pasar Garum Kabupaten Blitar mengeluhkan aksi pungutan liar yang dilakukan oleh oknum.  Pungutan liar ini menurut pedagang sudah berlangsung selama 4 tahun.

    Dalam aksinya, oknum tersebut mengatasnamakan pihak Pasar Garum. Pelaku menarik iuran dari pedagang sebesar Rp.5 ribu rupiah setiap sebulan sekali. Meski mengaku dari pihak pasar pasar, namun pedagang tidak diberikan karcis usai ditarik uang iuran.

    “Ini kami merasakan pungutan liar ini sudah 4 tahun disini, bahkan beberapa pedagang juga diancam jika tidak mau membayar maka pedagang tersebut disuruh keluar,” ungkap Fauzi, pedagang Pasar Garum, Blitar, Selasa (7/01/2025).

    Bukan hanya tidak memberikan karcis, pungutan liar ini juga disertai ancaman. Beberapa pedagang yang enggan memberikan uang iuran kepada oknum tersebut diancam akan didepak dari Pasar Garum.

    “Katanya itu untuk uang buka tutup gerbang pasar, kami minta agar pemerintah daerah mengambil sikap,” tegasnya.

    Dari informasi yang didapat pedagang, iuran sebesar Rp.5 ribu rupiah tersebut adalah sebagai balas jasa buka tutup gerbang Pasar Garum. Sehingga para pedagang mau tidak mau harus membayarkan iuran tersebut.

    Terkait hal itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, Darmadi pun angkat bicara. Menurut Darmadi pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena pelaku pungli bukanlah petugas resmi pasar. Namun demikian pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini.

    “Jadi terkait itu di luar kewenangan kami dan yang melakukan itu juga bukan dari pihak kami menurut informasi itu dari internal mereka sendiri yang dinaungi paguyuban pedagang pasar itu sendiri,” ucap Darmadi.

    Tentu aksi pungutan liar ini cukup disayangkan. Karena para pedagang pasar Garum merasa terbebani dengan adanya pungutan liar sebesar Rp.5 ribu rupiah setiap bulannya. (owi/ted)

  • Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD, Pakar UGM: Praktek Politik Transaksional Berpeluang Tinggi

    Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD, Pakar UGM: Praktek Politik Transaksional Berpeluang Tinggi

    Yogyakarta (beritajatim.com)– Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menjadi topik hangat di kalangan politik dan masyarakat.

    Usulan ini mencuat setelah diungkapkan oleh Ketua Umum Golkar dan mendapat dukungan dari Presiden RI, Prabowo. Alasan yang dikemukakan antara lain untuk menghemat biaya, mengurangi potensi konflik horizontal, dan meningkatkan efektivitas pemerintahan.

    Wacana ini menuai kritik tajam. Dr. Yance Arizona, pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia menyebut langkah ini sebagai bentuk nyata dari kemunduran demokrasi di Indonesia. Menurut Yance, jika pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD, partisipasi langsung masyarakat dalam menentukan pemimpin akan hilang, membuka peluang besar bagi praktik politik transaksional.

    Dampak Negatif Pemilihan Melalui DPRD

    Yance menyoroti beberapa dampak negatif jika wacana ini diimplementasikan. Pertama, hak politik masyarakat untuk memilih langsung pemimpin daerah akan terhapus.

    “Selama 20 tahun terakhir, banyak pemimpin daerah terpilih karena didukung langsung oleh rakyat,” ujar Yance.

    Kehilangan hak ini, menurutnya, akan merusak fondasi demokrasi yang telah dibangun sejak era reformasi.

    Kedua, dominasi partai politik dalam proses pemilihan akan semakin kuat. Sistem politik yang sentralistik di Indonesia saat ini memungkinkan keputusan DPP partai mempengaruhi anggota partai di daerah. “Proses ini akan menguntungkan partai-partai besar, sementara partai menengah dan kecil akan sulit bersaing,” tambah Yance.

    Efisiensi Biaya dan Politik Uang

    Salah satu argumen pendukung wacana ini adalah penghematan dana pilkada dan upaya mengurangi politik uang. Namun, Yance menilai efisiensi bisa dilakukan tanpa mengorbankan proses demokrasi. “Penghematan bisa difokuskan pada pengurangan biaya perjalanan dinas dan rapat rutin, bukan dengan mengubah sistem pemilihan,” tegasnya.

    Ia juga menekankan perlunya pengawasan ketat dan penegakan hukum terhadap pelaku politik uang, yang seharusnya menjadi fokus utama pemerintah. Dengan pengawasan yang baik, potensi politik uang dapat diminimalisir tanpa harus mengubah mekanisme pilkada.

    Mengembalikan Suara Rakyat

    Yance mengingatkan pentingnya masyarakat untuk bersuara menolak wacana ini. Ia menilai, perubahan sistem pilkada ke DPRD hanyalah upaya untuk menghilangkan suara rakyat dan mensentralisasikan kekuasaan di tangan segelintir elite politik. “Kita harus waspada, karena jika sistem ini diterapkan, pemerintah akan lebih mudah menentukan siapa yang menjadi kepala daerah,” tutup Yance.

    Dengan berbagai implikasi yang mungkin terjadi, wacana pengembalian pemilihan kepala daerah ke DPRD harus dikaji secara mendalam dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat. Demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi aktif dari rakyat, bukan hanya keputusan dari elite politik. [aje]

  • Biaya Haji Turun Rp600 Ribu, Begini Kata Ketua Panja BPIH

    Biaya Haji Turun Rp600 Ribu, Begini Kata Ketua Panja BPIH

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Abdul Wachid menetapkan, besaran BPIH Penyelenggaraan Haji Tahun 1446 H atau 2025 M adalah sebesar Rp89.410.258,79. Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp4.000.027,21 dibanding BPIH Tahun 2024 yang sebesar Rp93.410.286.

    Sementara, biaya yang harus dibayarkan jamaah sebesar Rp55.431.750,78 atau sebesar 62 persen dari BPIH tahun 2025. Angka tersebut mengalami penurunan sekitar Rp600.000 lebih dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai Rp56.046.172.

    “Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau BPIH atau yang dibiayai, yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jamaah sebesar Rp55.431.750,78 atau sebesar 62 persen dari BPIH Tahun 1446 Hijriyah atau 2025 Masehi,” ujarnya saat membacakan Laporan Hasil Pembahasan Panja BPIH di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (06/01/2024).

    Terdapat perubahan dalam komposisi pembiayaan haji, jika tahun lalu komposisi pembiayaan BPIH menggunakan skema 60:40 pada 2025, skema pembiayaan ini berubah menjadi 62:38 pada 2024. Nilai manfaat Tahun 2025 ini sebesar Rp34.073.267 dengan persentase Bipih 62% dan nilai manfaat 38%.

    Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini menambahkan, untuk jumlah jemaah haji Tahun 2025 telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 64 ayat 2 undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji yakni sebanyak 221.000.

    “Dengan pembagian kuota haji reguler sebanyak 203.320 orang jemaah dan kuota haji khusus sebanyak 17.680 orang jemaah,” katanya. [hen/ian]

  • Pemkab Bondowoso Dorong Ketahanan Pangan Melalui Dukungan Infrastruktur dan Kemitraan

    Pemkab Bondowoso Dorong Ketahanan Pangan Melalui Dukungan Infrastruktur dan Kemitraan

    Bondowoso (beritajatim.com) – Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan produktivitas sektor pertanian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso menyampaikan berbagai capaian dan program strategis.

    Kabupaten Bondowoso yang memiliki 159.299 rumah tangga pertanian dengan 32,49 persen di antaranya berada dalam rentang usia produktif 15–44 tahun, terus memanfaatkan potensi wilayahnya yang meliputi 23 kecamatan.

    Menurut Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso, Haeriyah Yuliati, potensi ini didukung oleh kondisi tanah yang subur, infrastruktur pertanian, serta kemitraan dengan berbagai pihak.

    “Alhamdulillah, bumi Bondowoso ini cukup subur sehingga banyak sekali produk pertanian yang melimpah, terutama buah-buahan seperti durian lokal yang tadi sudah dicicipi,” ungkap Haeriyah.

    Durian lokal khas Bondowoso dikenal dengan nama “Durian Kasur” karena teksturnya lembut dan bijinya kecil, serta “Durian Plotan” yang memiliki tekstur lengket seperti ketan.

    Di sisi lain, pada tahun 2024, luas tanaman padi mencapai 95.508 hektare, meningkat dari 79.054 hektare pada tahun sebelumnya, dengan produktivitas mencapai 6,17 ton per hektare.

    Tanaman jagung juga menunjukkan peningkatan dari 26.458 hektare di tahun 2023 menjadi 28.294 hektare pada 2024, dengan produktivitas 5,8 ton per hektare.

    Peningkatan ini tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat berupa benih unggul, pompa air, rehabilitasi jaringan irigasi, serta sarana dan prasarana pascapanen.

    Haeriyah juga menyampaikan target besar Bondowoso pada tahun 2025, yakni perluasan area tanam padi hingga 130.374 hektare untuk memenuhi kebutuhan pangan yang meningkat di tengah situasi cuaca yang tidak menentu.

    Bondowoso dikenal dengan berbagai produk unggulan pertanian. Salah satunya adalah tape berbahan baku ubi kayu atau singkong yang menjadi ciri khas Desa Lombok Kulon dan Desa Sulek.

    “Selain itu, kopi Arabika dari lereng Ijen Raung dan Hyang Argopuro juga telah mendapatkan sertifikasi indikasi geografis, memperkuat branding Bondowoso Republik Kopi,” tuturnya.

    Potensi komoditas hortikultura seperti alpukat, mangga, dan durian tersebar di beberapa kecamatan, termasuk Cermee, Prajekan, Botolinggo, Pujer, Tlogosari, Tamanan, Maesan, Wonosari, dan Sumber Wringin.

    “Selain itu, tanaman biofarmaka seperti kunyit dan jahe terus dikembangkan melalui kemitraan dengan PT NSA,” ujarnya.

    Dalam sambutannya, Haeriyah menyoroti pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten, TNI, Polri, dan para pemangku kepentingan untuk menjaga ketahanan pangan di Bondowoso.

    “Satu indikator keberhasilannya adalah meningkatnya produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani,” tegasnya. (awi/ian)

  • Digugat ke MK, Tim Hukum RAHMAD: Gugatan Paslon 02 Tak Berdasar

    Digugat ke MK, Tim Hukum RAHMAD: Gugatan Paslon 02 Tak Berdasar

    Bondowoso (beritajatim.com) – Tim hukum pasangan calon (Paslon) KH Abdul Hamid Wahid dan KH As’ad Yahya Syafi’i (RAHMAD) menegaskan kesiapan mereka menghadapi gugatan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bondowoso 2024.

    Gugatan diajukan oleh Paslon Nomor Urut 02, Bambang Soekwanto dan Gus Bakir (Bagus) di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Sebagai pihak terkait dalam perkara yang telah diregister dengan Nomor 184/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada 3 Januari 2025, Paslon Rahmad memiliki legitimasi sebagai pemenang Pilkada Bondowoso 2024 berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso.

    Ketua Tim Hukum Paslon Rahmad, Sri Sugeng Pujiatmiko menegaskan bahwa pihaknya siap menghadapi gugatan yang diajukan oleh Paslon 02. Menurutnya, gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

    “Gugatan yang diajukan oleh Paslon 02 adalah rubbish in election. Secara substansi, gugatan tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai objek sengketa Pilkada,” tegasnya kepada BeritaJatim.com, Senin (6/1/2025).

    Sri Sugeng menyatakan bahwa Tim Hukum Paslon Rahmad telah menyiapkan keterangan tertulis, bukti-bukti pendukung, dan saksi-saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan di MK.

    “Gugatan ini tidak berdasar dan tidak benar. Kami yakin dapat membuktikan kebenaran dalam persidangan,” ujar pengacara senior yang juga anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ini.

    Sri Sugeng mengimbau masyarakat Kabupaten Bondowoso, termasuk para pendukung dan relawan Paslon Rahmad untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak benar.

    “Jangan melakukan tindakan di luar mekanisme hukum yang dapat mengganggu suasana kondusif. Kita harus menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di MK,” ujarnya.

    Ia menekankan bahwa kemenangan Paslon Rahmad adalah hasil dari kepercayaan masyarakat Bondowoso melalui proses Pilkada yang berlangsung aman, damai, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

    “Paslon Rahmad berkomitmen menjaga amanah yang telah diberikan masyarakat Bondowoso. Kami yakin, Pilkada ini dilaksanakan dengan prinsip jujur, adil, dan diawasi secara ketat oleh Bawaslu,” tambahnya.

    Di akhir pernyataannya, Sri Sugeng menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Bondowoso yang telah memberikan dukungan kepada Paslon Rahmad.

    “Kemenangan Paslon Rahmad adalah kemenangan bersama masyarakat Bondowoso. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungannya,” pungkasnya. (awi/ian)

  • 24 Hari Direaktivasi, Alun-alun Jember Nusantara Alami Beberapa Kerusakan

    24 Hari Direaktivasi, Alun-alun Jember Nusantara Alami Beberapa Kerusakan

    Jember (beritajatim.com) – Alun-alun Jember Nusantara mengalami beberapa kerusakan sejak direaktivasi pada Sabtu (14/12/2024). Komisi A DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengultimatum rekanan untuk memperbaikinya dalam jangka waktu dua pekan.

    Beberapa bagian yang rusak antara lain lantai granit, ring basket, genangan air, dan fasilitas kamar mandi. Selain itu, ada keluhan warga soal toilet atau kamar mandi yang terkunci sehingga tidak bisa dipakai.

    Hal ini dibahas dalam rapat dengar pendapat Komisi A dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jember, dan rekanan, di gedung parlemen, Senin (6/1/2025).

    “Ada beberapa catatan dan masukan. Penyedia sudah siap dan berkomitmen untuk segera membenahi beberapa kekurangan. Ini masih masa pemeliharaan,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jember Rahman Anda.

    Nantinya beberapa kerusakan akan dicek kembali. “Granit yang lepas akan dilihat penyedia. Mana granit yang berpotensi lepas. Mungkin ada beberapa titik yang kemarin lepas granitnya,” kata Rahman.

    Selain itu, Rahman akan memasang taman bermain di salah satu sudut alun-alun. “Kami sudah rencanakan tahun ini dengan anggaran Rp 200 juta. Mungkin di sebelah barat,” katanya.

    Rahman akan mengupayakan kamar mandi atau toilet tetap buka selama 24 jam setiap hari. “Paling tidak ada sisi yang tetap kami buka 24 jam. Kalau sekarang jam 12 malam kami tutup. Insyaallah, dengan sumber daya manusia yang kami punya, kami upayakan 24 jam tetap buka,” katanya.

    Ketua Komisi A Budi Wicaksono memberikan waktu dua pekan untuk memperbaiki semua kerusakan. “Kami kemudian akan cek ulang. Setelah dua minggu tidak boleh ada kerusakan lagi. Dinas Cipta Karya menyanggupi perbaikan,” katanya.

    Desain perencanaan alun-alun dimulai pada 2022 dan dilanjutkan dengan review dua tahun kemudian dengan nilai Rp 24 juta oleh CV Karya Parahita Konsultan Jember.

    Pembangunan landscape yang menghabiskan anggaran Rp 17,455 miliar dikerjakan PT Joglo Multi Ayu dari Jakarta Konsultan pengawasnya adalah PT Alocita Mandiri dengan anggaran Rp 311,623 juta.

    Alun-alun ini dilengkapi megatron yang diproduksi di Bandung. Pembangunan struktur videotron raksasa itu menghabiskan dana Rp 6,059 miliar dikerjakan oleh PT Wiratama Graha Raharja. Konsultan pengawasnya adalah Dinamika Konsultan dari Jember dengan anggaran Rp 98,522 juta.

    Kontrak pengeboran dan menara air sebesar Rp 459,699 juta.dikerjakan CV Sudut dari Bondowoso. Konsultan pengawasnya adalah Karya Parahita dengan anggaran Rp 24,5 juta. Sementara itu pembuatan patung garuda memakan anggaran Rp 26,750 juta dan dikerjakan badan usaha milik desa (BUMDes) dari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

    Semua proyek itu sudah selesai pada 31 Desember 2024. Namun masih ada masa pemeliharaan selama 360 hari. “Kami kasih waktu dua minggu untuk mengecek, karena walau pekerjaan yang bagus, kalau ada yang rusak sedikit, pekerjaan yang bagus itu tidak akan terlihat. Akan jadi bulan-bulanan. Satu keramik rusak saja sudah heboh,” kata Budi.

    Tabroni, anggota Komisi A lainnya, mengibaratkan sedikit kerusakan di alun-alun tak ubahnya ‘nila setitik, rusak susu sebelanga’. “Artinya orang akan melihat dari hal yang paling jelek di dalamnya. Maka itu jadi catatan dari kami. Tapi itu sesuatu yang harus kita terima. Mau rusaknya sedikit, nol koma sekian sekian, harus jadi perhatian,” katanya.

    “Kita punya waktu dua minggu untuk melihat secara kompleks, menyeluruh, agar dalam setahun ke depan tidak terlihat lagi problemnya. Kita memberikan kenyamanan bagi masyarakat,” kata Tabroni.

    Wakil Ketua Komisi A Siswono mengancam akan membawa sampel campuran bahan-bahan material sejumlah kerusakan ke laboratorium untuk diuji, jika dalam dua pekan pembenahan tak dilakukan. “Kita tidak mau main-main. Ini hakikatnya kepentingan masyarakat. Kasihan Kepala Dinas,” katanya.

    Uji laboratorium dilakukan agar tidak ada spekulasi soal kualitas. “Ini agar tidak menduga-duga unsur kesalahannya,” kata Siswono.

    Siswono mempertanyakan kualitas rehabilitasi alun-alun jika masih ada kerusakan. Menurutnya, rekanan seharusnya mengantisipasi cuaca hujan yang bisa mengganggu kualitas. “Misalnya granit setelah dipasang, ditutup terpal dulu,” katanya.

    Siswono juga meminta agar toilet tidak dikunci. Dia mendesak Rahman agar menempatkan petugas penjaga toilet selama 24 jam untuk mencegah kerusakan dan toilet tetap bisa digunakan warga. “Pemerintah melayani masyarakat. Jangan sampai tidak adanya petugas, kamar mandi gampang rusak. Yang penting pemerintah bertanggung jawab dengan aktivitas masyarakat yang mau happy,” katanya. [wir]

  • Inflasi Kota Kediri Tetap Terkendali, BPS Optimis Berlanjut di 2025

    Inflasi Kota Kediri Tetap Terkendali, BPS Optimis Berlanjut di 2025

    Kediri (beritajatim.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kediri mengumumkan hasil penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk Desember 2024, yang mencatat kenaikan dibanding bulan sebelumnya.

    Kepala BPS Kota Kediri, Emil Wahyudiono, dalam konferensi pers daring menjelaskan, bahwa peningkatan ini wajar terjadi akibat meningkatnya permintaan selama perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    Pada Desember 2024, inflasi month-to-month (m-to-m) di Kota Kediri mencapai 0,52 persen, sementara secara year-on-year (y-on-y) dan year-to-date (y-to-d), Kota Kediri menempati posisi terendah kedua di Jawa Timur dengan angka 1,19 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional dan provinsi.

    Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kenaikan harga selama Desember 2024 meliputi penyesuaian harga BBM non-subsidi, kenaikan harga telur ayam ras, minyak goreng, serta komoditas hortikultura.

    Di sisi lain, harga emas mengalami penurunan, demikian pula tarif angkutan udara akibat penyesuaian tarif tiket pesawat sebesar 10 persen yang berlangsung dari 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025.

    “Kenaikan harga telur ayam ras dipicu oleh meningkatnya harga pakan, sementara harga cabai naik karena musim hujan yang mempercepat pembusukan, ditambah peningkatan permintaan dari konsumen,” jelas Emil.

    Komoditas utama penyumbang inflasi m-to-m di Kota Kediri pada Desember antara lain:

    Telur ayam ras (0,10 persen)
    Cabai rawit (0,07 persen)
    Cabai merah (0,05 persen)
    Terong (0,04 persen)
    Minyak goreng, kangkung, bawang merah, kacang panjang, dan sawi hijau (masing-masing 0,03 persen)
    Jagung manis, perawatan kendaraan, semangka, ketimun, beras, kelapa, wortel, dan ikan nila (masing-masing 0,01 persen)

    Sementara itu, beberapa komoditas justru mengalami deflasi, seperti emas perhiasan (-0,02 persen), pepaya (-0,01 persen), dan alpukat (-0,01 persen).

    Emil menekankan pentingnya langkah-langkah antisipatif dari Pemkot Kediri untuk menjaga stabilitas harga pada Januari 2025. “Distribusi komoditas harus dipastikan tetap lancar. Lebih baik lagi jika tersedia cold storage untuk menyimpan bahan pangan yang mudah rusak agar harga tetap terkendali,” ujarnya.

    Ia juga mengimbau masyarakat untuk mulai membiasakan substitusi komoditas segar dengan yang lebih tahan lama, seperti mengolah cabai menjadi cabai kering.

    Sementara itu, Tetuko Erwin Sukarno, Kepala Bagian Administrasi Perekonomian sekaligus Sekretaris TPID Kota Kediri, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, sehingga inflasi tahunan tetap berada di angka 1,19 persen.

    Erwin optimis stabilitas ekonomi ini akan berlanjut pada 2025, terutama dengan kebijakan pemerintah yang hanya menaikkan PPN pada barang mewah, bukan pada kebutuhan pokok, sehingga keterjangkauan harga tetap terjaga.

    Di akhir wawancara, ia menegaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan berbagai program untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban pengeluaran masyarakat, seperti pemberian makanan bergizi gratis dan pelatihan keterampilan kerja.

    “Semoga program pemerintah di 2025 dapat meringankan kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya beli, serta memperkuat daya saing kita semua,” pungkasnya. [nm/ian]