Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • KPU Magetan Tunjuk Firma Hukum Asal Jember untuk Hadapi Sidang PHP di MK

    KPU Magetan Tunjuk Firma Hukum Asal Jember untuk Hadapi Sidang PHP di MK

    Magetan (beritajatim.com)– Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Magetan, Noviano Suyide, menyampaikan bahwa pihaknya telah mempersiapkan langkah hukum untuk menghadapi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Magetan 2024 yang diajukan oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 3, Sujatno-Ida Yuhana Ulfa (JADI), ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    KPU Magetan telah menunjuk tim kuasa hukum untuk mendampingi mereka dalam proses sidang di MK. Keputusan ini diambil melalui rapat pleno yang dilaksanakan beberapa hari lalu.

    “Kami telah menetapkan firma hukum AW Law Firm dari Jember sebagai kuasa hukum yang akan mewakili KPU Magetan dalam menghadapi perselisihan hasil Pilkada ini,” ujar Noviano Suyide, Selasa (7/1/2025)

    Sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, sidang pendahuluan atau sidang pertama kasus ini akan berlangsung pada Rabu (8/1/2025), pukul 13.00 WIB. Dalam persidangan ini, pihak KPU Magetan bersama tim hukum akan memberikan klarifikasi dan tanggapan atas gugatan yang diajukan oleh paslon nomor urut 3.

    Noviano menegaskan bahwa KPU Magetan siap menghadapi seluruh proses hukum dan yakin dengan tahapan serta keputusan yang telah diambil selama penyelenggaraan Pilkada 2024.

    “Kami percaya proses penyelenggaraan Pilkada di Magetan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, sebagai bagian dari tanggung jawab kami, KPU akan mengikuti proses hukum di Mahkamah Konstitusi,” tambahnya.

    Gugatan Paslon Sujatno-Ida Yuhana Ulfa (JADI)

    Pasangan calon nomor urut 3, Sujatno-Ida Yuhana Ulfa, mengajukan gugatan ke MK terkait perselisihan hasil Pilkada Magetan 2024. Gugatan ini diajukan setelah KPU Magetan menetapkan hasil resmi pemilihan.

    Pasangan JADI menilai terdapat sejumlah permasalahan yang perlu ditinjau ulang, meskipun detail dari gugatan tersebut belum disampaikan secara lengkap kepada publik.

    KPU Magetan berkomitmen untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan, termasuk dalam menghadapi gugatan hukum ini. Noviano Suyide berharap seluruh pihak dapat menghormati proses yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat.

    “Kami berharap proses ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang adil bagi semua pihak, sesuai dengan prinsip demokrasi dan hukum yang berlaku,” tutup Noviano. [fiq/suf]

  • Wamentan RI Perintahkan Pupuk Indonesia Evaluasi Kios di Bondowoso, Sudaryono: Zalimnya Kebangetan

    Wamentan RI Perintahkan Pupuk Indonesia Evaluasi Kios di Bondowoso, Sudaryono: Zalimnya Kebangetan

    Bondowoso (beritajatim.com) – Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia (Wamentan RI), Sudaryono berkesempatan berdialog dengan petani di Kabupaten Bondowoso pada Minggu (5/1/2025) malam lalu.

    Dalam dialog tersebut, terungkap bahwa petani Bondowoso kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi dengan pembelian sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

    Misalnya pupuk bersubsidi jenis Urea yang HET nya Rp 225.000 per kuintal atau kisaran Rp 112.500 ribu per zak/karung dengan berat 50 kilogram.

    Rata-rata petani di Kabupaten Bondowoso mengaku membeli pupuk urea bersubsidi dengan harga Rp 150.000 per karung atau Rp 300.000 per kuintal.

    “Saya beli pupuk di kios Rp 150.000 per sak. Itu yang resmi. Kalau yang ilegal, bisa sampai Rp 500.000 per sak,” terang Subairi, seorang petani yang tergabung dalam Pengurus Pemuda Tani Indonesia (PTI) Bondowoso.

    Mendengar keluhan itu, Wamentan RI Sudaryono menegaskan bahwa pupuk bersubsidi berbeda dengan non subsidi.

    “Kalau jenengan beli yang tidak subsidi, mau beli Rp 1.000.000, beli Rp 500.000 gak diatur. Yang diatur adalah pupuk bersubsidi. Gitu ya pak direktur?,” kata Sudaryono sembari menoleh ke Direktur Pupuk Indonesia yang juga hadir dalam pertemuan tersebut.

    Kemudian, Sudaryono juga menyoroti beberapa modus kios yang disebutnya merupakan sebuah pelanggaran. Modus pertama adalah sistem paket pupuk yang ditawarkan kepada petani, namun diiringi intimidasi.

    “Misalnya ‘kowe tuku sak zak, tapi kowe kudu tuku iki iki iki. Nek gak, gak tak layani’. Itu laporkan polisi. Itu ilegal dan itu pidana,” tegas Wamentan RI.

    Wamentan Sudaryono kemudian juga berpesan kepada penegak hukum agar memproses tindak pidana tersebut. “Gitu ya pak dari kepolisian, pak Waka (Wakapolres Bondowoso) ya? Jadi tidak boleh. Pupuk bersubsidi itu anggaran negara, APBN, haknya penerima,” tegasnya.

    Kemudian Sudaryono mengomentari perihal HET pupuk bersubsidi jenis Urea sudah ditetapkan kisaran Rp 112.500 ribu per sak namun dijual hingga Rp 150.000 per sak. “Kalau jadi Rp 150 ribu, kelarangen iku (Terlalu mahal itu),” nilainya.

    Sudaryono lalu bertanya kepada petani yang hadir di acara tersebut apakah ada yang membeli pupuk sesuai dengan HET, lantas dijawab serempak “tidak ada’ oleh para petani.

    “Pak direktur (Direktur PT Pupuk Indonesia) silahkan nanti ya. Pengecer Bondowoso ini silahkan dievaluasi lagi,” perintahnya.

    Ia pun menilai bahwa kios pupuk yang menerapkan modus tersebut adalah orang zalim kepada petani. “Orang zalim sama orang susah (petani) itu zalimnya kebangetan. Orang lagi susah, petani susah, nanam susah, dipermainkan sama oknum-oknum. Itu zalimnya kebangetan,” cetusnya.

    “Wis langsung melbu neraka gak pakai diukur-ukur, ditimbang-ditimbang wong koyok ngunu iku. Kita doakan supaya mereka taubat,” imbuhnya.

    Sudaryono kembali mengingatkan kepada Direktur PT Pupuk Indonesia untuk menindaklanjuti keluhan petani Bondowoso.

    “Saya ingatkan pak direktur, silahkan Bondowoso dievaluasi, disetrum-setrum lagi supaya melayani rakyat ini ya!,” titahnya.

    Tidak hanya PT PI, Wamentan RI juga mengimbau Pengurus Pemuda Tani Bondowoso dari tingkat kabupaten hingga ranting untuk ikut mengawasi distribusi pupuk bersubsidi.

    “Saya meminta pemuda tani semuanya aktif di ranting-ranting, cek itu! Bisa? Kapri (Kapriyanto, Ketua DPC Pemuda Tani Bondowoso), awas loh sampai gak jalan ini pasukanmu,” sergah Wamentan RI.

    Sementara Slamet Saputra, Account Executive area Jember-Bondowoso mengaku menekan kios agar menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan HET.

    “Kalau kami di kios tetap menekankan HET, urea Rp 112.500, NPK Rp 115.000 dan itu sudah kami tekankan ke seluruh kios di kabupaten bondowoso,” jawabnya dikonfirmasi terpisah BeritaJatim.com, Selasa (7/1/2025AA).

    Ia mengaku sejauh ini belum menemukan bukti bahwa ada permainan dari kios yang menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai regulasi yang ada.

    “Sejauh ini kami masih belum ada temuan. Yang biasanya ada ongkos angkut, tapi itu di luar harga, tidak termasuk HET. Nanti ketika di lapangan kami menemukan kios yang menjual di atas itu, ya kami akan mengevaluasi berjenjang mulai dari bersurat peringatan sampai pemberhentian,” tegasnya.

    Menurutnya, pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran perihal HET. Informasi HET terseut juga harus terpasang di seluruh kios.

    “Apabila teman-teman petani membeli pupuk tidak sesuai HET, monggo bisa disampaikan ke tim kami di lapangan, dengan melampirkan nota, foto, video atau bentuk rekaman,” imbaunya. (awi/ted)

  • KPU Kota Kediri Tetapkan Wali Kota dan Wawali Terpilih 9 Januari 2025

    KPU Kota Kediri Tetapkan Wali Kota dan Wawali Terpilih 9 Januari 2025

    Kediri (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri memastikan, waktu penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih hasil Pilkada 2024 pada Kamis, 9 Januari 2025. Keputusan ini diambil setelah tidak adanya sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam batas waktu yang ditentukan.

    Komisioner KPU Kota Kediri, Roihatul Jannah menjelaskan, acara penetapan akan digelar di salah satu hotel di Kota Kediri. Semua persiapan telah dilakukan agar proses berjalan lancar. “Insyaallah penetapan dilaksanakan pada 9 Januari 2025,” ujarnya, pada Selasa (7/1/2025).

    Jadwal ini ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang telah selesai tanpa adanya gugatan dari pasangan calon (paslon). Penetapan ini juga mengikuti arahan resmi KPU RI yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 24/PL.02.7-SD/06/2025.

    Semula, penetapan dijadwalkan pada 3-7 Januari 2025, namun mengalami penyesuaian karena surat edaran baru diterbitkan pada 6 Januari 2025. Perubahan ini bertujuan untuk menyelaraskan jadwal penetapan serentak di berbagai daerah, termasuk gubernur, wali kota, dan bupati.

    Pasangan Wali Kota Kediri terpilih Vinanda Prameswati dan KH Qowimuddin Thoha (Gus Qowim)

    KPU Kota Kediri telah memastikan seluruh persiapan teknis berjalan sesuai arahan KPU RI. Rapat pleno internal telah dilaksanakan, dan undangan resmi untuk para paslon juga telah disiapkan. “Undangan resmi untuk pihak terkait telah kami persiapkan,” tambahnya.

    Terkait jadwal pelantikan, Roihatul Jannah belum dapat memastikan apakah akan berlangsung pada 10 Februari atau mundur hingga awal Maret 2025. Hal ini bergantung pada pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang harus dilakukan terlebih dahulu.

    Sebagai informasi, KPU Kota Kediri telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Serentak pada 4 Desember 2024. Dalam pemilihan tersebut, pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Vinanda Prameswati dan KH Qowimuddin Thoha (Gus Qowim) unggul dengan 98.205 suara, mengalahkan paslon nomor urut 02, Ferry Silviana Feronica dan Regina Suwono, yang memperoleh 74.615 suara. [nm/beq]

  • Makan Bergizi Gratis di Surabaya Mulai Pekan Depan, Hanya 5 Sekolah di Kecamatan Wonocolo

    Makan Bergizi Gratis di Surabaya Mulai Pekan Depan, Hanya 5 Sekolah di Kecamatan Wonocolo

    Surabaya (beritajatom.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menggelar uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lima sekolah perwakilan dari tiap jenjang pendidikan di kawasan Wonocolo pada Senin, 13 Januari 2025. Program ini dipimpin oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan dukungan Pemkot Surabaya dalam pengawasan distribusi.

    Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyebutkan bahwa pihaknya baru menerima informasi terkait program ini dari BGN. Dalam uji coba tersebut, pemkot hanya bertugas memantau pelaksanaan distribusi yang sepenuhnya dikelola pusat. “Memang ada zoom (dengan Badan Gizi Nasional) baru selesai (rencana itu),” ujar Eri, Senin (6/1/2025).

    Eri menegaskan bahwa dana yang disiapkan pemkot belum digunakan, sebab teknis pelaksanaan dan kendali sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. “Yang jalan pusat semua. (Dana yang pemkot siapkan) belum (terpakai). Perintahnya gimana, daerah harus gimana nanti kita akan jalan, sekarang semua masih dipegang (kendali) pusat,” tambahnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masruh, merinci lima sekolah yang menjadi sasaran uji coba tersebut, yaitu PG/TK Yasporbi, SD Taquma, SMPN 13 Surabaya, SMAN 10 Surabaya, dan SMK PGRI 1. Total sasaran mencakup lebih dari tiga ribu siswa. “Tadi kan pertemuan sama BGN, nanti kan pelaksanaan sana, menjadi fokus kecamatan Wonocolo,” kata Yusuf.

    Mekanisme distribusi, menu makanan, hingga penunjukan sekolah ditentukan langsung oleh BGN. Pemkot Surabaya hanya bertugas sebagai penerima manfaat dari program ini. “Kita hanya penerima manfaat jadi teknis menu dan lain-lain yang nentukan BGN,” tambahnya.[asg/kun]

  • Perebutan Kursi Ketua Golkar Jatim, Siapa Paling Berpeluang?

    Perebutan Kursi Ketua Golkar Jatim, Siapa Paling Berpeluang?

    Surabaya (beritajatim.com) – Pelaksanaan Musda XI Golkar Jatim sampai saat ini belum mendapat kepastian kapan akan dilaksanakan. Saat ini, jadwal musda masih menunggu pelaksanaan Rakernas Golkar terlebih dahulu di Jakarta sekitar Februari 2025.

    Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji dalam satu kesempatan mengatakan, perkiraan pelaksanaan Musda Jatim nanti akhir Januari atau paling lambat Februari 2025. “Nama-nama yang beredar siapa saja, saya kira teman-teman media sudah mendengarnya,” kata Sarmuji saat dikonfirmasi beritajatim.com.

    Sumber beritajatim.com di internal Golkar Jatim menyebutkan, perkiraan pelaksanaan Musda Golkar Jatim pada bulan Maret 2025 atau sehabis Hari Idul Fitri 2025. “Ini karena pengurus di DPD Golkar Jatim sampai saat ini belum mendapatkan petunjuk dari DPP atau Ketum Bahlil,” tuturnya.

    Ada sembilan nama yang beredar menggantikan Sarmuji sebagai Ketua Golkar Jatim, yang saat ini sudah menjabat Sekjen Golkar. Ada empat nama anggota DPR RI, tiga nama anggota DPRD Jatim dan dua nama kepala daerah di Jatim.

    Mereka adalah Heru Tjahjono yang akrab disapa ‘Pak Carik’ (anggota DPR RI, mantan Sekdaprov Jatim dan mantan Bupati Tulungagung DPR RI), dan Muhamad Nur Purnamasidi (Anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang).

    Kemudian, ada nama Ali Mufthi (Anggota DPR RI Dapil Jatim VII). Dan, ada nama Zulfikar Arse Sadikin yang merupakan Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim III.

    Setelah itu, ada 3 nama dari anggota DPRD Jatim. Yakni, Blegur Prijanggono (Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029), Kodrat Sunyoto dan Pranaya Yudha Mahardhika (Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim).

    Dari unsur kepala daerah, ada dua nama. Yakni, Wali Kota Pasuruan terpilih Adi Wibowo dan Bupati Tuban terpilih Aditya Halindra (Lindra).

    Beritajatim.com mencoba menelisik peluang masing-masing nama yang beredar.

    Dimulai dari nama Zulfikar Arse Sadikin (Bang Zul), yang merupakan pengurus DPP dan ‘berdarah’ HMI. Bang Zul merupakan Presidium Majelis Nasional KAHMI 2022-2027 dengan 284 suara, dalam Munas KAHMI di Palu, 27 November 2022.

    Dia juga sebagai anggota DPR RI dua periode, menjabat Ketua Bidang OKK DPP dan saat ini Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

    Kemudian, Heru ‘Pak Carik’ Tjahjono yang pernah menjabat sebagai Bendahara Golkar Tulungagung tahun 1997, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung dua periode dan saat ini menjabat anggota Komisi IX DPR RI.

    Lalu, ada Muhamad Nur Purnamasidi pengurus DPP Partai Golkar dan anggota DPR RI dua periode (2014-2019 dan 2019-2024) dari Dapil Jatim Jember-Lumajang. Saat ini, bertugas di Komisi X DPR RI.

    Nama berikutnya, adalah Ali Mufthi, anggota Komisi V DPR RI dan pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo 2014-2019. Ali berangkat dari Dapil Jatim VII (Magetan ,Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Pacitan). Ali juga merupakan Presidium MW KAHMI Jatim.

    Setelah itu, ada nama Blegur Prijanggono. Karir politiknya berangkat dari Ketua Golkar Surabaya (2015-2019), Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya (2019-2014), Bendahara Golkar Jatim sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim (2019-2024), dan pernah menjabat Bendahara HIPMI Jatim 2006-2009. Blegur saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029.

    Selain Blegur, ada nama Pranaya Yudha yang merupakan Ketua AMPG Jatim dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim saat ini.

    Kemudian, Kodrat Sunyoto yang merupakan Ketua Bidang Kaderisasi DPD Golkar Jatim, Anggota DPRD Jatim 4 periode dan Mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim.

    Dua nama yang juga masuk bursa ketua partai beringin adalah Adi Wibowo (Wali Kota Pasuruan terpilih) dan Aditya Halindra (Bupati Tuban terpilih).

    Siapa paling berpeluang dari sembilan nama itu?

    Pengamat politik yang juga Direktur Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), Baihaki Sirajt mengatakan, dari sembilan nama itu yang paling berpeluang adalah tiga nama. Yakni, Heru Tjahjono, Blegur Prijanggono dan Ali Mufthi.

    “Nama Pak Carik tak bisa diremehkan. Beliau punya pengalaman menata organisasi dan punya jaringan luas. Tinggal menunggu diskresi dari DPP, jika memang calon ketua mensyaratkan harus pernah menjadi pengurus DPD. Setelah nama Pak Carik, ada nama Mas Blegur. Mas Blegur selama ini sebagai Bendahara DPD yang mendampingi Cak Sarmuji. Apalagi, sekarang direkom partai menjadi pimpinan DPRD Jatim,” kata Baihaki kepada beritajatim.com.

    Sedangkan, nama ketiga yang berpeluang adalah Ali Mufthi yang merupakan anggota DPR RI.

    “Sepertinya nama Ali Mufthi telah ‘dikunci’ sebagai pengurus DPP untuk pemenangan wilayah Jawa. Jadi, bisa tinggal dua nama antara Pak Carik dan Mas Blegur. Meski begitu, nama dua kepala daerah Adi Wibowo dan Aditya Halindra juga tak bisa diremehkan, meskipun masih muda,” pungkas sumber beritajatim.com di Golkar Jatim. [tok/beq]

  • Baru Jangkau 19 Sekolah, Pj Bupati Magetan: Makan Bergizi Gratis Bertahap ke Sekolah Lain

    Baru Jangkau 19 Sekolah, Pj Bupati Magetan: Makan Bergizi Gratis Bertahap ke Sekolah Lain

    Magetan (beritajatim.com) – Program makan gizi gratis yang digagas pemerintah, khususnya di Kabupaten Magetan, menjadi angin segar bagi dunia pendidikan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah, mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Dasar (SD).

    Pj Bupati Magetan, Nizhamul, menyampaikan bahwa program ini telah berjalan selama dua hari, dan hasilnya sangat menggembirakan. “Pelayanan yang diberikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan SPPG sudah cukup bagus. Makanan juga sudah terdistribusikan ke sekolah-sekolah. Tentu untuk sekolah lain yang belum, nanti bertahap,” ujarnya, Selasa (07/01/2024)

    Salah satu kunjungannya adalah ke SD Negeri Tambran, di mana anak-anak terlihat sangat antusias menyambut makanan bergizi yang disediakan.

    “Anak-anak sangat mengapresiasi. Program ini sangat membantu mereka dalam proses belajar. Dengan perut kenyang dan asupan gizi yang baik, semangat belajar otomatis meningkat,” tambahnya.

    Dalam program ini, menu makanan yang disajikan sangat beragam dan memenuhi kebutuhan gizi. Ada ikan, daging, sayur, buah, nasi, hingga sumber protein lainnya. Pj Bupati bahkan mengapresiasi kualitas makanan yang disediakan, “Menunya bagus, lengkap, ada protein, serat, dan gizi lainnya. Semuanya terjamin.”

    Saat ini, program ini melayani 2.913 siswa di 19 sekolah yang tersebar di Kabupaten Magetan. Namun, pemerintah berencana memperluas cakupan program ke lebih banyak sekolah, termasuk TK Bhayangkari dan Kartika yang jumlah siswanya masih puluhan.

    Selain fokus pada distribusi makanan, pemerintah juga memperhatikan infrastruktur pendukung seperti dapur masak dan jalur distribusi. “Kami berencana meningkatkan kualitas dapur masak, termasuk jalannya yang akan diaspal atau dipaving, serta meningkatkan aspek keamanannya agar lebih safety,” jelas Nizhamul.

    Terkait anggaran, pemerintah daerah telah mengalokasikan dana cadangan untuk mendukung program ini. “Insya Allah Kabupaten Magetan siap. Meski saat ini baru 19 sekolah, ke depan akan terus dikembangkan,” ungkapnya.

    Kemudian, Komandan Kodim 0804/Magetan, Letkol Inf Hasan Dasuki, juga turut memantau pelaksanaan program ini. “Kami bersama Forkopimda Magetan memastikan program berjalan lancar. Hari ini kami memantau distribusi 2.913 porsi makanan ke TK, SD, hingga SMP dan SMK di wilayah Tambran,” katanya.

    Dia juga menyoroti pentingnya program ini dalam menjawab permasalahan gizi siswa yang sebelumnya membawa bekal tidak memenuhi standar gizi. “Dengan adanya program ini, kebutuhan gizi anak-anak terpenuhi, dan ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan serta prestasi belajar mereka,” tambahnya.

    Program makan gizi gratis ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam mendukung pendidikan berkualitas. Dengan sinergi antarinstansi dan dukungan masyarakat, program ini diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang bagi generasi muda di Magetan. “Semoga program ini terus berjalan lancar, menjangkau lebih banyak anak-anak, dan membawa perubahan signifikan bagi masa depan mereka,” tutup Nizhamul. [fiq/kun]

  • DPR: Layanan Darurat di Surabaya Lamban, Balap Liar Memakan Korban

    DPR: Layanan Darurat di Surabaya Lamban, Balap Liar Memakan Korban

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi V DPR RI, Reni Astuti turut menyoroti kasus kecelakaan yang menewaskan seorang ibu rumah tangga di Surabaya. Ibu tersebut diduga menjadi korban tabrak lari oleh pebalap liar.

    Usai berkunjung di rumah duka di Jalan Simo Gunung Barat Tol III, Surabaya, Reni menyoalkan lambannya respon command center serta menyayangkan masih maraknya aksi trek-trekan di kalangan remaja Surabaya.

    Ia meminta, Pemkot Surabaya bersama pihak kepolisian untuk menaruh perhatian serius terkait dua permasalahan tersebut. “Surabaya harus zero balap liar, yang sangat membahayakan warga,” kata Reni, Selasa (7/1/2025).

    Soal lambannya respon dari layanan darurat milik Pemkot Surabaya, Reni menyebutkan bahwa saat anak sulung korban menghubungi layanan 112 pada pukul 04.08 WIB, butuh waktu 20 menit hingga petugas menerima laporan.

    “Memang ambulance datang cepat, tapi yang perlu dikoreksi adalah penerima telepon. Kalau memang ada kelalaian di jam itu, harus dicari tahu kenapa. Apakah memang tidak diangkat atau bagaimana?,” tanya dia.

    “Kalau memang ada indisipliner dari petugas penerima telepon, harus disanksi. Karena, saat ditelepon ada nada dering. Berarti, ini yang perlu dievaluasi, apakah memang tidak masuk ke sistem atau masuk tapi tidak ada yang mengangkat, ini penting,” tambahnya.

    Karena itu, dalam hal ini, Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyarankan agar Pemkot Surabaya meninjau kembali fasilitas dan layanan yang ada, termasuk sistem komunikasi darurat.

    Di samping itu, Reni juga menyayangkan masih maraknya aksi balap liar atau trek-trekan yang sering terjadi di Surabaya, terutama di dalam kota. Ia meminta Pemkot Surabaya dan pihak berwenang untuk lebih fokus mengawasi dan menindaklanjuti permasalahan tersebut.

    Lebih lanjut, Reni juga mengusulkan agar Pemkot Surabaya segera melakukan penjaringan anak-anak muda yang masih kerap melakukan aksi balap liar untuk kemudian dilakukan edukasi dan pembinaan.

    Mengingat, Surabaya sebenarnya juga memiliki Sirkuit GBT, yang berlokasi di Stadion Gelora Bung Tomo. Sirkuit tersebut memang disediakan sebagai tempat alternatif bagi remaja yang gemar balap liar.

    “Saya kira anak-anak yang suka balap liar, harus dijaring untuk diedukasi. Jangan-jangan anak-anak tidak tahu kalau di GBT ada wadah, jangan-jangan wadah itu juga ada biayanya, sehingga anak-anak tidak mau menggunakan. Maka, harus dilakukan pendekatan sosiologis,” kata Reni.

    Anggota Komisi V DPR RI, Reni Astuti saat berkunjung ke rumah duka di Jalan Simo Gunung Barat Tol III, Surabaya

    Ia menambahkan, seyogyanya Sirkuit GBT memberikan sesi tertentu untuk memfasilitasi anak-anak yang memiliki bakat, terutama bagi mereka yang merupakan anak dari keluarga kurang mampu.

    “Ini supaya mereka tidak balap liar di jalanan. Tapi, kalau akses di Sirkuit GBT memang susah bahkan ada biaya misalkan, berarti informasi terkait dengan penggunaan fasilitas di sana harus terinformasikan. Terutama pada mereka yang punya hobi,” papar Reni.

    Sebagai langkah ke depan, Reni berharap Pemkot Surabaya dan seluruh stakeholder dapat melakukan pendekatan yang lebih humanis dan edukatif terhadap generasi muda, terutama mereka yang terlibat dalam balap liar.

    Seperti diketahui, Shinta Iryani (43), seorang ibu rumah tangga meninggal dunia, diduga menjadi korban tabrak lari oleh pembalap liar di Jalan Diponegoro Surabaya pada Minggu, 5 Januari 2025 pukul 04.00 WIB. Korban meninggal akibat mengalami pendarahan hebat di bagian kepala. [ipl/beq]

  • DPRD Surabaya Desak Pelaku Tabrak Lari di Jalan Diponegoro Segera Menyerahkan Diri

    DPRD Surabaya Desak Pelaku Tabrak Lari di Jalan Diponegoro Segera Menyerahkan Diri

    Surabaya (beritajatim.com) — Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, memberikan tanggapan tegas terkait insiden tragis yang merenggut nyawa seorang ibu rumah tangga, Shinta Iryani (43), akibat tabrak lari yang diduga dilakukan oleh pelaku balap liar di Jalan Diponegoro, Surabaya, Minggu (5/1/2025).

    Politisi Golkar tersebut meminta pelaku untuk segera menyerahkan diri kepada pihak berwajib demi mempertanggungjawabkan perbuatannya. Fathoni menegaskan bahwa kecanggihan teknologi yang dimiliki kota Surabaya, terutama dalam sistem pengawasan jalan, akan menjadi faktor penting dalam pengungkapan kasus ini.

    “Saya meyakini pelaku akan segera ditangkap dalam waktu dekat, karena setiap sudut jalan protokol di Surabaya sudah terpasang CCTV dengan kualitas tinggi,” ujar Fathoni, Selasa (7/1/2025).

    Dengan keberadaan CCTV berkualitas tinggi di berbagai sudut jalan protokol, identifikasi pelaku diyakini hanya tinggal menunggu waktu. Selain itu, ia juga mengimbau pelaku dan keluarganya untuk menunjukkan rasa tanggung jawab atas perbuatan yang telah merenggut nyawa ibu tiga anak tersebut.

    “Saya berharap, sebagai bentuk tanggung jawab, pelaku dapat menyerahkan diri ke kantor polisi terdekat dan keluarganya mendatangi rumah korban untuk meminta maaf atas perilaku anaknya,” tutup Fathoni. [asg/beq]

  • Hasil Pilkada Pamekasan Lanjut ke MK, Ini Kata Bawaslu

    Hasil Pilkada Pamekasan Lanjut ke MK, Ini Kata Bawaslu

    Pamekasan (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan, mempersiapkan keterangan proses pengawasan dalam berbagai tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Pamekasan.

    Keterangan tersebut nantinya akan disampaikan dalam sidang sengketa pemilu Pamekasan di Mahkamah Konstitusi (MK), sering dengan gugatan tim hukum paslon Muhammad Baqir Aminatullah dan Taufadi (BERBAKTI) yang secara resmi teregister melalui sistem e BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi).

    “Kami juga mendapat surat dari MK perihal salinan permohonan (tim hukum BERBAKTI) dari pemohon. Atas perintah Mahkamah, kita diminta memberikan keterangan di hadapan sidang MK terkait hasil pengawasan, khususnya terkait materi atau dalil-dalil yang diajukan pemohon,” kata Ketua Bawaslu Pamekasan, Sukma Umbara Tirta Firdaus, Selasa (7/1/2025).

    Tidak hanya itu, pihaknya juga menyampaikan kesiapan untuk memberikan keterangan sesuai dengan perintah MK. “Dari itu, kami sudah mempersiapkan keterangan terkait pengawasan kita selama pelaksanaan pilkada 2024 lalu,” ungkapnya.

    “Artinya kami sudah siap memberikan keterangan sebagai pengawas pemilihan dalam pelaksanaan pemilihan atau pilkada Pamekasan, yang digelar serentak pada 27 November 2024 lalu,” tegasnya.

    Sidang MK soal sengketa Pilkada Pamekasan, dipastikan digelar seiring dengan dikabulkannya permohonan tim hukum paslon BERBAKTI l, berdasar Buku Registrasi Perkara Konstitusi melalui sistem e BRPK dengan nomor register 183/PHPU.BUP/XXIII/2025.

    Dengan status tersebut, tim hukum paslon BERBAKTI dipastikan menerima Akte Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) sebagai bukti pencatatan permohonan dalam BRPK dengan pokok perkara perselisihan hasil pemilihan umum bupati kabupaten Pamekasan, Tahun 2024.

    Seperti diketahui, sengketa tersebut diajukan tim hukum paslon BERBAKTI kepada KPU Pamekasan. Mereka menilai terjadi pelanggaran pemilu pada Pilkada serentak yang diikuti tiga paslon berbeda.

    Pengajuan senjata tersebut tertuang dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 185/PAN.MK/e-AP3/12/2024, diterima dan ditandatangani Plt Panitera Muhidin pada pukul 21.38 WIB, Senin (9/12/2024) lalu.

    Sementara berdasar rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten yang dilaksanakan KPU Pamekasan, di Gedung Serbaguna PKP RI Pamekasan, Jl Kemuning 22 Pamekasan, Rabu hingga Kamis (4-5/12/2024) lalu. Sudah dinyatakan tuntas.

    Dalam pleno terbuka tersebut, paslon nomor urut 2 Pilkada Pamekasan, KH Kholilurrahman dan Sukriyanto (KHARISMA) dinyatakan unggul dari dua paslon lainnya dengan meraih dukungan sebanyak 291.246 suara (50,9 persen).

    Sedangkan paslon nomor urut 1 Fattah Jasin dan Mujahid Anshori (TAUHID) mendapatkan total dukungan sebanyak 17.307 suara (3 persen), dan paslon nomor urut 3 Muhammad Baqir Aminatullah dan Taufadi (BERBAKTI) mendulang sebanyak 263.740 suara (46,1 persen). [pin/kun]

  • Golkar Surabaya Desak Wujudkan Rumah Rehabilitasi Narkoba

    Golkar Surabaya Desak Wujudkan Rumah Rehabilitasi Narkoba

    Surabaya (beritajatim.com) – Partai Golkar Kota Surabaya menegaskan pentingnya pendirian rumah rehabilitasi khusus korban narkotika sebagai langkah dalam menangani penyalahgunaan obat-obatan terlarang di Kota Pahlawan.

    Ketua DPD Golkar Surabaya, Arif Fathoni, mengungkapkan bahwa fasilitas rehabilitasi ini sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan generasi muda yang terjerumus ke dalam bahaya narkoba.

    “Sampai hari ini formula medis yang paling memungkinkan agar memutus ketergantungan terhadap narkotika melalui proses rehab. Kalau Surabaya sudah punya rumah rehabilitasi untuk pecandu, Insya Allah akan menyelamatkan generasi muda kita yang sudah terlanjur terpapar bahaya narkoba,” kata Toni, sapaan lekatnya, Selasa (7/01/2025).

    Golkar Surabaya, sebagai salah satu partai pendukung utama Wali Kota Eri Cahyadi, menilai bahwa pemerintah kota harus lebih serius dalam menyediakan fasilitas rehabilitasi yang memadai. Toni menyebut bahwa berdasarkan data BNNK Surabaya, terdapat 24 kelurahan yang telah masuk kategori zona merah narkoba pada tahun lalu.

    “Karena itu langkah preventif harus digalakkan. Kemudian ada fasilitas pendukung bagi mereka yang ingin sembuh,” ujarnya.

    Partai Golkar juga mendorong pemanfaatan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika sebagai payung hukum untuk merealisasikan fasilitas tersebut.

    Toni menyebut bahwa perda ini memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk memfasilitasi rehabilitasi medis, sosial, hingga pascarehabilitasi.

    Menurut Toni, fasilitas rehabilitasi yang ada saat ini, seperti yang dikelola Pemprov Jatim di RS Jiwa Menur, belum cukup untuk menampung kebutuhan korban penyalahgunaan narkotika di Surabaya. Ia juga menyoroti bahwa banyak korban berasal dari keluarga tidak mampu yang kesulitan mendapatkan akses rehabilitasi.

    “Korban penyalahgunaan narkotika tidak sedikit dari keluarga yang kurang mampu. Ketika ada generasi muda yang dari keluarga tidak mampu ini ingin sembuh maka, bisa difasilitasi di rehabilitasi milik pemerintah kota,” jelasnya.

    Toni berharap Pemkot Surabaya segera merealisasikan pendirian rumah rehabilitasi sendiri agar korban tidak perlu dirujuk ke luar kota. Ia optimis usulan ini akan mendapatkan dukungan penuh dari Wali Kota Eri Cahyadi.

    “Saya yakin usulan ini akan direalisasikan beliau dalam waktu dekat. Karena ini kebutuhan masyarakat Surabaya. Hal ini juga semakin meneguhkan dan menguatkan bahwa Pemkot melindungi masa depan generasi penerus,” pungkasnya.[asg/kun]