Category: Beritajatim.com Politik

  • Politisi PDIP Ini Ibaratkan Sekarang dengan Zaman Edan

    Politisi PDIP Ini Ibaratkan Sekarang dengan Zaman Edan

    Surabaya (beritajatim.com) – Raden Ngabehi Ronggowarsito, pujangga terakhir Kraton Surakarta, adalah sosok yang namanya tetap abadi dalam sejarah budaya Jawa. Lahir di Yosodipuro, Surakarta, dengan nama kecil Bagus Burhan, ia dihormati oleh raja-raja Jawa atas ketajaman intuisi dan analisis sosialnya.

    Melalui karya-karyanya, Ronggowarsito meramalkan datangnya “zaman edan,” sebuah periode penuh kekacauan yang hingga kini menjadi refleksi sosial.

    Makamnya yang terletak di Desa Palar, Kecamatan Trucuk, Klaten, menjadi tempat ziarah yang tak lekang oleh waktu.

    Bung Karno, Presiden pertama Indonesia, bahkan berziarah ke makam ini pada tahun 1955 dan meresmikan bangunan cungkup makam Ronggowarsito yang berdiri megah.

    Bung Karno menganggap filosofi Ronggowarsito sebagai salah satu rujukan dalam memahami dinamika sosial bangsa.

    Zaman Edan dalam Serat Kalatidha

    Salah satu kutipan Ronggowarsito yang terkenal dalam Serat Kalatidha menyebutkan: “Berada pada zaman gila, serba salah dalam bertindak. Ikut-ikutan gila tidak akan tahan, tetapi kalau tidak mengikuti arus, tidak kebagian, (lalu) jatuh miskin pada akhirnya. Tetapi Allah Mahaadil. Sebahagia-bahagianya orang yang lalai, akan lebih bahagia orang yang tetap ingat dan waspada.” Kutipan ini terus relevan dan menjadi bahan refleksi, termasuk dalam konteks politik masa kini.

    Zaman Edan dan Perjuangan PDIP

    Menjelang peringatan HUT ke-52 PDIP, Wakil Sekretaris DPC PDIP Surabaya Achmad Hidayat mengaitkan konsep zaman edan dengan tantangan yang dihadapi partainya.

    “Karena vokal menyuarakan kepentingan rakyat, maka salahnya dicari-cari, yang kecil dibesarkan, dan yang besar ditutup-tutupi,” ujar Achmad, merujuk pada tekanan yang dihadapi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Achmad menegaskan bahwa kondisi ini, jika dibiarkan, akan menggerus semangat gotong-royong dan memicu prahara sosial di tengah masyarakat.

    “Saya yakin dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena garis perjuangan partai selaras dengan kepentingan rakyat, maka kebenaran sejati akan menang,” tegasnya.

    Achmad juga mendoakan agar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Sekjen Hasto, dan seluruh kader partai tetap teguh memperjuangkan kepentingan wong cilik. Semangat gotong-royong yang diwarisi dari Bung Karno menjadi pilar utama dalam menghadapi tantangan zaman.

    “Jika perjuangan partai tetap berada di garis rakyat, maka semangat Ronggowarsito dan Bung Karno akan terus hidup, memberikan harapan pada rakyat Indonesia untuk melampaui zaman edan ini,” tutup Achmad.

    “Dengan refleksi sejarah dan perjuangan yang terus bergulir, makam Ronggowarsito di Klaten tidak hanya menjadi saksi bisu masa lalu, tetapi juga inspirasi bagi masa depan perjuangan bangsa,” pungkas Achmad.[asg/but]

  • Sidang Perdana Sengketa Pilkada Sumenep, Paslon ‘Final’ Minta Hakim MK Batalkan Keputusan KPU

    Sidang Perdana Sengketa Pilkada Sumenep, Paslon ‘Final’ Minta Hakim MK Batalkan Keputusan KPU

    Sumenep (beritajatim.com) – Sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumenep mulai disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati (PHPU Bup) Sumenep dengan pemohon Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Sumenep nomor urut 01 Ali Fikri dan Muh Unais Ali Hisyam (Final) digelar pada Rabu (08/01/2025).

    Di hadapan Panel Hakim 2 yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra, didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Arsul Sani di Ruang Sidang Gedung II MK, Jakarta, Kuasa hukum Pemohon, Sulaisi, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan Perkara Nomor 206/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengatakan bahwa tidak ada pemungutan suara di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Sumenep. Kalau pun ada pemungutan suara, sebatas formalitas.

    “Kami sebut formalitas karena Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sudah dalam kendali para kepala desa yang sudah dikumpulkan camat di posko pemenangan Paslon nomor urut 02 Achmad Fauzi Wongsojudo dan Imam Hasyim. Jadi mereka langsung merekap sendiri hasil surat suara tanpa proses pemungutan suara,” katanya.

    Sulaisi menyebut beberapa TPS di Desa Sumbernangka yang terindikasi tidak menggelar pemungutan suara. “Di TPS 2, pemohon hanya satu suara. Sedangkan di TPS 1, TPS 3, dan TPS 4 perolehan suara Pemohon kosong,” papar Sulaisi.

    Menurutnya, perolehan suara paslon 1 diubah saat rekapitulasi di TPS, kemudian ditambahkan ke perolehan suara Paslon 2. Perubahan itu dilakukan dengan memanipulasi formulir, yakni pengisi data tidak sesuai dengan form C Hasil-KWK.

    “Dengan demikian, dapat dikatakan telah terjadi pengurangan perolehan suara Paslon 1 sehingga menguntungkan Paslon 2,” ujarnya.

    Sulaisi sebagai kuasa hukum pemohon juga memohon kepada hakim MK agar mendiskualifikasi Paslon nomor urut 2 Acmad Fauzi Wongsojudo-Imam Hasyim (Faham) dan menetapkan Paslon nomor urut 01 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumenep terpilih.

    “Atau setidak-tidaknya kami mohon hakim MK memerintahkan KPU Kabupaten Sumenep untuk melakukan pemungutan suara ulang pada Pilbup Sumenep tanpa melibatkan Fauzi-Hasyim,” paparnya.

    Pilkada Sumenep 2024 diikuti dua paslon, yakni Ali Fikri dan Muh Unais Ali Hisyam (Final), serta Acmad Fauzi Wongsojudo-Imam Hasyim (Faham). Berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, Paslon nomor urut 1, Ali Fikri-Unais memperoleh 249.597 suara. Sedangkan Paslon nomor urut 2 Fauzi-Imam unggul dengan mendulang 379.858 suara.

    Sidang PHPU-Bup berikutnya akan digelar pekan depan, dengan agenda jawaban dari termohon yakni KPU Sumenep, serta keterangan dari Bawaslu dan paslon 01. (tem/ian)

  • Wabah PMK Merebak di Jawa Timur, Pemerintah Didesak Lakukan Isolasi dan Karantina

    Wabah PMK Merebak di Jawa Timur, Pemerintah Didesak Lakukan Isolasi dan Karantina

    Jakarta (beritajatim.com) – Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) mulai menyerang ternak di berbagai wilayah di Indonesia terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian bergerak cepat untuk mengatasi lonjakan wabah PMK dengan melakukan isolasi dan karantina wilayah terdampak.

    “Kami berharap Kementerian Pertanian harus segera melakukan tindakan cepat dengan mengisolasi wilayah-wilayah yang terkena wabah PMK dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Ternak-ternak yang terkena wabah bisa segera dikarantina agar penyebaran wabah bisa terkendali,” kata Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hindun Anisah, Rabu (8/1/2025).

    Dia pun menyoroti beberapa daerah yang mengalami peningkatan lonjakan kasus wabah PMK terutama di Jawa Timur. Menurutnya, sepanjang November dan Desember 2024, Dinas Peternakan Jawa Timur menerima laporan 6072 ekor ternak yang terpapar PMK. Sebanyak 282 ekor diantaranya mati. Wabah PMK ini bahkan telah merebak di 30 kota/kabupaten dari total 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

    “Hingga saat ini, total kasus PMK yang telah dilaporkan mencapai 8.483 kasus dengan jumlah kematian 223 kasus, dan pemotongan paksa sebanyak 73 kasus. Data tersebut tersebar di 9 provinsi, termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur,” katanya.

    Dia mengatakan pemerintah juga harus menerapkan protokol khusus untuk mengawasi lalu lintas perdagangan hewan antarwilayah. Menurutnya untuk sementara sebaiknya ada pelarangan lalu lintas hewan dari kantong wabah PMK ke wilayah lain.

    “Dengan demikian potensi persebaran PMK bisa ditekan dan hewan yang masih sehat tidak terinfeksi,” katanya.

    Hindun menilai pemerintah perlu membentuk Satgas khusus PMK ini agar wabah bisa terkendali. Satgas PMK bisa melakukan tracking dan melakukan pengobatan secara massal kepada ternak-ternak di wilayah terjangkit PMK. “Kita tidak ingin wabah ini terus terjadi apalagi menjelang momentum Ramadan atau hari raya kurban yang umumnya membutuhkan suplai daging tinggi,” katanya.

    Hindun juga menegaskan jika sosialisasi dan edukasi kepada para peternak terkait penanganan hewan yang terinfeksi PMK juga harus dilakukan secara intensif oleh Kementerian Pertanian melalui Dinas Peternakan. Hal ini penting untuk mencegah kesalahanan penanganan oleh peternak kepada hewan yang telah terinfeksi PMK.

    “Langkah isolasi, pengendalian lalu lintas hewan, pengobatan hewan terdampak, hingga langka pencegahan harus dilakukan secara serentak dan cepat karena wabah ini sangat merugikan peternak kita,” tegasnya. [hen/ian]

  • Tanpa Sengketa, Eri Cahyadi-Armuji Besok Ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wawali Surabaya

    Tanpa Sengketa, Eri Cahyadi-Armuji Besok Ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wawali Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Besok, Kamis (9/1/2025), pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dan Armuji, akan resmi ditetapkan sebagai pemimpin terpilih periode 2025-2029. Penetapan ini akan digelar di Hotel Samator, Surabaya, oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya setelah memastikan bahwa pasangan ini tidak terlibat sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Penetapan Paslon terpilih dilaksanakan Kamis, 9 Januari 2025 secara serentak. Bagi daerah yang tidak ada sengketa di MK,” ujar Ketua KPU Kota Surabaya, Soeprayitno, Rabu (8/1/2025).

    Acara penetapan besok juga akan melibatkan berbagai pihak sebagai bentuk transparansi proses. Selain pasangan calon, KPU mengundang 30 orang tim pendukung, ketua dan sekretaris dari 18 partai politik, panitia pemilihan kecamatan (PPK) dari 31 kecamatan, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

    “Kita undang Paslon dengan LO (pendamping) dan 30 orang timnya, ketua dan sekretaris dari 18 parpol di Surabaya, ketua dan Divisi teknik PPK dari 31 kecamatan se-Surabaya, Forkopimda,” jelas Nano, sapaan akrab Soeprayitno.

    Sebelumnya, proses rekapitulasi suara telah rampung pada 4 Desember 2024. Pasangan Eri-Armuji berhasil unggul telak dalam Pilwali Surabaya 2024, mengantongi 980.380 suara, jauh mengalahkan kotak kosong yang hanya meraih 224.340 suara.

    Dengan total suara sah sebanyak 1.204.720, kemenangan pasangan ini tidak hanya signifikan tetapi juga diterima semua pihak.

    “Untuk pilwali juga sudah selesai semua, sudah dibacakan. Hasilnya pasangan nomor 1 suaranya lebih unggul dari kolom tanpa gambar,” ungkap Komisioner KPU Divisi Teknis, Bakron Hadi, saat rapat pleno rekapitulasi. [asg/ian]

  • Berlumuran Lumpur, Bupati Gresik dan Kajati Jatim Membajak Sawah

    Berlumuran Lumpur, Bupati Gresik dan Kajati Jatim Membajak Sawah

    Gresik (beritajatim.com) – Dua pejabat daerah punya cara tersendiri melakukan aksinya membajak sawah dengan menggunakan alat modern transplanter. Seperti yang dilakukan Bupati Fandi Akhmad Yani dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim Mia Amiati. Sambil berlumuran lumpur, kedua orang pimpinan daerah tersebut, tanpa canggung membajak sawah layaknya petani.

    Didampingi puluhan petani, keberadaan pejabat tersebut sekaligus membuka penanaman padi bersama dalam program ‘Jaksa Sahabat Tani’ di Desa Tambakrejo, Kecamatan Duduksampeyan.

    Program tersebut merupakan sinergi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengoptimalkan teknologi modern untuk para petani.

    Usai membajak sawah, Gus Yani sapaan akrabnya menyoroti peran penting sektor pertanian di tengah menggeliatnya sektor industri.

    “Kami masih memiliki sekitar 39.000 hektare lahan sawah yang terus dijaga. Ini penting untuk ketahanan pangan,” ujarnya, Rabu (8/1/2025).

    Selain lahan di atas kata dia, area persawahan di Gresik juga bertambah di Pulau Bawean. Di pulau tersebut ada 4.000 hektar sawah yang masih digarap petani.

    Sementara, Kajati Jawa Timur, Mia Amiati mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak dalam menghadapi tantangan sektor pertanian.

    “Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen kami mendukung program Asta Cita terkait ketahanan pangan. Para petani menghadapi tantangan mulai dari akses teknologi hingga pemasaran. Untuk itu, sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan,” pungkasnya. [dny/ian]

  • TPP ASN Pemkot Surabaya Dipotong 20%, DPRD Nilai Tidak Adil

    TPP ASN Pemkot Surabaya Dipotong 20%, DPRD Nilai Tidak Adil

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga 20% membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kecewa.

    Imam Syafi’i, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya mengungkapkan kebijakan tersebut sebagai imbas dari defisit anggaran yang cukup signifikan.

    Imam menjelaskan, target pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya 2024 yang sebesar Rp11,5 triliun meleset jauh dari realisasi.

    “Berdasarkan konfirmasi langsung dengan Kepala Bapenda, Bu Febri, realisasi pendapatan hanya mencapai sekitar Rp10 triliun lebih. Artinya, meleset Rp1,5 triliun, jumlah yang sangat besar,” ungkap Imam di DPRD Surabaya, Rabu (8/1/2025).

    Pemotongan TPP ini berdampak signifikan pada ASN yang jumlahnya mencapai 12 ribu orang. Imam menilai langkah tersebut tidak adil, terutama bagi dinas yang telah mencapai Key Performance Indicator (KPI) mereka.

    “Setiap dinas punya KPI sendiri. Kalau dinas penghasil tidak tercapai targetnya, jangan dinas lain ikut menanggung dosanya,” kritiknya.

    Beberapa ASN bahkan mengaku terkejut karena pemotongan ini dilakukan di akhir tahun. “Ada yang bilang ke saya, ‘Pak, padahal wes tak jagakno gawe cicilan, Pak.’ Itu disampaikan di akhir Desember, jadi mereka tidak punya waktu untuk menyesuaikan,” tambah Imam.

    Imam juga meminta Pemkot untuk lebih introspektif dalam menentukan prioritas anggaran, terutama dalam kondisi defisit. “Jangan sampai pos-pos penting yang dipres. Kalau target pendapatan meleset, usahakan meleset sedikit saja, bukan sampai Rp1 triliun lebih,” tegasnya.

    Selain itu, Imam mengingatkan agar kebijakan ke depan tidak membebankan ASN secara menyeluruh akibat ketidakmampuan dinas penghasil memenuhi target.

    “Yang paling penting, tolong prioritaskan kebutuhan yang benar-benar mendesak. Jangan semua pihak ikut menanggung akibat kesalahan tersebut,” tutupnya. [asg/but]

  • Ingin Hadir, Hendy Siswanto Minta Pengunduran Jadwal Penetapan Bupati Jember Terpilih

    Ingin Hadir, Hendy Siswanto Minta Pengunduran Jadwal Penetapan Bupati Jember Terpilih

    Jember (beritajatim.com) – Hendy Siswanto, calon bupati nomor urut 1, menyurati Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Jawa Timur, dan meminta pengunduran jadwal rapat pleno penetapan bupati dan wakil bupati terpilih, dari Kamis (9/1/2025) menjadi Senin (13/1/2025).

    Surat tersebut ditandangani Wakil Ketua Tim Pemenangan Hendy-Firjaun Edi Cahyo Purnomo dan Sekretaris Rico Nurfiansyah Ali. Dalam surat itu, mereka berharap permintaan tersebut bisa dikabulkan. Namun jika tidak, mereka berharap agar ketidakhadiran Hendy dan calon wabup Muhammad Balya Firjaun Barlaman itu dapat dimaklumi.

    “Kami tetap menghormati seluruh proses dan keputusan yang telah diambil oleh KPU terkait hasil pilkada yang telah berlangsung,” demikian isi surat tersebut.

    Dalam pesan voice note via WhatsApp kepada wartawan, Hendy menyatakan ingin hadir dalam acara tersebut. Namun pada hari bersamaan, dia sedang berada di Jakarta untuk menghadiri serangkaian acara sebagai bupati Jember, antara lain rapat kerja dengan PT Perkebunan Nusantara I di Jakarta. “Undangannya sudah lebih dulu dibandingkan undangan dari KPU Jember,” katanya, Rabu (8/1/2025) malam.

    “Kalau bisa diundur, kami akan hadir, karena saya sebenarnya harus hadir. Saya dan Gus Firjaun sejak awal sangat patuh. Semua tahapan pilkada dari awal saya ikuti. Tidak ada satu pun kegiatan pilkada yang tidak kami ikuti,” kata Hendy.

    Hendy juga ingin menghadiri penetapan bupati terpilih karena ini merupakan bagian dari proses berdemokrasi yang baik. “Namun besok kami terpaksa tidak bisa hadir. Tapi kalau tidak bisa (diundur), kami tetap akan mematuhi semua keputusan KPU. Kami sangat menghormati semua keputusan KPU dalam proses demokrasi ini,” katanya.

    Pilkada Jember dimenangi pasangan nomor urut 2 Muhammad Fawait-Djoko Susanto yang diusung tujuh partai parlemen dan delapan partai non-parlemen. Mereka mendapatkan dukungan 588.761 suara pemilih.

    Sementara itu, pasangan nomor urut 1 Hendy Siswanto-Muhammad Balya Firjaun Barlaman yang merupakan pasangan petahana diusung PDI Perjuangan didukung 495.499 suara pemilih. [wir]

  • Viral Camat Asemrowo, DPRD Surabaya Minta Pejabat Humanis dan Responsif

    Viral Camat Asemrowo, DPRD Surabaya Minta Pejabat Humanis dan Responsif

    Surabaya (beritajatim.com) – Video viral yang menunjukkan dugaan Camat Asemrowo, M Khusnul Amin menyembunyikan seorang wanita di ruang kerjanya memicu berbagai spekulasi publik. Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Muhammad Saifuddin, menyebut bahwa insiden tersebut merupakan hasil dari kesalahpahaman besar yang melibatkan miskomunikasi antara warga dan pejabat publik.

    “Saya meyakini ini adalah kesalahpahaman warga yang rencananya ingin audiensi dengan Camat,” ujar Saifuddin, Rabu (8/1/2025).

    Saifuddin menjelaskan bahwa peristiwa yang terjadi pada 6 Januari 2025 itu awalnya hanya niat warga atau organisasi masyarakat (ormas) untuk mengadakan audiensi dengan Camat. Namun, miskomunikasi menyebabkan situasi memanas hingga memunculkan dugaan negatif. Ia mengapresiasi langkah cepat Camat Asemrowo dalam memberikan klarifikasi untuk meredakan situasi.

    “Saya sangat mengapresiasi langkah cepat Pak Camat dalam melakukan klarifikasi. Ini membuktikan bahwa beliau terbuka dan siap untuk menjelaskan segala sesuatu yang sebenarnya,” tambahnya.

    Politisi Partai Demokrat ini menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Ia berharap agar pejabat publik, khususnya Camat, lebih responsif dalam menanggapi aspirasi warga. Responsivitas ini, menurutnya, menjadi kunci untuk mencegah kesalahpahaman serupa di masa depan.

    “Kami minta pejabat publik responsif kepada semua kalangan masyarakat, entah itu ormas, individu, dan organisasi lainnya. Agar tidak terjadi semacam kesalahpahaman. Jika semua pihak dapat berkomunikasi dengan baik, maka tidak akan ada lagi kesalahpahaman yang merugikan banyak pihak, terutama masyarakat Surabaya,” tegas Saifuddin.

    Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk rekan-rekannya di Barisan Nasional Pemuda Madura (BNPM), untuk lebih mengedepankan komunikasi yang humanis dan bernuansa kekeluargaan dalam menyampaikan aspirasi.

    “Saya juga berperan kepada sahabat saya, saudara saya, teman-teman BNPM ayok kita kedepan mengedepankan komunikasi yang humanis, komunikasi yang lebih kepada sifatnya kekeluargaan, sampaikan lah aspirasi itu dengan cara cara yang bagus,” ujarnya.

    Saifuddin menambahkan bahwa insiden ini harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh pejabat publik di Surabaya, khususnya para Camat dan Lurah. Ia mendesak agar mereka memiliki responsivitas tinggi terhadap segala bentuk aspirasi masyarakat dari berbagai sektor.

    “Untuk itu kedepan seluruh pejabat publik di kota Surabaya baik Camat dan Lurah agar tidak terjadi persoalan yang serupa, harus punya konstruktur berfikir yang responsif terhadap siapaun yang ingin melakukan komunikasi, konsultasi baik dari sektor manapun,” jelasnya.

    Tidak hanya itu, Saifuddin juga meminta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya untuk segera mengadakan pertemuan rutin dengan ormas sebagai upaya membangun sinergi yang lebih baik. Menurutnya, komunikasi intensif antara pemerintah dan ormas menjadi kunci kolaborasi untuk memajukan kota.

    Ia menegaskan bahwa Bakesbangpol memiliki peran strategis dalam memfasilitasi dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk menghindari miskomunikasi di masa depan.

    “Minimal kita adakan sosialisasi, komunikasi, silaturahmi dengan baik yang diwadahi Bakesbangpol. Tentu kami Komisi A akan ikut hadir,” tegasnya. [asg/but]

  • Besok, KPU Kabupaten dan Kota Mojokerto Gelar Penetapan Kepala Daerah Terpilih

    Besok, KPU Kabupaten dan Kota Mojokerto Gelar Penetapan Kepala Daerah Terpilih

    Mojokerto (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten dan Kota Mojokerto akan menggelar rapat pleno terbuka penetapan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto terpilih. Rapat pleno terbuka digelar, Kamis (9/1/2024) besok.

    Divisi Teknis KPU Kabupaten Mojokerto, Muslim Bukhori mengatakan, pihaknya telah menerima pemberitahuan resmi dari Mahkamah Konstitusi (MK) melalui KPU RI terkait instruksi dan petunjuk teknis dan jadwal penetapan pasangan calon terpilih. Penetapan dilakukan setelah tiga hari KPU menerima surat KPU RI.

    “Insya Allah, KPU Kabupaten Mojokerto akan menggelar rapat pleno terbuka penetapan Kamis besok, pukul 19.00 WIB. Poinnya bagi KPU provinsi dan kabupaten/kota yang tidak ada gugatannya agar melaksanakan penetapan pasangan calon terpilih tiga hari setelah surat (KPU RI) tersebut diterbitkan,” ungkapnya, Rabu (8/1/2024).

    Surat KPU RI tersebut disampaikan setelah KPU RI memperoleh surat pemberitahuan dari MK mengenai registrasi perkara Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Surat dari KPU RI tersebut tertuang dalam nomor 24/PL.02.7-SD/06/2025.

    “Sesuai ketentuan, pasangan calon mendapat suara unggul pada Pilbup Mojokerto 2024 lalu akan ditetapkan menjadi bupati terpilih. Nantinya kami juga akan mengundang pasangan calon nomor urut satu juga, jadi kedua pasangan calon yang sudah bertarung di Pilbup Mojokerto 2024 kami undang,” katanya.

    Sementara itu, Divisi Teknis KPU Kota Mojokerto, Ulil Abshor mengatakan hal yang sama. “Kami menerima surat (KPU RI) tersebut, Senin kemarin dan tiga hari setelah kami menerima surat KPU RI, KPU Kota Mojokerto akan menggelar rapat pleno terbuka penetapan. Yakni Kamis besok, di Ayola Hotel pukul 09.00 WIB,” ujarnya.

    Penetapan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 57 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/wakil Bupati serta Wali Kota/wakil Wali Kota dan surat edaran KPU RI Nomor 24/PL.02.7-SD/06/2025 tanggal 6 Januari 2025.

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto menetapkan pasangan nomor urut 02 Muhammad Albarraa-Muhammad Rizal Octavian unggul 47.141 suara dari pasangan nomor urut 01 Ikfina Fahmawati-Sya’dulloh Syarofi. Pasangan Mubarok unggul 6,76 persen dari pasangan Idola.

    Sementara itu, Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mojokerto nomor urut 2, Ika Puspitasari dan Rachman Sidharta Arisandi mengantongi 40.091 suara atau 53,43 persen pada Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Mojokerto 2024 lalu. Ning Ita-Cak Sandi unggul 5.178 suara dari paslon nomor urut 1 Junaedi Malik dan Chusnun Amin. [tin/kun]

  • Mensos Gus Ipul Salurkan Bantuan Rp650 Miliar ke Bangkalan

    Mensos Gus Ipul Salurkan Bantuan Rp650 Miliar ke Bangkalan

    Bangkalan (beritajatim.com) – Mensos (Menteri Sosial) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mendatangi Bangkalan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Total bantuan mencapai Rp650 miliar.

    Gus Ipul mengatakan, berdasarkan instruksi Presiden Prabowo, dirinya datang langsung ke daerah untuk mengecek penerima manfaat. Hal itu dilakukan untuk memastikan agar bantuan tepat sasaran.

    “Ini arahan presiden supaya bantuan yang negara berikan tepat sasaran. Sehingga perlu dilakukan kroscek langsung ke bawah,” ujarnya, Rabu (8/1/2025).

    Ia juga berharap, kedepan Pulau Madura bisa bergerak cepat untuk mencapai kesejahteraan sosial dengan kerja terukur terpadu dan terintegrasi. “Ini modal kita untuk lebih efektif. Ada skala prioritas dan startegis sehingga mempercepat target tersebut,” imbuhnya.

    Penyerahan bantuan senilai ratusan miliar itu terdiri dari sejumlah program. Di antaranya, Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp146 miliar dengan 49.058 keluarga penerima manfaat (KPM).

    Terdapat juga bantuan sembako dengan total Rp218 miliar untuk 92.747 orang penerima. Selain itu, bantuan sosial yatim piatu sebesar Rp4 miliar untuk 1.847 penerima, serta Penerima Bantuan Iuran (PBI) mendapatkan kucuran sebesar Rp296 miliar untuk 588.514 jiwa.

    “Para penerima bantuan ini membutuhkan perlindungan sehingga jangkauan kita lebih banyak terutama untuk perlindungan dan jaminan sosial,” pungkasnya. [sar/suf]