Category: Beritajatim.com Politik

KPU Kabupaten Pasuruan Tetapkan Rusdi-Shobih Kepala Daerah Terpilih Pilkada 2024

Pasuruan (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan resmi menetapkan pasangan Rusdi Sutejo dan Shobih Asrori sebagai bupati dan wakil bupati terpilih pada Pilkada 2024. Penetapan ini mengakhiri seluruh tahapan Pemilu Kepala Daerah di Kabupaten Pasuruan dan menandakan langkah selanjutnya menuju pelantikan.

Bupati terpilih, Rusdi Sutejo, menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran proses Pilkada, yang berjalan aman dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ia juga mengapresiasi jalannya pemilihan yang sukses di Kabupaten Pasuruan, menjadikan daerah ini sebagai contoh dalam pelaksanaan demokrasi yang baik.

“Alhamdulillah, tahapan Pilkada sudah kita lewati dengan lancar dan damai tentunya. Pasuruan juga bisa menjadi role model demokrasi, sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Rusdi, Kamis (9/1/2025).

Lebih lanjut, Rusdi menegaskan pentingnya koordinasi yang terus dilakukan antara dirinya dengan pemerintah daerah yang saat ini masih dipimpin oleh Pj Bupati. Hal ini bertujuan untuk memastikan keselarasan program kerja sebelum pelantikan resmi dilakukan.

“Kita terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah yang saat ini dipimpin oleh Pj Bupati, untuk memastikan program kerja antara kami dan pemerintah daerah dapat berjalan sinergis,” tambahnya.

Sementara ketua KPU Kabupaten Pasuruan, Ainul Yaqin menjelaskan bahwa penetapan pasangan calon kepala daerah ini merupakan langkah terakhir. Dirinya juga menjelaskan bahwa pasangan calon Rusdi-Shobih menangbdengan perolehan suara 548.876.

“Untuk perolehan suaranya pasangan calon Rusdi-Shobih mendapatkan 548.876 suara atau setara dengan 62,40 persen dari total suara sah,” ungkapnya.

Dengan penetapan pasangan Rusdi Sutejo dan Shobih Asrori sebagai bupati dan wakil bupati terpilih, kini keduanya hanya menunggu jadwal pelantikan yang akan ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pasuruan pun siap memasuki fase baru pemerintahan di bawah kepemimpinan pasangan terpilih ini. (ada/kun)

09/01/2025 19:14
Ditetapkan Sebagai Wali Kota Surabaya Terpilih, Eri Beber Sejumlah Pekerjaan Rumah

Surabaya (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya secara resmi menetapkan pasangan Eri Cahyadi dan Armuji sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya untuk periode 2025-2030.

Penetapan ini diumumkan dalam Rapat Pleno Terbuka yang diadakan di Hotel Novotel Surabaya pada Kamis, 9 Januari 2025. Pasangan Eri Cahyadi-Armuji berhasil memenangkan Pilkada Surabaya 2024 dengan perolehan suara sebanyak 980.380 total suara sah.

Namun, Eri Cahyadi hadir tanpa didampingi oleh Armuji. Menurut Eri, ketidakhadiran Armuji disebabkan karena mewakili dirinya hadir di acara Kementerian KLHK di Jakarta. “Pak Armuji tidak hadir karena mewakili saya acara di Jakarta,” jelas Eri.

Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi kepada KPU, Bawaslu, dan seluruh pihak yang telah berperan dalam penyelenggaraan Pilkada Surabaya 2024. Ia menekankan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras semua pihak yang menjaga proses demokrasi berjalan dengan lancar dan damai.

“Alhamdulillah hari ini sudah ditetapkan rapat pleno penetapan wali kota terpilih, tadi sudah disampaikan dan hari ini sudah ditetapkan oleh KPU. Kita menunggu pelantikan dilakukan secara serentak,” ungkapnya usai acara.

Lebih lanjut Eri mengungkapkan masih banyak PR (pekerjaan rumah) yang belum dikerjakan selama menjadi Wali Kota Surabaya di periode pertama.

“Di periode pertama hanya 3 tahun setengah dan 2 tahunnya berkecimpung dengan covid-19. Jadi hanya efektif satu tahun setengah. Sehingga 5 tahun kedepan ini saya berharap seluruh warga Surabaya menjadi satu bagian, menjadi satu keluarga besar untuk mewujudkan Surabaya kota dunia yang maju humanis dan berkelanjutan,” terangnya.

Di periode dua, Eri Cahyadi akan melakukan sejumlah program kerja. Salah satunya adalah penyelesaian diversi Gunung Sari. Kemudian, pembangunan jalan raya Wiyung. “itu masuk program pertama yang terpotong, karena ada pilkada serentak. Kita kerja seperti biasa,” imbuhnya.

Sementara, Sekretaris Tim Pemenangan, Aprizaldi, mengapresiasi kinerja Eri Cahyadi dan Armuji selama periode pertama kepemimpinan mereka. Ia menyoroti keberhasilan pasangan ini dalam menghadapi tantangan, termasuk penanganan pandemi COVID-19.

“Di awal menjabat, keduanya menyiapkan berbagai langkah pengobatan dengan menyiapkan dua RS Darurat yang mampu menampung ratusan pasien. Di tingkat kelurahan, juga disiapkan sejumlah tempat isolasi bagi pasien yang positif namun tanpa gejala,” ujar Aprizaldi.

Aprizaldi juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada pasangan Eri Cahyadi-Armuji. “Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan suara yang diberikan kepada pasangan Eri-Armuji. Memang masih banyak catatan, namun ini akan menjadi semangat untuk menyempurnakannya di periode kedua,” katanya.

Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal kepemimpinan Eri-Armuji ke depan. “Dengan kerja relawan, seluruh partai, dan dukungan rakyat, kita akan membawa Surabaya menjadi kota berkelas dunia sesuai visi bapak wali kota,” pungkasnya. [ram/suf]

09/01/2025 19:10
Janji Maidi Usai Ditetapkan sebagai Walikota Madiun Terpilih

Madiun (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun resmi menetapkan pasangan Maidi-Bagus Panuntun sebagai Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih dalam Pilkada Serentak 2024.

Penetapan ini dilakukan pada Kamis (09/01/2025) di Ballroom Sun Hotel Madiun dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk DPRD, partai pengusul, Bawaslu, serta perwakilan pemerintah provinsi.

Ketua KPU Kota Madiun, Pita Anjarsari, menyampaikan bahwa pasangan Maidi-Bagus Panuntun, yang merupakan Paslon nomor urut dua, berhasil meraih 65.583 suara atau 56% dari total suara sah. Keputusan ini juga telah disampaikan kepada DPRD, partai politik pengusul, serta pemerintah pusat melalui KPU Provinsi Jawa Timur.

Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Walikota terpilih, Maidi menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun. “Kita punya kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat. Ini akan menjadi tanggung jawab besar yang harus kita pikirkan bersama,” ujarnya.

Salah satu program prioritas Maidi adalah mendukung program nasional berupa penyediaan makanan bergizi gratis, yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Maidi menyebut bahwa program ini akan disempurnakan di tingkat daerah dengan memastikan akses makanan sehat bagi seluruh masyarakat, terutama anak-anak dan lansia.

“Kita melihat di lapangan masih banyak anak di bawah usia 20 tahun yang harus menjalani cuci darah dan mengalami masalah kesehatan. Program makanan sehat akan menjadi fokus utama, agar generasi muda kita tumbuh sehat tanpa harus menghadapi penyakit serius sejak dini,” tambahnya.

Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Maidi juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan di Kota Madiun. Ia berjanji untuk memanfaatkan potensi lokal dalam mendukung program pangan sehat. “Ketahanan pangan kita luar biasa, dan ini akan terus kita pertahankan. Kami sudah menginventarisasi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya untuk tiga bulan ke depan, dan akan mulai memproduksi makanan sehat secara mandiri. Program ini juga akan melibatkan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan produk lokal yang berkualitas,” jelasnya.

Selain itu, Maidi berkomitmen untuk memperhatikan kebutuhan lansia. “Lansia akan terus kami rawat dengan baik, karena mereka adalah bagian penting dari masyarakat kita. Semua program ini dirancang untuk generasi saat ini dan masa depan yang lebih baik,” tutupnya.

Dengan visi dan program yang jelas, pasangan Maidi-Bagus Panuntun diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat Kota Madiun selama lima tahun ke depan. Penetapan resmi ini sekaligus menandai awal perjalanan mereka dalam memimpin kota. [fiq/but]

09/01/2025 19:06
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Angkat Bicara Terkait Fitnah Asusila Camat Asemrowo

Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengomentari soal penyebaran video fitnah asusila dan gerudukkan organisasi masyarakat (ormas) kepada Camat Asemrowo.

Eri menyampaikan kalau hal itu jauh dari harapan dia selama ini. Pihaknya ingin pemerintah maupun warga dan ormas bisa berjalan bersamaan membangun Kota Surabaya.

“Soal program penertiban di Surabaya, memang kita harus berani jalankan. Dan saya berharap ke depannya, pemerintah, ormas, dan seluruhnya, turut membantu pembangunan kota Surabaya,” terang Eri, Kamis (9/1/2025).

Kasus penyebaran video fitnah asusila, pada Senin (6/1/2025) itu dilatarbelakangi oleh protes warga dan ormas yang menolak kebijakan penertiban bangunan liar di Jalan Tambak Mayor. Sehingga warga dan ormas menggeruduk kantor camat.

“Jadi Pak Camat Asemrowo itu melakukan rapat dengan staff-nya. Rapat itu tidak sendiri ada staff laki-laki dan juga staff perempuan. Terus akhirnya datanglah masalah itu,” tegas Eri.

Eri juga mengetahui, imbas dari insiden tersebut camat M Khusnul Amin akan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib atau aparat kepolisian. “Kan kejadiannya ini terkait dengan camat. Saya mendengar pak camat akan melapor ke kepolisian terkait video dan kejadian itu,” ujar Eri. [ram/suf]

09/01/2025 18:54
RTH Dibangun Pasar Ilegal, DPRD Surabaya Pastikan Dibongkar

Surabaya (beritajatim.com) – Pembangunan pasar dan tempat cuci kendaraan yang berdiri di lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pondok Maritim, Jalan Klumprik Selatan, Balas Klumprik, Surabaya, kini berada di ujung tanduk. Setelah berlarut-larut menuai protes dari warga, Komisi B DPRD Surabaya akhirnya melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Kamis (9/1/2025). Hasil sidak tersebut mengungkap fakta bahwa pembangunan yang dilakukan di atas lahan milik Pemerintah Kota Surabaya ini ternyata tidak memiliki izin resmi.

“Setelah sebelumnya kita lakukan rapat bersama dan kita kaji, sidak hari ini terungkap bahwa tanah yang digunakan untuk pembangunan pasar adalah aset milik Pemkot Surabaya. Pembangunan ini dilakukan tanpa izin dari pemerintah kota maupun BPKAD. Ini jelas pelanggaran serius,” ujar Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Muhammad Faridz Afif, di sela-sela sidak.

Afif menegaskan bahwa lahan yang seharusnya dipertahankan sebagai RTH harus segera dikembalikan fungsinya. “Maka, mau tidak mau, pembangunan ini harus dibongkar,” tegasnya.

Dalam mediasi dengan DPRD, pengembang pasar akhirnya menyetujui untuk membongkar bangunan yang telah mencapai 50 persen pengerjaan. Pembongkaran direncanakan selesai paling lambat Maret 2025.

“Setelah melalui mediasi, pengembang menyetujui untuk membongkar sendiri bangunannya paling lambat akhir Februari mendatang,” ungkap Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mochamad Machmud.

Machmud juga menekankan bahwa pembangunan di atas lahan RTH untuk aktivitas komersial adalah pelanggaran berat. “Ini adalah aset pemkot yang pengelolaannya ada di DLH, karena lokasi ini masuk dalam zona RTH,” katanya.

Protes warga yang menentang pembangunan pasar ini didorong oleh kekhawatiran sosial dan lingkungan. Ketua RT 12/RW 06, Eko, yang mewakili aspirasi warga, mengapresiasi langkah DPRD yang mendukung pembongkaran.

“Yang paling penting adalah dari sidak ini menemukan titik temu yakni pembongkaran,” katanya.

Eko juga menjelaskan kekhawatiran warga mengenai dampak sosial dan lingkungan. “Kami ingin hidup tenang dan damai. Pasar ini dikhawatirkan akan merusak lingkungan hidup kami, apalagi diketahui tidak memiliki izin dan berdiri di lahan RTH,” jelasnya.

Warga dari 12 RT di RW 6 sepakat menolak keberadaan pasar dan tempat cuci kendaraan tersebut. “Intinya semua warga tidak mendukung keberadaan pasar dan tempat cuci kendaraan tersebut,” tegas Eko.

Di sisi lain, pengembang proyek dari PT Prima Citra Buana, Diving, menyayangkan keputusan pembongkaran tersebut. Meskipun demikian, ia menyatakan akan mematuhi hasil mediasi yang telah disepakati.

“Sebenarnya keputusan ini sangat kami sayangkan karena pasar ini untuk hajat orang banyak. Tapi karena sudah ada kesepakatan, kami tetap akan laksanakan pembongkaran,” ungkap Diving.

Diving mengungkapkan bahwa proyek senilai Rp350 juta ini dimulai tanpa izin resmi, hanya berdasarkan persetujuan lisan pejabat. “Karena sebelumnya ada pak Wakil Wali Kota ke sini dan ada warga minta dibangunkan pasar, jadi prosedurnya langsung,” ujarnya. [asg/beq]

09/01/2025 18:35
Tindak Lanjut Pemkab Magetan soal Warga Desa Malang Tuntut Kades Mundur

Magetan (beritajatim.com) – Warga Desa Malang, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, menuntut Kepala Desa Sumali untuk mundur dari jabatannya. Protes ini memuncak dengan aksi demonstrasi pada tanggal 8 Januari 2024, menyusul dugaan ketidakpuasan terhadap pengelolaan administrasi dan keuangan desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Magetan, Eko Muryanto, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan langkah pembinaan sejak awal tahun 2024.

“Kami sudah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) serta pembinaan berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten. Bahkan, seluruh perangkat desa, termasuk Kepala Desa dan BPD, telah dikumpulkan untuk perbaikan administrasi,” ujar Eko, Kamis (9/1/2025)

Namun, Eko mengakui bahwa sebagian upaya pembinaan tersebut tidak diindahkan, yang akhirnya memicu ketegangan di desa.

“Pengaduan resmi dari masyarakat sudah kami terima dan ditindaklanjuti. Inspektorat telah menyusun naskah hasil pemeriksaan (NHP), dan pemerintah desa diminta memberikan tanggapan atas temuan tersebut. Namun, sebelum proses itu selesai, demo warga sudah terjadi,” tambahnya.

Inspektur Inspektorat Magetan, Ari Widyatmoko, menjelaskan bahwa pengaduan dari warga Desa Malang sudah diterima sejak akhir Desember 2023. Pengaduan tersebut dilaporkan oleh kelompok masyarakat yang merasa tidak puas dengan pengelolaan keuangan desa.

“Tim kami yang kebetulan sedang bertugas di wilayah Maospati langsung diarahkan untuk mengumpulkan informasi awal. Saat ini, draft laporan hasil pemeriksaan sudah disampaikan. Prosedur kami adalah memberikan hak jawab kepada pemerintah desa atas temuan yang ada,” jelas Ari.

Ia menambahkan bahwa proses klarifikasi sedang berjalan. “Kami belum bisa memberikan kesimpulan akhir karena masih menunggu tanggapan dari pemerintah desa. Setelah laporan reguler final, kami akan memutuskan langkah selanjutnya,” kata Ari.

DPMD dan Inspektorat menegaskan pentingnya mengikuti prosedur dalam menangani kasus ini. “Masyarakat diharapkan bersabar menunggu hasil pemeriksaan. Semua temuan akan diproses sesuai aturan yang berlaku,” ujar Eko Muryanto.

Pihak pemerintah daerah memastikan bahwa setiap pengaduan masyarakat akan ditindaklanjuti secara transparan dan akuntabel. Sementara itu, Kepala Desa Sumali belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan warga. [fiq/beq]

09/01/2025 18:05
Penetapan Bupati dan Wabup Jember Terpilih Torehkan Dua Sejarah Baru Pilkada

Jember (beritajatim.com) – Sidang pleno penatapan bupati dan wakil bupati terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Jawa Timur, di Ballroom New Sari Utama, Kamis (9/1/2025), menorehkan dua sejarah baru dalam pemilih kepala daerah.

Sejarah pertama adalah ketidakhadiran pasangan bupati dan wakil bupati terpilih, Muhammad Fawait dan Djoko Susanto. Ini pertama kalinya selama 20 tahun sejarah pilkada langsung di Jember, duet pemenang tidak menghadiri penetapan kemenangan oleh KPU.

Fawait saat ini tengah beribadah umrah di Mekah. Namun KPU Jember memberikan kesempatan kepada Fawait untuk memberikan pidato via sambungan komunikasi Zoom.

Sejarah yang lain adalah momentum sambutan melalui video oleh Hendy Siswanto, calon bupati nomor urut 1. Ini untuk pertama kalinya dalam sejarah, kandidat yang kalah bersedia memberikan pidato sambutan. Biasanya, pasangan kandidat yang kalah memilih tidak memenuhi undangan KPU tanpa keterangan jelas.

Berbeda kali ini, pasangan Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman tidak bisa menghadiri rapat pleno tersebut, karena Hendy harus ke Jakarta untuk menghadiri undangan sebagai Bupati Jember 2021-2025.

Namun sebelumnya, Hendy sempat melayangkan surat ke KPU Jember melalui tim pemenangannya untuk mengundurkan jadwal sidang pleno karena ingin hadir. KPU Jember bersikukuh tetap melangsungkan sidang pleno dan Hendy diberi kesempatan memberikan pidato sambutan via rekaman video.

Pilkada Jember dimenangi pasangan nomor urut 2 Muhammad Fawait-Djoko Susanto yang diusung tujuh partai parlemen dan delapan partai non-parlemen. Mereka mendapatkan dukungan 588.761 suara pemilih.

Sementara itu, pasangan nomor urut 1 Hendy Siswanto-Muhammad Balya Firjaun Barlaman yang merupakan pasangan petahana diusung PDI Perjuangan didukung 495.499 suara pemilih.

Ketua KPU Jember Dessi Anggraeni mengatakan, penetapan bupati dan wakil bupati terpilih digelar karena tidak ada gugatan perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. “Ini merupakan penutup tahapan yang sudah kita mulai pada pertengahan 2022 dan berakhir di awal 2025,” katanya usai acara.

KPU Jember telah mengirimkan undangan kepada dua pasangan calon. “Pasangan calon nomor urut 1 telah menyampaikan surat keterangan alasan ketidakhadiran. Sementara untuk pasangan calon nomor urut 2 sedianya hari ini akan dicukupi surat keterangan ketidakhadirannya,” kata Dessi. Kedua pasangan calon akhirnya diwakili tim pemenangan dan pimpinan partai politik pengusung.

Dessi menegaskan, tidak ada konsekuensi apapun terkait ketidakhadiran itu. “Tapi kami berupaya mengakomodasi, walau tanpa kehadiran langsung tetap bisa berjalan, dengan memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk menyampaikan sambutan atau prakata di akhir kegiatan,” kata mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ini.

Selanjutnya, menurut Dessi, Kementerian Dalam Negeri dan DPRD Kabupaten Jember yang menentukan proses pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih. “Kami selaku penyelenggara teknis hanya sampai penetapan,” katanya. [wir]

09/01/2025 17:30
Program Makan Siang Gratis Belum Sentuh Anak Tak Bisa Sekolah

Jakarta (beritajatim.com) – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyambut positif pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) bagi anak sekolah yang telah dimulai pada Senin (6/1/2025). Pada saat bersamaan Partai Gelora berharap program MBG ini tidak hanya menyasar anak-anak di sekolah saja sebagai penerima manfaat, tetapi juga anak-anak di luar sekolah.

“Jadi ini harus menjadi program yang terintegrasi dengan kementerian/lembaga terkait, karena seharusnya program MBG ini, bukan hanya menyasar anak-anak di sekolah. Tapi juga harus perhatikan, bagaimana caranya menyasar anak-anak di luar sekolah,” kata Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai Gelora Sarah Handayani dalam diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Makan Bergizi Gratis & Masa Depan Indonesia Emas.

Dia menyebut, sejak awal Partainya sudah memberikan input-input terhadap program ini, karena memang sesuai dengan cita-cita Partai Gelora menjadikan Indonesia sebagai negara superpower.

Sarah menegaskan, program MBG ini adalah program investasi yang bagus untuk mewujudkan generasi emas Indonesia seperti termaktub dalam visi ‘Indonesia Emas 2045’.

Program MBG ini juga akan berdampak positif pada pembentukan ekosistem sekolah yang baik seperti kesehatan anak didik dan menekan terjadinya ‘bullying’ antar siswa.

“Kita harus berkolaborasi, mengajak banyak pihak untuk mensukseskan program MBG ini. Sekali lagi pemerintah harus terbuka dengan kritik dan saran untuk melakukan evaluasi dalam rangka perbaikan program,” ujarnya.

Sarah pun mengaku bersyukur bahwa program MBG sudah masuk dalam dokumen kebijakan pembangunan jangka panjang di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Pemerintah harus membuka tangan untuk perbaikan program MBG ini agar bisa dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan,” kata Sarah. [hen/but]

09/01/2025 17:23
KPU Surabaya Tetapkan Eri-Armuji Wali Kota dan Wawali Terpilih

Surabaya (beritajatim.com) – KPU Kota Surabaya menetapkan Eri Cahyadi dan Armuji sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya terpilih dalam Pemilihan Umum Serentak 2024.

Hasil tersebut disampaikan oleh Ketua KPU Kota Surabaya, Soeprayitno alias Nano. Di dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya terpilih di Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Digelar di Ballroom Hotel Novotel Samator, Kota Surabaya, siang ini.

“Ijinkan kami membacakan berita acara KPU Kota Surabaya Nomor 3/PL.02.7-BA/3578/2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota terpilih Kota Surabaya Tahun 2024. Pada hari ini Kamis, Legi, 9 Januari 2025,” kata Nano memimpin rapat pleno tersebut, Kamis (9/1/2024).

Nano juga merinci poin keputusan KPU Kota Surabaya dalam menetapkan pasangan Eri Cahyadi dan Armuji sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya terpilih tahun 2024. Kata Nano, pasangan nomor urut 01 ini, meraup perolehan suara sebanyak 980.380 atau 81,38 persen.

“Satu, menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya nomor urut 01 saudara Eri Cahyadi dan Saudara Armuji dengan perolehan suara sebanyak 980.380 atau 81,38 persen. Dari total suara sah sebagai pasangan calon Walikota dan pasangan calon wakil walikota Surabaya dalam pemilihan walikota dan wakil Walikota Surabaya tahun 2024,” rinci Nano.

“Demikian rapat pleno komisi pemilihan umum kota surabaya yang dituangkan dalam berita acara ini dan ditandatangani oleh Ketua serta anggota KPU Kota Surabaya, Surabaya 09 Januari 2025 ditandatangani” tutup Nano.

Eri Cahyadi selaku Wali Kota Surabaya terpilih dalam sambutannya menyampaikan syukur terimakasih. Dalam pelaksanaan umum serentak 2024 di Surabaya berjalan dengan lancar hingga proses pleno penetapan hasil.

“Saya maturnuwun sangat kepada Forkopimda Kota Surabaya yang telah memberikan semua kekuatannya, lahiriahnya, batinianya dalam pelaksaanaan menjaga pilkada, sehingga bisa berjalan dengan kondusif dan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan,” kata Eri Cahyadi.

Untuk diketahui, hasil pemilihan umum serentak 2024 Wali Kota dan Wakil Walikota Surabaya ini, KPU menetapkan Eri Cahyadi dan Armuji sebagai pasangan calon terpilih. Eri Cahyadi dan Armuji memperoleh suara 980.380 atau setara 81, 38 persen, sedangkan kotak kosong meperoleh 224.340 suara. Dari total suara pemilih di surabaya sebanyak 1.204.720 suara sah dan 48.253 tidak sah. [ram/beq]

09/01/2025 17:08
Warga Mategal Magetan Tuntut Kades Mundur, Tuding Kinerja Tak Beres

Magetan (beritajatim.com) – Puluhan warga Desa Mategal, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, kembali menggelar aksi demonstrasi menuntut Kepala Desa Sugiono mundur dari jabatannya. Aksi yang berlangsung pada Kamis (9/1/2025) di depan balai desa ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap kepemimpinan Sugiono, yang dianggap gagal menjalankan tugas secara maksimal.

Warga mengungkapkan berbagai keluhan, mulai dari buruknya pelayanan publik hingga dugaan penyalahgunaan anggaran desa. Dalam aksi ini, mereka membawa spanduk dan poster yang berisi kritik terhadap kebijakan kepala desa.

Koordinator aksi, Khoiri, dalam orasinya menyampaikan bahwa sikap arogan kepala desa telah mempersulit masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan.

“Pelayanan publik menjadi sulit diakses. Ada juga dugaan penyalahgunaan wewenang, yang semakin merugikan masyarakat,” tegas Khoiri.

Warga juga menyoroti ketidakadilan dalam pengelolaan proyek desa. Salah satu contohnya adalah pengerjaan jalan di RT 11, yang dianggap masih layak, sementara infrastruktur lain seperti jalan rusak dan irigasi yang menyebabkan banjir dibiarkan.

Minimnya transparansi anggaran desa menjadi perhatian utama. Warga menyebut tidak ada laporan penggunaan dana desa secara jelas, termasuk pengelolaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang hingga kini tidak terealisasi. Selain itu, pemberian bantuan sosial dinilai tidak merata dan lebih menguntungkan kerabat kepala desa.

Warga bahkan menuding adanya isu personal, seperti dugaan perselingkuhan serta sikap kepala desa yang dianggap pendendam terhadap warga yang berbeda pendapat.

Setelah berorasi, perwakilan warga mengikuti audiensi yang difasilitasi oleh Danramil Parang Kapten Inf Priadi, Kapolsek Parang AKP Sukarno, dan Camat Parang Mujain. Dalam pertemuan tersebut, warga kembali menegaskan tuntutan mereka, terutama soal transparansi anggaran dan peningkatan pelayanan publik.

Menanggapi hal ini, Sugiono berjanji akan memperbaiki kinerjanya. “Ke depan, saya akan lebih transparan dan melibatkan masyarakat dalam setiap pembangunan,” ucap Sugiono.

Dia juga menyatakan siap mundur jika inspektorat menemukan pelanggaran dan mendapat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Magetan.

Meski mediasi berlangsung hingga pukul 10.30 WIB, belum ada kesepakatan yang memuaskan kedua pihak. Warga tetap bersikukuh menuntut perubahan nyata atau pergantian kepala desa.

“Jika tidak ada perbaikan, kami akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar,” kata Khoiri.

Demonstrasi yang dijaga aparat kepolisian dan TNI berjalan aman dan tertib. Warga meninggalkan balai desa setelah menyampaikan aspirasi mereka.

Inspektur Inspektorat Magetan, Ari Widyatmoko mengaku belum mengetahui secara gamblang terkait sejumlah keluhan masyarakat desa Mategal.

“Kami belum paham betul apa yang menjadi keluhan sehingga menuntut kades mundur. Karena sebelumnya tidak ada pengaduan ke kami terkait keuangan desa atau hal-hal lain,” terang Ari.

Kemudian, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Magetan Eko Muryanto mengatakan pihaknya belum mendapatkan laporan dari kecamatan.

“Saya belum mendapatkan laporan dari kecamatan. Karena tidak ada surat tembusan ke kami juga. Saya baru tau dari beberapa media sosial,” katanya. [fiq/beq]

09/01/2025 17:03