Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Jadi Bupati Kediri Terpilih, Mas Dhito Ajak Semua Pihak Bersatu

    Jadi Bupati Kediri Terpilih, Mas Dhito Ajak Semua Pihak Bersatu

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri terpilih, Hanindhito Himawan Pramana, yang akrab disapa Mas Dhito, bersama pasangannya Dewi Mariya Ulfa, mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kediri untuk bersatu dan menjaga silaturahmi demi membangun daerah. Hal ini disampaikan dalam sambutannya usai penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri pada Kamis (9/1/2025).

    “Saya mengimbau kepada seluruh relawan, tim 02, dan masyarakat Kediri yang kemarin mendukung kami selama kampanye untuk merangkul teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin memilih pasangan calon 01,” ujar Mas Dhito.

    Mas Dhito juga menekankan pentingnya menjalin komunikasi dengan pasangan calon lain, Deny Widyanarko dan Mudawamah, yang tidak hadir dalam rapat pleno terbuka KPU. Menurutnya, program-program kerja yang diajukan oleh pasangan tersebut juga bertujuan untuk kemajuan Kabupaten Kediri.

    “Pasti Pak Deny dan Bu Mudawamah juga punya niat yang sama, meski mungkin ada perbedaan dalam penafsiran program,” ungkapnya.

    Penetapan bupati dan wakil bupati terpilih berjalan lancar tanpa ada sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Mas Dhito mengapresiasi semua pihak atas penerimaan hasil Pilkada 2024 yang telah ditetapkan KPU.

    “Kami berkompetisi dalam Pilkada, tapi tujuan akhirnya adalah untuk bersanding dan bersama-sama membangun Kediri. Salam hormat saya kepada Pak Deny dan Bu Mudawamah,” tambahnya.

    Dalam sidang pleno terbuka yang digelar di Balai Pertemuan Bhagawanta Bhari, KPU Kabupaten Kediri menetapkan pasangan Hanindhito Himawan Pramana dan Dewi Mariya Ulfa sebagai bupati dan wakil bupati Kediri terpilih periode 2025-2030. Berdasarkan hasil putusan KPU Nomor 09 Tahun 2025, pasangan nomor urut 02 ini memperoleh 489.900 suara atau 56,53 persen dari total suara sah pada Pilkada 2024.

    Ketua KPU Kabupaten Kediri, Nanang Qosim, menyampaikan bahwa hasil penetapan ini akan segera disampaikan kepada DPRD Kabupaten Kediri untuk ditindaklanjuti. “Kami akan segera bersurat kepada Ketua DPRD Kabupaten Kediri untuk mempersiapkan rapat paripurna,” tuturnya.

    Hasil penetapan ini menunjukkan semangat demokrasi yang solid di Kabupaten Kediri, di mana seluruh pihak diharapkan bersatu untuk membangun masa depan yang lebih baik. [nm/beq]

  • Gus Barra dan dr Rizal Resmi Pimpin Mojokerto 2025-2030 dengan 372.537 Suara

    Gus Barra dan dr Rizal Resmi Pimpin Mojokerto 2025-2030 dengan 372.537 Suara

    Mojokerto (beritajatim.com) – Raih 372.537 suara atau 53,38 persen dan Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto 2024, pasangan nomor urut 1 Muhammad Al Barra dan Muhammad Rizal Oktavian ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih 2025-2030.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024, Kamis (9/1/2025). Rapat pleno digelar di Gedung Grha Wira Wibawa Mukti, KPU Kabupaten Mojokerto.

    Dalam rapat pleno tersebut, Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Afnan Hidayat, secara resmi menetapkan pasangan Gus Barra-Dr Rizal sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih. Afnan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran pemilihan.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Mojokerto atas partisipasi aktifnya dalam menyukseskan Pemilu. Semoga pemimpin yang terpilih dapat membawa Kabupaten Mojokerto ke arah yang lebih baik,” ungkapnya.

    Rapat pleno diakhiri dengan penyerahan berita acara penetapan kepada pasangan terpilih dan disaksikan tamu undangan. Sementara itu, pasangan nomor urut 1 Ikfina Fahmawati-Sa’dulloh Syarofi tak hadir dalan rapat pleno tersebut meski KPU Kabupaten Mojokerto secara resmi mengundang.

    Bupati Mojokerto terpilih, Muhammad Al Barra mengatakan, jelang pelantikan yang sebelumnya digelar pada 10 Februari 2025 menjadi 13 Maret 2024, pihaknya akan berdiskusi dengan tim pemenangan untuk menentukan langkah 100 hari kinerja pasangan Mubarok.

    “Fokus kita banyak, di bidang pendidikan, kesehatan seperti apa yang sudah disampaikan di setiap kampanye. Namun yang paling urgent yang akhir-akhir ini terjadi yakni penangganan banjir, kita akan rapat dengan BBWS bagaimana menanggani banjir di Kabupaten Mojokerto,” katanya.

    Selain itu, masih kata Wakil Bupati Mojokerto ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menonaktifkan kembali peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pihaknya juga mendukung program nasional, makan bergizi gratis.

    “Kita akan koordinasi dengan pihak terkait baik dengan TNI/Polri dan dinas terkait untuk bagaimanan ketahanan pangan dan program makan bergizi gratis bisa direalisasikan di Kabupaten Mojokerto. Kita juga sudah menyampaikan ke Bappeda agar progran pemindahan pusat pemerintahan bisa terealisasi,” ujarnya.

    Terkait tata ruang meski tidak dalam jangka satu tahun namun bisa dilakukan secara bertahap. Tujuan dari program tersebut agar di Kabupaten Mojokerto ada pusat pertumbuhan perekonomian baru dan diharapkan bisa membangkitkan perekonomian di Kabupaten Mojokerto. [tin/aje]

  • PDIP Surabaya Gelar Cap Jempol Darah untuk Megawati di HUT ke-52

    PDIP Surabaya Gelar Cap Jempol Darah untuk Megawati di HUT ke-52

    Surabaya (beritajatim.com) – Seluruh pengurus hingga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Surabaya bersiap membubuhkan cap jempol dari darah sebagai bukti ikrar setia kepada Megawati Soekarnoputri. Acara ini akan digelar pada peringatan HUT ke-52 PDIP, Jumat (10/1/2024).

    E Purwadi, Wakil Ketua DPC PDIP Kota Surabaya Bidang Organisasi, mengungkapkan bahwa cap jempol darah tersebut akan dibubuhkan pada media banner spanduk saat upacara berlangsung.

    Dia menjelaskan bahwa momen ini diciptakan sebagai wujud ikrar setia dan dukungan kader banteng kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjelang Kongres PDIP yang dijadwalkan pada bulan April mendatang.

    “Kita akan melakukan upacara peringatan HUT ke-52 PDIP pukul 06.30 WIB. Saat upacara akan ada prosesi pembubuhan cap jempol oleh pengurus partai dan kader PDIP dari darah,” terang Purwadi.

    Purwadi menambahkan bahwa pembubuhan cap jempol darah ini sarat makna, yaitu sebagai simbol bahwa PDIP siap melawan siapa saja yang mengganggu Kongres PDIP pada April 2025 nanti.

    “Cap jempol dari darah ini nyata sebagai simbol perlawanan,” tegas dia.

    Selain itu, Purwadi juga mengaitkan aksi tersebut dengan sejarah peristiwa Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli) yang terjadi pada tahun 1996.

    “Ini yang kedua, artinya kami harus melakukan ini. Karena ada indikasi-indikasi munculnya intervensi di tingkat nasional, ‘parcok-parcok’ yang terlibat dalam proses pilkada dan juga banyak hal lainnya. Artinya, narasi-narasi orde baru itu kuat untuk bangkit kembali dan mengganggu demokrasi hari ini,” jelas dia.

    Namun demikian, Purwadi menegaskan bahwa aksi ini murni inisiatif DPC PDIP Surabaya dan bukan instruksi dari DPP PDIP. Dia juga menyebutkan bahwa aksi ini akan diikuti oleh DPC-DPC PDIP di sejumlah daerah lain.

    “Ini inisiatif DPC, enggak ada instruksi dari pusat. Sama halnya seperti gerakan ‘Kudatuli’, tidak ada instruksi. Dan selalu pergerakan itu mulainya dari Surabaya,” ucap Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya Bidang Organisasi itu. [ram/beq]

  • Tangani Kasus Asusila Anak, Mbak Cicha Dorong Kader PKK Kediri Tingkatkan Kepedulian Sosial

    Tangani Kasus Asusila Anak, Mbak Cicha Dorong Kader PKK Kediri Tingkatkan Kepedulian Sosial

    Kediri (beritajatim.com) – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK) Kabupaten Kediri Eriani Annisa Hanindhito menindaklanjuti laporan tindakan asusila oleh anak-anak di bawah umur. Mbak Cicha merasa prihatin hingga meneteskan air matanya.

    “Saya dengar anak-anak bisa melakukan perbuatan seperti itu (tindak asusila). Kaget banget,” kata Mbak Cicha, saat Rapat Pengurus dan Pleno PKK Kabupaten Kediri di Pendopo Panjalu Jayati Kediri.

    Betapa tidak. Tindakan asusila itu melibatkan pelajar di bawah umur. Bahkan, hingga terjadi anak hamil di luar nikah.

    Menurut dia, perbuatan menyimpang itu dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Selain perkembangan teknologi yang masif, kurangnya bimbingan dan pengawasan keluarga dan individu terdekat bagi anak, juga akibat dari kurangnya pemahaman pendidikan karakter pada anak.

    Untuk itulah, Mbak Cicha mendorong peran kader PKK untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, termasuk melakukan kolaborasi bersama pihak puskesmas, posyandu, dan Taman Pendidikan Alquran (TPQ) sebagai salah satu tempat pembentukan karakter pada anak.

    Tidak hanya itu, para kader PKK juga diminta untuk bersinergi dengan pihak sekolah di kecamatan masing-masing dalam hal memberikan sosialisasi pencegahan tindakan asusila terhadap generasi muda.

    “Mohon bantuannya untuk melakukan pendekatan, Kita ciptakan lingkungan yang lebih sehat, tidak menormalisasi tindakan yang menyimpang, bisa ditegur secara halus demi masa depan yang terbaik untuk anak-anak Kabupaten Kediri,” pintanya.

    Istri Bupati Mas Dhito itu menilai, para generasi muda memerlukan perhatian khusus supaya dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal tanpa memerlukan tindakan asusila, baik dari segi fisik, mental, maupun spiritual.

    Mbak Cicha mencontohkan, pengembangan sumber daya manusia seperti sosialisasi perihal pencegahan tindakan asusila di sekolah telah dilakukan di Kecamatan Kandat dan Banyakan. Dengan begitu, pihaknya berharap hal serupa dapat dilakukan kader PKK di kecamatan masing-masing. [nm/aje]

  • Pemkot Kediri Gelar Sosialisasi Penertiban PKL di Jalan Dhoho, Dirikan Posko Pemantauan

    Pemkot Kediri Gelar Sosialisasi Penertiban PKL di Jalan Dhoho, Dirikan Posko Pemantauan

    Kediri (beritajatim.com) – Untuk menciptakan kawasan tertib lalu lintas, Pemkot Kediri melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) menggelar Sosialisasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang Jalan Dhoho. Kegiatan ini berlangsung selama satu pekan, mulai 6 hingga 13 Januari 2025.

    Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemkot Kediri juga mendirikan posko pemantauan di depan Stasiun Kediri untuk memantau aktivitas PKL yang ada di kawasan tersebut.

    Wahyu Kusuma, Kepala Disperdagin Kota Kediri, menjelaskan bahwa posko ini didirikan sebagai upaya menegakkan kesepakatan hasil sosialisasi antara pemilik toko dan PKL. Tujuan utama adalah untuk menata kembali kawasan Jalan Dhoho sesuai dengan peraturan yang ada.

    “Posko ini bertujuan untuk memastikan penegakan kesepakatan yang telah tercapai, serta mendukung upaya Pemkot Kediri dalam menata kawasan Jalan Dhoho,” ujar Wahyu.

    Sosialisasi penertiban ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Kediri Nomor 32 Tahun 2023 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 37 Tahun 2015 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

    Aturan Jam Operasional PKL di Jalan Dhoho

    Salah satu fokus utama dalam penertiban ini adalah pengaturan jam operasional PKL. Berdasarkan Peraturan Daerah, PKL di kawasan Jalan Dhoho diizinkan beroperasi antara pukul 21.00 hingga 07.00 WIB. Namun, demi kenyamanan bersama, pemilik toko setempat memberikan toleransi dengan memperpanjang jam operasional PKL, yakni dari pukul 20.30 hingga 07.30 WIB.

    “Kami berharap PKL bisa memahami dan menerima aturan yang telah ditetapkan, serta mendukung penataan kawasan ini,” tambah Wahyu.

    Solusi dan Lokasi Alternatif untuk PKL

    Pemkot Kediri juga menyediakan solusi bagi PKL yang terdampak, dengan menawarkan pergeseran waktu berjualan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Daerah. Selain itu, bagi pedagang yang ingin pindah lokasi, Pemkot Kediri telah menyiapkan sejumlah kantong UMKM. Saat ini, dua lokasi yang sudah siap digunakan adalah Taman Brantas dan PD Pasar. Lokasi lain yang juga sedang dipersiapkan termasuk Hutan Kota, Taman Sekartaji, dan Taman Ngronggo.

    Wahyu mengapresiasi sikap kooperatif para PKL di Jalan Dhoho dan berharap upaya penertiban ini akan memperindah tata kota serta mendukung terciptanya lingkungan yang lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat Kediri.

    Pemkot Kediri melalui Dinas Komunikasi dan Informatika juga terus menginformasikan perkembangan ini kepada publik guna memastikan semua pihak memahami dan mendukung kebijakan yang sedang dijalankan. [nm/ted]

  • Nyaris 500 kasus, Wabah PMK di Pacitan Semakin Ganas

    Nyaris 500 kasus, Wabah PMK di Pacitan Semakin Ganas

    Pacitan (beritajatim.com) – Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Pacitan menunjukkan tren yang mulai mencemaskan banyak pihak.

    Data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pacitan mencatat hingga Rabu (8/1/2025), setidaknya terdapat 496 kasus PMK, dengan 24 ekor diantaranya dilaporkan mati.

    Untuk menghadapi situasi ini, DKPP Pacitan mengambil sejumlah langkah strategis salah satunya dengan menutup semua pasar hewan selama 14 hari, terhitung sejak Selasa (7/1/2025) hingga Selasa (21/1/2025).

    Keputusan ini sudah tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Pacitan Nomor 500.7.2.5/004/408.30/2025, mengacu pada SE Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang kewaspadaan dini peningkatan kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS).

    Plt. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Pacitan, Agus Rustamto, menjelaskan, bahwa penutupan pasar hewan di seluruh wilayah kabupaten Pacitan ini bertujuan memutus rantai penyebaran PMK melalui aspek mobilitas ternak.

    “Tentu kami akan terus memantau semua pasar dan pergerakan ternak, dan mengevaluasi kembali kebijakan ini pada 21 Januari mendatang,” ujarnya.

    Langkah pencegahan ini juga sudah diambil oleh daerah tetangga seperti Ponorogo dan Wonogiri. Dengan tujuan yang sama uaitu untuk mencegah perpindahan ternak dari daerah lain yang dapat meningkatkan risiko penularan PMK.

    “Jika Pacitan tidak melakukan penutupan pasar hewan, dikhawatirkan terjadi perpindahan ternak dari daerah lain. Tentu ini meningkatkan potensi sebaran wabah PMK” kata Agus

    Selain penutupan pasar hewan, DKPP Pacitan tengah beusaha untuk mendapatkan setidaknya 58 ribu dosis vaksin PMK dari pemerintah pusat, sesuai dengan perkiraan populasi ternak yang tercatat di Pacitan.

    “Karena langkah Vaksinasi ini merupakan salah satu upaya terbaik untuk menghentikan penyebaran wabah PMK,” imbuh Agus.

    Sambil menunggu ketersediaan vaksin, DKPP juga menyediakan opsi vaksinasi mandiri bagi peternak dengan tarif Rp75 ribu hingga Rp100 ribu per dosis. Hingga Kamis 909/01), tercatat 496 kasus PMK, dengan rincian sebanyak 418 ternak dilaporkan sakit, 24 ekor mati, 36 ekor dipotong paksa, dan hanya 18 ekor yang dinyatakan sembuh.

    Dengan merbaknya kembali mabah PMK, DKPP Pacitan mengimbau para peternak untuk tidak memindahkan ternak secara sembarangan dan memastikan sterilitas truk pengangkut ternak. Peternak yang mendapati ternaknya terindikasi PMK juga diminta untuk segera melapor kepada petugas.

    Agus menekankan pentingnya kesadaran dan kerja sama antara warga dan pemerintah dalam mengatasi wabah PMK ini. “Kami berharap dengan adanya kerja sama yang baik antara warga dan pemerintah, kondisi kesehatan hewan ternak di Kabupaten Pacitan dapat segera membaik,” pungkasnya. (sul/ted)

  • 100 Hari Kerja, Mbak Vinanda – Gus Qowim Luncurkan Program 7 Sapta Cita Secara Bertahap di Kota Kediri

    100 Hari Kerja, Mbak Vinanda – Gus Qowim Luncurkan Program 7 Sapta Cita Secara Bertahap di Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Vinanda Prameswati dan KH Qowimuddin Thoha resmi ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Kediri periode 2024-2029 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri.

    Dalam 100 hari pertama masa jabatannya, pasangan tersebut berkomitmen untuk segera melaksanakan program unggulan mereka 7 Sapta Cita secara bertahap, yang akan disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya.

    “100 hari pertama, kami akan segera merealisasikan program *Sapta Cita* ini. Tentu saja, semua disesuaikan dengan APBD yang ada dan kami akan melaksanakannya langkah demi langkah,” ujar Mbak Vinanda dalam keterangannya.

    Program 7 Sapta Cita mencakup sejumlah prioritas, antara lain pemberdayaan ekonomi kerakyatan, serta pengembangan sektor produktif, kreatif, dan inovatif yang melibatkan dunia pendidikan serta pengembangan usaha dan UMKM.

    Selain itu, mereka juga akan fokus pada mewujudkan pemerintahan yang cepat dan tepat sasaran melalui berbagai program, diikuti dengan peningkatan infrastruktur di Kota Kediri.

    Mbak Vinanda, yang merupakan alumnus Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, bersama Gus Qowim, terus melakukan kunjungan ke masyarakat untuk mendengar aspirasi serta memantau perkembangan terbaru di Kota Kediri. Pasangan muda dan tokoh agama ini bertekad untuk mendorong kemajuan kota dengan mendekatkan diri pada rakyat.

    “Kami akan terus menghadiri undangan masyarakat dan bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat dan agama. Ini semua untuk menggali aspirasi yang akan kami wujudkan demi kemajuan Kota Kediri,” tambahnya.

    Acara penetapan ini dihadiri oleh jajaran KPU, Bawaslu, anggota DPRD, Forkopimda, pimpinan partai politik, serta tim kampanye dan relawan.

    Dengan penetapan ini, Vinanda Prameswati dan KH Qowimmudin Thoha kini hanya menunggu proses pelantikan resmi untuk memulai tugas mereka sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri. [nm/ted]

  • KPU Tuban Tetapkan Paslon Bupati & Wakil Bupati Terpilih Lindra-Joko

    KPU Tuban Tetapkan Paslon Bupati & Wakil Bupati Terpilih Lindra-Joko

    Tuban (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tuban tetapkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tuban yang terpilih yakni Aditya Halindra Faridzky dan Joko Sarwono, Kamis (09/01/2025).

    Ketua KPU Tuban, Zakiyatul Munawaroh mengatakan, hari ini penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban terpilih pada pemilihan serentak tahun 2024 yakni Paslon 02 Aditya Halindra Faridzky – Joko Sarwono.

    “Kami KPU Tuban juga sudah memberikan berita acara (BA) penatapan calon terpilih pada Pilkada serentak 2024, yang diterima calon terpilih 02 yang diwakili LO paslon,” ujar Zakiyatul Munawaroh.

    Wanita yang akrab disapa Zakiya ini juga menjelaskan, nantinya setelah ini akan ada pelantikan yang akan dilaksanakan pada bulan februari mendatang.

    Sementara itu, Paslon 02 Wakil Bupati Tuban terpilih Joko Sarwono menyampaikan terimakasih kepada masyarakat Tuban atas dukungan yang telah diberikan.

    “Hari ini mas Lindra belum bisa hadir karena ada kegiatan di Surabaya, sehingga beliau berpesan untuk mengucapkan terimakasih kepada masyarakat untuk mempercayakan mas Lindra dan saya dalam memimpin Kabupaten Tuban,” terang Joko Sarwono.

    Oleh karenanya Mas Lindra dan Joko berjanji akan komitmen dalam memimpin Kabupaten Tuban dengan visi misi “Mbangun Deso Noto Kutho”. “Tentu amanah kepercayaan yang telah diberikan kepada masyarakat kepada kami akan terus kami jaga,” imbuhnya.

    Sebagai informasi, dalam pemilihan serentak 27 November 2024 kemarin, Paslon 02, Aditya Halindra Faridzky dan Joko Sarwono berhasil unggul dengan perolehan 528.942 suara atau 83,9 persen. Sementara itu, Paslon 01, H. Riyadi dan Gus Wafi, hanya memperoleh 101.562 suara atau 16,1 persen. [ayu/ted]

  • Mensos RI Dialog Pilar Sosial di Pendopo Sidoarjo

    Mensos RI Dialog Pilar Sosial di Pendopo Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Menteri Sosial (Mensos) H. Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono hadiri acara Dialog Pilar-Pilar Sosial bersama Para Pilar Sosial Surabaya Raya di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo, Kamis (9/1/2025). Di antaranya Pilar Kabupaten Sidoarjo, Pilar Kota Surabaya dan Pilar Kabupaten Gresik serta para Keluarga Penerima Manfaat (PKM).

    Mensos RI mengatakan para pendamping sosial ini diberikan target dalam 1 tahun bisa membuat 10 KPM naik kelas dan menjadi keluarga yang sejahtera sehingga mampu mengurangi kemiskinan secara signifikan.

    “Provinsi Jawa Timur memiliki anggaran yang cukup besar untuk program ini, yaitu mencapai Rp 12 triliun yang nantinya akan dibagi untuk 38 kabupaten/kota di Jawa Timur,” ujarnya.

    Menteri yang akrap disapa Gus Ipul itu meminta agar para pendamping bekerja secara terukur dengan menggunakan proses bisnis yang telah kami siapkan untuk pencapaian program pemerintah dalam memberantas kemiskinan.

    “Nantinya, bagaimana 300 KPM yang didampingi diberikan perlindungan sosial dan pemberdayaan,” harapnya.

    Kementerian Sosial juga akan meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan data tunggal sosial ekonomi sebagai skala prioritas. Dengan data tunggal tersebut, akan dapat dipilah mana saja yang sudah diberikan perlindungan sosial oleh pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi.

    “Kalau selama ini, pemerintah mungkin masih berjalan sendiri-sendiri sebagaimana arahan presiden, kita diminta menjadi super tim yang ada di pusat dan daerah yang dimulai dari pemutakhiran data. Berdasarkan data itulah kita akan lakukan beberapa perencanaan program sehingga lebih tepat sasaran,” jelasnya.

    Sementara itu, Plt. Bupati Sidoarjo, Subandi menyambut baik setiap upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat terutama dalam hal kesejahteraan sosial.

    “Dialog sosial ini menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua untuk berbagi pandangan dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat,” kata Subandi.

    Subandi juga menjabarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga aktif dalam mendukung program kesejahteraan sosial masyarakatnya diantaranya dengan kegiatan-kegiatan yang menggandeng pelaku organisasi.

    Disebutkan dia, dalam setahun terakhir tidak kurang dari setengah triliun rupiah anggaran dari APBN yang telah digelontorkan melalui Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dalam berbagai bentuk program/kegiatan antara lain : Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional, Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), Permakanan Lanjut Usia dan Disabilitas, Bantuan Kepada Anak Yatim/Piatu/Yatimpiatu (YAPI), Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), Program Indonesia Pintar (PIP) dan program lainnya,” rinci Subandi.

    “Kami juga mengucapkan terima kasih dan bangga kepada TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), Pendamping Keluarga Harapan (PKH), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan unsur lainnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera mandiri,” paparnya.

    Dalam kesempatan ini pula Mensos Saifullah Yusuf memberikan bantuan kursi roda serta bantuan yang lainnya kepada para penerima manfaat. (isa/but)

  • PDIP Tidak Undang Prabowo saat Rayakan HUT ke-52

    PDIP Tidak Undang Prabowo saat Rayakan HUT ke-52

    Jakarta (beritajatim.com) – PDI Perjuangan (PDIP) mengaku tidak mengundang Presiden Prabowo Subianto dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 yang akan digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025) besok.

    “Terkait undangan, HUT partai ini karena acara sederhana kita tidak mengundang wakil pemerintah, kita tidak mengundang Pak Prabowo misalnya,” kata Djarot dalam konferensi pers persiapan peringatan HUT ke-52 PDIP di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

    Menurut Djarot, dalam perayaan HUT yang mengambil tema ‘Satyam Eva Jayate’ dengan sub tema ‘Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam’ merupakan acara internal partai. Sehingga momentum itu akan digunakan sebagai bentuk refleksi partai. Namun, dia memastikan, pihaknya akan mengundang Presiden Prabowo pada kongres PDIP.

    “Insya Allah kita akan mengundang (Prabowo) saat menjelang Kongres Partai. Karena acara HUT partai itu untuk internal partai kita, sebagai media kita untuk melakukan introspeksi dan perbaikan diri, serta merancang berbagai macam kegiatan yang langsung menyentuh kepada rakyat. Dan kita lakukan secara sederhana, makanya dilakukan di sekolah partai,” ujar Djarot.

    Djarot menyampaikan HUT PDIP akan digelar secara sederhana. Sebab kondisi ekonomi bangsa juga tidak sedang baik-baik saja. Djarot tak ingin PDIP larut dalam pesta partai yang mewah.

    “Kalau kita hadapkan HUT partai yang mewah begitu, itu akan menyakiti hati rakyat. Jadi penuh dengan kesederhanaan, tapi secara bermakna dan secara ideologis dan langsung diikuti dengan gerakan kita untuk bisa langsung turun bersama-sama dengan rakyat,” kata Djarot. [hen/but]