Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • DPRD Bojonegoro Gelar Paripurna Pengumuman Bupati Terpilih di Pilkada 2024

    DPRD Bojonegoro Gelar Paripurna Pengumuman Bupati Terpilih di Pilkada 2024

    Bojonegoro (beritajatim.com) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat paripurna dengan agenda pengumuman penetapan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) terpilih, Setyo Wahono dan Nurul Azizah dalam Pilkada serentak 2024, Kamis (9/1/2025) malam.

    Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Abdulloh Umar mengatakan, Paripurna Pengumuman Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini dilakukan setelah adanya surat dari Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro nomor 06/PL.02.7-1SR/3522/2025 tanggal 9 Januari 2025 perihal Surat Penyampaian Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Tahun 2024.

    Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini melanjutkan, sebagaimana regulasi yang ada, bahwa pengesahan pengangkatan pasangan calon kepala daerah terpilih dilakukan berdasarkan penetapan calon terpilih oleh KPU kabupaten/kota yang disampaikan oleh DPRD kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur setelah terlebih dahulu diumumkan dalam rapat paripurna DPRD kabupaten/kota.

    Berkenaan dengan telah terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Bojonegoro Tahun 2024, maka dalam rangka memenuhi amanat konstitusi di atas, kemudian DPRD melaksanakan rapat paripurna dengan agenda sesuai telah disebutkan sebelumnya.

    “Maka pada rapat paripurna ini kami umumkan bahwa Saudara Setyo Wahono dan Saudari Nurul Azizah telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024,” ujar Abdulloh Umar.

    Bupati Bojonegoro terpilih, Setyo Wahono dalam kesempatan smbutan mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Bojonegoro yang telah memberikan kepercayaan kepada pihaknya untuk mengemban amanah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro 2025-2030.

    Kemenangan ini disebutnya adalah kemenangan seluruh masyarakat Bojonegoro, kemenangan demokrasi, dan kemenangan masa depan yang insyaallah lebih baik. Setyo Wahono juga juga memberikan penghargaan kepada Teguh Haryono-Farida Hidayati dan tim pemenangannya yang tak hadir dalam rapat paripurna tersebut.

    “Perbedaan pandangan dan pilihan adalah bagian dari demokrasi yang sehat,” ucap pria asli Desa Dolokgede itu.

    Sedangkan Wabup Bojonegoro Terpilih Nurul Azizah berharap Bojonegoro menjadi kuat. Pun ia bersama Setyo Wahono dalam istilah yang ia sampaikan “menjemput takdir” diberikan kemudahan. Untuk itu ia memohon doa kepada seluruh yang hadir.

    “Ini semua karena adanya sinergi, sekali lagi kami berterima kasih mendampingi Mas Bupati, mudah-mudahan ke depan kami selalu diberikan kabegjan (keberuntungan, red.) dan mendapat keselamatan dunia akhirat,” tandas perempuan asli Desa Sumbertlaseh itu

    Sementara diketahui, hadir dalam agenda tersebut Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto dan jajaran bersama seluruh anggota forum koordinasi pimpinan daerah (Forkompimda), Ketua dan seluruh komisioner baik Komisi Pemilhan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bojonegoro.

    Selain diikuti oleh anggota DPRD Bojonegoro, agenda ini dihadiri juga oleh anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Eko Wahyudi, dan Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Demokrat, Sri Wahyuni, serta tokoh agama, Asosiasi Kepala Desa (AKS), dan tokoh masyarakat. [lus/ted]

  • Pj Wali Kota Apresiasi Peringkat Kedua Kota Kediri dalam Tingkat Kegemaran Membaca di Provinsi Jawa Timur

    Pj Wali Kota Apresiasi Peringkat Kedua Kota Kediri dalam Tingkat Kegemaran Membaca di Provinsi Jawa Timur

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri, Zanariah, memberikan apresiasi atas prestasi yang diraih Kota Kediri yang berhasil menduduki peringkat kedua dalam tingkat kegemaran membaca di Provinsi Jawa Timur. Peringkat ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional, dengan Kota Kediri memperoleh nilai 99,34.

    Prestasi ini disampaikan oleh Pj Wali Kota Kediri, Zanariah, saat meninjau Pojok Baca yang berada di Hutan Joyoboyo dan Taman Sekartaji. Salah satu faktor kunci keberhasilan Kota Kediri adalah pemanfaatan waktu, tempat, sarana, dan prasarana yang mendukung kegiatan membaca. Pojok Baca yang tersedia di ruang terbuka hijau menjadi salah satu fasilitas yang berperan penting dalam meningkatkan kegemaran membaca masyarakat.

    “Alhamdulillah, kami berhasil meraih prestasi dengan menduduki peringkat kedua dalam Tingkat Kegemaran Membaca di Jawa Timur. Ini merupakan hasil kerja keras kita bersama dalam memajukan budaya membaca di Kota Kediri. Saya sangat mengapresiasi upaya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, salah satunya melalui program Pojok Baca ini,” ujar Zanariah.

    Pj Wali Kota Kediri juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Pojok Baca dengan sebaik-baiknya. Di Pojok Baca ini tersedia berbagai macam buku yang dapat dibaca oleh masyarakat. Terlebih lagi, suasana di taman yang nyaman menambah kenyamanan bagi pengunjung yang ingin membaca.

    “Kami mengundang masyarakat untuk datang dan membaca di sini. Semakin banyak aktivitas positif yang dilakukan di taman, dan tempat ini juga nyaman untuk kegiatan membaca,” tambahnya.

    Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri, Eko Lukmono, menjelaskan bahwa Pojok Baca sengaja dibangun di ruang terbuka umum (public space) agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri sebelumnya telah mengelola beberapa Pojok Baca di sekitar sekolah, namun untuk memperluas jangkauannya, kini Pojok Baca ditempatkan di dua ruang terbuka hijau yang strategis.

    Selain itu, Kota Kediri juga menerima bantuan dari Perpustakaan Nasional berupa Pojok Baca Digital yang sementara ditempatkan di Rusunawa.

    “Alhamdulillah, kami mendapatkan bantuan Pojok Baca Digital dari Perpustakaan Nasional. Untuk memudahkan akses publik, Pojok Baca Digital ini kami tempatkan sementara di Rusunawa. Kami berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat,” jelas Eko Lukmono.

    Dengan adanya berbagai fasilitas seperti Pojok Baca ini, diharapkan dapat semakin meningkatkan minat baca masyarakat Kota Kediri dan memperkuat posisi Kota Kediri sebagai salah satu kota dengan kegemaran membaca tertinggi di Jawa Timur. [nm/ted].

  • Gugatan Pilkada Pamekasan Dinilai Tidak Memenuhi Syarat Formal

    Gugatan Pilkada Pamekasan Dinilai Tidak Memenuhi Syarat Formal

    Pamekasan (beritajatim.com) – Gugatan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) Pamekasan yang diajukan oleh tim hukum pasangan Muhammad Baqir Aminatullah dan Taufadi (BERBAKTI) di Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tidak memenuhi syarat formal.

    Pernyataan ini disampaikan oleh tim hukum pasangan KH Kholilurrahman dan Sukriyanto (KHARISMA) saat menanggapi gugatan yang mulai disidangkan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, pada Rabu (8/1/2025).

    “Terkait gugatan Pilkada Pamekasan, ada syarat formal yang harus dipenuhi oleh pemohon (tim hukum BERBAKTI) ketika mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Pamekasan,” kata Ketua Tim Hukum Paslon KHARISMA, Sri Sugeng Pujiatmiko, Jumat (10/1/2025).

    Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 158 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, salah satu syarat formal adalah terkait jumlah penduduk daerah. Untuk daerah dengan penduduk 500 ribu hingga 1 juta orang, selisih suara antara pemohon dan pihak terkait harus sebesar 1 persen dari total suara sah.

    “Mengacu pada pasal ini, syarat pengajuan permohonan hasil pemilihan pemohon itu tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan Pilkada, sebagaimana tertuang dalam Pasal 158 Ayat 2,” ungkapnya.

    Dengan adanya ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi sebagai penguji undang-undang dalam perkara perselisihan hasil pemilihan sekaligus pelaksana undang-undang memiliki dasar hukum yang jelas. “Oleh karena itu, mahkamah dalam memutus perkara presiden juga harus berpedoman pada pasal ini terkait dengan syarat ambang batas,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Sri Sugeng Pujiatmiko menjelaskan bahwa selisih suara antara pasangan KHARISMA dan BERBAKTI mencapai 27 ribu suara. “Seperti yang kami sampaikan dari awal, bahwa pengajuan perselisihan hasil pemilihan di MK sudah tidak terpenuhi. Karena selisihnya (KHARISMA dan BERBAKTI) 27 ribu suara, sementara ambang batas syarat pengajuan hanya 500 hingga 700 suara, sehingga penghujan di Pamekasan tidak memenuhi syarat formal,” pungkasnya.

    Diketahui, berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan di Gedung Serbaguna PKP RI Pamekasan, pada Rabu hingga Kamis (4-5/12/2024), pasangan KH Kholilurrahman dan Sukriyanto (KHARISMA) meraih kemenangan dengan total suara sebanyak 291.246 suara (50,9 persen).

    Sedangkan pasangan nomor urut 1, Fattah Jasin dan Mujahid Anshori (TAUHID), memperoleh 17.307 suara (3 persen), sementara pasangan Muhammad Baqir Aminatullah dan Taufadi (BERBAKTI) mendapatkan 263.740 suara (46,1 persen). [pin/beq]

  • Telaga Sarangan Panen Keluhan, Pj Bupati Magetan Janji Berbenah

    Telaga Sarangan Panen Keluhan, Pj Bupati Magetan Janji Berbenah

    Magetan (beritajatim.com) – Telaga Sarangan di Magetan menjadi sorotan publik setelah banyak wisatawan mengeluhkan kondisi kawasan wisata ini yang dinilai kumuh, semrawut, dan kurang tertata. Keluhan ini diduga menjadi salah satu penyebab turunnya jumlah kunjungan wisatawan dan tidak tercapainya target pendapatan asli daerah (PAD) 2024.

    Menanggapi hal ini, Penjabat (Pj) Bupati Magetan, Nizamul, menegaskan perlunya evaluasi mendalam terhadap pengelolaan Telaga Sarangan. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah memulai langkah perbaikan, termasuk membentuk satuan pemantauan di sektor hotel dan restoran menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    Namun, hasil pantauan menunjukkan bahwa tingkat kunjungan wisatawan di Sarangan tetap menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Nizamul, masalah utamanya bukan cuaca atau faktor eksternal lainnya, tetapi kualitas pelayanan dan pengelolaan tempat wisata yang dinilai kurang optimal.

    “Saya melihat langsung kondisi di sana. Sampah berserakan, area parkir crowded, dan pedagang tidak tertata dengan baik. Kalau kita hanya mengandalkan daya tarik wisata tanpa memberikan pelayanan yang memadai, maka ini hanya menjadi industri biasa. Sama seperti Bali yang tidak lagi bisa bergantung pada tambang migas, kita harus memprioritaskan kenyamanan pengunjung,” tegas Nizamul.

    Ia juga menyoroti bahwa persaingan dengan destinasi wisata lain seperti Tawangmangu, yang hanya berjarak satu jembatan dari Sarangan, menjadi tantangan tersendiri.

    “Kalau tidak ada terobosan, kita siap-siap tertinggal. Masyarakat juga harus mulai berubah. Saya melihat kondisi Sarangan saat ini seperti Mandalika dulu, sifatnya sementara. Kalau dibiarkan, pedagang asongan dan kaki lima akan terus merugikan, akses jalan semakin buruk, dan pengunjung tidak betah. Jika sampai jalan masuk saja susah, ya gimana orang mau datang lagi,” tambahnya.

    Nizamul juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga citra Telaga Sarangan sebagai destinasi wisata unggulan. Menurutnya, edukasi kepada masyarakat, terutama pedagang, sangat diperlukan agar mereka lebih ramah dan memahami pentingnya memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan.

    “Jejak digital sekarang menjadi penentu. Kalau orang browsing Magetan dan melihat foto kondisi yang kumuh, mereka akan enggan datang. Tawangmangu saja kini mulai menarik perhatian, bagaimana kita bisa membuat wisatawan mau ke Sarangan secara sukarela? Semua tergantung masyarakat. Kalau tidak mau berbenah, pada 2025 tingkat kunjungan bisa turun drastis,” ujar Nizamul.

    Sebagai langkah nyata, Nizamul berkomitmen melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pengelolaan Sarangan. Ia mengajak pemerintah daerah dan masyarakat untuk bersinergi dalam menjaga kebersihan, memperbaiki pelayanan, dan menata kawasan wisata agar tetap menarik bagi wisatawan.

    “Ini adalah wujud pelayanan kita. Pemerintah daerah harus melihat kondisi yang ada dan memberikan solusi. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, Magetan bisa kembali menarik minat wisatawan dan mempertahankan Telaga Sarangan sebagai ikon wisata unggulan,” pungkasnya. [fiq/beq]

  • Setelah Ditetapkan, Haris – Fahmi Ingin Kraksan Probolinggo Jadi Pusat Investor

    Setelah Ditetapkan, Haris – Fahmi Ingin Kraksan Probolinggo Jadi Pusat Investor

    Probolinggo (beritajatim.com) – Setelah dilakukan penetapan Gus Haris menyampaikan bahwa selama proses pemilu berjalan dengan aman dan damai. Meskipun ada perbedaan pilihan selama proses demokrasi, tujuannya tetap sama, yaitu untuk kebaikan Kabupaten Probolinggo.

    “Proses ini adalah bagian dari demokrasi. Meskipun ada gesekan, kita semua harus bersatu untuk membangun Kabupaten Probolinggo. Mari kita tinggalkan persaingan dan bergandengan tangan,” ungkapnya.

    Gus Haris juga menambahkan bahwa mereka sudah mempersiapkan berbagai program pembangunan untuk Kabupaten Probolinggo, termasuk program 100 hari ke depan. Salah satu proyek yang menjadi fokus adalah pengembangan wajah Kota Kotabaru, dengan rencana revitalisasi alun-alun dan kawasan sekitar untuk menciptakan ruang publik yang lebih modern dan ramah bagi masyarakat.

    “Kami juga berencana menjadikan Kecamatan Kraksan sebagai kawasan yang memiliki daya tarik bagi investor dan sebagai simbol perubahan di Probolinggo,” ujar Gus Haris.

    Ia menegaskan pentingnya reformasi infrastruktur, pengembangan pariwisata, serta peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama pemerintahan baru.

    Gus Haris juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah bekerja sama dalam mempersiapkan pemerintahan yang baru. “Kami sudah melakukan koordinasi dan persiapan dengan Pemerintah Daerah, PJ Bupati, dan PJ Sekda. Semua pihak telah bekerja keras untuk mendukung program-program pembangunan ke depan,” tutupnya.

    Dengan adanya penetapan ini, masyarakat Probolinggo kini menantikan langkah-langkah konkret dari pasangan terpilih Gus Haris dan RA Fahmi dalam memimpin dan membangun daerah ke depan. [ada/aje]

  • Zulmi-Rasyid Tak Hadir, KPU Tetap Lakukan Proses Penetapan Bupati Probolinggo

    Zulmi-Rasyid Tak Hadir, KPU Tetap Lakukan Proses Penetapan Bupati Probolinggo

    Probolinggo (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo resmi menetapkan pasangan Gus Haris dan RA Fahmi sebagai calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam Pemilu 2024. Penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang berlangsung di Gedung Islamic Center.

    Ketua KPU Kabupaten Probolinggo, Ali Wafa, menyampaikan bahwa meskipun pasangan nomor urut satu, Zulmi-H. Rasid, tidak hadir dalam acara penetapan, hal itu tidak mempengaruhi keabsahan proses.

    “Kami sudah mengundang semua pasangan calon untuk hadir. Tidak ada ketentuan yang mewajibkan semua pasangan calon hadir dalam acara ini. Proses penetapan tetap berjalan sesuai prosedur,” ujar Ali Wafa.

    Ali Wafa juga menambahkan bahwa tahapan berikutnya adalah evaluasi pelaksanaan Pilkada, yang melibatkan baik evaluasi internal KPU maupun eksternal, termasuk media. “Setelah ini, kami akan menyampaikan hasil penetapan ini kepada DPRD, yang kemudian akan diteruskan ke bupati dan gubernur untuk dilanjutkan dengan pelantikan,” tambahnya.

    Terkait absennya pasangan Zulmi-H. Rasid, Ali Wafa menjelaskan bahwa faktor cuaca menjadi salah satu alasan. “Hujan turun di daerah atas sekitar pukul 11.00 WIB, yang mungkin menghambat beberapa orang, termasuk pasangan calon, untuk hadir,” jelasnya.

    KPU juga sudah menghubungi pihak Zulmi-H. Rasid, namun tidak mendapatkan respons, termasuk melalui kontak telepon. Meskipun demikian, Ali Wafa memastikan bahwa seluruh prosedur dan tahapan Pilkada telah dijalankan dengan baik.

    Ali mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat tercatat sedikit menurun sebesar 1% dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, angka partisipasi ini tetap menunjukkan tren positif. Pada Pilkada 2024, partisipasi masyarakat tercatat sekitar 72% dengan 773 ribu suara, meskipun ada penurunan kecil dibandingkan periode sebelumnya yang turun sebesar 3%.

    “Kami sangat bersyukur semua proses berjalan lancar. Partisipasi masyarakat masih cukup baik meskipun sedikit menurun. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kesadaran politik masyarakat di masa mendatang,” tutup Ali. [ada/aje]

  • Tim Hukum BERBAKTI Minta MK Batalkan Hasil Pilkada Pamekasan

    Tim Hukum BERBAKTI Minta MK Batalkan Hasil Pilkada Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Tim hukum pasangan Muhammad Baqir Aminatullah dan Taufadi (BERBAKTI) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan terkait hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pamekasan 2024. Permintaan ini disampaikan dalam sidang sengketa perkara 183/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

    Kuasa hukum BERBAKTI, Kholis, mengungkapkan adanya sejumlah pelanggaran yang terjadi selama proses pemungutan suara. Salah satu temuan utamanya adalah penggunaan hak suara oleh oknum tertentu atas nama pemilih yang telah meninggal dunia, seperti yang terjadi di TPS 4 Desa Pasanggar, Kecamatan Pagantenan.

    “Kondisi tersebut terjadi di sejumlah TPS di Pamekasan, seperti TPS 4 Desa Pasanggar, Kecamatan Pagantenan, di mana tingkat kehadiran mencapai angka 100 persen berdasarkan model C hasil bupati. Bahkan dalam DPT juga ditemukan fakta 6 orang meninggal dunia sebelum pemilihan berlangsung,” jelasnya.

    Selain itu, ditemukan pelanggaran berupa pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, seperti di TPS 4 Tebul Timur, Kecamatan Pagantenan, dan TPS 8 Desa Waru Timur, Kecamatan Waru. Kholis juga menyoroti adanya intimidasi dan pengusiran terhadap saksi pasangan BERBAKTI oleh panitia di TPS.

    “Ada pemilih yang tercantum di DPT telah meninggal dunia, tersebar di 114 TPS di 34 desa di 8 kecamatan berbeda di Pamekasan, dibiarkan oleh KPPS sebagai penyelenggara di tingkat TPS,” ungkap Gugum dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra, Jumat (10/1/2025).

    Majelis hakim juga menyoroti intimidasi yang dialami saksi pasangan BERBAKTI. “Saksi-saksi ini tanda tangan tidak?” tanya Saldi Isra, yang kemudian dijawab Kholis, “Tanda tangan dan sudah menyatakan adanya intimidasi di bawah.”

    Kuasa hukum BERBAKTI juga membeberkan tiga bentuk pelanggaran yang dianggap memenuhi kategori terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), yaitu politik uang, ketidaknetralan kepala desa, dan intimidasi saksi.

    “Dugaan pelanggaran politik uang yang diduga dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan Tim Suksesnya dengan membagikan amplop berisi uang dan stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2,” ungkap Kholis.

    Ia juga menyoroti keterlibatan sejumlah kepala desa yang diduga tidak netral. “Ada beberapa kepala desa yang melanggar netralitas dengan terang-terangan mendukung paslon nomor 2, bahkan dilakukan sebelum penetapan paslon,” tambahnya.

    Dalam petitumnya, tim hukum BERBAKTI meminta agar KPU Pamekasan melakukan pemungutan suara ulang di tujuh kecamatan, yakni Batumarmar, Pademawu, Pagantenan, Palengaan, Pasean, Proppo, dan Tlanakan. [pin/beq]

  • Anggaran Infrastruktur Blitar Dipangkas 50%, Rijanto Tak Gusar

    Anggaran Infrastruktur Blitar Dipangkas 50%, Rijanto Tak Gusar

    Blitar (beritajatim.com) – Rijanto-Beky sebentar lagi akan memimpin Kabupaten Blitar. Sementara, mereka bakal berhadapan dengan sejumlah masalah, salah satunya anggaran infrastruktur di 2025 yang dipangkas sebesar 50 persen.

    Padahal perbaikan jalan dan infrastruktur umum lainnya masih menjadi pekerjaan rumah Kabupaten Blitar. Melihat kondisi itu, Bupati Blitar terpilih Rijanto nampaknya tak gusar dan tidak mau muluk-muluk dengan target 100 hari kerja pertamanya.

    Meski anggarannya minim, Rijanto tetap bertekad untuk kerja cepat demi kemajuan Kabupaten Blitar.

    “Ya kita tidak usah muluk-muluk program 100 hari tetapi kita lebih cepat lebih baik,” ungkap Rijanto usai ditetapkan sebagai Bupati Blitar terpilih, Kamis (9/1/2025).

    Diketahui anggaran perbaikan jalan dan infrastruktur Kabupaten Blitar 2025 hanyalah sebesar Rp60 miliar. Jumlah itu turun drastis dari 2024 yang mencapai Rp110 miliar lebih.

    Kondisi itu tentu membuat pusing dinas terkait dan juga Bupati Blitar yang baru. Pasalnya ditengah pemangkasan anggaran yang mencapai 50 persen, nyatanya Blitar masih memiliki 300 kilometer jalan rusak yang harus dilakukan perbaikan pada 2025 ini.

    Tentu masyarakat berharap agar Rijanto mampu melampaui apa yang dikerjakan oleh Mak Rini utamanya di sektor infrastruktur. Namun apakah hal itu mungkin dilakukan Rijanto pada tahun pertama, sedangkan anggaran untuk perbaikan infrastruktur justru dipangkas 50 persen lebih.

    “Pokoknya lebih cepat lebih baik bagi kita,” tegas Rijanto.

    Dengan kondisi tersebut sebenarnya diperlukan penyelarasan program. Sehingga program yang akan dikerjakan oleh Rijanto-Beky bisa selaras dengan program bupati sebelumnya yakni Rini Syarifah.

    “Tentunya itu nanti akan kita pelajari dengan teman-teman terkait,” tegasnya.

    Anggaran perbaikan jalan dan infrastruktur Kabupaten Blitar 2025 ini turun hingga 50 persen lebih. Pada 2025 ini, anggaran perbaikan jalan di Kabupaten Blitar hanya sebesar Rp60 miliar.

    Jumlah tersebut memang lebih kecil jika dibandingkan tahun 2024 lalu. Dimana pada tahun 2024 lalu anggaran perbaikan jalan dan infrastruktur Kabupaten Blitar mencapai Rp110 miliar.

    Kondisi ini tentu cukup ironis, pasalnya jalan rusak di Kabupaten Blitar masih mencapai 300 kilometer. Dimana mayoritas mengalami kerusakan kategori sedang hingga berat.

    “Anggaran Rp60 miliar ini nantinya hanya akan digunakan untuk pengerjaan proyek jalan dan drainase, karena tahun ini tidak ada alokasi anggaran proyek jembatan,” ungkap Kabid Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar, Hamdan Zulkifli Kurniawan, Rabu (8/1/2025) lalu.

    Sebenarnya Dinas PUPR Kabupaten Blitar telah mengajukan anggaran sebesar Rp113 miliar. Namun pengajuan tersebut tidak disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dan hanya diberikan Rp.60 miliar rupiah saja.

    Kondisi ini tentu cukup mengejutkan karena jalan di Kabupaten Blitar banyak yang rusak. Namun semua setelah ditetapkan, dimana Pemkab Blitar memberikan anggaran Rp60 miliar untuk perbaikan infrastruktur.

    “Alokasi anggaran Rp60 miliar ini nantinya akan digunakan untuk perbaikan jalan, hotmix maupun beton di Kabupaten Blitar, baik Blitar Selatan seperti Wonotirto, Bakung maupun wilayah lain seperti wilayah Blitar Utara seperti Nglegok, Garum, Gandusari yang jalannya juga banyak mengalami kerusakan,” bebernya. [owi/beq]

  • Jadi Bupati Kediri Terpilih, Mas Dhito Ajak Semua Pihak Bersatu

    Jadi Bupati Kediri Terpilih, Mas Dhito Ajak Semua Pihak Bersatu

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri terpilih, Hanindhito Himawan Pramana, yang akrab disapa Mas Dhito, bersama pasangannya Dewi Mariya Ulfa, mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kediri untuk bersatu dan menjaga silaturahmi demi membangun daerah. Hal ini disampaikan dalam sambutannya usai penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri pada Kamis (9/1/2025).

    “Saya mengimbau kepada seluruh relawan, tim 02, dan masyarakat Kediri yang kemarin mendukung kami selama kampanye untuk merangkul teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin memilih pasangan calon 01,” ujar Mas Dhito.

    Mas Dhito juga menekankan pentingnya menjalin komunikasi dengan pasangan calon lain, Deny Widyanarko dan Mudawamah, yang tidak hadir dalam rapat pleno terbuka KPU. Menurutnya, program-program kerja yang diajukan oleh pasangan tersebut juga bertujuan untuk kemajuan Kabupaten Kediri.

    “Pasti Pak Deny dan Bu Mudawamah juga punya niat yang sama, meski mungkin ada perbedaan dalam penafsiran program,” ungkapnya.

    Penetapan bupati dan wakil bupati terpilih berjalan lancar tanpa ada sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Mas Dhito mengapresiasi semua pihak atas penerimaan hasil Pilkada 2024 yang telah ditetapkan KPU.

    “Kami berkompetisi dalam Pilkada, tapi tujuan akhirnya adalah untuk bersanding dan bersama-sama membangun Kediri. Salam hormat saya kepada Pak Deny dan Bu Mudawamah,” tambahnya.

    Dalam sidang pleno terbuka yang digelar di Balai Pertemuan Bhagawanta Bhari, KPU Kabupaten Kediri menetapkan pasangan Hanindhito Himawan Pramana dan Dewi Mariya Ulfa sebagai bupati dan wakil bupati Kediri terpilih periode 2025-2030. Berdasarkan hasil putusan KPU Nomor 09 Tahun 2025, pasangan nomor urut 02 ini memperoleh 489.900 suara atau 56,53 persen dari total suara sah pada Pilkada 2024.

    Ketua KPU Kabupaten Kediri, Nanang Qosim, menyampaikan bahwa hasil penetapan ini akan segera disampaikan kepada DPRD Kabupaten Kediri untuk ditindaklanjuti. “Kami akan segera bersurat kepada Ketua DPRD Kabupaten Kediri untuk mempersiapkan rapat paripurna,” tuturnya.

    Hasil penetapan ini menunjukkan semangat demokrasi yang solid di Kabupaten Kediri, di mana seluruh pihak diharapkan bersatu untuk membangun masa depan yang lebih baik. [nm/beq]

  • Gus Barra dan dr Rizal Resmi Pimpin Mojokerto 2025-2030 dengan 372.537 Suara

    Gus Barra dan dr Rizal Resmi Pimpin Mojokerto 2025-2030 dengan 372.537 Suara

    Mojokerto (beritajatim.com) – Raih 372.537 suara atau 53,38 persen dan Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto 2024, pasangan nomor urut 1 Muhammad Al Barra dan Muhammad Rizal Oktavian ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih 2025-2030.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024, Kamis (9/1/2025). Rapat pleno digelar di Gedung Grha Wira Wibawa Mukti, KPU Kabupaten Mojokerto.

    Dalam rapat pleno tersebut, Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Afnan Hidayat, secara resmi menetapkan pasangan Gus Barra-Dr Rizal sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih. Afnan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran pemilihan.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Mojokerto atas partisipasi aktifnya dalam menyukseskan Pemilu. Semoga pemimpin yang terpilih dapat membawa Kabupaten Mojokerto ke arah yang lebih baik,” ungkapnya.

    Rapat pleno diakhiri dengan penyerahan berita acara penetapan kepada pasangan terpilih dan disaksikan tamu undangan. Sementara itu, pasangan nomor urut 1 Ikfina Fahmawati-Sa’dulloh Syarofi tak hadir dalan rapat pleno tersebut meski KPU Kabupaten Mojokerto secara resmi mengundang.

    Bupati Mojokerto terpilih, Muhammad Al Barra mengatakan, jelang pelantikan yang sebelumnya digelar pada 10 Februari 2025 menjadi 13 Maret 2024, pihaknya akan berdiskusi dengan tim pemenangan untuk menentukan langkah 100 hari kinerja pasangan Mubarok.

    “Fokus kita banyak, di bidang pendidikan, kesehatan seperti apa yang sudah disampaikan di setiap kampanye. Namun yang paling urgent yang akhir-akhir ini terjadi yakni penangganan banjir, kita akan rapat dengan BBWS bagaimana menanggani banjir di Kabupaten Mojokerto,” katanya.

    Selain itu, masih kata Wakil Bupati Mojokerto ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menonaktifkan kembali peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pihaknya juga mendukung program nasional, makan bergizi gratis.

    “Kita akan koordinasi dengan pihak terkait baik dengan TNI/Polri dan dinas terkait untuk bagaimanan ketahanan pangan dan program makan bergizi gratis bisa direalisasikan di Kabupaten Mojokerto. Kita juga sudah menyampaikan ke Bappeda agar progran pemindahan pusat pemerintahan bisa terealisasi,” ujarnya.

    Terkait tata ruang meski tidak dalam jangka satu tahun namun bisa dilakukan secara bertahap. Tujuan dari program tersebut agar di Kabupaten Mojokerto ada pusat pertumbuhan perekonomian baru dan diharapkan bisa membangkitkan perekonomian di Kabupaten Mojokerto. [tin/aje]