Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Komisi E Minta Pemprov Jatim Mitigasi Penyebaran Virus HMPV

    Komisi E Minta Pemprov Jatim Mitigasi Penyebaran Virus HMPV

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih meminta agar Pemprov Jatim segera melakukan mitigasi untuk mecegah terjadinya penyebaran virus Human Metapneumovirus (HMPV).

    Hikmah mengatakan, meskipun saat ini belum ditemukan kasus HMPV di 38 kabupaten/kota di Jatim, namun pemerintah perlu melakukan upaya, mulai dari mengenali risiko hingga rencana penanggulangan.

    Hal ini mengingat pernyataan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin bahwa virus HMPV sudah terdeteksi di Indonesia. “Pemprov Jatim perlu memitigasi lebih dini, potensinya seperti apa,” kata Hikmah saat dihubungi, Jumat (10/1/2025).

    Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan koordinasi bersama pihak-pihak terkait, sebab virus ini berasal dari luar Indonesia. Diketahui, virus ini mewabah di China, dan beredar video yang memperlihatkan sejumlah rumah sakit dipenuhi pasien menderita penyakit pernapasan.

    “Pemerintah harus selalu berkoordinasi dengan lembaga terkait karena (virus HMPV) ini dari luar,” tambah politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

    Kemudian, lanjut Hikmah, pemerintah juga perlu melakukan upaya untuk meningkatkan edukasi masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat (PHBS) serta gerakan masyarakat hidup sehat (Germas).

    Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, Erwin Astha Triyono mengkonfirmasi bahwa hingga saat ini, kasus HMPV belum terdeteksi di wilayah Jatim.

    Meskipun demikian, masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap gejala-gejala infeksi saluran pernapasan, seperti batuk, demam, hidung tersumbat, dan sesak napas. “Jika menemui gejala tersebut, segera periksakan diri ke dokter atau fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan tepat,” ujarnya.

    Erwin juga menjelaskan bahwa HMPV bukan virus baru, melainkan virus lama yang pertama kali diidentifikasi pada tahun 2001. “Virus HMPV itu mirip flu biasa dan umumnya bisa sembuh tanpa perawatan khusus. Namun pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia dan pasien dengan sistem imun rendah tetap harus waspada,” katanya.

    Karena itu, Erwin mengimbau masyarakat untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala terkait. Untuk mencegah penularan, ia juga menyarankan untuk menjaga pola hidup bersih, mencuci tangan secara teratur, menggunakan masker di tempat keramaian, dan menghindari kerumunan. [ipl/kun]

  • Pariwisata Kabupaten Pasuruan Lampaui Target PAD 2024, Banyubiru Jadi Primadona

    Pariwisata Kabupaten Pasuruan Lampaui Target PAD 2024, Banyubiru Jadi Primadona

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini berhasil melampaui target yang ditetapkan, mencapai angka Rp 886.647.000. Capaian ini jauh melampaui target awal sebesar Rp 700 juta.

    Kesuksesan ini didorong oleh meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai objek wisata unggulan di Kabupaten Pasuruan, di antaranya Pemandian Alam Banyubiru, Ranu Grati, dan Gunung Bromo. Dari ketiga destinasi tersebut, Pemandian Alam Banyubiru menjadi penyumbang PAD terbesar, dengan kontribusi sekitar 50% dari total PAD sektor pariwisata.

    Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan melalui Kepala Bidang Destinasi, Nurusanto, mengungkapkan bahwa Banyubiru memang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. “Banyubiru memang menjadi primadona. Keindahan alamnya dan fasilitas yang terus ditingkatkan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan,” ujarnya.

    Keberhasilan Kabupaten Pasuruan dalam mendulang pendapatan dari sektor pariwisata tidak terlepas dari penerapan berbagai strategi yang efektif. Pemerintah daerah gencar melakukan promosi wisata, baik secara online maupun offline, serta terus berupaya meningkatkan kualitas fasilitas di berbagai destinasi wisata.

    “Kami terus berupaya menarik wisatawan dengan berbagai cara, mulai dari menggelar event-event menarik hingga memanfaatkan media sosial,” tambah Nurusanto. Promosi yang gencar dan terarah terbukti mampu meningkatkan awareness dan minat wisatawan untuk berkunjung ke Pasuruan.

    Meskipun telah mencapai hasil yang memuaskan, potensi wisata Kabupaten Pasuruan dinilai masih sangat besar. Beberapa destinasi wisata yang belum tergarap secara maksimal masih menyimpan potensi keindahan alam yang luar biasa dan menunggu untuk dikembangkan.

    Nurusanto menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mengembangkan potensi wisata yang ada, baik dari segi infrastruktur maupun promosi. Pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan. (ada/kun)

  • Tren PMK Naik, Disnakeswan Lamongan Berencana Tutup Pasar Hewan dan Gencarkan Vaksinasi

    Tren PMK Naik, Disnakeswan Lamongan Berencana Tutup Pasar Hewan dan Gencarkan Vaksinasi

    Lamongan (beritajatim.com) – Upaya untuk memutus rantai penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Termasuk dengan menutup pasar hewan.

    Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Lamongan, Shofiah Nurhayati, mengungkapkan rencana penutupan pasar hewan saat ini masih dimatangkan.

    “Rencana penutupan pasar hewan petunjuk dari Pak Bupati, karena kita ingin memutus wabah PMK di pasar hewan. Pasar hewan juga kita semprot desinfektan. Hari ini di Tikung, kemarin di Babat juga,” kata Shofiah, Jumat (10/1/2025).

    Menurut Shofiah, rencana penutupan pasar hewan menjadi salah satu upaya untuk menyelamatkan peternak dari kerugian lebih besar yang ditimbulkan oleh PMK.

    “Penutupan ini justru untuk menyelamatkan peternak kita. Karena penyebaran PMK lebih banyak terjadi di pasar hewan,” tuturnya.

    Lebih lanjut Shofiah menyampaikan, jumlah hewan ternak yang terpapar PMK terus meningkat. Saat ini total sebanyak 527 kasus di Lamongan.

    “Sampai saat ini, kasus PMK total 527. Kemudian yang mati 22. Dan yang potong bersyarat 26 ekor. 133 sembuh, selebihnya masih dalam pengobatan,” ujarnya.

    Menurut Shofiah, kasus PMK di Lamongan masih berpitensi terus mengalami peningkatan. Setidaknya sampai bulan Februari.

    “Dalam sehari kenaikannya bisa 10 atau lebih. Tapi faktor kesembuhan juga tinggi. Karena yang sudah divaksin proses penyembuhannya lebih cepat,” kata Shofiah.

    Untuk menekan tingkat penyebaran, Disnakeswan masif melakukan vaksinasi. Namun untuk saat ini yang bisa dilakukan baru vaksinasi mandiri.

    “Vaksinasi yang kita lakukan rata-rata vaksinasi mandiri, artinya mereka dari pedagang menengah ke atas itu beli vaksin sendiri, kemudian petugas dari Keswan (Kesehatan Hewan) membantu memvaksinkan. Jumlah total seluruhnya vaksin mandiri 425 vaksin,” tuturnya.

    Upaya vaksinasi sidah dilakukan sejak sepekan lalu. Terkini, vaksinasi dilakukan di kandang milik Tarjo, yang berlokasi di Jalan Raya Mantup, tepatnya di Dusun Pule, Desa Bakalanpule, Kecamatan Tikung.

    “Hari ini kita lakukan di kandang pak Tarjo, ini 40 sapi yang kita vaksin,” ujarnya.

    Selain vaksinasi mandiri, kata Shofiah, dalam waktu dekat pihaknya juga akan melakukan vaksinasi terhadap sapi-sapi milik peternak rakyat.

    Namun vaksinasi untuk peternak rakyat masih menunggu bantuan vaksin dari Pemprov Jatim dan bantuan dari dana CSR perusahaan.

    “Kemarin kita sudah ajukan permohonan. Perkiraan untuk yang Provinsi minggu depan sudah turun, sehingga langsung bisa kita laksanakan vaksinasi untuk para peternak rakyat. Karena sapi peternak rakyat yang belum terpapar PMK ini harus kita selamatkan terlebih dahulu,” ucapnya.

    Shofiah menginbau peternak agar rutin memeriksa hewan ternaknya dan menjalin kerja sama yang baik dengan petugas Keswan. Begitu menemukan gejala PMK pada hewan ternak, masyarakat bisa langsung menghubungi petugas.

    “Karena PMK ini bisa disembuhkan. Kami juga mengimbau peternak untuk meminimalisir orang berkunjung ke kandangnya. Karena kita belum tahu orang yang datang itu dari kamdang yang sakit atau tidak. Karena ini juga rawan penularan PMK,” ucap Shofiah. (fak/ted)

  • KHARISMA Siapkan Langkah Khusus Sambut Sidang MK Soal Sengketa Pilkada Pamekasan

    KHARISMA Siapkan Langkah Khusus Sambut Sidang MK Soal Sengketa Pilkada Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Tim hukum KH Kholilurrahman dan Sukriyanto (KHARISMA) Kabupaten, menyiapkan langkah khusus menyambut sidang kedua sengketa Pilkada Pamekasan, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat.

    “Dalam sidang kedua yang kemungkinan digelar 17 Januari 2024, kami akan siapkan bukti tertulis sebagai keterangan dari pihak terkait sesuai ketentuan MK. Bahkan kami juga sudah merampungkan semua rangkaian penyelidikan dan cek data tertulis,” kata Koordinator KHARISMA Lawyer, Wahyudi, Jum’at (10/1/2025).

    Bahkan bukti tersebut semuanya dicari dan dikumpulkan dari masing-masing koordinator desa dan kecamatan, serta tim kabupaten. “Hal ini kita urut dan himpun menjadi data tertulis yang kita persiapkan sebagai bukti pada persidangan selanjutnya,” ungkapnya.

    “Semua ini kami lakukan sebagai pemenuhan bukti sah secara hukum yang akan kita sampaikan sebagai pihak terkait pada sidang kedua MK, tentu disamping KPU (Komisi Pemilihan Umum) Pamekasan, sebagai pihak termohon,” sambung Wahyudi.

    Lebih lanjut dijelaskan jika saat ini tim hukum KHARISMA mulai bergerak sesuai dengan tugas pokok. “Jadi kemarin ada tim yang ikut menghadiri sidang pertama MK, sementara di Pamekasan juga ada yang menyusun bukti dan keterangan pendukung lainnya sesuai kebutuhan hukum,” jelasnya.

    “Semua bukti ini nanti kita persiapkan sebagai upaya mematahkan dalil dan dugaan pemohon yang cenderung mengada-ada, serta tidak relevan secara hukum berdasar kajian yang sudah kita lakukan,” imbuhnya.

    Tidak janua itu, bukti-bukti tersebut nantinya disiapkan untuk menghadapi gugatan dari tim hukum BERBAKTI. “Alhamdulillah semua sudah rampung dan kita tinggal mengonkritkan strategi yang akan dilakukan dalam kajian argumentasi hukum,” tegasnya.

    “Kami juga cukup optimistis menyuguhkan bukti signifikan, tentunya kami juga berharap majelis MK memutuskan hasil dari sengketa dengan adil sesuai perundang-undangan yang berlaku, dan kami harap para pendukung dan simpatisan KHARISMA agar tetap menunggu hasil keputusan MK dengan terus menjaga kondusifitas daerah,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Tanggapan Pelaku Usaha di Telaga Sarangan Magetan atas Keluhan Pengunjung

    Tanggapan Pelaku Usaha di Telaga Sarangan Magetan atas Keluhan Pengunjung

    Magetan (beritajatim.com) – Telaga Sarangan, salah satu destinasi wisata andalan Kabupaten Magetan, belakangan ini mendapat banyak keluhan dari pengunjung. Masalah seperti penataan kawasan, kemacetan, hingga perilaku pedagang menjadi sorotan.

    Namun, rupanya bukan hanya pengunjung yang menuntut Pemerintah Kabupaten Magetan berbenah. Sejumlah pelaku usaha di sekitar Telaga mengaku sudah menyarankan sejumlah hal pada pemerintah. Mereka menudih pemerintah tidak cepat tanggap untuk berbenah.

    Salah satu pelaku usaha hotel dari Nirwana Group, Hendri Satriyo Wibowo mengatakan kawasan Telaga Sarangan membutuhkan pembenahan total. Ia menyoroti beberapa aspek, antara lain:

    1. Penataan PKL: PKL perlu dipindahkan ke lokasi khusus agar jalan wisata di tepian telaga steril. Hal ini penting untuk menjaga kenyamanan pengunjung menikmati keindahan Telaga Sarangan.

    2. Pengelolaan Sampah: Hendri menyarankan agar dibuat tempat pengolahan sampah yang terintegrasi, serta optimalisasi petugas kebersihan dari hotel dan masyarakat sekitar.

    3. Kemacetan: Ia mengusulkan pembuatan jalur alternatif menuju Telaga Sarangan untuk menghindari antrian panjang. Selain itu, pengunjung bisa diarahkan ke pusat oleh-oleh saat pulang untuk mengurangi beban di kawasan utama.

    4. Inovasi Destinasi: Sarangan dianggap kurang inovatif dalam menawarkan daya tarik wisata baru. Monotonitas ini membuat pengunjung kehilangan minat.

    “Saya melihat destinasi wisata di sekitar Sarangan seperti Tawangmangu telah berkembang pesat dan dikelola lebih baik, sehingga menjadi saingan serius,” kata Hendri, Jumat (10/01/2025).

    Tak hanya Hendri, Nisan, salah seorang pelaku usaha kuliner dan hotel di Sarangan, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi Telaga Sarangan yang kurang berkembang.
    Dia menyebutkan beberapa masalah:

    Penanganan Sampah: Tidak adanya pengelolaan sampah yang memadai menyebabkan kawasan ini terlihat kumuh. Dirinya mengaku sudah menyarankan agar ada penempatan sejumlah tempat sampah, namun dia mengaku pemerintah tak menggubris permintaannya.

    Fasilitas: Minimnya tempat berteduh saat hujan dan penerangan yang tidak memadai di beberapa area menjadi keluhan utama.

    Kualitas Pelayanan: Beberapa pedagang masih mempraktikkan perilaku yang kurang simpatik, seperti menaikkan harga secara tidak wajar.

    Kurangnya Pembinaan: Nisan juga menyoroti kurangnya pembinaan kepada pelaku wisata. Menurutnya, pembenahan tidak cukup hanya dari segi fisik, tetapi juga harus menyentuh mentalitas pelaku usaha.

    “Saya berharap pemerintah lebih mendengar dan menindaklanjuti saran dari para pelaku wisata. Perlu evaluasi menyeluruh, terutama terkait penataan kawasan dan fasilitas,” katanya.

    Poin-Poin Pembenahan Penting

    Berdasarkan tanggapan pelaku usaha, berikut beberapa langkah yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi Telaga Sarangan:

    1. Inovasi Wisata: Menambahkan atraksi baru untuk menarik pengunjung, seperti event tahunan, wahana, atau spot ikonik.

    2. Pengelolaan Lingkungan: Memperbaiki sistem pengelolaan sampah, menyediakan tempat pengolahan, dan meningkatkan kebersihan.

    3. Peningkatan Fasilitas: Menyediakan jalur alternatif, memperbaiki penerangan, dan menambah tempat berteduh bagi pengunjung.

    4. Pembinaan Pelaku Usaha: Memberikan pelatihan kepada pedagang untuk meningkatkan pelayanan dan membangun kesadaran pentingnya menjaga nama baik kawasan wisata.

    Pelaku usaha sepakat bahwa Telaga Sarangan memiliki potensi besar untuk kembali menjadi ikon wisata di Jawa Timur. Namun, diperlukan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk melakukan pembenahan. Tanpa langkah konkret, dikhawatirkan daya tarik wisata Sarangan akan terus menurun, dan pengunjung akan memilih destinasi lain yang lebih tertata.

    Dengan pembenahan menyeluruh, Telaga Sarangan diharapkan mampu bersaing dengan destinasi wisata lain di kawasan sekitarnya dan kembali menjadi tujuan utama wisatawan. [fiq/kun]

  • Kepala DPMD Magetan: Tunggu Pemeriksaan Inspektorat Soal Dugaan Pelanggaran Kades Malang

    Kepala DPMD Magetan: Tunggu Pemeriksaan Inspektorat Soal Dugaan Pelanggaran Kades Malang

    Magetan (beritajatim.com) – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Eko Muryanto, meminta masyarakat menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Inspektorat terkait dugaan permasalahan administrasi di Desa Malang. Hal ini disampaikan Eko usai audiensi bersama Pemerintah Desa Malang dan warga di Kantor Kecamatan Maospati. Kepala Desa Malang Sumali turut hadir dalam audiensi itu.

    Namun, usai berdialog bersama, tetap tak ada solusi. Baik masyarakat dan pemdes sama-sama ngotot. Alhasil, Eko pun menyarankan agar kedua belah pihak tetap menunggu proses pemeriksaan di Inspektorat.

    “Proses hukumnya silakan berjalan karena ini masuk ranah tata usaha negara. Biarkan Inspektorat bekerja dulu. Apapun hasilnya nanti dari Inspektorat, itulah yang akan menjadi dasar untuk langkah berikutnya,” ujar Eko.

    Dia menekankan bahwa belum ada keputusan pasti mengenai sanksi atau tindak lanjut lainnya karena proses hukum belum selesai. Namun, jika ditemukan bukti-bukti otentik yang mengarah pada dugaan tindak pidana, hal tersebut akan diproses melalui jalur yang sesuai.

    “Kalau ada hal-hal yang dirujuk dan menjadi perhatian Inspektorat, saya harap warga dan pemerintah desa bisa terus berkomunikasi. Harapan saya, suasana di Maospati tetap kondusif. Jangan sampai permasalahan ini berlarut-larut tanpa penyelesaian,” tambahnya.

    Laporan Awal dan Kesalahan Administrasi
    Menurut Eko, permasalahan ini mulai mencuat sejak Februari 2024, beberapa bulan setelah kepala desa dilantik pada 19 Desember 2024. Saat itu, Camat Maospati melaporkan adanya dugaan kesalahan administrasi kepada dirinya.

    “Dari laporan itu, saya minta dilakukan monitoring. Dari situlah kami mengetahui adanya hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. Namun, apakah ini hanya sebatas kesalahan administrasi atau ada pelanggaran lain, kita tunggu hasil dari Inspektorat,” jelas Eko.

    Eko juga meminta tokoh masyarakat di Maospati untuk bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif selama proses hukum berjalan. Ia menyesalkan jika arahan sebelumnya tidak diikuti, yang mungkin saja bisa mencegah situasi seperti ini. “Saya berharap semua pihak menghormati proses yang sedang berjalan dan menunggu hasilnya. Jangan sampai ada tindakan yang memperkeruh suasana,” tegasnya.

    Dengan proses hukum yang masih berlangsung, masyarakat Desa Malang diharapkan tetap bersabar dan mendukung upaya penegakan aturan sesuai mekanisme yang berlaku. Hasil dari Inspektorat akan menjadi acuan utama dalam menentukan langkah selanjutnya. [fiq/kun]

  • Tahun Ini, Lamongan Dapat Kuota 1.678 Calon Jemaah Haji

    Tahun Ini, Lamongan Dapat Kuota 1.678 Calon Jemaah Haji

    Lamomgan (beritajatim.com) – Pada musim haji tahun ini, Kabupaten Lamongan mendapatkan kuota sebanyak 1.678 Calon Jemaah Haji (CJH)..

    Kasi Haji dan Umroh Kemenag Lamongan, Abdul Ghofur, mengungkapkan kuota haji untuk Lamongan tersebut terdiri dari 1.600 kuota reguler dan 78 untuk kuota lansia.

    “Yang 78 terdaftar sebagai calon jemaah haji lansia prioritas dengan usia 65 tahun ke atas,” kata Abdul Ghofur, Jumat (10/1/2025).

    Lebih lanjut Ghofur menjelaskan, meskipun kuota untuk Kabupaten Lamongan sudah ditetapkan, namun jumlah tersebut masih dapat berubah seiring dengan proses verifikasi dan pelunasan yang masih berlangsung.

    Proses verifikasi jemaah yang siap berangkat maupun yang menunda keberangkatan telah dimulai sebagai langkah awal dalam memprediksi jumlah pasti jemaah yang berangkat pada tahun ini.

    “Jika seluruh jemaah dari kuota 35.152 Jawa Timur melakukan pelunasan dan siap berangkat, maka kuota Kabupaten Lamongan akan tetap 1.600 jemaah. Plus 78 untuk lansia,” ujarnya.

    Namun jika terdapat jemaah yang menunda keberangkatan, potensi kuota cadangan akan meningkat, yang memungkinkan beberapa jemaah yang terdaftar cadangan dapat diberangkatkan.

    Sementara itu, sebagai bagian dari persiapan teknis, Kemenag Lamongan juga telah memulai pengurusan dokumen haji lebih awal. Proses biovisa yang merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan visa haji dari pemerintah Arab Saudi telah dilakukan.

    “Untuk jemaah yang belum, kami membuka layanan biovisa di Kantor Kemenag Lamongan setiap hari,” tuturnya.

    Sedangkan bagi calon jemaah haji yang telah memiliki paspor, diminta untuk segera ke Kantor Kemenag Lamongan untuk melengkapi dokumen haji tersebut.

    “Dengan persiapan yang sudah dilakukan lebih awal, diharapkan seluruh proses administrasi dan keberangkatan jemaah haji Kabupaten Lamongan dapat berjalan lancar sesuai jadwal,” katanya.

    Abdul Ghofur mengingatkan kepada calon jemaah haji untuk terus mengikuti perkembangan informasi terkait kuota, pelunasan serta proses dokumen.

    “Melalui koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait, diharapkan musim haji 2025 ini dapat berjalan dengan sukses dan memberikan pengalaman spiritual yang maksimal bagi seluruh jemaah,” ucap Abdul Ghofur. [fak/beq]

  • Pemkot Kediri Sosialisasi Musrenbang di Tingkat Kelurahan untuk Persiapan Pembangunan 2026

    Pemkot Kediri Sosialisasi Musrenbang di Tingkat Kelurahan untuk Persiapan Pembangunan 2026

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menggelar sosialisasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan, sebagai langkah awal dalam perencanaan pembangunan Kota Kediri tahun 2026.

    Acara yang berlangsung di Ruang Joyoboyo Pemkot Kediri ini dihadiri oleh perwakilan kelurahan, kecamatan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), serta Puskesmas se-Kota Kediri.

    Tujuan Sosialisasi Musrenbang Kelurahan
    Kepala BAPPEDA Kota Kediri, Chevy Ning Suyudi, menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan arahan kepada seluruh kelurahan dan kecamatan terkait pelaksanaan Musrenbang untuk tahun 2025.

    Kegiatan Musrenbang dimulai dari tingkat kelurahan dan kecamatan, sebelum nantinya hasilnya dibahas lebih lanjut pada tingkat kota. Hasil akhir dari Musrenbang ini akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kediri tahun 2026.

    Jadwal Pelaksanaan Musrenbang 2025-2026

    Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Kediri untuk tahun 2026 akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal berikut:

    Sosialisasi Musrenbang : 9 Januari 2025
    Rembuk Stunting Kelurahan : 13-17 Januari 2025
    Musrenbang Kelurahan : 16-22 Januari 2025
    Rembuk Stunting Kecamatan : 20-23 Januari 2025
    Musrenbang Kecamatan : 4-6 Februari 2025
    Musrenbang Tematik : 10-14 Februari 2025
    Forum Perangkat Daerah Per Bidang : 18 Februari 2025
    Musrenbang RKPD Tahun 2026 : 11-12 Maret 2025

    Penanganan Stunting sebagai Program Prioritas
    Chevy Ning Suyudi menambahkan, tahun 2025 akan dimulai dengan kegiatan rembuk stunting, sebagai bagian dari upaya Kota Kediri untuk menangani masalah stunting. Hal ini merujuk pada delapan aksi konvergensi stunting yang harus dilakukan mulai dari analisis situasi di masing-masing kelurahan dan kecamatan.

    Data yang diperoleh dari rembuk stunting ini nantinya akan menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. “Pemkot Kediri tetap menempatkan penanganan stunting sebagai program prioritas pembangunan, selama kasus stunting di Kota Kediri belum mencapai angka nol atau zero stunting,” ujar Chevy.

    Harapan dari Proses Sosialisasi Musrenbang
    Melalui kegiatan sosialisasi ini, Pemkot Kediri berharap dapat membuka jalur komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Sosialisasi ini diharapkan menjadi awal dari proses perencanaan pembangunan yang berbasis pada aspirasi masyarakat, yang disalurkan melalui Musrenbang Kelurahan.

    Dengan demikian, pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2026 dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan warga.

    “Musrenbang Kelurahan merupakan wahana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, yang nantinya akan menjadi bahan dalam menyusun perencanaan pembangunan Kota Kediri untuk tahun 2026,” pungkas Chevy Ning Suyudi.

    Dengan adanya perencanaan yang matang melalui Musrenbang di tingkat kelurahan, diharapkan Kota Kediri dapat terus berkembang dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. [nm/kun]

  • KPU Serahkan Berkas Penetapan Bupati Terpilih ke DPRD Jombang

    KPU Serahkan Berkas Penetapan Bupati Terpilih ke DPRD Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Jombang menyerahkan berkas penetapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2030, H Warsubi-Salmanuddin Yazid (Warsubi-Gus Salman), ke DPRD setempat, Jumat (10/1/2025).

    Rombongan KPU Jombang diterima oleh Sekretaris DPRD Bambang Sriyadi, sekitar pukul 10.15 WIB. Berkas diserahkan oleh Ketua KPU Jombang, Ahmad Udi Masjkur. Penyerahan berkas ini menjadi langkah penting dalam proses pelantikan bupati terpilih setelah mereka berhasil meraih suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    Ketua KPU Jombang, Ahmad Udi Masjkur, menjelaskan bahwa penyerahan ini berkaitan dengan salinan dan usulan pengesahan hasil rapat pleno terbuka untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jombang 2024.

    “Ini adalah salah satu akhir dari kwajiban KPU Jombang untuk menyerahkan berkaitan dengan pengusulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke DPRD untuk ditindaklanjuti,” pungkasnya.

    Sesuai Keputusan KPU Jombang Nomor 01 Tahun 2025, pasangan Warsubi-Salman ditetapkan sebagai Bupati-Wakil Bupati Jombang terpilih periode 2025-2030. Rinciannya, paslon 02 Warsubi-Salman meraup 515.880 suara atau 74,88 persen. Sedangkan paslon 01 Mundjidah Wahab-Sumrambah mengantongi 173.098 suara atau 25,12 persen

    Sekretaris DPRD Jombang Bambang Sriyadi menyatakan bahwa mereka telah menerima berkas dari KPU Jombang untuk pelaksanaan kegiatan paripurna penetapan hasil pleno dari KPU yang sudah menetapkan bupati terpilih.

    “Kami akan menindaklanjuti dengan pleno DPRD dan meneruskan ke instansi yang lebih tinggi. Mekanisme ini harus dilalui sebagai dasar pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke Kemendagri melalui Gubernur Jatim. Pleno akan dilaksanakan pada Senin di DPRD Jombang jam 08.00 WIB,” tambahnya.

    Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji mengungkapkan, pelantikan bupati terpilih akan dilaksanakan pada Maret 2025. Awalnya, pelantikan dijadwalkan pada 20 Februari 2025, namun kemungkinan akan mundur menjadi 23 Maret 2025.

    Pelantikan bupati terpilih akan dilakukan setelah pelantikan Gubernur Jawa Timur terpilih yang dijadwalkan pada 13 Maret 2025. “Kami akan menjadwalkan sidang paripurna untuk menetapkan pelantikan bupati terpilih. Paripurna penetapan ini penting sebelum mengajukan pelantikan, meskipun saat ini belum ada tanggal pasti yang ditetapkan,” kata Hadi. [suf]

  • Guru Passing Grade pada Seleksi PPPK 2023 di Bojonegoro Akan Tagih Janji MENPAN-RB

    Guru Passing Grade pada Seleksi PPPK 2023 di Bojonegoro Akan Tagih Janji MENPAN-RB

    Bojonegoro (beritajatim.com) — Sekitar 1.157 guru swasta di Kabupaten Bojonegoro dengan status lulus passing grade tahun 2023 akan bertolak ke Jakarta untuk menagih janji. Sebab, sebelumnya para guru swasta yang sudah memiliki sertifikat pendidik itu dijanjikan bisa daftar di gelombang 2 pada seleksi PPPK Guru tahun 2024.

    Tetapi yang terjadi dalam pelaksanaanya formasi PPPK Guru gelombang 2 juga tidak bisa mendaftar. Kondisi tersebut kemudian disampaikan kepada Komisi C DPRD Bojonegoro yang juga mengundang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dan Kepala BKPP Kabupaten Bojonegoro.

    Aksi damai yang akan dilakukan serentak seluruh Indonesia pada 3 Februari 2025 itu dilatarbelakangi oleh kekecewaan, sebab berlawanan dengan hasil pertemuan beberapa waktu lalu di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Hadir pada waktu itu perwakilan dari guru dan perwakilan dari dinas pendidikan, BKPP beserta dari komisi C DPRD Bojonegoro.

    “Sehubungan dengan kondisi yang tidak sesuai apa yang di janjikan dari hasil pertemuan di atas, maka kami dari FGSN akan mengadakan Aksi Damai di DPR RI besuk pada Hari Senin, 3 Pebruari 2025 secara serentak seluruh Indonesia,” ujar Koordinator Forum Guru Swasta Nasional (FGSN), Elys Nurhayati, Jumat (10/1/2025).

    Menurut Elys, kondisi guru yang telah lulus passing grade pada seleksi PPPK tahun 2023 lalu itu sebagian besar telah mengajar puluhan tahun. Selain itu juga terdapat guru yang sudah berusia sepuh. Sementara, gaji yang diterima masih jauh dari kehidupan layak. “Kami minta langsung diangkat tanpa tes dan langsung mendapatkan penempatan layaknya PPPK Tahun 2021,” kata guru swasta yang mengajar satuan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) itu.

    Sementara Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto mengatakan, dengan kondisi guru tersebut pihaknya memberikan dukungan secara kongkret. Bentuknya berupa surat dukungan yang dikeluarkan oleh DPRD untuk disampaikan ke Komisi II dan Komisi X DPR RI agar para guru swasta mendapatkan prioritas dalam rekrutmen PPPK. “Kami juga dukung secara pendanaan tapi dari kantong pribadi kawan-kawan di DPRD Bojonegoro,” tegasnya.

    Selain itu, politisi Partai Golkar itu juga memberikan dukungan dengan meminta agar mengubah regulasi. Termasuk revisi Undang-Undang (UU) ASN. “Makanya mereka (para guru swasta) berangkat ke Jakarta salah satunya menyuarakan itu ke DPR sebagai salah satu lembaga decision maker yang ikut membuat UU (ASN) itu,” tandasnya.

    Sementara Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro, Nur Sujito menyatakan mendukung aksi itu dalam urusan koordinatif dan administratif.

    Sedangkan Kepala BKPP Aan Syahbana menyampaikan tentang aturan seleksi PPPK gelombang ke 2. Mengacu pada ketentuan sebelumnya sesuai KepmenPANRB No. 348/2024 bahwa terakhir PPPK pendaftarannya bisa diikuti oleh lulusan PPG (Pendidikan Profesi Guru) yang terdaftar pada pangkalan data PPG Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi. “Terkait teknisnya dijelaskan pada Surat Edaran Kemendikbudristek, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK),” ungkapnya. [lus/kun]