Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Menko IPK AHY Antisipasi Bencana Megathrust di Indonesia

    Menko IPK AHY Antisipasi Bencana Megathrust di Indonesia

    Jakarta (beritajatim.com) – Gempa berskala besar alias megathrust berpotensi terjadi di Indonesia. Bahkan diprediksi,  Megathrust Selat Sunda dan Pantai Selatan Jawa bisa  memicu tsunami.

    Hal ini diakui Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap berbagai bencana alam. Termasuk gempa berskala besar alias megathrust.

    Untuk itu, AHY menambahkan, kesiapan infrastruktur dalam menghadapi bencana alam harus menjadi prioritas nasional.

    “Infrastruktur harus responsif, harus adaptif. Kita juga berupaya untuk terus menghadirkan terobosan inovasi yang juga menghadirkan teknologi yang semakin responsif terhadap berbagai ancaman,”kata AHY  di Kemenko IPK, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

    Terkait ancaman megathrust ini, teknologi Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL) diyakini dan terbukti bisa jadi solusi untuk meredam dampak gempa.

    Menurut  dosen sekaligus peneliti dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Dr. Soelarso, S.T., M.Eng, pihaknya telah melakukan riset inovasi berkelanjutan terhadap Konstruksi Sarang Laba-Laba, di UTC University’s de Technologie de Compiegne Perancis.

    Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL).

    Hasilnya, kata Soelarso, KSLL Stabilizer Technology adalah pondasi ramah gempa yang memiliki bentuk tulangan plat kolom menyerupai sarang laba-laba.

    “Kemampuan menyebarkan beban ke permukaan lapisan tanah pendukung yang luas dan merata, menjadikannya mampu mengelimanisir resiko terjadinya Irreguler Differentisl Settlement,” tegas Soelarso di Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Senada,  Vice President PT Katama, Dr. Charmeida, menegaskan, hasil riset yang dikembangkan Kris Suyanto membuktikan bahwa KSLL bisa diaplikasikan pada gedung 20 lantai.

    ” Saat ini KSLL  bisa diaplikasikan untuk gedung sampai 20 lantai yang tahan gempa,” ucap Charmedia di Jakarta, Kamis (9/1/2025).

    “KSLL  teruji aman terhadap gempa berkekuatan 9.2 SR di Aceh, Padang, Bengkulu, Manado, dan Manokwari dan banyak daerah yang lain,” imbuhnya.

    Lalu, Soelarso kembali menegaskan, KSLL menjadi solusi pondasi terbaik  pada bangunan bertingkat pada kondisi daya dukung rendah.

    “Gedung yang menggunakan basement biaya konstruksi basement dapat lebih ekonomis, karena pondasi sebagai lantai dan dinding basement,” selorohnya pada wartawan.

    Ia menandaskan, didukung dengan penggunaan material massa yang terdiri dari 85% tanah urug dan pasir, serta 15% beton bertulang, sistem ini juga dinilai lebih ekonomis.

    KSLL bahkan telah mendapat kepercayaan investor PMA (Penanaman Modal Asing) Jepang dalam pembangunan pabrik Nisikhawa Karya Indonesia.

    “Para ahli konstruksi dan konsultan perencana dari Jepang yang mendampingi proses pembangunan fisik pabrik tersebut, sangat menghargai teknologi inovasi, karena telah terbukti ramah terhadap gempa sehingga aset tersebut dapat terlindungi,” pungkas Charmeida. [but]

  • Mas Dhito Dorong Gen Z Kediri Hadapi Tantangan Digital dengan Mindset Positif

    Mas Dhito Dorong Gen Z Kediri Hadapi Tantangan Digital dengan Mindset Positif

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, menegaskan pentingnya Generasi Z (Gen Z) dalam mempersiapkan diri menghadapi era digital yang terus berkembang. Imbauan ini disampaikan dalam Peringatan Natal Pelajar SMP se-Kabupaten Kediri.

    Mas Dhito, sapaan akrabnya, menyoroti bahwa era digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan besar bagi Gen Z. Menurutnya, tantangan terbesar bukan hanya berasal dari lingkungan sekitar, tetapi juga dari diri sendiri.

    “Tantangan utama bukan hanya bersaing dengan teman sebaya, tetapi juga bagaimana mengelola diri sendiri dalam menghadapi perubahan zaman,” ujar Mas Dhito dalam acara yang berlangsung di Convention Hall Simpang Lima Gumul.

    Tiga Tantangan Utama Gen Z di Era Digital

    Bupati muda berusia 32 tahun ini mengidentifikasi tiga tantangan utama yang dihadapi Gen Z, yaitu: Bullying, fenomena perundungan yang masih marak di lingkungan pendidikan dan media sosial.

    Pergaulan Bebas, ancaman terhadap nilai-nilai moral dan budaya di kalangan remaja dan kurangnya kepedulian sosial, yakni, inimnya kesadaran akan dampak negatif dari dua tantangan sebelumnya.

    Mas Dhito menyoroti tingginya angka dispensasi pernikahan dini sebagai indikasi bahwa generasi muda rentan terhadap dampak negatif dari kurangnya kontrol diri dan pengaruh lingkungan.

    Teknologi Digital sebagai Peluang

    Sebagai solusi, Mas Dhito mendorong Gen Z untuk lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan keterampilan dan kapasitas diri, tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya lokal.

    “Kabupaten Kediri saat ini berupaya menekan angka pernikahan dini. Jangan sampai hal ini terjadi di lingkungan kalian,” tegasnya.

    Peringatan Natal sebagai Momentum Religius

    Terkait Peringatan Natal Pelajar SMP se-Kabupaten Kediri, Mas Dhito berharap kegiatan ini dapat terus berlangsung sebagai wadah untuk memperkuat nilai-nilai religius bagi pelajar Kristen.

    “Di perayaan Natal ini, saya berdoa semoga Tuhan memberkati setiap langkah kalian semua,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua Pelaksana Peringatan Natal, Meky Mamahit, menyampaikan bahwa acara ini mengusung tema “Christ is Enough for Me”, dengan diikuti oleh 1.000 peserta, terdiri dari 901 siswa, 71 tenaga pendidik, dan tamu undangan.

    Dengan dorongan dan bimbingan yang tepat, diharapkan Gen Z Kediri mampu menghadapi tantangan era digital dengan sikap positif dan produktif. [ADV PKP/nm]

  • Terpilih Jadi Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati Gelar Tasyakuran

    Terpilih Jadi Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati Gelar Tasyakuran

    Kediri (beritajatim.com) – Vinanda Prameswati merayakan tasyakuran atas terpilihnya sebagai Wali Kota Kediri periode 2025-2030. Acara ini berlangsung di Perumahan Jenggolo Indah 1, Kelurahan Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, pada Minggu malam 12 Januari 2025 itu dengan dihadiri oleh para pejabat, tokoh masyarakat, dan warga sekitar.

    Vinanda Prameswati, yang akan menjabat bersama Gus Qowimmudin sebagai Wakil Wali Kota, menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan masyarakat dalam Pilwali 2024. Acara ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh agama, anggota dewan, serta tokoh masyarakat lainnya.

    Tujuan dari acara ini adalah untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan rasa persaudaraan, serta memperkuat nilai-nilai ukhuwah islamiyah.

    Vinanda Prameswati menyatakan harapannya agar melalui kegiatan pengajian dan tasyakuran ini, dapat diperkuat sinergi untuk memajukan Kota Kediri lebih baik lagi.

    “Ini merupakan rasa bentuk syukur kami atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, karena memilih kami sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kediri pada Pilwali 2024 lalu. Ada banyak tamu undangan yang hadir diantaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota dewan, ketua partai serta beberapa eleman masyarakat lainya,” terang Vinanda Prameswati.

    Wali Kota Kediri terpillih Vinanda Prameswati mengadakan tasyakuran

    Sejumlah pejabat hadir diantaranya, Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, Wakil ketua DPRD Sudjono Teguh Wijaya beserta anggota dewan lainya.

    Sementara dari perwakilan pejabat Pemkot Kediri turut hadir Seketaris Daerah Bagus Alit didampingi sejumlah Kepala Dinas serta piranti perangkat Kelurahan dan Kecamatan.

    Lulusan S2 Kenotariatan Universitas Airlangga itu berharap dengan adanya kegiatan pengajian sekaligus tasyakuran ini, dapat mempererat tali silaturahmi dan rasa persaudaraan, serta memperkuat rasa ukuwah islamiyah.

    “Kita berdua memohon doa restu ,memohon doa restu baik kepada masyarakat, forkopimda, tokoh agama, serta seluruh ketua organisasi. Mari kita bersama sama bersinergi mewujudkan kota kediri lebih mapan. Kalau kompak saya percaya kota Kediri bisa lebih maju lagi,” harapnya.

    Gus Qowim juga menyampaikan terima kasihnya atas kepercayaan masyarakat, serta berharap agar mereka dapat melanjutkan kepemimpinan dengan penuh keikhlasan dan taat kepada Allah SWT.

    Sementara itu Dony Kurniawan selaku ketua tim pemenangan, ikut menjelaskan bahwa acara ini merupakan tindak lanjut dari mbak Vinanda untuk mengucapkan rasa hormat dan rasa syukur atas ditetapkanya pasangan Vinanda Prameswati – Gus Qowim sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kediri terpilih periode 2025-2030 oleh KPU Kota Kediri.

    “Semoga melalui kegiatan pengajian malam ini mbak Vinanda Prameswati -Gus Qowim nantinya diberikan kelancaran saat menjabat selama periode 2025-2030,” kata Dony Kurniawan.

    Turut memberikan sambutan Seketaris Daerah Pemkot Kediri Bagus Alit mengatakan jika dirinya mewakili atas nama pemerintah kota Kediri mengucapkan selamat atas terpilihnya Vinanda Prameswati – Gus Qowim sebagai Walikota Kediri dan Wakil Walikota Kediri.

    “Semoga terpilihnya walikota dan wakil walikota baru nantinya bisa membawa harapan kepada masyarakat semua .Semoga kota Kediri dengan kepemimpinan mbak Vinanda – Gus Qowim dapat menjadikan masyarakat adil makmur dan sejahtera. Dengan kepemimpinan beliau berdua dapat menumbuhkan harapan baru bagi masyarakat Kota Kediri,” ucapnya.

    Acara dilanjutkan dengan ceramah dari KH Abdul Hamid Abdul Qadir dan pembacaan doa yang dipimpin oleh Ketua PCNU Kota Kediri, KH Abu Bakar Abdul Jalil atau Gus Ab.

    Melalui momentum ini, diharapkan bahwa kepemimpinan Vinanda Prameswati dan Gus Qowim dapat membawa harapan baru bagi masyarakat Kota Kediri menuju keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan yang lebih baik. [nm/aje]

  • Anggaran Dipangkas 50 Persen, Pemkab Blitar Prioritaskan Perbaikan Jalan Sirip JLS

    Anggaran Dipangkas 50 Persen, Pemkab Blitar Prioritaskan Perbaikan Jalan Sirip JLS

    Blitar (beritajatim.com) – Anggaran infrastruktur dan jalan Kabupaten Blitar pada tahun 2025 ini dipangkas hingga 50 persen. Diketahui pada tahun 2025 ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Blitar hanya diberikan anggaran Rp60 miliar.

    Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2024 lalu yang mencapai Rp110 miliar . Dengan kondisi seperti maka Dinas PUPR Kabupaten Blitar akan melakukan prioritas perbaikan jalan dan infrastruktur yang ada di Bumi Penataran.

    Salah satunya adalah memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jalan di wilayah selatan Blitar utamanya sirip Jalur Lintas Selatan (JLS). Selain kondisinya banyak yang rusak, jalan sirip ini diharapkan bisa menunjang lalu lintas warga menuju JLS.

    “Ini tetap prioritas utama wilayah selatan ya. karena kan persentase kerusakan lebih banyak mana tapi juga tetap memperhatikan wilayah utara juga,” ucap ungkap Kabid Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar, Hamdan Zulkifli Kurniawan, Senin (13/01/2025).

    Sebenarnya sudah banyak usulan yang masuk ke Dinas PUPR terkait perbaikan jalan dan jembatan. Namun karena anggaran dipangkas hingga 50 persen, maka Dinas PUPR akan melakukan pemilahan lokasi-lokasi mana yang harus dikerjakan segera.

    Data sementara ada 2 wilayah yang menjadi prioritas perbaikan jalan. Kedua wilayah tersebut Kecamatan Bakung dan Wonotirto.

    “Daerah Wonotirto dan Bakung, utamanya yang sirip JLS dan menuju tempat wisata kita utamakan dulu,” tegasnya.

    Sebenarnya Dinas PUPR Kabupaten Blitar telah mengajukan anggaran sebesar Rp113 miliar rupiah. Namun pengajuan tersebut tidak disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dan hanya diberikan Rp.60 miliar rupiah saja.

    Kondisi ini tentu cukup mengejutkan karena jalan di Kabupaten Blitar banyak yang rusak. Namun semua setelah ditetapkan, dimana Pemkab Blitar memberikan anggaran Rp60 miliar untuk perbaikan infrastruktur.

    “Alokasi anggaran Rp60 miliar ini nantinya akan digunakan untuk perbaikan jalan, hotmix maupun beton di Kabupaten Blitar, baik Blitar Selatan seperti Wonotirto, Bakung maupun wilayah lain seperti wilayah Blitar Utara seperti Nglegok, Garum, Gandusari yang jalannya juga banyak mengalami kerusakan,” bebernya.

    Dinas PUPR Kabupaten Blitar pun akan menyesuaikan perbaikan jalan dengan ketersedian anggaran. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan perbaikan jalan tetap bisa berjalan meski anggaran minim.

    Tahun 2025 ini APBD Kabupaten Blitar turun dibanding tahun 2024. APBD tahun 2025 sebesar Rp2,65 triliun lebih, sehingga turun Rp300 miliar dibanding tahun 2024 yang mencapai Rp2,9 triliun. [owi/aje]

  • 2025, Pemerintah Pusat Kucurkan Rp261,6 Miliar Dana Desa untuk Ponorogo

    2025, Pemerintah Pusat Kucurkan Rp261,6 Miliar Dana Desa untuk Ponorogo

    Ponorogo (beritajatim.com) – Pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa (DD) sebesar Rp 261,6 miliar untuk desa-desa di Ponorogo pada tahun 2025. Angka ini mengalami kenaikan Rp3,8 miliar dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp 257,8 miliar. Dana tersebut akan disalurkan ke 281 desa di Bumi Reog.

    “Alokasi DD ini, ditentukan langsung oleh pemerintah pusat berdasarkan indikator tertentu,” kata Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ponorogo, Anik Purwani, Senin (13/01/2025).

    Anik menjelaskan bahwa setiap desa menerima jumlah alokasi DD berbeda-beda antara desa satu dengan desa lainnya. Jumlah alokasi DD setiap desa itu, sudah menjadi perhitungan dari pemerintah pusat. Yang jelas, kata Anik pada tahun 2025 ini ada kenaikan sebesar Rp3,8 miliar dibandingkan alokasi DD pada tahun 2024 lalu.

    “Untuk tahun ini ada kenaikan Rp3,8 miliar dibandingkan 2024,” ungkap Anik.

    Anik menambahkan bahwa dari total alokasi DD di setiap desa, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program ketahanan pangan, masing-masing mendapatkan jatah 20 persen. Sisa dana lainnya, kata Anik digunakan sesuai hasil musyawarah desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan alokasi dana yang meningkat, diharapkan desa-desa di Ponorogo dapat lebih optimal.

    Tentu optimal untuk menjalankan program-program yang mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

    “Pemerintah desa dan BPD akan menentukan penggunaan DD untuk program prioritas yang mendukung kesejahteraan masyarakat desa,” tutup Anik. [end/aje]

  • Kades Mategal Magetan Akhirnya Mundur, Alasan Bukan karena Demo Warga

    Kades Mategal Magetan Akhirnya Mundur, Alasan Bukan karena Demo Warga

    Magetan (beritajatim.com) – Kepala Desa Mategal Sugiono mengundurkan diri pada Sabtu (11/01)2025). Kepala desa yang berada di wilayah Kecamatan Parang Kabupaten Magetan itu mundur usai sempat didemo warga pada Kamis (09/01/2025).

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Magetan Eko Muryanto membenarkan kabar tersebut.

    “Betul mengundurkan diri. Namun, baru sebatas laporan lisan dari Plt Camat Parang ke saya. Saya dikabari pada Sabtu (11/01/2025),” kata Eko, Minggu (12/01/2025).

    Eko mengatakan, untuk proses administrasinya belum diurus. “Secepatnya nanti ya. Senin ini segera diproses nanti administrasinya,” kata Eko.

    Namun, Eko mengatakan pengunduran diri Sugiono bukan perkara didemo warga. “Alasannya karena masalah kesehatan ya. Kalau secara lisannya,” kata Eko.

    Eko menjelaskan, perihal undur diri ini akan tetap diproses apakah diterima atau ditolak oleh Pemkab Magetan.

    Sebelumnya, Warga Desa Mategal mengungkapkan berbagai keluhan, mulai dari buruknya pelayanan publik hingga dugaan penyalahgunaan anggaran desa. Dalam aksi ini, mereka membawa spanduk dan poster yang berisi kritik terhadap kebijakan kepala desa.

    Koordinator aksi, Khoiri, dalam orasinya menyampaikan bahwa sikap arogan kepala desa telah mempersulit masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan.

    “Pelayanan publik menjadi sulit diakses. Ada juga dugaan penyalahgunaan wewenang, yang semakin merugikan masyarakat,” tegas Khoiri.

    Warga juga menyoroti ketidakadilan dalam pengelolaan proyek desa. Salah satu contohnya adalah pengerjaan jalan di RT 11, yang dianggap masih layak, sementara infrastruktur lain seperti jalan rusak dan irigasi yang menyebabkan banjir dibiarkan.

    Minimnya transparansi anggaran desa menjadi perhatian utama. Warga menyebut tidak ada laporan penggunaan dana desa secara jelas, termasuk pengelolaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang hingga kini tidak terealisasi. Selain itu, pemberian bantuan sosial dinilai tidak merata dan lebih menguntungkan kerabat kepala desa.

    Warga bahkan menuding adanya isu personal. Seperti dugaan perselingkuhan serta sikap kepala desa yang dianggap pendendam terhadap warga yang berbeda pendapat. [fiq/but]

  • Kades Mategal Magetan Akhirnya Mundur, Alasan Bukan karena Demo Warga

    Kades Mategal Magetan Akhirnya Mundur, Alasan Bukan karena Demo Warga

    Magetan (beritajatim.com) – Kepala Desa Mategal Sugiono mengundurkan diri pada Sabtu (11/01)2025). Kepala desa yang berada di wilayah Kecamatan Parang Kabupaten Magetan itu mundur usai sempat didemo warga pada Kamis (09/01/2025).

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Magetan Eko Muryanto membenarkan kabar tersebut.

    “Betul mengundurkan diri. Namun, baru sebatas laporan lisan dari Plt Camat Parang ke saya. Saya dikabari pada Sabtu (11/01/2025),” kata Eko, Minggu (12/01/2025).

    Eko mengatakan, untuk proses administrasinya belum diurus. “Secepatnya nanti ya. Senin ini segera diproses nanti administrasinya,” kata Eko.

    Namun, Eko mengatakan pengunduran diri Sugiono bukan perkara didemo warga. “Alasannya karena masalah kesehatan ya. Kalau secara lisannya,” kata Eko.

    Eko menjelaskan, perihal undur diri ini akan tetap diproses apakah diterima atau ditolak oleh Pemkab Magetan.

    Sebelumnya, Warga Desa Mategal mengungkapkan berbagai keluhan, mulai dari buruknya pelayanan publik hingga dugaan penyalahgunaan anggaran desa. Dalam aksi ini, mereka membawa spanduk dan poster yang berisi kritik terhadap kebijakan kepala desa.

    Koordinator aksi, Khoiri, dalam orasinya menyampaikan bahwa sikap arogan kepala desa telah mempersulit masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan.

    “Pelayanan publik menjadi sulit diakses. Ada juga dugaan penyalahgunaan wewenang, yang semakin merugikan masyarakat,” tegas Khoiri.

    Warga juga menyoroti ketidakadilan dalam pengelolaan proyek desa. Salah satu contohnya adalah pengerjaan jalan di RT 11, yang dianggap masih layak, sementara infrastruktur lain seperti jalan rusak dan irigasi yang menyebabkan banjir dibiarkan.

    Minimnya transparansi anggaran desa menjadi perhatian utama. Warga menyebut tidak ada laporan penggunaan dana desa secara jelas, termasuk pengelolaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang hingga kini tidak terealisasi. Selain itu, pemberian bantuan sosial dinilai tidak merata dan lebih menguntungkan kerabat kepala desa.

    Warga bahkan menuding adanya isu personal. Seperti dugaan perselingkuhan serta sikap kepala desa yang dianggap pendendam terhadap warga yang berbeda pendapat. [fiq/but]

  • DPRD Desak Pemkot Surabaya Umumkan Pengembang Nakal ke Publik

    DPRD Desak Pemkot Surabaya Umumkan Pengembang Nakal ke Publik

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat kolaborasi dengan DPRD Kota Surabaya dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak. Langkah ini mendapat respons positif dari para pimpinan legislatif yang menilai pendekatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap fungsi pengawasan DPRD.

    Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, mengungkapkan bahwa hasil pengawasan DPRD menunjukkan masih banyak pengembang apartemen yang belum memenuhi kewajiban pajak, meskipun sudah mendapatkan tindakan penyegelan dari Satpol PP. Penyegelan dalam bentuk stiker ternyata belum cukup memberikan efek jera bagi para pengembang yang tidak patuh.

    “Maka, saya meminta Pemkot untuk menjalankan fungsi eksekutif secara lebih tegas agar tercipta efek jera kepada pengembang nakal,” tegas Fathoni pada Minggu (12/1/2024).

    Fathoni, yang juga dikenal dengan sapaan Mas Toni, menekankan pentingnya langkah transparan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Ia menyarankan agar Pemkot mengumumkan nama-nama perusahaan atau pengembang yang belum membayar pajak melalui media massa. Langkah ini diharapkan dapat memberikan tekanan publik sekaligus menjadi edukasi bagi masyarakat.

    “Pemkot harus berani mengumumkan di media massa melalui rilis, agar menimbulkan efek jera bagi badan hukum lain yang masih enggan melakukan pembayaran pajak dan retribusi. Karena pajak, di samping kewajiban, itu juga instrumen pembangunan yang akan dinikmati seluruh lapisan masyarakat Surabaya,” katanya.

    Menurut Fathoni, langkah ini juga bisa melindungi calon pembeli apartemen dari pengembang yang bermasalah. Ia mengingatkan bahwa banyak kasus apartemen yang tidak terbangun meskipun sudah dijual, atau pengembang yang enggan memberikan sertifikat strata title kepada pembeli.

    “Sudah banyak kisah apartemen yang sudah dibeli ternyata tidak sempat terbangun lalu diputus pailit, juga banyak sekali pengembang yang tidak segera memberikan sertifikat strata title yang menjadi hak pembeli,” terangnya.

    Fathoni mencontohkan sebuah apartemen di kawasan Dharmahusada yang masih memiliki tunggakan pajak miliaran rupiah kepada Pemkot Surabaya. Meski sudah diberi label penyegelan, pengembang tersebut belum juga melunasi kewajibannya.

    “Makanya, pengembangnya harus dipermalukan di muka umum, karena mereka tidak memiliki rasa malu tidak patuh membayar pajak,” paparnya.

    Ia optimis bahwa sinergi antara DPRD dan Pemkot dapat meningkatkan PAD Surabaya secara signifikan. Kolaborasi ini, lanjutnya, harus melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah, investor, dan warga kota.

    “Yang terpenting semua ini adalah upaya mengajak gotong royong semua elemen masyarakat Surabaya, mulai dari pemerintah, investor, dan warga untuk mewujudkan pembangunan di Surabaya. Sehingga apa yang menjadi cita-cita bersama atas kota ini bisa terwujud,” pungkasnya.[asg/aje]

  • Gerakan Jihad Rawat Sungai Digaungkan Pemkab Sidoarjo

    Gerakan Jihad Rawat Sungai Digaungkan Pemkab Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Jihad rawat sungai menjadi program Pemkab Sidoarjo dalam menggecarkan bersih-bersih sungai dari sampah. Pemkab Sidoarjo menggerakkan seluruh elemen untuk menyusuri dan diidentifikasi. Jika banyak sampah langsung ditangani.

    Kegiatan Jihad rawat sungai ini melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk seluruh ASN Pemkab Sidoarjo. Ini menjadi tugas baru bagi mereka. Seluruh ASN diajak keluar kantor untuk kerja bakti membersihkan sungai-sungai yang ada.

    Pemkab Sidoarjo menamakan aksi itu sebagai jihad rawat sungai Sidoarjo. Anggota Kodim 0816 Sidoarjo serta Polresta Sidoarjo juga diajak bersinergi. Demikian juga dengan pemerintah desa. Mereka diajak bersama-sama menuntaskan permasalahan sampah sungai.

    Seperti dilakukan jihad rawat kali di Avoer Kedungan yang berada di Desa Candi Pari Kecamatan Porong. Tumbuhan enceng gondok memenuhi aliran sungai tersebut. Enceng gondok yang juga bercampur sampah itu menyumbat jembatan sungai.

    Kurang lebih 500 orang ASN Sidoarjo bersama anggota Kodim 0816 Sidoarjo dan Polresta Sidoarjo serta masyarakat setempat dikerahkan untuk membersihkannya.

    Satu persatu memegang galah panjang yang disambung garpu besi. Dengan alat modifikasi itu enceng-enceng gondok dapat dinaikkan kedaratan. Selain itu juga menggunakan kail jangkar yang diikat tali tambang. Alat buatan itu mampu menarik enceng gondok dan sampah yang berada didalam sungai.

    Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi serta Dandim Sidoarjo Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo dan Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati juga ikut terjun langsung membersihkan sampah sungai. Menarik enceng gondok dilakukannya bersama-sama. Selain tenaga manual, Pemkab Sidoarjo juga menerjunkan satu excavator dan dua truk sampah. Alat berat itu mampu mempercepat pembersihan sampah sungai.

    Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi mengatakan kerja bakti membersihkan sungai akan terus dilakukan. Sungai-sungai yang ada akan dicek kebersihannya. Jika banyak sampah, seluruh ASN Sidoarjo akan diterjunkannya. Anggota Kodim 0816 Sidoarjo serta Polresta Sidoarjo juga dilibatkannya. Upaya itu sebagai langkah antisipasi banjir dimusim penghujan saat ini.

    “Kita gerakkan jihat rawat sungai, artinya kita akan susuri sungai jika ada sungai yang terhambat sampah termasuk enceng gondok langsung kita bersihkan, ini tadi ada tiga Kasur yang dibuang di sungai,” ucapnya Minggu (12/1/2025).

    Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi juga berharap dukungan masyarakat untuk ikut serta menjaga sungainya. Caranya dengan tidak membuang sampah di sungai. Dikatakannya sampah sungai menjadi penyebab banjir. Sampah akan menyumbat aliran sungai. Akibatnya air sungai akan meluber kepemukiman jika hujan deras.

    Oleh karenanya ia meminta seluruh masyarakat meningkatkan kesadarannya untuk membuang sampah pada tempatnya. Tidak dibuang dijalan apalagi di sungai.

    “Saya tidak ingin ada hujan sedikit Sidoarjo banjir, mencegah banjir ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan pimpinan daerah saja namun juga kepala desa, pak camat, seluruh OPD dan masyarakat,” terangnya.

    H. Subandi juga meminta kepada pemerintah desa untuk segera membuat Peraturan Desa/Perdes tentang pengelolaan sampah. Perdes tersebut juga dimintanya mencantumkan sanksi bagi warga yang melanggar larangan buang sampah sembarangan.

    Dengan Perdes tersebut ia yakin pengelolaan persampahan di Kabupaten Sidoarjo semakin baik. Terlebih mampu mengubah kebiasaan buruk masyarakat yang seenaknya membuang sampah.
    “Kita sudah perintahkan kepada kepala desa untuk bikin Perdes sampah, biar nanti membuang sampah tidak disungai,” papar Bupati Sidoarjo terpilih periode 2025-2030 itu. [isa/aje]

  • Anggota DPR RI Berharap Rencana Pemerintah Impor 2 Juta Sapi Tak Ganggu Peternak Lokal

    Anggota DPR RI Berharap Rencana Pemerintah Impor 2 Juta Sapi Tak Ganggu Peternak Lokal

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Kebangkitan Bangsa, Rina Saadah, berharap rencana impor 2 juta ekor sapi tidak sampai menggganggu peternakan lokal.

    Sebelumnya, pemerintah Indonesia mengumumkan rencana ambisius untuk mengimpor 2 juta ekor sapi secara bertahap antara tahun 2025 hingga 2029. Program ini mencakup impor 1 juta sapi perah dan 1 juta sapi pedaging, dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan susu dan daging nasional sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Pada tahap awal tahun 2025, pemerintah menargetkan impor sebanyak 200.000 ekor sapi perah dan 200.000 ekor sapi pedaging. Meski demikian, rencana tersebut memicu berbagai tanggapan, termasuk dari Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Kebangkitan Bangsa, Rina Saadah.

    Ia mengingatkan pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan impor sapi tidak merugikan peternak lokal. “Pemerintah harus fokus pemberdayaan peternak sapi lokal dan memaksimalkan hasil produksi mereka,” kata Rina Saadah, Sabtu (11/1/2025).

    Ia menegaskan bahwa kebijakan impor sapi ini harus disertai dengan upaya nyata dalam meningkatkan produksi sapi dalam negeri.

    Menurut Rina, meskipun impor sapi dapat memberikan manfaat jangka pendek, langkah tersebut harus disertai strategi jangka panjang yang memastikan keberlanjutan peternakan domestik.

    “Jangan sampai terjadi lagi ketika banyak peternak susu lokal yang terpaksa membuang produksi mereka karena tidak terserap oleh industri dalam negeri,” ujarnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa ketergantungan Indonesia pada impor sapi sudah berlangsung sejak 1980-an, mencakup sapi bakalan hingga sapi betina bunting. Kondisi ini menunjukkan bahwa hingga kini, swasembada daging sapi masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia.

    “Ini bukan pertama kali Indonesia melakukan impor sapi. Meskipun ada upaya mencapai swasembada daging sapi sejak tahun 2000, hingga saat ini, ketergantungan pada impor masih tinggi,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Rina menyarankan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam memperkuat produksi lokal dan memberdayakan peternak. “Penguatan kelembagaan peternak dengan membangun kemitraan akan membantu peternak skala kecil dalam mengembangkan teknologi dan pengetahuan,” tambahnya.

    Ia juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi komitmen perusahaan yang terlibat dalam impor sapi. Hal ini termasuk memastikan rencana impor berjalan sesuai target serta menerapkan regulasi ketat terkait pemeriksaan kesehatan hewan guna mencegah masuknya penyakit yang dapat merugikan peternakan lokal.

    “Pemerintah juga harus menerapkan regulasi yang ketat terhadap impor sapi, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan untuk mencegah masuknya penyakit yang dapat merugikan peternakan lokal,” tegas Rina. [hen/suf]