Category: Beritajatim.com Politik

  • TPQ Pagi Jadi Permasalahan, Tak Ada Aturan di Perbup

    TPQ Pagi Jadi Permasalahan, Tak Ada Aturan di Perbup

    Pasuruan (beritajatim.com) – Perdebatan masalah Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) pagi di Kabupaten Pasuruan terus bergulir. Hal ini kemudian disoal oleh Ketua IGTKI Kabupaten Pasuruan, Waridah.

    Waridah mengatakan bahwa dirinya menekankan bahwa hal ini sudah tidak sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup). Dimana dalam Perbup itu sendiri sudah dirancang sejak tahun 2020.

    Pada pasal 7 ayat 1 mengatakan bahwa pada waktu pembelajaran TPQ usia 4 hingga 8 tahun pembelajarannya pada pukul 15.00 hingga 16.30 WIB. Lalu pada ayat dua menjelaskan bahwa anak yang berusia 7 sampai 15 tahun waktu pembelajarannya dilakukan pada pukul 17.30 sampai 19.00 WIB, atau maksimal sekitar 90 menit.

    “Kan ini gak ada aturannya di Perbup, sementara kita mengacu pada Perbub, karena pagi itu waktunta anak TK dan Paud. Saya berharap semuanya bisa mematuhi Perbup yang sudah ada,” jelasnya, Senin (13/1/2024).

    Waeidah juga mengatakan bahwa selama ini TPQ pagi yang ada di Kabupaten Pasuruan masih belum mempunyai izin operasional. Sehingga hal tersebut masih tidak jelas keberadaannya. “Kami minta dari DPRD maupun dari Dinas untuk membuat edaran jika nantinya TPQ ini tidak ada legalitasnya. Dan kami berhaeap hal tersebut bisa dibuatkan secepatnya,” tambahnya.

    Sementara itu Plt Kepala Kemenag Kabupaten Pasuruan, Bahrul Ulum mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan koordinasi terkair hal ini. Dirinya juga membenarkan bahwa TPQ pagi ini masih belum jelas masuk dalam ranahnya Kemenag maupun Dinas Pendidikan.

    “Koordinasi ini terkait kebijakan piblik yang harus dilakukan bersama, dan ini perlu dikoordinasi antar steak holder. Karena memang untuk jamnya sendiri saya kira tidak ada yang overlap,” ungkapnya.

    Dirinya juga mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Dan jika diharap adanya perubahan atau perbaruan peraturan pihaknya akan mengikutinya. (ada/kun)

  • DPRD Surabaya Soroti Kendala Teknis Program Makan Bergizi Gratis

    DPRD Surabaya Soroti Kendala Teknis Program Makan Bergizi Gratis

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai, memberikan sejumlah catatan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru saja diuji coba di beberapa sekolah di Surabaya.

    Dalam kunjungannya ke Kecamatan Wonocolo, Bahtiyar menemukan sejumlah kendala teknis yang perlu segera diatasi untuk memastikan kelancaran program tersebut.

    “Saya tadi meninjau di SD Takuma dan SMPN 13, masih ditemukan penggunaan wadah plastik. Alasannya karena wadah stainless-nya belum diterima dari penyedia makanan. Namun, dalam waktu dekat wadah stainless tersebut akan segera disuplai dari Jakarta,” ujar Bahtiyar saat dihubungi, Senin (13/1/2025).

    Selain kendala teknis, Bahtiyar menyoroti kurangnya sosialisasi kepada siswa dan orang tua. Akibatnya, banyak siswa tidak menghabiskan makanan yang disediakan karena sudah sarapan sebelumnya.

    “Anak-anak tadi banyak yang makan di rumah pagi-pagi, jadi ada yang tidak habis makanannya. Bahkan ada yang lebih memilih ayam goreng,” katanya.

    Bahtiyar juga menekankan pentingnya melibatkan pelaku UMKM dan kantin sekolah dalam program ini agar masyarakat sekitar turut merasakan dampak ekonomi.

    “Harapannya, kantin sekolah yang dagangannya sepi bisa dilibatkan, baik dalam bentuk pengiriman makanan maupun tenaga masak. Dengan begitu, masyarakat sekitar tetap merasakan dampak ekonomi dari program ini,” jelasnya.

    Program MBG saat ini telah berjalan di sepuluh sekolah dengan melibatkan 6.000 siswa. Menurut Bahtiyar, pelaksanaan program ini dilakukan secara bertahap.

    “Minggu lalu baru lima sekolah dengan 3.000 siswa. Hari ini, sudah ada 10 sekolah dengan total 6.000 siswa yang terlibat. Nanti bertahap, mungkin minggu depan akan bertambah lagi,” katanya.

    Pemkot Surabaya bertugas mendata dan menyiapkan siswa yang akan menerima program ini, sementara pelaksanaannya berada di bawah tanggung jawab Badan Gizi Nasional (BGN). Bahtiyar menegaskan pentingnya koordinasi semua pihak untuk memastikan keberhasilan program ini.

    “Yang penting adalah semua pihak, termasuk sekolah dan UMKM, bisa ikut mendukung dan terlibat aktif dalam program ini,” tutupnya. [asg/beq]

  • Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Terpilih Masih Simpang Siur

    Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Terpilih Masih Simpang Siur

    Jombang (beritajatim.com) – Pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Jombang terpilih periode 2025-2030, Warsubi-Salmanudin Yazid (WarSa), masih belum memiliki kepastian jadwal.

    Meskipun pasangan yang memenangkan Pilkada Jombang 2024 ini telah ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang, proses pelantikan masih dalam tahap pengusulan.

    Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, menjelaskan bahwa rapat paripurna pengumuman penetapan Bupati dan Wakil Bupati Jombang terpilih telah dilaksanakan pada Senin (13/1/2025). “Sidang paripurna ini adalah bagian dari syarat untuk mengajukan pelantikan ke Kemendagri melalui Gubernur Jawa Timur,” ungkap Hadi Atmaji.

    Usulan pelantikan tersebut, lanjut Hadi, difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Jombang. “Tentu lewat Pj Gubernur,” tambahnya. Meski demikian, hingga kini belum ada kejelasan terkait jadwal pelantikan yang semula direncanakan pada 20 Februari 2025. Informasi terbaru menyebutkan kemungkinan pelantikan dilakukan pada 23 Maret 2025.

    “Terbaru, 23 Maret 2025. Kayaknya menunggu sampai sengketa Pilkada semuanya selesai,” beber Hadi Atmaji, yang juga Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jombang.

    Sebelumnya, KPU Kabupaten Jombang telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan pasangan Warsubi dan Salmanudin Yazid sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Kamis (9/1/2025).

    Ketua KPU Kabupaten Jombang, Ahmad Udi Masjkur, mengungkapkan bahwa pasangan nomor urut 2 ini memperoleh kemenangan signifikan dengan perolehan suara sebesar 74,88 persen. [suf]

  • Bupati Lamongan dan 56 Perusahaan Raih Penghargaan K3 2025

    Bupati Lamongan dan 56 Perusahaan Raih Penghargaan K3 2025

    Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, bersama 56 perusahaan di Lamongan berhasil meraih penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada tahun 2025. Penghargaan tersebut diserahkan oleh PJ Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, dalam apel bulan keselamatan dan kesehatan kerja nasional di Lapangan Bola Prapat Kurung, Perak Utara, Surabaya, Senin (13/1/2025).

    Bupati Yuhronur menerima penghargaan dalam kategori Pembina K3 terbaik nomor empat di Jawa Timur. Sementara itu, 30 perusahaan menerima penghargaan kategori Zero Accident award (kecelakaan nihil), 16 perusahaan menerima penghargaan kategori program penanggulangan tuberkulosis paru (P2TB), 16 perusahaan menerima penghargaan kategori penanggulangan HIV/AIDS, dan satu perusahaan mendapatkan penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

    Wakil Bupati Lamongan, Abdul Rouf, menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan bukti komitmen Lamongan dalam membudayakan dan memasyarakatkan K3 di dunia kerja. Menurutnya, penerapan K3 mampu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang nyaman dan sehat.

    “Penghargaan yang kami terima akan kami jadikan acuan untuk terus menerapkan K3 dalam dunia kerja. Sehingga akan memenuhi unsur kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja. Target kami adalah menekan angka kecelakaan kerja sekecil mungkin. Alhamdulillah ada peningkatan kuantitas dalam raihan ini, tahun lalu kami menerima 47 dan tahun ini 56,” tutur Kiai Rouf, saat mewakili Bupati Lamongan menerima penghargaan.

    Kiai Rouf juga menegaskan pentingnya pemeliharaan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung komitmen menciptakan tenaga kerja berkualitas.

    “Lamongan memiliki komitmen untuk menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing, namun kami juga berkomitmen untuk selalu melakukan maintenance terhadap seluruh SDM. Karena dengan SDM yang unggul pasti akan mendukung sustainable pada lingkup dunia kerja,” tuturnya.

    Pengawas Tenaga Kerja Korwil Lamongan, Silvi Indriani, menyebut bahwa penghargaan yang diraih menunjukkan keberhasilan Lamongan dalam membina perusahaan agar menerapkan budaya K3. Hal ini meliputi nihilnya kecelakaan kerja, penerapan pencegahan HIV/AIDS di tempat kerja, serta pelaksanaan 166 indikator dalam PP Nomor 50 Tahun 2012 yang telah diaudit oleh Badan Audit Kemnaker.

    “Dari semua yang kami ajukan ada 56 perusahaan dari Lamongan. Seluruhnya sudah berhasil lolos dari penilaian administrasi yang dilakukan selama satu tahun di 2024 lalu. Mereka ialah RSUD Ngimbang, PT Bumi Lamongan Sejati (Widata Bahari Lamongan), MPS Brondong-KUD Minatani, PT Sekar Golden Harvesta, dan lainnya,” kata Silvi. [fak/beq]

  • Khofifah Tinjau Program Makan Bergizi Gratis di Surabaya: Investasi untuk Generasi Emas

    Khofifah Tinjau Program Makan Bergizi Gratis di Surabaya: Investasi untuk Generasi Emas

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa, meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di dua sekolah di Surabaya, yakni SMK PGRI 1 dan SMAN 10, pada Senin (13/1/2025). Program ini diluncurkan untuk mendukung pemenuhan gizi siswa dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi emas Indonesia.

    Khofifah, yang juga merupakan Cagub Jatim terpilih, mengapresiasi pelaksanaan program MBG di Surabaya, yang menurutnya telah memenuhi standar gizi sesuai pedoman para ahli.

    “Program ini merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar siswa, terutama dalam hal gizi. Hal ini berkaitan langsung dengan kesehatan, kemampuan akademik, dan daya saing generasi muda Indonesia,” ujar Khofifah.

    Ia juga menyoroti pentingnya implementasi program ini sebagai bagian dari upaya menyongsong visi Indonesia Emas 2045. “Dengan suplai gizi yang cukup, kita berharap ada peningkatan pada kecerdasan anak-anak kita, baik di daerah terpencil maupun perkotaan, agar kelak mampu bersaing di tingkat global,” tambahnya.

    Khofifah menjelaskan bahwa beberapa daerah seperti Bangkalan dan Sidoarjo telah menjadi model pelaksanaan program MBG. Ia mencontohkan fasilitas di Bangkalan yang dilengkapi dapur sehat dengan pengawasan ahli gizi, serta gudang penyimpanan representatif di Sidoarjo untuk bahan makanan kering maupun basah.

    “Hari ini giliran Surabaya, dan saya melihat kesiapan fasilitas di SMA dan SMK sudah sangat baik. Semua didukung oleh standar yang telah ditentukan, mulai dari perencanaan menu hingga pengawasan kualitas bahan makanan,” katanya.

    Dalam kunjungannya ke SMAN 10 Surabaya, Khofifah menyampaikan harapannya agar program MBG ini berkelanjutan sebagai investasi jangka panjang untuk generasi mendatang. Menurutnya, kecukupan gizi akan berdampak positif terhadap kesehatan dan prestasi belajar siswa.

    Kepala Sekolah SMAN 10, Teguh Santoso, menyebut sebanyak 1.166 siswa telah terdaftar sebagai penerima manfaat program tersebut. Menu hari pertama berupa chicken teriyaki yang diminati siswa. “Menu yang disajikan dirancang sesuai selera anak muda dan telah disesuaikan kandungan gizinya dengan panduan dari Badan Gizi Nasional,” jelas Teguh.

    Untuk memastikan keamanan, pihak sekolah juga telah mendata siswa yang memiliki alergi terhadap bahan makanan tertentu. “Kami ingin memastikan setiap siswa menerima manfaat program ini dengan aman dan sesuai kebutuhan masing-masing,” tambahnya.

    Khofifah optimis program MBG dapat menjadi contoh bagi daerah lain. “Ini adalah investasi untuk generasi mendatang. Dengan pemenuhan gizi yang baik, anak-anak kita akan tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan siap bersaing secara global. Jawa Timur bisa menjadi teladan dalam pelaksanaan program ini,” tutupnya. [tok/beq]

  • Evaluasi Anggaran Pemilu 2024, Penggunaan APBN untuk KPU dan Bawaslu Dikritik

    Evaluasi Anggaran Pemilu 2024, Penggunaan APBN untuk KPU dan Bawaslu Dikritik

    Malang (beritajatim.com) – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 mencapai Rp38,3 triliun. Rinciannya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapatkan Rp28 triliun, sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima Rp11,6 triliun. Anggaran besar ini menuai tanggapan dari berbagai pihak, termasuk Sekjen DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), Abdul Aziz.

    Aziz menyebut bahwa anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti persiapan, penyelenggaraan, dokumentasi, pengawasan, pemungutan dan penghitungan suara, hingga evaluasi dan kegiatan lainnya. Ia juga membeberkan besarnya gaji Komisioner KPU dan Bawaslu sesuai Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo.

    “Ketua Bawaslu Provinsi mendapatkan Rp18 jutaan per bulan, sementara anggotanya Rp17 jutaan. Untuk Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Rp11 jutaan, sedangkan anggotanya Rp10 jutaan,” kata Aziz.

    Selain itu, Aziz menyoroti tunjangan yang diberikan. “Untuk kelas jabatan 17, tunjangan mencapai Rp29 jutaan. Sedangkan Ketua KPU Provinsi menerima Rp20 jutaan, dan anggotanya Rp18 jutaan,” tambahnya.

    Aziz memproyeksikan total anggaran yang terserap untuk menggaji Komisioner KPU dan Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota serta Provinsi selama lima tahun mencapai Rp50 triliun. “Per bulan, APBN kita tersedot Rp10 triliun hanya untuk menggaji mereka,” ungkapnya.

    Aziz menegaskan perlunya Presiden Prabowo Subianto mencermati besarnya anggaran ini. “Pertanyaannya adalah, apakah pengeluaran APBN yang besar ini memiliki korelasi positif terhadap kualitas demokrasi di Indonesia? Hal ini perlu dikaji dari berbagai perspektif,” tegasnya.

    Ia juga menyoroti fakta bahwa terdapat 309 perkara Pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), mayoritas menggugat kerja penyelenggara pemilu. “Kita harus duduk bersama untuk membahas eksistensi KPU dan Bawaslu, apakah masih relevan atau perlu diubah menjadi lembaga ad hoc,” ujar Aziz.

    Menurut Aziz, keberadaan KPU dan Bawaslu daerah sebagai lembaga permanen perlu dievaluasi. “Setelah pemilu selesai, praktis mereka tidak ada pekerjaan, namun terus menerima gaji hingga lima tahun mendatang,” kritiknya.

    Aziz menyarankan agar KPU dan Bawaslu di daerah dijadikan lembaga ad hoc yang hanya aktif sesuai momentum pemilu. “Dengan begitu, APBN kita lebih sehat tanpa memukul rakyat melalui kenaikan pajak,” tambahnya.

    Ia juga mengingatkan sejarah awal pembentukan KPU yang dulunya merupakan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak) di bawah Kementerian Dalam Negeri. “Awalnya, lembaga ini bersifat sementara. Baru pada era reformasi, KPU dan Bawaslu diubah menjadi lembaga permanen untuk memastikan independensi penyelenggaraan pemilu,” pungkas Aziz. [yog/beq]

  • Penyakit Mulut dan Kuku di Jombang Tembus 536 Kasus, Dewan Desak Pemkab Segera Antisipasi

    Penyakit Mulut dan Kuku di Jombang Tembus 536 Kasus, Dewan Desak Pemkab Segera Antisipasi

    Jombang (beritajatim.com) – Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang sapi di Kabupaten Jombang terus menunjukkan peningkatan signifikan.

    Berdasarkan data terbaru dari Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, hingga 13 Januari 2025 tercatat 536 kasus PMK, dengan rincian 23 sapi mati, 65 ekor disembelih paksa, 193 ekor dinyatakan sembuh, dan 254 ekor masih dalam kondisi sakit.

    Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, Anas Burhani, meminta pemerintah kabupaten segera mengambil langkah antisipasi untuk mencegah tingginya angka kematian sapi akibat PMK.

    “Jangan sampai setiap hari kematian hewan karena kasus PMK ini terus berlanjut,” ujar Anas Burhani, Senin (13/1/2025).

    Menurut Anas, kasus PMK yang terus meningkat menunjukkan perlunya perhatian serius dari pemerintah daerah. Ia juga mengungkapkan bahwa Dinas Peternakan sebelumnya sempat kehabisan stok vaksin PMK.

    Oleh karena itu, jika dinas terkait mengajukan anggaran untuk penanganan kasus ini, termasuk pengadaan vaksin, DPRD akan mendukung penuh. “Kami akan mendorong agar segera direalisasikan,” tegas Anas Burhani.

    Namun, Anas juga mempertanyakan kurangnya langkah antisipasi rutin oleh pemerintah daerah. “Mengapa tidak ada antisipasi-antisipasi, sehingga anggaran kok mesti minta. Apakah tidak ada ploting anggaran untuk pengadaan vaksin di 2024 kemarin,” kritiknya.

    Sementara itu, Plt Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang, Mochamad Saleh, menjelaskan pihaknya sedang mengajukan anggaran pengadaan vaksin melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada Penjabat (Pj) Bupati Jombang. “Sesuai kebutuhan,” ujarnya singkat.

    Terkait penutupan pasar hewan untuk mengendalikan penyebaran PMK, Saleh menyebut pihaknya masih menunggu Surat Keputusan (SK) Bupati terkait penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB). “Kami belum melakukan penutupan (pasar hewan),” pungkasnya. [suf]

  • Dua Kades di Magetan Didemo Warga, DPRD Bakal Panggil DPMD

    Dua Kades di Magetan Didemo Warga, DPRD Bakal Panggil DPMD

    Magetan (beritajatim.com) – Sekretaris Komisi A DPRD Magetan, Didik Haryono, menyatakan pihaknya akan menggelar hearing atau rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) pada Rabu mendatang untuk membahas persoalan di Desa Malang dan Desa Mategal.

    Hal ini dilakukan sebagai respons atas aksi demonstrasi warga di kedua desa tersebut. Warga kedua desa itu menuntut kades mundur.

    Menurut Didik, langkah ini penting untuk menyikapi aksi demo yang terjadi, mengingat potensi kejadian serupa bisa saja terulang di desa lain jika akar masalahnya tidak ditemukan dan diselesaikan dengan baik.

    “Kita harus memahami apa yang menjadi akar persoalannya sehingga tidak memicu aksi yang sama di desa-desa lain. Jangan sampai persoalan yang tidak substantif justru menimbulkan gejolak sosial di banyak desa,” ujarnya, Senin (13/1/2025)

    Didik menjelaskan, hearing ini bertujuan untuk menggali latar belakang permasalahan yang memicu aksi demonstrasi, apakah disebabkan oleh kinerja kepala desa, pelanggaran tertentu, atau sekadar dinamika politik desa.

    Dia juga menyoroti adanya potensi konflik antara pendukung kepala desa terpilih dan yang tidak terpilih, yang sering kali memengaruhi stabilitas sosial di tingkat desa.

    “Kami ingin mengetahui secara pasti apakah ini murni masalah kinerja kepala desa, pelanggaran aturan, atau hanya persoalan suka dan tidak suka akibat dinamika politik di desa. Hearing ini diharapkan dapat mengungkap akar persoalan yang sebenarnya,” tambahnya.

    Melalui hearing ini, Komisi A DPRD Magetan berharap dapat merumuskan langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Didik menekankan pentingnya pendekatan hukum, perbaikan tata kelola pemerintahan desa, dan penguatan nilai-nilai sosial masyarakat.

    “Jika akar permasalahan sudah ditemukan, kami berharap tidak ada lagi aksi-aksi seperti ini di masa depan. Aksi demo memang merupakan hak masyarakat, tetapi itu seharusnya menjadi alternatif terakhir jika mekanisme penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil,” jelasnya.

    Didik juga mengingatkan bahwa prinsip dasar dalam pemerintahan desa adalah kearifan lokal dan musyawarah mufakat. Oleh karena itu, ia mendorong semua pihak untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama demi menjaga harmoni di masyarakat desa. [fiq/beq]

  • Pemkab Bondowoso Bangun 169 Unit RTLH Tahun Lalu

    Pemkab Bondowoso Bangun 169 Unit RTLH Tahun Lalu

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang terus berkomitmen meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Pada tahun 2024, realisasi program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 169 unit dengan alokasi anggaran bantuan stimulan sebesar Rp 20 juta per rumah.

    Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang, Dadan Kurniawan menjelaskan, bantuan tersebut terdiri dari Rp 17,5 juta untuk pengadaan bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk ongkos kerja.

    “Bantuan ini sifatnya stimulan. Masyarakat penerima juga dapat berswadaya untuk menambah luas atau kualitas bangunan yang direncanakan berstandar 4×6 meter,” ujarnya kepada BeritaJatim.com, Senin (13/1/2024).

    Program ini diprioritaskan untuk daerah-daerah dengan konsentrasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun, tidak semua kecamatan menjadi sasaran pada tahun 2024.

    “Kami fokus pada daerah yang benar-benar membutuhkan bantuan. Penentuan sasaran dilakukan berdasarkan pengajuan masyarakat, hasil Musrenbang, prioritas dinas, serta aspirasi anggota dewan. Musrenbang tetap menjadi prioritas utama,” jelas Dadan.

    Ia mengakui bahwa pelaksanaan program RTLH kerap menghadapi sejumlah kendala, seperti faktor cuaca dan budaya lokal.

    “Idealnya, pengerjaan dilakukan di pertengahan tahun untuk menghindari musim hujan. Selain itu, masyarakat di beberapa daerah enggan membangun rumah saat bulan Sura (Muharram) karena kepercayaan adat,” ungkapnya.

    Untuk mengatasi kendala tersebut, Dadan berharap program RTLH tahun 2025 dapat dimulai lebih awal.

    “Kami menargetkan 180 unit rumah pada tahun ini dengan nominal bantuan yang sama, sesuai Perbup Nomor 20 Tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan pemberian bantuan stimulan RTLH,” katanya.

    Program ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Bondowoso dalam menekan jumlah rumah tidak layak huni di wilayahnya.

    “Dengan terus melibatkan masyarakat dan berbagai pihak, diharapkan kualitas hunian warga dapat semakin meningkat di masa mendatang,” harap Dadan. (awi/ted)

  • Menko IPK AHY Antisipasi Bencana Megathrust di Indonesia

    Menko IPK AHY Antisipasi Bencana Megathrust di Indonesia

    Jakarta (beritajatim.com) – Gempa berskala besar alias megathrust berpotensi terjadi di Indonesia. Bahkan diprediksi,  Megathrust Selat Sunda dan Pantai Selatan Jawa bisa  memicu tsunami.

    Hal ini diakui Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap berbagai bencana alam. Termasuk gempa berskala besar alias megathrust.

    Untuk itu, AHY menambahkan, kesiapan infrastruktur dalam menghadapi bencana alam harus menjadi prioritas nasional.

    “Infrastruktur harus responsif, harus adaptif. Kita juga berupaya untuk terus menghadirkan terobosan inovasi yang juga menghadirkan teknologi yang semakin responsif terhadap berbagai ancaman,”kata AHY  di Kemenko IPK, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

    Terkait ancaman megathrust ini, teknologi Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL) diyakini dan terbukti bisa jadi solusi untuk meredam dampak gempa.

    Menurut  dosen sekaligus peneliti dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Dr. Soelarso, S.T., M.Eng, pihaknya telah melakukan riset inovasi berkelanjutan terhadap Konstruksi Sarang Laba-Laba, di UTC University’s de Technologie de Compiegne Perancis.

    Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL).

    Hasilnya, kata Soelarso, KSLL Stabilizer Technology adalah pondasi ramah gempa yang memiliki bentuk tulangan plat kolom menyerupai sarang laba-laba.

    “Kemampuan menyebarkan beban ke permukaan lapisan tanah pendukung yang luas dan merata, menjadikannya mampu mengelimanisir resiko terjadinya Irreguler Differentisl Settlement,” tegas Soelarso di Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Senada,  Vice President PT Katama, Dr. Charmeida, menegaskan, hasil riset yang dikembangkan Kris Suyanto membuktikan bahwa KSLL bisa diaplikasikan pada gedung 20 lantai.

    ” Saat ini KSLL  bisa diaplikasikan untuk gedung sampai 20 lantai yang tahan gempa,” ucap Charmedia di Jakarta, Kamis (9/1/2025).

    “KSLL  teruji aman terhadap gempa berkekuatan 9.2 SR di Aceh, Padang, Bengkulu, Manado, dan Manokwari dan banyak daerah yang lain,” imbuhnya.

    Lalu, Soelarso kembali menegaskan, KSLL menjadi solusi pondasi terbaik  pada bangunan bertingkat pada kondisi daya dukung rendah.

    “Gedung yang menggunakan basement biaya konstruksi basement dapat lebih ekonomis, karena pondasi sebagai lantai dan dinding basement,” selorohnya pada wartawan.

    Ia menandaskan, didukung dengan penggunaan material massa yang terdiri dari 85% tanah urug dan pasir, serta 15% beton bertulang, sistem ini juga dinilai lebih ekonomis.

    KSLL bahkan telah mendapat kepercayaan investor PMA (Penanaman Modal Asing) Jepang dalam pembangunan pabrik Nisikhawa Karya Indonesia.

    “Para ahli konstruksi dan konsultan perencana dari Jepang yang mendampingi proses pembangunan fisik pabrik tersebut, sangat menghargai teknologi inovasi, karena telah terbukti ramah terhadap gempa sehingga aset tersebut dapat terlindungi,” pungkas Charmeida. [but]