Category: Beritajatim.com Politik

  • Mas Dhito Hadiri Tahlilan di Ponpes Raudlatul Ibaad Plemahan Kediri, Tegaskan Komitmen Dekat dengan Warga

    Mas Dhito Hadiri Tahlilan di Ponpes Raudlatul Ibaad Plemahan Kediri, Tegaskan Komitmen Dekat dengan Warga

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau yang akrab disapa Mas Dhito, menghadiri tahlilan dan pembacaan yasin bersama warga serta para masyayikh di Pondok Pesantren Raudlatul Ibaad, Desa Ngino, Kecamatan Plemahan. Kegiatan ini merupakan bagian dari Haul Ke-IX Kyai Abdul Malik serta peringatan 1000 hari wafatnya Nyai Binti Mubarokatin.

    Kedatangan Mas Dhito disambut hangat oleh Kyai Jauharal Nehru atau yang akrab dikenal sebagai Gus Mahu dari Ponpes Raudlatul Ulum, Desa Kencong, Kecamatan Kepung. Mewakili keluarga besar almarhum Kyai Abdul Malik, Gus Mahu mengapresiasi kehadiran Mas Dhito di tengah kesibukannya sebagai Bupati Kediri.

    “Kehadiran Mas Bupati (Mas Dhito) malam ini semoga membawa keberkahan bagi kepemimpinannya di Kabupaten Kediri,” ujar Gus Mahu.

    Dalam kesempatan itu, Mas Dhito menegaskan bahwa dirinya selalu berusaha menghadiri berbagai undangan dari masyarakat maupun kalangan masyayikh. Hal ini merupakan bentuk kepatuhan dan hormatnya kepada para ulama.

    Ia juga mengingat pesan yang pernah disampaikan oleh Gus Mahu, yaitu agar tidak memperlakukan orang-orang yang telah mendukungnya seperti daun salam yang hanya digunakan sebagai penyedap saat memasak, lalu dibuang setelahnya.

    “Sebagai bupati, saya tetap nderek dawuh (mengikuti arahan) para kyai, masyayikh, bu nyai, gawagis, dan nawaning,” ujar Mas Dhito.

    Mas Dhito menegaskan, selama kesehatannya mendukung dan tidak ada agenda yang berbenturan, dirinya akan selalu menyempatkan hadir dalam undangan masyarakat, baik dari ulama maupun warga biasa. “Saat ini, setiap undangan yang masuk insyaallah saya hadiri,” tambahnya.

    Meneladani Nilai Kebaikan dari Para Ulama

    Selain menghadiri acara haul Kyai Abdul Malik dan peringatan 1000 hari wafatnya Nyai Binti Mubarokatin, Mas Dhito juga mengajak seluruh jamaah yang hadir untuk meneladani nilai-nilai kebaikan dan ajaran para ulama yang telah berpulang. “Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari ketauladanan yang mereka ajarkan semasa hidup,” tutupnya.

    Kehadiran Mas Dhito dalam acara tahlilan ini menunjukkan komitmennya untuk selalu dekat dengan ulama dan masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi wujud kepedulian Pemkab Kediri dalam menjaga hubungan harmonis dengan pondok pesantren serta memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. [ADV PKP/nm]

  • Bupati Probolinggo Terpilih Tinjau Rumah Warga Tertimpa Pohon Tumbang

    Bupati Probolinggo Terpilih Tinjau Rumah Warga Tertimpa Pohon Tumbang

    Probolinggo (beritajatim.com) – Bupati Probolinggo terpilih, Muhammad Haris, yang akrab disapa Gus Haris, menunjukkan kepedulian dan respons cepat terhadap bencana pohon tumbang yang menimpa rumah Sari’a (64), warga Dusun Togur, Desa Kalikajar Wetan.

    Pada Senin (13/1/2025), Gus Haris langsung turun ke lokasi kejadian, berdialog dengan warga dan perangkat desa setempat, sembari memberikan arahan terkait langkah antisipasi dan penanganan bencana.

    Dalam kunjungannya, Gus Haris menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap potensi ancaman cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana. Ia menekankan bahwa upaya mitigasi bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

    “Kita harus memahami bahwa ini bukan hanya tugas BPBD saja. Semua OPD harus dilibatkan, mulai dari Dinas Sosial, Kesehatan, PUPR, Perkim, hingga Lingkungan Hidup. Semua harus bergerak bersama untuk mengantisipasi potensi bencana ke depan,” ujar Gus Haris.

    Gus Haris juga menyoroti pentingnya penanganan bencana dalam dua aspek utama, yaitu pencegahan dan penanganan pasca-kejadian. Salah satu langkah preventif yang menjadi fokus adalah penataan ulang kawasan perkotaan, khususnya di wilayah padat penduduk seperti Kraksaan, dengan cara merapikan pohon-pohon yang berpotensi tumbang. Langkah ini diyakini dapat mengurangi risiko kerusakan dan korban akibat pohon tumbang.

    Selain itu, Gus Haris menekankan pentingnya peran aktif pemerintah desa dalam mengedukasi masyarakat terkait pemeliharaan pohon. Ia mengingatkan bahwa pemangkasan atau penebangan pohon tidak boleh dilakukan sembarangan, melainkan harus seizin pemilik pohon.

    Lebih jauh, ia juga mengingatkan masyarakat mengenai konsekuensi hukum yang dapat muncul jika pohon milik mereka tumbang dan menyebabkan kerusakan pada properti orang lain.

    “Ini yang harus dipahami masyarakat. Jangan sampai ada yang berpikir, Ah, itu pohon saya, kenapa orang lain yang repot. Kalau pohon itu tumbang dan merusak rumah tetangga, pemilik pohon bisa dituntut,” tegasnya.

    Menanggapi arahan tersebut, Kepala Desa Kalikajar Wetan, Babun Hasani, menyatakan bahwa pihak desa sudah rutin memberikan imbauan kepada warga untuk melakukan pemangkasan pohon, terutama di sekitar permukiman dan jalan utama.

    Namun, menurut Babun, masih ada kendala di lapangan yang menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. “Sudah saya beri peringatan. Tapi masih ada aja kendalanya di lapangan. Jadi warga nggak mau motong, soalnya takut dilaporkan,” ungkapnya.

    Langkah proaktif Gus Haris ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat serta sinergi antarinstansi dalam mengantisipasi dan menangani potensi bencana akibat cuaca ekstrem. Kolaborasi ini juga diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat Probolinggo di tengah tantangan perubahan iklim. [ada/suf]

  • Kabupaten Malang Yakin Bisa Penuhi Kebutuhan Pangan di Program Makan Bergizi Gratis

    Kabupaten Malang Yakin Bisa Penuhi Kebutuhan Pangan di Program Makan Bergizi Gratis

    Malang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen untuk memastikan kebutuhan pangan siswa, seperti beras, sayur, daging, dan buah, terpenuhi guna mendukung keberhasilan program makanan bergizi (MBG).

    Anggota DPRD Kabupaten Malang, Ahmad Andi, menyatakan keyakinannya bahwa potensi bahan baku lokal dapat mencukupi kebutuhan tersebut. Hal ini diungkapkannya setelah berdiskusi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Pendidikan setempat.

    “Setelah berdiskusi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Pendidikan, insyaallah Kabupaten Malang mampu memenuhi kebutuhan bahan baku, seperti sayur, daging, beras, dan buah, khususnya untuk kebutuhan daerah sendiri,” ujar Andi, Senin (13/1/2025).

    Menurut data Dapodik dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, jumlah siswa saat ini mencapai 252 ribu. Dengan jumlah siswa sebesar itu, kebutuhan harian pangan menjadi sangat besar.

    “Kami pernah menghitung kebutuhan pangan ini. Setiap hari diperlukan sekitar 18 ton sayur dan 260 ton beras untuk memenuhi kebutuhan siswa. Untuk daging ayam, angkanya cukup besar, tetapi saya perlu merinci lebih lanjut,” tambah Andi.

    Ia optimistis bahwa potensi pertanian dan peternakan lokal mampu mendukung kebutuhan tersebut. Pemerintah daerah, melalui berbagai program, terus berupaya meningkatkan produksi lokal guna memastikan ketersediaan bahan baku sekaligus keberlanjutan program MBG.

    Program MBG di Kabupaten Malang tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan asupan gizi siswa, tetapi juga memberikan dampak positif pada sektor pertanian dan peternakan. Dengan meningkatnya permintaan bahan baku lokal, para petani dan peternak memiliki peluang untuk meningkatkan hasil produksinya dan berkontribusi langsung terhadap pembangunan daerah. [yog/suf]

  • Plt Bupati Sidoarjo Raih Penghargaan Pembina K3 Terbaik Jatim

    Plt Bupati Sidoarjo Raih Penghargaan Pembina K3 Terbaik Jatim

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi menerima penghargaan sebagai Pembina K3 Terbaik Provinsi Jawa Timur. Penghargaan itu diterima pada peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional tahun 2025.

    Penghargaan diserahkan langsung Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono pada Apel Bulan K3 Nasional tahun 2025 Provinsi Jawa Timur di lapangan sepak bola Prapat Kurung Kota Surabaya, Senin, (13/1/2025).

    Penghargaan diterima Plt. Bupati Sidoarjo yang diwakili Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sidoarjo Ainun Amalia.

    Menurut Ainun Amalia, kesadaran perusahaan di Kabupaten Sidoarjo menerapkan K3 maupun Sistem Managemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) cukup bagus. Begitu pula dengan penerapan program P2HIV/AIDS dan penanggulangan tuberkulosis perusahaan di Sidoarjo.

    Lanjut Ainun, kesadaran tersebut akan terus didorongnya agar perusahaan-perusahaan yang ada dapat segera menerapkannya. Salah satu caranya dengan mengajak mereka besinergi dan terus mensosialisasikan penerapan K3 maupun SMK3 serta mengajak menerapkan program P2HIV/AIDS dan penanggulangan tuberkulosis

    “Alhamdulillah sampai hari ini ada peningkatan perusahaan yang menerapkan K3 meski tidak signifikan, terbukti perusahaan-perusahaan baru sekarang sudah masuk kategori penerima penghargaan,” ucapnya.

    Ainun Amalia mengatakan penerapan K3 maupun SMK3 pada perusahaan penting diwujudkan. Pasalnya secara tidak langsung dapat meningkatkan produktifitas perusahaan. Dikatakannya perusahaan yang zero accident atau nol kecelakaan terbukti mampu memperlancar produksinya.

    “Kita harapkan penerapan K3 maupun SMK3 dapat menjadi budaya seluruh perusahaan di Kabupaten Sidoarjo,” harapnya.

    Kedepan ia berharap seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo dapat menerapkan budaya K3 sekaligus SMK3 di tempatnya. Dengan penerapan tersebut, ia yakin angka kecelakaan kerja dapat ditekan sampai nol kecelakaan. Dengan demikian tidak ada lagi kasus pekerja yang mengalami kecelakaan kerja ditempat kerjanya.

    “Kita harapkan seluruh perusahaan untuk segera menerapkannya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada perusahaan yang telah menerapkan K3 maupun  SMK3 ditempatnya,” ucapnya.

    Dalam peringatan Bulan K3 Nasional tahun 2025 Provinsi Jawa Timur kali ini, Bupati Sidoarjo menjadi salah satu diantara 10 bupati walikota di Jawa Timur yang memperoleh penghargaan Pembina K3 Terbaik Jatim tahun 2025 ini.

    Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Jatim juga memberikan penghargaan kepada perusahaan yang mencapai zero accident, SMK3, Program P2HIV/AIDS dan penanggulangan Tuberkulosis di tempat kerja. (isa/but)

  • Kejari Bondowoso Panggil Puluhan Kades, Terkait Penyelesaian LHP Inspektorat

    Kejari Bondowoso Panggil Puluhan Kades, Terkait Penyelesaian LHP Inspektorat

    Bondowoso (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso memanggil puluhan kepala desa (kades) untuk mengklarifikasi penyelesaian rekomendasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Bondowoso dari tahun 2021 hingga 2023, Senin (13/1/2025).

    Pemanggilan ini dilakukan sebagai bagian dari program “Jaksa Jaga Desa” yang bertujuan mengawal penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

    Kasi Intel Kejari Bondowoso, Adi Harsanto menyatakan, ada sekitar 40 kades yang belum menuntaskan tunggakan atau program yang tidak terlaksana.

    “Yang belum selesai tunggakan maupun program yang tidak terlaksana, ada sekitar 40-an kades yang kami undang,” katanya pada BeritaJatim.com, Senin (13/1/2025).

    Adi menjelaskan bahwa penggunaan DD dan ADD harus sesuai dengan program yang telah ditentukan oleh masing-masing desa. Sesuai dengan audit tahunan dari Inspektorat, segala temuan harus segera diselesaikan.

    “Tiap tahun ada audit dari Inspektorat, maka yang menunda atau tidak diselesaikan harus segera dilaksanakan,” tegasnya.

    Dari data yang ada, tunggakan para kades bervariasi, mulai dari lima juta rupiah hingga puluhan juta rupiah, termasuk tunggakan pajak.

    Adi menambahkan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk menyinkronkan data antara pihak Inspektorat dan desa terkait.

    “Makanya perlu diklarifikasi, termasuk menyinkronkan data dari Inspektorat. Semisal ada temuan di Inspektorat, maka harus diklarifikasi,” jelasnya.

    Pemanggilan dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, sekitar 20 kades dipanggil untuk memberikan klarifikasi. “Hari ini sekitar 20 kades dipanggil. Nanti akan ada penjadwalan lagi,” ungkap Adi.

    Melalui program “Jaksa Jaga Desa”, Kejari Bondowoso berharap para kades dapat bertanggung jawab atas temuan yang ada dan menyelesaikan program-program yang telah diaudit oleh Inspektorat.

    “Dengan adanya temuan ini, para kades harus bertanggung jawab, dan wajib melaksanakan atau menuntaskan program yang sudah diaudit oleh Inspektorat Bondowoso,” pungkas Adi. (awi/ted)

  • Anggarkan Rp1 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis, Pemkot Surabaya Libatkan UMKM

    Anggarkan Rp1 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis, Pemkot Surabaya Libatkan UMKM

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

    “Pemkot dan DPRD sudah menganggarkan Rp1 triliun, tapi masih menunggu Juknisnya (Petunjuk Teknis) seperti apa. Jadi kita akan support program makan bergizi gratis untuk anak-anak yang ada di Surabaya,” ujar Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, saat meninjau pelaksanaan program MBG di SMPN 13, Senin (13/1/2025).

    Eri berharap program ini tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak tetapi juga mampu memberdayakan pelaku UMKM lokal. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi agar UMKM Surabaya dapat menjadi bagian dari pelaksanaan program ini.

    “Jadi sama-sama bergerak, UMKM bergerak, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan juga mendukung makan bergizi untuk anak-anak,” katanya.

    Menurutnya, jika petunjuk teknis dari pemerintah pusat memungkinkan, Pemkot Surabaya akan memprioritaskan UMKM sebagai penyedia makanan. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendukung ekonomi kerakyatan.

    “Kami dengan DPRD berharap itu bisa dilakukan oleh UMKM Kota Surabaya. Karena saya yakin, pemerintah pusat dengan program makan gratis ini juga (bertujuan) menggerakkan masyarakat, menggerakkan UMKM, sehingga ekonomi kerakyatan juga akan tumbuh,” imbuhnya.

    Uji Coba di 10 Sekolah, Libatkan 6.159 Siswa

    Program MBG di Kota Surabaya saat ini masih dalam tahap uji coba yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Pada tahap awal, program ini menyasar 6.159 siswa di 10 lembaga pendidikan, termasuk SD Takuma, SMP Negeri 13, dan SMA Negeri 10 di Kecamatan Wonocolo, serta SDN Penjaringansari 1 dan MTs 3 di Kecamatan Rungkut.

    “BGN sudah bergerak luar biasa, penyedia juga sudah bergerak luar biasa. Saya matur nuwun (terima kasih) kepada Pak Presiden dan BGN,” tutur Eri.

    Eri menambahkan bahwa program ini akan terus dievaluasi dan disempurnakan agar dapat memberikan manfaat optimal, baik bagi siswa maupun masyarakat. “Kalau nanti Juknisnya diminta menggunakan APBD dan itu digunakan untuk warga Surabaya, kita akan lakukan,” tegasnya.[asg/kun]

  • Nakes Ngawi Ingin Bisa Daftar PPPK, Ketua DPRD: Boleh, Tapi Harus Tetap Sesuai Regulasi

    Nakes Ngawi Ingin Bisa Daftar PPPK, Ketua DPRD: Boleh, Tapi Harus Tetap Sesuai Regulasi

    Ngawi (beritajatim.com) – Puluhan tenaga kesehatan (naker) honorer di Ngawi mengaku tak bisa mendaftar untuk rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka pun wadul ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ngawi, Senin (13/01/2025). Puluhan nakes ini mewakili sekitar 700 nakes yang sudah lama mengabdi dan ingin mendaftar sebagai aparatur sipil negara (ASN).

    Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, memberikan pernyataan terkait perjuangan para tenaga honorer kesehatan (nakes) di Kabupaten Ngawi. Dalam pertemuan dengan Forum Honorer Nakes Ngawi, Yuwono menjelaskan progres perjuangan para tenaga honorer agar dapat mendaftar dalam aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi, rekrutmen tenaga teknis dan administrasi.

    Menurut Yuwono, pihak eksekutif di Ngawi telah memberikan rekomendasi kepada para tenaga honorer untuk langsung menyampaikan aspirasi mereka ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) di Jakarta. “Aplikasi ini adalah domain kementerian, sehingga langkah teman-teman honorer untuk menyampaikan aspirasi ke pusat adalah tepat,” ujarnya.

    Namun, Yuwono juga menegaskan bahwa perjuangan ini harus tetap mengikuti regulasi yang ada. “Kami mendukung apa yang diperjuangkan oleh teman-teman honorer, tetapi jangan sampai ada pelanggaran aturan. Ini penting agar perjuangan ini tidak merugikan pihak lain,” tambahnya.

    Ia juga meluruskan miskomunikasi antara Komisi 1 DPRD dan eksekutif terkait pembuatan rekomendasi perjalanan ke Jakarta. “Sebenarnya, rekomendasi sudah dikeluarkan oleh Pemkab Ngawi, jadi tidak perlu ada pengantar tambahan dari Komisi 1,” katanya.

    Di sisi lain, Tatik Sri Wulandari, advokat dari Forum Honorer Nakes Ngawi, menambahkan bahwa saat ini ada hampir 700 tenaga honorer yang tengah memperjuangkan nasib mereka. Beberapa di antaranya telah bekerja selama lebih dari 10 tahun, sementara yang lain mendekati masa pensiun.

    “Kawan-kawan ini ingin solusi terkait status mereka. Permasalahan utamanya adalah ketidaksesuaian data di sistem dan berkas yang tidak bisa diterbitkan pemerintah daerah karena terkendala kewenangan,” jelas Tatik.

    Langkah berikutnya, menurut Tatik, adalah keberangkatan para tenaga honorer ke Jakarta untuk menyampaikan langsung persoalan mereka kepada Kemenpan-RB. “Kami berharap ada terobosan yang dapat mengakomodir semua tenaga honorer, sehingga mereka mendapatkan kejelasan status,” ujarnya. [fiq/kun]

  • Kota Malang Mulai Program Makan Bergizi Gratis, Pakai Dana CSR

    Kota Malang Mulai Program Makan Bergizi Gratis, Pakai Dana CSR

    Malang (beritajatim.com) – Kota Malang resmi memulai program makan bergizi gratis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan siswa. Program ini diluncurkan menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan, dengan penerapan pertama di SDN 3 Lowokwaru, Kota Malang.

    Pada Senin (13/1/2025), jajaran Forkopimda Kota Malang meninjau langsung pelaksanaan makan siang bergizi yang berlangsung pada jam makan siang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, menjelaskan bahwa program ini diselenggarakan oleh Gojek dan baru diterapkan di Kota Malang karena tidak masuk dalam tahap pertama pelaksanaan.

    “Yang jelas ini CSR-nya Gojek, makanya semua yang nangani Gojek. Kami tidak masuk tahap pertama,” ujar Suwarjana.

    Suwarjana juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, program makan bergizi gratis ini akan diperluas ke beberapa sekolah lain, yaitu SMPN 19 Malang, SMPN 2 Malang, dan SDN Ciptomulyo 2.

    “Dananya beda, kalau SDN 3 Lowokwaru ini CSR Gojek murni. Kalau 3 sekolah selanjutnya melalui biaya APBN lewat teman-teman Lanal. Dapur ada di Lanal,” jelasnya.

    Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani, menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan program ini. Menurutnya, makanan yang disediakan sudah memenuhi standar gizi dan higienitas serta disukai oleh para siswa.

    “Saya lihat makanannya higienis. Gizinya juga cukup. Saat bincang-bincang sama anak-anak, mereka bilang suka,” ujar Amithya. [luc/beq]

  • Hari Pertama Program Makan Bergizi Gratis di Sumenep, Ini Menunya

    Hari Pertama Program Makan Bergizi Gratis di Sumenep, Ini Menunya

    Sumenep (beritajatim.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dilaksanakan di Sumenep, Madura pada Senin (13/01/2025). Program ini menyasar 2.965 siswa di 18 sekolah yang berada di wilayah Kota Sumenep.

    Menu pada hari pertama program MBG di Sumenep terdiri dari nasi putih, sayur, lauk ayam, susu, dan buah. MBG dibagikan pada siswa dengan disajikan pada wadah berbahan stainless steel.

    Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Sumenep, Moh. Khalilurrahman menjelaskan, tahap pertama program ini mencakup siswa di 18 sekolah mulai PAUD hingga SMA. Sekolah-sekolah tersebut adalah PAUD Al-Qadar, Melati, Aqidah Usymuni, TK Ashabus Sekkep, Al-Kautsar, Anggraini, dan Terate. Selain itu juga SDN 2 Pamolokan, MIN 1, SDN Pandian 1, SDN Pamolokan 1, dan SDN Pandian 5.

    Sementara untuk MBG tingkat SMP menyasar siswa di SMP Binar, MTsN Aqidah Usymuni, MTsN 1 Sumenep, dan SMP Miftahul Ulum. Sedangkan untuk SMA, MBG dilakukan di SMA Al-Azhar dan MA Zainal Arifin. Total penerima sebanyak 2.965 siswa.

    “Menu program MBG ini langsung didistribusikan dari dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Sumenep,” terang Khalilurrahman, yang karib disapa Bayor.

    Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Edy Rasiyadi mengaku bersyukur, program yang dinanti-nantikan ini bisa dilaksanakan di Sumenep. Menurutnya, MBG ini merupakan langkah awal untuk membantu meringankan beban masyarakat. Selain itu juga untuk memastikan warga terutama yang kurang mampu, dapat memenuhi kebutuhan makan bergizi bagi anak-anaknya.

    “Kami sangat mengapresiasi program ini. Semoga program ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Sumenep,” ucapnya.

    Dengan program MBG, diharapkan semakin banyak warga yang bisa merasakan manfaatnya, sehingga mereka dapat lebih fokus dalam meningkatkan kualitas hidup. “Kami juga berharap program ini dapat memperkuat hubungan sosial antar warga, dan mendukung terciptanya lingkungan yang lebih inklusif di Sumenep,” tandas Edy.

    Program Makan Bergizi Gratis ini menjadi harapan baru bagi masyarakat Sumenep, sebagai langkah konkret dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat. (tem/kun)

  • Dispendikbud Kabupaten Pasuruan Minta Perbup Dievaluasi

    Dispendikbud Kabupaten Pasuruan Minta Perbup Dievaluasi

    Pasuruan (beritajatim.com) – Menanggapi audiensi dengan IGTKI Kabupaten Pasuruan terkait adanya TPQ Pagi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten agar mengusulkan perubahan Peraturan Bupati. Pasalnya peraturan yang selama ini digunakan sudah dianggap terlalu lama yakni pada tahun 2014.

    Kadis Pendikbud Kabupaten Pasuruan, Tri Agus Budiharto juga mengatakan bahwa terdapat beberapa unsur yang saat ini sudah tidak menjadi wewenang OPDnya. Diantaranya yakni masih mengurus SMA dan SMK yang diketahui hal tersebut sudah menjadi wewenang Pemprov Jatim.

    “Jika mengacu pada perbup no 4 tahun 2014 ini sudah tidak update lagi dan perlu ada kajian lebih lanjut. Di Perda SMA dan SMK masih masuk, aementara diketahui itu sudah jadi wewenang oleh Pemprov Jatim,” ungkapnya, Senin (13/1/2025).

    Selain itu Tri juga mempertanyakan terkair sanksi seperti halnya permasalahan TPQ Pagi yang lagi banyak diperbincangkan di Kabupaten Pasuruan ini. Pasalnya selama ini di Perbup tidak ada pengaturan sanksi terkait TPQ Pagi.

    “Jika Perda dilakukan revisi, otomatis Perbup dan lainnya harus menyesuaikan Perda. Kalau urusan keagamaan menjadi tanggung jawab semua elemen,” lanjutnya.

    Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Muhammad Zaini mengatakan bahwa keluhannya ini sudah ditampung. Sehingga jika nantinya diperlukan perubahan akan dikoordinasikan dengan lainnya. “Ini merupakan keresahan yang sudah lama semenjak saya berada di komisi IV dulu. Namun, jika ini nantinya bersifat urgen akan segera kami tindak lanjuti,” jelasnya. (ada/kun)