Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Fix! Tahun 2025, Indonesia Siap Berangkatkan 221.000 Jamaah Haji

    Fix! Tahun 2025, Indonesia Siap Berangkatkan 221.000 Jamaah Haji

    Jakarta (beritajatim.com)- Dalam penyelenggaraan haji tahun 2025, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait operasional haji 1446 H/2025 M.

    Kesepakatan ini secara resmi ditandatangani oleh Menteri Agama Indonesia, Nasaruddin Umar, dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq F. Al-Rabiah, di Jeddah.

    “Alhamdulillah, hari ini kami telah menandatangani kesepakatan haji dengan pihak Arab Saudi. Salah satu poin utama yang disepakati adalah jumlah jamaah haji Indonesia yang akan diberangkatkan pada musim haji 1446 H/2025 M, yaitu sebanyak 221.000 orang,” ungkap Menag Nasaruddin Umar melansir portal resmi Kementerian Agama (Kemenag) Selasa (14/1/2025).

    Upaya Penambahan Kuota Petugas

    Menag Nasaruddin Umar juga menyampaikan upaya lobi tambahan kuota petugas haji. Saat ini, Indonesia mendapat kuota petugas sebanyak 2.210 atau 1% dari total jamaah. Menag terus berusaha agar kuota tersebut ditambah untuk memberikan layanan lebih optimal kepada jamaah haji Indonesia.

    Dalam MoU, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memiliki wewenang untuk menyesuaikan persentase petugas sesuai kebutuhan. Hal ini akan dievaluasi setelah tahap kontrak layanan selesai, sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

    Aturan dan Larangan Jamaah

    Kesepakatan ini juga mencakup aspek keamanan. Jamaah haji diminta untuk mematuhi peraturan Kerajaan Arab Saudi, termasuk saat melaksanakan ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Jamaah dilarang melakukan propaganda, mengeraskan suara di tempat umum, atau melakukan aktivitas politik. Selain itu, penggunaan perangkat fotografi diatur agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

    “Kami telah menyepakati beberapa aturan keamanan yang diterapkan selama pergerakan jamaah haji. Pemerintah Indonesia siap bekerja sama dengan Kerajaan Arab Saudi untuk memastikan keamanan dan kenyamanan jamaah,” tegas Menag.

    Fokus pada Pelayanan Jamaah

    Selain penandatanganan MoU, kunjungan Menag ke Arab Saudi juga untuk menghadiri Muktamar dan Pameran Haji di Jeddah, serta bertemu dengan sejumlah pihak untuk memastikan kesiapan pelayanan jamaah.

    “Fokus utama kita adalah bagaimana jamaah haji Indonesia bisa mendapatkan layanan terbaik. Ini akan kita persiapkan sejak awal,” tandas Menag.

    Proses Penandatanganan dan Rincian Teknis

    Dalam proses penandatanganan tersebut, hadir sejumlah pejabat tinggi seperti Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf, dan Wakil BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak. Juga hadir perwakilan dari Badan Pengelola Keuangan Haji dan pejabat diplomatik di Jeddah.

    Menag Nasaruddin menjelaskan bahwa jamaah haji Indonesia akan diberangkatkan melalui dua bandara di Arab Saudi. Sebanyak 110.500 jamaah akan tiba melalui Bandara Amir Mohammad bin Abdul Aziz di Madinah dan kembali melalui Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Sementara sisanya akan tiba di Jeddah dan pulang melalui Madinah.

    “Kami berharap dengan ditandatanganinya MoU ini, semua persiapan penyelenggaraan haji dapat segera difinalisasi,” kata Menag. Ia juga mengimbau semua pihak terkait untuk bekerja maksimal dalam memastikan suksesnya penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M. [aje]

  • Diancam Usai Bongkar Kejanggalan PSU, Panwascam Blitar Lapor Polisi

    Diancam Usai Bongkar Kejanggalan PSU, Panwascam Blitar Lapor Polisi

    Blitar (beritajatim.com) – Khusnul Hidayati, anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Sukorejo, Kota Blitar melaporkan dugaan pengancaman yang diterimanya ke Polres Blitar Kota. Anggota Panwascam Sukorejo tersebut mengaku mendapatkan ancaman usai dirinya membongkar adanya kejanggalan soal rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU).

    Ancaman yang diterima oleh Khusnul ini berupa verbal melalui grup WhatsApp. Di dalam grup tersebut Anggota Panwascam Sukorejo itu diancam dan juga dibully usai membongkar adanya kejanggalan rekomendasi PSU di Pemilihan Wali Kota Blitar 2024.

    “Kenapa ancaman itu muncul karena ada chat yang bocor dan viral di media sosial dimana chat itu bentuk dari pengkondisian PSU itu dituduhkan saya yang menyebar. kemudian dia menghujat-hujat saya di grup WA internal Panwascam disitu ada 12 orang,”beber Khusnul di depan Kantor Polres Blitar Kota, Selasa (14/01/2025).

    Khusnul pun merasa tidak kuat dan tak tahan lagi dengan hujatan serta ancaman yang diterima. Ia kemudian nekat melaporkan dugaan ancaman tersebut ke Polres Blitar Kota sebagai langkah untuk mencari perlindungan.

    “Saya sebagai korban kekerasan verbal via medsos. karena ini sudah keterlaluan dan sebenarnya saya sudah mengkomunikasikan kejadian-kejadian sebelumnya ke teman-teman Bawaslu tapi tidak ada tanggapan,” tegasnya.

    Selama ini Khusnul mengaku dituduh membocorkan chat internal Panwascam Sukorejo. Sehingga chat tersebut viral dan membentuk asumsi soal pengkondisian PSU di dua TPS Kecamatan Sukorejo yakni TPS 12 Kelurahan Tanjungsari dan TPS 03 Kelurahan Sukorejo.

    “Kemudian surat rekomendasi PSU tanpa melibatkan saya di proses rekapitulasi perhitungan di tingkat kecamatan itu tanpa melibatkan saya tiba-tiba meluncurkan surat rekomendasi PSU padahal di tingkatan pleno rekapitulasi kecamatan itu tidak terjadi apa-apa tidak ada keberatan dari saksi paslon, tiba-tiba Panwas yang memberikan rekomendasi dan itu pun saya juga tidak dilibatkan,” bebernya.

    Terkait itu Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar, Roma Hudi Fitrianto sudah sempat membantah soal pengkondisian PSU. Menurut Roma tidak ada upaya untuk pengkondisian PSU di kecamatan Sukorejo.

    “Chat itu benar dari Panwascam ke Staf Panwas. Tapi, itu bagian dari tugas penyelenggara, bukan pengkondisian PSU,” ujarnya pada 12 Desember 2024 lalu. [owi/aje]

  • Pilkada Jombang Sudah Berlalu, Bagaimana Hubungan Warsubi dengan Mundjidah?

    Pilkada Jombang Sudah Berlalu, Bagaimana Hubungan Warsubi dengan Mundjidah?

    Jombang (beritajatim.com) – Pasangan H Warsubi dan KH Salmanudin Yazid (WarSa) telah resmi ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jombang terpilih untuk periode 2025-2030. Penetapan ini menandai berakhirnya kontestasi Pilkada Jombang 2024 yang digelar pada 27 November lalu.

    Pasangan yang diusung oleh koalisi partai besar ini unggul telak dengan perolehan 515.880 suara atau 74,88 persen, mengalahkan pasangan Mundjidah Wahab-Sumrambah (MuRah) yang memperoleh 173.098 suara atau 25,12 persen.

    “Setelah Pilkada Jombang, saya sudah bertemu dengan beliau (Mundjidah). Kita saling mendukung untuk pembangunan Jombang,” ungkap Warsubi saat diwawancarai usai penetapan dirinya sebagai Bupati terpilih, Kamis (9/1/2025).

    Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan menunjukkan komitmen kedua belah pihak untuk mengesampingkan perbedaan selama masa kampanye demi kemajuan Jombang. Warsubi menambahkan, pertemuan dengan Mundjidah Wahab lebih bersifat silaturahmi dan saling memberikan dukungan moral.

    “Kami mohon doa restu, dukungan, dan juga mohon maaf selama proses demokrasi kemarin jika ada kesalahan dan kekurangan. Intinya kami saling mendukung,” jelasnya. Pernyataan ini menunjukkan kedewasaan politik yang patut dicontoh.

    Meski telah ditetapkan sebagai pasangan terpilih, Warsubi dan Gus Salman masih harus menunggu jadwal pelantikan resmi. Hingga kini, jadwal tersebut masih belum pasti. Awalnya direncanakan berlangsung pada pertengahan Februari 2025, tetapi kemungkinan besar akan mundur hingga akhir Maret 2025.

    Proses ini melibatkan rapat paripurna DPRD Jombang yang telah dilaksanakan pada Senin (13/1/2025) sebagai bagian dari syarat pengajuan pelantikan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur.

    Sementara itu, pasangan MuRah menjalani aktivitas baru pasca Pilkada. Mundjidah Wahab kembali ke Pondok Pesantren Bahrul Ulum di Tambakberas untuk mengasuh santri-santrinya. Di ranah politik, ia tetap aktif sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur.

    Adapun Sumrambah kini lebih fokus pada tugasnya sebagai Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Timur, sebuah organisasi yang berperan penting dalam memberdayakan petani dan nelayan.

    Secara politik, Pilkada Jombang 2024 mencatat persaingan dua koalisi besar. Pasangan MuRah didukung oleh PDIP, PPP, Partai Demokrat, serta Hanura dengan total 20 kursi di DPRD.

    Sementara itu, WarSa diusung oleh Gerindra, PKB, Partai Golkar, PKS, dan Partai Nasdem dengan total 30 kursi, serta tambahan dukungan dari partai non-parlemen seperti PAN, PSI, dan Partai Gelora. Hasilnya, WarSa meraih suara dominan yang mencerminkan dukungan kuat dari masyarakat Jombang.

    Pilkada Jombang tidak hanya menjadi ajang kompetisi politik, tetapi juga mencerminkan kematangan demokrasi di daerah tersebut. Dengan selesainya proses pemilihan, harapan masyarakat kini tertuju pada kepemimpinan Warsubi dan Gus Salman untuk membawa Jombang menuju pembangunan yang lebih baik. [suf]

  • Bupati Hendy Minta Pemprov Jatim Membeton Jalan yang Dilewati Truk PT Imasco di Jember

    Bupati Hendy Minta Pemprov Jatim Membeton Jalan yang Dilewati Truk PT Imasco di Jember

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membeton jalan yang dilewati truk-truk pengangkut semen PT Imasco Asiatic di Kabupaten Jember.

    Pembetonan jalan di sepanjang Kecamatan Rambipuji-Puger dan Kecamatan Jombang-Puger dipercaya menjadi solusi terbaik, untuk mengatasi kerusakan jalan akibat dilewati truk pengakut semen yang melebihi kapasitas kelas jalan.

    Selama ini ada sejumlah ruas jalan kabupaten yang terdampak angkutan truk material PT Imasco Asiatic, yakni ruas jalan Balai Desa Curahnongko, Curahnongko – Andongrejo, Pondoksuto – Banjaragung, Pondoksuto – Curahnongko, Tempurejo – Blater, Ambulu-Blater, Wuluhan – Ampel, Ampel – Lojejer, dan Balung – Kemuning.

    Selain itu, ada ruas jalan Jadugan – jalur lintas selatan, Kasiyan – Grenden, Kasiyan – Damkaruk, Jalan Kalimantan – Balung, jalan Balung – Damkaruk, jalan Balung – Kemuning, dan jalan Kencong – pondokdalem yang juga terdampak.

    Selama bertahun-tahun kerusakan jalan tersebut memicu lonflik antara warga setempat dengan PT Imasco. Bahkan terakhir pada 8-11 Januari 2025, warga memblokade jalan di Desa Kasiyan Timur, Kecamatan Puger, agar truk-truk yang melebihi kelas jalan tidak bisa keluar-masuk PT Imasco.

    “Jalan tiap tahun diperbaiki, tapi karena memang bebannya memang besar di situ dan hujan yang intensitasnya sangat tinggi, jalan cepat sekali rusak,” kata Hendy, usai apat koordinasi penyelesaian masalah jalan rusak milik pemerintah provinsi di Kecamatan Rambipuji-Puger dan Kecamatan Jombang-Puger di Pendapa Wahyawibawahraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (13/1/2025) sore.

    Pemprov Jatim tahun ini telah mengalokasikan anggaran Rp 52 miliar untuk perbaikan jalan yang dilewati truk-truk berat PT Imasco. Rp 30 miliar untuk rehab jalan dan Rp 22 miliar untuk pemeliharaan. “Kami minta beton, karena ini termasuk jalan khusus,” kata Hendy.

    Pembetonan jalan membutuhkan biaya sangat besar. Dengan anggaran Rp 30 miliar tersebut, maka hanya jalan sepanjang 2,5 kilometer yang bisa digarap. “Tidak ada masalah. Bisa diusahakan terus untuk masuk perencanaan anggaran tahun berikutnya, dan bertahap akan diselesaikan. Sementara Rp 22 miliar untuk pemeliharaan, di spot-spot jalan tertentu yang memang rawan akan dilakukan treatment,” kata Hendy.

    Selama menanti proses pembetonan rampung secara bertahap seluruhnya, Hendy meminta Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jawa Timur rutin memperbaiki jalan yang rusak melalui tim reaksi cepat (TRC). Dengan demikian tidak ada lagi jalan berlubang yang membahayakan warga. PT Imasco Asiatic membantu perbaikan jalan melalui dana tanggung jawab sosial (CSR).

    Hendy juga menyarankan kepada PT Imasco Asiatic untuk menjalin KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha), yakni mekanisme pengadaan proyek infrastruktur yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

    KPBU adalah solusi tepat untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur publik, terutama ketika anggaran pembangunan terbatas. “Ini artinya investor membiayai dulu, nanti dibayar oleh pemerintah provinsi,” kata Hendy.

    Selain itu, Hendy meminta agar ada pembatasan muatan berat truk yang lewat di kawasan Kecamatan Rambipuji-Puger dan Kecamatan Jombang-Puger. “Masyarakat menyampaikan boleh pakai dump truck dengan maksimal beratnya 15 ton. Cuma saya menyampaikan, kesepakatan ini tidak boleh dibuat alasan (PT Imasco untuk) pengurangan tenaga kerja karena tidak efisien,” katanya.

    Fendi, perwakilan PT Imasco Asiatic, tidak bisa memutuskan soal solusi KPBU yang ditawarkan Bupati Hendy Siswanto. “Saya belum tahu bagaimana mekanisme KPBU,” katanya. Dia masih harus menyampaikan usulan ini kepada pimpinan perusahaan.

    Namun, menurut Fendi, Imasco siap mengeluarkan dana tanggung jawab sosial untuk membantu perbaikan jalan. Selama ini Imasco juga telah mengeluarkan dana tanggung jawab sosial untuk masyarakat. [wir]

  • Rakor di Pendapa Jember Telurkan 9 Butir Penyelesaian Masalah Jalan Rusak Milik Pemprov Jatim

    Rakor di Pendapa Jember Telurkan 9 Butir Penyelesaian Masalah Jalan Rusak Milik Pemprov Jatim

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto memimpin rapat koordinasi penyelesaian masalah jalan rusak milik pemerintah provinsi di Kecamatan Rambipuji-Puger dan Kecamatan Jombang-Puger di Pendapa Wahyawibawahraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (13/1/2025) sore.

    Hendy didampingi Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjaun Barlaman. Rapat tersebut diikuti Asisten II Pemerintah Provinsi Jatim Joko Irianto, Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono, Kepala Bidang Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jatim Hadi Pramoedjo, anggota DPRD Jatim Satib, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim.

    Hadir pula Kepala Kepolisian Resor Jember AKBP Bayu Pratama Gubunagi, Komandan Distrik Militer 0824 Letnan Kolonel Artileri Medan Indra Andriansyah, para ketua fraksi di DPRD Jember, dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah Kabupaten Jember.

    Selain itu rapat diikuti perwakilan warga Kecamatan Puger dan pabrik semen PT Imasco Asiatic yang sedang berkonflik karena kerusakan jalan. Di depan pendapa, ratusan orang warga menanti hasil rapat tersebut, setelah sebelumnya sempat memblokade jalur transportasi di Kecamatan Puger pada 8-11 Januari 2025 karena rusaknya jalan akibat dilewati truk yang mengangkut muatan berlebih.

    Hendy mengatakan, persoalan tersebut cukup lama terjadi. “Problem utamanya adalah angkutan yang overload sampai 50 ton. Ini sangat berisiko terhadap jalan. Jalan pasti rusak,” katanya.

    Jalan yang merentang antara Kecamatan Rambipuji-Puger dan Kecamatan Jombang-Puger sebenarnya setiap tahun diperbaiki. Bahkan tahun ini, Pemprov Jatm sudah mengalokasikan Rp 52 miliar untuk perbaikan jalan. “Tapi karena bebannya memang besar di situ dan intensitas hujan tinggi, kerusakan cepat terjadi,” kata Hendy.

    Hendy menegaskan, semua persoalan bisa diselesaikan. “Insyaallah kalau kita menurunkan ego kita masing-masing,” katanya. Dengan demikian bisa tercapai kesepakatan penyelesaian jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

    Dari rapat yang berlangsung sekitar dua jam tersebut akhirnya dicapai sembilan butir kesepakatan.

    1. Warga dilarang menutup jalan umum.
    2. kendaraan dump truk dengan kapasitas maksimal 15 ton tetap diperkenankan lewat.

    3. Tim Reaksi Cepat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur akan melakukan perbaikan jalan setiap hari.
    4. PT. Semen Imaaco Asiatic akan memberikan CSR (dana tanggung jawab sosial) kepada pemerintah dan mempelajari skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

    5. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur akan melaksanakan betonisasi di ruas jalan Kasiyan – Puger dengan dana Rp 30 miliar.
    6. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur akan mengusulkan peningkatan kelas jalan mengacu pada surat dari Pemerintah Kabupaten Jember.

    7. Dinas Perhubungan Kabupaten Jember akan memberikan stiker kepada angkutan yang dimiliki oleh perusahaan lokal.
    8. Penempatan barrier di lima titik (simpang tiga Kasiyan Timur, simpang tiga Rambipuji, simpang tiga Balung, simpang tiga Gumukmas, dan perbatasan simpang tiga Jombang).
    9. Seluruh peserta rapat koordinasi dari berbagai jajaran telah sepakat atas hasil rapat ini.

    Hendy menyadari persoalan yang sudah bertahun-tahun terjadi antara warga dengan PT Imasco Asiatic tidak akan selesai dalam sekejap. “Bimsalabim, jalannya langsung jadi semua. Tidak mungkin diselesaikan secara cepat, satu bulan selesai semua. Tidak mungkin karena jalan (yang rusak) itu cukup panjang,” katanya.

    Namun, lanjut Hendy, pertemuan tersebut adalah niat baik untuk menyelesaikan persoalan karena ingin Jember tetap tenang dan kondusif. “Kalau kita ada persoalan satu hal, jangan hal ini berdampak terhadap yang lain,” katanya. [wir]

  • Bursa Kursi Ketua PDIP Malang 2025, Siapa yang Layak?

    Bursa Kursi Ketua PDIP Malang 2025, Siapa yang Layak?

    Malang (beritajatim.com) – Pemilu 2024 membawa kemenangan gemilang bagi PDI Perjuangan di Kabupaten Malang. Partai berlambang kepala banteng ini tak hanya meraih suara terbanyak, tetapi juga berhasil mengantarkan kadernya menjadi Bupati Malang periode 2025-2030. Di legislatif, PDIP meraup 13 kursi di DPRD Kabupaten Malang, capaian tertinggi dalam lebih dari satu dekade terakhir.

    Kesuksesan ini membawa sorotan pada Konferensi Cabang (Konfercab) DPC PDIP Kabupaten Malang yang dijadwalkan berlangsung pada April 2025. Kursi Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang menjadi rebutan para kader potensial. Usulan dari Pengurus Anak Cabang (PAC) menjadi modal utama bagi kandidat yang ingin bertarung di Konfercab.

    Persyaratan Ketua DPC PDIP Malang

    Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Malang, Darmadi S.Sos, menjelaskan bahwa syarat utama untuk menjadi bakal calon (bacalon) adalah sebagai kader partai dan mendapat usulan dari PAC.

    “Nantinya Bacalon harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan internal partai,” kata Darmadi, Senin (13/1/2025) petang.

    Selain syarat umum seperti berkelakuan baik dan berkewarganegaraan Indonesia, Darmadi mengungkapkan bahwa persyaratan tambahan mungkin diterapkan berdasarkan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) dari DPP PDIP. Namun, pelaksanaan Konfercab harus menunggu Kongres DPP PDIP dan Musyawarah Daerah (Musda) PDIP Jawa Timur.

    “DPP sendiri belum melakukan Kongres, karena urutannya pelaksanaan Konfercab setelah selesai Musyawarah Daerah (Musda) Jawa Timur. Hal itupun dilakukan setelah DPP melakukan Kongres,” tegas Darmadi.

    Nama-Nama Potensial untuk Ketua DPC

    Darmadi menegaskan bahwa setiap kader memiliki kesempatan yang sama, selama memenuhi persyaratan partai. PAC dapat mengusulkan maksimal tiga nama bacalon Ketua DPC, yang kemudian akan diteruskan ke DPP melalui DPD PDIP Jawa Timur.

    Beberapa nama senior yang mencuat sebagai kandidat kuat Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang 2025 adalah:

    Didik Gatot Subroto, Ketua DPC PDIP sekaligus Wakil Bupati Malang 2024.
    Darmadi, Sekretaris DPC PDIP dan Ketua DPRD Kabupaten Malang periode 2025-2030.
    Sugeng Pujianto, mantan Anggota DPRD Jawa Timur.
    Budi Kriswiyanto, mantan Anggota DPRD Kabupaten Malang tiga periode.
    Tutik Yunarni, Anggota DPRD Kabupaten Malang periode 2025-2030.

    Selain itu, nama Bupati Malang terpilih 2025-2030, HM Sanusi, serta kader muda pendulang suara terbanyak di Pileg 2024 juga disebut-sebut memiliki peluang. [yog/beq]

  • Tiwul Instan Malang Siap Go Internasional, Bupati Sanusi Dukung Penuh

    Tiwul Instan Malang Siap Go Internasional, Bupati Sanusi Dukung Penuh

    Malang (beritajatim.com) – Produk olahan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) berupa Tiwul Instan dari Kabupaten Malang kini tengah bersiap menembus pasar internasional. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Malang, HM Sanusi, saat mengunjungi Omah Tiwul, salah satu industri rumahan di Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, dalam rangkaian program Sambang Desa, Senin (13/1/2025).

    Omah Tiwul adalah usaha yang dirintis oleh Siswanto, seorang pelaku UMKM lokal yang berhasil mengolah bahan dasar jagung dan singkong menjadi produk inovatif berupa nasi jagung instan dan tiwul instan. Kreativitas Siswanto dalam mengolah bahan pangan tradisional ini menarik perhatian Bupati Sanusi, yang melihat langsung proses produksinya.

    “Kreasi anak muda yang semacam ini perlu kita dukung, utamanya untuk kebutuhan ekspor nanti kita kolaborasikan dengan eksportir yang ada di Kabupaten Malang,” ujar Sanusi.

    Sanusi menegaskan pentingnya mendorong generasi muda untuk terus berinovasi dalam menciptakan produk lokal berkualitas yang memiliki potensi untuk menembus pasar global. Dukungan penuh dari pemerintah daerah, termasuk kemudahan akses ke eksportir, diharapkan dapat memperluas pasar produk-produk UMKM seperti Tiwul Instan.

    Dalam dialog dengan Siswanto, Bupati Malang juga mendengar langsung kendala utama yang dihadapi Omah Tiwul, yaitu proses pengeringan yang masih bergantung pada sinar matahari. Proses ini menjadi hambatan terutama saat musim hujan.

    “Solusi pengeringan karena mengandalkan cuaca. Maka dari itu nanti kita bantu dengan solar dome, jadi kalau pakai solar dome pengeringan bisa lebih cepat dan meskipun musim hujan seperti saat ini, tetap bisa diproduksi,” jelas Sanusi.

    Bupati Sanusi berharap, dengan bantuan teknologi seperti solar dome, kapasitas produksi Tiwul Instan bisa meningkat sehingga memenuhi kebutuhan ekspor sekaligus mengangkat nama UMKM Kabupaten Malang di kancah internasional. [yog/beq]

  • Eri Cahyadi Dukung Rencana Presiden Prabowo Retreat Kepala Daerah

    Eri Cahyadi Dukung Rencana Presiden Prabowo Retreat Kepala Daerah

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, yang akan memberlakukan program retreat untuk kepala daerah terpilih dalam Pemilu Serentak 2024. Eri menyebut program ini tidak hanya memperkuat jiwa kebangsaan, tetapi juga menciptakan kolaborasi kepemimpinan yang positif selama lima tahun ke depan.

    “Saya setuju dengan agenda ini. Semoga dengan begini itu, bisa meningkatkan rasa persaudaraan antar kepala daerah. Kerjasama daerah sehingga insyaallah negara Indonesia akan lebih maju lagi,” ujar Eri Cahyadi, Senin (13/1/2025).

    Menurut Eri, retreat atau penataran bagi kepala daerah yang baru merupakan cara yang efektif untuk menegaskan tugas dan amanah seorang pemimpin. Ia menekankan pentingnya seorang pemimpin memiliki jiwa kebangsaan yang lebih besar dibanding kepentingan pribadi.

    “Menjadi pemimpin itu jiwa kebangsaannya harus jauh lebih tinggi dibanding ‘jiwa’ pribadinya,” tegas Eri.

    Eri, yang baru saja terpilih kembali sebagai Wali Kota Surabaya untuk periode 2025-2030, menyatakan bahwa Pemkot Surabaya mendukung penuh program ini. Ia juga berharap program ini dapat diwujudkan untuk semua kepala daerah.

    “Semoga ini bisa diwujudkan untuk semua kepala daerah. Kita siap, kita mendukung rencana retreat tersebut,” tambah Eri.

    Program retreat ini pertama kali disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, pada Jumat (10/1/2025) lalu. Yusril menjelaskan bahwa tujuan utama dari retreat adalah menciptakan keselarasan visi antara pemerintah pusat dan daerah.

    “Perlu ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan juga keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang, supaya kami memiliki perspektif yang sama,” ujar Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/1/2025). [ram/beq]

  • Kasus PMK Meningkat, Pemkab Kediri Tutup Pasar Hewan dan Intensifkan Pengobatan

    Kasus PMK Meningkat, Pemkab Kediri Tutup Pasar Hewan dan Intensifkan Pengobatan

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Kediri resmi menutup sementara pasar hewan mulai Senin, 13 Januari 2025, sebagai langkah strategis menekan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang terus melonjak.

    Kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk pasar hewan yang dikelola Pemkab Kediri, seperti Pasar Hewan Tretek Pare dan Pasar Hewan Grogol, tetapi juga mencakup pasar hewan yang dikelola oleh pemerintah desa, di antaranya, Pasar Hewan Purwokerto Ngadiluwih, Pasar Hewan Wonorejo Wates, Pasar Hewan Brenggolo Plosoklaten dan Pasar Hewan Bringin Badas

    Kasus PMK di Kabupaten Kediri Capai 607, Sapi Potong Jadi Korban Terbanyak

    Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsih, mengungkapkan bahwa saat ini petugas terus melakukan pengobatan intensif terhadap ternak yang terinfeksi PMK. “Saat ini petugas kita terus melakukan pengobatan ternak yang terkena PMK,” ujar Tutik.

    Berdasarkan data DKPP hingga 12 Januari 2025, jumlah kasus PMK di Kabupaten Kediri telah mencapai 607 kasus, tersebar di semua kecamatan dan didominasi oleh sapi potong. Rinciannya: 128 ekor sapi sembuh, 450 sapi masih sakit dan 25 sapi mati.

    Penutupan Pasar Hewan Diperpanjang hingga 28 Januari 2025

    Semula, penutupan pasar hewan dijadwalkan hanya sampai 25 Januari 2025, namun dengan meningkatnya kasus, Pemkab Kediri memperpanjang masa penutupan hingga 28 Januari 2025.

    Tutik juga mengimbau para pedagang untuk mematuhi kebijakan ini guna mencegah penyebaran virus PMK yang lebih luas. Namun, masih ada pedagang kambing yang nekat berjualan, dengan alasan bahwa PMK hanya menyerang sapi, seperti yang terjadi di Pasar Tretek pada hari pertama penutupan.

    Padahal, menurut Tutik, PMK juga dapat menyerang hewan berkuku belah lainnya, termasuk kambing dan domba. “Saat ini kita juga sedang mempersiapkan pengadaan vaksin,” tambahnya.

    Pemkab Kediri Usulkan 50.000 Dosis Vaksin untuk PMK

    Dalam rapat koordinasi gugus tugas PMK yang dipimpin Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana pada 8 Januari 2025, DKPP mengusulkan pengadaan 50.000 dosis vaksin dengan estimasi anggaran Rp1,5-2 miliar.

    Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri, Erfin Fatoni, menyebutkan bahwa pada tahun 2025, Pemkab Kediri telah mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp17,9 miliar.

    “Kami menyesuaikan dengan kebutuhan DKPP. Apa yang dibutuhkan akan kami penuhi agar kenaikan kasus PMK tidak semakin tinggi,” jelas Erfin.

    Langkah Strategis Pemkab Kediri dalam Mengendalikan PMK

    1. Penutupan sementara pasar hewan hingga 28 Januari 2025
    2. Pengobatan intensif bagi ternak yang terinfeksi PMK
    3. Sosialisasi dan penertiban pedagang untuk mencegah transaksi ilegal
    4. Pengadaan 50.000 dosis vaksin PMK untuk mencegah lonjakan kasus

    Dengan langkah-langkah ini, Pemkab Kediri berharap dapat menekan penyebaran PMK secara signifikan serta melindungi kesehatan hewan ternak dan perekonomian peternak di wilayah Kediri. [nm/kun]

  • Mas Dhito Hadiri Tahlilan di Ponpes Raudlatul Ibaad Plemahan Kediri, Tegaskan Komitmen Dekat dengan Warga

    Mas Dhito Hadiri Tahlilan di Ponpes Raudlatul Ibaad Plemahan Kediri, Tegaskan Komitmen Dekat dengan Warga

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau yang akrab disapa Mas Dhito, menghadiri tahlilan dan pembacaan yasin bersama warga serta para masyayikh di Pondok Pesantren Raudlatul Ibaad, Desa Ngino, Kecamatan Plemahan. Kegiatan ini merupakan bagian dari Haul Ke-IX Kyai Abdul Malik serta peringatan 1000 hari wafatnya Nyai Binti Mubarokatin.

    Kedatangan Mas Dhito disambut hangat oleh Kyai Jauharal Nehru atau yang akrab dikenal sebagai Gus Mahu dari Ponpes Raudlatul Ulum, Desa Kencong, Kecamatan Kepung. Mewakili keluarga besar almarhum Kyai Abdul Malik, Gus Mahu mengapresiasi kehadiran Mas Dhito di tengah kesibukannya sebagai Bupati Kediri.

    “Kehadiran Mas Bupati (Mas Dhito) malam ini semoga membawa keberkahan bagi kepemimpinannya di Kabupaten Kediri,” ujar Gus Mahu.

    Dalam kesempatan itu, Mas Dhito menegaskan bahwa dirinya selalu berusaha menghadiri berbagai undangan dari masyarakat maupun kalangan masyayikh. Hal ini merupakan bentuk kepatuhan dan hormatnya kepada para ulama.

    Ia juga mengingat pesan yang pernah disampaikan oleh Gus Mahu, yaitu agar tidak memperlakukan orang-orang yang telah mendukungnya seperti daun salam yang hanya digunakan sebagai penyedap saat memasak, lalu dibuang setelahnya.

    “Sebagai bupati, saya tetap nderek dawuh (mengikuti arahan) para kyai, masyayikh, bu nyai, gawagis, dan nawaning,” ujar Mas Dhito.

    Mas Dhito menegaskan, selama kesehatannya mendukung dan tidak ada agenda yang berbenturan, dirinya akan selalu menyempatkan hadir dalam undangan masyarakat, baik dari ulama maupun warga biasa. “Saat ini, setiap undangan yang masuk insyaallah saya hadiri,” tambahnya.

    Meneladani Nilai Kebaikan dari Para Ulama

    Selain menghadiri acara haul Kyai Abdul Malik dan peringatan 1000 hari wafatnya Nyai Binti Mubarokatin, Mas Dhito juga mengajak seluruh jamaah yang hadir untuk meneladani nilai-nilai kebaikan dan ajaran para ulama yang telah berpulang. “Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari ketauladanan yang mereka ajarkan semasa hidup,” tutupnya.

    Kehadiran Mas Dhito dalam acara tahlilan ini menunjukkan komitmennya untuk selalu dekat dengan ulama dan masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi wujud kepedulian Pemkab Kediri dalam menjaga hubungan harmonis dengan pondok pesantren serta memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. [ADV PKP/nm]