Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Bung Karno Faktor Akan Mempertemukan Megawati dan Prabowo

    Bung Karno Faktor Akan Mempertemukan Megawati dan Prabowo

    Malang (beritajatim.com) – Rencana pertemuan dan silaturahmi antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto sudah digagas sejak beberapa bulan lalu melalui kader-kader Gerindra dan PDI Perjuangan. Hal itu disampaikan Ahmad Basarah, Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI, Rabu (15/1/2025).

    “Sinyal Megawati bersedia merencanakan pertemuan dengan Pak Prabowo Subianto, salah satunya disampaikan dalam pesan Bu Mega yang diamanatkan kepada saya untuk disampaikan kepada Pak Prabowo melalui Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani tanggal 17 Oktober 2024 lalu di ruang kerja Ketua MPR di Gedung Nusantara III Komplek DPR/MPR/DPD RI,” ucap Basarah.

    Salah satu amanat Megawati yang sudah saya sampaikan kepada Pak Muzani, sambung Basarah, saat itu adalah pesan bahwa beliau akan bersedia bertemu dengan Pak Prabowo. Namun waktunya akan dilakukan setelah Presiden Prabowo menyusun dan melantik semua menteri kabinetnya.

    “Hal itu memberikan pesan yang kuat bahwa jika Bu Mega dan Pak Prabowo suatu saat bertemu langsung, tidak ada kaitannya dengan urusan kursi kabinet,” bebernya.

    Basarah menilai, selain itu, Bu Mega juga memberikan alasan mengapa beliau bersedia untuk bertemu langsung dengan Pak Prabowo. “Bu Mega menjelaskan karena memang antara saya dan Pak Prabowo tidak pernah punya masalah dan tetap bersahabat baik dari sejak dulu hingga saat ini,” tegasnya.

    “Jadi sebenarnya, kesediaan Bu Mega untuk bertemu Pak Prabowo bukan baru kali ini saja dikemukakan. Pesan bahwa Bu Mega bersedia untuk bertemu dengan Pak Prabowo sudah beliau smpaikan jauh hari sebelumnya,” sambung Basarah.

    Basarah melanjutkan, kerekatan hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo bertambah kuat boundingnya ketika saya laporkan hasil pertemuan Pimpinan MPR 2019-2024 dengan Pak Prabowo tanggal 30 September 2024 di ruang kerja Menhan RI.

    “Pada saat itu sepuluh orang Pimpinan MPR dipimpin Pak Bambang Soesatyo menyampaikan surat Pimpinan MPR kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto tentang permohonan tindak lanjut pemulihan nama baik Bung Karno setelah Pimpinan MPR membuat surat penegasan tidak berlakunya lagi TAP MPRS Nomor XXXIII Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno dan penegasan bahwa tuduhan Presiden Soekarno telah mendukung pemberontakan G30S/PKI tidak pernah dibuktikan dan batal demi hukum,” ujarnya.

    Saat itu, lanjut Basarah, Pak Prabowo merespon surat Pimpinan MPR tersebut dan mengatakan, “tanpa surat pimpinan MPR ini, kalau menyangkut hak-hak Bung Karno jika saya sudah menjabat sebagai Presiden nanti pasti akan saya kerjakan”.

    “Bahkan Pak Prabowo mengatakan, tolong sampaikan kepada Ibu Megawati dan Mas Guntur Soekarno Putra kalau saya juga adalah seorang pengagum dan pencinta Bung Karno. Pak Prabowo kemudian menunjuk tangannya ke arah meja kerja utama beliau sebagai Menhan RI yang dibelakangnya terdapat lukisan besar Bung Karno sedang menunggang kuda,” terangnya.

    Seluruh hasil pertemuan dan pembicaraan saya bersama Pimpinan MPR lainnya dengan Pak Prabowo tersebut kemudian saya laporkan kepada Bu Mega.

    Sejak saat itulah sebenarnya, Bu Mega sudah ingin bertemu langsung dengan Prabowo untuk mengucapkan terima kasih atas respon yang begitu baik beliau tentang pemulihan nama baik Bung Karno. Namun, ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo tersebut akhirnya baru disampaikan dalam pidato resmi HUT PDI Perjuangan ke 52 tanggal 11 Januari 2025 kemarin.

    Dengan demikian, tambah Basarah, faktor Bung Karno lah yang akan mempertemukan antara Bu Mega dan Pak Prabowo, selain faktor persahabatan mereka berdua yang sangat baik.

    Di luar faktor tersebut, kata Basarah, alasan lain yang membuat Bu Mega bersedia bertemu Presiden Prabowo adalah karena bu Mega sangat concern memikirkan perkembangan situasi global dan potensi krisis dunia akibat perang antarbangsa dan krisis lingkungan hidup serta krisis pangan dunia akibat pemanasan global. Bu Mega mengkhawatirkan berbagai krisis dunia itu akan berdampak langsung terhadap nasib rakyat dan bangsa Indonesia.

    “Saya meyakini sepenuhnya, jika insya Allah terjadi pertemuan antara Presiden RI ke-5 dengan Presiden RI ke-8, yang ada di hati dan pikiran serta yang akan dibicarakan Bu Mega dengan Presiden Prabowo adalah tentang nasib dan masa depan Indonesia Raya,” Basarah menutup. (yog/kun)

  • Lanud Iswahjudi Dukung Latihan Terjun Penyegaran Kopasgat di Grass Trip

    Lanud Iswahjudi Dukung Latihan Terjun Penyegaran Kopasgat di Grass Trip

    Magetan (beritajatim.com) – Lanud Iswahjudi terus mendukung berbagai kegiatan operasi dan latihan, termasuk Latihan Terjun Penyegaran (Jungar) prajurit Kopasgat. Kegiatan ini dilaksanakan di Drop Zone Grass Trip Lanud Iswahjudi pada Rabu, 15 Januari 2025.

    Latihan ini diikuti oleh prajurit dari Batalyon Komando 463 Kopasgat, Denhanud 476 Kopasgat, dan Denhanud 474 Kopasgat. Para peterjun diterjunkan menggunakan pesawat Hercules C-130 A1315 milik Skadron Udara 32 Lanud Abdulrachman Saleh, Malang.

    Kegiatan penerjunan dilakukan dalam empat sortie penerbangan. Sebanyak 194 peterjun statik melaksanakan penerjunan dari ketinggian 900 hingga 1.200 kaki di atas permukaan tanah (AGL). Sementara itu, 36 peterjun free fall melompat dari ketinggian 10.000 kaki AGL.

    Komandan Lanud Iswahjudi, Marsma TNI Firman Dwi Cahyono menyampaikan dukungan penuh terhadap latihan ini. “Terjun penyegaran ini menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit TNI Angkatan Udara,” kata Firman.

    Latihan Terjun Penyegaran ini merupakan program rutin tahunan yang digelar oleh Kopasgat. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan dan memelihara kemampuan prajurit dalam menghadapi tugas operasi dan latihan secara optimal.

    Firman mengatakan dengan pelaksanaan rutin ini, diharapkan para prajurit Kopasgat tetap terlatih dan siap menghadapi berbagai tantangan di medan operasi. [fiq/kun]

  • Di Hari Jadi Sidoarjo ke-166, Masyarakat Diajak Berdoa untuk Keselamatan Lurah sampai Bupati Sidoarjo

    Di Hari Jadi Sidoarjo ke-166, Masyarakat Diajak Berdoa untuk Keselamatan Lurah sampai Bupati Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Peringati Hari Jadi ke-166 Tahun 2025 Kabupaten Sidoarjo, Pemkab Sidoarjo bersama Bazanas Kab. Sidoarjo menggelar bakti sosial (Baksos) berupa pemberian sembako kepada 215 KK dan santunan kepada 13 anak yatim serta pelayanan pengobatan gratis di Dusun Tanjungsari Desa Kupang Kecamatan Jabon, Rabu (15/1/2025).

    Dusun Tanjungsari merupakan salah satu dusun paling ujung Selatan wilayah Kabupaten Sidoarjo. Selain itu Baznas Sidoarjo juga membuka layanan pengobatan gratis bagi warga desa setempat pemberian bantuan untuk masjid sebesar Rp3 juta dan mushola sebesar Rp2 juta.

    Baznas Sidoarjo juga menyerahkan bantuan program rehab Rumah Tidak Layak Huni/RTLH kepada 3 warga Desa Kupang yang rumahnya selesai direhab. Bantuan-bantuan tersebut diserahkan bergantian oleh Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra Setda Sidoarjo Ainur Rahman bersama Ketua Baznas Sidoarjo M. Chasbil Aziz Saldju Sodar Staf Ahli Bupati Sidoarjo Mustain Baladan dan Forkopimda Kecamatan Jabon.

    Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra Setda Sidoarjo Ainur Rahman mengajak masyarakat untuk berdoa untuk keselamatan seluruh pemimpin Sidoarjo, mulai dari lurah sampai bupati.

    Selain itu Ainur juga meminta warga memanjatkan doa kepada Allah SWT agar pemimpin di Sidoarjo selalu diberikan pertolongan untuk membawa Sidoarjo lebih baik lagi.

    “Momentun Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo yang ke 166 ini monggo sareng-sareng (mari bersama-sama) berdoa kepada Allah SWT, mugi-mugi sedoyo pemimpin kita, Pak lurah, Pak camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, pak Bupati sedoyo (semua) diberi keselamatan Allah SWT,” ucapnya yang dijawab serempak warga dengan kata aamiin.

    Warga Desa Kupang Kec. Jabon ikuti acara Baksos.

    Ainur Rahman juga meminta masyarakat Jabon mendukung pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Dikatakannya dukungan masyarakat Sidoarjo sangat diharapkannya. Tanpa dukungan tersebut pembangunan Kabupaten Sidoarjo tidak akan berjalan baik.

    “Dukungan panjenengan sedoyo sangat kami harapkan, kami yang didepan ini mboten saget mimpin, mboten saget memberikan kesejahteraan tanpa dukungan panjenengan sedoyo,”ucapnya.

    Sementara itu Ketua Baznas Sidoarjo M. Chasbil Aziz Saldju Sodar mengatakan Baznas Sidoarjo ikut serta memperingati Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo ke 166 tahun 2025.

    Berbagai kegiatan akan dilakukan Baznas Sidoarjo. Selain bakti sosial kali ini juga akan diselenggarakan khitan massal dan pengobatan katarak. Ia berharap di hari ulang tahunnya yang ke 166 kali ini, Kabupaten Sidoarjo menjadi lebih baik lagi dan lebih maju lagi.

    “Semoga kegiatan nanti dapat berlangsung dengan baik dan berjalan lancar serta mendapat berkah dari Allah SWT,” imbuhnya. (isa/ian)

  • Perebutan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang Kian Memanas, Masupik Diusulkan Modal Dengkul

    Perebutan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang Kian Memanas, Masupik Diusulkan Modal Dengkul

    Malang (beritajatim.com) – Pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Malang menjadi perbincangan hangat di kalangan kader dan pengamat politik lokal.

    Beberapa nama kader senior telah mencuat ke permukaan, di antaranya Didik Gatot Subroto, Darmadi, Sugeng Pujianto, Budi Kriswiyanto, dan Tutik Yunarni.

    Namun, nama baru yang mulai diperhitungkan adalah Sulvia Konfrensis, atau akrab disapa Masupik, Ketua PAC PDI Perjuangan Sumbermanjing Wetan.

    Munculnya nama Masupik sebagai kandidat potensial semakin menambah kompleksitas persaingan. Menurut pengakuannya, dorongan untuk maju sebagai Ketua DPC datang langsung dari sejumlah Pimpinan Anak Cabang (PAC).

    Namun, ia menegaskan bahwa pada awalnya, nama Hendik Arso, kader lain yang didukung oleh lebih dari 30 PAC, menjadi pilihan utama. “Kalau teman-teman PAC mengusulkan ya mau saja. Tapi Mas Hendik terbentur aturan sebagai Kepala Desa, jadi sulit,” ujar Masupik.

    Meski mengaku tidak memiliki ambisi pribadi untuk menduduki kursi Ketua DPC, Masupik siap jika dipercaya. “Tidak ingin, tapi kalau teman-teman mengusulkan ya berani,” tegasnya.

    Sebagai kader PDI Perjuangan sejak 1998, Masupik menyoroti pentingnya memperkuat struktur partai hingga ke tingkat akar rumput. Menurutnya, Ketua DPC harus mampu merawat hubungan antara DPC, PAC, dan Ranting. “Rakyat PDI ini harus ikut makmur. Pengurus Ranting atau apapun, harus ikut makmur,” katanya.

    Masupik juga mengakui bahwa ia tidak memiliki modal khusus selain pengalaman panjang dalam dunia politik.

    “Kalau kata Gus Dur, modal dengkul. Ya pengalaman saya ikut di PDI sudah sebelum zamannya Sujud, mungkin bisa saya pakai, pengalaman itu untuk ditularkan,” tutupnya.

    Persaingan memperebutkan kursi Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang ini menjadi ajang pembuktian siapa yang benar-benar siap membawa partai menuju perubahan yang lebih baik.

    Dengan berbagai nama yang muncul, termasuk kader senior dan aspirasi baru dari tingkat PAC, dinamika politik di Kabupaten Malang semakin menarik untuk diikuti. [yog/ian]

  • DPRD Bojonegoro Carikan Solusi Keluhan Warga Soal Pengolahan Tembakau di Sukowati

    DPRD Bojonegoro Carikan Solusi Keluhan Warga Soal Pengolahan Tembakau di Sukowati

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Wakil Ketua III DPRD Bojonegoro Mitroatin bersama sejumlah anggota Komisi A melakukan inspeksi mendadak ke PT Sata Tec Indonesia yang melakukan pengolahan tembakau di Desa Sukowati Kecamatan Kapas, Rabu (15/1/2025).

    Kunjungan tanpa pemberitahuan ke pabrik pengolahan tembakau itu untuk mencari solusi bersama terkait keluhan masyarakat setempat. Keluhan yang diterima wakil rakyat itu yakni terkait bau pengolahan daun tembakau yang dirasakan hingga menyebabkan warga sekolah diliburkan dan warga setempat yang hingga dilarikan ke rumah sakit.

    “Kami datang ke sini (pabrik Sata Tec) menindaklanjuti aduan dari warga masyarakat untuk mencari solusi bersama,” kata politisi Partai Golkar usai sidak.

    Pihaknya mengapresiasi datangnya investor ke Bojonegoro sehingga berdampak pada pengurangan tingkat pengangguran, dan perekonomian masyarakat. Namun, dengan catatan yang menjadi pertimbangan penting seperti regulasi yang harus dijalankan. Selain itu, terpenting adalah bagaimana perusahaan menjalankan operasinya sesuai SOP (Standart Operational Procedure).

    “Jadi harus digarisbawahi bahwa kita butuh investor karena untuk mengurangi pengangguran, tetapi bagaimanapun juga, SOP ini harus ditegakkan, karena menyangkut nyawa (kehidupan) manusia,” lanjutnya.

    Harapannya, pasca sidak DPRD akan berdiskusi duduk bersama dengan warga masyarakat dan pihak perusahaan mencari jalan keluar untuk kedua belah pihak. “Pasti, kami mencari solusi, karena di sini bermanfaat untuk masyarakat, tetapi harus memperhatikan dampak yang di luar sana, (sisi) kesehatannya baik masyarakat, anak sekolah apalagi ini tembakau ya,” tegasnya.

    Sementara, Perwakilan Manajemen Sata Tec Indonesia, Nur Hidayat mengaku pihaknya adalah perusahaan baru. Terhadap kunjungan DPRD ia menyatakan ada beberapa hal yang memang harus disempurnakan. Untuk menuju kesempurnaan itu dibutuhkan waktu, dan butuh komitmen dari kedua belah pihak.

    “Ini sudah pelan-pelan yang menjadi keluhan di sini (berusaha) kami tutup. Untuk permasalahan bau ini kami sudah lakukan baku mutu, bermanfaat atau berbahaya ini yang menentukan hasil laboratorium dari dinas terkait,” ujarnya.

    Selain itu, tambah Nur Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan uji emisi, uji limbah padat maupun limbah cair, sebagai bahan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan).

    “Soal bau limbah ini karena cerobong kami terlalu pendek, standarnya minimal 20 meter ini kami naikkan, lalu dari dalam dan luar nanti ada exhause, kami juga lagi tambah kapasitas, sekitar 2 minggu selesai, dan air akan menjadi jernih,” tambahnya.

    Kemudian ihwal tenaga kerja, Nur Hidayat menyebutkan bahwa sejak awal perusahaan sudah berkomitmen dengan pihak Pemdes Sukowati untuk memaksimalkan tenaga lokal. Sekitar 90 persen dari jumlah tenaga kerja yang terserap merupakan warga Desa Sukowati.

    “Semuanya akan kami maksimalkan, kami komitmen, kalau misalnya bisa satu hari selesai kami akan selesaikan satu hari, tetapi ini butuh waktu,” tandasnya. [lus/suf]

  • Canangkan 7 Ribu Vaksin, Pemkab Lamongan Optimististis Bisa Atasi Kasus PMK

    Canangkan 7 Ribu Vaksin, Pemkab Lamongan Optimististis Bisa Atasi Kasus PMK

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemkab Lamongan optimistis bisa menanggulangi kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang saat ini sedang merebak.

    Optimisme itu disampaikan Buoati Lamongan Yuhronur Efendi saat melakukan vaksinasi PMK di kandang ternak milik Suwito dan sosialisasi PMK di Desa Balongwangi, Kecamatan Tikung, Rabu (15/1/2025).

    Menurut Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu, pemberian vaksinasi, sosialisasi dan imbauan kewaspadaan bagi peternak, menjadi kunci untuk dapat memutus rantai penyebaran kasus PMK.

    “Pemkab Lamongan optimis bisa menyembuhkan PMK, untuk itu bersama jajaran Forkopimda Lamongan terus berupaya keras agar dapat memutus rantai penyebaran kasus PMK. Yang pertama kami berikan himbauan kepada peternak agar waspada dan tanggap akan keadaan ternaknya. Hari ini kami juga melakukan vaksinasi pada ternak yang masih sehat dan sosialisasi kepada peternak,” tutur Pak Yes.

    Tidak hanya di Desa Balongwangi, vaksinasi PMK juga dilaksanakan di wilayah Puskeswan Sukodadi dan Solokuro. Jumlah total vaksinasi hari ini ada 75 ekor. Dengan tambahan tersebut, total sudah ada 735 ekor hewan ternak yang di-vaksin, terhitung sejak dilaksanakan vaksinasi pada awal Januari 2025.

    “Komitmen kami dalam menuntaskan kasus PMK diwujudkan dengan pemberian vaksinasi. Total akan ada 7.050 dosis vaksin untuk seluruh Lamongan. Pagi ini kami juga membagikan disinfektan dan vitamin ternak untuk peternak di Balongwangi,” tuturnya.

    Sementara itu, Kapolres Lamongan AKBP Bobby Adimas Condroputra mengatakan jumlah kematian PMK ada 10 persen dari angka suspek, yang artinya peluang kesembuhan tinggi. Tercatat ada 220 ternak yang sudah berhasil sembuh dari suspek PMK.

    “Dengan upaya yang sudah kami lakukan, kami yakin PMK bisa diatasi. Imbauan dari kepolisian kepada peternak ialah jangan sampai mudah tertipu pada tawaran jual ternak dengan harga murah. Karena itu hanyalah modus penipuan yang memanfaatkan momen PMK,” kata Bobby.

    Pada kesempatan yang sama, Komandan Kodim 0812 Lamongan Letkol Arm Ketut Wira Purbawan juga menegaskan kepada peternak agar tanggap akan kondisi ternak. “Sehingga tidak ada ternak sakit yang terlambat untuk ditangani,” ucapnya.

    Pak Yes bersama jajaran Forkopimda juga melakukan penyemprotan disinfektan di Pasar Hewan Tikung. Saat ini, Pasar Hewan Tikung sudah resmi ditutup. Penyemprotan disinfektan bertujuan untuk mensterilkan lokasi dari kasus PMK. [fak/suf]

  • Kasus PMK Mengganas, Pemkab Pasuruan Tutup Pasar Hewan

    Kasus PMK Mengganas, Pemkab Pasuruan Tutup Pasar Hewan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengambil langkah tegas dengan menutup total seluruh pasar hewan selama dua pekan, mulai Kamis (16/1/2025) besok. Keputusan ini diambil menyusul wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang semakin mengganas dan mengancam sektor peternakan di wilayah tersebut.

    Penutupan ini diharapkan dapat memutus rantai penyebaran virus PMK yang berpotensi menimbulkan kerugian lebih besar bagi para peternak. Keputusan ini kemudian diperkuat dengan penerbitan surat edaran Bupati Pasuruan yang akan dilakukan selama dua minggu kedepan.

    Pj Bupati Pasurua, Nurkholis menekankan bahwa pasar hewan merupakan titik temu berbagai jenis ternak dari berbagai daerah, sehingga potensi penyebaran virus PMK sangat tinggi. “Pasar hewan menjadi titik temu berbagai jenis ternak dari berbagai daerah. Ini membuat potensi penyebaran virus PMK menjadi sangat tinggi,” tegasnya, Rabu (15/1/2025)

    Penutupan ini akan berlaku di sembilan pasar hewan di Kabupaten Pasuruan, meliputi delapan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan satu pasar yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Pasar-pasar tersebut antara lain Pasar Hewan Nguling, Grati, Gondangwetan, Wonorejo, Sukorejo, Pandaan, Gempol, Bangil, dan Pasar Desa Wonosari di Kecamatan Tutur.

    Data terbaru menunjukkan bahwa kasus PMK di Kabupaten Pasuruan telah mencapai 199 kasus sejak lonjakan pada Desember 2024. Meskipun tingkat kesembuhan tergolong tinggi, namun 16 ekor ternak dilaporkan mati dan 66 ekor lainnya masih dalam perawatan.

    Situasi ini mendorong pemerintah daerah untuk bertindak cepat dan mencegah penyebaran yang lebih luas. “Kami berharap dengan penutupan ini, kasus PMK bisa segera terkendali dan peternak kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa,” ujar Nurkholis.

    Ketua Komisi II DPRD Pasuruan, Agus Setiya Wardhana, memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan penutupan pasar hewan ini. Ia menyampaikan kekhawatiran jika wabah PMK dibiarkan meluas, dampaknya akan sangat buruk bagi perekonomian sektor peternakan di Pasuruan. “Penutupan pasar hewan adalah langkah yang tepat untuk mencegah kerugian yang lebih besar,” kata Agus.

    Meskipun disadari bahwa penutupan pasar hewan akan berdampak pada perekonomian masyarakat, terutama para pedagang ternak, Agus meminta pemerintah daerah untuk terus memantau situasi dan memberikan dukungan kepada para peternak yang terdampak.

    “Tentu harus dibarengi dengan evaluasi dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini,” tambahnya. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan solusi alternatif bagi para pedagang dan peternak selama masa penutupan pasar hewan berlangsung. (ada/kun)

  • Penertiban PKL Kawasan Arek Lancor Pamekasan Terapkan Skala Prioritas

    Penertiban PKL Kawasan Arek Lancor Pamekasan Terapkan Skala Prioritas

    Pamekasan (beritajatim.com) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Pamekasan menegaskan proses penertiban para pedagang kaki lima atau PKL di Arek Lancor, dilakukan dengan menerapkan skala prioritas.

    Sebab sekalipun sudah dilakukan penertiban sejak beberapa hari terakhir, sejumlah PKL tetap enggan pindah dan tetap membuka lapak di area terlarang, sehingga mengganggu aktivitas publik.

    “Penertiban ini kita lakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas, pedagang buah yang menggunakan mobil menjadi fokus utama penertiban. Karena aktivitas mereka dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan mengurangi fungsi jalan,” kata Kepala Satpol-PP dan Damkar Pamekasan, Mohammad Yusuf Wibiseno, Rabu (15/1/2025).

    Bahkan disela penertiban tersebut, terdapat sejumlah PKL yang masih membuka lapak dan berjualan di lokasi terlarang. “Saat ini sekitar 60 persen penertiban sudah kita lakukan, termasuk PKL depan gereja dan Bank Jatim,” ungkapnya.

    “Jadi meskipun masih ada pedagang yang berjualan, mereka tidak terlalu mengganggu. Penataan dilakukan secara bertahap sambil menyiapkan langkah penertiban dengan solusi yang sesuai,” sambung Yusuf.

    Lebih lanjut dijelaskan jika penertiban tersebut mengacu pada Perda Pamekasan Nomor 4 Tahun 2021, serta Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. “Dalam peraturan ini tidak hanya menekankan pada penertiban, tetapi juga menawarkan solusi pemberdayaan bagi PKL terdampak,” jelasnya.

    “Sebagai langkah taktis, pemerintah merencanakan pemindahan PKL ke lokasi yang sudah disediakan, yakni Food Colony yang dijadikan sebagai area terpadu dan menampung para pedagang, baik untuk berjualan makanan, minuman dan mainan anak-anak,” imbuhnya.

    Namun pihaknya menegaskan jika Food Colony di Jl Kesehatan Pamekasan, juga belum sepenuhnya siap digunakan. “Rencananya para PKL kita pindahkan ke tempat yang sudah disediakan, dan kami ingin memastikan ruangan cukup untuk semua pedagang, sehingga mereka bisa tetap berjualan tanpa mengganggu ketertiban umum,” bebernya.

    “Namun yang perlu dipahami bersama bahwa penertiban ini kita lakukan untuk menjaga hak masyarakat umum, terutama ruang publik seperti di Arek Lancor. Sebab Arek Lancor itu milik masyarakat, bukan hanya milik PKL. Sehingga kami harus memastikan hak masyarakat menggunakan area publik tetap terjaga,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Satpol PP Surabaya Bongkar Belasan Lapak PKL dan Amankan Sebuah Becak

    Satpol PP Surabaya Bongkar Belasan Lapak PKL dan Amankan Sebuah Becak

    Surabaya (beritajatim.com) – Satpol PP Surabaya bongkar belasan lapak pedagang paki lima (PKL) di empat kecamatan, mulai Kecamatan Simokerto, Genteng, Tegalsari, dan Bubutan, Rabu (15/1).

    Penertiban PKL ini dilakukan menyasar 13 lapak liar di atas pedestrian dan saluran, mulai di Jalan Kenjeran, Jalan Kapasari, dan juga Jalan Ngaglik.

    Kasie Trantibum Kecamatan Simokerto, Bagoes Hanindyo Retno mengatakan, penertiban PKL ini dilakukan lantaran mengganggu pengguna jalan dengan menyebabkan kemacetan. Dan sebelum ditertibkan, para PKL sudah diberikan peringatan lewat sosialisasi aturan.

    “Penertiban ini kita fokuskan pada para PKL yang menyalahi aturan. Kemacetan ini disebabkan oleh parkir pembeli yang tidak teratur. Dan tidak jarang kendaraan mereka diparkir di atas pedestrian, RS. Adi Husada. Sehingga kondisi tersebut memberikan efek kumuh Jalan Kapasari, sampai ruas Jalan Ngaglik,” kata Bagoes, Rabu (15/1/25) hari ini.

    Bagoes menjelaskan bahwa penertiban dilakukan secara humanis. Dengan turut mengangkut lapak hingga kursi kayu yang sengaja ditempatkan dan ditinggal oleh pemiliknya PKL di atas pedestrian.

    Dan selain menertibkan lapak dan kursi kayu milik PKL, Bagoes menyebutkan, petugas juga turut mengangkut satu buah becak yang terparkir di atas pedestrian jalan Kenjeran.

    “Kami juga menertibkan satu buah becak yang terparkir di atas pedestrian jalan Kenjeran, sebagai efek jera kami angkut serta kami beri tanda terima barang hasil penertiban,” jelas Bagoes.

    Lebih lanjut, Bagoes menegaskan, pihaknya akan secara masif melakukan penertiban PKL liar yang melanggar arturan, bersama dengan petugas Satpol PP Kota dan Satpol PP yang bertugas di kecamatan wilayah pusat.

    “Untuk penertiban gabungan ini akan kami lakukan sebulan dua kali, giat rutin ini sudah terjadwal. Untuk setiap harinya kami mobile memberikan imbauan kepada para PKL agar tertib berjualan, silahkan berjualan tetapi tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan,” pungkasnya. (rma/ted)

  • Kepala LKPP Sosialisasi Katalog Elektronik di Kabupaten Sidoarjo

    Kepala LKPP Sosialisasi Katalog Elektronik di Kabupaten Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M melakukan sosialisasi Katalog Elektronik versi 6, dan disambut oleh Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo, Rabu,(15/1/2025).

    Kepala LKPP menyampaikan apresiasi atas setiap upaya untuk memperkuat dan meningkatkan tata kelola perusahaan. Hal ini selaras dengan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo.

    Hendrar menjelaskan bahwa pada tahun 2024, LKPP telah meluncurkan Katalog Elektronik versi 6 sebagai pengembangan dari Katalog Elektronik versi 5 yang selama ini digunakan.

    “Katalog Elektronik versi 6 dirancang untuk mempermudah proses pengadaan, seperti kemudahan dalam proses pembayaran bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi, yang terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri. Sistem ini juga menawarkan kemudahan e-audit dan monitoring transaksi secara real-time,” ucapnya.

    Lanjut dia, integrasi ini memungkinkan percepatan proses bagi pengguna. Pengadaan barang/jasa menjadi lebih efisien dan efektif berkat akses informasi yang cepat dan terintegrasi.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden, Katalog Elektronik berpotensi menghemat anggaran belanja negara hingga 20-30%, sekaligus meningkatkan efisiensi biaya administrasi,” ujarnya.

    Otomatisasi dalam pengadaan barang/jasa akan meningkatkan efisiensi waktu dan menjadi langkah strategis untuk mengurangi potensi korupsi. Dengan transparansi dan persaingan yang lebih sehat melalui Katalog Elektronik, pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan semakin akuntabel dan berintegritas.

    Kabupaten Sidoarjo, sebagai salah satu kabupaten dengan anggaran belanja terbesar di Provinsi Jawa Timur, sangat membutuhkan implementasi transformasi digital pada pengadaan barang/jasa.

    “Kami berharap digitalisasi pengadaan barang/jasa dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa. Diharapkan hasilnya dapat meningkatkan kualitas pembangunan. Semoga kegiatan ini memberikan inspirasi, solusi konkret, dan mempererat kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo,” jelas Hendrar.

    Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M bersama Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi.

    Fokus pada produk lokal dan UMKM

    Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M., menyampaikan bahwa jika dikumpulkan, jumlah belanja pemerintah daerah dan kementerian/lembaga dalam tiga tahun terakhir mencapai kurang lebih Rp1.200 triliun.

    Dari jumlah tersebut, sekitar Rp400 triliun digunakan untuk belanja dalam negeri, yang mampu melibatkan 2 juta tenaga kerja dan mengungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 1,2 hingga 1,8%. “Artinya, semangat belanja produk dalam negeri harus menjadi fokus kita bersama,” tegasnya.

    Dalam pengadaan barang dan jasa, selain harus cepat, transparan, dan efisien, pemerintah juga perlu fokus pada belanja produk dalam negeri serta keterlibatan UMKM. Sesuai dengan Inpres No. 2 Tahun 2022, belanja daerah serta kementerian/lembaga mensyaratkan minimal 40% digunakan untuk produk dan jasa UMKM.

    “Kenapa harus UMKM? Karena UMKM adalah produk lokal, produk putra daerah, dan melibatkan warga di lingkungan masing-masing. Perputaran uang dan ekonomi akan luar biasa apabila UMKM dilibatkan,” jelasnya.

    Ia juga menyebut bahwa Katalog Elektronik versi 6 mempermudah transaksi UMKM dengan pemerintah. Jika sebelumnya UMKM mengeluhkan lambatnya pembayaran, kini dengan sistem M2M (machine-to-machine), proses mulai dari melihat produk hingga pembayaran dapat dilakukan dalam satu dashboard.

    “Saya hanya memberikan saran kepada pejabat pengadaan untuk mengecek layanan purna jual, memastikan standar SNI, dan memastikan harga yang tercantum dalam e-Katalog sesuai dengan harga pasar,” tambahnya.

    Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Dr. Fenny Apridawati, Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP Yulianto Prihhandojo, S.T., M.T., Direktur Sertifikasi Profesi LKPP Hendro Kuswanto, S.E., M.M., serta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (isa/but)