Category: Beritajatim.com Politik

  • Percepat Administrasi Kependudukan, Pemkot Kediri dan Pengadilan Agama Teken Kerja Sama

    Percepat Administrasi Kependudukan, Pemkot Kediri dan Pengadilan Agama Teken Kerja Sama

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) resmi menjalin kerja sama dengan Pengadilan Agama Kelas IB Kota Kediri untuk mempercepat penerbitan dokumen kependudukan bagi pasangan yang baru bercerai. Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini ditandatangani pada Kamis (16/1/2025) di Aula Utama Pengadilan Agama Kota Kediri.

    Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan masyarakat yang telah bercerai dapat langsung memperoleh dokumen kependudukan terbaru, seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), tanpa harus mengurusnya secara manual ke Dispendukcapil.

    Percepat Layanan, Dispendukcapil Targetkan Akta Perceraian 100 Persen

    Kepala Dispendukcapil Kota Kediri, Marsudi Nugroho menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari peningkatan layanan publik agar masyarakat mendapatkan hak-haknya dengan lebih mudah. Saat ini, masih terdapat 350 warga Kota Kediri atau sekitar 99,3 persen yang belum memiliki akta perceraian resmi.

    “Dengan adanya kerja sama ini, kami bisa langsung memantau penerbitan akta cerai oleh Pengadilan Agama dan segera memproses dokumen kependudukannya. Harapannya, tahun ini kami bisa mencapai target 100 persen,” ujar Marsudi.

    Dalam mekanisme kerja sama ini, setelah Pengadilan Agama menerbitkan putusan cerai, pihaknya akan langsung mengirimkan data pihak yang berperkara ke Dispendukcapil. Selanjutnya, identitas kependudukan dalam database akan diperbarui, dan dokumen baru akan diterbitkan secara otomatis.

    Manfaat Kerja Sama: Cepat, Efisien, dan Praktis

    Marsudi menjelaskan bahwa berkat PKS ini, warga yang bercerai tidak perlu lagi datang ke Dispendukcapil untuk mengurus perubahan status kependudukan.

    “Begitu putusan cerai inkrah, pihak yang bersangkutan akan menerima KK dan KTP-el yang baru tanpa harus repot mengurusnya sendiri,” imbuhnya.

    Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Kota Kediri, Wakhidah, menyambut baik kerja sama ini karena akan sangat membantu masyarakat, terutama dalam hal efisiensi waktu, tenaga, dan biaya.

    “Sebelumnya, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pihak berperkara hanya menerima akta cerai. Sekarang, mereka bisa mendapatkan tiga dokumen sekaligus di satu tempat. Proses ini akan memakan waktu sekitar 14 hari setelah putusan pengadilan, dengan catatan tidak ada pengajuan banding,” jelasnya.

    Adapun PKS ini berlaku untuk tiga tahun ke depan, terhitung mulai Januari 2025.

    Kerja sama antara Pemkot Kediri dan Pengadilan Agama ini menjadi terobosan penting dalam mempercepat layanan kependudukan bagi warga yang mengalami perceraian. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, masyarakat kini bisa mendapatkan KK dan KTP-el terbaru secara otomatis tanpa harus mengurusnya sendiri.

    Dengan kebijakan ini, diharapkan data kependudukan di Kota Kediri semakin akurat, valid, dan terkini, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan mereka. [nm/kun]

  • BPJS Sebut Data Kecelakaan Kerja Meningkat, Kawasan Industri SIER Lakukan Ini

    BPJS Sebut Data Kecelakaan Kerja Meningkat, Kawasan Industri SIER Lakukan Ini

    Surabaya (beritajatim.com) – Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi perhatian utama dalam Peringatan Bulan K3 Nasional 2025. Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof Yassierli PhD, menekankan bahwa penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) saat ini masih cenderung bersifat administratif. Hal ini dinilai belum mampu mendorong pembentukan budaya K3 yang unggul dan produktif di berbagai sektor industri.

    Dalam acara yang digelar di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Menaker Yassierli mengingatkan pentingnya membangun budaya kerja yang melibatkan Just Culture, Reporting Culture, dan Learning and Improving Culture. “Budaya K3 yang baik adalah budaya yang mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan terus berinovasi,” ungkapnya.

    Data dari BPJS Ketenagakerjaan mencatat lonjakan jumlah kecelakaan kerja, dari 298.137 kasus pada 2022 menjadi 370.747 kasus pada 2023. Hingga Oktober 2024, angka tersebut mencapai 356.383 kasus, mengindikasikan perlunya perhatian serius terhadap penerapan K3.

    Sebagai salah satu pengelola kawasan industri terkemuka di Indonesia, PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) memanfaatkan momen ini untuk memperkuat komitmen terhadap budaya K3. Direktur Utama PT SIER, Didik Prasetiyono, mengajak seluruh tenant dan karyawan untuk menjadikan K3 sebagai prioritas utama.

    “Kami percaya bahwa K3 bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan investasi strategis. Budaya K3 yang efektif akan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif,” ujar Didik yang juga menjabat Wakil Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia.

    SIER terus berinovasi dalam menerapkan teknologi modern seperti real-time monitoring dan aplikasi manajemen risiko digital untuk mendukung program K3. Berbagai kegiatan rutin seperti simulasi tanggap darurat, inspeksi peralatan kerja, dan pelatihan teknis terus digalakkan. SIER juga melibatkan seluruh karyawan dan tenant dalam mendesain program K3, guna memastikan partisipasi aktif mereka.

    Tema peringatan Bulan K3 Nasional tahun ini ‘Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Penerapan SMK3’, menjadi panduan utama SIER dalam membangun kompetensi tenaga kerja.

    Didik menegaskan, melibatkan teknologi, meningkatkan kompetensi, dan membangun budaya kerja yang sehat adalah kunci untuk menjadikan kawasan industri SIER sebagai pusat produktivitas yang berdaya saing global.

    Dalam kesempatan ini, Didik juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun budaya K3 yang berkelanjutan. “Angka kecelakaan kerja yang terus meningkat menjadi pengingat bahwa kita tidak boleh lengah. SIER mengajak semua pihak untuk menjadikan K3 sebagai prioritas bersama, demi masa depan yang lebih aman dan produktif,” tukasnya.

    Peringatan Bulan K3 Nasional 2025 menjadi momentum bagi SIER untuk mengukuhkan posisinya sebagai pelopor dalam penerapan budaya K3 di kawasan industri, mendukung keberlanjutan operasional, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh pekerja. (tok/ian)

  • DPRD Tetapkan Rijanto Sebagai Bupati Blitar Terpilih, Jabatan Mak Rini Berakhir?

    DPRD Tetapkan Rijanto Sebagai Bupati Blitar Terpilih, Jabatan Mak Rini Berakhir?

    Blitar (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar secara resmi menetapkan Rijanto sebagai Bupati Blitar dan Beky Herdihansah sebagai Wakil Bupati Blitar terpilih dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis (16/1/2025). Rapat ini juga mengumumkan akhir masa jabatan Bupati Blitar periode 2021-2025.

    Meski telah ditetapkan, Rijanto-Beky tidak langsung menggantikan Rini Syarifah atau yang akrab disapa Mak Rini. Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, menjelaskan bahwa jabatan Mak Rini masih berlaku hingga proses serah terima jabatan dilakukan secara resmi.

    “Karena kita sudah menetapkan bupati terpilih, maka jabatan bupati sebelumnya juga akan berakhir. Namun dalam prakteknya nanti sampai dalam serah terima jabatan,” ujar Supriadi.

    DPRD Kabupaten Blitar akan segera mengusulkan nama bupati terpilih ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur. Proses ini merupakan bagian dari mekanisme yang harus dijalankan sebelum pelantikan resmi.

    “Ini adalah tahapan yang memang harus dilakukan. Jadi sidang paripurna penetapan bupati terpilih ini akan dilaporkan ke Mendagri melalui Gubernur,” tambahnya.

    Namun, DPRD Kabupaten Blitar belum bisa memastikan kapan Rijanto-Beky akan dilantik. Mereka berharap pelantikan dapat berjalan sesuai rencana sehingga pemerintahan bisa berlanjut tanpa perlu adanya penjabat sementara (PJ).

    Masa jabatan Mak Rini sendiri akan berakhir pada Februari 2025. Jika pelantikan berlangsung sesuai rencana, yakni pada 10 Februari 2025, maka kepemimpinan bisa langsung beralih tanpa adanya kekosongan jabatan.

    “Ya tentunya kalau semakin molor maka pasti akan ada dampaknya, karena pemerintahan daerah ini saat ini memerlukan langkah dan program dari pemimpin yang baru,” pungkas Supriadi.

    Kini, masyarakat Kabupaten Blitar menantikan kepastian pelantikan Rijanto-Beky agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal tanpa hambatan. [owi/suf]

  • Mantan Kadinsos Lamongan Kembalikan Kelebihan Dana BLT DBHCHT Rp186 Juta

    Mantan Kadinsos Lamongan Kembalikan Kelebihan Dana BLT DBHCHT Rp186 Juta

    Lamongan (beritajatim.com) – Mantan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lamongan, Hamdani Azhari, mengembalikan kelebihan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2023. Pengembalian uang tersebut dilakukan melalui Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan.

    Kasi Intelijen Kejari Lamongan, Mhd Fadhly Arby, mengungkapkan bahwa dana yang dikembalikan terkait dengan belanja yang tidak dapat dibuktikan penggunaannya. “Nilainya sebesar Rp 186.645.637,” ujar Fadhly pada Kamis (16/1/2025).

    Proses pengembalian dana ini disaksikan langsung oleh pihak Bank Jatim serta pejabat Inspektorat Lamongan. Menurut Fadhly, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemulihan keuangan negara.

    “Pengembalian uang kelebihan itu merupakan bagian dari upaya pemulihan keuangan negara. Uang tersebut selanjutnya akan dipindahkan ke rekening kas umum daerah Kabupaten Lamongan,” jelasnya.

    Kasus ini bermula dari adanya pengaduan masyarakat yang mencurigai adanya ketidakwajaran dalam penggunaan dana BLT DBHCHT oleh Dinsos Lamongan. Menindaklanjuti aduan tersebut, Kejaksaan Negeri Lamongan bersama Inspektorat melakukan pemeriksaan dan menemukan adanya kelebihan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

    Pengembalian dana ini menjadi langkah penting dalam menegakkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Lamongan. [fak/suf]

  • Pra Rakerwil PWNU Jatim, Ini Komitmen Khofifah-Emil untuk Bumi Majapahit

    Pra Rakerwil PWNU Jatim, Ini Komitmen Khofifah-Emil untuk Bumi Majapahit

    Surabaya (beritajatim.com) – PWNU Jawa Timur menggelar Pra Rakerwil di Surabaya. Dalam acara ini turut mengundang cagub-cawagub Jatim terpilih yang unggul dalam rekapitulasi KPU Jatim, yakni Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak.

    Emil yang datang mewakili Khofifah menyampaikan komitmen pembangunan yang merata di Jatim, tidak hanya infrastrukturnya tetapi juga sumber daya manusianya.

    “Kami diminta untuk tentunya bisa membahas bagaimana pandangan Bu Khofifah dan saya terkait dengan pembagunan Jawa Timur ke depannya,” kata Emil kepada wartawan di PWNU Jatim, Kamis (16/1/2025).

    “Tentunya kami bersyukur segenap keluarga besar NU di Jatim memiliki antusiasme dan perhatian luar biasa untuk turut ikut membangun terutama di bidang kesehatan, pendidikan, pembangunan karakter, kebudayaan, serta perekonomian,” tambahnya.

    Wagub Jatim periode 2019-2024 ini berharap agar sinergi antara Pemprov Jatim dengan PWNU ke depannya semakin baik. Apalagi, di PWNU terdapat bidang-bidang yang menangani berbagai hajat warga mulai kesehatan hingga pendidikan.

    “Kami berbagi pandangan mengenai situasi hari ini, tantangan-tantangan yang benar-benar lebih teknis dan detail yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.

    “Kami meyakini sinergi ini dengan jejaring lembaga NU di berbagai bidang bisa berjalan semakin baik. Kami melihat NU itu panutan yang kemudian kalau kita bisa membangun sebuah kesepahaman, apa sih permasalahan yang jadi prioritas? Karena sumber daya pemerintah juga terbatas. Dengan bersama NU dan pihak lainnya kami yakin bisa membangun Jatim lebih maju ke depannya,” tambahnya.

    “Kami bersepakat bahwa gotong royong dan partisipasi masyarakat tidak boleh hilang di era hari ini untuk pembangunan. Kita perlu partisipasi gotong royong, swadaya masyarakat meski pemerintah membangun pelayanan seluas-seluasnya,” tandasnya.

    Sementara itu, Ketua PWNU Jatim, KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) mengungkap alasan PWNU mengundang Khofifah-Emil dalam pra rakerwil.

    “Kita pra rakerwil menyiapkan di tanggal 26 Januari untuk mensinkronkan target kita bagaimana NU ikut aktif mendampingi masyarakat. Tadi ada Pak Emil menyampaikan programnya pemerintah, karena kami sinkronkan dengan pemerintah supaya optimal. Agar NU bisa membina masyarakat untuk menjaga keharmonisan, itu target utama NU,” kata Gus Kikin.

    “Program-program pemerintah supaya jalan dan jadi manfaat kemaslahatan untuk masyarakat. Ini nanti kita finalisasi, pleno rakerwil di Nurul Jadid, Paiton Probolinggo,” pungkasnya. (tok/kun)

  • Dua Figur Berebut Posisi Ketua di Konferensi PWI Pamekasan

    Dua Figur Berebut Posisi Ketua di Konferensi PWI Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Dua figur bakal bersaing pada Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan, yang dijadwalkan digelar di Pamekasan, Senin (20/1/2025) mendatang.

    Kedua figur tersebut masing-masing Hairul Anam yang tercatat sebagai Ketua PAW PWI Pamekasan, sekaligus wartawan Harian Kabar Madura, serta Prengky Wirananda dari Klik Madura.

    Keduanya dinyatakan sebagai bakal calon yang ditetapkan PWI Jawa Timur, melalui Surat Nomor 517/PP.PWI-JT/I/2025 ditandatangani Ketua Lutfil Hakim, dan Sekretaris Eko Pamuji, tertanggal 16 Januari 2025.

    “Pengurus PWI Jatim memberitahukan telah menerima dua formulir Bacalon Ketua PWI Pamekasan, yakni Hairul Anam dan Prengky Wirananda. Melalui pemeriksaan lanjut dan seksama, maka kami menyatakan memenuhi syarat,” bunyi surat pemberitahuan PWI Jatim.

    Untuk diketahui, dua kandidat yang ditetapkan PWI Jatim sebagai Bacalon Ketua PWI Pamekasan, merupakan figur penting di perusahaan masing-masing. Hairul Anam tercatat sebagai Pimpinan Umum Kabar Madura, dan Prengky Wirananda sebagai Pemimpin Redaksi di Klik Madura.

    Kedua figur tersebut nantinya akan bersaing memperebutkan sebanyak 14 suara dari anggota biasa PWI Pamekasan, yang nantinya akan menyalurkan hak suara pada proses konferensi.

    Munculnya dua figur yang akan bersaing pada perhelatan konferensi, sekaligus menjadi catatan baru khususnya di internal PWI Pamekasan. Di mana selama ini, konferensi selalu memilih ketua dengan cara aklamasi, mulai dari era Abd Aziz (LKBN Antara) hingga Tabri S Munir (Harian Kabar Madura).

    Namun kali ini muncul dua figur yang akan bersaing memperebutkan posisi sebagai ketua, dan tentunya menandakan keberlangsungan demokrasi, sekaligus sebagai catatan baru bagi PWI Pamekasan. [pin/kun]

  • Enam Desa di Magetan Bakal Gelar Pilkades 2025, Berpotensi Bertambah

    Enam Desa di Magetan Bakal Gelar Pilkades 2025, Berpotensi Bertambah

    Magetan (beritajatim.com) – Enam desa di Magetan bakal menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) pada 2025 ini. Rencana ini muncul dalam rapst dengar pendapat (RDP) Komisi A DPRD Magetan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kamis (16/1/2025).

    Kepala DPMD Magetan Eko Muryanto mengatakan, pihaknya memastikan enam desa bakal menggelar pilkades tahun ini. Lantaran posisi kades kosong.

    “Dari enam desa ini berpotensi bertambah. Anggaran sudah kami siapkan. Tadi kami juga sudah sampaikan ke DPRD. Namun, memang menunggu proses tahapan Pilkada yang belum usai. Kami menunggu bupati definitif dilantik,” katanya.

    Enam desa diantaranya, Desa Patihan Kecamatan Karangrejo, Desa Bangunasri Kecamatan Barat, Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan, Desa Garon Kecamatan Kawedanan, Desa Soco Kecamatan Bendo, dan Desa Kiringan Kecamatan Takeran.

    Sementara, dua desa yang masih wacana yakni Desa Mategal Kecamatan Parang, karena kades mundur dan masih menunggu SK Pemberhentian, kemudian Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo yang saat ini menjalani proses hukum karena dugaan korupsi. Jika sudah inchracht, maka akan diproses untuk pilkades.

    Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Magetan Gaguk Arif Sujatmiko mengatakan pihaknya sudah mendengarkan penjelasan dari DPMD terkait rencana Pilkades.

    “Memang diperkirakan ada delapan desa ya. Anggaran siap, dan harus menunggu dilantiknya Bupati definitif. Kemudian, apakah nanti e-voting maupun manual, menunggu perintah kepala daerah nanti ya,” katanya.

    Gaguk mengatakan tahapan akan berjalan sekitar empat bulan. Dia mengharap Pilkades bisa dilaksanakan pada September 2025.

    “Semoga tidak ada lagi yang bertambah ya. Saya harapkan kades-kades sehat wal afiat dan tidak ada perkara hukum, sehingga bisa memerintah sampai masa jabatannya berakhir,” pungkasnya. [fiq/suf]

  • Kader Muda PDIP Malang Buka Suara Soal Bursa Calon Ketua

    Kader Muda PDIP Malang Buka Suara Soal Bursa Calon Ketua

    Malang (beritajatim.com) – Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok menilai ada banyak kader-kader senior yang layak menahkodai DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang.

    Apa yang disampaikan Zulham muncul ditengah menghangatkannya sejumlah nama yang masuk bursa calon Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang.

    Bagi politikus muda partai berlambang banteng moncong putih seperti Zulham, ambisi untuk bersaing memperebutkan kursi Ketua DPC saat ini bukanlah hal yang lazim. Oleh karena itu, Zulham memilih mengubur dalam-dalam ambisi untuk sekedar meramaikan bursa calon Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang.

    “Ambisi pun akan kalah dengan logika kelaziman, karena sudah tidak lazim muncul itu di era-era sekarang. Saya lebih senang mendorong yang sudah berkarir di partai, senior-senior itu. Di komponen pelengkap, okelah kita ini, tapi kalau memunculkan diri sepertinya tidak, tidak masuk juga. Ini bukan situasi ideal untuk menjadi pahlawan kesiangan,” kata Zulham, Kamis (16/1/2025).

    Ditegaskan Zulham, sama sekali tidak pernah terbesit di dalam dirinya untuk sekedar masuk bursa pencalonan Ketua DPC. Baginya, ada juga etika politik yang harus dijaga. “Artinya, kalaupun didorong, ya tetap saja kita ini pasti akan lebih mendahulukan senior-senior. Ini etika politik yang memang sudah ditekankan begitu di partai kita,” tegasnya.

    Menurut Zulham, di partai yang sudah shuttle seperti PDI ini senioritas merupakan hal yang secara aturan tidak tertulis. “Senioritas ini masih menjadi acuan terkait dengan posisi-posisi strategis apalagi ketua. Kecuali ada anomali, misalnya tiba-tiba Bu Ketum (Megawati Soekarnoputri, red) melalui jaringannya yang di DPP memberikan penugasan langsung kan tidak bisa ditolak itu pasti. Tapi kalau sifatnya masih prosedural seperti yang harus ada pencalonan, ada proses yang harus dilalui, ya kita antri, wong masih banyak senior yang ideal,” bebernya.

    Pria yang juga menjabat Ketua DPD KNPI Kabupaten Malang itu bilang, jika ada penugasan khusus untuk maju sebagai Ketua DPC dari Ketua Umum, semua kader tentunya akan siap sedia menjalankan. Namun, sekalipun itu penugasan, kader muda seperti dirinya, memiliki peluang yang kecil mendapatkan mandat tersebut.

    “Kansnya kecil kalau seperti di daerah yang menjadi basis suara PDI, kemudian terjadi anomali itu kansnya besar. Di sini membaca kultur ya, kalau sebagai kader semua pasti oke, kalau penugasan, tapi kalau dalam hal logika politik, PDI disini menang, kursinya banyak, senior-senior ini reputasinya bagus-bagus, maka berbicara kans ini minim bagi orang-orang seperti saya untuk meraih atau mengajukan diri. Ini tidak sesuai etika, tidak mungkin juga,” ujarnya.

    Soal sejumlah nama yang sudah mencuat ke permukaan meramaikan bursa pencalonan Ketua DPC, Zulham menyampaikan, seluruhnya memiliki track record yang bagus selama ini, disamping memiliki pengalaman yang mumpuni. Sejumlah nama yang dimaksud diantaranya, Didik Gatot Subroto, Darmadi, Sugeng Pujianto, Budi Kriswiyanto, dan Tutik Yunarni.

    “Artinya begini, Pak Didik oke, masih oke, Pak Sugeng ya masih oke, Mas Budi oke, Mas Darmadi tambah sip. Orang-orang ini kan reputasinya sudah lebih panjang daripada kita,” tuturnya.

    Sebagai kader muda, Zulham mengharapkan, siapapun nanti yang terpilih sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang mampu menjaga ritme apik yang sudah terbangun selama ini.

    “Tugas ketua partai ke depan menjaga ritme semua ini agar tidak turun. Karena tantangan ke depan ini situasi politik masih belum menentu, positioning partai kita secara nasional juga belum klir, semua masih menunggu. Maka jadi Ketua DPC di momen-momen yang seperti ini bukan opsi yang enak. Apalagi dari segi pemerintahan kita baru saja kehilangan Presiden, kursinya kursi panas, semua akan menghindari kursi panas itu. Siapapun yang mencalonkan, silakan saja, idealnya Malang ini mestinya masih menghangat, siapapun oke-oke saja,” Zulham mengakhiri. (yog/kun)

  • Selalu Disebut Jelang Muktamar, Gus Ipul Siap Maju Ketum PPP?

    Selalu Disebut Jelang Muktamar, Gus Ipul Siap Maju Ketum PPP?

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekjen PBNU yang juga Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengaku namanya selalu disebut setiap menjelang Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Nama Gus Ipul disebut masuk dalam bursa empat calon ketua umum partai berlambang kakbah itu.

    “Nama saya selalu disebut kalau menjelang Muktamar PPP. Itu sejak dulu, bukan saat sekarang saja disebut-sebut,” kata Gus Ipul kepada wartawan di kantor PWNU Jatim usai Kick Off Harlah ke-102 NU, Kamis (16/1/2025) sore.

    Oleh karena itu, kata Gus Ipul, ia merasa biasa saja dan santai dengan isu Muktamar PPP. “Biasa untuk itu. Jadi santai saja. Biasa itu disebut-sebut. Belum tahu, belum ada komunikasi sampai sekarang dengan (kawan PPP). Yang jelas saya selalu disebut-sebut setiap jelang muktamar, biasanya disebut juga dengan nama Bu Khofifah. Tapi sekarang nama Bu Khofifah kok belum disebut-sebut,” jelasnya.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Muhammad Romahurmuzy atau Romy, menyebut, terdapat nama empat tokoh yang masuk bursa calon ketua umum PPP. Sebanyak dua tokoh disebut dari kalangan internal, yakni mantan Menteri Pariwisata Sandiaga Salahuddin Uno dan Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih, Ahmad Taj Yasin.

    Sementara itu, dari pihak eksternal, dua tokoh yang masuk bursa itu adalah Mensos Gus Ipul dan eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrachman. (tok/but)

  • Bertemu Ribuan Nasabah PNM Mekaar di Mojokerto, Cak Imin Sampaikan Ini

    Bertemu Ribuan Nasabah PNM Mekaar di Mojokerto, Cak Imin Sampaikan Ini

    Mojokerto (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar menekankan pemberdayaan ekonomi berbasis usaha ultramikro merupakan upaya strategis untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan sosial. Hal tersebut disampaikan di hadapan ribuan nasanah Pemberdayaan Nasional Madani (PNM) Mekaar di Mojokerto.

    Kegiatan ‘Pemberdayaan Temu Inspirasi Lokal melalui PNM Mekaar’ diselenggarakan di GOR Seni Majapahit, Kota Mojokerto. Didampingi Wakil Menteri BUMN Kartiko dan pejabat terkait, Cak Imin (sapaan akrab, red) menegaskan, pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai langkah konkret mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    “Melalui program seperti PNM Mekaar, kita ingin masyarakat prasejahtera dan pelaku usaha ultramikro dapat naik kelas, sehingga tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah. Mereka harus berdaya, produktif dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan taraf hidupnya,” ungkapnya, Kamis (16/1/2025).

    PNM Mekaar merupakan program yang telah menjangkau lebih dari 25 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini optimistis jika cakupan program tersebut diperluas hingga 100 juta penerima manfaat karena dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan sangat signifikan.

    “Model program ini sebagai salah satu model pemberdayaan yang efektif. Pemberdayaan harus terukur dan memiliki target. Setiap tahun, minimal 50 ribu penerima manfaat harus naik kelas menjadi mandiri. Ini sesuai arahan Presiden bahwa uang negara harus digunakan untuk pemberdayaan yang produktif,” katanya.

    Sehingga, lanjutnya, pentingnya pendampingan intensif dari Account Officer (AO) PNM dalam memastikan keberhasilan program tersebut. Cak Imin menjelaskan pada 2024, PNM Mekaar mencatat perputaran dana hampir Rp70 triliun, dengan nilai pinjaman per nasabah bervariasi antara Rp3 juta hingga Rp8 juta.

    “Sistem tanggung renteng yang diterapkan berhasil menjaga tingkat pengembalian hingga 100 persen. Dana pemberdayaan harus produktif, bukan konsumtif. Penerima manfaat didorong untuk bertanggungjawab atas pinjaman mereka, dan ini terbukti berjalan dengan baik. Pemerintah juga memastikan dukungan penuh terhadap keberlanjutan program ini,” ujarnya.

    Yakni melalui alokasi anggaran yang signifikan dari APBN dengan target mencapai Rp100 triliun pada akhir tahun. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat akan memperkuat dampak positif program tersebut. Dengan sinergi yang baik, pihaknya yakin program tersebut akan terus berkembang dan memberikan dampak besar bagi Indonesia.

    Kegiatan ini juga diisi dengan testimoni dari penerima manfaat yang berbagi pengalaman tentang perubahan signifikan dalam kehidupan mereka setelah bergabung dengan program PNM Mekaar. Ada sebanyak 1.250 nasabah PNM Mekaar dari Kota dan Kabupaten Mojokerto serta Kabupaten Jombang hadir dalam kegiatan tersebut. [tin/kun]