Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Lita Machfud Arifin Resmi Dikukuhkan sebagai Ketua PD XIII HIPWI FKPPI Jawa Timur

    Lita Machfud Arifin Resmi Dikukuhkan sebagai Ketua PD XIII HIPWI FKPPI Jawa Timur

    Surabaya (beritajatim.com) – Lita Machfud Arifin resmi dikukuhkan sebagai Ketua Pengurus Daerah (PD) XIII Himpunan Pengusaha dan Wiraswasta (HIPWI) Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI POLRI (FKPPI) Jawa Timur.

    Pelantikan ini digelar di Hotel Santika Premiere Surabaya, Sabtu (18/1/2025), dengan dihadiri sejumlah tokoh penting.

    Prosesi pelantikan berlangsung meriah dan mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Ketua Umum HIPWI FKPPI, Ketua Dewan Penasehat PD XIII KB FKPPI, serta perwakilan Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jatim, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Dalam sambutannya, Lita menekankan bahwa HIPWI merupakan wadah strategis dalam mendukung stabilitas perekonomian berbasis kebangsaan. Ia juga mengajak seluruh pengurus untuk berkolaborasi dalam membangun kejayaan FKPPI di masa lalu serta berkontribusi pada visi Indonesia Emas 2045.

    “HIPWI harus mampu menjadi dinamisator, mediator, stabilisator, katalisator, dan komunikator dalam stabilitas perekonomian. Kami ingin HIPWI tidak hanya bermanfaat bagi anggota, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat secara umum,” ungkap Lita.

    Salah satu fokus utama kepemimpinannya adalah mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur. Lita menilai bahwa daerah ini memiliki potensi besar dalam mengembangkan small enterprise yang belum tergarap secara maksimal.

    “Ke depan, HIPWI Jatim akan secara rutin mengadakan business matching untuk mempertemukan pelaku UMKM dari berbagai daerah. Kolaborasi bisnis B-to-B di level small enterprise ini harus menjadi prioritas kami agar UMKM semakin berkembang,” tambahnya.

    Menjadi Ketua PD HIPWI bukanlah tugas yang mudah. Lita mengajak seluruh pengurus untuk bekerja keras dalam membangun organisasi yang lebih berkualitas dan profesional.

    “Amanah ini tidak akan terlaksana maksimal tanpa dukungan para pengurus. Mari kita bersama-sama memajukan dan membangun HIPWI-FKPPI Jatim agar kembali berjaya seperti masa keemasan FKPPI 34 tahun lalu,” tegasnya.

    Selain pengukuhan Ketua PD XIII HIPWI Jatim, acara ini juga dirangkaikan dengan perkenalan Pengurus Antar Waktu (PAW) PD XIII KB FKPPI Jawa Timur. Momentum ini menjadi ajang memperkuat sinergi antar pengurus dalam mencapai visi dan misi organisasi.

    Dengan kepemimpinan baru, Lita optimis HIPWI Jatim dapat menjadi motor penggerak yang lebih inovatif dan berdampak luas. Ia berharap kontribusi HIPWI mampu menciptakan kesejahteraan bagi anggota dan membawa kemajuan ekonomi nasional. [asg/suf]

  • Pemkot Surabaya Siapkan RS Trauma Center di 2025, Anggaran Rp400 Miliar Masih Dibahas

    Pemkot Surabaya Siapkan RS Trauma Center di 2025, Anggaran Rp400 Miliar Masih Dibahas

    Surabaya (beritajatim.com) – Surabaya segera memiliki rumah sakit baru yang difokuskan pada layanan trauma center. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menargetkan pembangunan rumah sakit ini pada 2025, dengan rencana anggaran sebesar Rp400 miliar.

    Saat ini, anggaran tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD Surabaya. “Direncanakan di tahun 2025 dengan rancangan anggaran sebesar Rp400 miliar. Tetapi, ini masih dilakukan pembahasan bersama DPRD Surabaya,” ujar Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Minggu (19/1/2025).

    Rumah sakit ini akan dibangun di wilayah Surabaya Selatan, tepatnya di sekitar Jalan Mastrip Anggrek I, Karangpilang. Fokus utama rumah sakit ini menangani pasien dengan kondisi trauma akibat kecelakaan atau insiden lainnya yang memerlukan penanganan cepat.

    “Trauma center ini menangani apabila ada kejadian-kejadian seperti kecelakaan atau kejadian-kejadian lainnya yang membuat para korbannya trauma,” jelas Eri.

    Saat ini, Surabaya belum memiliki rumah sakit khusus trauma center. Oleh karena itu, pendirian rumah sakit ini di Surabaya Selatan diharapkan dapat mendukung pemerataan layanan kesehatan di kota ini.

    “Surabaya Selatan kami utamakan untuk trauma center, tetapi tetap ada pelayanan kepada pasien yang lain-lainnya,” kata Eri.

    Sebelumnya, Pemkot Surabaya telah meresmikan RSUD Eka Candrarini pada akhir 2024 dengan anggaran Rp494 miliar. Kini, dengan pembangunan rumah sakit trauma center, layanan kesehatan di Surabaya diharapkan semakin lengkap dan merata.

    Selain pembangunan rumah sakit, Pemkot Surabaya juga tengah menyiapkan program medical tourism untuk mendukung layanan kesehatan di kota ini. Program ini dijadwalkan akan diluncurkan pada 15 Februari 2025.

    “Medical tourism juga segera kami resmikan. Kami sudah mengadakan MoU dengan Bandara Juanda, sehingga nanti dengan travel-travel yang ada di hotel. Nantinya medical tourism segera jalan di Kota Surabaya,” ungkap Eri.

    Dengan adanya program ini, diharapkan wisata medis di Surabaya semakin berkembang, menarik pasien dari berbagai daerah hingga mancanegara. [ram/suf]

  • Untuk Masa Depan Kota Kediri, Mbak Vinanda dan Gus Qowim Jalin Silaturahmi dengan Pj Zanariah

    Untuk Masa Depan Kota Kediri, Mbak Vinanda dan Gus Qowim Jalin Silaturahmi dengan Pj Zanariah

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri terpilih, Vinanda Prameswati dan KH Qowimmudin Thoha mengadakan pertemuan silaturahmi dengan Penjabat (Pj) Wali Kota Kediri, Zanariah, pada Sabtu (18/1/2025). Pertemuan yang berlangsung di rumah dinas Zanariah tersebut diadakan secara tertutup.

    Pertemuan ini merupakan inisiatif dari Mbak Vinanda dan Gus Qowim. Suasana berlangsung hangat, dengan ketiganya duduk di ruang tamu rumah dinas selama kurang lebih satu jam. Mbak Vinanda menyebut tujuan utama pertemuan ini adalah untuk menjalin komunikasi dan menjaga hubungan baik demi kemajuan Kota Kediri.

    “Tujuan utama kami adalah bersilaturahmi dengan beliau (Pj Wali Kota Kediri). Komunikasi yang baik dengan semua pihak sangat penting agar Kota Kediri bisa menjadi lebih baik di masa depan,” ujar Vinanda, alumnus Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya.


    Pesan untuk Kemajuan Kota Kediri

    Saat ditanya lebih jauh mengenai isi pertemuan, Vinanda menyampaikan bahwa pembahasan berfokus pada pesan dan harapan Zanariah untuk kemajuan Kota Kediri. Pj Wali Kota menegaskan pentingnya sinergi dalam membangun kota yang lebih baik.

    “Beliau berpesan agar kami menjaga Kota Kediri dan sama-sama berupaya membangunnya menjadi lebih baik,” tambah Vinanda.

    Awal Baik untuk Transisi Kepemimpinan

    Pertemuan ini menjadi momen penting dalam proses transisi kepemimpinan dari Pj Wali Kota ke pasangan pemimpin terpilih. Diharapkan, kerja sama yang baik ini dapat menjadi langkah awal menuju pembangunan Kota Kediri yang lebih maju dan berdaya saing.

    Zanariah sendiri enggan memberikan komentar setelah pertemuan tersebut. Ia memilih mengantar Mbak Vinanda dan Gus Qowim hingga ke luar ruangan tanpa memberikan pernyataan kepada media. [nm/kun]

  • Wakapolres Pamekasan: NU Organisasi Besar dan Berkontribusi Bagi Bangsa Indonesia

    Wakapolres Pamekasan: NU Organisasi Besar dan Berkontribusi Bagi Bangsa Indonesia

    Pamekasan (beritajatim.com) – Wakapolres Pamekasan, Kompol Hendry Soelistiawan menilai Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi besar yang memberikan kontribusi nyata untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, serta turut serta mengisi pembangunan negara.

    Hal tersebut disampaikan disela kegiatan Peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 NU yang digagas Pengurus Cabang NU Pamekasan, di Lapangan Bulay, Desa Bulay, Kecamatan Galis, Pamekasan, Sabtu (18/1/2025).

    Dalam kegiatan yang mengusung tema ‘Bekerja Bersama Umat untuk Indonesia Maslahat’, dihadiri jajaran pengurus NU, mulai tingkat cabang hingga ranting, termasuk para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat dari berbagai elemen.

    “Kegiatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah, TNI-Polri serta ulama dalam menjaga NKRI (Negara Kedaulatan Republik Indonesia), serta menjadi ajang silaturahmi di kalangan masyarakat dalam menjaga dan mempersatukan bangsa Indonesia,” kata Kompol Hendry Soelistiawan.

    Selain itu pihaknya juga menyampaikan jika selama ini NU sudah memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia, “Hal ini bisa kita lihat dari kontribusi nyata dalam mencapai kemerdekaan, serta turut serta mengisi pembangunan bangsa,” ungkapnya.

    “Maka dari itu kita semua harus selalu bersyukur, Alhamdulillah dan terima kasih kepada Nahdlatul Ulama yang senantiasa konsisten membela Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, serta Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,” jelasnya.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga selalu berharap agar NU selalu berperan aktif mencerdaskan bangsa, khususnya kalangan nahdliyin muda agar menggerakkan semangat nasionalisme, semangat toleransi, serta membantu melawan segala bentuk radikalisme dan terorisme,” imbuhnya.

    “Mewakili keluarga besar Polres Pamekasan, kami mengucapkan selamat hari lahir ke-102 Nahdlatul Ulama. Semoga senantiasa dalam keberkahan, sukses selalu dan tetap konsisten, serta turut serta dalam menjaga kedaulatan NKRI,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Dua Rumah Tidak Layak Huni di Sidoarjo Terima Bantuan Renovasi

    Dua Rumah Tidak Layak Huni di Sidoarjo Terima Bantuan Renovasi

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi bersama Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), M. Chasbil Aziz Saldju Sodar, dan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) setempat, Misbahul Munir, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Sidoarjo.

    Pertana rumah milik Sudari, warga Desa Sebani, Kecamatan Tarik, dan Basor, warga Jalan Gajah Magersari RT 14 RW 05, Kecamatan Sidoarjo. Plt. Bupati Subandi menegaskan bahwa renovasi RTLH adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan warga kurang mampu di Sidoarjo mendapatkan rumah yang layak huni.

    “Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus bekerja sama dengan Baznas untuk memperbaiki rumah-rumah warga yang tidak mampu agar mereka dapat tinggal dengan nyaman,” ucapnya Sabtu (18/1/2025).

    Subandi menambahkan, alokasi dana untuk renovasi satu RTLH mencapai Rp 20-25 juta. Anggaran ini difokuskan pada perbaikan yang mendesak, seperti pembangunan kamar mandi, penggantian atap, dan perbaikan dinding rumah.

    “Saya minta kepada Pak Lurah agar segera memproses berkas-berkasnya supaya renovasi bisa dilakukan secepat mungkin. Anggaran yang ada harus dimaksimalkan, terutama untuk memastikan setiap rumah memiliki kamar mandi,” tambahnya.

    Ia berharap bantuan ini dapat meringankan beban Sudari dan Basor, sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka.

    Sudari mengungkapkan bahwa ia telah menempati rumahnya selama 23 tahun tanpa pernah merenovasinya sejak dibangun pada 2002. Sebagai buruh tani, ia tidak mampu memperbaiki rumah berukuran 4 x 9,5 meter tersebut, apalagi sejak istrinya sakit diabetes pada 2010. Dana yang seharusnya untuk renovasi rumah terpakai untuk biaya pengobatan.

    Dinding rumahnya yang terbuat dari bambu sebagian besar telah rusak dimakan usia, dan hanya mampu ia tambal seadanya. Harapannya untuk mengganti dinding bambu dengan batu bata terasa mustahil diwujudkan.

    “Mulai 2002 ya seperti ini. Sejak 2010, istri saya sakit diabetes. Uang terkuras untuk pengobatan. Kalau untuk memperbaiki rumah, rasanya tidak mungkin,” ucapnya sambil menunjuk rumahnya.

    Hal serupa diungkapkan Basor (68), yang juga merasa bersyukur karena rumahnya akan segera memiliki kamar mandi. “Senang sekali. Nantinya saya tidak perlu lagi menumpang ke tetangga untuk mandi, buang air kecil, atau buang air besar,” tuturnya.

    Renovasi RTLH ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sidoarjo, khususnya mereka yang kurang mampu. (isa/kun)

  • Gugatan Pilgub Jatim, MK Berwenang Mengadili Meski Tak Penuhi Ambang Batas Suara

    Gugatan Pilgub Jatim, MK Berwenang Mengadili Meski Tak Penuhi Ambang Batas Suara

    Malang (beritajatim.com) – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang panel kedua gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Gubernur Jawa Timur pada Jumat, 17 Januari 2025 Pukul 08.00 hingga 11.30 WIB.

    Hakim panel terdiri dari Hakim Saldi Isra, Hakim Arsul Sani, dan Hakim Ridwan Mansyur. Adapun tim hukum Cagub dan Cawagub Jatim Risma-Gus Hdns, dihadiri oleh Abdul Aziz, yang juga CEO Firma Hukum PROGRESIF LAW dan Tri Wiyono Susilo dengan agenda mendengarkan jawaban termohon (KPU Jatim), keterangan pihak terkait (Khofifah-Emil), keterangan Bawaslu Jatim, dan pengesahan alat bukti para pihak.

    Tim hukum Paslon Risma-Gus Hans, yang dalam petitumnya memohon pada MK untuk mendiskualifikasi Paslon Khofifah-Emil, mengajukan delapan puluh ribu bukti nir-integritas nya kualitas penyelenggaraan Pilkada Jatim. Sehingga, menguatkan akan dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

    Seperti diduga sebelumnya, saat mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu, ketiganya meminta agar MK tidak mengabulkan permohonan Ibu Risma dan Gus Hans dengan alasan tidak memenuhi kualifikasi ambang batas suara, seperti dimaksud Pasal 158 Undang-Undang Pilkada No. 10 Tahun 2016.

    Namun, diluar dugaan, Hakim Saldi Isra menegaskan bahwa, jika para pihak mempelajari putusan-putusan MK terdahulu, jelas Mahkamah Konstitusi berwenang menerima, memeriksa dan memutus sengketa Pilkada walaupun tidak memenuhi ambang batas suara.

    Baik termohon, pihak terkait maupun Bawaslu, ahistoris pada putusan-putusan MK sebelumnya. Sontak, penegasan Hakim Saldi yang dikenal dengan integritas yang tinggi itu, membuat termohon, pihak terkait, dan Bawaslu diam seribu bahasa.

    “Ketika para pihak hendak membacakan soal MK yang dinilai tidak berwenang mengadili perkara PHPU yang selisih suaranya terpaut jauh, Hakim Saldi menyela dan kembali menegaskan bahwa MK berwenang mengadili,” kata Abdul Aziz, Juru Bicara Tim Pemenangan dan Kuasa Hukum Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jatim Ibu Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), Sabtu (18/1/2025).

    Menurut Aziz, Mahkamah Konstitusi yang benar-benar hadir dalam ruang peradilan yang progresif dan berkemajuan. Maksud para pihak yang mencoba mengarahkan MK sebagai Mahkamah Kalkulasi, ditepis langsung oleh Wakil Ketua MK Hakim Saldi Isra dengan argumen yang argumentatif.

    “Singkatnya, MK tak bisa tutup mata dengan fakta dan data. Masyarakat berhak mendapatkan keadilan dalam memilih calon pemimpin yang berintegritas,” tuturnya.

    Sebelumnya, Ketua MK Hakim Suhartoyo juga tegas berkata tentang tidak terpenuhinya ambang batas suara dalam gugatan PHPU. Jika mampu meyakinkan Mahkamah akan adanya kecurangan yang TSM dengan sajian bukti yang telak, MK potensial mendiskualifikasi Paslon suara terbanyak.

    Wajah MK yang sempat buram akibat oknum Hakim yang diduga tak independen dan imparsial dalam memutus perkara sehingga berujung pemecatan sebagai Ketua MK, dalam waktu yang tidak terlalu lama, MK mampu mengembalikan citra terbaiknya dalam mengawal konstitusi yang dirindukan masyarakat.

    ‘Putusan progresifnya, misalnya gugatan yang dilayangkan di luar waktu yang ditentukan, tetap diterima. Gugatan yang dilayangkan oleh bukan Paslon, juga diterima. Nah, sikap Hakim yang negarawan ini patut kita apresiasi dan dukung bersama agar terus menjaga kesucian amanat yang dilekatkan di pundak para wakil Tuhan ini. Tentu, sikap tidak populis Hakim yang Mulia tak selaras dengan mereka yang, sekali lagi, hendak menjadikan MK sebagai Mahkamah Kalkulasi,” ucap Aziz.

    Menurut Aziz, hal lain yang membuat tercengang para pihak dan mengemuka di ruang persidangan adalah ketika termohon, pihak terkait dan Bawaslu menerangkan kalau Risma dan Gus Hans mempersoalkan sama sekali tahapan demi tahapan Pilkada tetapi menggugat hasilnya ke MK.

    Bukannya dikejar oleh Hakim tetapi Profesor Saldi menyatakan bahwa ketiadaan yang mempermasalahkan proses penyelenggaraan ke Bawaslu, bukan berarti tidak ada masalah atau peristiwa yang terjadi.

    “Sungguh betapa progresifnya paradigma MK dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat dalam gelaran Pilkada tahun 2024. MK tampil dengan gaya negarawan dan memilih untuk tidak populer di mata praktisi hukum se-tanah air,” tuturnya.

    Aziz bilang, ada banyak hal yang disoal hakim Saldi pada pihak termohon, pihak terkait dan Bawaslu. Antara lain, bagaimana menerangkan tentang suara Risma dan Gus Hans sebagai pemohon yang memperoleh 30 suara bahkan 0 suara di 3.900 TPS, angka partisipasi pemilih yang hampir 100 persen, bahkan untuk suara Pilgub yang jauh lebih tinggi dari pada angka partisipasi untuk Pilbup.

    Selaku pihak termohon, KPU justru kedodoran dalam memberikan penjelasan yang logis. Dengan nada tinggi, Hakim Saldi juga menegur kalau penjelasan KPU tidak jelas. Sehingga, Ketua KPU dan komisioner lain yang mendampingi, pucat pasi. Pun, pihak Bawaslu yang tampak panik dalam menjawab pertanyaan Hakim Saldi yang kritis dan beruntun.

    Lebih fatal lagi, lanjut Aziz, tim hukum Khofifah-Emil yang menjadi pihak terkait, menggambarkan bahwa partisipasi 100 persen di beberapa Kabupaten atau Kota untuk suara Khofifah-Emil, dianggap sebagai keberhasilan KPU dalam menyelenggarakan Pilkada di Jatim, sambil menoleh ke arah Ketua KPU di meja sidang bagian kanan.

    “Hal ini tampak kompak dalam menyajikan sebuah argumen dengan logika terbalik dan sulit dinalar karena substansinya bertentangan dengan akal sehat. Faktanya, suara sah partisipasi masyarakat dalam Pilkada Jatim 2024 adalah 20.732.592 dari total jumlah pemilih tetap 31.280.418 dan suara tidak sahnya sebesar 1.204.610. Artinya, hampir 10 juta daftar pemilih tetap tak menggunakan hak pilihnya,” terang Aziz.

    Selain itu kata Aziz, hal yang menggelikan adalah, saat kuasa hukum Khofifah-Emil mendalilkan kalau Bansos yang menjadi salah satu instrumen Ibu Risma dan Gus Hans dalam mendalilkan dugaan kecurangan TSM, menyebut bahwa Ibu Risma lah sebagai Menteri Sosial yang dapat mengatur Bansos. Lalu, mereka juga berdalih kalau penyaluran Bansos pada masa kampanye Pilkada Jatim dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhi Karyono.

    “Pertanyaannya, siapakah Pj Gubernur Jatim? Dia adalah orang terdekat Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak. Sebelumnya, Adhi Karyono menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Satu-satunya Sekda Provinsi yang menjadi Penjabat Gubernur,” bebernya.

    Bandingkan dengan Pejabat Gubernur Jakarta yakni Teguh Setyabudi, sebelumnya Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri. Penjabat Gubernur Jawa Barat adalah Bey Triadi Machmudin, sebelumnya Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara. Penjabat Gubernur Banten adalah Ucok Abdul Rauf Damenta, sebelumnya Inspektur Jendral Kementrian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN. Penjabat Gubernur Jawa Tengah adalah Nana Sudjana, sebelumnya Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR.

    “Menyaksikan beruntunnya pertanyaan Ketua Majelis Hakim Panel MK Saldi Isra pada termohon, pihak terkait, dan Bawaslu Jatim, khususnya penegasan soal MK yang berwenang mengadili sengketa PHPU walaupun tidak memenuhi ambang batas suara dengan dalil kecurangan yang TSM, dan banyaknya bukti yang diajukan oleh tim hukum hingga 80 ribu bukti, tim hukum Ibu Risma dan Gus Hans optimisitis akan masuk pada sidang pokok perkara,” Aziz mengakhiri. (yog/kun)

  • Menteri PU Sebut Stadion Kanjuruhan Standar FIFA dan Tahan Gempa

    Menteri PU Sebut Stadion Kanjuruhan Standar FIFA dan Tahan Gempa

    Malang (beritajatim.com) – Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dody Hanggodo mengunjungi renovasi tahap akhir Stadion Kanjuruhan, Sabtu (18/1/2025) sore. Dody mengaku, proses panjang renovasi Stadion Kanjuruhan karena penuh dengan sejarah panjang.

    “Stadion sudah selesai kita renovasi. Memang prosesnya panjang karena ini bangunan ada sejarahnya. Dan sejarahnya itu yang tidak akan pernah kita hilangkan. Makanya agak lama dan kesulitan kesulitan disana sini karena awalnya secara teknis stadion ini memang tidak layak,” tegas Dody.

    Alumni ITB Bandung dan Oklahoma Amerika Serikat itu menyebut, kalau dibandingkan stadion stadion yang lain, jauh lebih cepet bangunannya dibanding stadion Kanjuruhan. Mungkin karena stadion lain jauh lebih murah. Strukturnya jika gak cocok tinggal dirobohkan. Tapi khusus Stadion Kanjuruhan tidak bisa begitu saja. Karena ada sejarah yang tidak bisa kita lupakan bersama seluruh rakyat Indonesia. Sehingga ada sejarah khusus yang kita pertahankan untuk anak cucu kedepan,” ucapnya.

    Dody menjelaskan, langkah selanjutnya adalah akan berproses untuk diserahkan bangunan renovasi Stadion Kanjuruhan pada Pemkab Malang. “Harapanya dalam waktu singkat proses serah terima bisa diselesaikan dan untuk dikelola Pemkab Malang lebih lanjut,” tuturnya.

    Dody juga mengaku, stadion Kanjuruhan kini lebih bagus dan megah. “Cuma ya tadi kalau hitung hitungan rupiah ya terlalu mahal sih menurut saya yaa. Tapi kalau kita ngomong historikalnya, ada sejarah yang mesti kita harus selamatkan untuk anak cucu kita ya menjadi sangat murah. Karena nyawa manusia itu tidak ada harganya. Tidak bisa diganti dengan uang. Jadi saya gak bisa bilang ini mahal atau murah. Ini tidak bisa dibandingkan dengan tempat lain. Oh stadion Kanjuruhan ini kemahalan, stadion lainnya lebih murah gak bisa dibandingkan itu. Karena stadion Kanjuruhan ada nilai sejarah yang harus kita jaga,” tegas Dody.

    Terkait keselamatan penonton dalam lingkup Stadion, Dody membeberkan, sudah ada poin poin keselamatan. “Kalau dulu dari struktur bangunannya saja sudah gak layak Kanjuruhan. Tadi saya lihat gate 13 saja saya lihatnya saja sudah takut sendiri. Lihat tok itu, belum ikut nonton loh. Tapi ya yang sudah biarlah sudah,” pungkasnya.

    Secara estimasi waktu, hanya dibutuhkan 7 menit evakuasi seluruh penonton apabila terjadi insiden maupun kejadian menonjol di lingkup Stadion Kanjuruhan yang baru.

    Bangunan renovasi yang menelan anggaran Rp 357.848.262.000 ini dengan kontraktor PT Waskita Karya, sudah berstandar nasional. “Kita bangun sudah sesuai SNI Kita sendiri. Sudah di cek FIFA dan standar FIFA juga. Sudah diverifikasi Komisi Bangunan Indonesia juga…sudah tahan gempa dan layak. Ini megah,” pungkas Dody. (yog/kun)

  • Emil Dardak: IPHI Wadah Strategis untuk Perkuat Persaudaraan Haji dan Ekonomi Umat

    Emil Dardak: IPHI Wadah Strategis untuk Perkuat Persaudaraan Haji dan Ekonomi Umat

    Bangkalan (beritajatim.com) – Ketua PW Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan pentingnya IPHI sebagai organisasi yang membawa manfaat bagi anggotanya dan masyarakat luas.

    Hal ini disampaikan Emil saat menghadiri Pelantikan dan Rakerda Pengurus Daerah (PD) IPHI Kabupaten Bangkalan di Pendopo Agung Bangkalan, Sabtu (18/1/2024).

    “IPHI bukan sekadar wadah berkumpul, tetapi harus menjadi tempat untuk memperkuat persaudaraan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Jangan sampai keberadaannya justru merugikan masyarakat,” ujar Emil di hadapan para peserta.

    Lebih lanjut, Emil menyebut sejarah panjang IPHI yang sudah berdiri selama 35 tahun dan menjadi mitra strategis Kementerian Agama. Menurutnya, organisasi ini memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.

    Emil menekankan, keterlibatan IPHI sebaiknya berbasis kesadaran dan panggilan hati, bukan sekadar keanggotaan otomatis.

    “Kami berharap keanggotaan IPHI bukan hanya otomatis, melainkan berdasarkan panggilan hati. Dengan demikian, anggota dapat semakin mendalami manfaat persaudaraan haji yang mabrur sepanjang hayat,” ujar Wagub Jatim terpilih ini.

    Emil juga mengapresiasi kontribusi IPHI dalam mendukung kegiatan keagamaan dan ekonomi umat. Beberapa inisiatif seperti koperasi IPHI, manasik haji, dan ruang pertemuan publik dinilai sebagai langkah konkret untuk membawa keberkahan bagi anggotanya.

    “Saya yakin di bawah kepemimpinan baru, IPHI Bangkalan akan semakin maju. Ini juga menjadi peluang besar untuk menjadikan Bangkalan sebagai gerbang kemajuan Madura,” tutur mantan Bupati Trenggalek ini.

    Sebagai penutup, Emil menyebutkan peran penting IPHI sebagai representasi masyarakat sipil yang memiliki pengalaman langsung dalam pelaksanaan ibadah haji. Menurutnya, hal ini memberikan legitimasi bagi IPHI untuk berkontribusi dalam pembahasan penyelenggaraan haji ke depannya.

    “Dengan restu dari NU, Muhammadiyah, dan organisasi lainnya, IPHI menjadi wadah strategis untuk memperkuat kebersamaan sekaligus mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan haji di masa depan,” pungkas Emil.[asg/kun]

  • Pj Bupati Pamekasan Apresiasi atas Dedikasi AKBP Jazuli Dani Iriawan

    Pj Bupati Pamekasan Apresiasi atas Dedikasi AKBP Jazuli Dani Iriawan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Pj Bupati Pamekasan, Masrukin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian dari AKBP Jazuli Dani Iriawan selama menjabat sebagai Kapolres Pamekasan, dalam kurun waktu satu tahun 15 hari.

    Terlebih selama ini, AKBP Jazuli Dani Iriawan merupakan bagian dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Pamekasan, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah setempat.

    Namun saat ini, ia dimutasi dan menduduki jabatan baru sebagai Kapolres Pasuruan Jawa Timur. Posisinya sebagai Kapolres Pamekasan, diganti AKBP Hendra Eko Triyulianto yang sebelumnya menjabat Kasubdit I Ditreskrimum Polda Jatim.

    Kegiatan pisah sambut tersebut digelar di Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Jl Pamong Praja Nomor 1 Pamekasan, Jum’at (17/1/2025) kemarin. Dihadiri jajaran Forkompinda, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Pamekasan.

    “Forum seperti ini kadang membawa nuansa sedih, sisi lainnya juga ada nuansa harapan. Sedih karena melepas pak kapolres yang lama (AKBP Jazuli Dani Iriawan) yang hadir di waktu yang tepat. Beliau mampu meredam berbagai dinamika yang terjadi, berkat tangan dingin beliau, Pamekasan aman dan kondusif,” kata Pj Bupati Pamekasan, Masrukin.

    Hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab saat AKBP Jazuli Dani Iriawan menjabat sebagai Kapolres Pamekasan, ia dihadapkan dengan situasi dan kondisi berat seiring dengan pelaksanaan pesta demokrasi, mulai dari Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

    Bahkan suasana tersebut juga menjadi kesan sangat penting dan luar biasa, bahkan juga sulit dilupakan. Sebab kondisi tersebut membuatnya harus bekerja ekstra guna nenjaga situasi dan kondisi aman di tengah-tengah masyarakat.

    “Maka dari itu, atas nama pribadi sekaligus atas nama Pemkab Pamekasan, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus. Kami tidak bisa memberikan yang terbaik selain doa, semoga di tempat baru karirnya semakin lancar dan berkah,” ungkapnya.

    Tidak lupa pihaknya juga memohon maaf atas segala sesuatu yang kurang berkenan, khususnya selama berinteraksi dengan pejabat maupun masyarakat selama memimpin di Pamekasan. “Mohon maaf jika mungkin saat bertemu Pak Kapolres, kami sedang cemberut atau bagaimana. Tentu itu bukan atas nama pribadi, jadi kami mohon maaf,” jelasnya.

    Pesan lainnya juga disampaikan kepada Kapolres Pamekasan, AKBP Hendra Eko Triyulianto yang dinilai cukup memahami sosio kultur maupun dinamika masyarakat Madura, khususnya di kabupaten Pamekasan.

    “Untuk kapolres yang baru, kami tidak khawatir karena putera daerah. Tempo hari kami dengan pak kapolres dan pak dandim guyon bahasa Madura, kalau sekarang pak kapolres harus menjelaskan apa Madura,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Maksimalkan Hasil Pertanian, Menteri PU Optimalkan Aliran Sungai Molek Malang

    Maksimalkan Hasil Pertanian, Menteri PU Optimalkan Aliran Sungai Molek Malang

    Malang (beritajatim.com) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI Dody Anggodo, bakal mengoptimasi Malkan sejumlah saluran irigasi di Kabupaten Malang.

    Hal itu disampaikan Dody saat bertemu masyarakat dan Petani Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Sabtu (18/1/2025).

    Sumberpucung merupakan salah satu Kecamatan yang memanfaatkan aliran sungai Molek untuk lahan pertanian seluas 1.692 ha.

    Daerah Irigasi (DI) diharapkan memberikan manfaat untuk peningkatan produksi padi 6 ton per hektar dan 64,687 ton per tahun dengan taksiran total nilai ekonomis mencapai Rp 290.19 milyar per tahun.

    Menurut Dody saat meninjau saluran irigasi dari aliran sungai molek yang di bangun pada tahu 1901 oleh pemerintah Belanda, saat ini hanya butuh perbaikan-perbaikan, sehingga bisa memaksimalkan hasil panen menjadi tiga kali dalam setahun.

    “Saat dialog tadi yang dibutuhkan hanya maintenance, kita benahi pelan-pelan sehingga bisa panen tiga kali dalam setahun, saat ini masih panen dua kali dalam satu tahun,” kata Dody.

    Dengan memperbaiki aliran sungai molek nantinya, tidak hanya bermanfaat untuk pertanian, namun juga bisa dimanfaatkan sebagai budidaya ikan bagi masyarakat setempat.

    Lebih lanjut Dody menjelaskan, kedatangannya ke Kabupaten Malang, untuk mengetahui kebutuhan yang di perlukan oleh daerah, hal ini dilakukan sesuai dengan asa cita Presiden Prabowo Subiyanto yakni Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

    “Tadi saya juga mendengar dari Camat tidak adanya drainase di jalur yang merupakan jalan Nasional, kita perintahkan Balai besar dan insya Allah di tahun 2025 kita bangun,” Pungkasnya. (yog/ian)