Category: Beritajatim.com Politik

  • 547 Ekor Sapi di Pamekasan Terjangkit PMK, 24 Mati

    547 Ekor Sapi di Pamekasan Terjangkit PMK, 24 Mati

    Pamekasan (beritajatim.com) – Sebanyak 547 ekor sapi di Kabupaten Pamekasan terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), dengan 24 ekor di antaranya mati. Data tersebut dirilis oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan per 15 Januari 2025.

    “Berdasar update per 15 Januari 2025, terdata sebanyak 547 ekor sapi dinyatakan terjangkit PMK, sebanyak 24 ekor di antaranya dinyatakan mati,” ungkap Pj DKPP Pamekasan, Indah Kurnia Sulistiorini, Senin (20/1/2025).

    Kasus PMK tersebar di 13 kecamatan di Pamekasan. Kecamatan Proppo mencatat angka kasus tertinggi dengan 122 kasus, diikuti oleh Kecamatan Tlanakan dengan 120 kasus dan Kecamatan Pamekasan dengan 109 kasus.

    “Dari angka kasus yang ada, total sapi dengan status mati mendadak sebanyak 24 ekor, dan dipotong paksa sebanyak 25 ekor,” tambah Indah.

    Dari total 547 kasus, 152 ekor sapi masih sakit, sementara 346 ekor tercatat telah sembuh, dan sisanya masih dalam tahap penanganan.

    Sebagai langkah penanggulangan, DKPP Pamekasan telah menerjunkan 6 dokter hewan untuk menangani penyebaran penyakit ini.

    “Langkah ini kami lakukan sebagai langkah antisipatif serta penanggulangan, agar penanganan kasus PMK di Pamekasan bisa dengan cepat diatasi,” jelas Indah.

    Pemerintah Kabupaten Pamekasan berharap, dengan penanganan intensif dan kolaborasi antara peternak dan pihak terkait, penyebaran PMK dapat diminimalkan untuk melindungi populasi sapi di wilayah tersebut. [pin/beq]

  • Ada HGB 656 Hektare di Atas Laut Surabaya, Mirip Tangerang

    Ada HGB 656 Hektare di Atas Laut Surabaya, Mirip Tangerang

    Surabaya (beritajatim.com) – Muncul temuan mengejutkan terkait adanya status Hak Guna Bangunan (HGB) di atas perairan laut Surabaya. Fenomena ini menyerupai kasus yang sebelumnya terjadi di Tangerang, yang memicu kontroversi karena dianggap melanggar aturan tata ruang dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Cuitan dari akun media sosial X, @thanthowy, mengungkap data mencengangkan bahwa terdapat area HGB seluas 656 hektare di kawasan perairan timur Eco Wisata Mangrove Gunung Anyar, Surabaya. Data tersebut merujuk pada situs resmi bhumi.atrbpn.go.id, dengan tiga titik koordinat yang terdaftar: 7.342163°S, 112.844088°E; 7.355131°S, 112.840010°E; dan 7.354179°S, 112.841929°E.

    “Tak hanya di Tangerang, sekarang ada area HGB di atas laut Surabaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Putusan MK 85/PUU-XI/2013 sudah melarang pemanfaatan ruang seperti ini,” ujar peneliti pusat kajian perkotaan Urbaning, Reno Eza Mahendra saat dihubungi, Senin (20/1/2025).

    Dugaan Pelanggaran Aturan Tata Ruang

    Reno menyebut penemuan ini memicu pertanyaan besar mengenai implementasi Putusan MK 85/PUU-XI/2013, yang secara tegas melarang pemanfaatan ruang dengan status HGB di atas wilayah perairan. Putusan tersebut menegaskan bahwa laut adalah ruang publik yang tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan privat atau komersial.

    Dia menilai bahwa kasus ini mengindikasikan adanya ketidaksinkronan antara aturan hukum dan praktik administrasi pertanahan.

    “Jika benar ada HGB di atas laut, ini jelas merupakan pelanggaran serius terhadap aturan tata ruang dan merugikan masyarakat luas,” ujar Reno.

    Kementerian ATR/BPN Diminta Klarifikasi

    Reno mengatakan temuan ini mengingatkan kembali pada kasus di Tangerang, di mana area perairan tercatat memiliki sertifikat tanah. Dia mendesak Kementerian ATR/BPN untuk memberikan penjelasan terkait fenomena serupa yang terjadi di Surabaya.

    “Situs ATR/BPN menunjukkan area HGB tersebut dengan jelas. Kalau ini hanya kesalahan administrasi, harus segera diperbaiki. Jika tidak, ini bisa jadi celah untuk eksploitasi ruang publik,” tandas Reno. [asg/beq]

  • Identitas Kependudukan Digital Tak Laku, Blangko E-KTP Blitar Menipis

    Identitas Kependudukan Digital Tak Laku, Blangko E-KTP Blitar Menipis

    Blitar (beritajatim.com) – Ketersediaan blangko E-KTP di Kabupaten Blitar menipis setiap bulannya. Rata-rata stok blangko E-KTP hanya mencukupi kebutuhan pengurusan identitas warga untuk 2 bulan saja.

    Seperti yang terjadi pada bulan Januari 2025, dimana stok blangko E-KTP di Kabupaten Blitar juga menipis. Sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Blitar kembali mengajukan blangko E-KTP ke kementerian pusat.

    “Total ada 8 ribu keping blangko E-KTP yang baru dikirimkan oleh pusat, ini cukup untuk 2 bulan ke depan,” ucap Tunggul Adi Wibowo, Kepala Dispendukcapil Kabupaten Blitar, Senin (20/01/2025).

    Kondisi itu terjadi karena tingginya perekaman E-KTP oleh masyarakat Kabupaten Blitar. Rata-rata pemohon E-KTP di Kabupaten Blitar mencapai 600 orang per hari.

    Tentu dengan kondisi itu ketersediaan blangko E-KTP di Dispendukcapil Kabupaten Blitar akan selalu menipis. Selain itu, tidak lakunya Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga menjadi penyebab kenapa masyarakat masih banyak yang mengurus E-KTP konvensional.

    Tingkat aktivasi IKD di Kabupaten Blitar pun dirasa masih rendah. Sehingga masyarakat perlu diberikan penjelasan agar aktivasi IKD bisa meningkat dan tidak tergantung pada E-KTP konvensional.

    “Kami mendorong masyarakat untuk dapat melakukan aktivasi IKD,” tegasnya.

    Sebenarnya Dispendukcapil Kabupaten Blitar selalu mengajukan blangko E-KTP ke pusat setiap 2 bulan sekali. Namun nampaknya jumlah blangko E-KTP yang dikirim tidak sebanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Blitar yang mencapai 1,252 juta jiwa.

    Ditengah carut marutnya blangko E-KTP tersebut sebenarnya Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan solusi. Namun nampaknya masyarakat Kabupaten Blitar masih belum tertarik dengan IKD.

    Dispendukcapil Kabupaten Blitar pun mengimbau agar lebih tertarik mengaktivasi IKD di ponsel mereka. Dengan begitu masyarakat tidak perlu khawatir kehabisan blangko E-KTP.

    “Kami setiap 1 bulan 2 kali melakukan pengajuan ke pusat. Tapi kami dorong agar masyarakat untuk dapat mengaktivasi IKD,” tegasnya.

    Masyarakat Kabupaten Blitar sendiri memang belum banyak yang tahu soal IKD. Keengganan masyarakat untuk mengurus IKD ini dipengaruhi oleh belum tahunya manfaat dan kemudahan IKD.

    “Meskipun punya IKD, sebagai persyaratan apapun sekarang di Blitar ini masih menggunakan E-KTP biasa terus apa manfaatnya,” ungkap Imron, warga Kabupaten Blitar.

    Selain, sejumlah pelayanan publik di Blitar juga masih menerapkan E-KTP sebagai syarat utama. Hal itulah yang membuat masyarakat enggan untuk mengurus atau aktivasi IKD.

    “Kalau saya dari pada tidak ada manfaatnya mending ngurus E-KTP bisa,” tegasnya. [owi/aje]

  • Kemenag: Waspada Hoaks Lowongan Kerja Petugas Haji di Media Sosial

    Kemenag: Waspada Hoaks Lowongan Kerja Petugas Haji di Media Sosial

    Jakarta (beritajatim.com)- Dalam dua tahun terakhir, informasi palsu atau hoaks mengenai lowongan kerja (loker) dan seleksi petugas haji marak beredar di media sosial. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kementerian Agama (Kemenag), Ahmad Fauzin, mengimbau masyarakat untuk berhati-hati, tidak mudah percaya, dan selalu memverifikasi informasi melalui situs web resmi atau media sosial Kemenag.

    Berbagai bentuk hoaks terkait lowongan kerja dan seleksi petugas haji telah ditemukan. Salah satu contohnya adalah unggahan di akun Facebook “Info Terkini 2025”. Akun tersebut memposting meme yang mencantumkan logo Kemenag, BUMN, dan Garuda Indonesia, dengan pesan sebagai berikut:

    “Pemerintah buka pendaftaran rekruitmen haji 2025. Di dalam satu provinsi, pemerintah akan memilih 100 orang untuk diberangkatkan ibadah haji. Biaya ditanggung oleh pemerintah. Daftar sekarang juga.” tulis akun tersebut.

    Ahmad Fauzin dengan tegas menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoaks. “Waspada, cek infonya di web dan medsos Kemenag,” ujar Fauzin melansir situs resmi Kementerian Agama.

    Fauzin menjelaskan bahwa proses seleksi petugas haji untuk tahun 1446 H/2025 M, baik di tingkat daerah maupun pusat, telah berlangsung dari November hingga Desember 2024. Saat ini, para peserta sedang menunggu pengumuman hasil seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tingkat pusat.

    “Seluruh rangkaian proses seleksi sudah berjalan. Di tingkat pusat, tinggal menunggu pengumuman hasilnya,” jelas Fauzin. Menurutnya, pengumuman hasil seleksi ini direncanakan akan diumumkan pada Januari 2025.

    Ia juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap hoaks yang berkaitan dengan lowongan kerja atau seleksi petugas haji, terutama yang mencantumkan tautan mencurigakan. Hal tersebut berpotensi menjadi modus pencurian atau penyalahgunaan data pribadi.

    “Seleksi petugas haji 2025 sudah selesai. Tinggal pengumuman hasilnya. Waspada dengan hoaks dan modus pencurian data,” tandas Fauzin. [aje]

  • Kebijakan Pengurangan Petugas Haji 2025 Jadi Sorotan, Mengapa?

    Kebijakan Pengurangan Petugas Haji 2025 Jadi Sorotan, Mengapa?

    Jakarta (beritajatim.com)- Komisi Nasional Haji memperingatkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 M/1446 H akan menghadapi tantangan signifikan.

    Tantangan utama yang dihadapi adalah kebijakan drastis dari pemerintah Arab Saudi yang mengurangi jumlah petugas haji dari sekitar 4.200 orang menjadi hanya 2.100 petugas. Kebijakan ini akan berdampak pada rasio pendampingan, yakni 1 petugas untuk setiap 100 jamaah dari total 221.000 jamaah.

    Ketua Komnas Haji, Mustolih Sirajd, menilai jumlah petugas yang tersedia sangat tidak memadai untuk mendampingi seluruh jamaah. “Ketika jumlah petugas belum dikurangi saja sudah dirasa kurang, apalagi setelah dikurangi separuhnya. Ini akan menjadi tantangan besar,” ujar Mustolih melansir situs resmi Kementerian Agama.

    [irp posts=”1305528″ ]

    Pengurangan petugas ini dilakukan dengan alasan penguatan rasio petugas melalui optimalisasi layanan digital. Namun, dengan perhitungan tersebut, setiap kelompok terbang (kloter) yang berisi 300 hingga 400 jamaah hanya akan didampingi oleh tiga petugas, jauh dari rasio sebelumnya, yakni 1 petugas untuk 50 jamaah.

    Mustolih mengungkapkan, kondisi ini dapat mempengaruhi layanan dan kelancaran ibadah haji. Potensi permasalahan akan meningkat terutama di kawasan Armuzna saat puncak haji, di mana kekurangan petugas bisa menyebabkan jamaah tersesat atau terpisah dari rombongan.

    Selain itu, layanan tidak akan terdistribusi dengan baik, terutama bagi jamaah lanjut usia yang kurang memahami medan dan teknologi digital.

    Mustolih menambahkan, penurunan jumlah petugas bisa menimbulkan dampak negatif pada kelancaran layanan haji. “Tidak semua jamaah memiliki kemampuan menggunakan layanan digital atau memahami kondisi di tanah suci. Ini akan menjadi tantangan besar, terutama pasca-Armuzna ketika stamina petugas mulai menurun,” jelasnya.

    Untuk itu, Mustolih menyerukan agar pemerintah Indonesia terus berupaya agar kebijakan ini dapat ditinjau ulang oleh Arab Saudi. Jika kebijakan tetap berlaku, petugas yang direkrut harus memiliki kondisi fisik yang prima, memahami medan, dan memiliki pengetahuan mendalam tentang manasik haji.

    “Seluruh elemen petugas, mulai dari pusat hingga sektor khusus, harus bekerja keras dan bersinergi untuk memastikan kelancaran ibadah haji tahun ini,” pungkas Mustolih. [aje]

  • Ketua Lesbumi Jatim: Kebudayaan Bukan Sekadar Kontes Pencarian Bakat

    Ketua Lesbumi Jatim: Kebudayaan Bukan Sekadar Kontes Pencarian Bakat

    Malang (beritajatim.com) – Kontes pencarian bakat bukan wujud ekspresi utama dalam memaknai kebudayaan. Kontes pencarian bakat, hanyalah wujud aktualisasi diri para remaja yang positif, ketimbang hanya menjadi konsumen drama korea (drakor) yang mereka gandrungi.

    Demikian diungkapkan Riadi Ngasiran, Ketua Lesbumi (Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia) PWNU Jawa Timur, pada Halaqoh Kebudayaan bertajuk “Pesantren sebagai Pusat Pemajuan Kebudayaan dan Moralitas Bangsa” di Pesantren Luhur, Kota Malang, Sabtu 18 Januari 2025.

    Menurut Riadi Ngasiran, yang sebelumnya dikenal sebagai esais dan penelaah seni, bila pencarian bakat atau talent digemari para remaja hal itu merupakan ruang ekspresi yang berada pada ranah budaya populer. Bukan ekspresi pada kebudayaan dalam pengertian sesungguhnya.

    “Kebudayaan populer, lebih bersifat instan dan temporer. Juga bersifat fashionable, yang tak bisa berumur panjang,” tutur Riadi.

    Kebudayaan dalam pengertian sesungguhnya, merupakan upaya yang terus-menerus dari kesadaran manusia untuk memaknai kehidupan. Salah satu ukuran dalam kebudayaan, adalah memaknai ruang-ruang ekspresi dengan mengetengahkan daya intelektual dan bakat alam dalam mempergulatkan pengalaman estetikanya.

    Karena itu, produk karya sastra, misalnya, tidak seluruhnya memberikan kontribusi bagi perkembangan kebudayaan. Karya-karya sastra populer, tidak bersifat panjang usia karena dihasilkan dari proses yang instan.

    Halaqoh Kebudayaan bertajuk “Pesantren sebagai Pusat Pemajuan Kebudayaan dan Moralitas Bangsa” di Pesantren Luhur, Kota Malang.

    Ijtihad Kreatif

    “Karya-karya sastra dunia, karya Ernes Hemingway, Shakespeare, Chairil Anwar, Orhan Pamuk, Najib Mahfudz, tidak dihasilkan karena proses instans. Tapi, dengan daya juang dan ijtihad kreatif yang bersungguh-sungguh.

    Dalam proses kreatif pun, seniman sebagai makhluk yang mengemban tugas kebudayaan, sesungguhnya melakukan “ijtihad kreatif”.

    Halaqoh Kebudayaan bertajuk “Pesantren sebagai Pusat Pemajuan Kebudayaan dan Moralitas Bangsa” di Pesantren Luhur, Kota Malang.

    Pesantren dan Kebudayaan

    Gus Muhammad Danial Farafish SH, SHum, MAg, Pengasuh Pesantren Luhur, memberikan sambutan hangat. Para santri mempunyai semangat dalam menghidupkan suasana belajar yang sungguh-sungguh dan mengembangkan wawasan secara luas, bukan hanya pada keilmuan Islam melainkan juga ilmu-ilmu yang sifatnya umum. Seperti sains dan teknologi, dan ilmu-ilmu humaniora, seperti kebudayaan.

    “Ini semua mewarisi semangat para muassis (Pendiri) NU dan terutama muassis Pesantren Luhur, seperti Prof KH Achmad Mudlor (almaghfurlah) yang meletakkan dasar-dasar dalam pengembangan pesantren yang santrinya adalah para mahasiswa di kota Malang,” tuturnya.

    Dengan terselenggaranya Halaqah Kebudayaan, mengambil kesimpulan bahwa pesantren berperan sebagai pusat pemajuan budaya, peradaban, dan pembentuk moralitas bangsa yang telah lama mengakar di Indonesia.

    “Santri, dengan keilmuan yang mengakar melalui tradisi sanad, memiliki kekuatan besar yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Oleh karena itu, penting bagi santri untuk mengasah budaya berpikir, membaca, menulis, serta menangkap fenomena sosial agar dapat menjadi agen pembaharu, pejuang, dan intelektual yang berkontribusi bagi masyarakat,” tutur Riadi Ngasiran.

    Selain itu, santri juga perlu memiliki wawasan global, sehingga karya dan kiprah mereka tidak hanya memberi dampak bagi masyarakat lokal, tetapi juga untuk dunia.

    “Santri harus terus berkembang, mekar, dan menyebar, menyebarkan kebaikan dan ilmu yang mereka miliki,” tambahnya. [but]

  • Persiapan Terus Dimatangkan, Revitalisasi Pasar Besar Tinggal Tunggu Waktu

    Persiapan Terus Dimatangkan, Revitalisasi Pasar Besar Tinggal Tunggu Waktu

    Malang (beritajatim.com) – Sebelum mengakhiri masa jabatan sebagai Penjabat Walikota Malang. Iwan Kurniawan berusaha keras menuntaskan 11 prioritas program kerja yang telah dia rancang sejak pertama menjabat. Program 11 prioritas diharapkan bisa menajdi pondasi untuk dilanjutkan Kepala Daerah terpilih.

    Dari 11 program prioritas, satu diantaranya adalah revitalisasi Pasar Besar. Iwan melihat pasar besar memiliki peluang bisnis yang luar biasa dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di Kota Malang.

    Terlebih, Iwan sudah banyak menggali informasi tentang pasar besar sebagai pusat perdagangan terbesar di Kota Malang. Berada di lokasi strategis, menjadi keuntungan tersendiri sebagai salah satu ikon Kota Malang. Karena itulah, seiring berjalannya waktu Iwan terus berkomitmen menuntaskan persiapan revitalisasi Pasar Besar.

    Terbaru, Iwan sudah berkomunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Termasuk berkomunikasi dengan paguyuban pedagang telah dilakukan. Penyiapan detail engineering desain (DED) juga telah disusun dengan melibatkan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Kota Malang. Iwan juga telah menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk melengkapi berkas perijinan.

    “Terkait Revitalisasi ini (pasar besar), tahapan terus kita lakukan. Kita sudah lakukan langkah komunikasi dengan Kementerian PU, ada Wamen dan sekjen kemarin saat audiensi, dengan paguyuban pedagang juga, DED nya, juga bagaimana kita menyiapkan perijinannya sesuai hasil reviu dari Kementerian PU kemarin,” ujar Iwan.

    Iwan menuturkan dalam APBD 2025 ini juga telah dianggarkan relokasi pedagang pasar besar sebesar Rp10 miliar. Disisi lain dia juga yakin, revitalisasi Pasar Besar dapat teranggarkan melalui APBN.

    “Anggaran relokasi juga sudah kita siapkan di tahun 2025 ini, nilainya Rp10 Miliar. Artinya kita patuh pada tahapan-tahapan yang harus dilakukan, harapannya semua sesuai dengan timeline yang direncanakan,” ujar Iwan.

    “Nah tadi sudah disampaikan Pak Menteri, ini juga perlu disampaikan kepada masyarakat sebagai pembelajaran, artinya ada mekanisme yang perlu kita patuhi. Kita perlu reasoning yang tepat, tadi sudah kita sampaikan ke beliau progres persiapan yang kita lakukan. Alhamdulillah Pak Menteri memberikan atensi terkait revitalisasi pasar,” imbuhnya.

    Iwan berharap revitalisasi Pasar Besar bisa segera terealisasi. Dia meminta dukungan semua pihak agar tahapan yang dilakukan Pemkot Malang bisa membuahkan hasil.

    “Tentu kita fokus pada tahapan yang ada, semua sesuai timeline, dan juga kesepakatan pedagang bisa segera tercapai. Setelah itu kita berharap revitalisasi segera dimulai. Saya minta dukungan semua pihak kita saling mendukung dan tidak boleh capek. Makanya waktu rakor Pasar Besar saya ajak semua tidak boleh capek, saya aja yang bukan orang Malang nggak capek bolak balik Jakarta memastikan ini, maka yang orang Malang harusnya juga nggak boleh capek, selama niat kita baik,” ujar Iwan. [luc/aje]

  • Kota Malang Tunjukkan Cara Cerdas Kelola Sampah Modern Lewat TPA Supit Urang

    Kota Malang Tunjukkan Cara Cerdas Kelola Sampah Modern Lewat TPA Supit Urang

    Malang (beritajatim.com) – Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dody Hanggodo mengapresiasi tempat pembuangan akhir TPA Supit Urang Kota Malang. TPA ini menjadi role model dan percontohan pengelolaan sampah modern di Indonesia.

    Dody sendiri telah berkunjung ke TPA Supit Urang pada Sabtu, (18/1/2025) kemarin. Dia didampingi oleh Penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Propinsi Jawa Timur Airyn Saputri Harahap, serta Kadis Lingkungan hidup Kota Malang Noer Rahman Wijaya. Dody melihat langsung aktivitas pengelolaan sampah di TPA Supit Urang.

    Dody menyebut, TPA Supit Urang memiliki sarana dan fasilitas lengkap di atas lahan seluas 32 hektare. TPA Supit urang salah satu TPA kelas VVIP karena dikelola dengan baik.

    “Saya sudah melihat aktivitas disini (TPA Supit Urang), kalau ini bukan TPS biasa, ini kelasnya sudah VVIP dan bisa jadi percontohan bagi daerah lain. Ini juga jadi bukti pertambahan manusia di Kota Malang tidak terpengaruh dengan sampah yang dihasilkan karena ada TPA ini,” ujar Dody.

    Dody mengungkapkan hasil kunjungan ke TPS Supit Urang akan disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup. Dirinya berharap Menteri LH bisa melihat sendiri bagaimana modernnya pengelolaan manajemen pengelolaan persampahan di TPA Supit Urang.

    “Nanti saya akan menghadap Menteri LH, akan saya sampaikan kalau ini luar biasa modern. Karena kalau PU ini kan hanya membangun, tapi manajemen pengelolaannya ini sudah milik lingkungan hidup, nanti Menteri LH bisa melihat langsung aktivitas disini,” ujar Dody.

    Sementara Iwan Kurniawan mengatakan apresiasi dari Menteri PU Dody Hanggodo perlu disikapi dengan inovasi-inovasi yang terus berkembang. Dia juga memaparkan cara pikir masyarakat terkait pengelolaan sampah ke Dody. Sebab, cara pandang masyarakat menjadi landasan perilaku khususnya masyarakat perkotaan mengelola sampah dengan bijak.

    “Saya mendampingi Pak Menteri dan kami banyak berdiskusi, tentu apresiasi dan dukungan dari beliau kita maknai dengan terus melakukan inovasi, karena sayang sekali kalau dengan fasilitas lengkap seperti ini tapi tidak dikembangkan,” ujar Dody.

    “Beliau juga sempat menyampaikan pentingnya perubahan perilaku masyarakat dalam melihat permasalahan sampah, dan hal ini umum dialami masyarakat di perkotaan. Jadi tugas kita nanti juga terus memberikan edukasi informasi kepada masyarakat sesuai arahan Pak Menteri,” tambahnya Iwan.

    Secara teknis, Iwan kembali menegaskan TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) menjadi inovasi selanjutnya yang bisa dilakukan di TPA Supit Urang. Gagasan ini dikembangkan agar nantinya TPA Supit Urang mampu menjadi penyumbang PAD Kota Malang.

    “Sanitary landfill sudah bagus, tapi kita tidak bisa bergantung terus dengan sistem ini, kita upayakan TPST. Harapannya, selain memberikan dampak terhadap manajemen pengelolaan sampah, pemberdayaan masyarakat terangkat dan mensejahterakan, serta yang terpenting bisa meningkatkan PAD Kota Malang,” ujar Iwan. [luc/aje]

  • Jebakan Tikus Listrik Telan Korban Jiwa di Ngawi, DPRD Jatim Desak Tindakan Serius

    Jebakan Tikus Listrik Telan Korban Jiwa di Ngawi, DPRD Jatim Desak Tindakan Serius

    Surabaya (beritajatim.com) – Insiden tragis akibat penggunaan jebakan tikus beraliran listrik di Ngawi kembali memakan korban jiwa, memicu kekhawatiran luas di masyarakat.

    Menyikapi peristiwa ini, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono mendesak tindakan serius untuk mengatasi bahaya praktik tersebut. Menurutnya, pendekatan komprehensif diperlukan untuk melindungi petani sekaligus mencegah terulangnya kejadian serupa.

    “Kejadian ini sangat memilukan. Pemerintah harus segera bertindak untuk mengedukasi petani tentang bahaya jebakan tikus beraliran listrik, baik bagi manusia maupun lingkungan,” ujar Deni Wicaksono saat ditemui, Minggu (19/1/2025).

    Politisi PDIP ini menyebut pentingnya program pelatihan bagi petani untuk menggunakan metode pengendalian hama yang lebih aman. Selain edukasi, regulasi yang tegas juga dianggap mendesak, Deni mendorong pemerintah daerah untuk segera merumuskan aturan yang melarang penggunaan jebakan listrik di lahan pertanian, lengkap dengan sanksi tegas bagi pelanggar.

    “Peraturan ini penting untuk memastikan keselamatan semua pihak. Jika dibiarkan, korban akan terus berjatuhan,” tambahnya.

    Deni juga menyebut perlunya alternatif pengendalian hama yang lebih ramah lingkungan dan aman. Ia menyarankan penggunaan predator alami seperti burung hantu, jebakan manual, atau pestisida biologis.

    “Pemerintah seharusnya memberikan subsidi atau bantuan alat pengendalian tikus yang aman agar petani tidak lagi tergoda menggunakan metode berbahaya ini,” imbuhnya.

    Lebih jauh, Deni mendorong adanya kolaborasi antar pihak untuk menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh. Pemerintah daerah, dinas pertanian, dan lembaga penelitian perlu duduk bersama mencari solusi inovatif. Ia juga menekankan pentingnya gotong royong masyarakat dalam pengendalian hama.

    “Semua pihak harus dilibatkan, ini bukan hanya tugas pemerintah,” tegasnya.

    Deni menegaskan kasus di Ngawi ini menjadi pengingat bahwa penggunaan teknologi di sektor pertanian harus memperhatikan keselamatan manusia. Dengan mempromosikan teknologi modern, seperti alat pengusir tikus berbasis suara ultrasonik atau drone, Deni yakin pertanian yang aman dan produktif dapat diwujudkan tanpa mengorbankan nyawa.

    “Kita semua bertanggung jawab untuk memastikan tragedi ini tidak lagi terjadi. Edukasi, regulasi, dan inovasi adalah kuncinya,” pungkas Deni.[asg/aje]

  • Hasto Tegaskan Komitmennya dalam Pemberantasan Korupsi saat Acara ‘Soekarno Run’ di Surabaya

    Hasto Tegaskan Komitmennya dalam Pemberantasan Korupsi saat Acara ‘Soekarno Run’ di Surabaya

    Surabaya (beritajatm.com) – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menunjukkan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi saat hadir dalam acara Soekarno Run di Surabaya pada Minggu pagi, 19 Januari 2025.

    Dalam kesempatan tersebut, Hasto menegaskan bahwa dirinya akan mengikuti seluruh proses hukum yang melibatkan dirinya. Ia juga menunjukkan keyakinannya terhadap visi mulia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menegakkan keadilan.

    “Sebagai Sekjen saya harus mempelopori semangat anti korupsi, saya bukan pejabat negara dan tidak ada kerugian negara,” kata Hasto sebelum melepas ribuan peserta Soekarno Run di Jalan Tunjungan, Surabaya.

    Pernyataan ini menjadi bukti nyata bahwa Hasto siap menghadapi proses hukum yang sedang berjalan dan tetap berkomitmen untuk mendukung gerakan anti-korupsi.

    Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa ia akan menyerahkan bukti otentik dan mengikuti arahan tim kuasa hukumnya dalam menyelesaikan kasus yang tengah dihadapinya. “Dan kami sampaikan argumentasi-argumentasi hukum berdasarkan bukti-bukti yang otentik baik formil maupun materiil,” tambahnya.

    Acara Soekarno Run, yang dihadiri oleh lebih dari 3.000 peserta dari Surabaya dan sekitarnya, mengusung tema “Berlari di Atas Kaki Sendiri” yang bukan hanya untuk memperingati HUT PDI Perjuangan, tetapi juga untuk menyuarakan pentingnya kemandirian dalam membangun Indonesia.

    Hasto dalam sambutannya menekankan bahwa semangat ini harus ditanamkan pada generasi muda. “Kita harus menggembleng anak-anak muda kita untuk punya jiwa sportivitas, untuk mengobarkan semangat mens sana in corpore sano. Dengan cara seperti itu maka budaya prestasi, budaya berlatih itu akan dilakukan,” ujar Hasto.

    Ia menambahkan bahwa dalam dunia olahraga, terutama lari, harus mengandalkan kekuatan sendiri, tanpa bisa mengandalkan orang lain. Acara ini juga mendapat dukungan penuh dari Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang melihat Soekarno Run sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun Kota Pahlawan.

    Eri berharap bahwa dengan acara ini, masyarakat dapat merasakan manfaat kesehatan jasmani dan rohani serta mempererat hubungan antarwarga. “Saya berharap dengan Soekarno Run ini kita sehat jasmani, sehat rohani, bangun Surabaya bareng-bareng,” ujarnya.

    Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, juga menyatakan bahwa Soekarno Run memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi acara berskala nasional bahkan internasional. Menurut Adi, acara ini tidak hanya memperkuat semangat kepahlawanan, tetapi juga berpotensi menggerakkan perekonomian lokal, terutama bagi UMKM di Surabaya.

    “Terima kasih kepada pemerintah kota Surabaya telah menggelar event ini karena Bung Karno lahir di Surabaya. Berharap event ini diperbesar skalanya karena mampu menggerakkan perekonomian UMKM, di antaranya UMKM makanan dan minuman, percetakan, dan lain sebagainya,” ungkap Adi.

    Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, Sekretaris DPD PDIP Jatim Sri Untari Bisuwarno, serta jajaran lainnya. Soekarno Run bukan hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga mempererat hubungan masyarakat dan menumbuhkan semangat kemandirian serta kebersamaan dalam membangun Indonesia. [asg/suf]