Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • HGB di Atas Laut Surabaya, Wakil Ketua DPRD: Cacat Prosedur, Harus Diusut!

    HGB di Atas Laut Surabaya, Wakil Ketua DPRD: Cacat Prosedur, Harus Diusut!

    Surabaya (beritajatim.com) – Temuan mengejutkan muncul terkait adanya Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 656 hektare di kawasan perairan timur Eco Wisata Mangrove Gunung Anyar, Surabaya. Fenomena ini menyerupai kasus serupa yang pernah terjadi di Tangerang, memunculkan kekhawatiran publik mengenai potensi penyimpangan prosedur.

    Data yang diungkap melalui cuitan akun media sosial X, @thanthowy, menyebutkan bahwa tiga titik koordinat di kawasan tersebut tercatat memiliki status HGB. Padahal, secara fisik, area laut tersebut tidak memiliki bangunan apapun. Informasi ini merujuk pada situs resmi Kementerian ATR/BPN, bhumi.atrbpn.go.id.

    Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menyebutkan bahwa penerbitan HGB di atas laut adalah tindakan yang bertentangan dengan prosedur hukum.

    “Jika benar laut timur Surabaya saat ini diterbitkan HGB, tentu ini cacat prosedur. HGB hanya bisa diterbitkan jika terdapat bangunan di lokasi yang diajukan haknya,” tegas Fathoni, Senin (20/1/2025).

    Menurutnya, penerbitan HGB tanpa dasar yang sah tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Ia meminta Kementerian ATR/BPN segera bertindak.

    “BPN seharusnya membatalkan pemberian hak tersebut karena selain bertentangan dengan putusan MK, juga tidak memenuhi syarat,” tegas politisi Golkar ini.

    Fathoni juga mendesak adanya langkah investigasi menyeluruh untuk mengungkap fakta di balik pemberian HGB tersebut. “Saya berharap Kementerian ATR/BPN menerbitkan tim investigasi agar masyarakat tidak resah. Jika dibiarkan, ini bisa memicu masyarakat lain untuk mengajukan hak atas pantai di Surabaya,” katanya.

    Lebih lanjut, Fathoni menekankan pentingnya penegakan hukum jika ditemukan indikasi pelanggaran. “Jika hasil investigasi membuktikan pernah diterbitkan HGB, saya berharap Polda Jatim mengusut tuntas pemberian hak tersebut, karena ada dugaan perbuatan melawan hukum di dalamnya,” pungkasnya.[asg/kun]

  • Ditemukan 8 Bangkai Sapi di Sungai Bengawan Solo, Pasar Hewan Bojonegoro Tutup

    Ditemukan 8 Bangkai Sapi di Sungai Bengawan Solo, Pasar Hewan Bojonegoro Tutup

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Sepanjang Januari 2025 sudah ditemukan delapan bangkai sapi di Sungai Bengawan Solo.

    Bangkai sapi yang ditemukan dan berhasil dievakuasi diduga suspek Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Untuk mengantisipasi penyebaran yang lebih luas, Pemkab Bojonegoro menutup sementara pasar hewan di Kabupaten Bojonegoro.

    Selain menutup pasar hewan, Pemkab Bojonegoro bersama instansi lain juga melakukan penyekatan di perbatasan wilayah Kabupaten Bojonegoro.

    Dari data di Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Pemkab Bojonegoro per tanggal 13 Januari 2025 sudah ada sebanyak 280 sapi suspek PMK.

    “Langkah ini (penutupan pasar hewan,red) akan dimulai pada 22 Januari 2025 hingga 04 Februari 2025,” ujar Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Disnakkan Bojonegoro, drh Lutfi Nurrohman, Senin (20/1/2025).

    Ia menambahkan, penutupan sementara transaksi jual beli hewan ini berdasarkan Surat Menteri Pertanian Nomor: B-03/PK.320/M/01/2025 tentang Kewaspadaan Dini Peningkatan Kasus Penyakit Menular Strategis (PHMS). Juga berdasar surat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro Nomor: 542/1304/412.222 /2024 tentang Laporan Kejadian Kasus PMK.

    “Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk sementara kegiatan transaksi jual beli di Pasar Hewan di Bojonegoro diantaranya Pasar Hewan Baureno, Sumberrejo, Balen dan Padangan ditiadakan selama 14 hari. Selain itu juga dilakukan penyemprotan disinfektan di seluruh pasar hewan yang ada di Bojonegoro tersebut,” jelasnya.

    Langkah ini diambil untuk memutus risiko penularan PMK melalui hewan dan media pembawa penyakit. Sebab menurutnya pasar hewan merupakan salah satu tempat berkumpulnya hewan ternak dari berbagai daerah, sehingga berisiko tinggi terhadap penularan penyakit, terutama melalui kontak langsung antar hewan maupun melalui perantara seperti kendaraan angkutan ternak, manusia dan peralatan yang dipakai. [lus/ted]

  • Hairul Anam Terpilih sebagai Ketua PWI Pamekasan 2025-2028

    Hairul Anam Terpilih sebagai Ketua PWI Pamekasan 2025-2028

    Pamekasan (beritajatim.com) – Hairul Anam mengungguli Prengky Wirananda dan terpilih sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan, Periode 2025-2028.

    Hal tersebut berdasar hasil Konferensi IV PWI Pamekasan, dengan tema ‘Merawat Kebersamaan dan Menguatkan Persatuan dalam Menatap Organisasi Berkemajuan’ di Ruang Rato Ebhu Kompleks Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Jl Pamong Praja Nomor 1 Pamekasan, Senin (20/1/2025).

    Konferensi tersebut dipimpin Wakil Ketua Bidang Keorganisasian PWI Jawa Timur, Machmud Suhermono, disaksikan Ketua PWI Jatim, Lutfil Hakim, serta anggota PWI Pamekasan.

    Konferensi IV PWI Pamekasan, diikuti dua figur yang bersaing dan mencalonkan diri sebagai ketua. Masing-masing Hairul Anam dengan nomor urut 1, dan Prengky Wirananda dengan nomor urut 2.

    Dalam konferensi tersebut, terdapat 14 orang yang berhak menyalurkan hak suara untuk memilih dua figur yang ditetapkan sebagai calon ketua PWI Pamekasan. Jumlah tersebut merupakan wartawan yang tercatat dengan status (proses) anggota biasa.

    Sementara hasil pemilihan ketua PWI Pamekasan, Hairul Anam memperoleh sebanyak 9 suara, Prengky Wirananda mendapatkan dukungan 4 suara, serta 1 suara dinyatakan sah. Sehingga Hairul Anam ditetapkan terpilih sebagai Ketua PWI Pamekasan, Periode 2025-2028.

    “Berdasar hasil pemilihan yang dilaksanakan secara demokratis dan tertutup, saudara Hairul Anam terpilih sebagai Ketua PWI Pamekasan, Periode 2025-2028,” kata Machmud Suhermono, memastikan proses konferensi selesai. [pin/but]

  • Temuan HGB 656 Hektare di Atas Laut Surabaya, DPRD Sebut Potensi Rusak Tatanan Ruang Pesisir

    Temuan HGB 656 Hektare di Atas Laut Surabaya, DPRD Sebut Potensi Rusak Tatanan Ruang Pesisir

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan angkat bicara terkait temuan mengejutkan munculnya status Hak Guna Bangunan (HGB) yang berada di atas perairan laut Surabaya. Eri menilai keberadaan HGB di atas laut ini berpotensi merusak tatanan ruang pesisir.

    “Pemerintah Kota Surabaya perlu segera berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Pemprov Jawa Timur untuk menyelesaikan persoalan ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan lahan di wilayah pesisir tetap sesuai aturan dan berorientasi pada keberlanjutan,” ujar Eri, Senin (20/1/2025).

    Data dari media sosial X, melalui akun @thanthowy, mengungkap keberadaan area HGB seluas 656 hektare di kawasan perairan timur Eco Wisata Mangrove Gunung Anyar, Surabaya. Informasi tersebut merujuk pada situs resmi bhumi.atrbpn.go.id dengan tiga koordinat yang tercatat. Temuan ini menimbulkan kekhawatiran publik mengenai dampaknya terhadap kelestarian lingkungan pesisir.

    Eri menegaskan bahwa meski berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 pengelolaan wilayah laut menjadi kewenangan Pemprov Jawa Timur, Pemkot Surabaya tetap memiliki peran strategis.

    “Kami mendorong Pemkot Surabaya untuk terus bersinergi dalam melakukan penataan wilayah pesisir dan laut, dengan menitikberatkan pada pembangunan berkelanjutan. Hal ini juga harus memprioritaskan keberlanjutan ekonomi masyarakat nelayan yang tinggal di kawasan pesisir,” jelasnya.

    Politisi PDIP ini menyarankan penerapan prinsip green economy dan blue economy dalam pengembangan kawasan pesisir. Langkah ini mencakup perlindungan ekosistem mangrove di kawasan Pamurbaya untuk mengurangi risiko abrasi, melindungi biota laut, sekaligus mendukung budidaya tambak.

    “Green economy dapat menjadi solusi untuk menjaga ekosistem pesisir sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Di sisi lain, blue economy harus diterapkan dengan pengelolaan terpadu antara kawasan wisata bahari, permukiman nelayan, dan pelabuhan,” tambah Eri.

    Dia juga meminta agar perhatian terhadap permukiman nelayan diperkuat dengan peningkatan kualitas lingkungan dan fasilitas pengolahan hasil laut, seperti yang sudah mulai dilakukan di Bulak.

    “Penataan pesisir harus memberikan manfaat ekologis sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, bukan malah menambah kerusakan lingkungan,” tutup Eri.[asg/ted]

  • Sidak di RPH Babi Banjarsugihan, DPRD Surabaya Disambut Aroma Tak Sedap, Ada Apa?

    Sidak di RPH Babi Banjarsugihan, DPRD Surabaya Disambut Aroma Tak Sedap, Ada Apa?

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Aroma tidak sedap menyambut langkah jajaran Komisi B DPRD Surabaya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Rumah Potong Hewan (RPH) Babi Banjarsugihan, Senin (20/1/2025).

    Sidak ini dilakukan untuk memastikan efisiensi pengelolaan limbah serta perbaikan infrastruktur demi kelancaran distribusi daging babi dan menjaga kelestarian lingkungan.

    Ketua Komisi B, Muhammad Faridz Afif, memimpin langsung sidak yang turut diikuti anggota seperti Mochamad Machmud, Budi Leksono, Baktiono, dan lainnya. Mereka memulai peninjauan dari kandang hingga area pengelolaan limbah, menyoroti beberapa kondisi yang perlu diperbaiki.

    “Sidak ini merupakan tindak lanjut dari hasil pembahasan Pansus RPH pasca-perubahan status menjadi Perseroan Daerah (Persero). Setelah Pansus selesai, kami langsung bergerak untuk mengecek kondisi di lapangan, terutama terkait pemindahan aset dan operasional RPH,” ujar Afif di sela-sela sidak.

    Di area pengelolaan limbah, rombongan menemukan kolam penampungan yang penuh dengan air keruh, diduga limbah hasil aktivitas pemotongan. Kerusakan pada alat penyedot limbah menyebabkan saluran air tersumbat dan menciptakan genangan kotor yang berpotensi mencemari lingkungan sekitar.

    “Alhamdulillah kami cek di RPH Banjarsugihan sudah bagus semuanya, tinggal ada perbaikan sedikit yang harus kita usulkan. Kami berharap agar ada perbaikan sistem pengelolaan limbah agar lebih efisien dan ramah lingkungan,” tegas Afif.

    Selain limbah, infrastruktur akses menuju RPH juga menjadi sorotan. Jalan paving yang menjadi jalur truk pengangkut babi dinilai kurang mampu menahan beban tonase tinggi, berisiko mengalami kerusakan. Komisi B merekomendasikan peningkatan kualitas jalan dengan pengecoran beton.

    “Kami akan mengusulkan agar seluruh area yang sering dilalui truk dicor. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerusakan jalan atau ambles. Ini demi memastikan kelancaran operasional RPH,” tambah Afif.

    Sidak ini juga bertujuan memastikan sentralisasi proses pemotongan babi di RPH Banjarsugihan. Menurut Afif, pemusatan kegiatan ini dapat meningkatkan efisiensi dan memastikan distribusi daging babi lebih terpantau.

    “Dengan terpusatnya pemotongan di RPH Banjarsugihan, kita dapat melacak distribusi daging babi secara lebih efektif dan memastikan kualitasnya terjamin,” paparnya.

    Afif juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses inventarisasi aset RPH, meskipun terkait status sewa lahan dengan Pemerintah Kota masih perlu klarifikasi lebih lanjut.

    “Belum tahu kalau soal itu, apakah sewa atau tidak. Yang jelas saat ini dalam proses inventarisasi aset RPH masih berlangsung. Namun, yang terpenting bagi kami adalah memastikan proses pemotongan berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur,” ungkapnya.[asg/ted]

  • DKPP Kota Kediri Alokasikan Pupuk Subsidi Urea dan NPK untuk Petani

    DKPP Kota Kediri Alokasikan Pupuk Subsidi Urea dan NPK untuk Petani

    Kediri (beritajatim.com) – Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Kediri, M Ridwan, mengungkapkan bahwa Kota Kediri akan mengalokasikan pupuk subsidi jenis urea dan NPK untuk memenuhi kebutuhan petani selama musim tanam awal tahun ini. Total alokasi pupuk subsidi ini mencakup 656 ton pupuk urea dan 1.253 ton pupuk NPK, yang jumlahnya sama dengan tahun sebelumnya.

    “Pendistribusian pupuk subsidi dilakukan melalui kios-kios resmi yang tersebar di tiga kecamatan, yakni Mojoroto, Kota, dan Pesantren. Kecamatan Mojoroto memiliki jumlah kios terbanyak, yaitu tiga kios, sementara Kecamatan Kota dan Pesantren masing-masing memiliki dua kios,” katanya.

    Ridwan berharap jumlah pupuk subsidi yang dialokasikan ini mampu mencukupi kebutuhan petani selama satu musim tanam. Selain pupuk subsidi, petani juga dianjurkan menggunakan pupuk organik untuk meningkatkan penyerapan nutrisi oleh tanah.

    “Cukup atau tidaknya pupuk subsidi untuk satu musim bersifat relatif. Namun, harapannya bisa mencukupi. Penggunaan pupuk organik juga dianjurkan agar tanah dapat menyerapnya dengan baik,” jelas Ridwan, yang berdomisili di Pare.

    Proses penyaluran pupuk subsidi kini lebih mudah, dengan persyaratan yang sudah disederhanakan. Petani dapat mengakses pupuk subsidi secara pribadi, melalui kelompok tani, atau dengan perwakilan. Semua data dan kebutuhan pupuk sudah terintegrasi melalui aplikasi Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK).

    Memasuki musim tanam, kebutuhan utama petani adalah ketersediaan pupuk. Oleh karena itu, pendistribusian pupuk subsidi menjadi prioritas untuk memastikan produktivitas lahan tetap optimal. Setiap petani akan mendapatkan dua jenis pupuk subsidi, yakni urea dan phonska.

    Untuk lahan seluas 0,25 hektare, petani dapat memperoleh 96 kilogram pupuk urea dan 88 kilogram pupuk phonska. Harga pupuk subsidi juga ditetapkan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Pupuk urea dengan berat 50 kilogram dibanderol Rp112.500, sementara pupuk phonska dengan berat yang sama dihargai Rp115 ribu.

    “Harga pupuk subsidi saat ini masih terjangkau dan mencukupi kebutuhan petani,” ujar Jarno, salah satu petani di Kecamatan Pesantren.

    Petani berharap distribusi pupuk subsidi bisa dilakukan lebih awal, mengingat musim penghujan yang tidak menentu serta jadwal penanaman yang maju. Ketersediaan pupuk yang tepat waktu akan membantu petani mengoptimalkan hasil panen mereka.

    Dengan alokasi pupuk subsidi yang memadai dan sistem distribusi yang sudah terintegrasi, Pemkot Kediri optimistis kebutuhan petani di wilayahnya dapat terpenuhi dengan baik selama musim tanam tahun ini. [nm/beq]

  • KPU Lamongan Serahkan Santunan ke Petugas Pilkada 2024

    KPU Lamongan Serahkan Santunan ke Petugas Pilkada 2024

    Lamongan (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamongan menyerahkan santunan kepada petugas badan ad hoc yang meninggal dunia atau mengalami kecelakaan kerja saat menjalankan tugas pada Pilkada 2024. Total santunan diberikan kepada lima petugas, terdiri dari 3 orang yang meninggal dunia dan 2 orang yang mengalami kecelakaan kerja.

    Ketua KPU Lamongan, Mahrus Ali, menjelaskan bahwa santunan untuk petugas yang meninggal dunia mencapai Rp 46 juta, yang terdiri dari Rp 36 juta sebagai santunan dan Rp 10 juta untuk biaya pemakaman. Sementara untuk petugas yang mengalami kecelakaan kerja, masing-masing menerima santunan sebesar Rp 20 juta.

    “Pemberian santunan ini diharapkan dapat meringankan beban ahli waris dan membantu petugas yang mengalami kecelakaan,” ujar Mahrus, Senin (20/1/2025), usai penyerahan santunan di Kantor KPU Lamongan.

    Santunan ini diberikan sesuai Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023, yang mengatur mekanisme santunan bagi petugas badan ad hoc yang mengalami musibah selama menjalankan tugas.

    “Meninggalnya tiga petugas badan ad hoc ini menghadirkan duka mendalam bagi kami. Mereka telah banyak berkorban untuk menyukseskan pelaksanaan tahapan Pilkada di wilayahnya masing-masing,” tutur Mahrus.

    Santunan bagi petugas yang meninggal dunia diserahkan langsung kepada ahli waris atau keluarga masing-masing. Sedangkan santunan untuk petugas yang mengalami kecelakaan diberikan kepada yang bersangkutan.

    KPU Lamongan berharap santunan ini dapat menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi para petugas badan ad hoc dalam menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 2024, sekaligus meringankan beban keluarga atau ahli waris. [fak/beq]

  • Prabowo Klaim Pemerintah Telah Lakukan Penghematan yang Cukup Besar

    Prabowo Klaim Pemerintah Telah Lakukan Penghematan yang Cukup Besar

    Sumedang (beritajatim.com) – Presiden RI Prabowo Subianto menyebut arahannya bagi pemerintah untuk melakukan penghematan dan efisiensi dalam melakukan pembelanjaan anggaran kini telah menghasilkan penghematan yang cukup besar.

    Hal ini ia sampakkan saat meresmikan 37 proyek listrik nasional di 18 provinsi, yang digelar di PLTA, Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1).

    “Saya dapat laporan dari Menteri Keuangan, arahan saya untuk melakukan penghematan di semua bidang alhamdullilah menghasilkan penghematan yang cukup besar,” ujar Prabowo.

    “Sehingga bangsa kita akan melakukan transformasi ke arah hilirisasi, ke arah industrialisasi secara besar-besaran, dan akan mengagetkan dunia saudara-saudara,” lanjutnya.

    Prabowo mengungkapkan dirinya pun optimistis Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dengan mempercepat proses industrialisasi dan hilirisasi.

    “Saya optimis target 8% [pertumbuhan ekonomi] akan kita capai dan kita akan mempercepat proses industrialisasi, proses hilirisasi, dan kita mencapai sasaran kita,” kata Prabowo.

    Seperti diketahui, Prabowo dalam beberapa kesempatan kerap menekankan soal pentingnya penghematan dan efisiensi di pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Adapun beberapa waktu lalu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut negara bisa menghemat anggaran hingga Rp 3,6 triliun berkat pemangkasan perjalanan dinas seperti yang diminta Prabowo.

    Arahan soal penghematan ini juga telah dituangkan menjadi kebijakan, di mana pada Desember 2024, Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) menerbitkan aturan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) kementerian dan lembaga pemerintah. Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran nomor B-32/M/S/LN.00/12/2024. [kun]

  • Antisipasi Penularan PMK, Sapi Luar Dibatasi Masuk Bojonegoro

    Antisipasi Penularan PMK, Sapi Luar Dibatasi Masuk Bojonegoro

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Mengantisipasi penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Bojonegoro mulai menerapkan pembatasan ternak dari luar daerah. Ternak yang masuk ke Bojonegoro akan dibatasi dengan cara penyekatan di wilayah perbatasan.

    Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Disnakkan Bojonegoro drh Lutfi Nurrohman mengatakan, penyekatan hewan ternak yang akan masuk ke Bojonegoro dilakukan bersama petugas gabungan dari Disnakkan Bojonegoro, Polres Bojonegoro, Kodim 0813 Bojonegoro dan BPBD Bojonegoro.

    Penyekatan dilakukan di beberapa titik wilayah perbatasan Kabupaten Bojonegoro. Diantaranya perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Seperti di Kecamatan Kasiman, Padangan, Ngraho, dan Margomulyo. Selain itu juga dilakukan penyekatan di Kecamatan Gondang, Baureno dan Trucuk. “Ini untuk mengantisipasi sapi dari luar yang akan masuk Bojonegoro,” ujarnya, Senin (20/1/2025).

    Dalam waktu dekat, kata drh Lutfi, Pemkab Bojonegoro juga akan memberikan vaksin terhadap sapi yang tersuspek PMK. Datanya, sampai dengan Sabtu (18/1/2025) ada 280 sapi yang dinyatakan suspek PMK.

    “Disnakkan menyiapkan 7.050 dosis vaksin PMK untuk ternak di Bojonegoro, khususnya bagi sapi betina di wilayah sumber bibit. Dan diharap masyarakat tidak menjual sapi yang sakit agar tidak meluas dan segera melapor kepada petugas kecamatan jika ada sapi yang sakit,” pungkasnya. [lus/beq]

  • Masrukin: Pers Luar Biasa Mendukung Pamekasan Lebih Maju

    Masrukin: Pers Luar Biasa Mendukung Pamekasan Lebih Maju

    Pamekasan (beritajatim.com) – Pj Bupati Pamekasan, Masrukin menilai dinamika pers di daerah yang dipimpinnya sangat luar biasa dan selalu memberikan support (dukungan) untuk Pamekasan lebih maju.

    Hal tersebut disampaikan dalam Kegiatan Konferensi IV Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan, di Ruang Rato Ebhu Kompleks Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Jl Pamong Praja Nomor 1 Pamekasan, Senin (20/1/2025).

    “Perlu kami sampaikan jika dinamika pers luar biasa, sebagian besar support Pamekasan lebih maju. Sekalipun kadang-kadang kami merasa terusik sebagai manusia, tapi secara garis besar kami ingin informasi yang disampaikan ke publik benar-benar mendidik,” kata Masrukin.

    Selain itu pihaknya menyampaikan jika dunia pers mengalir alamiah dan tidak bisa dibingkai dalam skat program. “Dunia pers ini tidak bisa dibingkai dalam skat program, tapi dunia pers justru mengalir alamiah dan terkadang bergerak jauh lebih jauh dibanding apa yang kita programkan,” ungkapnya.

    “Namun yang tidak kalah penting, pers ini justru menjadi alat pemancu bagi kami untuk melaksanakan berbagai program. Sehingga kami atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, ingin menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan wartawan, khususnya PWI Pamekasan,” jelasnya.

    Tidak hanya itu, pihaknya mengaku jika selama ini intens menjalin komunikasi bersama insan pers terutama sejak dirinya menjabat sebagai abdi negara di kabupaten Pamekasan.

    “Selama ini karir kami tidak bisa lepas dari peran pers, semua interaksi berlangsung naik turun. Tapi anugerah selama bisa menjalin komunikasi, seringkali terjadi salah paham dalam konteks diskusi karena kita berargumentasi dengan versi berbeda,” tegasnya.

    Dari itu pihaknya menyampaikan apresiasi sekaligus terima kasih bagi insan pers yang selama ini selain komitmen memberikan yang terbaik bagi daerah yang dipimpinnya. Khususnya dalam menjaga kondusifitas di Pamekasan.

    “Terima kasih sudah membranding Pamekasan, sebab tanpa ada campur tangan rekan-rekan media, khususnya rekan-rekan PWI tidak mungkin Pamekasan lebih sejuk. Sehingga hal ini menjadi energi gratis bagi kami,” pungkasnya. [pin/kun]