Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Pemulangan Jenazah 4 Warga Magetan Korban Longsor Denpasar Ditanggung Pemprov

    Pemulangan Jenazah 4 Warga Magetan Korban Longsor Denpasar Ditanggung Pemprov

    Magetan (beritajatim.com) – Plt Camat Parang, Mujayin, melaporkan perkembangan terbaru mengenai pemulangan jenazah korban bencana alam tanah longsor di Denpasar Bali, asal Desa Pragak, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, pada Senin (20/1/2025).

    “Biaya pemulangan jenazah seluruhnya ditanggung pemerintah Provinsi Jawa Timur,” kata Mujayin, Selasa (21/1/2025)

    Berdasarkan hasil komunikasi dengan Kamituwo Jombok, jenazah para korban telah selesai dimandikan dan menjalani proses pemulasaraan di Denpasar, Bali. Setelah proses tersebut, jenazah langsung diberangkatkan menuju Magetan dan diperkirakan tiba sekitar pukul 08.00 WIB.

    “Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan mengonfirmasi bahwa pemulasaraan jenazah berlangsung di rumah sakit di Denpasar. Jenazah direncanakan diberangkatkan dari Bali setelah Maghrib waktu setempat,” kata Mujayin.

    “Dalam koordinasi dengan Kepala Dinas Sosial, diinformasikan bahwa Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur berkenan mengantar jenazah dari Surabaya ke Magetan,” tambahnya.

    Identitas Korban

    Adapun identitas korban yang menjadi korban bencana tanah longsor adalah sebagai berikut:

    1. Sukesno (43 tahun)
    Alamat: RT 27 RW 08, Sruwuh, Dusun Jombok, Pragak.

    2. Didik Setiawan (24 tahun)
    Alamat: RT 29 RW 08, Sruwuh, Dusun Jombok, Pragak.

    3. Sarip (52 tahun)
    Alamat: RT 28 RW 08, Sruwuh, Dusun Jombok, Pragak.

    4. Dwi Lintang Bagus Saputro (24 tahun)
    Alamat: RT 28 RW 08, Sruwuh, Dusun Jombok, Pragak.

    Proses pemulangan jenazah ini mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Magetan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Langkah-langkah penanganan serta bantuan terhadap keluarga korban terus diupayakan untuk meringankan beban akibat bencana ini.

    “Kami berharap proses ini berjalan lancar dan keluarga korban diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah ini,” pungkasnya. [fiq/suf]

  • Deklarasikan Rumah Ibadah Ramah Anak, Pemkot Kediri Optimis Raih Predikat KLA Tingkat Nindya

    Deklarasikan Rumah Ibadah Ramah Anak, Pemkot Kediri Optimis Raih Predikat KLA Tingkat Nindya

    Kediri (beritajatim.com) – Sejumlah perwakilan tokoh agama menandatangani komitmen dan deklarasi menuju Rumah Ibadah Ramah Anak dalam kegiatan Sertifikasi Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi Pengelola Rumah Ibadah Ramah Anak, Selasa (21/1/2025).

    Kegiatan yang digawangi Bagian Kesra bersama Gugus tugas Kota Layak Anak Pemerintah Kota Kediri tersebut diselenggarakan sebagai upaya mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) yang sebelumnya tingkat Madya menuju tingkat Nindya.

    Ada beberapa poin yang menjadi kesepakatan bersama untuk mewujudkan Rumah Ibadah Ramah Anak di Kota Kediri. Antara lain memperkuat peran rumah ibadah, menjamin pemenuhan hak anak dalam setiap aktivitas rumah ibadah, menyediakan sarana prasarana, melibatkan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan kegiatan Rumah Ibadah Ramah Anak, dll.

    Secara terpisah, Kepala Bagian Kesra Ahmad Jainudin menjelaskan ada beberapa hal yang perlu dipenuhi untuk menuju Kota Layak Anak Tingkat Nindya. Salah satu diantaranya ialah tersedianya Rumah Ibadah Ramah Anak.

    “Untuk itu, sebagai langkah awal kita tetapkan rumah ibadah yang ramah anak, seperti masjid, gereja, pura, dsb. Hingga saat ini sudah ada 6 rumah ibadah yang di SK kan menjadi Rumah Ibadah Ramah Anak,” jelasnya. Selanjutnya akan dikembangkan untuk tempat ibadah lainnya menjadi Rumah Ibadah Ramah Anak.

    Konsep Rumah Ibadah Ramah Anak dijelaskan Jainudin ialah menjadikan rumah ibadah sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk melaksanakan ibadah, menjadi tempat belajar dan melakukan aktivitas positif lainnya sesuai dengan kebutuhan anak.

    “Dengan menjadikan rumah ibadah sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi anak diharapkan dapat mendorong anak ramai datang ke rumah ibadah sehingga dapat melahirkan generasi yang unggul dan agamis,” tuturnya.

    Di dalam pengelolaan Rumah Ibadah Ramah Anak tersebut, Jainudin menambahkan ada sebuah keharusan yang harus dipenuhi. Yaitu sekurang-kurangnya dua orang pengelola Rumah Ibadah Ramah Anak harus sudah tersertifikasi Konvensi Hak Anak (KHA).

    Untuk itu dalam mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Kediri membantu para pengelola tempat ibadah untuk bisa tersertifikasi KHA dengan melakukan media belajar melalui e-learning milik Kementerian PPPA. Adanya fasilitasi ini, diharapkan para pengelola rumah ibadah bisa belajar dan memahami hak anak dan mendapatkan sertifikat dari Kementerian PPPA.

    Kegiatan ini menghadirkan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Kediri, Perwakilan pengurus Rumah Ibadah Ramah Anak meliputi takmir masjid, pimpinan gereja dan pimpinan pura. [nm/suf]

  • 63 KK di Kedunggalar Ngawi Terisolasi Imbas Banjir Bengawan Solo

    63 KK di Kedunggalar Ngawi Terisolasi Imbas Banjir Bengawan Solo

    Ngawi (beritajatim.com) – Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, meninjau langsung kondisi puluhan Kepala Keluarga (KK) di Dusun Pelanggarem, Desa Pelang Lor, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi, yang terisolasi akibat banjir dari luapan Bengawan Solo, Selasa (21/01/2025).

    Dalam tinjauannya, Bupati Ony menyampaikan bahwa banjir tidak hanya berdampak pada daerah di sepanjang Bengawan Solo, tetapi juga beberapa desa lainnya akibat sudetan air.

    “Tidak semua daerah yang tergenang berada di pinggir Bengawan Solo. Beberapa wilayah seperti Desa Ngawi di Kecamatan Paron juga terdampak karena sudetan air. Namun, saat ini air sudah mulai surut di beberapa titik, termasuk daerah Mantingan dan Pengkol,” ujar Ony Anwar.

    Di Dusun Pelanggarem, terdapat 63 KK yang terisolasi akibat genangan banjir dengan ketinggian air mencapai 120 cm di jalan terdalam. Pemerintah Kabupaten Ngawi memastikan distribusi bantuan logistik berupa makanan dan minuman terus berjalan dengan baik.

    “Kami telah meminta RT setempat untuk terus berkoordinasi dengan kepala desa agar bantuan dapat dikirimkan tepat waktu. Selain itu, inisiatif seperti dapur umum juga telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan warga,” tambahnya.

    Langkah Penanganan Jangka Panjang

    Sebagai upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang, Ony Anwar menyampaikan beberapa langkah strategis, di antaranya:

    1. Peninggian Badan Jalan: Jalan di Dusun Pelanggarem dan perbatasan Desa Kalang dan Ngancar akan ditinggikan agar tidak mudah terendam saat terjadi luapan air.

    2. Revitalisasi Sudetan Sungai: Pemerintah akan bersurat kepada BBWS Bengawan Solo untuk merevitalisasi sudetan di beberapa lokasi yang rawan banjir.

    Ony menegaskan bahwa Pemkab Ngawi berkomitmen untuk menangani dampak banjir secara menyeluruh, baik melalui distribusi bantuan PTdarurat maupun melalui langkah mitigasi jangka panjang.

    “Kita akan memastikan penanganan darurat berjalan lancar, sekaligus menyiapkan solusi untuk mencegah wilayah terisolasi akibat banjir di masa mendatang,” tutupnya. [fiq/ted]

  • Puan Maharani Lantik Tiga Anggota Baru Fraksi PKB dari Dapil Jatim

    Puan Maharani Lantik Tiga Anggota Baru Fraksi PKB dari Dapil Jatim

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani melantik tiga anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) yang merupakan pergantian antarwaktu (PAW). Ketiga anggota DPR tersebut, yakni Anisah Syakur, Muhammad Hilman Mufidi dan Muhammad Khozin.

    Pelantikan dilakukan di sela Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang ke-II 2024-2025. ”Patut saya ingatkan bahwa sumpah yang akan Saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945,” kata Puan.

    Terpisah, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid berharap ketiga anggota baru Fraksi PKB tersebut bisa menjalankan tugas sebaik mungkin dalam menjalankan perannya sebagai wakil rakyat di Senayan.

    ”Selamat kepada ketiga anggota baru Fraksi PKB yang baru saja dilantik. Saya berharap ketiga anggota baru ini bisa memperkuat tugas-tugas kedewanan di Fraksi PKB dan juga bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara,” tuturnya.

    Seperti diketahui, pelantikan tiga anggota DPR PAW dari Fraksi PKB ini merujuk pada Surat Keputusan Presiden No 156/P Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Antarwaktu Anggota DPR dan anggota MPR Sisa Masa Jabatan 2024-2029.

    Ketiga anggota DPR RI yang baru dilantik tersebut berasal dari sejumlah daerah pemilihan di Jawa Timur. Anisah Sakur mewakili Dapil Jatim II (Probolinggo dan Pasuruan) menggantikan Faisol Reza yang sebelumnya dilantik menjadi Wakil Menteri Perindustrian Kabinet Merah Putih (KMP).

    Muhammad Hilman Mufidi alias Gus Hilman dari Dapil Jatim II (Probolinggo dan Pasuruan) menggantikan Mohammad Irsyad Yusuf yang telah diberhentikan dari keanggotaan partai. Irsyad resmi diberhentikan dari anggota DPR pada 29 Oktober 2024 melalui SK Pemberhentian No 153/P Tahun 2024.

    Adapun Muhammad Khozin dari Dapil Jatim IV (Jember dan Lumajang) menggantikan Ach. Ghufron Sirodj yang juga telah diberhentikan dari keanggotaan partai. Ghufron resmi diberhentikan dari anggota DPR pada 29 Otober 2024 melalui SK Pemberhentian No 153/P Tahun 2024. [hen/but]

  • Aspal Kendal Ngawi Terkelupas, Bupati: Kami Akan Evaluasi Pekerjaan Konstruksi

    Aspal Kendal Ngawi Terkelupas, Bupati: Kami Akan Evaluasi Pekerjaan Konstruksi

    Ngawi (beritajatim.com) – Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, memberikan tanggapan terkait kerusakan jalan aspal di Desa Sidorejo Kecamatan Kendal akibat banjir yang melanda wilayah tersebut, pada Senin (21/01/2025).

    Kerusakan jalan ini dipicu oleh berbagai faktor, diduga termasuk luapan air deras dan perlakuan teknis yang kurang tepat pada struktur jalan yang berada di atas rigid beton.

    Ony Anwar menjelaskan bahwa penggunaan aspal di atas rigid beton memiliki perlakuan khusus yang berbeda dibandingkan dengan jalan yang tidak menggunakan struktur beton.

    Namun, dalam beberapa kasus, perlakuan terhadap aspal di atas rigid beton tidak sesuai standar, seperti penggunaan perekat yang kurang tepat.

    “Daya tempel aspal itu kurang melekat karena perlakuannya disamakan dengan jalan yang tidak menggunakan rigid beton,” ujarnya.

    Jalan di Kendal Ngawi Kebanjiran Hingga Aspal Terkelupas

    Faktor lain yang memperparah kerusakan adalah derasnya luapan air yang mengalir di pipa drainase yang tersumbat. Alhasil, air yang mengikis permukaan aspal. Selain itu, sistem drainase yang tidak optimal turut berkontribusi dalam melemahkan daya rekat aspal pada beton di bawahnya.

    Pemkab Ngawi akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap metode pengaspalan jalan, khususnya yang berada di atas rigid beton. Langkah-langkah evaluasi meliputi:

    Koordinasi dengan Rekanan: Pemerintah akan berkoordinasi dengan tim pelaksana untuk memastikan kualitas material dan teknik yang digunakan.
    Peningkatan Perekat Aspal: Penyesuaian jenis perekat atau lem yang digunakan agar daya rekat aspal pada beton lebih maksimal.
    Kajian Teknikal: Mengkaji metode terbaik untuk memastikan daya tempel aspal lebih tahan terhadap berbagai kondisi, terutama di lokasi yang rawan banjir.
    Perbaikan Drainase: Memperbaiki sistem selokan atau drainase agar air tidak menggenang atau merusak lapisan aspal.

    Selain evaluasi, tim teknis sudah melakukan penutupan sementara pada bagian jalan yang rusak. “Meskipun jalan tersebut masih dapat digunakan, separuh badan jalan untuk sementara ditutup demi keamanan. Setelah evaluasi selesai, kami akan segera melakukan perbaikan dengan metode tambal yang lebih tepat,” ungkap Ony.

    Kerusakan jalan akibat banjir menjadi perhatian serius Pemkab Ngawi. Bupati Ony Anwar menegaskan pentingnya penggunaan material dan teknik yang sesuai untuk memastikan ketahanan jalan, khususnya di wilayah yang kerap terdampak luapan air. [fiq/beq]

  • 24 CPNS di Bondowoso Dinyatakan Lulus, 2 Orang Menyanggah

    24 CPNS di Bondowoso Dinyatakan Lulus, 2 Orang Menyanggah

    Bondowoso (beritajatim.com) – Sebanyak 24 pendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Bondowoso tahun 2025 dinyatakan lulus. Formasi CPNS yang tersedia sebanyak 27 untuk dokter umum dan dokter gigi.

    Formasi untuk dokter umum sebanyak 16 formasi, namun yang mendaftar hanya 14 orang. Sedangkan 11 formasi dokter gigi terdiri dari 10 orang plus 1 tempat untuk disabilitas. Namun dari seluruh pendaftar, nihil dari kalangan disabilitas.

    Pada seleksi kompetensi bidang (SKB) beberapa waktu lalu, terdapat 36 peserta yang turut serta. Sebanyak 24 peserta yang lolos akan mengisi formasi PNS yang disediakan Pemkab Bondowoso.

    Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bondowoso, M. Munir menjelaskan beberapa hal, Senin (21/1/2025).

    “Dari 36 peserta yang mengikuti SKB, 12 pendaftar tidak lulus,” kata Munir dikutip BeritaJatim.com, Senin (21/1/2025).

    Peserta yang telah dinyatakan tidak lulus memang dapat mengajukan sanggahan pada 13-15 Januari 2025 lalu. Proses sanggah ini dilakukan untuk memberikan ruang bagi peserta yang merasa keberatan atas hasil seleksi.

    Munir menyebut, ada dua peserta dari formasi dokter gigi yang melakukan sanggah, akibat adanya formasi disabilitas yang kosong. Peserta dengan peringkat terbaik pada formasi lain melakukan sanggah dengan harapan dapat mengisi formasi tersebut.

    “Kita sudah meneruskan sanggahan via aplikasi ke BKN, namun sudah dijawab oleh BKN bahwa formasi disabilitas tidak bisa diisi dari optimalisasi pendaftar umum,” jawab Munir.

    Sementara peserta yang telah dinyatakan lulus diwajibkan untuk mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan mengunggah dokumen untuk pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP).

    Munir mengungkapkan, proses pengisian DRH dan pengunggahan dokumen akan berlangsung mulai tanggal 23 Januari hingga 21 Februari 2025. Peserta yang tidak memenuhi kewajiban ini hingga batas waktu yang ditentukan akan dianggap mengundurkan diri.

    “Ini adalah langkah administratif penting, sehingga semua peserta harus mematuhi jadwal yang telah ditetapkan,” tegasnya. (awi/ted)

  • Banyuwangi Dukung Program Penanaman 1 Juta Hektare Jagung, Siapkan 650 Hektare Lahan

    Banyuwangi Dukung Program Penanaman 1 Juta Hektare Jagung, Siapkan 650 Hektare Lahan

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Dalam rangka mendukung program nasional penanaman jagung serentak 1 juta hektare, Kabupaten Banyuwangi telah menyiapkan lahan seluas 650 hektare.

    Lahan tersebut tersebar di berbagai area persawahan di wilayah Banyuwangi dan menjadi bagian dari upaya mendukung swasembada ketahanan pangan nasional.

    “Lahan ini disiapkan untuk memperkuat program swasembada pangan nasional melalui penanaman jagung serentak bersama Polri di seluruh Indonesia,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, didampingi Kapolresta Banyuwangi Kombespol Rama Samtama Putra dan Dandim 0825 Letkol Arh Joko Sukoyo, saat menghadiri acara penanaman jagung di kawasan PTPN I Regional V, Dusun Kendenglembu, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Selasa (20/1/2025).

    Kolaborasi Polri dan Kementerian Pertanian
    Program penanaman jagung serentak ini merupakan hasil kerja sama antara Polri dan Kementerian Pertanian. Langkah ini menjadi bagian dari target swasembada pangan nasional yang diharapkan tercapai pada 2025.

    Data dari Dinas Pertanian mencatat, produksi jagung di Banyuwangi terus mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022, produksi mencapai 253.857 ton, menurun menjadi 225.416 ton pada 2023, dan 209.078 ton pada 2024. Meski demikian, Banyuwangi tetap mengalami surplus produksi jagung.

    “Setiap tahun, produksi jagung kita masih surplus dibandingkan kebutuhan konsumsi masyarakat,” ungkap Bupati Ipuk.

    Polri, TNI, dan Pemkab Banyuwangi Bersinergi
    Kapolresta Banyuwangi Kombespol Rama Samtama Putra menyampaikan bahwa Polres Banyuwangi bersama Pemkab, TNI, Bulog, dan seluruh pemangku kepentingan telah berkomitmen untuk mendukung program nasional ini.

    “Targetnya adalah meningkatkan produksi jagung tahun ini sekaligus mendorong produktivitasnya. Kami juga mengimplementasikan metode tumpangsari dan memanfaatkan lahan tidak produktif,” jelas Kapolresta Rama.

    Tak hanya itu, Polri juga menjalin kerja sama dengan petani lokal untuk memastikan kelancaran distribusi pupuk, perawatan tanaman, hingga kolaborasi dengan Bulog dalam pembelian hasil panen.

    Dandim 0825 Banyuwangi Letkol Arh Joko Sukoyo menambahkan, sinergi antara TNI dan Polri menjadi elemen penting dalam mengawal ketahanan pangan nasional.

    “Kami semua bersinergi untuk mendukung swasembada pangan. Di lapangan, kami akan terus bekerja bersama para petani untuk memastikan keberhasilan program ini,” tutur Dandim Joko.

    Dengan adanya program penanaman jagung serentak ini, Banyuwangi menunjukkan dukungannya terhadap swasembada pangan nasional.

    Harapannya, langkah ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan produktivitas jagung dan mendukung kesejahteraan para petani lokal. (ted)

  • Banyak Jalan Berlubang di Bangil Pasuruan, Masyarakat Beri Himbauan

    Banyak Jalan Berlubang di Bangil Pasuruan, Masyarakat Beri Himbauan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Banyaknya air yang menggenang di sepanjang ruas jalur Pantura Pasuruan membuat sejumlah jalan berlubang. Jalan berlubang di sepanjang jalur Pantura ada di beberapa titik.

    Beberapa titik yang terparah yakni di depan alun-alun Bangil, depan Polres Pasuruan, dan juga di depan jalan RSUD Bangil. Hal ini kemudian dikeluhkan oleh sejumlah pengguna jalan, seperti halnya Rudi.

    Rudi mengatakan bahwa jalur yang biasa dilewatinya tersebut sangat jarang memiliki lubang yang besar. “Tahun kemaren meski hujan-hujan gini jalannya gak sampe lubang besar,” ungkapnya, Selasa (21/1/2025).

    Rudi juga mengatakan bahwa lubang di jalanan tersebut sangat membahayakan pengguna jalan. Salah satunya yakni pengguna sepeda motor.

    Pasalnya jalan yang berlubang tersebut tidak ada tanda-tanda. Sehingga jika ada pengguna motor yang melintas tak mengetahui dan terperosok di lubang jalan.

    Masyarakat sekitar yang peduli dengan adanya lubang besar tersebut bergotong royong untuk memberikan tanda. Tanda yang diberikan ini berupa banner bekas yang diharap bisa menjadi peringatan bagi pengguna jalan.

    “Ya kemarin ada yang kejegglong (terperosok) ya kami pasang banner dan dikasih batang kemudian di tancapkan di sana (lubang). Ini lubangnya udah parah,” jelas Nur, penjual nasi di depan RSUD Bangil.

    Diketahui jalur Pantura yang berada di Kecamatan Bangil tersebut sudah bukan wewenang pemkab. Sehingga Pemkab Pasuruan tidak bisa bertindak untuk memperbaiki jalan berlubang. (ada/kun)

  • DPRD Jatim Desak Klarifikasi HGB di Atas Laut, Akan Panggil Pemprov dan BPN

    DPRD Jatim Desak Klarifikasi HGB di Atas Laut, Akan Panggil Pemprov dan BPN

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mengecam keberadaan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas perairan laut di Surabaya yang dinilai melanggar aturan tata ruang dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Temuan ini menyeret kawasan perairan timur Eco Wisata Mangrove, masuk Desa Segoro, Kecamatan Tambak, Sidoarjo di mana terdapat HGB seluas 656 hektare.

    “Kami melihat ini sebagai pelanggaran serius. Putusan MK 85/PUU-XI/2013 jelas-jelas melarang pemanfaatan ruang untuk HGB di atas perairan. Kami akan segera memanggil Pemprov Jatim dan BPN Jatim untuk meminta penjelasan,” tegas Deni saat dihubungi, Selasa (21/1/2025).

    Temuan ini pertama kali diungkap oleh akun media sosial X, @thanthowy, yang menunjukkan data dari situs resmi Kementerian ATR/BPN (bhumi.atrbpn.go.id). Dalam data tersebut, tiga titik koordinat disebutkan berada di kawasan laut: 7.342163°S, 112.844088°E; 7.355131°S, 112.840010°E; dan 7.354179°S, 112.841929°E.

    Keberadaan HGB ini langsung memicu kontroversi karena mencederai prinsip perlindungan lingkungan dan tata kelola ruang. “Kami juga mempertanyakan apakah dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sudah diterbitkan. Jika tidak ada, berarti ini pelanggaran yang tidak bisa dibiarkan,” tambah politisi PDIP ini.

    Deni memaparkan putusan MK 85/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa perairan laut tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan komersial berbasis HGB karena melanggar hak lingkungan hidup. Menurut Deni, Kawasan mangrove yang kemungkinan terdampak juga berpotensi kehilangan fungsinya sebagai penjaga ekosistem laut dan mitigasi perubahan iklim.

    “Kami di DPRD Jatim tidak akan tinggal diam. Jika ditemukan pelanggaran, kami akan meminta Pemprov dan BPN untuk membatalkan status HGB tersebut dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat,” kata Deni.

    Deni menegaskan bahwa tata kelola ruang di Jawa Timur tidak bisa disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu, apalagi dengan mengorbankan lingkungan hidup. “Kejelasan status kawasan ini diharapkan segera terungkap dalam waktu dekat,” pungkas Deni.[asg/kun]

  • BPBD Jatim Ingatkan Cuaca Ekstrem Hingga Akhir Bulan, Daerah Mana Saja?

    BPBD Jatim Ingatkan Cuaca Ekstrem Hingga Akhir Bulan, Daerah Mana Saja?

    Surabaya (beritajatim.com) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem di wilayah Jawa Timur hingga akhir bulan ini. Bahkan, bisa sampai Februari 2025.

    Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Soebroto mengungkapkan, pihaknya telah meminta ke BMKG untuk melakukan modifikasi cuaca.

    “Sehingga, kami sudah minta ke BMKG untuk perpanjangan waktu operasi modifikasi cuaca. Dan, surat dari Pak Pj Gubernur Jawa Timur sudah dikirim, dan cuaca ekstrem ini menjadi perhatian dalam hal penanganan banjir dan hujan yang intensitas tinggi di wilayah-wilayah yang berpotensi,” kata Gatot kepada beritajatim.com di kantornya, Selasa (21/1/2025).

    Gatot mengatakan, modifikasi cuaca akan difokuskan di titik-titik yang berpotensi terjadi cuaca ekstrem.

    “Kami memodifikasi cuaca di wilayah-wilayah yang masih mengalami banjir di antaranya ada Ngawi dan Bangkalan. Itu sudah beberapa hari terjadi banjir, termasuk di wilayah Sidoarjo, khususnya Tulangan maupun Candi sudah beberapa hari banjir,” katanya.

    “Memang seperti di wilayah Candi kondisi datarannya rendah, sehingga jadi tempat untuk genangan air agak lama dan sedang diupayakan oleh teman-teman dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengeruk dan juga menarik air untuk dibuang ke laut melalui pompa yang disiapkan. Itu selain menunggu modifikasi cuaca yang belum dilakukan,” tambahnya.

    Lebih lanjut Gatot juga mengatakan, BPBD bersama Dinas PUSDA Jatim melakukan pembersihan di sungai-sungai tempat aliran air menuju laut, agar tidak terjadi sumbatan-sumbatan.

    “Selain modifikasi cuaca, upaya yang dilakukan dengan OPD teknis terkait untuk melakukan kerja bakti bersama, membersihkan area sungai yang banyak sampahnya termasuk eceng gondok dan juga memang yang paling penting adalah normalisasi sungai,” ungkapnya.

    “Tetapi kan normalisasi sungai memang membutuhkan biaya mahal, hingga hari ini yang bisa dijangkau dalam jangka pendek adalah pembersihan alur-alur sungai yang ada di wilayah Jawa Timur oleh kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi sampai akhir Februari,” tambahnya.

    Gatot mengimbau warga juga turut aktif menjaga dan membersihkan lingkungan sekitar agar tidak terjadi banjir di saat terjadi cuaca ekstrem.

    “Sehingga, untuk masyarakat perlu mengantisipasi bersama untuk turut aktif menjaga lingkungan. Apalagi puncak musim hujan ini masih terjadi, sehingga dampak selain banjir adalah adanya potensi longsor di beberapa wilayah yang notabene berada di lereng bukit atau gunung,” jelasnya.

    “Dan, untuk masyarakat berhati-hati juga, karena ada potensi banjir rob di pesisir yang menyebabkan wilayah-wilayah sekitar pesisir banjir,” pungkasnya. [tok/beq]