Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • PKS Malang Tegur Kader Terkait Video Kontroversial di Yogyakarta

    PKS Malang Tegur Kader Terkait Video Kontroversial di Yogyakarta

    Malang (beritajatim.com) – Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kabupaten Malang resmi memberikan teguran kepada anggota Fraksi Gabungan DPRD Kabupaten Malang berinisial AA, yang juga merupakan kader PKS.

    Teguran ini diberikan setelah AA mengunggah sebuah video yang menampilkan seorang waria, yang diduga direkam saat kunjungan kerja ke Yogyakarta. Video tersebut menampilkan waria yang melontarkan pernyataan meminta pertanggungjawaban kepada DPRD Kabupaten Malang. Rekaman ini kemudian menyebar luas di berbagai grup WhatsApp.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, kunjungan kerja para legislator Kabupaten Malang ke Yogyakarta berlangsung dari Kamis (16/1/2025) hingga Sabtu (18/1/2025). DPD PKS Kabupaten Malang segera merespons peristiwa ini dengan meminta klarifikasi dari AA.

    Ketua Badan Pemenangan Pemilu dan Pilkada (BP3) DPD PKS Kabupaten Malang, Dwi Henry Setiawan, menyampaikan bahwa AA telah menerima sanksi teguran.

    “Iya mas (sudah diberikan sanksi teguran, red),” ujar Dwi saat dikonfirmasi, Rabu (22/1/2025).

    Dwi menjelaskan bahwa Ketua DPD PKS Kabupaten Malang, Irfan Yuli Prasetyo, telah meminta klarifikasi langsung dari AA pada Senin (20/1/2025).

    “Sekitar hari Sabtu kemarin kalau gak salah kami baru dapat informasi terkait hal itu. Dan langsung Pak Ketum minta agenda klarifikasi dengan yang bersangkutan di hari Senin kemarin,” jelasnya.

    Dwi menambahkan bahwa tindakan AA sangat disayangkan. Sebagai pejabat publik, AA diharapkan mampu menjaga etika dan pola komunikasi.

    “Karena memang sudah menjadi pejabat publik harusnya bisa hati-hati dan juga memperhatikan pola komunikasi dan juga interaksi dengan semua orang,” pungkas Dwi. [yog/beq]

  • DPD RI Dorong Sinergi untuk Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional

    DPD RI Dorong Sinergi untuk Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional

    Jakarta (beritajatim.com)– Ketua Komite IV DPD RI, Senator Ahmad Nawardi, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung stabilitas dan transformasi ekonomi nasional. Hal ini disampaikan saat peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2024 oleh Bank Indonesia di Gedung Thamrin, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Senator Ahmad Nawardi mengapresiasi langkah Bank Indonesia dalam menerbitkan laporan yang menjadi referensi strategis bagi pemangku kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat. Menurutnya, stabilitas ekonomi merupakan landasan utama untuk mendorong kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

    “Laporan ini sangat strategis untuk memetakan arah kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Saya berharap sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan sektor swasta dapat terus terjalin demi pembangunan ekonomi yang lebih kuat,” ujar Senator asal Jawa Timur ini.

    Sebagai mitra strategis pemerintah, DPD RI melalui Komite IV akan terus mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung pembangunan ekonomi yang merata.

    Senator Nawardi menegaskan pentingnya pengawasan anggaran agar lebih efektif dan tepat sasaran, terutama dalam mendukung pengembangan UMKM dan sektor strategis lainnya.

    “Kami di DPD RI berkomitmen untuk memastikan setiap kebijakan ekonomi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya di daerah. UMKM adalah salah satu kunci utama untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional,” tegasnya.

    Senator Nawardi juga menyoroti peran Bank Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan, yang dinilai relevan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga. Langkah ini, menurutnya, merupakan salah satu bentuk transformasi ekonomi yang sangat dibutuhkan di tengah gejolak global.

    Melalui laporan ini, DPD RI berharap sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan sektor swasta dapat terus diperkuat. “Kami akan terus mendukung kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan untuk memastikan perekonomian Indonesia tidak hanya stabil, tetapi juga memiliki daya saing global,” pungkas Senator Nawardi.[asg/kun]

  • Penolakan Proyek Makam Mewah di Malang Tuai Reaksi Ketua DPRD

    Penolakan Proyek Makam Mewah di Malang Tuai Reaksi Ketua DPRD

    Malang (beritajatim.com) – Rencana pembangunan makam mewah Baqi Memorial Park di Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, mendapat penolakan dari warga setempat. Reaksi ini memancing perhatian Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi S.Sos, yang menyatakan hingga kini belum ada laporan resmi terkait permasalahan tersebut.

    “Sampai hari ini belum ada laporan ke DPRD. Ini belum sampai ke kita, secepatnya akan kita komunikasikan dengan Dinas Perijinan. Termasuk dengan Dinas Cipta Karya apakah memang prosedur rencana pembangunan sudah dilakukan dan sesuai prosedur. Akan kita bahas dan teliti,” tegas Darmadi, Selasa (21/1/2025) sore.

    Menurut Darmadi, adanya aksi penolakan warga menunjukkan kemungkinan belum adanya izin dari lingkungan sekitar. “Karena buktinya ada demo penolakan, jadi ada yang belum terselesaikan. Secepatnya kalau ada pengaduan ke dewan kita akan panggil pihak-pihak terkait. Kita lakukan hearing terkait persoalan tersebut, secepatnya kita panggil,” ujarnya.

    Ia juga menyebutkan bahwa sejauh ini Kabupaten Malang belum memiliki fasilitas pemakaman mewah. “Untuk pemakaman mewah di Kabupaten Malang belum ada. Yang banyak pengajuan untuk pemakaman umum. Termasuk pengajuan untuk pemakaman pribadi ataupun pemakaman keluarga sudah ada,” tuturnya.

    Darmadi berjanji akan memantau perkembangan isu tersebut dalam waktu dekat. “Kita akan lihat apakah penolakan warga ini memang benar-benar warga tidak merasa memberikan izin, atau memang belum ada sosialisasi ke masyarakat. Kita juga akan lihat apakah prosedur perijinan sudah dilakukan pengembang atau investor yang membuat pemakaman ada masalah dengan warga. Nanti kita akan panggil pihak terkait. Karena kalau sampai ada demo penolakan, itu berarti ada yang keberatan dengan pembangunan makam mewah itu,” pungkasnya.

    Sebelumnya, akses menuju lokasi proyek pembangunan Baqi Memorial Park sempat didemo warga pada Rabu (7/1/2025). Warga Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, menyuarakan penolakan terhadap rencana pembangunan makam mewah komersial yang berada di bawah naungan PT Bumi Berkah Propertindo. [yog/beq]

  • HGB 656 Hektare di Atas Laut Surabaya-Sidoarjo, Pengamat: Minim Transparansi

    HGB 656 Hektare di Atas Laut Surabaya-Sidoarjo, Pengamat: Minim Transparansi

    Surabaya (beritajatim.com) – Pengamat politik dan sosial Universitas Negeri Malang, Abdul Kodir Addakhil, menyoroti temuan Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 656 hektare di atas laut wilayah Surabaya-Sidoarjo. Ia menilai kasus ini mencerminkan lemahnya transparansi dalam proses penataan ruang dan pengabaian partisipasi publik.

    “Penataan ruang dan wilayah sebagai panglima pembangunan seharusnya mengedepankan pelibatan masyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 60 UU Penataan Ruang, namun sayangnya, proses tersebut terlihat diabaikan,” ujar Abdul Kodir saat dihubungi, Rabu (22/1/2025).

    Menurutnya, penataan ruang memiliki tujuan utama untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, kasus seperti ini menunjukkan ketidakterbukaan pemerintah dalam pengelolaan tata ruang, yang justru dapat menimbulkan ketidakadilan dan keresahan di tengah masyarakat.

    “Ketidakterbukaan ini menjadi bukti nyata bahwa tata kelola ruang belum berjalan sebagaimana mestinya. Ini harus menjadi perhatian serius karena masyarakat memiliki hak untuk terlibat,” tegasnya.

    Abdul Kodir juga menyerukan pentingnya evaluasi terhadap kemungkinan adanya kasus serupa di kawasan pesisir lainnya di Jawa Timur. Ia mengingatkan bahwa pemberian hak penguasaan atas wilayah perairan, seperti HGB ini, dapat bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK tahun 2010.

    “Diperlukan langkah konkret untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi HGB lain di kawasan pesisir. Jangan sampai tata ruang yang seharusnya berfungsi untuk kepentingan bersama justru melanggar konstitusi,” tutupnya. [asg/beq]

  • Pemkab Tulungagung Komunikasi dengan Tim Transisi Bupati Terpilih

    Pemkab Tulungagung Komunikasi dengan Tim Transisi Bupati Terpilih

    Tulungagung (beritajatim.com) – Pemkab Tulungagung telah melakukan komunikasi dengan tim transisi. Komunikasi dilakukan untuk memastikan proses transisi pemerintah menuju era kepemimpinan Bupati Tulungagung terpilih dalam Pilkada 2024 berjalan dengan baik dan lancar. Tim transisi ini nantinya juga bertangungjawab terkait program 100 hari bupati terpilih.

    Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno mengatakan pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu mendukung pelaksanaan pemerintahan di era selanjutnya.

    Arahan dan ajakan ini disampaikan dalam berbagai kesempatan, terakhir hal yang sama juga disampaikan dalam apel besar Pemkab Tulungagung di halaman Pemkab Tulungagung, beberapa waktu lalu.

    “Kita sudah sampaikan kepada seluruh ASN dan juga masyarakat untuk nantinya memberikan dukungan kepada Bupati Terpilih, karena ini hasil pemilihan Pilkada dan sesuai dengan pilihan masyarakat pada Pilkada 2024 lalu,” ujarnya.

    Heru menjelaskan saat ini sudah terbentuk tim transisi yang memiliki tugas utama untuk memastikan terciptanya transisi yang baik dari pemerintah saat ini ke pemerintahan selanjutnya. Hal yang utama adalah membantu Bupati Terpilih mewujudkan program – program kerja pada 100 hari pertama pemerintahan.
    Heru sendiri masih enggan merinci siapa saja nama-nama yang ada di dalam tim transisi tersebut.

    “Sudah ada, sudah dibentuk tim transisi yang jelas tugasnya memastikan transisi berjalan dengan baik, terutama yang 100 hari kerja itu, selanjutnya kan sudah jadi wewenang bupati Terpilih,” ungkapnya.

    Disinggung salah satu fokus kinerja pemerintah selanjutnya dalam 100 hari kerja itu, Heru mengungkapkan, perbaikan infrastruktur di kabupaten Tulungagung. Namun dirinya tidak merinci dengan detail, infrastruktur apa saja yang menjadi prioritas.

    “Yang jelas seusia program nya itu infrastruktur,” pungkasnya. [nm/ted]

  • Setiap Jumat, Pemkab Sidoarjo Bersih-Bersih Sungai Terhambat Bangunan Liar

    Setiap Jumat, Pemkab Sidoarjo Bersih-Bersih Sungai Terhambat Bangunan Liar

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Program normalisasi sungai dengan kegiatan bersih-bersih sungai akan dilakukan secara rutin dilakukan setiap Jumat.
    Penegasan itu disampaikan Plt Bupati Sidoarjo H. Subandi saat audiensi dengan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Hendra Ahyadi, di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo, Selasa (21/1/2025).

    “Bersih-bersih akan tetap akan kami lakukan. Ini semua sebagai bagian dari langkah-langkah mitigasi banjir,” ujarnya.

    Subandi juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai penertiban bangunan liar (bangli) yang berada di sepanjang aliran sungai.

    Menurutnya, bangunan liar ini menghambat akses alat berat yang diperlukan untuk normalisasi sungai. “Jika tidak segera ditangani, banjir akan semakin parah setiap tahunnya,” tambah Subandi.

    Ia menargetkan revitalisasi sungai yang akan mencakup wilayah dari Sepanjang hingga Tambaksawah. Dengan penataan sungai yang lebih baik. Harapannya dapat mengurangi risiko banjir secara bertahap.

    “Ini adalah tantangan besar, tetapi saya yakin, dengan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait, kita bisa menurunkan risiko banjir,” ungkapnya optimis.

    Sementara itu, Kepala BBWS Brantas, Hendra Ahyadi, menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan koordinasi intensif dengan Pemkab Sidoarjo untuk menangani revitalisasi sungai dan penertiban bangunan liar.
    “Saat ini terdapat 45 bangunan liar yang telah teridentifikasi di sekitar aliran sungai,” terang Hendra.

    Pihak BBWS Brantas juga menyoroti pentingnya mengatasi kendala aksesibilitas di beberapa titik sungai akibat adanya bangunan liar. “Beberapa titik sungai bahkan susah untuk diturunkan alat berat karena aksesnya yang terhalang oleh bangunan. Ini menjadi masalah mendasar yang mengganggu revitalisasi sungai,” papar Hendra.

    Dalam waktu dekat, BBWS Brantas akan fokus menangani wilayah Pepelegi yang beberapa hari lalu sempat mengalami genangan banjir yang cukup parah.

    Rencana penurunan alat berat untuk mempercepat normalisasi sungai akan segera dilakukan, meskipun tantangan aksesibilitas masih menjadi perhatian utama.

    Mengenai rencana pembangunan embung untuk mengatasi banjir, Hendra Ahyadi menyebutkan bahwa hal tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut, mengingat karakteristik geografis Sidoarjo yang memiliki banyak tambak. Meskipun demikian, langkah-langkah mitigasi lainnya terus digalakkan untuk mengurangi dampak banjir di daerah ini.

    Dengan adanya sinergi antara Pemkab Sidoarjo, BBWS Brantas, dan masyarakat, diharapkan upaya penanganan banjir di Sidoarjo dapat berjalan lebih efektif dan memberikan solusi jangka panjang untuk masalah banjir yang sering mengganggu kehidupan warga. (isa/ian)

  • BPN Jatim Mulai Investigasi HGB 656 Hektare di Laut Sidoarjo

    BPN Jatim Mulai Investigasi HGB 656 Hektare di Laut Sidoarjo

    Surabaya (beritajatim.com) – Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Timur bersama BPN Sidoarjo resmi memulai investigasi terkait Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 656 hektare yang berada di atas perairan Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Proses investigasi ini berlangsung mulai Selasa (21/1/2025) dan diperkirakan selesai dalam satu minggu.

    Investigasi bertujuan untuk menggali fakta mengenai status HGB yang berada di lokasi tak lazim, yakni di atas laut.

    “Kita masih melakukan penelitian investigasi. Kita rekam, kita potret, apakah HGB berada di laut itu dulunya bagaimana, apakah ini karena mengalami abrasi, atau mengalami apa,” ungkap Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Timur, Lampri, dalam konferensi pers, Selasa (21/1/2025).

    Lampri menjelaskan bahwa penyelidikan ini melibatkan pengumpulan data di lapangan serta peninjauan dokumen administratif. Berdasarkan dokumen, izin HGB tersebut diberikan sejak 1996 dan berlaku hingga 2026. Hak tersebut terdaftar atas nama dua perusahaan, yaitu PT Surya Inti Permata dan PT Semeru Cemerlang, dengan total tiga izin.

    Dua Perusahaan Pemegang HGB

    PT Surya Inti Permata: Dua izin HGB dengan luas masing-masing 285,16 hektare dan 219,31 hektare.
    PT Semeru Cemerlang: Satu izin HGB dengan luas 152,36 hektare.

    Berbeda dengan Kasus di Tangerang

    Menanggapi dugaan pelanggaran, Lampri menegaskan bahwa kasus HGB di atas laut Sidoarjo ini berbeda dengan kasus yang terjadi di Tangerang. Ia juga memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang ditemukan sejauh ini.

    “Kita tetap menunggu hasil investigasi. Nanti untuk detailnya pihak kementerian yang lebih berwenang menyampaikan hasil investigasi secara resmi oleh Menteri ATR/BPN,” jelasnya.

    Lampri meminta masyarakat untuk bersabar hingga investigasi selesai. Penjelasan lengkap terkait status HGB akan disampaikan setelah analisis data selesai dilakukan. [ram/beq]

  • BPN Jatim: HGB 656 Hektare di Laut Sidoarjo Sejak 1996, Milik 2 Perusahaan

    BPN Jatim: HGB 656 Hektare di Laut Sidoarjo Sejak 1996, Milik 2 Perusahaan

    Surabaya (beritajatim.com) – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur mengungkap status kepemilikan Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 656 hektare yang berada di atas perairan Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Sidoarjo.

    Lahan tersebut diketahui dimiliki oleh dua perusahaan, yakni PT Surya Inti Permata dan PT Semeru Cemerlang, dengan izin yang berlaku sejak 1996 hingga 2026.

    Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Timur, Lampri, menjelaskan bahwa HGB tersebut tercatat atas nama dua badan hukum dengan total tiga izin HGB. PT Surya Inti Permata memiliki dua izin dengan luas masing-masing 285,16 hektare dan 219,31 hektare, sementara PT Semeru Cemerlang menguasai HGB seluas 152,36 hektare.

    “Dengan total luas 656 hektare, ada dua badan hukum yang tercatat, yaitu PT Surya Inti Permata dan PT Semeru Cemerlang,” ungkap Lampri dalam jumpa pers pada Selasa (21/1/2025).

    Menurut Lampri, keberadaan HGB di atas perairan laut ini masih menjadi tanda tanya besar. Saat ini, BPN Jawa Timur bersama BPN Sidoarjo tengah melakukan investigasi mendalam terkait peruntukan dan legalitas lahan tersebut.

    “Ini masih menjadi misteri. Kami sedang menyelidiki tujuan atau peruntukan dari lahan ini. Apakah ini terkait proyek properti atau perumahan, kami belum bisa memastikan. Tunggu hasil investigasi,” tambahnya.

    Keberadaan HGB di atas perairan laut memicu pertanyaan publik terkait dasar hukum dan prosedur pemberian hak tersebut. Lampri menjelaskan bahwa izin HGB tersebut diberikan sejak 1996, namun saat ini pihaknya sedang meninjau ulang data dan dokumen pendukung yang ada.

    “Kami sedang mengumpulkan informasi lengkap. Tidak hanya luasnya, tetapi juga tujuan serta bagaimana izin ini bisa diterbitkan di atas perairan laut,” tegasnya.

    Kasus ini menjadi perhatian serius dari ATR/BPN, mengingat penerbitan HGB di lokasi yang tidak biasa seperti perairan laut dapat menimbulkan berbagai implikasi hukum dan lingkungan. [ram/beq]

  • Warga Terdampak Bencana di Ponorogo Terima Ribuan Paket Bantuan

    Warga Terdampak Bencana di Ponorogo Terima Ribuan Paket Bantuan

    Ponorogo (beritajatim.com) – Warga terdampak bencana hidrometeorologi di 3 kecamatan di Kabupaten Ponorogo mendapatkan bantuan logistik. Tercatat sebanyak 4.100 paket bantuan disiapkan untuk disalurkan warga terdampak di Kecamatan Ponorogo, Siman dan Jetis. Seluruh bantuan telah diserahkan ke gudang kecamatan masing-masing, dan selanjutnya akan didistribusikan oleh pihak kecamatan dan desa kepada warga terdampak.

    “Bantuan logistik ini diberikan kepada warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kecamatan Ponorogo, Siman dan Jetis,” kata Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Ponorogo, Masun, Selasa (21/01/2025).

    Masun mengungkapkan bahwa bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD Jawa Timur. Dipilih warga terdampak di lokasi-lokasi yang paling membutuhkan.

    “Bantuan ini kami distribusikan untuk meringankan beban masyarakat terdampak,” katanya.

    Bantuan terdiri atas 25 jenis barang yang terbagi dalam 4 kelompok utama. Kelompok pertama adalah sandang, mencakup pakaian dewasa, anak-anak, hingga selimut. Kelompok kedua berupa bahan pangan, seperti sembako, biskuit, susu bayi, makanan tambahan gizi, makanan siap saji, air mineral, dan lauk-pauk.

    Sedangkan kelompok ketiga adalah peralatan rumah tangga, seperti peralatan kebersihan, peralatan masak termasuk kompor, kasur lipat, dan matras gulung. Terakhir, yakni kelompok empat ada peralatan pribadi, seperti hygiene kit dan paket lansia.

    “Maafkan, bantuan ini tidak seberapa. Ini upaya kami untuk sedikit membantu, semoga bisa bermanfaat,” ungkap Bupati Sugiri Sancoko, usai menyerahkan secara simbolis di balai Kecamatan Ponorogo.  [end/but]

  • Pemulangan Jenazah 4 Warga Magetan Korban Longsor Denpasar Ditanggung Pemprov

    Pemulangan Jenazah 4 Warga Magetan Korban Longsor Denpasar Ditanggung Pemprov

    Magetan (beritajatim.com) – Plt Camat Parang, Mujayin, melaporkan perkembangan terbaru mengenai pemulangan jenazah korban bencana alam tanah longsor di Denpasar Bali, asal Desa Pragak, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, pada Senin (20/1/2025).

    “Biaya pemulangan jenazah seluruhnya ditanggung pemerintah Provinsi Jawa Timur,” kata Mujayin, Selasa (21/1/2025)

    Berdasarkan hasil komunikasi dengan Kamituwo Jombok, jenazah para korban telah selesai dimandikan dan menjalani proses pemulasaraan di Denpasar, Bali. Setelah proses tersebut, jenazah langsung diberangkatkan menuju Magetan dan diperkirakan tiba sekitar pukul 08.00 WIB.

    “Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan mengonfirmasi bahwa pemulasaraan jenazah berlangsung di rumah sakit di Denpasar. Jenazah direncanakan diberangkatkan dari Bali setelah Maghrib waktu setempat,” kata Mujayin.

    “Dalam koordinasi dengan Kepala Dinas Sosial, diinformasikan bahwa Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur berkenan mengantar jenazah dari Surabaya ke Magetan,” tambahnya.

    Identitas Korban

    Adapun identitas korban yang menjadi korban bencana tanah longsor adalah sebagai berikut:

    1. Sukesno (43 tahun)
    Alamat: RT 27 RW 08, Sruwuh, Dusun Jombok, Pragak.

    2. Didik Setiawan (24 tahun)
    Alamat: RT 29 RW 08, Sruwuh, Dusun Jombok, Pragak.

    3. Sarip (52 tahun)
    Alamat: RT 28 RW 08, Sruwuh, Dusun Jombok, Pragak.

    4. Dwi Lintang Bagus Saputro (24 tahun)
    Alamat: RT 28 RW 08, Sruwuh, Dusun Jombok, Pragak.

    Proses pemulangan jenazah ini mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Magetan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Langkah-langkah penanganan serta bantuan terhadap keluarga korban terus diupayakan untuk meringankan beban akibat bencana ini.

    “Kami berharap proses ini berjalan lancar dan keluarga korban diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah ini,” pungkasnya. [fiq/suf]