Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Antisipasi Laka Lantas Saat Libur Panjang, Polda Jatim Bakal Ramp Check

    Antisipasi Laka Lantas Saat Libur Panjang, Polda Jatim Bakal Ramp Check

    Surabaya (beritajatim.com) – Jelang libur panjang di akhir bulan Januari 2025 ini Ditlantas Polda Jatim akan melakukan pengamanan terutama di tempat pariwisata. Selain itu, polisi juga akan melakukan Ramp Check mendadak. Langkah ini diharapkan bisa menghindari kecelakaan lalu lintas.

    Rekayasa lalu lintas juga dilakukan jajaran Ditlantas Polda Jatim dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan maupun pelanggaran lainnya yang selama ini sering kali saat musim libur. Daerah wisata akan menjadi fokus utama pengamanan arus lalu lintas.

    “Berbagai konsep pengamanan menjelang libur panjang yang akan kami mulai dari tanggal 24 – 30 Januari 2025. Rekayasa dan atensi daerah wisata nantinya yang akan menjadi fokus utama,”kata Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Komarudin, Kamis (23/1/2025).

    Curah hujan yang cukup tinggi juga menjadi perhatian jajaran Ditlantas Polda Jatim. Dalam penaganan libur panjang akan ada petugas gabungan dari setiap daerah setempat.

    “TNI, Polri dan Dinas Perhubungan pada titik – titik tempat berkumpulnya masyarakat dan daerah wisata. Daerah tujuan batu, sarangan dan tempat lainnya yang menurut kami tempat tersebut cukup beresiko,”ujarnya.

    Pemeriksaan kendaraan juga akan dilakukan di daerah wisata. Yang nantinya akan ditempatkan petugas untuk Ramp Chek mendadak. Hal ini untuk mengantisipasi hal – hal yang tidak diinginkan. Dirlantas juga menghimbau kepada masyrakat untuk lebih waspada terhadap angkutan umum yang secara adminitratif belum melakukan uji kir atau masa berlaku pajak sudah mati. [uci/aje]

  • Deni Wicaksono: Megawati Adalah Teladan Keteguhan dan Perjuangan

    Deni Wicaksono: Megawati Adalah Teladan Keteguhan dan Perjuangan

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni Wicaksono, memberikan penghormatan khusus kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang merayakan ulang tahunnya ke-78 pada Kamis (23/1/2025). Deni memuji Megawati sebagai figur besar dalam politik Indonesia yang menjadi simbol keteguhan dalam merawat demokrasi.

    “Selamat ulang tahun, Ibu Megawati Soekarnoputri. Kami bersyukur dan selalu mendoakan Bu Mega senantiasa sehat, diberi kekuatan, dan kesabaran dalam menunaikan tugas pengabdiannya kepada bangsa ini. Terkhusus lagi dalam membimbing kami menjalankan tugas-tugas membantu masyarakat kecil sebagaimana pesan Bu Mega berkali-kali kepada para kader PDI Perjuangan,” ujar Deni.

    Jejak Perjuangan di Tengah Tekanan Orde Baru
    Menurut Deni, perjalanan politik Megawati mencerminkan perjuangan luar biasa, terutama dalam mempertahankan demokrasi di tengah tekanan rezim Orde Baru. Salah satu momen penting dalam sejarah politik Megawati terjadi pada Kongres Luar Biasa PDI tahun 1993 di Surabaya, ketika Megawati terpilih sebagai Ketua Umum PDI meskipun ada tekanan kuat dari pemerintah saat itu.

    “Bu Mega konsisten berjuang untuk demokrasi, sejak rezim Orde Baru berkuasa hingga akhirnya Reformasi 1998. Beliau juga mati-matian menjaga konstitusi dengan tidak menyetujui usulan perpanjangan masa jabatan presiden atau usulan jabatan presiden tiga periode,” ungkap Deni.

    Kepemimpinan Strategis yang Visioner
    Sebagai Presiden ke-5 RI, Megawati dinilai berhasil membawa Indonesia keluar dari jeratan krisis moneter 1998 melalui kepemimpinan strategis. Selain itu, Megawati mampu mengorkestrasi kekuatan PDI Perjuangan sehingga menjadikannya satu-satunya partai yang memenangkan Pemilu tiga kali berturut-turut.

    “Strategic leadership yang diterapkan Bu Mega terbukti membawa Indonesia ketika itu lepas dari jeratan krisis ekonomi. Dan di PDI Perjuangan, kepemimpinan Bu Mega mampu mengorkestrasi seluruh kekuatan partai sehingga menjadikan PDI Perjuangan sebagai satu-satunya partai yang menang Pemilu tiga kali berturut-turut,” jelas Deni.

    Komitmen pada Lingkungan
    Deni juga mengapresiasi dedikasi Megawati terhadap pelestarian lingkungan. Ia menyebut pendirian Yayasan Kebun Raya Indonesia (YKRI) pada 2001 sebagai langkah visioner dalam konservasi alam di Indonesia.

    “Dedikasi Ibu Megawati tentang lingkungan tak diragukan. Beliau menerbitkan buku memoar Merawat Pertiwi, Jalan Megawati Soekarnoputri Melestarikan Alam. Buku itu menjadi semacam manifesto politik lingkungan bagi keluarga besar PDI Perjuangan,” tambah Deni.

    Megawati terus menjadi inspirasi bagi para kader dan masyarakat luas. Jejak perjuangannya disebut Deni sebagai bukti nyata bahwa keteguhan, visi strategis, dan komitmen pada keberlanjutan lingkungan dapat menjadi pedoman bagi generasi penerus bangsa. [asg/beq]

  • Rijanto-Beky Bakal Dilantik Prabowo Jadi Bupati-Wabup Blitar, Ini Tanggalnya

    Rijanto-Beky Bakal Dilantik Prabowo Jadi Bupati-Wabup Blitar, Ini Tanggalnya

    Blitar (beritajatim.com) – Komisi 11 DPR-RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah mengeluarkan surat keputusan soal waktu pelantikan Bupati-Wakil Bupati Blitar terpilih. Dalam surat tersebut tertulis bahwa pelantikan Bupati-Wakil Bupati Blitar akan dilaksanakan pada 6 Februari 2025 mendatang.

    Pelantikan Rijanto-Beky Herdihansah sebagai Bupati-Wakil Bupati Blitar pun akan digelar di Ibu Kota Negara, Jakarta. Pelantikan ini rencananya langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara.

    “Iya benar itu surat resminya,” ungkap Supriadi, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (23/1/2025).

    Rijanto-Beky Herdihansah sendiri bakal menjadi Bupati-Wakil Bupati Blitar periode 2025-2030. Pasangan yang diusung oleh PDIP, PAN dan Nasdem tersebut bakal melanjutkan kepemimpinan Rini Syarifah-Rahmat Santoso.

    Dalam prosesnya, langkah Rijanto-Beky menjadi Bupati-Wakil Bupati Blitar terbilang mudah karena tidak ada gugatan sengketa yang diajukan oleh sang rival Rini Syarifah-Abdul Ghoni. Sang petahana yakni Rini Syarifah-Abdul Ghoni memilih legawa dan menerima kekalahan, tanpa mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Hal itulah yang membuat proses pelantikan Rijanto-Beky bisa dilaksanakan tanggal 6 Februari 2025 mendatang tanpa harus tertunda akibat adanya persidangan gugatan MK.

    “Kalau sesuai surat itu pelantikan akan dilangsungkan di Jakarta,” tegasnya.

    Pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Blitar tahun 2024 kemarin ada 2 pasangan calon yang bertanding. Keduanya adalah Rijanto-Beky dan Rini Syarifah-Abdul Ghoni.

    Dalam Pilbup Blitar tersebut meraih Rijanto-Beky keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara sebanyak 504.655. Pasangan PDIP, PAN dan Nasdem itu unggul jauh dari sang petahana Rini-Ghoni yang hanya mendapatkan 137.706 suara. Pasangan Rijanto-Beky pun diketahui menang di semua kecamatan di Kabupaten Blitar. [owi/beq]

  • Hadiri Tax Gathering, Pj Wali Kota Kediri Zanariah Apresiasi Wajib Pajak

    Hadiri Tax Gathering, Pj Wali Kota Kediri Zanariah Apresiasi Wajib Pajak

    Kediri (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Wali Kota Kediri, Zanariah, menghadiri acara Tax Gathering dan Apresiasi Wajib Pajak Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPP Pratama Kediri. Acara yang berlangsung di Grand Surya Hotel pada Rabu (22/1/2025) ini menjadi momen untuk memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang berkontribusi signifikan dalam pembangunan Kota Kediri.

    Dalam sambutannya, Zanariah menyampaikan apresiasi kepada seluruh wajib pajak. “Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh wajib pajak di Kota Kediri. Baik wajib pajak daerah atau wajib pajak pusat melalui KPP Pratama yang sama-sama memberikan kontribusi dalam pembangunan Kota Kediri,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, pembangunan Kota Kediri yang semakin pesat, baik dari sisi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga sosial, tidak lepas dari kontribusi pajak sebagai sumber pendanaan utama. Pajak juga berperan penting dalam pemerataan pendapatan, kesejahteraan masyarakat, dan menjaga iklim investasi. “Kami berharap dengan adanya acara ini dapat semakin membangun kesadaran, kepedulian, dan kepatuhan wajib pajak Kota Kediri,” ungkapnya.

    Zanariah juga menyinggung tantangan ekonomi ke depan yang semakin kompleks. Ia mengajak semua pihak untuk beradaptasi, menjaga stabilitas ekonomi, dan terus mendorong sektor-sektor ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia optimis bahwa sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat akan membawa Kota Kediri menuju kemajuan.

    “Pada kesempatan ini juga telah hadir Wali Kota Terpilih Mbak Vinanda, InsyaAllah ke depan pembangunan Kota Kediri akan semakin gencar di bawah kepemimpinan beliau. Kami juga sampaikan terima kasih pada KPP Pratama Kediri yang telah mengadakan kegiatan ini dan sekaligus bentuk apresiasi kepada wajib pajak. Kami harap sinergi yang selama ini sudah terjalin semakin meningkat di masa-masa yang akan datang,” pungkas Zanariah.

    Penghargaan untuk Wajib Pajak Terbaik

    Dalam acara tersebut, berbagai kategori penghargaan diberikan kepada wajib pajak yang memberikan kontribusi terbaik, antara lain:
    BUMN Selain Jasa Keuangan: Taspen, Pos Indonesia, PLN.
    Instansi Vertikal: RS Bhayangkara, IAIN Kediri, Kemenag Kota Kediri.
    Sektor Jasa Keuangan: BRI, BPD Jatim, Bank Indonesia.
    Satker BLUD: RSUD Gambiran.
    Satker Dinas: Dinas Pendidikan, DPUPR, Dinas Kesehatan.
    Satker Kecamatan: Kecamatan Kota.
    Satker Kelurahan: Kelurahan Ngronggo, Kelurahan Tosaren, Kelurahan Kaliombo.
    Industri: Hanjaya Mandala Sampoerna.
    Jasa Umum: Surya Sapta Agung Tol.
    Perdagangan: Welong Jaya.

    Kategori lainnya mencakup penghargaan untuk wajib pajak orang pribadi, kontribusi pertumbuhan penerimaan, wajib pajak kooperatif, hingga kerjasama perpajakan.

    Turut hadir dalam acara ini, Wali Kota Kediri Terpilih Vinanda Prameswati, perwakilan Forkopimda, Kepala OJK Ismirani Saputri, Deputi Kepala Perwakilan BI Kediri Ahmadi Rahman, Kepala KPPN Moch Izma, Kepala Bea Cukai Ardiyatno, dan tamu undangan lainnya. [nm/beq]

  • Anggota DPRD Kediri, Eriyanto Djaya Saputra Lakukan Reses Pertama di 2025

    Anggota DPRD Kediri, Eriyanto Djaya Saputra Lakukan Reses Pertama di 2025

    Kediri (beritajatim.com) – Masa reses pertama tahun anggaran 2025 dimanfaatkan oleh Anggota DPRD Kota Kediri dari Fraksi Amanat Nasional, Eriyanto Djaya Saputra, untuk menjaring aspirasi masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, pada Rabu malam (22/1/2025).

    Acara ini dihadiri sekitar 450 peserta yang merupakan perwakilan dari lima kelurahan, yaitu Jamsaren, Tinalan, Banaran, Singonegaran, dan Pakunden. Dalam kesempatan itu, Eriyanto menegaskan komitmennya untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat guna mendorong pembangunan yang lebih baik dan merata di Kota Kediri.

    “Melalui reses ini, kami ingin menampung aspirasi warga, terutama di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Semua masukan ini akan kami perjuangkan agar menjadi perhatian serius pemerintah kota,” ujar Eriyanto dalam sambutannya.

    Eriyanto juga menyatakan dukungannya untuk mempertahankan program pemerintah yang sudah berjalan baik. Namun, ia menekankan pentingnya inovasi program baru, termasuk perhatian terhadap gaji guru TK dan PAUD, penyediaan seragam sekolah gratis, serta penanganan masalah stunting melalui program makanan sehat gratis.

    “Kami ingin memastikan pendidikan dan kesehatan di Kota Kediri semakin inklusif dan terjangkau,” tambahnya.

    Antusiasme warga dalam menyampaikan aspirasi terlihat jelas selama kegiatan berlangsung. Beberapa isu prioritas yang diutarakan oleh warga meliputi perbaikan jalan, subsidi pendidikan, dan peningkatan layanan kesehatan. Eriyanto menegaskan bahwa sinergi antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci utama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

    “Harapan kami, hasil reses ini menjadi panduan bagi Pemerintah Kota Kediri untuk menciptakan pembangunan yang lebih terarah dan sesuai dengan visi nasional,” tutupnya.

    Kegiatan reses ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat hubungan antara legislatif dan masyarakat, serta menciptakan Kota Kediri yang semakin maju dan sejahtera. [nm/aje]

  • Program Pulang Pemkab Lamongan, Mahasiswa Balik Kampung Membangun Desa

    Program Pulang Pemkab Lamongan, Mahasiswa Balik Kampung Membangun Desa

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan bersama Forum Nasional Mahasiswa Lamongan (Fornasmala) bersinergi membangun desa melalui Program Pengabdian untuk Lamongan (Pulang). Program ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memajukan desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, atau yang akrab disapa Pak Yes, menegaskan bahwa desa merupakan lokomotif kemajuan daerah. Dalam simposium Fornasmala yang digelar di Pendopo Lokatantra, Rabu (22/1/2025), ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan desa.

    “Keberhasilan membangun desa merupakan kontribusi nyata dalam menyumbang pembangunan nasional. Pemkab Lamongan terus melakukan pembangunan desa, yang melibatkan seluruh stakeholder. Salah satunya seperti sekarang, membangun desa bersama mahasiswa asli Lamongan,” ujar Pak Yes.

    Sebagai bentuk komitmen Pemkab Lamongan terhadap pembangunan desa, Pak Yes mengungkapkan bahwa tidak ada desa tertinggal di wilayahnya. Pada tahun 2024, tercatat 239 desa mandiri dan 223 desa maju.

    “Angka tersebut menandakan bahwa seluruh desa yang ada di Lamongan memiliki kemampuan dalam melaksanakan pembangunan desa dan menyejahterakan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya,” jelasnya.

    Potensi pertanian dan perikanan menjadi andalan desa-desa di Lamongan. Dengan produksi padi yang mencapai 1 juta ton lebih per tahun, Lamongan terus mendukung program swasembada pangan. Sementara itu, sektor perikanan, baik tangkap maupun budidaya, mencapai produksi sebesar 130 ton.

    Peran SDM dan Program Pulang

    Pemkab Lamongan juga fokus pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) sebagai investasi jangka panjang. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lamongan tercatat tinggi, yaitu 75,9 pada tahun 2024, berkat program pendidikan, kesehatan, dan peningkatan daya beli.

    Program Pulang menjadi salah satu bentuk sinergi antara Pemkab Lamongan dan Fornasmala. Ketua Fornasmala, As’ad Khoirul Anas, menjelaskan bahwa program ini berfokus pada bina desa di empat lokasi, yaitu Desa Kudian (Kecamatan Sekaran), Desa Pesanggrahan (Kecamatan Laren), Desa Sukobendu (Kecamatan Mantup), dan Desa Botoputih (Kecamatan Tikung).

    “Di Desa Botoputih, kami akan membangun ruang terbuka hijau. Di desa lain, kami melakukan penghijauan, mengajar, dan membuat ruang publik,” ujar As’ad.

    Ia juga menambahkan bahwa program Pulang merupakan ajang bagi mahasiswa Lamongan untuk menerapkan ilmu yang telah mereka pelajari selama menempuh pendidikan.

    “Tidak hanya itu, program Pulang juga dijadikan tempat belajar, bagaimana menerapkan keilmuan di lapangan,” tuturnya. [fak/ian]

  • Pj Gubernur Jatim Serahkan SK Perpanjangan Pj Bupati Sampang, Ini Targetnya

    Pj Gubernur Jatim Serahkan SK Perpanjangan Pj Bupati Sampang, Ini Targetnya

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menyerahkan Surat Keputusan (SK) perpanjangan jabatan Pj Bupati Sampang kepada Rudi Arifiyanto di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (22/1/2025).

    “Kita secara resmi menyerahkan SK perpanjangan Bupati Sampang yang TMT-nya (Terhitung Mulai Tanggal) belum habis tanggal 30 Januari tapi sudah terbit 9 Januari dan sudah kita serahkan. Otomatis tidak ada pelantikan karena tidak melewati TMT-nya,” ujarnya.

    Penyerahan perpanjangan SK, kata Adhy, menunjukkan Pj Bupati Sampang dipercaya untuk terus melanjutkan tugas sebagai kepala daerah sampai selesai. Apalagi saat ini bupati terpilih Pilkada 2024, masih dalam proses gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Otomatis kemungkinan sampai 13 Maret plus itu masih memerlukan Pj sehingga semua berjalan normal kembali karena Pj Bupati sudah ditetapkan,” tuturnya.

    Menurutnya, masih cukup banyak pekerjaan yang harus dituntaskan Pj Bupati Sampang. Termasuk menyiapkan program dan anggaran untuk bupati terpilih. Kemudian mendesain program tahun lalu tetap berlanjut sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta mempertimbangkan sisa anggaran tahun 2025 di bulan Maret agar memberi keleluasaan kepada bupati terpilih.

    “Tim transisi sudah mulai bekerja. Sebab, estafet harus kuat dan memenuhi visi misi dan program yang diusung bupati terpilih,” katanya.

    Sementara itu, Pj Bupati Sampang Rudi Arifiyanto melaporkan kepada Pj gubernur beberapa target, yakni kemiskinan ekstrem turun 0,93 dan stunting turun dari 4,7 menjadi 3,25.

    Lebih lanjut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) turut menjadi perhatian untuk didorong karena mengacu pada angka putus sekolah. Rudi menjelaskan perlu penyamaan persepsi antara pemerintah dengan masyarakat Sampang untuk tidak sekadar memasukkan anak ke pondok pesantren. Melainkan turut mendapatkan ijazah.

    “Dampaknya bagaimana mereka yang selesai dari Ponpes punya ijazah yang kemudian menjadikan mereka memiliki akses masuk ke sektor formal,” ungkapnya.

    “Itu pekerjaan ke depan yang juga kita koordinasikan dengan Forkopimda agar kemudian masyarakat di Sampang punya income dan lebih sejahtera,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Semeru Sering Erupsi, Pemkab Lumajang Hadirkan Pemerintah Swiss Upaya Mitigasi

    Semeru Sering Erupsi, Pemkab Lumajang Hadirkan Pemerintah Swiss Upaya Mitigasi

    Lumajang (beritajatim.com) – Upaya mitigasi bencana di Lumajang terus ditingkatkan. Kali ini, pemerintah daerah bekerja sama dengan Pemerintah Swiss dan BNPB untuk menyempurnakan Sistem Peringatan Dini Bencana (SPDB) untuk menghadapi ancaman lahar dingin Gunung Semeru.

    Kepala Pelaksana BPBD Lumajang, Patria Dwi Hastiadi, mengungkapkan bahwa program ini bertujuan untuk meminimalisir dampak buruk bencana, baik dari segi kerusakan infrastruktur maupun korban jiwa.

    “Fokus utama kami adalah memperkuat sistem, mulai dari pemasangan alat pemantau hingga edukasi masyarakat,” jelas Patria, Rabu (22/01/2025)

    Menurut Patria, serangkaian kegiatan telah dilakukan, mulai dari rapat koordinasi untuk merumuskan strategi hingga survei lokasi pemasangan alat.

    “Kami ingin memastikan bahwa teknologi yang digunakan efektif dan informasi yang disampaikan mudah dipahami masyarakat” tambahnya.

    Direktur Peringatan Dini BNPB, Afrial Rosya, juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam program ini. “Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada teknologi, tapi juga partisipasi aktif masyarakat” tegasnya.

    Dengan adanya sistem peringatan dini yang canggih dan kesadaran masyarakat yang tinggi, diharapkan Lumajang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menghadapi ancaman bencana serupa.

    Kolaborasi antara pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat ini menunjukkan komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman. [vid/ian]

  • Ini yang Dilakukan KPU Kota Kediri Sebelum Pembubaran Badan AdHoc

    Ini yang Dilakukan KPU Kota Kediri Sebelum Pembubaran Badan AdHoc

    Kediri (beritajatim.com) – KPU Kota Kediri menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Badan AdHoc Pemilihan 2024, pada Rabu (22/1/2025) di Hotel Lotus Kediri. Rapat dalam rangka mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Badan AdHoc.

    Ketua KPU Kota Kediri, Reza Cristian, membuka rapat tersebut didampingi oleh anggota KPU Kota Kediri, Roihatul Jannah (Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia), Adib Zaimatu Sofi (Divisi Teknis Penyelenggaraan), dan Sekretaris KPU Kota Kediri, Fany Wijayanto.

    Reza Cristian menyampaikan harapannya agar seluruh laporan pertanggungjawaban dapat diselesaikan dengan baik sebelum pembubaran Badan AdHoc.

    “Saya berharap sebelum pembubaran Badan AdHoc, segala yang berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban bisa segera diselesaikan dengan baik,” ujar Reza.

    Roihatul Jannah, yang akrab disapa Icha, memberikan arahan agar laporan yang masih menjadi catatan segera diselesaikan sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

    Fany Wijayanto menambahkan bahwa materi yang disampaikan oleh narasumber pada rapat ini diharapkan menjadi panduan dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama antara PPK/PPS dengan Sekretariat PPK/PPS.

    “Perlunya saling koordinasi dan kerja sama antara PPK/PPS dengan Sekretariat PPK/PPS agar tidak saling membebani,” ungkap Fany.

    Acara ini turut dihadiri narasumber dari BPPKAD, Ketua PPK dan PPS se-Kota Kediri, serta Sekretariat AdHoc dan staf se-Kota Kediri bersama Sekretariat KPU Kota Kediri. [nm/but]

  • Kepala Daerah Tanpa Sengketa MK Bakal Dilantik Serentak 6 Februari 2025

    Kepala Daerah Tanpa Sengketa MK Bakal Dilantik Serentak 6 Februari 2025

    Jakarta (beritajatim.com) – Kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) rencananya dilantik serentak pada 6 Februari 2025. Hal ini disepakati Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan lembaga penyelenggara pemilu.

    Menurut Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, para gubernur, bupati, dan wali kota akan langsung dilantik Presiden Prabowo Subianto secara serentak di Istana Negara, Jakarta.

    “Jadi baik gubernur, bupati, wali kota seluruhnya yang melantik Presiden,“ ujar Rifqinizamy seusai Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Mendagri Tito Karnavian dan sejumlah lembaga penyelenggara pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Legislator Partai NasDem ini juga mengungkapkan, kesepakatan pelantikan tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 164b UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

    “Dasar hukumnya adalah ketentuan Pasal 164b UU No. 10/2016, di mana Presiden sebagai kepala pemerintahan berhak untuk melantik bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota secara serentak,” kata Rifqi.

    Untuk itu, Rifqi meminta Mendagri Tito Karnavian untuk segera menyampaikan kepada Presiden Prabowo agar melakukan revisi Peraturan Presiden No. 80/2024 sebagai dasar hukum pelantikan kepala daerah.

    “Bahwa kami memohon kepada Mendagri untuk menyampaikan kepada Presiden agar Perpres No. 80/2024 segera kita revisi, paling tidak secara esensi tanggalnya berubah dari awalnya 7 Februari untuk gubernur dan wakil gubernur, dan tanggal 10 Februari 2025 untuk bupati dan wali kota, sekarang menjadi tanggal 6 Februari 2025 dan dilantik serentak di Ibu Kota Negara oleh Presiden,” paparnya.

    Sedangkan, bagi kepala daerah terpilih yang bersengketa di MK, kata dia, berpeluang akan dilantik setelah ada putusan MK.

    “Kalau yang bersengketa bagaimana? Ya kita tunggu hasil MK, karena amar putusannya nanti berbeda-beda. Yang pertama ada yang ditolak berdasarkan proses di MK, dan nanti itu mungkin lebih dulu putusannya, kita prediksi pada pertengahan Februari. Mungkin mereka bisa dilantik pada pertengahan Maret 2025,” katanya. [hen/ian]