Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Inovatif, DLH Gresik Wajibkan Calon ASN dan PPPK Tanam Pohon

    Inovatif, DLH Gresik Wajibkan Calon ASN dan PPPK Tanam Pohon

    Gresik (beritajatim.com) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gresik mengumumkan program kerja inovatif untuk tahun 2025. Salah satu inisiatif yang menarik perhatian adalah kewajiban menanam pohon bagi calon Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinyatakan lulus.

    Dalam teknis pelaksanaannya, para ASN dan PPPK diberi kebebasan memilih jenis pohon yang akan ditanam di lingkungan rumah masing-masing. Setelah proses penanaman, mereka diwajibkan mendokumentasikan aktivitas tersebut dan mengirimkan bukti ke DLH Gresik. Sebagai tindak lanjut, DLH akan menerbitkan sertifikat resmi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban menanam pohon.

    Program ini merupakan bagian dari inisiatif “Saji Sapo” atau “Satu Jiwa Satu Pohon”. Kepala DLH Gresik, Sri Subaidah, menyampaikan, “Tanam pohon ini wajib bagi calon ASN dan PPPK.”

    Selain program tanam pohon, DLH Gresik juga memiliki berbagai agenda prioritas lainnya. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 42 miliar, beberapa langkah besar telah direncanakan, termasuk menambah dua alat pemantau udara baru sehingga total menjadi 11 alat di tahun 2025, serta satu alat pemantau kualitas air tambahan untuk Sungai Bengawan Solo.

    Upaya restorasi lingkungan juga menjadi perhatian utama dengan pemulihan lahan bekas tambang di Desa Suci seluas 6,6 hektar, penanaman 89 ribu bibit mangrove, dan pengembangan aplikasi laboratorium lingkungan bernama Sibling. Selain itu, DLH Gresik akan meningkatkan pembinaan izin lingkungan, optimalisasi pengelolaan limbah B3, dan mendigitalisasi pengajuan izin melalui platform amdal.net.

    Dukungan terhadap pendidikan lingkungan juga diperkuat dengan pengembangan sekolah Adiwiyata, desa berseri, dan eco pesantren. Di sisi lain, pengelolaan sampah mendapatkan perhatian dengan menambah delapan kampung zero waste, meningkatkan kapasitas Bank Sampah, dan mengoptimalkan teknologi RDF sebagai bahan bakar pengganti batu bara.

    “Semua itu kami lakukan tidak hanya didata saja, tapi real di lapangan harus diwujudkan,” tegas Sri Subaidah. [dny/ian]

  • BUMDesma Papar Kediri Dorong Pertumbuhan Ekonomi Desa

    BUMDesma Papar Kediri Dorong Pertumbuhan Ekonomi Desa

    Kediri (beritajatim.com) – Badan Usaha Milik Desa (BUMDesma) Tunas Bhakti Mandiri Kecamatan Papar menggelar Musyawarah Antar Desa (MAD) di Pendopo Kecamatan Papar, Kamis (23/1/2025). Kegiatan ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi kinerja BUMDesma selama tahun 2024 dan merumuskan langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan yang lebih besar di tahun 2025.

    Acara yang dihadiri oleh Camat Papar Andrea Rangga Firmansyah, Forkopimcam, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri, serta seluruh pelaku BUMDesma di Kecamatan Papar ini, menjadi bukti komitmen bersama dalam memajukan perekonomian desa.

    “BUMDesma hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang terkendala akses keuangan. Program ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa,” tegas Camat Papar, Andrea Rangga Firmansyah.

    Senada dengan camat, Angger Grindo Hargoro, S.Stp., M.A.P., selaku Penggerak Swadaya Masyarakat DPMPD Kabupaten Kediri, juga menekankan pentingnya peran BUMDesma dalam menciptakan kemandirian masyarakat.

    “BUMDesma bukan hanya penggerak ekonomi, tetapi juga sarana penting untuk menciptakan kemandirian masyarakat melalui layanan keuangan yang inklusif dan mudah diakses. Keberlanjutan dan transparansi dalam pengelolaan menjadi kunci keberhasilan BUMDesma,” ujarnya.

    Melalui musyawarah ini, diharapkan terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah desa, BUMDesma, dan seluruh stakeholder terkait dalam rangka mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera. [nm/but]

  • Analis Geopolitik Minta Pemerintah Indonesia Tegas Tolak Keinginan Donald Trump Relokasi Pengungsi Gaza ke Indonesia

    Analis Geopolitik Minta Pemerintah Indonesia Tegas Tolak Keinginan Donald Trump Relokasi Pengungsi Gaza ke Indonesia

    Jakarta (beritajatim.com) – Analis Geopolitik Dina Sulaeman meminta Pemerintah Republik Indonesia menolak rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk merelokasi sebagian pengungsi Gaza ke luar wilayah Palestina, termasuk ke Indonesia selama rekonstruksi pasca perang berlangsung.

    “Pemerintah Indonesia secara tegas harus menolak keinginan Presiden Donald Trump (tersebut),” ujar Dina Sulaeman.

    Dia menjelaskan, relokasi ke luar wilayah Palestina justru akan memberi dalih bagi Israel untuk mengusir warga Gaza dari tanah airnya, merampas dan menduduki tanah Gaza seluruhnya.

    “Ide Trump atau tim transisinya untuk mengeluarkan orang orang Gaza dari Gaza itu, sejalan dengan keinginan Israel selama ini yang menginginkan Gaza kosong dan kemudian diduduki. Saya pikir pemerintah Indonesia perlu menolak dengan tegas,” kata Dina Sulaeman.

    Menurut Dina, persoalan Palestina akan selesai apabila Palestina Merdeka. Sebab, hukum internasional sudah menegaskan, bahwa Israel tidak sah menduduki tanah-tanah Palestina. Maka Israel harus keluar dari Tepi Barat, dan berhenti memblokade Gaza.

    “Saya pikir di sinilah Indonesia punya peran penting untuk meminta Dewan Keamanan PBB agar membentuk pasukan penjaga perdamaian atau peacekeeping operation untuk menjaga gencatan senjata,” katanya.

    Dia berharap dunia internasional mengawal gencatan senjata dengan menyetujui pembentukan pasukan penjaga perdamaian. Bukan sebaliknya, malah menyetujui keinginan Trump dan tim transisinya untuk merelokasi pengungsi Gaza ke luar wilayahnya selama rekonstruksi pasca perang berlangsung.

    “Kita tahulah karakternya Trump itu, dia itu pengusaha, yang dia lihat hanya keuntungan saja. Di satu sisi dia ingin mendapatkan dukungan publik secara domestik dari rakyatnya, dan disisi lain seakan-akan menjadi pahlawan di depan pendukungnya. Tetapi semua kebijakan Trump itu hanya sensasional saja,” ujarnya.

    Artinya, Trump memang sejalan dengan keinginan Israel agar dua juta warga Gaza itu diusir dari wilayahnya. Sehingga gencatan senjata menjadi tidak berarti, jika warga Gaza terusir dari tanah airnya sendiri.

    “Jadi kebijakan Trump arahnya hanya pencitraan atau yang penting dia populer di dalam negeri. Perdamaian akan terjadi, jika semuanya dikembalikan ke rakyat Gaza sendiri,” katanya.

    Hal senada disampaikan Ketua DPP Koordinator Bidang Hubungan Luar Negeri Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Henwira Halim menyebut, di AS saat ini, rakyatnya terbelah antara mendukung Palestina dan Israel.

    Sehingga Trump menginginkan agar situasi saat pelantikan dirinya sebagai Presiden AS berjalan stabil. Maka diciptakan upaya gencatan senjata antara Palestina-Israel.

    Henwira mengatakan, AS saat ini menghadapi tekanan isu kemanusiaan secara global agar ada gencatan senjata di Palestina.

    “Israel sudah kewalahan secara militer, sementara dukungan politik di dalam negeri berkurang. Ada tekanan internasional, karena Palestina sekarang sudah dilihat, bukan isu agama lagi, tetapi ini isu kemanusiaan,” ujarnya. [hen/ian]

  • Plt Bupati Sidoarjo H Subandi Sidak HGB Laut di Sedati, Hasilnya Demikian

    Plt Bupati Sidoarjo H Subandi Sidak HGB Laut di Sedati, Hasilnya Demikian

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Plt. Bupati Sidoarjo H.Subandi didampingi Sekretaris Daerah Sidoarjo, Dandim 0816 Sidoarjo, BPN Sidoarjo, Camat Sedati dan Kepala Desa Segoro Tambak, melakukan inspeksi terkait Hak Guna Bangunan (HGB) yang berada di laut di wilayah Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Kamis (23/1/2025).

    Rombongan melakukan peninjauan langsung dengan menaiki perahu nelayan setempat untuk mencapai lokasi HGB. Peninjauan ini dilakukan di beberapa titik lokasi HGB laut yang menjadi perhatian masyarakat.

    Rombongan Plt. Bupati Sidoarjo juga berdiskusi langsung dengan pihak-pihak terkait, termasuk perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat.

    Dalam sidaknya, Plt. Bupati Sidoarjo H.Subandi menegaskan terdapat area HGB di wilayah Desa Segoro Tambak “Dari peninjauan hari ini, terdapat blok yang berupa Kawasan tambak atas nama PT tapi dikelola oleh masyarakat. Area itu masih belum dibebaskan dan hanya disertifikatkan HGB oleh salah satu PT pada tahun 1996 dan akan habis perizinannya pada tahun 2026 ini” ujarnya.

    Sebagian blok lainnya, memang berupa laut. Perihal pengurusan perpanjangan perizinan pada tahun 2026 ini, H.Subandi menegaskan masih terus berkordinasi dengan Pemprov Jatim dan menunggu dari arahan pimpinan PJ. Gubernur Jatim.

    “Perihal perpanjangan perizinan, kita terus berkordinasi dengan BPN kanwil untuk menunggu hasil investigasinya dan menunggu arahan dari PJ. Gubernur. Kita disini hanya ketepatan saja, semuanya terkait dengan pengurusan perizinan kita serahkan kepada BPN Sidoarjo dan kanwil untuk terkait kepemilikan dan perizinannya,” tegasnya.

    Untuk informasi tentang temuan HGB di wilayah Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati akan dilakukan peninjauan jika informasi tersebut benar adanya dan akan dilakukan proses investigasi.

    “Untuk informasi mengenai HGB di wilayah Desa Tambak Cemandi, kita akan lakukan kroscek jika benar terdapat HGB di wilayah tersebut. Kita akan serahkan juga investigasi tersebut kepada BPN Sidoarjo dan kanwil untuk memastikan perizinannya,” sambungnya.

    Sidak ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menata kembali kawasan pesisir di Kecamatan Sedati, khususnya Desa Segoro Tambak, agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. (isa/but)

  • Musda Golkar Jatim Usai Rakernas, Sarmuji Bantah Upaya Aklamasi!

    Musda Golkar Jatim Usai Rakernas, Sarmuji Bantah Upaya Aklamasi!

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menegaskan, bahwa dirinya tidak akan maju lagi sebagai Ketua Golkar Jatim dan bertarung di ajang Musda XI Golkar Jatim.

    “Musda Golkar Jatim nanti setelah Rakernas Partai Golkar. Rakernas Golkar dijadwalkan pada 8 Februari 2025 di Jakarta. Setelah itu disusun jadwal musda, kita belum tahu meskipun saya sekjen, Jatim bagian yang pertama, kedua atau ketiga. Ada kemungkinan setelah lebaran. Satu tahun ini tahun konsolidasi,” kata Sarmuji usai membuka Bimtek ‘Optimalisasi Tupoksi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Fraksi Partai Golkar Tahun 2025 di Hotel Doubletree Surabaya, Kamis (23/1/2025) petang.

    Apakah ada pembukaan pendaftaran calon ketua Golkar Jatim yang maju dan ada upaya aklamasi? “Nggak perlu pembukaan pendaftaran untuk calon yang bakalan maju. Belum tahu ada kabar aklamasi. Yang pasti saya tidak maju lagi. Sekjen mosok mbalik maneh, mudun maneh (jadi ketua DPD Partai Golkar Jatim),” tukasnya.

    Diberitakan sebelumnya, ada sembilan nama yang beredar menggantikan Sarmuji sebagai Ketua Golkar Jatim, yang saat ini sudah menjabat Sekjen Golkar. Ada empat nama anggota DPR RI, tiga nama anggota DPRD Jatim dan dua nama kepala daerah di Jatim.

    Mereka adalah Heru Tjahjono yang akrab disapa ‘Pak Carik’ (anggota DPR RI, mantan Sekdaprov Jatim dan mantan Bupati Tulungagung DPR RI), dan Muhamad Nur Purnamasidi (Anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang).

    Kemudian, ada nama Ali Mufthi (Anggota DPR RI Dapil Jatim VII). Dan, ada nama Zulfikar Arse Sadikin yang merupakan Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim III.

    Setelah itu, ada 3 nama dari anggota DPRD Jatim. Yakni, Blegur Prijanggono (Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029), Kodrat Sunyoto dan Pranaya Yudha Mahardhika (Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim).

    Dari unsur kepala daerah, ada dua nama. Yakni, Wali Kota Pasuruan terpilih Adi Wibowo dan Bupati Tuban terpilih Aditya Halindra (Lindra).

    Beritajatim.com mencoba menelisik latar belakang nama-nama calon yang beredar.

    Dimulai dari nama Zulfikar Arse Sadikin (Bang Zul), yang merupakan pengurus DPP dan ‘berdarah’ HMI. Bang Zul merupakan Presidium Majelis Nasional KAHMI 2022-2027 dengan 284 suara, dalam Munas KAHMI di Palu, 27 November 2022.

    Dia juga sebagai anggota DPR RI dua periode, menjabat Ketua Bidang OKK DPP dan saat ini Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

    Kemudian, Heru ‘Pak Carik’ Tjahjono yang pernah menjabat sebagai Bendahara Golkar Tulungagung tahun 1997, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung dua periode dan saat ini menjabat anggota Komisi IX DPR RI.

    Lalu, ada Muhamad Nur Purnamasidi pengurus DPP Partai Golkar dan anggota DPR RI dua periode (2014-2019 dan 2019-2024) dari Dapil Jatim Jember-Lumajang. Saat ini, bertugas di Komisi X DPR RI.

    Nama berikutnya, adalah Ali Mufthi, anggota Komisi V DPR RI dan pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo 2014-2019. Ali berangkat dari Dapil Jatim VII (Magetan ,Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Pacitan). Ali juga merupakan Presidium MW KAHMI Jatim.

    Setelah itu, ada nama Blegur Prijanggono. Karir politiknya berangkat dari Ketua Golkar Surabaya (2015-2019), Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya (2019-2014), Bendahara Golkar Jatim sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim (2019-2024), dan pernah menjabat Bendahara HIPMI Jatim 2006-2009. Blegur saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029.

    Selain Blegur, ada nama Pranaya Yudha yang merupakan Ketua AMPG Jatim dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim saat ini.

    Kemudian, Kodrat Sunyoto yang merupakan Ketua Bidang Kaderisasi DPD Golkar Jatim, Anggota DPRD Jatim 4 periode dan Mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim.

    Dua nama yang juga masuk bursa ketua partai beringin adalah Adi Wibowo (Wali Kota Pasuruan terpilih) dan Aditya Halindra (Bupati Tuban terpilih). (tok/but)

  • Megawati Genap Berusia 78 Tahun, Ini Doa Abdul Qodir

    Megawati Genap Berusia 78 Tahun, Ini Doa Abdul Qodir

    Malang (beritajatim.com) – Tepat pada 23 Januari 1947, seorang wanita yang pada perjalanannya mengukir sejarah bagi bangsa Indonesia lahir di Yogyakarta dari rahim seorang ibu bernama Fatmawati.

    Ya, sosok wanita yang hari ini genap 78 tahun itu adalah Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri, atau dikenal masyarakat sebagai Megawati Soekarnoputri. Mega merupakan anak kedua dari Presiden pertama RI, Soekarno, dan Fatmawati.

    Mega bukan hanya sekadar tokoh bangsa biasa, dia lebih dari itu. Bagi kebanyakan orang, melihat Mega seperti melihat sosok Soekarno, karena kiprah politiknya tidak bisa dipungkiri, banyak terpengaruh dari semangat perjuangan Sang Proklamator itu.

    Jiwa kepemimpinan Mega yang penuh semangat juang terbukti mengantarkan dirinya sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia. Bahkan, posisi Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan tak tergoyahkan sejak 1993 hingga sekarang.

    Bagi kader banteng moncong putih, Mega bukan hanya sosok pemimpin yang begitu disegani dan dihormati. Tak terkecuali bagi Abdul Qodir, Mega adalah sosok ibu, panutan, mentor, dan begitu banyak definisi lainnya.

    “Bagi saya yang bernaung dalam rumah ideologi yang beliau dirikan, Ibu Megawati Soekarnoputri bukan lagi sekadar sosok ketua umum dengan deretan angka pencapaian. Lebih dari itu, setiap kata yang keluar dari lisan maupun dalam bentuk tulisan selalu mengetuk hati saya. Membuat saya merasakan suatu pertautan batin,” ungkap Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir, Kamis (23/1/2025).

    Pria yang akrab disapa Adeng ini menjelaskan, ideologi dan pemikiran Megawati Soekarnoputri harus terus hidup. Bagi kader seperti Adeng, Megawati telah memberikan warisan yang tidak ternilai harganya.

    “23 Januari 2025 adalah hari ulang tahun ibu yang ke-78, usia ibu terus bertambah. Buat saya, ini saatnya, kami anak-anak ideologis beliau memikirkan bagaimana semangat dan pemikiran ibu dapat terus hidup di masa-masa mendatang,” ucapnya.

    Sosok Megawati, kata Adeng, merupakan sosok yang sangat menginspirasi, bagaikan mata air kehidupan.

    “Sosok beliau, bukan hanya sebagai entitas fisik, namun juga pemikiran, ibu yang memiliki kekuatan berlebih sebagai penjaga dan penegak demokrasi. Ibu yang menginspirasi kami terus membangun optimisme untuk terus merawat dan menjaga demokrasi di negara ini,” tuturnya.

    Adeng tidak menampik selama ini, Megawati tidak lepas dari kesalahan. Kini, di usianya yang sudah genap 78 tahun, Adeng mengajak masyarakat untuk mengingat sosoknya dengan adil pada kebaikan-kebaikan yang pernah Megawati catatkan dalam sejarah perjalanan Indonesia, dan dirinya berharap bisa meneruskannya.

    “Maka begitulah, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun, Ibu Profesor Megawati Soekarnoputri. Jaga sehat ibu, semoga Allah Tuhan Semesta Alam melimpahkan banyak kekuatan buat ibu. Kami membutuhkanmu, bukan hanya sebagai pribadi, namun sebagai Indonesia yang tengah mengalami pubertas entah keberapa kalinya,” Adeng mengakhiri. [yog/beq]

  • Selain Pungli, Oknum Pejabat Diknas Malang Diduga Monopoli Proyek DAK

    Selain Pungli, Oknum Pejabat Diknas Malang Diduga Monopoli Proyek DAK

    Malang (beritajatim.com) – Kasus dugaan pungutan liar (Pungli) yang melibatkan pejabat Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Malang terus menjadi sorotan. Tidak hanya Pungli di sejumlah sekolah dasar, oknum pejabat berinisial L, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Sekolah Dasar (Kabid SD), juga diduga memonopoli proyek-proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kepentingan pribadi.

    Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Suwadji, mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan ini. “Iya mas, sudah saya minta Inspektorat melakukan pemeriksaan dan pendalaman tentang hal tersebut,” ujar Suwadji, Kamis (23/1/2025).

    Pemeriksaan terhadap L, kata Suwadji, telah dimulai sejak Senin. Namun, ia belum dapat memberikan penjelasan lebih rinci karena sedang menjalankan ibadah Umroh hingga akhir bulan.

    Saat dikonfirmasi, L enggan memberikan tanggapan mendetail terkait tuduhan Pungli dan monopoli proyek DAK. Ia menyebut bahwa permasalahan tersebut sudah diselesaikan. “Sudah clear kok semalam (Rabu malam, red). Saat ini saya sedang kegiatan mendampingi Bupati Malang,” ujar L saat dihubungi melalui telepon.

    Kasus ini terungkap setelah beberapa kepala sekolah melapor ke Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek). Mereka menuding L melakukan Pungli yang hampir merata di seluruh sekolah dasar se-Kabupaten Malang. Selain itu, L juga diduga menggunakan posisinya untuk menguasai proyek-proyek DAK, sehingga menghambat keterbukaan dan persaingan yang sehat dalam pelaksanaan proyek tersebut.

    Kasus ini mencoreng nama baik Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, yang sebelumnya juga pernah diterpa sejumlah persoalan serupa. Para pengadu berharap langkah penegakan hukum dapat memberikan keadilan sekaligus mencegah terulangnya praktik serupa di masa depan. [yog/beq]

  • Pj Gubernur Jatim Pastikan Proyek Twin Road Magetan Berlanjut Tahun Ini

    Pj Gubernur Jatim Pastikan Proyek Twin Road Magetan Berlanjut Tahun Ini

    Magetan (beritajatim.com) – Pj Gubernur Jawa Timur (Jatim) Adhy Karyono membenarkan soal proyek Twin Road atau jalan kembar bakal berlanjut tahun 2025 ini.

    “Anggaran sudah disiapkan. Tahun ini bakal dilanjutkan dengan panjang 1,2 kilometer. Sudah dibahas anggarannya,” kata Adhy, Kamis (23/1/2025)

    Dalam SIRUP LKPP Provinsi Jawa Timur, proyek Twin Road Magetan ini memiliki pagu anggaran senilai Rp32 miliar. Saat ini, lelang sudah masuk pengumuman LPSE Pemprov Jatim.

    Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Mageta, Muhtar Wakid, menjelaskan total panjang Twin Road Sukomoro mencapai 7,5 kilometer, dengan 6 kilometer di antaranya telah rampung.

    Sisanya, sepanjang 1,5 kilometer dari Terminal Maospati ke Desa Sugihwaras, direncanakan akan selesai tahun ini.

    “Pembangunan jalan sepanjang 1,5 kilometer, termasuk pelebaran dan lapisan hotmix secara sempurna,” tambah Muhtar.

    Proyek Twin Road Sukomoro sudah dimulai sejak 2010 dengan tahap pembebasan lahan. Pembangunan fisik dimulai pada 2013 dan berlangsung hingga sebelum pandemi Covid-19 pada 2020. Kala itu, Pemkab Magetan mengalokasikan hampir Rp 60 miliar untuk pembebasan lahan dan pembangunan jalan sepanjang 6 kilometer.

    Sebagai jalan provinsi, proyek ini dilanjutkan melalui koordinasi dengan Pemprov Jatim. Pemprov telah menganggarkan sekitar Rp25 miliar dalam dua tahap sebelumnya. Namun, penyelesaian tahap akhir sempat tertunda akibat refocusing anggaran selama pandemi Covid-19. Pengerjaan tahun ini diharapkan dapat dimulai pada Februari hingga April 2025.

    “Pembangunan akan menghubungkan Terminal Maospati dengan Desa Sugihwaras. Kelengkapan lainnya sudah tersedia, tinggal pengerjaan fisiknya saja,” terang Muhtar.

    Twin Road Sukomoro memiliki lebar total 19 meter, terdiri dari dua jalur selebar 7 meter, median 1 meter, serta trotoar di kedua sisinya. Dengan spesifikasi ini, jalan diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mempercepat mobilitas masyarakat sekitar.

    Muhtar menambahkan bahwa tantangan terbesar terletak pada pengerjaan di sisi selatan, yang melintasi area sungai. “Pembangunan di area ini membutuhkan biaya besar karena harus menutup sungai, seperti membuat jembatan sepanjang 1,5 kilometer. Insya Allah, tahun ini proyek akan selesai dengan hasil yang optimal,” tutup Muhtar. [fiq/beq]

  • Pemkab Lamongan Siapkan RKPD 2026, Fokus Lima Prioritas Pembangunan

    Pemkab Lamongan Siapkan RKPD 2026, Fokus Lima Prioritas Pembangunan

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan mulai menyusun arah kebijakan pembangunan daerah untuk tahun 2026. Proses ini ditandai dengan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Aula Gajah Mada Pemkab Lamongan pada Kamis, 23 Januari 2025.

    Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Moh. Nalikan, menyatakan bahwa penyusunan RKPD ini difokuskan pada lima prioritas utama. “Pemantapan SDM unggul, maju, dan berdaya saing menjadi yang pertama,” jelas Nalikan. Prioritas berikutnya adalah stabilisasi ekonomi mandiri melalui penguatan UMKM lokal dan peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah.

    Prioritas ketiga adalah peningkatan kesejahteraan tenaga kerja lokal sekaligus penurunan angka kemiskinan. Keempat, menjaga stabilitas dan kualitas infrastruktur ekonomi serta ruang publik yang merata. Terakhir, peningkatan stabilitas sosial menjadi perhatian khusus Pemkab Lamongan.

    “Pembangunan tersebut direalisasikan melalui 11 program prioritas, mulai lumbung pangan Lamongan, Lamongan sehat, perintis, hingga lainnya,” ungkap Nalikan.

    Nalikan juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung tercapainya program-program ini demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ia berharap SDM Lamongan mampu mengambil peluang dari pertumbuhan investasi industri.

    “Tumbuhannya industri investasi kita jangan sampai menjadi penonton sehingga SDM unggul harus kita siapkan untuk peluang investasi,” tuturnya.

    Target kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi perhatian lain. Nalikan menargetkan PAD Kabupaten Lamongan naik dari Rp559 miliar pada 2024 menjadi Rp670 miliar di tahun 2026.

    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Lamongan, Sujarwo, menambahkan ada enam isu strategis yang menjadi fokus dalam penyusunan RKPD.

    “Keenam isu strategis tersebut meliputi penurunan kemiskinan dan peningkatan perlindungan sosial, pemerataan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, UMKM naik kelas, pengembangan industri, serta peningkatan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” jelas Sujarwo.

    Isu lain mencakup pembangunan pelayanan publik berbasis digitalisasi, peningkatan infrastruktur untuk mendukung produktivitas ekonomi, serta pemberdayaan desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Sujarwo menekankan bahwa pembahasan RKPD ini menjadi bagian penting dari penyelesaian RPJMD Kabupaten Lamongan 2021–2026. “Rancangan kita tidak sekadar rancangan yang tidak perlu membutuhkan pembenahan lagi, tetapi RKPD sebuah rancangan yang menjadi bagian penyusunan APBD,” pungkasnya. [fak/beq]

  • Selain Pungli, Oknum Pejabat Diknas Malang Diduga Monopoli Proyek DAK

    Dugaan Pungli Diknas Malang, Inspektorat Mulai Lakukan Pemeriksaan

    Malang (beritajatim.com) – Perkara dugaan pungutan liar (Pungli) yang melibatkan salah satu pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang kini memasuki tahap pemeriksaan oleh Inspektorat. Dugaan Pungli tersebut ditujukan kepada Kepala Bidang Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan Kabupaten Malang berinisial L.

    Pungutan liar ini diduga menyasar sejumlah kepala SD di Kabupaten Malang. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Suwadji, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah meminta Inspektorat untuk mendalami kasus ini.

    “Iya mas, sudah saya minta Inspektorat melakukan pemeriksaan dan pendalaman tentang hal tersebut mas,” ujar Suwadji saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kamis (23/1/2025).

    Suwadji juga menyampaikan bahwa pemeriksaan oleh Inspektorat telah dimulai sejak beberapa hari lalu. “Sudah diperiksa hari Senin kemarin lusa,” tegasnya. Namun, ia belum dapat memberikan penjelasan lebih rinci terkait hasil pemeriksaan lantaran dirinya sedang dalam masa cuti.

    Kasus ini mencuat setelah Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek) menerima keluhan dari sejumlah kepala SD di Kabupaten Malang.

    “Dugaan Pungli tersebut terjadi hampir merata di 33 kecamatan, hampir semua kepala sekolah SD se-Kabupaten Malang, yang disinyalir dilakukan oleh oknum Kabid SD,” ungkap Direktur Eksekutif Pusdek, Asep Suriaman.

    Asep menambahkan, sejumlah kepala sekolah merasa kesal atas dugaan Pungli yang mereka alami.

    “Menurut pengakuan para kepala sekolah, mereka diharuskan menyetor sejumlah dana yang bervariasi antara 1 juta hingga 1,6 juta per kepala sekolah kepada Kabid SD, saat Kabid SD berkunjung ke sekolah mereka,” jelasnya.

    Selain itu, Pusdek juga menerima informasi bahwa para kepala sekolah diminta membuat pernyataan bahwa mereka tidak pernah menjadi sasaran Pungli.

    Kasus ini terus dipantau oleh pihak terkait untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut dan memberikan sanksi jika terbukti terjadi pelanggaran. [yog/beq]