Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Inspektorat Kabupaten Malang Kumpulkan Bukti Dugaan Pungli Oknum Pejabat Diknas

    Inspektorat Kabupaten Malang Kumpulkan Bukti Dugaan Pungli Oknum Pejabat Diknas

    Malang (beritajatim.com) – Inspektorat Kabupaten Malang memulai penyelidikan atas dugaan kasus pungutan liar (pungli) di sejumlah lembaga Sekolah Dasar (SD). Sejak Senin (20/1/2025), Inspektorat telah memeriksa L, Kepala Bidang (Kabid) SD Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, yang diduga terlibat dalam pungli terhadap sejumlah Kepala Sekolah (Kasek) SD Negeri.

    “Kami sudah lakukan klarifikasi terhadap L atas berita dugaan pungli yang dilakukan pada sejumlah Kasek SDN di Kabupaten Malang,” terang Nurcahyo, Jumat (24/1/2025).

    Nurcahyo menjelaskan bahwa proses pemeriksaan masih berlangsung dan belum selesai. Pihaknya saat ini membutuhkan data pendukung berupa dokumen Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dokumen kontrak kerja untuk memperdalam pemeriksaan.

    “Dokumen tersebut harus diminta dari Dinas Pendidikan (Dindik), namun hingga saat ini masih belum diberi,” ungkap Nurcahyo.

    Menurutnya, pemeriksaan saat ini masih pada tahap awal dan berfokus pada klarifikasi terhadap saudara L. Belum ada pemeriksaan terhadap pihak lain seperti perusahaan CV atau Kepala Sekolah terkait.

    “Saat ini masih pemeriksaan tahap awal dan masih pada saudara L, dan belum pada CV maupun Kasek,” tegas Nurcahyo.

    Ia menambahkan bahwa proses penyelidikan ini masih panjang. Setelah tahap awal selesai, pihak Inspektorat akan melanjutkan ke tahap pendalaman dan klarifikasi lebih lanjut, termasuk meminta keterangan dari pihak-pihak lain yang berkaitan dengan kasus tersebut.

    “Kami menunggu dikirimnya data pendukung, yang kami minta seperti dokumen DAK dan kontrak kerja,” imbuh Nurcahyo. [yog/beq]

  • BEM SI Jatim Kawal Nelayan Surabaya Tolak Reklamasi SWL di Jakarta

    BEM SI Jatim Kawal Nelayan Surabaya Tolak Reklamasi SWL di Jakarta

    Jakarta (beritajatim.com) – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Jawa Timur (BEM SI Jatim) yang tergabung dalam Forum Masyarakat Madani Maritim, mendampingi nelayan Surabaya dalam aksi demonstrasi di Jakarta untuk menolak proyek reklamasi Surabaya Waterfront Land (SWL) seluas 1.084 hektar itu.

    Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi mencapai Rp 72 triliun tersebut dianggap mengancam kehidupan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, dan dinilai lebih banyak membawa dampak negatif dibandingkan manfaat.

    “Kalau secara dampak, menurut saya malah lebih banyak negatifnya daripada positif, apalagi jika berbicara mengenai nelayan yang hidup di sana. Reklamasi justru memperburuk kondisi masyarakat pesisir,” ujar Aulia Thaariq Akbar, Presiden BEM Universitas Airlangga (Unair) yang tergabung dalam BEM SI Jatim, Jumat (24/1/2025).

    Menurut Aulia, proyek SWL minim melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaannya. Ia juga mempertanyakan pihak-pihak yang sebenarnya diuntungkan dari proyek tersebut, karena nelayan dan masyarakat pesisir Surabaya justru dirugikan. Dia menilai reklamasi ini memaksa perubahan besar tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang jelas.

    “Selain memperburuk kondisi masyarakat, karena proses perencanaannya minim melibatkan masyarakat sekitar, proyek tersebut juga tidak punya masterplan yang jelas, termasuk dampak lingkungan yang ditimbulkan,” tambah Aulia Thaariq Akbar.

    BEM SI Jatim juga telah menemani Forum Masyarakat Madani Maritim dan para nelayan Surabaya untuk mengadakan audiensi dengan Ombudsman dan Komnas HAM. Mereka menyuarakan penolakan terhadap PSN SWL dan mendesak komitmen pemerintah untuk membatalkan proyek tersebut demi meminimalisir kerugian lingkungan serta sosial.

    “Upaya ekstra parlementer dengan turun di jalan sudah ditempuh kawan-kawan, saya rasa perlu adanya upaya parlementer untuk menuntut komitmen pemerintah terhadap pembatalan PSN SWL tersebut,” lanjut Aulia.

    Hal serupa disampaikan oleh Hamdan Arayyan, Ketua BEM Universitas Hang Tuah (UHT), yang menegaskan bahwa proyek tersebut sudah ditolak oleh masyarakat sejak awal. Menurutnya, tidak ada alasan untuk melanjutkan pembangunan tanpa persetujuan masyarakat yang terdampak.

    “Kan syarat utama untuk mengadakan proyek ada dokumen Analisis Dampak Lingkungan atau Amdal, proses pembuatan dokumen Amdal kan harus melibatkan masyarakat sekitar. Kalau misal dari awal sudah ditolak, ya sudah tidak perlu dilanjutkan,” ujar Hamdan Arayyan.

    Dengan langkah ini, BEM SI Jatim menegaskan komitmen mereka dalam mengawal aspirasi masyarakat pesisir dan nelayan Surabaya yang terdampak oleh proyek reklamasi SWL. “Kami berharap pemerintah mendengarkan suara masyarakat dan mempertimbangkan dampak jangka panjang proyek ini terhadap lingkungan serta kehidupan sosial,” pungkas Hamdan.[asg/kun]

  • Legislator Pamekasan Apresiasi Kerja Nyata Paramedis Hewan Atasi PMK

    Legislator Pamekasan Apresiasi Kerja Nyata Paramedis Hewan Atasi PMK

    Pamekasan (beritajatim.com) – Legislator Pamekasan, Tabri S Munir mengapresiasi kerja nyata 55 paramedis dan 8 dokter hewan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan, khususnya dalam menanggulangi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

    “Dari dua hari terakhir, kami ikut serta mendalami penanganan PMK pada ternak sapi di Pamekasan. Alhamdulillah kami mendapat laporan bahwa kondisinya sudah mulai membaik dan menuju penyembuhan,” kata Tabri S Munir, Jum’at (24/1/2025).

    Terlebih kejadian sapi mati maupun disembelih paksa juga sudah mulai berkurang berkat pemberian vitamin maupun vaksinasi anti PMK. “Kondisi ini tentunya tidak lepas dari upaya dan kerja keras dari paramedis kesehatan hewan di Pamekasan,” ungkapnya.

    “Maka dari itu, kami mengapresiasi kerja nyata 55 paramedis dan 8 dokter hewan yang benar-benar dikoordinir oleh DKPP Pamekasan. Bahkan menurut kami, kerja mereka sudah melampaui batas kemampuan fisik mereka sendiri,” sambung politisi muda Partai Demokrat Pamekasan.

    Ungkapan tersebut bukan tanpa alasan, sebab tenaga medis kesehatan hewan terkadang harus melalui situasi sulit saat melakukan penanganan. “Misal sebotol vaksin harus digunakan untuk 25 ekor sapi, sementara keberadaan kandang sapi warga untuk jangkauan 25 ekor dari kandang menuju kandang lainnya membutuhkan limit waktu yang relatif jauh,” jelasnya.

    “Sehingga limit waktu yang terbatas jauh ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi para tenaga medis kesehatan hewan, namun mereka tetap berupaya dan menunjukkan komitmennya melalui melalui beragam tantangan yang harus ditaklukkan saat berada di lapangan,” imbuhnya.

    Namun pihaknya mengaku baru mengetahui jika kinerja para tenaga medis keswan berbanding terbalik dengan upah yang harus mereka terima. “Jadi kami baru tahu keluh kesah mereka bahwa alokasi anggaran untuk honor paramedis keswan yang melakukan vaksinasi PMK tidak ada, dan berbeda dengan tahun sebelumnya (2023-2024),” beber Tabri.

    “Maka dari itu, kami berharap hak dan kesejahteraan paramedis keswan mendapat perhatian, baik honor maupun kendaraan operasional mereka. Sehingga kami juga segera membicarakan hal ini bersama DKPP Pamekasan, agar menemukan solusi konkrit atas jerih paya mereka,” sambung legislator yang tercatat sebagai anggota Komisi II DPRD Pamekasan.

    Fakta di lapangan tersebut menjadi salah satu hal dipikirkan guna memberikan hak dan kesejahteraan sebagaimana mestinya. “Kerja lapangan mereka yang harus datang ke kandang-kandang warga sangat berat, belum lagi dengan medan yang harus mereka lalui,” imbuhnya .

    “Dengan kondisi itu, kita harus berupaya agar mereka benar-benar difasilitasi dengan kendaraan operasional. Setidaknya motor yang sehat dan bisa membawa peralatan dan obat-obatan medis yang harus tetap terjaga temperaturnya,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Ratusan Siswa SMAK Santo Thomas Aquino Tulungagung Gelar Aksi Peduli Lingkungan

    Ratusan Siswa SMAK Santo Thomas Aquino Tulungagung Gelar Aksi Peduli Lingkungan

    Kediri (beritajatim.com) – Ratusan siswa SMAK Santo Thomas Aquino Tulungagung menggelar aksi sosial dengan membersihkan sampah dan mencabuti paku di pohon. Para siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan melakukan aksi tersebut di empat titik, yakni area sekitar sekolah, Alun-Alun Tulungagung, Taman Reyog Kendang, dan seputar Pasar Wage. Kegiatan ini juga dilakukan dalam rangka menyambut HUT SMAK Santo Thomas Aquino yang ke-57.

    Ketua Panitia Kegiatan, Hariadi, menjelaskan bahwa aksi peduli lingkungan bertema “Gerakan Bersih Sampah dan Cabut Paku” ini merupakan wujud komitmen sekolah dalam menjaga kelestarian lingkungan.

    “Jika pohon dipaku, jaringan kulitnya akan rusak, rentan terhadap hama, dan berisiko tumbang. Oleh karena itu kami berkomitmen menjaga lingkungan, meskipun pernah berdebat dengan salah satu tokoh politik karena melepas banner yang dipasang di pohon,” ujarnya, Jumat (24/1/2025).

    Sebagai sekolah Adiwiyata Mandiri, SMAK Santo Thomas Aquino terus berkomitmen dalam menjaga dan peduli terhadap lingkungan. Terdapat enam komponen utama yang menjadi fokus, yaitu: Kebersihan sanitasi dan drainase di sekitar sekolah, Penanaman pohon dan pembibitan, Pengolahan sampah, Hemat energi, Hemat air dan Inovasi lingkungan. “Kita sudah komitmen dengan masyarakat Tulungagung untuk ikut serta menyelamatkan lingkungan,” tambah Hariadi.

    Melalui aksi sosial ini, pihak sekolah berharap dapat menanamkan cinta lingkungan kepada para siswa. “Kami berharap melalui kegiatan ini siswa memiliki fondasi kuat untuk mencintai dan peduli terhadap lingkungan hidup,” pungkas Hariadi.

    Aksi ini juga sekaligus menjadi kampanye untuk menolak eksploitasi pohon perdu dalam pemasangan iklan atau media yang merusak estetika dan kesehatan lingkungan. SMAK Santo Thomas Aquino tidak hanya fokus dalam bidang pendidikan, tetapi juga dalam membentuk generasi sadar lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

    Rekomendasi Meta Deskripsi: SMAK Santo Thomas Aquino Tulungagung menggelar aksi sosial membersihkan sampah dan mencabuti paku di pohon. Aksi peduli lingkungan ini dilakukan di empat titik dalam rangka HUT ke-57 sekolah. [nm/kun]

  • Jalan Rusak di Banjar Kemuning Sidoarjo Diperbaiki Bulan Ini

    Jalan Rusak di Banjar Kemuning Sidoarjo Diperbaiki Bulan Ini

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Plt Bupati Sidoarjo, Subandi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke jalan rusak di kawasan Banjarkemuning, Kecamatan Sedati, Jumat (24/1/2025).

    Kerusakan jalan yang ada dinilai sangat membahayakan, terutama dengan tingginya curah hujan akhir-akhir ini. “Kami upayakan dalam bulan ini jalan ini diperbaiki, menggunakan material yang bagus,” ujar Subandi saat berdialog dengan warga di lokasi.

    Ia menegaskan pentingnya menjaga kualitas perbaikan setelah jalan diperbaiki. Mengingat jalan sering kali kembali rusak setelah diperbaiki, apalagi akibat curah hujan dan aktivitas pengembang yang melakukan pengurukan.

    “Kuncinya cuma satu, karena curah hujan tinggi, saya tidak memperbolehkan pengembang ada kegiatan pengurukan. Nanti saya buat surat kepada pengembang,” tegasnya.

    Subandi menambahkan bahwa, jika pengembang tetap membandel, maka pemerintah daerah tidak akan mengeluarkan izin. Ia meminta camat dan polsek setempat untuk turut mengawasi dan mencabut izin pengurukan jika ditemukan pelanggaran.

    Diungkapkan juga rencana pemerintah daerah untuk memperlebar jalan di Banjarkemuning hingga tujuh meter. Rencananya tahun 2026 jalan tersebut akan dibeton.

    “Sebelah jalan ini juga ada tambak dengan air asin, jadi memang perlu material yang lebih kuat agar jalan tahan lama,” jelasnya.

    Plt Bupati juga meminta Sekretaris Daerah (Sekda) untuk menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM SDA) agar kegiatan pengurukan dilakukan hanya pada musim kemarau. Subandi menekankan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pihak pengembang tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat.

    Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk memperbaiki jalan ini sebaik mungkin demi keselamatan dan kenyamanan warga. Ia juga mengimbau masyarakat untuk menjaga bersama hasil perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah.

    “Jalan ini kita perbaiki bersama. Jangan sampai setelah diperbaiki, rusak lagi. Aspal itu kalahnya dengan air, jadi kita semua harus ikut menjaga,” pungkasnya. (isa/but)

  • DPRD Pamekasan Siapkan Langkah Taktis Tata dan Berdayakan PKL

    DPRD Pamekasan Siapkan Langkah Taktis Tata dan Berdayakan PKL

    Pamekasan (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, menyiapkan langkah taktis dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), khususnya mereka yang membuka lapak di area terlarang.

    Langkah tersebut diambil setelah melakukan koordinasi bersama bersama stakeholder terkait, khususnya mitra Komisi II DPRD Pamekasan, termasuk juga koordinasi dan serap aspirasi bersama perwakilan PKL.

    “Setelah berdiskusi panjang lebar bersama perwakilan PKL, akhirnya kita sepakat untuk kembali pada regulasi yang ada. Baik regulasi dari Perda (Peraturan Daerah) maupun Perbup (Peraturan Bupati) tentang PKL,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan, Moh Faridi, Jum’at (24/1/2025).

    Terlebih dalam regulasi tersebut, juga dijelaskan secara gamblang seputar penataan hingga pemberdayaan PKL. “Perda Nomor 4 Tahun 2021 dan Perbup Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, serta Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi,” ungkapnya.

    “Dalam regulasi itu, juga dijabarkan secara gamblang seputar titik atau lokasi yang bisa atau diperkenankan untuk ditempati para PKL. Termasuk juga adanya retribusi sebesar Rp 1 ribu per hari untuk para PKL,” imbuhnya.

    Dari berbagai masukkan hingga opsi yang dibahas dalam koordinasi, baik bersama mitra terkait maupun perwakilan PKL. Pihaknya menyampaikan beberapa langkah konkrit yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk penataan dan pemberdayaan PKL kedepan.

    “Beberapa langkah taktis yang kita sepakati, di antaranya semua PKL harus memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) sehingga bisa menjadi PKL resmi yang mendapatkan hak-hak dari pemerintah. Termasuk juga tidak menempati area Arek Lancor,” jelasnya.

    Tidak hanya itu, politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut juga menyampaikan beberapa opsi penting yang dapat menjamin kelancaran penataan maupun pemberdayaan bagi para PKL.

    “Langkah lainnya berupa Food Colony Pamekasan (Jl Kesehatan), bisa dikelola oleh tim koordinasi atau dengan nama unit pelaksana teknis (UPT) yang beranggotakan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), akademisi dan PKL,” pungkasnya. [pin/beq]

  • Disdukcapil Surabaya Goes to Campus Percepat Aktivasi IKD

    Disdukcapil Surabaya Goes to Campus Percepat Aktivasi IKD

    Surabaya (beritajatim.com) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya terus mempercepat proses aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), salah satunya lewat program Disdukcapil Goes to Campus.

    Seperti di Stikosa AWS, Disdukcapil Kota Surabaya membuka layanan aktivasi IKD untuk menjangkau kalangan sivitas akademika serta masyarakat yang bertempat tinggal di sekitaran kampus.

    Kepala Dispendukcapil Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan bahwa proses aktivasi IKD tidak hanya dilaksanakan di Mall Sentra Layanan Penduduk Siola atau kantor pemerintahan lainnya, tetapi juga di berbagai tempat seperti taman, sekolah, dan kampus.

    “Kami melakukan aktivitasi, selain di mal pelayanan publik, juga turun ke kampus-kampus dan SMA. Karena IKD harus 17 tahun ke atas,” kata Eddy saat acara Disdukcapil Goes to Campus di Stikosa AWS, Jumat (24/1/2025).

    Eddy menegaskan bahwa layanan aktivasi IKD hanya dilakukan secara tatap muka. Artinya, warga harus datang ke sentra pelayanan publik untuk melakukan aktivitasi. Langkah ini diambil untuk menghindari adanya penipuan.

    “Ketika aktivasi IKD, warga harus datang dan bertemu dengan petugas. Misalnya ada yang menawarkan melalui telepon atau video call, pasti itu penipuan,” tegasnya.

    Ia juga mengungkapkan, hingga saat ini, sekitar 22,4 persen atau lebih dari 550 ribu warga Surabaya telah berhasil mengaktifkan IKD mereka. Eddy menyebut, pihaknya akan terus melakukan upaya percepatan, salah satunya dengan melakukan tour ke sejumlah kampus.

    “Setiap hari, jumlah warga Surabaya yang melakukan aktivasi IKD berada di atas 800 sampai 1.500 orang. Artinya, kesadaran untuk melakukan aktivitasi IKD ini mulai meningkat,” tambahnya.

    Dengan adanya IKD ini, warga tidak hanya mendapatkan identitas digital, tetapi juga memudahkan mereka dalam mengakses layanan administrasi kependudukan lainnya secara mandiri, seperti mencetak ulang Kartu Keluarga (KK) atau mengajukan permohonan akta kelahiran. [ipl/beq]

  • Antisipasi PMK, Pasar Hewan di Tuban Ditutup Sementara Mulai 28 Januari

    Antisipasi PMK, Pasar Hewan di Tuban Ditutup Sementara Mulai 28 Januari

    Tuban (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban resmi menutup sementara pasar hewan di wilayahnya guna mengantisipasi peningkatan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Penutupan ini berlangsung selama 21 hari, terhitung mulai 28 Januari hingga 17 Februari 2025, sesuai dengan Surat Edaran Nomor 500.7.2.4/489/414.106.05/2025.

    Surat edaran yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si, menegaskan bahwa penutupan pasar hewan ini akan dievaluasi lebih lanjut berdasarkan perkembangan situasi di lapangan.

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP2P) Tuban, Eko Julianto, menyatakan bahwa kebijakan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi dini terhadap peningkatan kasus PMK, sejalan dengan arahan Menteri Pertanian serta kajian epidemiologi dari Otoritas Veteriner Provinsi dan Kabupaten.

    “Laporan menunjukkan peningkatan kasus PMK terjadi akibat cuaca ekstrem dan tingginya mobilitas ternak antarwilayah,” ujar Eko Julianto.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Pemkab Tuban sangat berkomitmen untuk melindungi sektor peternakan di wilayah tersebut dengan mengeluarkan kebijakan ini.

    “Penutupan Pasar Hewan ini salah satu upaya strategis untuk menekan penyebaran PMK. Apabila kasus PMK masih ditemukan, durasi penutupan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi, serta harapannya masyarakat dapat mematuhi kebijakan ini demi kebaikan bersama,” pungkasnya. [ayu/beq]

  • Menuju Jatim Bebas Pasung, 253 Orang Masih Terpasung di 2025

    Menuju Jatim Bebas Pasung, 253 Orang Masih Terpasung di 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Upaya Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Timur menuju Jatim bebas pasung terus menunjukkan progres. Hingga awal tahun 2025, sebanyak 253 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) masih dipasung. Jumlah ini terus menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    “Totalnya ada 253 ODGJ. Jumlahnya setiap tahun terus menurun,” ungkap Kepala Dinas Sosial Jatim, Restu Novi Widiani, didampingi Kabid Rehabilitasi Sosial (Resos) Muchammad Arif Ardiansyah di kantornya, Jumat (24/1/2025).

    Restu Novi menjelaskan, angka tersebut telah berkurang signifikan dalam satu dekade terakhir. Pada 2014, tercatat sebanyak 2.000 ODGJ masih dipasung, namun kini tinggal 253 kasus yang tersisa.

    “Pada 2014 lalu angkanya mencapai 2.000, dan di awal tahun 2025 ini tersisa 253,” tambahnya.

    Kabid Rehabilitasi Sosial (Resos) Dinsos Jatim, Muchammad Arif Ardiansyah, merinci daerah dengan jumlah ODGJ yang masih dipasung terbanyak berada di wilayah Madura dan sekitarnya.

    “Terbanyak ada di Sampang 27 orang, kemudian di Kabupaten Madiun ada 24 orang, Kabupaten Probolinggo 19 orang, Pamekasan 18 orang, Bangkalan 16 orang, Lumajang dan Sumenep masing-masing 15 orang,” jelasnya.

    Meski jumlahnya terus menurun, Arif mengungkapkan bahwa proses pembebasan pasung tidak mudah. Hal ini membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan keluarga pasien.

    Dinsos Jatim menetapkan target pembebasan 30 ODGJ yang masih dipasung pada tahun 2025. Wilayah prioritas pembebasan adalah Kabupaten Blitar dan Nganjuk, dengan fokus pada perawatan intensif bagi para pasien.

    “Tahun ini kami menargetkan 30 ODGJ atau disabilitas mental yang dipasung untuk dilakukan perawatan. Ada sejumlah alternatif rumah sakit di antaranya di RSJ Menur, RSJ Lawang. Tentu kami akan berkoordinasi dengan kabupaten/kota, termasuk faskes setempat,” pungkas Arif. [tok/beq]

  • 21 Hektar Laut di Sumenep Ber-SHM sejak 2009, Ini Penjelasan BPN

    21 Hektar Laut di Sumenep Ber-SHM sejak 2009, Ini Penjelasan BPN

    Sumenep (beritajatim.com) – Seluas 21 hektare laut di Dusun Tapakerbau, Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep diketahui telah mengantongi sertifikat hak milik (SHM) atas nama perorangan.

    Penerbitan SHM pada kawasan pantai laut Gersik Putih tersebut tertulis tahun 2009. Sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut atas nama beberapa orang dengan luas beragam.

    Kasi Pendaftaran Hak pada ATR/BPN Sumenep, Suprianto, membenarkan bahwa wilayah laut di Gersik Putih itu telah memiliki sertifikat resmi sejak 2009.

    Ia menjelaskan, proses sertifikasi itu dilakukan melalui ajudikasi dengan pengukuran lahan yang melibatkan pihak ketiga. Berdasarkan hasil pengukuran saat itu, lahan 21 hektare tersebut dianggap bukan laut.

    “Itu bukan laut, tapi daratan yang tergenang air saat pasang dan terlihat kembali saat air laut surut. Nah kalau ada pihak yang merasa keberatan atau dirugikan, silahkan ajukan gugatan. Tapi SHM itu secara hukum tetap dinyatakan sah,” terangnya.

    Namun demikian,.sesuai instruksi Kanwil BPN Jawa Timur, pihaknya segera melakukan inventarisasi ulang atas temuan lahan seluas 21 hektar yang telah memiliki SHM.

    Kasus laut ber-SHM tersebut sempat mencuat di Sumenep pada 2023, ketika akan dilakukan reklamasi pantai seluas yang tertera pada sertifikat, yakni 21 hektare. Rencananya, akan dibangun tambak garam pada lahan bersertifikat perorangan itu.

    Namun rencana itu mendapat penolakan keras dari warga Dusun Tapakerbau, Desa Gersik Putih. Mereka adalah warga yang tinggal paling dekat dengan kawasan ber-SHM itu. Warga Tapakerbau keberatan, karena selama ini lahan tersebut merupakan mata pencarian mereka sebagai nelayan. Apabila lahan tersebut direklamasi, maka nelayan setempat akan kehilangan penghasilan. (tem/kun)