Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Lampion Imlek Hiasi Kantor Golkar Surabaya, Komitmen pada Keberagaman

    Lampion Imlek Hiasi Kantor Golkar Surabaya, Komitmen pada Keberagaman

    Surabaya (beritajatim.com) – Dalam semangat merayakan Tahun Baru Imlek, DPD Partai Golkar Surabaya menghias kantor mereka di Jalan Adityawarman dengan lampion-lampion khas Imlek. Langkah ini menjadi simbol komitmen partai terhadap keberagaman dan toleransi, sekaligus memperkuat rasa kebangsaan.

    Ketua DPD Partai Golkar Surabaya, Arif Fathoni, menegaskan bahwa keberagaman adalah pondasi bangsa Indonesia yang terus dijunjung oleh Partai Golkar.

    “Keberagaman ini disatukan oleh ideologi Pancasila yang menjadi nafas gerak Partai Golkar. Hymne Partai Golkar pun mencerminkan komitmen kami sebagai pembela setia Pancasila,” ujar Fathoni, Selasa (28/1/2025).

    Fathoni juga menyoroti berbagai kegiatan Golkar Surabaya yang mengapresiasi keberagaman, seperti peringatan Isra’ Mi’raj dengan khotmil Quran bersama anak yatim. Kini, perayaan Imlek menjadi bagian dari upaya partai untuk menjadikan kantor mereka sebagai rumah kebangsaan dan laboratorium keberagaman.

    “Kini, kami menyambut Tahun Baru Imlek dengan menghias kantor partai menggunakan lampion. Kami ingin menjadikan Golkar Surabaya sebagai rumah kebangsaan dan laboratorium keberagaman,” tambah Fathoni.

    Lebih lanjut, Fathoni menyampaikan harapan agar masyarakat Tionghoa di Surabaya dapat merasakan kegembiraan di momen Imlek. Ia juga menegaskan pentingnya persatuan yang mencerminkan wajah keberagaman bangsa Indonesia.

    “Semoga kesuksesan dan kebahagiaan senantiasa mengiringi saudara-saudara kita Tionghoa di Kota Surabaya,” tutupnya. [asg/beq]

  • Banyak yang Antre, Penghuni Rusunawa Blitar Diminta Angkat Kaki Jika Ekonomi Membaik

    Banyak yang Antre, Penghuni Rusunawa Blitar Diminta Angkat Kaki Jika Ekonomi Membaik

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar mengingatkan kepada para penghuni Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) untuk angkat kaki jika perekonomian mereka telah membaik. Pemkot Blitar tidak rela jika Rusunawa dijadikan tempat hunian bagi warga yang ekonominya telah mampu dan membaik.

    Penghuni yang sudah mengalami peningkatan strata ekonomi pun diharapkan bisa segera pindah ke hunian yang lebih layak. Sehingga Rusunawa bisa ditempati oleh warga lain yang lebih membutuhkan.

    “Rusunawa untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, jika lebih dari tiga tahun dirasa sudah mampu beli rumah kita minta pindah, biar digantikan yang lain yang membutuhkan. Karena masih banyak yang mengantre,” ungkap Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Blitar, Suyatno, Selasa (28/01/2024).

    Langkah tegas ini diambil Pemkot Blitar lantaran hingga saat ini jumlah warga yang mengantre untuk menempati Rusunawa cukup tinggi. Sehingga diharapkan penghuni lama yang ekonominya telah membaik dan mampu untuk membeli rumah agar angkat kaki dari Rusunawa Blitar.

    “Kalau sudah mampu membeli rumah kita minta pindah, karena banyak yang antre,” tegasnya.

    Selain meminta penghuni Rusunawa yang ekonominya telah membaik untuk pindah, Pemkot Blitar juga mempertimbangkan untuk menaikkan sewa Rusunawa (rumah susun sederhana sewa) pada tahun 2025 ini. Pertimbangan ini diambil, karena Pemkot Blitar menganggap biaya sewa rusunawa terlalu murah.

    Diketahui biaya sewa Rusunawa Kota Blitar hanya sebesar Rp.75 ribu rupiah per bulan untuk lantai 4. Sedangkan yang lantai 1-3, biaya sewanya hanya sebesar Rp.150 ribu rupiah per bulan. Biaya sewa itu dianggap Pemkot Blitar tidak sebanding dengan fasilitas yang diberikan ke pengguna.

    “Kita tetap memberikan subsidi tapi mungkin ke depan kita akan evaluasi, masa sewa cuma Rp.75 ribu sebulan yang termahal Rp.150 ribu, untuk kedepan harganya akan dievaluasi lagi,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Blitar, Suyatno, Jumat (24/01/2025).

    Rusunawa Kota Blitar sendiri saat ini sudah penuh. Total ada 265 rumah yang telah terisi oleh masyarakat kurang mampu.

    Selama ini ratusan penghuni rusunawa Kota Blitar tersebut hanya membayar sewa Rp.75-150 ribu per bulan. Kini di tahun 2025, Pemerintah Kota Blitar berencana untuk melakukan evaluasi terkait harga sewa rusunawa yang dianggap terlalu murah.

    “Dan kalau angka seperti itu (harga sewa) itu kan tidak masuk akal. cuma tipe 36 lo satu bulan cuma Rp.75 ribu kalau satu tahun cuma Rp.900 ribu,” keluhnya.

    Selain memberikan biaya sewa yang murah, Pemerintah Kota Blitar sebenarnya juga masih memberikan subsidi listrik dan air. Subsidi listrik dan air untuk penghuni rusunawa ini juga akan dievaluasi oleh Pemerintah Kota Blitar pada tahun 2025 ini.

    “Listrik dan air juga mendapatkan subsidi. Ke depan subsidi ini akan dievaluasi karena masih banyak masyarakat yang lebih membutuhkan kita sudah memberikan subsidi sewa sangat murah,” tegasnya.

    Rencananya listrik dan air akan dibayar langsung oleh setiap kartu keluarga yang menjadi penghuni rusunawa. Pasalnya selama ini, pembayaran listrik dan air disesuaikan dengan meteran bersama yang dianggap kurang adil.

    “Ada yang menggunakan listrik dan air sedikit ada juga yang boros karena itu kebijakan ini perlu ditinjau ulang,” tandasnya. [owi/aje]

  • Jalan Brongkos Blitar Ditanami Pohon Pisang, Pemkab Siapkan Perbaikan Darurat

    Jalan Brongkos Blitar Ditanami Pohon Pisang, Pemkab Siapkan Perbaikan Darurat

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar langsung bergerak cepat untuk melakukan perbaikan jalan rusak di Brongkos, Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar. Jalan rusak yang sebelumnya ditanami pohon pisang oleh warga itu akan segera diperbaiki dengan anggaran URC (unit reaksi cepat) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar.

    Saat ini alat berat untuk perbaikan jalan telah diterjunkan ke lokasi. Selanjutnya material aspal dan pasir serta kerikil juga akan segera dikirim ke lokasi untuk perbaikan jalur utama Kesamben-Binangun tersebut.

    “Kami sudah koordinasi dengan kepala desa, dan kemarin sudah dikirim alat berat untuk perbaikan jalan darurat,” ungkap Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar, Hamdan Zulkifli, Selasa (28/01/2025).

    Dari assesmen yang dilakukan Dinas PUPR Kabupaten Blitar, total kerusakan di jalan antar kecamatan tersebut panjangnya mencapai 3 kilometer. Namun kerusakan parah hanya terjadi sepanjang 1 kilometer.

    Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar akan melakukan perbaikan sementara dengan cara penambalan pada jalan berlubang. Perbaikan ini memang hanya bersifat sementara agar kondisi jalan kembali mulus dan yang terpenting bisa mencegah terjadinya kecelakaan.

    “Pemerintah kabupaten Blitar sementara waktu hanya bisa melakukan perbaikan menggunakan URC karena perbaikan secara jangka panjang membutuhkan anggaran yang sangat besar sementara ketersediaan anggaran untuk infrastruktur di kabupaten Blitar sangat minim,” tegasnya.

    Pemerintah Kabupaten Blitar mengaku hanya bisa melakukan perbaikan jalan Brongkos secara sementara. Pasalnya untuk perbaikan jangka panjang memerlukan biaya yang besar sementara anggaran dari pusat dipangkas 50 persen lebih.

    Diketahui anggaran perbaikan jalan dan infrastruktur Kabupaten Blitar tahun 2025 hanyalah sebesar Rp.60 miliar rupiah. Jumlah itu turun drastis dari tahun 2024 yang mencapai Rp110 miliar lebih.

    Sebelumnya, Jalan raya Brongkos Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar rusak parah dan ditanami pohon pisang oleh warga. Penanaman pohon ini dilakukan pada Minggu (26/01/2025) malam.

    Warga geram lantaran banyak pengendara sepeda motor yang kecelakaan di jalan rusak tersebut. Terakhir, seorang pengendara mengalami patah kaki usai terjatuh di jalan raya Brongkos Kabupaten Blitar.

    “Sudah lama rusak sehingga kami berharap jalan ini bisa diperbaiki, sehingga tidak ada korban jiwa,” ucap Mursikan, warga. [owi/aje]

  • Bupati Hendy Siswanto Sudah Kosongkan Pendapa Jember

    Bupati Hendy Siswanto Sudah Kosongkan Pendapa Jember

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto sudah mengosongkan Pendapa Wahyawibawagraha di Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk menyambut pelantikan kepala daerah baru, 6 Februari 2025.

    Bahkan jauh-jauh hari setelah kalah dalam pemilihan kepala daerah 27 November 2024, Hendy sudah tidak menempati pendapa saat malam. Dia hanya ke pendapa untuk mengerjakan tugas-tugas harian dan menemui tamu. Sementara untuk tidur dan beristirahat, dia memilih pulang ke rumah pribadi di Jompo, Kecamatan Kaliwates.

    “Kami akan melaksanakan pekerjaan sampai ada pelantikan. Itu tanggung jawab saya dan Pak Wakil Bupati. Namun kami sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari memindahkan barang dari pendapa. Kami sudah tidak tidur di pendapa lagi,” kata Hendy, Selasa (28/1/2025).

    Hendy yang berpasangan dengan Muhammad Balya Firjaun Barlaman didukung 495.499 suara pemilih dalam pilkada kemarin. Sementara pasangan Muhammad Fawait-Djoko Susanto mendapat dukungan 588.761 suara pemilih.

    Kendati didesak pendukungnya, Hendy memilih tidak menggugat ke Mahkamah Konstitusi. “Siapapun yang menang, ini hal yang baik. Soal pelantikan 6 Februari, kami akan mengikuti. Kami siap saja. Begitu ada surat dari pemerintah pusat bahwa benar-benar dilantik tanggal 6 Februari 2025, kami siap meninggalkan pemerintahan Jember untuk beralih ke pemerintahan baru,” katanya.

    Hendy menegaskan kembali alasan sejak awal menjadi bupati adalah untuk membantu dan melayani masyarakat. “Saat maju kembali mencalonkan diri untuk periode kedua, saya lakukan seluruhnya sesuai regulasi. Pelaksanaan pilkada saya ikuti sesuai aturan. Maka, menang atau kalah, sama saja, berhasil atau belum, semuanya hasil kerja keras sesuai regulasi dan doa,” katanya.

    “Oleh karena itu, kami enjoy saja.,” kata Hendy. Dia yakin ada tugas lain yang menantinya dan disiapkan Tuhan.

    Kendati tidak lagi menjadi bupati, Hendy berjanji tetap akan berbuat untuk Jember. “Saya akan tetap membantu masyarakat Jember dan lebih bermanfaat lagi ke depan. Sisa hidup ini kami dermakan untuk Jember, kami wakafkan untuk Jember, dan itu akan saya buktikan ke depan,” katanya. [wir]

  • Usai Kirim Wood Pallet ke Korsel, Diskopindag Kota Malang Bakal Ekspor Daun Pisang ke Australia

    Usai Kirim Wood Pallet ke Korsel, Diskopindag Kota Malang Bakal Ekspor Daun Pisang ke Australia

    Malang(beritajatim.com) – Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang bakal mengekspor sejumlah produk UMKM ke luar negeri. Ada 2 negara yang menjadi tujuan ekspor dalam waktu dekat yakni Australia dan Selandia Baru.

    Kepala Diskopindag Kota Malang, Sri Eko Yuliadi mengatakan, bahwa rencana pelepasan ekspor ke Australia dan Selandia Baru dilakukan pada Februari 2025 mendatang. Produk UMKM yang di ekspor berupa keripik, kain hingga daun pisang.

    “Kita akan ekspor ke Australia, paling lambat juga Februari kita ke New Zealand untuk ekspor dari produk UMKM. Produknya ada keripik dan kain konveksi ketiga ada daun pisang ini yang akan kita ekspor ke New Zealand dan Australia,” ujar Eko, Senin, (27/1/2025).

    Upaya ekspor ke sejumlah negara dilakukan karena mereka ingin membantu UMKM di Kota Malang semakin berkembang. Sehingga produk UMKM yang diproduksi tidak hanya laku di dalam negeri namun juga diminati mancanegara.

    Eko mengungkapkan beberapa waktu lalu Diskopindag Kota Malang juga mendampingi pelepasan produk UMKM berupa wood pallet atau pellet kayu bahan bakar. Ekspor yang dikirim cukup besar yakni 300 kontainer.

    “Salah satu contohnya pelepasan 300 kontainer ekspor, di bawah bea cukai, dinas koperasi dan perindustrian dan perdagangan provinsi (Jatim) dan Diskopindag Kota Malang wood pallet,” ujar Eko.

    Eko mengungkapkan bahwa tujuan ekspor wood pallet adalah Korea Selatan. Wood pallet ini merupakan produk asli Malang yang memanfaatkan limbah tempat sampah.

    “Wood pallet produk dari Malang memanfaatkan tempat sampah dijadikan wood pallet yang akan diekspor ke Korea Selatan. (luc/ted)

  • MBG di Bangkalan Serap UMKM dan Tenaga Kerja Lokal

    MBG di Bangkalan Serap UMKM dan Tenaga Kerja Lokal

    Bangkalan (beritajatim.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bangkalan berdampak positif bagi masyarakat. Pasalnya, program tersebut dapat menyerap puluhan UMKM lokal.

    Penanggung jawab Dapur Sehat pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Ponpes Al Anwar Modung, KH. Muchlis Muhsin mengatakan, MBG turut menggerakkan perekonomian masyarakat. Apalagi bahan pokok menggunakan hasil petani setempat.

    “Rata-rata warga sekitar menjadi mitra penyuplai bahan mentah untuk MBG,” terangnya, Minggu (26/1/2025).

    Ia mengatakan, saat ini jumlah pemasok bahan yang diperlukan SPPG Yayasan Ponpes Al Anwar Modung berjumlah 40 UMKM. Sebab, dalam satu jenis bahan makanan dipasok lebih dari satu mitra.

    “Program ini tidak hanya dirasakan oleh penerima manfaat saja, melainkan masyarakat juga sama-sama memperoleh dampak positifnya,” imbuhnya.

    Ia juga menjelaskan, program MBG ini selain melibatkan warga untuk menjadi penyuplai bahan mentah, juga bisa menyerap tenaga kerja.

    “Secara tidak langsung juga dapat menyerap pengangguran yang ada di tiap daerah,” pungkasnya.[sar/but]

  • Kepala Daerah di Jatim dari Gerindra Diminta Tepati Janji Kampanye

    Kepala Daerah di Jatim dari Gerindra Diminta Tepati Janji Kampanye

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani meminta kepada setiap kepala daerah bupati walikota se Jawa Timur untuk menepati setiap janji kampanye. Karena janji kampanye, menurut Muzani, adalah hal utama yang harus dituntaskan oleh seorang pemimpin kepada rakyat.

    “Yang saya ingin ingatkan adalah apa yang sudah pernah Ibu ucapkan dalam janji kampanyenya kepada konstituen, tolong dikerjakan, tolong ditepati, ditunaikan. Karena itu tugas seorang pemimpin,” ujar Muzani dalam acara silaturahmi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih se Provinsi Jawa Timur yang diusung oleh Partai Gerindra.

    Muzani juga mengingatkan agar setiap kepala daerah untuk pro terhadap program pemerintah pusat. Utamanya makan bergizi gratis sebagai program unggulan untuk mewujudkan generasi emas menuju Indonesia maju. Maka untuk menyukseskan itu, perlu koordinasi dan komunikasi yang baik antara pusat dan daerah.

    “Kami merasa semua yang menjadi kebutuhan masyarakat dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Maka itu, pertemuan ini sebagai awalan yang baik agar hubungan pusat dan daerah harmonis dalam upaya mensejahterakan rakyat,” ujar Muzani.

    Dalam pertemuan tersebut, Muzani pun menyampaikan salam hormat dari Presiden Prabowo.

    “Kami sengaja mengumpulkan Ibu dan Bapak dan kami sampaikan kepada Bapak Presiden, saya akan ke Jawa Timur mau bersilaturahmi dengan gubernur bupati walikota se Jawa Timur. Beliau menyampaikan salam hormat kepada bapak ibu sekalian,” kata Muzani.

    Menurutnya, pertemuan ini selain sebagai ajang silaturahmi juga sebagai diskusi untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. Seperti defisit anggaran, infrastruktur jalan, irigasi, investasi, dan kesehatan masyarakat. Itu sebabnya, kata Muzani, pertemuan ini sebagai ajang urun rembuk masalah tersebut.

    “Kami mengerti di kabupaten kota itu banyak masalah. Siapa tahu kami bisa urun rembuk dan siapa tahu kami bisa membantu dari masalah-masalah masyarakat di kabupaten kota,” ujar Muzani.

    Dia pun mengaku siap menjembatani setiap bupati walikota untuk berkomunikasi dengan kementerian teknis guna menyelesaikan masalah kemasyarakatan. Ini juga sebagai komitmen Partai Gerindra untuk membantu kepala daerah tunaikan janji politiknya.

    “Untuk masalah infrastuktur nanti saya akan pertemukan bapak ibu denga Menteri PU. Kemudian untuk irigasi, pupuk, cetak sawah baru kepada Menteri Pertanian. Lalu Menteri Kesehatan. Jadi nanti ketika Bapak Ibu Bupati Walikota di Jakarta jangan ragu untuk berkomunikasi dengan kami. Ini sebagai komitmen kami untuk membantu setiap kepala daerah untuk tunaikan janji politiknya,” kata Muzani. [hen/but]

  • Hasil Survei Indikator tentang Makan Bergizi Gratis

    Hasil Survei Indikator tentang Makan Bergizi Gratis

    Jakarta (beritajatim.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah digiatkan oleh pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto sejak 6 Januari 2025 diyakini oleh mayoritas masyarakat mampu mengatasi stunting. Hal ini ditunjukkan dalam survei terbaru Indikator Politik Indonesia

    “Pertama, kita tanya dulu, tahu tidak program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang sudah dilaksanakan sejak 6 Januari 2025. Yang tahu besar sekali, sebanyak 91,3 persen. Dari 91,3 persen, yang mengaku sangat puas dan puas mencapai 64,6 persen,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam tayangan YouTube bertajuk “Evaluasi Publik atas Kinerja Presiden dan Kabinet Merah Putih” yang dikutip Senin (27/1/2025).

    Dia menambahkan, sebanyak 78,4 persen responden meyakini program MBG dapat membantu mengatasi masalah stunting di Indonesia. Adapun masyarakat yang menilai program MBG cukup atau sangat baik dalam membantu meningkatkan kegiatan usaha kecil di masyarakat mencapai 74,2 persen.

    Dalam hasil survei yang sama turut terungkap bahwa mayoritas masyarakat menilai, program Makan Bergizi Gratis tersebut akan membantu pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia dengan persentase sangat percaya dan percaya mencapai angka 76,9 persen.

    “Kemudian, meski tampak kritik warga juga sangat besar terkait kecukupan nilai gizi dan penyelenggaraan yang bersih dari praktik korupsi, mayoritas warga tetap puas ataS pelaksanaan program yang sudah berjalan sejak 6 Januari 2025 lalu, 64.6%,” tulis Indikator Politik Indonesia dalam kesimpulan survei mereka.

    Program Makan Bergizi Gratis, disebut Indikator Politik Indonesia, sangat erat kaitannya dengan isu-isu utama yang berkenaan langsung dengan kehidupan warga sehari-hari.

    “Hampir separuh warga menilai bahwa program tersebut sebaiknya diberikan kepad! seluruh anak di Indonesia (47.4%),” katanya. [hen/but]

  • Berikut Survei Indikator tentang Kepuasan Kinerja Presiden Prabowo

    Berikut Survei Indikator tentang Kepuasan Kinerja Presiden Prabowo

    Jakarta (beritajatim.com) – Survei terbaru yang dirilis lembaga Indikator Politik Indonesia menyebut, sebanyak 79,3% mengaku puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto.

    “Aprroval Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan puas sekitar 13,5%, yang mengatakan cukup puas 65,8%. Jadi total ada 79,3%,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam survei bertajuk ‘Evaluasi Publik atas Kinerja 100 Hari Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih’ yang dikutip dari kanal YouTube Indikator Politik Indonesia, Senin (27/1/2025).

    Burhanuddin memaparkan, setidaknya ada lebih dari 20 alasan yang melatari kepuasan 1.220 responden dari seluruh provinsi di Tanag Air terhadap kinerja Prabowo. Beberapa di antaranyan adalah 18,9% rakyat menilai presiden adalah sosok yang tegas, berwibawa, berani dan bijaksana.

    Kemudian, sebanyak 17,4% masyarakat menilai pemberantasan korupsi berjalan baik di bawah kepemimpinan Prabowo. “Kinerja lembaga hukum, terutama yang terkait dengan pemberantasan korupsi juga menyumbang kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo,” jelas Burhanuddin.

    Selanjutnya, 12,8% warga melihat Prabowo memiliki kinerja yang baik dan terbukti. Lalu, sebanyak 9,2% publik menyenangi Prabowo karena banyak program kerja yang dicanangkan mulai terealisasi.

    “Ada yang menyebut sering memberi bantuan (5,9%), program makan bergizi gratis (5,7%) membawa perubahan (3,5%), macam-macam ini alasannya,” tutur Burhanuddin.

    Diketahui, survei yang dilakukan pada 16-21 Januari tersebut merupakan akumuluasi kategori puas dan cukup puas atas kinerja Prabowo sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. [hen/but]

  • Malaysia Tembak Mati Warga Indonesia, Pemerintah Didorong Kirim Nota Diplomatik

    Malaysia Tembak Mati Warga Indonesia, Pemerintah Didorong Kirim Nota Diplomatik

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mengecam keras penembakan yang dilakukan Petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) kepada lima Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dia pun mendorong, pemerintah mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia. Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur harus meminta penjelasan kepada otoritas Malaysia terkait kasus tersebut.

    Dia pun meminta, pemerintah Malaysia harus terbuka soal kasus tersebut. Jangan sampai pemerintah Malaysia menutup-nutupi kasus itu dan berusaha melindungi aparat yang bersalah.

    “Melalui jalur diplomatik, pemerintah harus meminta Malaysia terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” tegas Politikus PKB ini.

    Soleh juga mendesak pemerintah Indonesia membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

    “Pemerintah harus mengambil langkah tegas dan cepat dalam menangani kasus tersebut. Semua instansi terkait harus segera berkoordinasi dan duduk bersama menyelesaikan persoalan tersebut,” tegas Soleh.

    Menurutnya, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Luar Negeri, Polri, dan TNI harus bergerak bersama dalam mengusut kasus itu. “Mereka bisa membentuk tim investigasi untuk mengungkapkan perkara tersebut,” katanya.

    Dia berpendapat, jika ada aparat Malaysia yang bersalah, maka mereka harus ditindak tegas dan dijatuhi hukuman setimpal. Sebab, mereka telah menghilangkan nyawa warga negara Indonesia.

    “Pemerintah Indonesia harus bekerja keras untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Keadilan harus ditegakkan. Tentu, hal itu bergantung dengan diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia,” paparnya.

    Soleh menambahkan, pemerintah harus memberikan pendampingan hukum terhadap para korban dan mengurus pemulangan jenazah korban ke Indonesia. Korban yang terluka juga harus dibawa pulang ke tanah air.

    “Kami juga meminta masyarakat yang ingin bekerja di Malaysia untuk menempuh jalur resmi, sehingga tidak menimbulkan masalah,” kata Soleh. [hen/but]