Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • DPR Tekankan Pengelolaan Minerba Harus untuk Kemakmuran Rakyat

    DPR Tekankan Pengelolaan Minerba Harus untuk Kemakmuran Rakyat

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Reni Astuti, mengingatkan bahwa orientasi pengelolaan sumber daya mineral dan batubara (minerba) harus selalu berlandaskan pada kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

    Reni juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi dan upaya pelestarian lingkungan. Hal ini bertujuan agar sektor minerba dapat berkontribusi secara berkelanjutan bagi kemajuan bangsa.

    “Pengelolaan minerba harus diawasi oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini adalah prinsip dasar yang harus menjadi pegangan bagi semua pihak, baik pemerintah maupun pelaku usaha, dalam menjalankan kegiatan di sektor ini,” ujar anggota DPR dari Dapil Jawa Timur 1 (Surabaya–Sidoarjo) itu.

    Reni menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam monitoring dan evaluasi terhadap produktivitas izin usaha pertambangan (IUP) yang telah dikeluarkan. Ia menegaskan bahwa pengawasan ini sangat krusial untuk memastikan bahwa izin yang diberikan benar-benar membawa manfaat bagi rakyat, bukan justru menimbulkan kerusakan lingkungan atau masalah sosial.

    “Pemerintah harus aktif memonitor dan mengevaluasi produktivitas setiap izin usaha pertambangan. Langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan di sektor minerba tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan negara,” tegasnya.

    DPR RI secara resmi mengesahkan Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) Usul Inisiatif DPR pada Kamis (23/1/2025) lalu.

    Reni berharap, dengan pengesahan revisi RUU Minerba sebagai RUU Usul Inisiatif, DPR RI dapat mendorong pengelolaan sektor pertambangan yang lebih baik, transparan, dan bertanggung jawab, sejalan dengan amanat konstitusi.

    Reni Astuti memberikan catatan penting terkait proses pembahasan revisi RUU Minerba. Menurutnya, meaningful participation atau partisipasi bermakna harus dijunjung tinggi dalam setiap tahap pembahasan undang-undang.

    “Masukan dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat dan institusi yang hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Baleg, harus menjadi bahan pertimbangan utama dalam proses pembahasan. Jangan sampai aspirasi masyarakat diabaikan, karena ini menyangkut kepentingan strategis bangsa,” tegas politisi asal Surabaya itu.

    Dalam catatan RDP di Badan Legislasi DPR RI, sudah ada sejumlah lembaga dan organisasi masyarakat yang hadir untuk menyampaikan respon, masukan, dan sarannya. Di antaranya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Umat Islam (PUI), Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Industri Mineral RI (DPP AMRI), Persatuan Gereja Indonesia (PGI), PB Aljam’iyatul Washliyah, ASPEBINDO, PB NU, PP Muhammadiyah, dan Asosiasi Penambang Nikel (APNI).

    Sebagai bagian dari catatan Fraksi PKS, Reni juga mengingatkan bahwa proses legislasi harus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini, menurutnya, penting untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan tidak cacat secara formil maupun materiil di kemudian hari.

    “Kita harus pastikan proses legislasi ini berjalan sesuai aturan. Jangan sampai kemudian malah dibatalkan oleh MK karena ada cacat dalam prosesnya,” ujar Reni. [hen/beq]

  • Khofifah Ajak Cucu Nikmati Wisata Edukatif di Kurma Park Pasuruan

    Khofifah Ajak Cucu Nikmati Wisata Edukatif di Kurma Park Pasuruan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Calon Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa, memanfaatkan libur long weekend dengan mengajak cucunya, Aila, menikmati wisata edukatif di Kurma Park, Kabupaten Pasuruan. Destinasi ini menawarkan pengalaman unik bagi wisatawan yang ingin melihat langsung ratusan pohon kurma yang tumbuh subur dan berbuah lebat, sekaligus menikmati suasana wisata alam yang asri.

    Menurut Khofifah, Jawa Timur memiliki potensi wisata yang sangat kaya dan beragam. Tidak hanya destinasi populer seperti Gunung Bromo, Kawah Ijen, Kota Wisata Batu, dan Telaga Sarangan, tetapi juga berbagai tempat wisata berbasis edukasi, sejarah, dan budaya yang tersebar di seluruh wilayah.

    Salah satu destinasi unggulan adalah Kurma Park, yang tidak hanya menyajikan pengalaman memetik kurma langsung dari pohonnya, tetapi juga memiliki mini zoo di mana anak-anak bisa berinteraksi langsung dengan berbagai hewan.

    “Kami ingin mengenalkan kepada masyarakat bahwa wisata Jawa Timur itu lengkap. Tidak hanya Bromo, Ijen, dan Kota Wisata Batu, tetapi juga ada destinasi lain yang tidak kalah menarik. Di Pasuruan ini misalnya, kita bisa menikmati Taman Safari serta keunikan kebun kurma, melihat berbagai satwa di mini zoo, dan tentu saja mencicipi kuliner khas yang luar biasa lezatnya,” ujar Khofifah.

    Khofifah dan Aila liburan di Kurma Park Pasuruan.

    Khofifah menambahkan bahwa wisata alam seperti ini tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga memiliki nilai edukatif. Anak-anak bisa belajar lebih banyak tentang ekosistem, pentingnya menjaga lingkungan, serta mendapatkan pengalaman baru yang memperkaya wawasan mereka.

    Selain wisata alam, Khofifah juga menyoroti kekayaan kuliner Jawa Timur yang mampu memanjakan lidah dengan cita rasa khas yang kaya rempah. Menurutnya, kuliner khas di setiap daerah di Jawa Timur menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

    “Kuliner di Jawa Timur ini sangat beragam dan selalu menggugah selera. Setiap daerah punya ciri khasnya sendiri, dan ini juga bagian dari daya tarik pariwisata yang perlu terus kita kembangkan,” tambahnya.

    Dengan semakin berkembangnya berbagai destinasi wisata di Jawa Timur, Khofifah berharap sektor pariwisata dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah.

    “Kami ingin mengajak masyarakat untuk lebih mengeksplorasi keindahan dan keunikan wisata Jawa Timur. Tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri, karena di Jatim kita punya segalanya,” imbuhnya.

    Dengan potensi wisata yang semakin beragam, Khofifah optimistis Jawa Timur bisa menjadi salah satu destinasi unggulan di Indonesia yang menawarkan pengalaman lengkap bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. [tok/beq]

  • Bupati Hendy Bentuk Tim Terpadu Pemberantasan Pekat Jember Jelang Lengser

    Bupati Hendy Bentuk Tim Terpadu Pemberantasan Pekat Jember Jelang Lengser

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto membentuk Tim Terpadu Penindakan, Pemberantasan, dan Penanganan Pelanggaran Penyakit Masyarakat (Pekat), di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menjelang berakhirnya masa pemerintahannya.

    “Miras ini sudah ada peraturan daerah dan peraturan bupatinya. Tinggal implementasi perda dan perbupnya. Kami juga berkoordinasi dengan Forkopimda soal beberapa kejadian kekerasan terhadap perempuan dan kenakalan remaja yang salah satu penyebabnya adalah miras,” kata Hendy, Rabu (29/1/2025).

    Dari hasil rapat sebulan lalu disepakati pembentukan tim yang diketuai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jember dan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), kepolisian, dan TNI. Pengarahnya adalah Bupati, Komandan Distrik Militer 0824 Jember, Kepala Kepolisian Resor Jember, Ketua DPRD Kabupaten Jember, Kepala Kejaksaan Negeri Jember, dan Ketua Pengadilan Negeri Jember.

    Tim ini terdiri atas tiga koordinator. Koordinator minuman beralkohol dan minuman keras dijabat Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan. Koordinator narkotika dijabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Koordinator pelecehan seksual atau bullying yang dijabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

    Ada sepuluh tugas yang harus dijalankan tim terpadu tersebut. Pertama, menerima saran, masukan, laporan dari warga masyarakat soal potensi ancaman dan atau gangguan yang mengarah pada penggunaan, pendistribusian, peredaran minuman mengandung etil alkohol, minuman keras, narkoba, dan atau terjadinya pelecehan seksual dan atau bullying.

    Kedua, masing-masing koordinator yang mengampu pelaksanaan penanganan minuman keras, narkotika, dan pelecehan seksual dan bullying agar mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasi bersama secara komprehensif.

    Ketiga, melakukan koordinasi, konsolidasi dan evaluasi sebelum dan sesudah pelaksanaan penindakan dan operasi bersama pemberantasan penyakit masyarakat.

    Keempat, membentuk dan membuat Susunan Kesekretariatan dalam proses penindakan dan penanganan pelanggaran penyakit masyarakat (Pekat). Kelima, melakukan pendataan terhadap kasus pelanggaran yang terjadi, melakukan pendataan terhadap kasus pelanggaran yang terjadi.

    Keenam, melakukan penanganan awal atas adanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran di lingkungan warga masyarakat. Ketujuh, memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada warga masyarakat, orangm badan hukum terhadap potensi dan risiko penggunaan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras, narkoba, dan pelecehan seksual dan bullying.

    Berikutnya, tim melaksanakan penindakan sesuai prosedur yang berlaku dalam operasi bersama pemberantasan penyakit masyarakat. Mereka juga mengamankan dan menangani hasil operasi bersama pemberantasan penyakit masyarakat, untuk diserahkan kepada unit kerja yang membidangi dan menangani.

    Terakhir, tim terpadu bettugas menindak dan melakukan operasi bersama pemberantasan penyakit masyarakat secara berkala kepada warga masyarakat, orang, badan hukum yang diduga sedang, akan dan atau telah melakukan pelanggaran.

    Menurut Hendy, dalam waktu dekat tim akan berkeliling mencari lokasi penjualan miras. “Memang ada yang diizinkan menjual miras, tapi dengan kategori kadar alkohol terbatas dan lokasinya pun ditentukan. Tidak boleh di dekat tempat pendidikan, sekolah, tempat ibadah,” kata Hendy.

    Selain itu, penjual miras tidak boleh meletakkan dagangannya dengan komoditas lain. “Ini harus ditaati semua pengusaha yang masih menjual minuman tersebut,” kata Hendy.

    Pembentukan tim ini menandakan bahwa persoalan miras sudah sangat serius. “Apalagi ini akan memasuki bulan suci Ramadan. Tim terpadu ini harus kontinyu dan konsisten dalam melakukan razia dan sosialisasi kepada masyarakat,” kata Hendy. [wir]

  • Guru Noeruddin: Saya Sama Sekali Tidak Dendam pada Pelaku Pembakaran Motor Saya

    Guru Noeruddin: Saya Sama Sekali Tidak Dendam pada Pelaku Pembakaran Motor Saya

    Sumenep (beritajatim.com) – Ada banyak pelajaran berharga yang bisa diambil dari Noeruddin (50), guru di SMA Putra Bangsa, Desa Pajanangger, Kecamatan Arjasa Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Madura.

    Pria muallaf asal Ambon yang sudah mengabdikan dirinya di Pulau Kangean sebagai guru honorer 30 tahun lamanya, mengaku sama sekali tidak menaruh dendam pada pelaku pembakaran sepeda motornya.

    “Saya sama sekali tidak dendam pada dia. Saya justru mendoakan, semoga dia disadarkan dan mendapat hidayah dari Allah,” ujarnya, Selasa (28/01/2025).

    Noeruddin berada di Sumenep, menyeberang 12 jam dari Pulau Kangean atas undangan khusus Ketua Banggar DPR RI, MH. Said Abdullah. Politisi asli Sumenep ini menyerahkan bantuan berupa sepeda motor dan uang tunai, bagi pahlawan tanpa tanda jasa, Noeruddin.

    Selain itu, Noeruddin juga sempat bertemu langsung dengan Kapolres Sumenep, AKBP Henri Noveri Santoso di Mapolres Sumenep. Kapolres menyampaikan perhatian dan simpatinya atas insiden yang menimpa Noeruddin.

    Pada Senin (13/01/2025), sepeda motor Noeroddin dibakar hingga hangus. Bahkan sebelum itu, guru honorer ini juga diancam dengan pedang. Pelaku diketahui berinisial AQ (19), pemuda desa setempat, lulusan SMA di luar kota. Noeruddin mengaku tidak tahu persis penyebab pelaku tiba-tiba marah padanya.

    Informasinya, pelaku tersinggung dengan ucapan korban saat menjadi pembina upacara di sekolah. Dalam amanatnya, korban menyampaikan agar seluruh siswa selalu taat pada orang tua dan guru-guru, bertingkah laku baik, dan tidak mabuk-mabukan. Jangan sampai berani kepada orang tua, apalagi sampai mengancam untuk membunuhnya, karena ilmunya tidak akan berkah.

    Mendengar itu, pelaku tersinggung karena merasa ucapan Noeruddin ditujukan pada dirinya. Padahal, Noeruddin mengaku menyampaikan nasehat itu secara global, tidak khusus tertuju pada seseorang.

    Tak berselang lama dari kejadian, AQ, pelaku pembakaran sepeda motor itu ditangkap dan ditahan di Polsek Arjasa.

    “Karena sekarang kasus ini sudah masuk ke ranah hukum, saya serahkan sepenuhnya pada aparat kepolisian. Mungkin ini ujian juga bagi pelaku. Semoga bisa membuatnya sadar,” ucap Noeruddin.

    Insiden kekerasan itu ternyata tidak menyurutkan semangat Noeruddin untuk tetap mengajar di Pulau Kangean. Baginya, mengabdikan diri sebagai guru adalah pilihan hidupnya.

    “Saya akan tetap mengajar di sini. Banyak anak-anak yang membutuhkan bimbingan. Jadi, saya akan terus mengajar di sini,” tegasnya.

    Ia mengaku bersyukur, setelah insiden kekerasan itu, ternyata banyak warga yang peduli padanya. Bahkan siswa-siswa SD pun ikut bersimpati padanya.

    “Anak-anak SD ini secara spontan menghimpun donasi dari teman-temannya, diberikan pada saya. Bukan soal jumlahnya. Tapi ini perhatian luar biasa dari anak-anak disini untuk saya. Kemudian ada ibu-ibu di Desa Pajanangger ini juga memberikan bantuan untuk saya. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih ,” ungkapnya.

    Ia melanjutkan, setelah insiden kekerasan yang menimpanya viral, dirinya mengaku telah beberapa kali mendapatkan simpati dari berbagai pihak. Tidak hanya dari warga dan siswa setempat. Bahkan simpati itu pun datang dari luar Madura.

    “Kemarin ada sebuah Yayasan di Solo memberikan bantuan berupa uang tunai ke saya. Kemudian ada dari Pak Kapolres. Sekarang ini dapat bantuan sepeda motor dan uang tunai dari Pak Said Abdullah. Alhamdulillah, mungkin ini hikmah dari Allah buat saya,” tuturnya dengan mata berkaca-kaca. (tem/ian)

  • Prihatin Nasib Guru Honorer Yang Motornya Dibakar: MH Said Abdullah Beri Perhatian Khusus

    Prihatin Nasib Guru Honorer Yang Motornya Dibakar: MH Said Abdullah Beri Perhatian Khusus

    Sumenep (beritajatim.com) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah memberikan perhatian khusus kepada M. Noeruddin, guru di Pulau Kangean, Sumenep, yang sepeda motornya dibakar oleh pemuda setempat.

    “Saya tidak pernah membayangkan, guru honorer yang sudah mengabdi 30 tahun, mengalami nasib yang tidak diinginkan. Sepeda motornya dibakar. Padahal itu motor pinjaman. Dibakar oleh anak muda Kangean. Ini benar-benar membuat saya sedih,” ujarnya, Selasa (28/01/2025).

    Karena itu, politisi PDI Perjuangan ini ingin bertemu langsung dengan Noeruddin untuk mendengar cerita tentang kekerasan yang dialaminya.

    Usai mendengar cerita pilu Noeruddin, Said Abdullah meminta semua pihak, terutama politisi PDI Perjuangan untuk ikut memberikan perhatian.

    “Guru lahir dari ladang pengabdian. Kok bisa kita tidak terketuk hatinya. Masak kita tidak bisa berempati? Masak tidak ada rasa simpati terhadap beliau yang sudah 30 tahun mengabdikan diri jadi guru honorer? Terutama orang PDI Perjuangan. Harusnya paling depan membantu. Karena PDI Perjuangan ini partainya wong cilik,” tandasnya.

    Karena itu, lanjut Said yang juga putra asli Sumenep, ia memberikan bantuan sebuah sepeda motor baru untuk Noeruddin, serta uang tunai Rp 15 juta. “Semoga ini bisa membantu mempermudah Pak Noeruddin saat melaksanakan tugasnya mengajar, setelah sepeda motornya sempat dibakar pemuda setempat,” ucapnya.

    Sementara Noeruddin mengaku sangat bersyukur dengan bantuan tersebut. Baginya, bantuan itu merupakan amanat sekaligus tantangan baginya untuk mengabdi sebagai guru di Pulau Kangean.

    “Saya tetap akan mengabdi untuk mengajar di Kangean. Terima kasih untuk Pak Said yang sudah peduli pada saya. Ini akan menjadi pelecut semangat saya untuk meneruskan pengabdian saya disini,” tandasnya.

    Sebelnya, pada Senin (13/01/2025), Noeruddin (50), guru di SMA Putra Bangsa, Desa Pajanangger, Kecamatan Arjasa pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, sepeda motornya dibakar hingga hangus. Bahkan sebelum itu, guru honorer ini juga diancam dengan pedang.

    Pelaku diketahui berinisial AQ (19), pemuda desa setempat, lulusan SMA di luar kota. Noeruddin mengaku tidak tahu persis penyebab pelaku tiba-tiba marah padanya.

    Informasinya, pelaku tersinggung dengan ucapan korban saat menjadi pembina upacara di sekolah. Dalam amanatnya, korban menyampaikan agar seluruh siswa selalu taat pada orang tua dan guru-guru, bertingkah laku baik, dan tidak mabuk-mabukan. Jangan sampai berani kepada orang tua, apalagi sampai mengancam untuk membunuhnya, karena ilmunya tidak akan berkah.

    Mendengar itu, pelaku tersinggung karena merasa ucapan Noeruddin ditujukan pada dirinya. Padahal, Noeruddin mengaku menyampaikan nasehat itu secara global, tidak khusus tertuju pada seseorang. Tak berselang lama dari kejadian, AQ, pelaku pembakaran sepeda motor itu ditangkap dan ditahan di Polsek Arjasa. (tem/kun)

  • Komisi E DPRD Jatim Dorong Kebijakan Redistribusi Guru ASN untuk Sekolah Swasta

    Komisi E DPRD Jatim Dorong Kebijakan Redistribusi Guru ASN untuk Sekolah Swasta

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi E DPRD Jawa Timur berhasil mendorong terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur redistribusi guru ASN, termasuk PNS dan P3K, untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik di sekolah swasta.

    Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan hasil perjuangan mereka untuk membantu sekolah swasta yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.

    “Pemerintah pusat mendengarkan usulan kita untuk membantu sekolah swasta yang selama ini merasa kurang mendapatkan perhatian. Kami akan terus melakukan pengawasan dan mendorong implementasi yang optimal agar manfaatnya benar-benar dirasakan,” ungkap Untari, Selasa (28/01/2025).

    Redistribusi Guru sebagai Solusi

    Untari menjelaskan bahwa redistribusi guru ASN akan memastikan penempatan tenaga pendidik sesuai kebutuhan di sekolah swasta, bukan sekadar pemindahan. Ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

    “Tidak boleh ada lagi guru yang hanya dipindahkan tanpa analisis kebutuhan. Setiap guru yang direlokasi harus memiliki peran penting di sekolah yang dituju, sehingga kehadiran mereka dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan,” tegasnya.

    Pemetaan Data Guru yang Dibutuhkan

    Untari menambahkan, pemetaan data kebutuhan guru menjadi langkah penting untuk memastikan redistribusi ini efektif. Komisi E juga akan memantau pengembalian guru P3K yang sebelumnya ditempatkan di sekolah negeri.

    “Kami akan melakukan follow-up untuk memetakan jumlah guru P3K yang sebelumnya berasal dari sekolah swasta tetapi ditempatkan di negeri. Mereka harus dikembalikan ke sekolah swasta agar sekolah tersebut dapat kembali berfungsi dengan baik,” ujarnya.

    Harapan untuk Pemerataan Pendidikan

    Dengan kebijakan ini, Untari berharap kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta dapat dipersempit, dan memastikan pemerataan pendidikan di seluruh Jatim.

    “Kami ingin kebijakan ini menjadi bukti nyata bahwa sekolah swasta juga diakui sebagai bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Tidak ada lagi stigma bahwa sekolah swasta adalah pilihan kedua. Semua sekolah, baik negeri maupun swasta, harus mendapatkan perhatian yang sama dari pemerintah,” pungkasnya. [ipl/kun]

  • Masuk Tiga Besar Parpol Berkinerja Baik, PKB Total Dukung Pemerintahan Prabowo – Gibran

    Masuk Tiga Besar Parpol Berkinerja Baik, PKB Total Dukung Pemerintahan Prabowo – Gibran

    Jakarta (beritajatim.com) – Survei Litbang Kompas, menempatkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) posisi ketiga sebagai partai politik yang mempunyai kinerja dan citra positif setelah Gerindra (88,3%) dan Demokrat (81,4%). Citra positif PKB mencapai 78,6% dengan tingkat kepuasan 73,1%. Posisi PKB lebih baik dari Golkar (76,5%), NasDem (76,5%), PKS (75,2%), PAN (72,6%), dan PDIP (56,3%).

    Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid menilai citra dan approval rating tinggi dari PKB tidak lepas dari kinerja Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka yang mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat. PKB sebagai salah satu koalisi pemerintah mendapatkan apresiasi serupa.

    Karenanya, dia menegaskan, PKB siap sepenuhnya untuk menyukseskan agenda pemerintahan Prabowo karena keberhasilan pemerintah akan berdampak positif bagi PKB, sebaliknya kegagalan pemerintah akan menjadi kegagalan PKB.

    “Ini menjadi modal bagi PKB untuk bisa total mendukung Pemerintahan Prabowo Subianto dalam merealisasikan berbagai program prioritas seperti swasembada pangan hingga makan bergizi gratis (MBG),” kata Gus Jazil-sapaan akrab Jazilul Fawaid, Selasa (28/1/2025).

    Wakil Ketua Umum DPP PKB tersebut menambahkan, hasil survei dari Litbang Kompas akan menjadi bahan bakar bagi jajaran pengurus PKB di semua level untuk bekerja lebih keras. Jajaran PKB akan mendukung penuh pelaksanaan program prioritas Pemerintahan Prabowo seperti program makan bergizi gratis, swasembada pangan, hingga swasembada energi.

    “Pengurus PKB di semua level juga kader PKB di legislatif dan eksekutif sesuai arahan Gus Imin akan total mendukung dan menyukseskan berbagai program Pak Prabowo karena sekali lagi keberhasilan Pak Prabowo juga menjadi keberhasilan PKB sebaliknya jika gagal juga akan menjadi kegagalan PKB,” ujarnya. [kun]

  • Golkar Prihatin Nasib Honorer, Dorong DPRD Jember Bentuk Pansus

    Golkar Prihatin Nasib Honorer, Dorong DPRD Jember Bentuk Pansus

    Jember (beritajatim.com) – Partai Golongan Karya prihatin dengan nasib ribuan orang pegawai honorer non aparatur sipil negara (ASN) yang terancam tidak bekerja. Golkar mendorong Pemerintah Kabupaten dan DPRD Jember, Jawa Timur, segera mencari solusi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.

    “Kami prihatin, karena tenaga honorer selama ini mengabdi dan menjadi tulang punggung birokrasi. Mengacu pada aspek keadilan, kami memandang perlu ada solusi, baik itu untuk disikapi pemerintah pusat maupun kearifan lokal daerah,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jember Karimullah Dahrujiadi, Selasa (28/1/2025).

    Saat ini ada 11.680 orang pegawai honorer yang bekerja di Pemkab Jember. Ribuan orang d antaranya terancam diberhentikan karena tidak terekrut sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sementara itu pengelolaan ASN sudah harus selesai pada 31 Desember 2024, dan sesudahnya tidak boleh lagi ada pengangkatan pegawai honorer.

    “Ini perlu pembahasan lebih detail dan serius oleh Pemkab dan DPRD, lebih pada menjadi sandaran agar tidak terjadi pada masa mendatang. DPRD Jember bisa membentuk panitia khusus soal masalah kepegawaian ini kalau memang dirasa perlu berdasarkan kajian bersama,” kata Karimullah.

    Karimullah mengatakan pansus tersebut tidak untuk mencari kambing hitam maupun kesalahan pihak-pihak tertentu. Dia menegaskan, usulan itu berangkat dari keprihatinan dan keinginan untuk mencari solusi bersama katena ini menyangkut kesejahteraan para honorer.

    “Menurut pandangan masyarakat dan keluarga, bekerja di pemda itu adalah kebanggaan. Tidak bisa kemudian dirumahkan begitu saja. Ini menyangkut psikologi personal di keluarga dan masyarakat,” kata Karimullah.

    Karimullah menyerahkan nama pansus tersebut kepada eksekutif dan legislatif. Yang jelas, ia ingin agar pansus menelurkan rekomendasi yang bisa dijadikan masukan buat pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. “Tidak bisa dibiarkan orang yang sudah mengabdi karena regulasi, lantas tidak ada regulasi lanjutan,” tegasnya.

    Rekomendasi pansus juga diharapkan Karimullah bisa mendorong pemerintah pusat untuk menambah alokasi anggaran bagi pegawai honorer. “Ini kan ada tenaga yang sudah mengabdi dan dalam posisi dirumahkan. Apakah perlu ada penambahan kuota yang masuk data base, sehingga pegawai yang akan direkrut pada masa mendatang tidak melebar,” katanya.

    Rekomendasi pansus akan memperkuat semua wacana dan pemikiran bersama yang ingin menyelamatkan para tenaga honorer yang terancam dirumahkan. Ini juga akan menjadi sandaran bagi para pemimpin Jember ke depan agar tidak mudah menerbitkan kebijakan daerah soal perekrutan pegawai.

    “Kita tidak dalam rangka menghakimi siapa yang salah, tapi pada nilai kemanusiaan dan kesejahteraan,” kata Karimullah.

    DPD Golkar Jember masih belum berkomunikasi dengan fraksi di DPRD untuk menindaklanjuti penyelesaian masalah tersebut. “Kami tidak dalam posisi mengatur harus ada pansus. Tapi wacana itu perlu untuk menguatkan aspirasi yang disampaikan Dewan ke pusat,” kata Karimullah. [wir]

  • Pemprov Jatim Siapkan Rp25 Miliar untuk 320.000 Dosis Vaksin PMK

    Pemprov Jatim Siapkan Rp25 Miliar untuk 320.000 Dosis Vaksin PMK

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp25 miliar untuk pengadaan 320.000 dosis vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Langkah ini diambil sebagai upaya penanganan wabah PMK yang telah menyerang ribuan hewan ternak sapi di wilayah tersebut.

    Penjabat (PJ) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menjelaskan bahwa vaksin yang dibeli ini akan menjadi tambahan dari pasokan 1,7 juta dosis vaksin yang telah diberikan oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

    “Ya, (anggaran Rp25 miliar) itu semuanya untuk beli vaksin. Sebanyak 320.000 vaksin disamping 1,7 juta yang diberikan oleh Kementerian Pertanian,” kata Adhy, Selasa (28/1/2025).

    Menurut data terbaru dari iSIKHNAS, sistem pelaporan real-time berbasis android, per tanggal 13 Januari 2025, sebanyak 12.934 ekor sapi di Jawa Timur telah terinfeksi PMK. Angka ini setara dengan 0,4 persen dari total populasi sapi potong dan sapi perah di Jawa Timur yang mencapai 3,3 juta ekor.

    Dari jumlah tersebut, 8.500 ekor (65 persen) masih dalam proses pengobatan, 3.473 ekor (26 persen) telah sembuh, sementara 689 ekor (5,4 persen) mati akibat infeksi. Selain itu, 272 ekor (2,1 persen) harus dipotong untuk mencegah penyebaran lebih lanjut.

    Adhy menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah preventif, termasuk memperketat pengawasan lalu lintas ternak antarprovinsi. Hewan ternak yang boleh masuk ke Jawa Timur hanya yang telah divaksin. Selain itu, peternak juga diimbau untuk rutin memberikan vitamin kepada ternak mereka guna menjaga daya tahan tubuh hewan.

    “Pintu-pintu yang harus kita jaga adalah lalu lintas antarprovinsi. Yang boleh masuk hanya yang sudah divaksin. Jadi, ini mohon kesadaran kepada pemilik sapi untuk tetap waspada, ikuti kebijakan pemerintah. Dan, jangan khawatir, kami sudah siapkan vitamin, obat, maupun vaksinnya,” ucap Adhy pada 15 Januari 2025 lalu.

    Langkah ini diharapkan dapat menekan angka penyebaran PMK dan meminimalisir dampaknya terhadap sektor peternakan dan ekonomi di Jawa Timur. [ram/suf]

  • Pj Wali Kota Mojokerto Instruksikan Doa Bersama di Sekolah Pasca-Tragedi Pantai Drini

    Pj Wali Kota Mojokerto Instruksikan Doa Bersama di Sekolah Pasca-Tragedi Pantai Drini

    Mojokerto (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro, menginstruksikan seluruh sekolah, baik SD maupun SMP di Kota Mojokerto, untuk menggelar doa bersama dan tahlil saat kegiatan belajar kembali dimulai.

    Kebijakan ini diambil sebagai bentuk penghormatan dan doa bagi korban tragedi yang menimpa siswa SMPN 7 Kota Mojokerto di Pantai Drini, Gunungkidul, Yogyakarta.

    “Kami instruksikan seluruh sekolah, baik SD maupun SMP di Kota Mojokerto untuk menggelar doa bersama dan tahlil sebagai bentuk penghormatan dan doa bagi korban. Kejadian ini menjadi pembelajaran penting bagi kita semua,” ungkapnya, Selasa (28/1/2025).

    Sebagai langkah preventif agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan outing class di seluruh sekolah di wilayah tersebut.

    Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan keselamatan siswa dalam setiap kegiatan di luar lingkungan sekolah. “Nantinya, hanya outing class yang bersifat edukasi. Seperti ke museum atau perpustakaan yang diizinkan. Untuk kegiatan ke tempat wisata tidak akan kami perbolehkan,” tegasnya.

    Sebelumnya, dunia pendidikan di Kota Mojokerto berduka setelah insiden tragis menimpa sejumlah siswa SMPN 7 Kota Mojokerto di Pantai Drini. Ombak besar yang datang tiba-tiba menyebabkan beberapa siswa terseret arus. Tiga orang siswa dikabarkan meninggal dunia, sembilan orang berhasil selamat, sementara satu siswa lainnya masih dalam pencarian oleh Tim SAR Gabungan.

    Langkah-langkah yang diambil Pemkot Mojokerto ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi para orang tua dan siswa serta menjadi pembelajaran bagi sekolah dalam menyelenggarakan kegiatan luar kelas. [tin/suf]