Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Ruas Jalan Bojonegoro-Babat Akhirnya Diperbaiki Setelah Jadi Lokasi Kecelakaan Berulang

    Ruas Jalan Bojonegoro-Babat Akhirnya Diperbaiki Setelah Jadi Lokasi Kecelakaan Berulang

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Ruas Jalan Raya Bojonegoro-Babat yang melintasi Desa Ngemplak, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, akhirnya ditangani oleh pihak berwenang setelah sering menjadi lokasi kecelakaan. Perbaikan dilakukan pada Kamis (30/1/2025) menyusul insiden kecelakaan yang terjadi sehari sebelumnya.

    Kecelakaan terbaru terjadi pada Rabu (29/1/2025) sekitar pukul 23.00 WIB, ketika lubang di jalan yang tergenang air hujan tidak terlihat oleh pengendara sepeda motor Vario S 2278 IP, menyebabkan kendaraan terperosok. Akibatnya, pengendara mengalami patah tulang di kaki kiri dan segera dilarikan ke RSUD Sumberrejo Bojonegoro.

    Menanggapi kejadian tersebut, tim konstruksi langsung bergerak untuk memperbaiki kerusakan jalan. Sekitar 800 meter ruas jalan yang berlubang ditambal menggunakan material yang disediakan. Proses perbaikan melibatkan banyak tenaga kerja untuk memastikan jalan segera layak dilintasi.

    Salah seorang warga setempat, Matrais, mengonfirmasi bahwa jalan tersebut memang sering menjadi lokasi kecelakaan, terutama saat hujan.

    “Benar, sering terjadi kecelakaan di sini, apalagi saat hujan. Lubangnya tidak terlihat karena tergenang air,” ujarnya. Dia berharap, kecelakaan yang terjadi pada 29 Januari menjadi yang terakhir. “Semoga ini jadi yang terakhir. Kasihan kalau ada korban lagi,” tambah Matrais.

    Setelah perbaikan dilakukan, warga merasa lega karena kondisi jalan sudah lebih aman. Matrais menyatakan, penanganan yang cepat oleh pihak berwenang patut diapresiasi. “Alhamdulillah, lubang-lubang yang berbahaya sudah ditambal. Jalanan jadi lebih aman, terutama saat malam hari,” ucapnya.

    Dengan selesainya perbaikan, arus lalu lintas di ruas Jalan Bojonegoro-Babat pun kembali lancar. Warga berharap, pemeliharaan jalan dapat dilakukan secara berkala untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Sementara itu, dinas pengampu masih berusaha dikonfirmasi terkait rencana pemeliharaan jangka panjang.

    Dari penelusuran jurnalis beritajatim.com, ruas jalan Bojonegoro-Babat yang melintasi Desa Ngemplak, Kecamatan Baureno, masuk kelas jalan nasional. Hal itu sesuai dengan informasi di laman website Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur. [lus/suf]

  • DPRD Jatim Gelar Uji Kelayakan Calon Komisioner KPID

    DPRD Jatim Gelar Uji Kelayakan Calon Komisioner KPID

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi A DPRD Jawa Timur mulai melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur Kamis, (30/1/2025). Proses seleksi ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari berturut-turut di ruang Komisi A DPRD Jatim.

    Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansa, mengungkapkan bahwa sesuai dengan regulasi yang berlaku, komisi akan memilih tujuh orang terbaik dari 21 calon yang mengikuti seleksi. “Kami ingin menghasilkan komisioner berkualitas serta mampu memajukan sektor ini,” ujar Dedi, Kamis (30/1/2025).

    Peserta yang mengikuti seleksi ini berasal dari berbagai latar belakang, termasuk praktisi media, dan aktivis. Setiap calon diberikan kesempatan untuk mempresentasikan materi selama 20 hingga 30 menit secara bergiliran. Proses seleksi ini dilakukan secara tertutup, dengan para pimpinan dan anggota Komisi A DPRD Jatim bertindak sebagai penguji.

    Dedi menegaskan pentingnya memilih komisioner yang memiliki pemahaman mendalam mengenai tugas dan fungsi penyiaran. Pihaknya ingin memastikan komisioner yang terpilih mampu mengatasi tantangan tersebut serta berkontribusi dalam kemajuan sektor penyiaran di Jatim.

    “Dunia penyiaran memiliki tantangan tersendiri,” kata Dedi, yang juga merupakan politisi Partai Demokrat tersebut.

    Mengenai spekulasi adanya potensi kepentingan politik dalam seleksi ini, Dedi dengan tegas menepis anggapan tersebut. “Kami berkomitmen untuk menjalankan proses seleksi ini secara profesional dan independen,” ujarnya.

    Proses seleksi ini merupakan bagian dari upaya DPRD Jatim untuk memastikan bahwa KPID Jawa Timur memiliki kepengurusan yang kompeten dalam mengawasi dan mengembangkan dunia penyiaran di provinsi ini. [ipl/beq]

  • Legislator DPR RI dari Jember Ini Soroti Kekalahan Rakyat dalam Sejumlah Konflik Agraria

    Legislator DPR RI dari Jember Ini Soroti Kekalahan Rakyat dalam Sejumlah Konflik Agraria

    Jember (beritajatim.com) –  Muhammad Khozin, legislator DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan bangsa Daerah Pemilihan Jember dan Lumajang, menyoroti kekalahan rakyat dalam sejumlah konflik agraria.

    “Ketika rakyat berhadapan dengan negara, sudah bisa ditebak siapa yang kalah, pasti rakyat,” kata Gus Khozin, sapaan akrab Khozin, dalam siaran persnya, usai rapat kerja Komisi II DPR bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kamis (30/1/2025) siang.

    Khozin lantas mencontohkan konflik antara PT Kereta Api Indonesia dengan masyarakat di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ratusan keluarga yang telah puluhan tahun tinggal di area tersebut dan membayar pajak rutin harus digusur PT KAI yang berbekal grondkaart era pemerintah kolonial Belanda sebagai dasar pemberian sertifikat oleh BPN.

    Persoalan lainnya di Kampung Tapak Kerbau, Desa Gersik Putih, Kabupaten Sumenep. BPN memberikan 19 sertifikat hak milik (SHM) yang diklaim sebelumnya daratan dan belakangan mengalami abrasi. BPN merespons persoalan ini normatif sehingga berpotensi memunculkan letupan-letupan sosial.

    Dengan banyaknya persoalan tanah yang berujung pada kekalahan rakyat di hadapan negara, Khozin menagih peta jalan penyelesaian konflik agraria kepada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Ia juga mendorong dilakukannya penyelesaian jalan tengah dalam banyak persoalan pertanahan, khususnya di Pulau Jawa.

    “Saya mendorong perlu upaya win-win solution, misalnya warga diberi SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) hingga beberapa waktu yang disepakati sembari dilakukan pendekatan persuasif agar tidak terjadi gesekan di masyarakat,” kata alumnus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini.

    Pemerintah juga diminta tak sekadar mencabut SHM yang dianggap bermasalah, seperti dalam perkara pagar laut Tangerang. “Setelah dicabut SHM nya tentu harus ada langkah penindakan baik pidana maupun administratif khususnya di internal ATR/BPN,” kata Khozin bersemangat. [wir]

  • Bupati Lamongan Ajak PPDI Dukung Pembangunan Desa dan Swasembada Pangan

    Bupati Lamongan Ajak PPDI Dukung Pembangunan Desa dan Swasembada Pangan

    Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengajak Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) untuk berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan desa serta mewujudkan swasembada pangan.

    Ajakan tersebut disampaikan oleh Yuhronur saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PPDI Kabupaten Lamongan periode 2025-2030 di GOR Lamongan, Kamis (30/1/2025). Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPW PPDI Jawa Timur, Adnan Kohar.

    Menurut Bupati yang akrab disapa Pak Yes, PPDI memiliki peran strategis dalam pembangunan desa. Ia menegaskan bahwa Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2024 yang kemudian diperbarui menjadi UU Desa Nomor 3 Tahun 2024 tidak hanya mengatur perpanjangan masa jabatan perangkat desa, tetapi juga menegaskan bahwa desa merupakan sentra pembangunan nasional.

    “Saya yakin PPDI mempunyai peran besar dalam mensukseskan pembangunan di negara kita. Karena pembangunan desa merupakan lokomotif yang bisa membawa kemajuan daerah menuju kemajuan bangsa,” ujar Pak Yes dalam sambutannya.

    Bupati Lamongan juga meminta agar PPDI selalu bersinergi dengan Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Pusat dalam menjalankan programnya. Menurutnya, keselarasan antara pemerintah dan perangkat desa sangat penting dalam mengatasi berbagai tantangan seperti kerusakan infrastruktur, keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Dalam kesempatan tersebut, Pak Yes juga menekankan pentingnya dukungan PPDI terhadap program swasembada pangan yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan telah mencanangkan penggunaan dana desa untuk sektor pertanian dengan alokasi minimal 20 persen.

    “Kabupaten Lamongan adalah lumbung pangan nasional nomor lima. Capaian tersebut harus kita pertahankan, karena dalam satu tahun ini kita harus memenuhi target swasembada pangan. Tentu PPDI memiliki andil penting dalam mendukung potensi pertanian Lamongan menuju swasembada pangan,” tegasnya.

    Pada kesempatan yang sama, Pak Yes juga mengapresiasi PPDI atas capaian jumlah desa mandiri yang telah mencapai 239 desa serta desa maju sebanyak 223 desa di Lamongan.

    “Hingga saat ini Kabupaten Lamongan tidak ada desa yang berstatus berkembang dan tertinggal,” ungkapnya dengan bangga.

    Sementara itu, Ketua Umum DPD PPDI Kabupaten Lamongan, Ahmad Muhammad As’ad, menegaskan komitmennya untuk menyusun program kerja yang selaras dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Lamongan.

    “Hal tersebut merupakan wujud sinergi yang akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lamongan,” pungkas As’ad. [fak/beq]

  • Puan Minta Kasus Penembakan PMI Diusut Tuntas

    Puan Minta Kasus Penembakan PMI Diusut Tuntas

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar kasus penembakan WNI yang merupakan pekerja migran Indonesia (PMI) oleh aparat Malaysia diusut tuntas. Politikus PDI Perjuangan itu juga mendorong Pemerintah untuk melakukan mitigasi agar hal seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.

    “Lindungi warga negara Indonesia yang menjadi korban dan memitigasi, jangan sampai terjadi lagi hal seperti itu,” tegas Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Seperti diketahui, lima WNI yang diduga PMI ilegal menjadi korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim (APMM). Satu orang bernama Basri tewas dalam kejadian ini, sementara 4 lainnya mengalami luka-luka di mana 2 di antaranya dalam kondisi kritis.

    Jenazah Basri kini sudah tiba di tempat asalnya yakni Riau, namun 4 PMI yang terluka masih dalam perawatan di RS Serdang dan RS Klang, Malaysia. Puan meminta Pemerintah segera mengambil langkah-langkah untuk memastikan keamanan dan keselamatan PMI.

    “Kementerian terkait kemudian aparat penegak hukum harus segera menindaklanjuti hal tersebut, menyelidiki, mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” ujar Puan.

    Puan pun mendukung langkah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama instansi terkait lainnya yang kini tengah berupaya meminta transparansi dari otoritas Malaysia untuk mengusut tuntas insiden itu.

    Apalagi dari pengakuan korban, mereka tidak melakukan perlawanan ke aparat Malaysia saat kejadian. Indonesia menduga ada penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force oleh pihak Malaysia dalam peristiwa ini. [kun]

  • PAD Defisit Rp1,5 T, Banggar DPRD Kritisi Rencana Utang Pemkot Surabaya

    PAD Defisit Rp1,5 T, Banggar DPRD Kritisi Rencana Utang Pemkot Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Defisit Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya yang mencapai Rp1,5 triliun pada 2024 menjadi sorotan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Imam Syafi’i. Ia mengkritisi rencana utang Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang dianggap tidak sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD.

    Menurut Imam, kondisi pendapatan yang belum stabil seharusnya membuat pemerintah lebih berhati-hati sebelum menambah beban utang.

    “Mestinya rencana utang juga harus dipikirkan lagi. Ketika presiden saja minta efisiensi ini kok malah utang. Berutang itu tidak efisiensi, apalagi kekuatan APBD 2025 Surabaya mencapai Rp12 triliun lebih,”
    kata Imam, Kamis (30/1/2025).

    Selain itu, Imam menyoroti proyek infrastruktur seperti Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) yang dikhawatirkan lebih banyak menguntungkan pengembang properti ketimbang masyarakat luas.

    “Promo-promo pemasaran perumahan-perumahan besar itu selalu mengatakan bahwa JLLB ini segera selesai dibangun. Makin menguatkan kesan kalau yang diuntungkan pengembang, bukan masyarakat,”
    ungkapnya.

    Imam juga mempertanyakan sejauh mana proyek besar seperti Middle East Ring Road (MERR) berhasil mendongkrak ekonomi warga. Ia melihat dampak pembangunan MERR tidak signifikan bagi masyarakat menengah ke bawah, lantaran lahan yang diuntungkan justru dimiliki oleh kalangan berpunya.

    “MERR dulu habis berapa, nyatanya tidak mendongkrak ekonomi masyarakat. Yang punya tanah-tanah di situ bukan masyarakat, tapi orang kaya. Harga tanah langsung naik tinggi,” tambahnya.

    Situasi ini semakin kompleks karena Pemkot Surabaya ternyata belum menuntaskan pembayaran kepada para kontraktor di Dinas Cipta Karya dan Pekerjaan Umum (PU). Nilai tunggakan kepada kontraktor mencapai Rp800 miliar. Artinya, meski pembangunan sudah rampung, Pemkot masih menunggak pembayaran karena belum cukup dana.

    “Kenapa rencana mencari utang itu menjadi concern kita kritisi, kita kemarin ini tahun 2024 PAD tidak tercapai hingga 1,5 T ditambah lagi 800 miliar Cipta Karya dan PU yang punya hutang belum terbayar. Para kontraktor yang infrastruktur belum terbayar,”
    tegas Imam.

    Berdasarkan data terakhir, Surabaya mengalami defisit PAD senilai Rp1,5 triliun pada 2024. Realisasi pendapatan kota tidak sesuai target, sementara belanja infrastruktur seperti MERR dan JLLB terus menyedot dana besar. Belanja yang melebihi kemampuan pendapatan ini pun berpengaruh pada pembayaran proyek-proyek yang telah selesai dikerjakan kontraktor.

    Dengan kondisi tersebut, Imam mendorong agar Pemkot Surabaya benar-benar memprioritaskan efisiensi. Ia menegaskan bahwa langkah menambah utang di saat defisit harus dipikirkan dua kali mengingat beban keuangan daerah bisa semakin berat, terutama jika proyek-proyek yang didanai belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas. [asg/beq]

  • Puan Beri Kesempatan Pemerintah Sempurnakan Program Makan Bergizi Gratis

    Puan Beri Kesempatan Pemerintah Sempurnakan Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk menyempurnakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Hal ini menyusul munculnya berbagai persoalan terkait program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka tersebut.

    “Program ini kan memang masih baru, saya yakin Pemerintah masih harus banyak melakukan evaluasi dan menyempurnakan,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Puan memyebut, program baru tentunya masih memerlukan berbagai perbaikan khususnya dalam hal teknis.

    “Jadi kita kasih kesempatan kepada Pemerintah untuk mengevaluasi dan menyempurnakan. Tentu saja satu program baru perlu banyak hal yang dilakukan dalam teknis-teknis di lapangannya,” politikus PDIP itu.

    Puan memastikan DPR akan terus mengawal dengan baik program MBG. Hal ini untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    “Kita tetap kawal di DPR untuk Pemerintah melakukan evaluasi-evaluasi sehingga nantinya akan memang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak,” tegas Puan. (ted)

  • Efisiensi APBD Surabaya 2025, DPRD Minta Pangkas Seremonial Tak Produktif

    Efisiensi APBD Surabaya 2025, DPRD Minta Pangkas Seremonial Tak Produktif

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, menyebut pentingnya penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD.

    Imam menegaskan bahwa efisiensi harus dilakukan secara selektif agar tidak berdampak negatif pada pelayanan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

    “Kan di Inpres sudah diatur kegiatan apa saja yang harus diefisiensi, juga harus dikurangi menjadi sekian persen,” ujar Imam Syafi’i kepada beritajatim.com, Kamis (30/1/2024).

    Menurutnya, kebijakan efisiensi ini diperlukan terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Namun, ia mengingatkan agar langkah ini tidak sampai mengorbankan anggaran yang langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat.

    “Menurut saya, instruksi Pak Presiden itu baik ketika makro ekonomi juga sedang tidak baik,” kata politisi NasDem ini.

    Imam menilai bahwa efisiensi tidak hanya berlaku di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, tetapi juga harus diterapkan di DPRD sendiri. Ia menyatakan mendukung kebijakan ini selama penerapannya tepat sasaran.

    “Kalau yang ditafsirkan seperti itu ya kami mendukung. Tapi jangan sampai kemudian efisiensi itu diterapakan dengan hal-hal yang terkait langsung dengan pelayanan masyarakat,” jelas mantan jurnalis ini.

    Salah satu yang ia soroti adalah anggaran untuk acara seremonial yang sering digelar oleh Pemkot Surabaya pada tahun lalu. Menurutnya, acara-acara semacam ini lebih baik dikurangi atau bahkan dihentikan jika tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

    Ketika ditanya banyaknya acara seremonial yang digelar Pemkot surabaya Imam menjawab bahwa hal tersebut bersifat relatif, tetapi tetap harus dievaluasi demi efisiensi anggaran.

    “Kalau itu tidak berdampak kepada pelayanan dan kepada kebutuhan ekonomi masyarakat, wajib menjadi prioritas yang dikenakan efisiensi,” tandas Imam. [asg/beq]

  • Menteri Kebudayaan Fadli Zon Resmikan Monumen Keris di Sumenep

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon Resmikan Monumen Keris di Sumenep

    Sumenep (beritajatim.com) – Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon meresmikan monumen keris di Desa Sendang, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Madura pada Kamis (30/01/2025). Peresmian tersebut ditandai dengan pemukulan gong dan penandatanganan prasati peresmian.

    Monumen keris setinggi 17 meter itu berada di daerah perbatasan Sumenep – Pamekasan. Dibangun setinggi 17 meter sebagai simbol untuk mengingatkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Kemudian bunga-bunga yang ada di sekitar keris berjumlah 45, menandakan tahun kemerdekaan Indonesia.

    “Selamat untuk Kabupaten Sumenep yang sudah membuat monumen keris. Ini tanda menggeliatnya kebudayaan di sini. Semoga monumen keris ini bisa menjadi kantong budaya,” kata Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon.

    Kabupaten Sumenep memiliki jumlah empu keris terbanyak di dunia. Hal itu telah mendapat pengakuan dari UNESCO. Ada sekitar 500 mpu keris di Sumenep.

    “Keahlian membuat keris para mpu Sumenep ini tidak perlu diragukan. Dari sisi kualitas dan kuantitas luar biasa. Sumenep memang layak jadi kota keris. Bahkan sudah layak mendunia,” tandas Fadli Zon.

    Ia mengungkapkan, untuk Madura khususnya Sumenep, ekosistem keris sudah terbentuk. Bahkan sudah menjadi industri budaya. “Salah satu buktinya, keris dari Sumenep telah di ekspor ke negara-negara lain. Karena memang ini punya potensi besar,” ujarnya. (tem/but)

  • Pemkab Tulungagung Perpanjang Penutupan Pasar Sapi

    Pemkab Tulungagung Perpanjang Penutupan Pasar Sapi

    Tulungagung (beritajatim.com) – Pemkab Tulungagung memutuskan memperpanjang penutupan aktivitas penjualan di pasar sapi. Mereka memperpanjang penutupan ini hingga 9 Februari mendatang.

    Awalnya penutupan ini dilakukan mulai tanggal 10-25 Januari. Namun masih tingginya kasus PMK di beberapa daerah lain membuat Pemkab memutuskan untuk memperpanjang penutupan ini.

    Kabid Kesehatan Hewan, Disnakeswan Tulungagung, Tutus Sumaryani mengatakan keputusan untuk memperpanjang penutupan pasar hewan ini dilakukan setelah melihat kondisi tingginya kasus PMK di daerah sekitar seperti Blitar dan Trenggalek.

    Meskipun di Tulungagung masih ditemukan kasus PMK, namun angkanya diklaim cenderung melandai. “Hingga saat ini total ada 123 kasus PMK, dari jumlah ini 10 ekor sapi mengalami potong paksa sedangkan 3 ekor mati karena PMK,” ujarnya, Kamis (30/1/2025).

    Penutupan aktivitas di pasar hewan ini dilakukan guna mengantisipasi peredaran PMK di Tulungagung. Menurutnya di beberapa daerah baru diberlakukan kebijakan penutupan pasar hewan.

    Sehingga dikhawatirkan jika aktivitas di pasar hewan Tulungagung dibuka kembali akan banyak masuk hewan dari luar kota. “Salah satu penyebab penyebaran PMK adalah hewan dari luar kota yang masuk,” tuturnya.

    Penutupan aktvitas pasar hewan ini hanya berlaku untuk ternak jenis sapi saja. Sedangkan untuk ternak kambing sudah diperbolehkan beraktivitas. Selama ini tidak ada laporan penyakit PMK pada hewan ternak kambing.

    Nantinya mereka akan melakukan evaluasi untuk menentukan kebijakan pembukaan pasar hewan tersebut. “Yang masih kita tutup pasar sapi saja, untuk kambing sudah boleh,” pungkasnya. [nm/beq]