Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Bupati Hendy Harapkan Opini WTP dari BPK di Tahun Terakhir Pimpin Jember

    Bupati Hendy Harapkan Opini WTP dari BPK di Tahun Terakhir Pimpin Jember

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto berharap mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan di tahun terakhirnya memimpin Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    Jika tidak ada aral melintang, bupari baru akan dilantik pada 6 Februari 2025. “Mudah-mudahan ini reward buat saya. Kami sangat berharap WTP, meskipun esensinya adalah untuk masyarakat Jember,” kata Hendy saat menerima tim dari BPK yang akan melakukan audit LKPD Jember Tahun Anggaran 2024 selama 25 hari ke depan, di Pendapa Wahyawibawagraha, Kamis (30/1/2025) sore.

    Sejak 2021 hingga 2023, Laporan Keuangan P:emerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember selalu memperoleh opini WTP dari BPK. Sebelumnya Pemkab Jember memperoleh opini disclaimer untuk LKPD Tahun Anggaran 2020 semasa kepemimpinan Bupati Faida.

    Sejak 2021, menurut Hendy, BPK tidak hanya mengaudit, namun banyak memberikan pembelajaran yang baik kepada organisasi perangkat daerah (OPD). Setelah terpuruk pada 2020, Pemkab Jember akhirnya bisa tiga tahun berturut-turut memperoleh opini WTP.

    “Kami berpacu terus untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Tapi orang kan tetap ada naik turun, ada naik turun. Tapi mudah-mudahan kita naik terus ke depan,” kata Hendy.

    Hendy meminta kepada seluruh jajaran Pemkab Jember agar melayani semaksimal mungkin kebutuhan data BPK untuk mengaudit keuangan. “Jangan disimpan-simpan, sampaikan saja semua. Mau salah, mau benar. Mudah-mudahan benar semuanya. Sampaikan saja semua,” katanya.

    Para pejabat OPD tidak perlu ragu-ragu untuk berdiskusi dengan BPK soal penyajian LKPD. “Setiap pemeriksaan tidak boleh ditolak. Tidak boleh menghindar, tidak boleh diwakilkan. Datang sendiri. teman-teman ya. Datang sendiri, jam berapapun dipanggil, datang sendiri, sampaikan datanya,” kata Hendy.

    Hendy meminta kepada BPK untuk mencatat nama pejabat yang menolak pemeriksaan. “Jadi tidak langsung institusinya. Nanti Pak Penjabat Sekda bisa menilai status kepegawaian yang bersangkutan. Jadi personal menolak berbeda dengan secara institusi OPD. LO (Liaison Officer) bisa jadi menolak, tapi OPD enggak menolak,” katanya.

    Hendy juga berpesan kepada OPD agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan BPK. “Kalau ada mengatasnamakan BPK untuk minta sesuatu, abaikan saja,” katanya. [wir]

  • Telan Anggaran Rp1,7 M, Pasar Ikan Hias Blitar Siap Jadi Parkiran Bus

    Telan Anggaran Rp1,7 M, Pasar Ikan Hias Blitar Siap Jadi Parkiran Bus

    Blitar (beritajatim.com) – Proses revitalisasi Pasar Ikan Hias Kota Blitar yang menelan anggaran Rp1,7 miliar telah rampung dikerjakan. Setelah satu tahun pembangunan, kini pasar tersebut siap menjadi parkiran bus.

    Renovasi Pasar Ikan Hias Blitar ini bukan untuk menambah jumlah kios pedagang ikan hias. Karena meski direnovasi, jumlah kios pedagang di Pasar Ikan Hias ini tetap yakni 13 kios.

    Alih-alih menambah jumlah kios agar Pasar Ikan Hias lebih ramai, renovasi ini nampaknya memang didesain untuk mewadahi lahan parkir bagi kendaraan wisatawan Masjid Ar-Rahman. Pasalnya, lahan parkir Pasar Ikan Hias kini jauh lebih luas dari yang dulu dan akan mampu menampung lebih banyak kendaraan.

    “Jumlah kiosnya tetap tidak ada penambahan apapun. Karena yang kita lakukan adalah hanya merelokasi pedagang ini dipusatkan di bagian utara,” ucap Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Blitar, Dewi Masitoh, Jumat (31/1/2025).

    Meski begitu Pemerintah Kota Blitar tetap enggan disebut bahwa pembangunan Pasar Ikan Hias ini hanya untuk kepentingan lahan parkir kendaraan wisatawan Masjid Ar-Rahman. Pemerintah Kota Blitar tetap kekeh menyebut bahwa renovasi ini agar Pasar Ikan Hias lebih maju dan bisa menggelar berbagai kontes ikan.

    Pemerintah Kota Blitar menyebut dengan lahan parkir yang luas maka Pasar Ikan Hias bisa untuk menggelar berbagai kontes ikan tingkat nasional maupun regional. Jadi Pemkot Blitar beralasan lahan parkir yang luas ini bukan semata untuk mewadahi kendaraan masjid Ar-Rahman saja, namun juga untuk keperluan kontes ikan yang biasa dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar.

    “Kami juga membangun ulang kantor, mushola dan toilet agar lebih bagus sehingga akan mendukung jika ada kontes,” imbuhnya.

    Namun benarkah revitalisasi pasar ikan hias ini murni untuk event kontes ikan tingkat nasional. Pasalnya kontes ikan tingkat nasional biasanya hanya digelar setiap sekali dalam kurun waktu 2 tahun.

    Lantas apakah selama tidak ada kontes ikan, lokasi tersebut tidak digunakan untuk parkiran bus. Tentu tidak ada jaminan, pasalnya selama ini masjid Ar-Rahman belum memiliki lokasi parkir.

    Selain itu kendaraan wisatawan selama ini diparkir di tepi Jalan Raung Kota Blitar. Kondisi itu menimbulkan kemacetan serta kesemrawutan lalu lintas. Maka dari itu kemungkinan besar kendaraan wisatawan masjid Ar-Rahman akan diparkir di dalam area pasar ikan hias.

    Kini para pedagang hanya bisa berharap agar desain Pasar Ikan Hias yang baru ini bisa mendatangkan berkah. Bukan hanya sekedar untuk kepentingan PAD parkir untuk pemerintah daerah semata.

    “Ya semoga lebih ramai saja, tidak hanya ramai kendaraan yang parkir,” ucap Robi, pedagang Pasar Ikan. [owi/beq]

  • Pemkab Kediri Evakuasi Darurat Jalan Putus di Sepawon Plosoklaten

    Pemkab Kediri Evakuasi Darurat Jalan Putus di Sepawon Plosoklaten

    Kediri (beritajatim.com) – Akses utama yang menghubungkan Desa Wonorejo Trisulo dengan Desa Sepawon, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri terputus sepanjang 15 meter akibat hujan lebat yang mengguyur pada Rabu (29/1/2025) sore.

    Putusnya jalan penghubung antar desa tersebut disebabkan oleh pondasi jalan yang berada di kelokan sungai ambrol tergerus air. Jalan yang terputus memiliki panjang 15 meter, lebar 4 meter, dan tinggi 3 meter.

    Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII Ngrangkah Pawon, Desa Sepawon, Plosoklaten, selaku pemilik wilayah yang dilalui jalan tersebut.

    Usai mendapatkan izin dari PTPN XII, BPBD Kabupaten Kediri segera mengerahkan personel Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) untuk melakukan penanganan darurat.

    “Kemarin (29/1/2025) sudah dibuatkan jalan darurat yang bisa dilalui kendaraan roda dua dan roda empat jenis tertentu untuk digunakan akses warga dari Desa Sepawon ke Desa Wonorejo Trisulo dan sebaliknya,” kata Djoko.

    Selain bergotong royong bersama warga setempat, BPBD Kabupaten Kediri juga telah berkoordinasi dengan PTPN XII untuk penanganan lebih lanjut atas putusnya jalan tersebut.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kediri, Irwan Chandra Wahyu Purnama, menuturkan bahwa pihaknya telah menerjunkan satu alat berat eskavator ke Desa Sepawon untuk melakukan sterilisasi sungai secara darurat.

    “Jika memungkinkan nantinya akan ditambah satu alat berat lagi,” tambahnya.

    Melihat volume kerusakan yang cukup besar, kata Irwan, sisi sungai tersebut rencananya akan dipasang bronjong untuk mencegah erosi dan longsor serta menstabilkan tanah.

    “Rencananya juga akan dipasang bronjong,” jelas Irwan.

    Di sisi lain, luapan air sungai tersebut juga melanda Desa Pranggang, Kecamatan Plosoklaten. Kejadian ini berdampak pada area persawahan seluas 5 hektar dan 30 tambak milik warga, serta masuk ke beberapa titik area penduduk.

    Dalam hal ini, Pemkab Kediri melalui BPBD dan Dinas PUPR telah berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat serta masyarakat untuk bergotong royong mensterilkan area tersebut. [ADV PKP/nm]

  • Bupati Hendy Siswanto Minta BPK Audit Dana Desa di Jember

    Bupati Hendy Siswanto Minta BPK Audit Dana Desa di Jember

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit penggunaan dana desa (DD) di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    “Saya mohon dana desa diaudit semua. Kenapa? Ke depan, kawan-kawan kades akan punya risiko tinggi, karena sekarang program pemerintah Makan Bergizi Gratis akan masuk ke desa. Pasti akan ke sana,” kata Hendy saat menerima tim dari BPK yang akan mengaudit laporan keuangan pemerintah daerah, di Pendapa Wahyawibawagraha, Kamis (30/1/2025) sore.

    “Kami mohon bantuan BPK sekali lagi dengan niatan baik, bukan untuk mencari kesalahan, tapi minimal untuk mengedukasi bahwa seperti ini mengelola anggaran. Petunjuk teknis soal Makan Bergizi Gratis belum turun. Tapi pasti arahnya ke desa,” kata Hendy.

    Sebelum program pemerintah pusat dilaksanakan oleh pemerintah desa, Hendy berharap semua kepala desa di Jember mengelola dana desa lebih dulu dengan konsisten. “Buat apa uang itu? Laporannya seperti apa? Tidak sampai berlarut-larut ada satu kesalahan,” katanya.

    BPK akan mengaudit laporan keuangan Pemkab Jember selama 25 hari ke depan. “Mungkin ada tambahan waktu berikutnya lagi untuk dana desa bisa dievaluasi tersendiri. Ini penting. Kasihan, tidak mungkin kita biarkan. Kasihan mereka (kades) ke depan,” kata Hendy.

    Dana desa bisa saja tidak diaudit. “Tapi hanya akan menyenangkan sesaat. Bom waktu besar untuk mereka semua. Kami mohon bantuan BPK sebagai bagian dari antisipasi kita, mumpung masih belum berlanjut terlalu dalam,” kata Hendy.

    Kebijakan efisiensi anggaran besar-besaran oleh pemerintah pusat, menurut Hendy, akan berdampak terhadap desa. “Ada belanja lainnya 60 persen harus dipotong. Bantuan pemerintah dipotong 16 persen,” kata Hendy.

    “Juga ada pekerjaan pemeliharaan dan perawatan dipotong 10 persen. Pemeliharaan dan perawatan yang dimaksud ini apakah untuk teman-teman OPD (Organisasi Perangkat Daerah) saja atau juga ke (pemerintah) desa, kita belum tahu. Di desa juga ada pekerjaan pemeliharaan dan perawatan. Alat tulis kantor di desa juga ada,” kata Hendy.

    Sebelumnya, sebagaimana diberitakan Beritajatim.com, Selasa (28/1/2025), Inspektur Inspektorat Kabupaten Jmber Ratno Cahyadi Sembodo mengatakan, banyak hal yang harus dibina dalam tata kelola pemerintahan desa, mulai dari penyusunan administrasi laporan pertanggungjawaban keuangan, penyeragaman standardisasi pelaksanaan proyek fisik di desa, sampai level monitoring dan evaluasi.

    Ratno mengakui adanya ketidakpatuhan hampir di setiap pemerintahan desa. Tema pemeriksaan Inspektorat setiap tahun berbeda-beda, sehingga di semua lini selalu ada temuan. “Cuma yang jadi atensi kami kalau temuannya fraud. Ini yang kami coba benahi tata kelolanya,” katanya.
    [wir]

  • Pemkot Mojokerto Perketat Outing Class

    Pemkot Mojokerto Perketat Outing Class

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto memperketat aturan bagi sekolah yang akan menggelar outing class pasca kejadian 13 siswa SMPN 7 Kota Mojokerto terseret ombak Pantai Drini. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K), Pemkot Mojokerto telah menerbitkan surat edaran terkait hal ini.

    Edaran (SE) Nomor 400.3/614/417.501/2025 tersebut berkaitan dengan intruksi Pejabat Wali Kota untuk pelaksanaan outing class pasca tragedi Pantai Drini. SE yang mengatur pelaksanaan kegiatan outing class di satuan pendidikan tersebut ditujukan kepada seluruh satuan pendidikan di Kota Mojokerto. Mulai dari PAUD, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta

    Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro mengatakan, saat ini outing class di Kota Mojokerto diberhentikan untuk sementara waktu sampai evaluasi pasca kejadian, Selasa (28/1/2025) selesai.

    Kedepannya, masih kata Mas Ali (sapaan akrab, red), tak ada larangan untuk menggelar outing class. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

    “Kami telah mengumpulkan seluruh Kepala Sekolah SD dan SMP untuk memberikan gambaran terkait Surat Edaran ini. Bukan pelarangan tapi pembatasan. Kita lakukan pembatasan outing class sampai dengan evaluasi kejadian ini tuntas dilakukan,” ungkapnya saat temu media di Sabha Mandala Madya Pemkot Mojokerto, Kamis (30/1/2025) kemarin.

    Di dalam SE tersebut tertuang, sekolah yang ingin menggelar outing class harus memperhatikan seputar edukasi sejarah termasuk locus lokasi dan jadwal pelaksanaannya. Seperti museum, cagar budaya atau candi. Dari hasil kegiatan tersebut, pihak sekolah membuat laporan yang disampaikan kepada Dinas P&K Kota Mojokerto.

    “Diutamakan outing clas yang betul-betul sarat dengan edukasi. Dengan mengoptimalkan rekreasi di situs yang kita miliki atau wisata religi yang minim risiko seperti yang ada di Trowulan (Kabupaten Mojokerto). Selain itu, satuan pendidikan juga harus memperhatikan kelayakan mode transportasi dan surat izin juga harus dikantongi oleh pihak sekolah,” katanya.

    Langkah tersebut diambil Pemkot Mojokerto untuk menjamin keselamatan peserta didik saat menjalani outing class tersebut. Orang nomor satu di lingkup Pemkot Mojokerto menekankan agar sekolah harus lebih selektif dalam memilih moda transportasi yang digunakan agar betul-betul laik jalan dan tujuan outing class.

    “Satuan pendidikan harus melaporkan ke Dinas Pendidikan (Dinas P&K) jika ingin mengadakan outing class. Sekali lagi bukan melarang tapi membatasi, outing class memang penting namun harus memperhatikan destinasi dan jadwal pelaksanaannya. Khusus kegiatan yang tujuannya ke pantai dan tempat rawan tidak saya ijinkan,” tegasnya.

    Sebelumnya, korban ombak Pantai Drini di Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewah Yogyakarta (DIY) bertambah pasca Rifky Yoeda Pratama, pelajar asal Perumahan The Suam Residence Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto ditemukan meninggal, Rabu (29/1/2025).

    Total ada empat siswa SMPN 7 Kota Mojokerto meninggal dunia dalam kejadian pada, Selasa (28/1/2025) kemarin. Sementara sembilan siswa berhasil diselamatkan, meski pihak Pemkot Mojokerto menjelaskan masih ada satu siswa yang masih menjalani perawatan di RSUP Dr Sardjito Sleman yakni Ahmad Muzaki. [tin/ted]

  • Seskab Teddy Jadi Pejabat Baru yang Dinilai Berkinerja Baik Menurut Hasil Survei Indikator

    Seskab Teddy Jadi Pejabat Baru yang Dinilai Berkinerja Baik Menurut Hasil Survei Indikator

    Jakarta (beritajatim.com) – Survei Indikator Politik Indonesia periode Januari 2025 memasukkan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya sebagai pejabat baru yang dianggap berkinerja baik oleh publik dalam Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Menurut Founder Indikator Politik Indonesia, l Burhanuddin Muhtadi, ada tujuh menteri atau pejabat yang disebut sebagai menteri dengan kinerja terbaik ketika pihaknya tidak memberi daftar nama kepada para responden alias top of mind.

    Di antaranya Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Menteri BUMN, Erick Thohir; Menteti Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kemudian Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya; Menteri Agama, Nasaruddin Umar; Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman; serta Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

    “Mereka merupakan 7 menteri atau pejabat setingkat menteri yang disebut secara spontan sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Selebihnya, disebut kurang dari 1 persen,” kata Burhanuddin dikutip pada Kamis (30/1/2025).

    Burhanuddin juga mengatakan Teddy juga masuk 5 besar sebagai menteri atau pejabat dengan tingkat kepuasan tertinggi di bawah Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kemudian ada Sri Mulyani, Erick Thohir, serta Abdul Mu’ti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

    “Mayor Teddy berada di urutan kedua dengan tingkat kepuasan 90,1 persen dan berada di belakang Menteri Agama Nasaruddin Umar sebesar 92,8 persen,” lanjutnya.

    Menurut dia, tingginya kepuasan publik dan popularitas tinggi terhadap Teddy karena yang bersangkutan mengikuti seluruh rangkaian kerja Presiden Prabowo.

    “Mayor Teddy itu populer di kalangan pendukung Prabowo juga karena berkah mendampingi Prabowo ke mana-mana,” jelas Burhanuddin.

    Artinya, kata Burhanuddin, ketika tingkat kepuasan publik terhadap kinerja atau approval rating terhadap Prabowo tinggi, maka akan berdampak positif terhadap orang di sekitarnya, termasuk Teddy.

    “Ketika approval rating Prabowo tinggi, berdampak pada Teddy. Tentu saja berbeda ketika approval rating Prabowo turun,” katanya.

    Adapun, survei nasional Indikator Politik Indonesia dilakukan pada 16-21 Januari 2025 menempatkan 1.220 responden. Sementara, metode yang digunakan yaitu metode multi-stage random sampling dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. [hen/ian]

  • Ranwal Penyusunan RKPD Tahun 2026, Wabup Mojokerto Ingatkan 6 Program Prioritas

    Ranwal Penyusunan RKPD Tahun 2026, Wabup Mojokerto Ingatkan 6 Program Prioritas

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto Muhammad Al Barraa menegaskan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 terdapat enam program prioritas yang harus diperhatikan.

    Hal tersebut disampaikan saat Forum Konsultasi Publik dalam rangka Rencana Awal (Ranwal) penyusunan RKPD Tahun 2026 di Pendopo Maja Tama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto.

    Yakni pertama, dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang perlu diantisipasi penganggarannya baik dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun RKPD. Kedua, capaian kepesertaan BPJS Kesehatan sebesar 98,80 persen tetapi keaktifannya sekitar 77 persen sehingga perlu diperhatikan.

    Ketiga, fokus pada sarana dan prasarana pendidikan agar tidak ada lagi anak-anak yang terganggu sekolahnya karena fasilitas yang rusak. Keempat, penanganan pasca-bencana, termasuk bantuan pembangunan perumahan bagi warga terdampak bencana di beberapa desa. Kelima, penanganan sampah harus tetap menjadi prioritas penanganannya.

    Keenam, pembangunan infrastruktur jalan desa dilakukan proporsional dan profesional. Tidak hanya sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa tetapi juga menyesuaikan dengan kemampuan anggaran, dikerjakan oleh ahlinya serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    “RKPD memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Mari kita laksanakan pembangunan Kabupaten Mojokerto kedepan secara kolaboratif dengan mengerahkan seluruh daya, upaya, tenaga, fikiran secara total melalui karya-karya nyata, kerja-kerja kongkrit untuk bersama-sama seluruh komponen masyarakat Kabupaten Mojokerto,” ajaknya, Kamis (30/1/2025).

    Selain membutuhkan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan seluruh stakeholder terkait dalam menyukseskan Pembangunan Kabupaten Mojokerto, Gus Barra (sapaan akrab, red) juga menyampaikan visi dan misi Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 menjadi acuan penting dalam penyusunan RKPD tahun 2026. Menurutnya, pembangunan daerah harus dilakukan secara kolaboratif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

    “Kami menyadari bahwa kepala daerah adalah bagian dari sistem pemerintahan yang saling terkait satu sama lain dalam rumah besar yaitu Pemerintah Daerah. Sudah seharusnya visi misi kami adalah visi misi anda semuanya. Oleh karena itu, demi masyarakat Kabupaten Mojokerto dibutuhkan kerjasama yang baik guna mensukseskan keberhasilan visi misi ini,” tegasnya.

    Gus Barra mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam mendukung pembangunan daerah ke depan. Menurutnya, tugas-tugas mendatang semakin penuh tantangan yang sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan, untuk menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik lagi.

    Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan berbagai regulasi yang berlaku. Termasuk Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

    Diketahui pada pelaksanaan Forum konsultasi publik turut dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Mojokerto, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab)bTeguh Gunarko, para asisten dan staf ahli Bupati Mojokerto, pimpinan fraksi DPRD, Kepala, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan Perangkat Daerah dan Camat se-Kabupaten Mojokerto. [tin/ian]

  • Kebijakan Efisiensi Anggaran Presiden Prabowo Diharapkan Tak Ganggu Performa Birokrasi

    Kebijakan Efisiensi Anggaran Presiden Prabowo Diharapkan Tak Ganggu Performa Birokrasi

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mengapresiasi langkah presiden Prabowo Subianto yang ingin melakukan efesiensi anggaran belanja dalam sistem pemerintahan.

    Namun dia berharap, kebijakan efisiensi anggaran tersebut tidak menyebabkan performa birokrasi dalam pelayanan publik kepada masyarakat terganggu. Oleh karena itu efisiensi yang tepat perlu diikuti dengan pendekatan inovasi dalam aktivitas pemerintahan.

    “Efisiensi biasanya indentik dengan inovasi. Jangan sampai efisiensi anggaran justru mengurangi kualitas pelayanan publik dan merugikan masyarakat”, kata Sultan dalam keterangan resminya.

    Menurut Sultan, efisiensi yang tepat akan menghasilkan cukup anggaran untuk dibelanjakan pada program-program prioritas. Efisiensi adalah budaya yang harus dimulai dalam pemerintahan untuk mencegah kebocoran anggaran pemerintah pusat dan daerah.

    Sultan mengakui kebijakan efisiensi anggaran tersebut menjadi hal cukup menentukan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden yang mencapai 81 persen pada 100 pertamanya. Mungkin untuk pertama kali dalam sejarah seorang kepala pemerintahan RI melakukan terobosan yang sangat berani seperti ini.

    “Kami berharap kepada semua kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti kebijakan efisiensi presiden Prabowo itu. Penghematan yang dilakukan akan menentukan kualitas penyelenggaraan Program strategis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis”, tegasnya. [kun]

  • Koordinasi dengan DLH, PT EAN di Mojokerto Fokus Tangani Sumber Bau

    Koordinasi dengan DLH, PT EAN di Mojokerto Fokus Tangani Sumber Bau

    Mojokerto (beritajatim.com) – PT Energi Argo Nusantara (EAN) selaku produsen Bahan Bakar Nabati (BBN) melakukan koordinasi secara intens dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mojokerto. Hal ini sebagai wujud nyata komitmen perusahaan terhadap kenyamanan lingkungan.

    Corporate Secretary PT EAN, I Dewa Gede Indra Kusuma Suntaka mengatakan, pihaknya telah melakukan identifikasi sumber bau yang timbul dari pembentukan Biogas yang belum sempurna terutama di kandungan gas metana (CH4) pada, Senin (27/1/2025) lalu.

    “Merespon hal tersebut, Selasa kemarin kami berkoordinasi bersama DLH Kabupaten Mojokerto. Hasil arahan dari DLH Kabupaten Mojokerto kepada kami agar kami menunda proses produksi dan fokus menanggani sumber bau,” ungkapnya, Kamis (30/1/2025).

    Menurutnya, faktor utama yang menjadi penyebab proses pembakaran tidak optimal yakni kandungan gas metana (CH4) sulit terbentuk. Saat ini, hal yang menjadi perhatian utama PT EAN dan salah satu upaya untuk menanggulangi bau adalah dengan flaring (pembakaran) secara masif.

    “Saat ini, kami mengupayakan kandungan gas metana (CH4) agar lekas terbentuk sempurna. Sebagai langkah kongkrit, kami juga telah menggelar pertemuan langsung dengan DLH Kabupaten Mojokerto membahas langkah-langkah strategis untuk segera tangani sumber bau,” katanya.

    Diantaranya flaring secara intensif menggunakan empat buah unit flare yang saat ini tersedia serta mempersiapkan tambahan flare dengan kapasitas pembakaran 200 Nm3/jam. Pihaknya juga diminta terus melaporkan perkembangannya ke DLH Kabupaten Mojokerto.

    “Kami diminta untuk menyampaikan perkembangan hasil penangganan sumber bau ini ke DLH Kabupaten Mojokerto. Atas komitmen penuh PT EAN terhadap arahan yang diberikan, DLH Kabupaten Mojokerto juga berharap permasalahan yang timbul bisa teratasi,” tegasnya. [tin/kun]

  • Pemprov Jatim Libatkan ITS Dalam Penanganan Kebencanaan Tanah Gerak di Pasuruan

    Pemprov Jatim Libatkan ITS Dalam Penanganan Kebencanaan Tanah Gerak di Pasuruan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Bencana alam yang terjadi di Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan semakin menjadi. Hal ini kemudian membuat Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono melakukan peninjauan dilokasi bencana.

    Adhy meninjau beberapa rumah warga yang terdampak bencana pergerakan tanah selama dua hari belakangan. Selain itu, dirinya juga memberikan dukungan moral kepada masyarakat yang terdampak bencana.

    “Dari tinjauan ini kami bekerjasama dengan Dimas PU Cipta Karya Jatim untuk menyimpulkan apakah retakan ini akan berhenti atau malah terus berlangsung. Jadi kita tunggu hasil analisis Tim Khusus dari Geologi ITS Surabaya,” jelasnya, Kamis (30/1/2025).

    Adhy juga mengatakan bahwa retakan yang terjadi ini sangat membahayakan bagi warga. Sehingga dirinya mengusulkan akan adanya relokasi rumah-rumah warga yang terdampak.

    Sebagai alternatif, Pemprov Jatim meminta kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk menyediakan lahan. Apabila lahan sudah siap, maka anggaran pembangunan rumah akan ditanggung oleh provinsi.

    Lebih lanjut, Adhy berterima kasih kepada Pemkab Pasuruan yang responsif dalam membantu warga terdampak bencana tanah bergerak di Dusun Sempu, baik dalam hal tempat pengungsian hingga bantuan logistik kedaruratan.

    “Terima kasih kepada Pj Bupati Pasuruan yang sangat responsif membantu logistik sampai pengungsian. Karena saya ingin melihat langsung kondisi bencana alam tanah bergerak di Dusun Sempu ini. Sampai sejauh mana perkembangan retakannya,” tutupnya. (ada/kun)