Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Putusan Sela MK 4-5 Februari, 22 Kada di Jatim Non Sengketa Batal Dilantik 6 Februari

    Putusan Sela MK 4-5 Februari, 22 Kada di Jatim Non Sengketa Batal Dilantik 6 Februari

    Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian mengatakan, jadwal pelantikan kepala daerah non sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan mundur dari jadwal semula, 6 Februari.

    Tito mengatakan, pelantikan kepala daerah nonsengketa akan digabung dengan kepala daerah hasil putusan sela atau dismissal di MK.

    “Yang 6 Februari karena disatukan dengan non sengketa dengan MK, dismissal, maka otomatis yang 6 Februari kita batalkan, kita secepat mungkin lakukan pelantikan yang lebih besar,” kata Tito di Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025) hari ini.

    Namun, Tito belum bisa memastikan kapan tepatnya pelantikan akan digelar. Dia mengatakan pemerintah akan rapat dengan Komisi II DPR pada Senin (3/2/2025).

    Tito mengatakan mundurnya jadwal itu lantaran adanya putusan dismissal yang dipercepat oleh MK. Tito mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta agar pelantikan digelar secara efisien.

    “Beliau berprinsip kalau jaraknya nggak jauh, untuk efisiensi sebaiknya satukan saja, yang non sengketa dan dismissal, untuk efisiensi,” ujarnya.

    Sebagai informasi, awalnya pelantikan kepala daerah akan digelar 6 Februari 2025. Sementara itu, MK akan membacakan putusan dismissal pada 4-5 Februari 2025. Pembacaan putusan dismissal juga dipercepat dari jadwal sebelumnya, yakni 11-13 Februari 2025.

    Pj. Gubernur Jatim, Adhy Karyono saat dikonfirmasi terkait pemberitahuan resmi atas penundaan pelantikan 22 kepala daerah di Jatim pada 6 Februari, belum mendengarnya. “Belum (dengar), baru dari pemberitaan media saja,” kata Adhy singkat beritajatim.com, Jumat (31/1/2025) petang.

    Berikut daftar 22 kepala daerah terpilih yang sudah ditetapkan oleh KPU dan tidak bersengketa di MK yang batal dilantik 6 Februari 2025:

    1. Pacitan: Indrata Nur Bayuaji dan Gagarin Sumrambah

    2. Trenggalek: Mochamad Nur Arifin dan Syah Muhammad Natanegara

    3. Kabupaten Blitar: Rijanto-Bekky Hardiansyah

    4. Kabupaten Kediri: Hanindhito Himawan Pramana-Dewi Mariya Ulfa

    5. Lumajang: Indah Amperawati-Yudha Adji Kusuma

    6. Jember: Gus Fawait-Djoko Santoso

    7. Situbondo: Yusuf Rio Wahyu Prayogo-Ulfiah

    8. Kabupaten Probolinggo: Gus Muhammad Haris-Ra Fahmi AHZ

    9. Kabupaten Pasuruan: Rusdi Sutejo-M Shohib Asrori

    10. Sidoarjo: Subandi-Mimik Idayana

    11. Kabupaten Mojokerto: Muhammad Al Barra-Muhammad Rizal Oktavian

    12. Jombang: Warsubi-KH Salmanudin Yazid

    13. Kabupaten Madiun: Hari Wuryanto-Purnomo Hadi

    14. Ngawi: Ony Anwar Harsono-Dwi Rianto Jatmiko

    15. Bojonegoro: Setyo Wahono-Nurul Azizah

    16. Tuban: Aditya Halindra Faridzky-Joko Sarwono

    17. Kota Kediri: Vinanda Prameswati-KH Qowimmudin Thoha

    18. Kota Pasuruan: Adi Wibowo-M Nawawi

    19. Kota Mojokerto: Ika Puspitasari-Rachman Sidharta Arisandi

    20. Kota Madiun: Maidi-Bagus Panuntun

    21. Kota Surabaya: Eri Cahyadi-Armuji

    22. Kota Batu: Nurrochman-Heli Suyanto

    [tok/beq]

  • Pemkab Tuban Bersinergi dengan Bulog Bojonegoro

    Pemkab Tuban Bersinergi dengan Bulog Bojonegoro

    Tuban (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban menggandeng Perum Bulog dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani dengan menyerap gabah dan beras langsung dari petani setempat.

    Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan serta mengurangi ketergantungan terhadap impor beras.

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP2P) Kabupaten Tuban, Eko Julianto, mengungkapkan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri Pertanian guna memastikan Bulog dapat menyerap sebanyak mungkin gabah dan beras dari petani lokal.

    “Langkah ini bertujuan untuk mengurangi impor beras serta memberikan kepastian pasar bagi petani,” ujar Eko Julianto, Jumat (31/01/2025).

    Eko menambahkan bahwa Bulog telah membuat kesepakatan bersama guna meningkatkan nilai tambah bagi petani. Selain itu, inisiatif ini juga diharapkan dapat menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian.

    “Dalam tiga tahun terakhir, jumlah petani di Kabupaten Tuban mengalami penurunan hingga 13 persen. Ini menunjukkan perlunya inovasi dalam sektor pertanian agar profesi ini tetap menarik dan menguntungkan,” paparnya.

    Profesi petani yang selama ini dianggap kurang menguntungkan perlu mendapatkan perhatian serius. Dengan adanya jaminan harga dan pasar dari Bulog, diharapkan kesejahteraan petani meningkat sehingga lebih banyak anak muda tertarik untuk bertani.

    Bulog Bojonegoro Siap Menyerap Gabah dengan Harga Kompetitif
    Pimpinan Cabang Perum Bulog Bojonegoro, Ferdinan Dharma Atmaja, menegaskan bahwa petani harus menjaga kualitas hasil panennya agar dapat diserap oleh Bulog.

    Saat ini, petani dapat menjual gabah ke Bulog melalui Sentra Pelayanan Pertanian (SPP) di Bojonegoro atau melalui mitra Bulog yang tersebar di berbagai kecamatan.

    “Bulog siap membeli Gabah Kering Panen dengan harga minimal Rp6.500 per kilogram,” ungkap Ferdinan Dharma Atmaja.

    Lebih lanjut, Ferdinan mendorong kelompok tani (Gapoktan) untuk menjalin kemitraan dengan Bulog. Dengan begitu, informasi mengenai mekanisme penyerapan gabah dapat tersebar luas kepada petani di berbagai wilayah.

    “Target penyerapan 3 juta ton beras dari petani harus tercapai agar ketahanan pangan nasional semakin kuat,” pungkasnya.

    Langkah sinergis ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi sektor pertanian di Tuban dan sekitarnya, sehingga kesejahteraan petani semakin meningkat dan ketahanan pangan nasional semakin terjaga. (ted)

  • Pelantikan Bupati Bojonegoro Terpilih Belum Jelas, KPU: Tunggu Perpres

    Pelantikan Bupati Bojonegoro Terpilih Belum Jelas, KPU: Tunggu Perpres

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro terpilih, Setyo Wahono dan Nurul Azizah, dikabarkan mengalami penundaan. Hal ini menyusul informasi bahwa pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 akan mundur dari jadwal semula, yakni 6 Februari 2025.

    Berdasarkan rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi III DPR-RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) kemungkinan akan digeser ke tanggal 18-20 Februari 2025.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro, Robby Adi Perwira, mengonfirmasi bahwa pihaknya masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur jadwal pelantikan.

    “Masih menunggu Perpres,” ujar Robby, Jumat (31/1/2025).

    Robby menjelaskan bahwa jadwal pelantikan 6 Februari 2025 sebelumnya merupakan kesepakatan dalam RDP di Komisi III DPR-RI. Namun, kepastian jadwal resmi masih bergantung pada terbitnya Perpres. “Itu (jadwal 6 Februari) kesepakatan dalam RDP. Kalau kepastiannya, ya menunggu Perpres,” tegasnya.

    Sebelumnya, pasangan Setyo Wahono dan Nurul Azizah (Wahono-Nurul) yang memenangkan Pilkada Bojonegoro 2024 direncanakan dilantik pada 6 Februari 2025. Pelantikan tersebut rencananya akan dilakukan secara serentak oleh Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, bersama beberapa kepala daerah terpilih lainnya hasil Pilkada serentak November 2024. [lus/beq]

  • Tasyakuran Harjasda ke 166, Begini Harapan Plt Bupati Sidoarjo

    Tasyakuran Harjasda ke 166, Begini Harapan Plt Bupati Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Kabupaten Sidoarjo menapaki usianya yang ke 166 tahun. Perjalanan panjang satu setengah abad lebih itu telah dilalui Kabupaten Sidoarjo sejak berdiri tanggal 31 Januari 1859.

    Untuk memanjatkan syukur, Pemkab Sidoarjo menggelar tasyakuran di hari jadi Sidoarjo yang ke 166. Dua tumpeng disajikan di pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, dalam kegiatan tersebut.

    Sejumlah kiai Sidoarjo juga diundang untuk mendoakan Kabupaten Sidoarjo. Mulai dari KH. Athoilah, KH. Amiruddin Muid, KH. Nur Kholis Misbah serta KH. Ahmad Rafiq Siradj dan KH. Abdul Aziz Munif.

    Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi yang hadir bersama Forkopimda Sidoarjo dan para pejabat Sidoarjo mengamini bersama doa untuk kebaikan Kabupaten Sidoarjo yang dipanjatkan oleh para ulama itu.

    Bupati Sidoarjo periode 2000-2010 Win Hendrarso serta Wakil Bupati Sidoarjo periode 2010-2015 MG. Hadi Sutjipto juga hadir dalam tasyakuran tersebut.

    Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi mengatakan moment Harjasda ke 166 tahun ini dapat menjadi penyemangat bersama untuk terus membangun Kabupaten Sidoarjo.

    Sudah tidak ada waktu berleha-leha untuk membawa Kabupaten Sidoarjo lebih maju lagi. Untuk itu ia mengajak semua pihak untuk ikut membangun Kabupaten Sidoarjo. Disampaikannya partisipasi seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkannya dalam pembangunan.

    “Saya mengucapkan terimakasih banyak atas rawuh bapak ibu semua, atas rawuh poro kyai semua, atas rawuh para undangan semua. Alhamdulillah, semoga di hari jadi yang ke 166 Kabupaten Sidoarjo ini kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo bisa berjalan lebih baik lagi, lebih lancar lagi berkat doa bapak ibu semua,” ucapnya.

    H. Subandi menjelaskan membangun Kabupaten Sidoarjo tidak dapat dilakukan sendiri. Bupati tidak akan mampu membawa kemajuan Kabupaten Sidoarjo seorang diri. Butuh sinergi bersama untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang lebih baik lagi.

    Seluruh stakeholder dapat saling bekerjasama. Bupati dan wakil bupati sebelumnya juga dibutuhkan arahannya. Para kyai dibutuhkan doanya agar pembangunan dapat berjalan dengan baik.

    “Mati kita bersama-sama membawa Kabupaten Sidoarjo menuju kemajuan pembangunan yang lebih baik lagi,” harapnya menutup. (isa/ted)

  • Pemkab Bojonegoro Rentan Korupsi dalam Survei Integritas KPK 2024

    Pemkab Bojonegoro Rentan Korupsi dalam Survei Integritas KPK 2024

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024. Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat risiko korupsi serta kemajuan upaya pencegahan korupsi di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (KLPD).

    Menurut hasil survei tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro masuk dalam kategori zona merah, yang menandakan wilayah ini masih rentan terhadap praktik korupsi.

    Dalam survei tersebut bertujuan untuk memotret integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber; pegawai di lembaga tersebut (internal), publik yang pernah berhubungan atau mengakses layanan lembaga tersebut (eksternal), dan dari kalangan ahli (eksper).

    Pemkab Bojonegoro menempati peringkat ke-21 dari 39 kabupaten/kota di Jawa Timur, dengan skor 72,86 dalam SPI 2024. Semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin baik upaya pencegahan korupsi yang dilakukan.

    Kategori dalam survei ini dibagi menjadi tiga zona:
    – Zona Merah: Skor 0–72,9 (risiko korupsi tinggi)
    – Zona Kuning: Skor 72–77,9 (risiko korupsi sedang)
    – Zona Hijau: Skor 78–100 (risiko korupsi rendah)

    Hasil lengkap survei ini dapat diakses oleh publik melalui platform JAGA.ID atau dengan mengunduh aplikasi Jaga di Play Store maupun App Store. Aplikasi Jaga, yang dikembangkan oleh KPK, merupakan singkatan dari Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia.

    Platform ini dirancang untuk meningkatkan transparansi pemerintah, mengoptimalkan pengelolaan aset negara, dan mendukung upaya pencegahan korupsi.

    Menanggapi hasil survei tersebut, Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro, Adriyanto mengakui bahwa tata kelola keuangan daerah masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang perlu diperbaiki.

    “Hasil ini menunjukkan bahwa kita harus terus memperkuat tata kelola keuangan pemerintah,” ujarnya melalui pesan WhatsApp, Jumat (31/1/2025).

    Dengan masuknya Bojonegoro ke dalam zona merah, diharapkan pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. [lus/ted]

  • Sidoarjo Rayakan Hari Jadi ke-166, Inilah Tema yang Diusung

    Sidoarjo Rayakan Hari Jadi ke-166, Inilah Tema yang Diusung

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Sidoarjo Hebat, Baik, dan Bermartabat menjadi tema perayaan Hari Jadi Sidoarjo (Harjasda) ke-166. Tema itu juga diusung dalam upacara peringatan HUT Sidoarjo yang digelar di Alun-alun Sidoarjo, Jumat (31/1/2025).

    Upacara dipimpin oleh Inspektur Upacara, Plt. Bupati Kabupaten Sidoarjo H. Subandi, dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Sidoarjo, para pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, anggota TNI, POLRI, serta tokoh masyarakat.

    Melalui tema Sidoarjo Hebat, Baik, dan Bermartabat, Pemkab Sidoarjo mengajak seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha, maupun seluruh lapisan masyarakat untuk terus bekerja bersama dalam mewujudkan Kabupaten Sidoarjo menjadi lebih baik.

    Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi, dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaan atas perjalanan panjang Kabupaten Sidoarjo. Dengan terus bersinergi antara pemerintah dengan masyarakat, kemajuan di Kabupaten Sidoarjo akan semakin meningkat.

    “Hari ini kita memperingati perjalanan panjang Kabupaten Sidoarjo yang telah melalui berbagai dinamika dan tantangan. Segala pencapaian hingga saat ini merupakan hasil kerja sama bersama, sinergi antara pemerintah dengan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam berbagai sektor, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur sangat menentukan kemajuan Sidoarjo,” ujarnya.

    H. Subandi juga menyampaikan, pada usia yang ke-166 ini, Kabupaten Sidoarjo telah banyak mengukir hasil yang baik untuk pembangunan berkelanjutan. Dari faktor kesehatan hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Sidoarjo terus meningkat.

    “Untuk pembangunan bidang kesehatan, 78,58 persen sudah tercakup BPJS, dan Kabupaten Sidoarjo juga telah dinyatakan 100 persen ODF, serta mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat STBM Award terbaik Nasional tingkat Pratama di tahun 2024,” terangnya.

    Kabupaten Sidoarjo menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang menerapkan pelayanan SIP secara online dengan waktu penerbitan maksimal 7 hari. Untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kabupaten Sidoarjo rata-rata meningkat sebesar 0,69 persen per tahun.

    “Dari data BPS, IPM Kabupaten Sidoarjo dari 81,01 di tahun 2021 menjadi 82,67 di tahun 2024. Angka kemiskinan juga cenderung menurun setiap tahunnya, dari 5,00 persen di tahun 2023 menjadi 4,53 persen di tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo di tahun 2023 mencapai 6,16 persen, termasuk yang tertinggi di Jawa Timur,” ujar H. Subandi saat memberi sambutan di Upacara Harjasda ke-166.

    H. Subandi menegaskan, meski telah mencapai banyak hal, kita harus tetap bertanggung jawab dan selalu berinovasi untuk mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang lebih baik dan untuk menghadapi tantangan ke depannya.

    “Meskipun kita telah mencapai banyak hal, perjalanan kita masih panjang. Tanggung jawab kita dalam menjaga dan melanjutkan pembangunan ini adalah untuk mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang lebih baik, lebih adil, lebih makmur, dan lebih berkeadilan. Dalam menghadapi tantangan masa depan, mari kita tetap menjaga kekompakan, kerukunan, kebersamaan, dan terus berinovasi dalam segala aspek kehidupan,” ungkapnya.

    Selain upacara, peringatan Harjasda ke-166 juga dimeriahkan dengan pertunjukan Drum band Genderang Bahari SMA Hang Tuah 5 Sidoarjo dan penampilan tari kolosal “Lahirnya Kerajaan Jenggala” dari sanggar KDS pimpinan Budi Alfan. (isa/but)

  • Muhammadiyah Ucapkan Selamat Harlah ke-102 NU

    Muhammadiyah Ucapkan Selamat Harlah ke-102 NU

    Jakarta (beritajatim.com) – Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi itu hari ini merayakan hari lahir (harlah) ke-102 tepat tanggal 31 Januari 1926-31 Januari 2025.

    Dinas Instansi dan organisasi dalam dan luar negeri sama mengucapkan selamat. Termasuk dari orgasasi Islam saudara tuanya, Muhammadiyah.

    Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof.Haedar Nashir mengatakan, peran dan kontribusi nyata NU dalam perjuangan kemerdekaan dan membangun Indonesia pasca kemerdekaan, tidak bisa dinafikan.

    “NU dengan semangat kebersamaan telah merawat keutuhan NKRI dari segala rintangan, sehingga Indonesia tetap terjaga sebagai negara dan bangsa yang majemuk (Bhineka Tunggal Ika),” ujar Haedar dikutip dari keterangan resmi PP Muhammadiyah, Jumat (31/1/2025).

    Haedar menyebutkan, NU dengan spirit ajaran Ahlussunah Waljama’ah (Aswaja) senantiasa mengembangkan toleransi beragama dan berbangsa sehingga umat beragama dan bangsa Indonesia mampu hidup rukun dan damai dalam keragaman.

    “NU mampu merawat kebudayaan umat dan bangsa sehingga keberadaannya membumi di Nusantara,” imbuh Haedar.

    Melalui pondok pesantren sebagai basis penting gerakan pendidikan, NU telah melahirkan generasi bangsa yang cinta tanah air serta menumbuhkan jalinan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah.

    Haedar juga menilai bahwa kehadiran NU dengan peran dan kontribusi yang konstruktif tersebut sangat relevan dengan tema Harlah yang diangkat pada tahun ini yaitu “Bekerja Bersama Umat untuk Indonesia Maslahat”.

    “Semoga Allah melimpahkan berkah-Nya bagi kelangsungan kehadiran dan peran berkesinambungan NU dalam menebar Islam yang rahmatan lil-‘alamin di Indonesia dan ranah global,” tutup Haedar.

    Rangkaian acara Harlah NU 2025 sebagai berikut.

    1. Kick Off Harlah Ke-102 NU

    Rangkaian Harlah ke-102 NU diawali dengan acara pembukaan bertajuk “Kick Off” pada 16 Januari 2025 lalu. Acara digelar di Lobi Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Salemba, Jakarta Pusat.

    PBNU pada saat tu melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah instansi. Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi salah satu institusi yang sudah terkonfirmasi akan mengikuti penandatanganan ini.

    2. Kongres Pendidikan NU

    Acara selanjutnya adalah Kongres Pendidikan NU berlangsung pada 22-23 Januari 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Kongres ini dikelola oleh tiga lembaga yang berfokus pada pendidikan di bawah naungan PBNU, yaitu Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMINU), Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU), dan Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU).

    3. Kongres Keluarga Maslahat NU

    Rangkaian berikutnya adalah Kongres Keluarga Maslahat NU yang akan diadakan selama dua hari, mulai hari ini 31 Januari hingga 1 Februari 2025. Acara ini bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

    4. Resepsi Harlah Ke-102 NU

    Resepsi ini menjadi puncak acara Harlah ke-102 NU akan diadakan pada 5 Februari 2025. Acara ini mengundang sejumlah tokoh penting negara.

    5. Munas-Konbes NU

    Sebagai penutup rangkaian Harlah ke-102 NU, akan diadakan Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) PBNU. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada 6 dan 7 Februari 2025.

    Puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU), yang dikenal sebagai acara resepsi, akan diselenggarakan pada 5 Februari 2025 di Istora Senayan, Jakarta. Acara ini menjadi momentum penting dalam rangkaian perayaan Harlah NU tahun ini.

    Resepsi tersebut akan dihadiri oleh petinggi negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih juga turut diundang. [but]

  • Pj Wali Kota Kediri Tinjau Bersih-Bersih Area Jembatan Lama Sungai Brantas

    Pj Wali Kota Kediri Tinjau Bersih-Bersih Area Jembatan Lama Sungai Brantas

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait meninjau kegiatan bersih-bersih Sungai Brantas di area Jembatan Lama Kota Kediri, Jumat (31/1/2025). Kegiatan ini telah dimulai sejak Kamis (30/1/2025) dan ditargetkan rampung pada Sabtu (1/2/2025). Aksi bersih-bersih ini merupakan tindak lanjut dari program kebersihan lingkungan yang telah dilaksanakan pada Desember 2024.

    Saat ditemui, Pj Wali Kota Kediri Zanariah menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mitigasi bencana hidrometeorologi, normalisasi aliran Sungai Brantas, serta menjaga warisan cagar budaya. “Jembatan Lama ini menjadi salah satu titik prioritas pembersihan sungai, karena bagian bawah pada jembatan cagar budaya yang berusia 155 tahun ini, sudah dipenuhi rumpun bambu, beberapa batang kayu, bahkan mulai membentuk sedimen,” jelasnya.

    Zanariah menuturkan bahwa pada 2023 telah dilakukan pembersihan di lokasi yang sama, tetapi belum bisa tuntas karena keterbatasan alat. Oleh karena itu, tahun ini BPBD berkolaborasi dengan Dinas PUPR, DLHKP, Perum Jasa Tirta 1, Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, dan Balai Besar Wilayah Sungai untuk memastikan pembersihan lebih optimal dengan tambahan sumber daya dan alat pendukung.

    “Dari pembersihan kemarin hari pertama, sudah terdapat progress pancang jembatan pertama bagian paling barat, terlihat material yang di atas permukaan sudah terangkat semua. Selanjutnya akan diupayakan pembersihan pada bagian bawah permukaan air yang belum bisa terangkat, dan tantangannya tentu kondisi aliran air sungai. Saat pembersihan pancang kedua, material kayu sempat tersangkut di pancang pertama,” jelas Zanariah.

    Pj Wali Kota Kediri juga menekankan pentingnya keamanan dan keselamatan selama kegiatan berlangsung. Jajaran OPD selalu memperbarui informasi mengenai ketinggian debit muka air Sungai Brantas setiap pukul 06.00 WIB melalui Bendungan Gerak Waruturi. Jika debit air melebihi batas aman, pembersihan akan ditunda.

    “Saya juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menjaga dan merawat lingkungan. Salah satunya tidak membuang sampah di sungai. Karena dari satu hal ini, ada banyak dampak yang akan terjadi. Selain itu, mari bersama kita jaga dan rawat warisan cagar budaya Kota Kediri,” tutupnya.

    Dalam peninjauan ini, turut hadir Sekretaris Daerah Bagus Alit, Kepala Pelaksana BPBD Joko Arianto, Kepala DLHKP Imam Muttakin, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Yono Heryadi, Perum Jasa Tirta, serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). [nm/beq]

  • Bupati Hendy Harapkan Opini WTP dari BPK di Tahun Terakhir Pimpin Jember

    Bupati Hendy Harapkan Opini WTP dari BPK di Tahun Terakhir Pimpin Jember

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto berharap mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan di tahun terakhirnya memimpin Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    Jika tidak ada aral melintang, bupari baru akan dilantik pada 6 Februari 2025. “Mudah-mudahan ini reward buat saya. Kami sangat berharap WTP, meskipun esensinya adalah untuk masyarakat Jember,” kata Hendy saat menerima tim dari BPK yang akan melakukan audit LKPD Jember Tahun Anggaran 2024 selama 25 hari ke depan, di Pendapa Wahyawibawagraha, Kamis (30/1/2025) sore.

    Sejak 2021 hingga 2023, Laporan Keuangan P:emerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember selalu memperoleh opini WTP dari BPK. Sebelumnya Pemkab Jember memperoleh opini disclaimer untuk LKPD Tahun Anggaran 2020 semasa kepemimpinan Bupati Faida.

    Sejak 2021, menurut Hendy, BPK tidak hanya mengaudit, namun banyak memberikan pembelajaran yang baik kepada organisasi perangkat daerah (OPD). Setelah terpuruk pada 2020, Pemkab Jember akhirnya bisa tiga tahun berturut-turut memperoleh opini WTP.

    “Kami berpacu terus untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Tapi orang kan tetap ada naik turun, ada naik turun. Tapi mudah-mudahan kita naik terus ke depan,” kata Hendy.

    Hendy meminta kepada seluruh jajaran Pemkab Jember agar melayani semaksimal mungkin kebutuhan data BPK untuk mengaudit keuangan. “Jangan disimpan-simpan, sampaikan saja semua. Mau salah, mau benar. Mudah-mudahan benar semuanya. Sampaikan saja semua,” katanya.

    Para pejabat OPD tidak perlu ragu-ragu untuk berdiskusi dengan BPK soal penyajian LKPD. “Setiap pemeriksaan tidak boleh ditolak. Tidak boleh menghindar, tidak boleh diwakilkan. Datang sendiri. teman-teman ya. Datang sendiri, jam berapapun dipanggil, datang sendiri, sampaikan datanya,” kata Hendy.

    Hendy meminta kepada BPK untuk mencatat nama pejabat yang menolak pemeriksaan. “Jadi tidak langsung institusinya. Nanti Pak Penjabat Sekda bisa menilai status kepegawaian yang bersangkutan. Jadi personal menolak berbeda dengan secara institusi OPD. LO (Liaison Officer) bisa jadi menolak, tapi OPD enggak menolak,” katanya.

    Hendy juga berpesan kepada OPD agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan BPK. “Kalau ada mengatasnamakan BPK untuk minta sesuatu, abaikan saja,” katanya. [wir]

  • Telan Anggaran Rp1,7 M, Pasar Ikan Hias Blitar Siap Jadi Parkiran Bus

    Telan Anggaran Rp1,7 M, Pasar Ikan Hias Blitar Siap Jadi Parkiran Bus

    Blitar (beritajatim.com) – Proses revitalisasi Pasar Ikan Hias Kota Blitar yang menelan anggaran Rp1,7 miliar telah rampung dikerjakan. Setelah satu tahun pembangunan, kini pasar tersebut siap menjadi parkiran bus.

    Renovasi Pasar Ikan Hias Blitar ini bukan untuk menambah jumlah kios pedagang ikan hias. Karena meski direnovasi, jumlah kios pedagang di Pasar Ikan Hias ini tetap yakni 13 kios.

    Alih-alih menambah jumlah kios agar Pasar Ikan Hias lebih ramai, renovasi ini nampaknya memang didesain untuk mewadahi lahan parkir bagi kendaraan wisatawan Masjid Ar-Rahman. Pasalnya, lahan parkir Pasar Ikan Hias kini jauh lebih luas dari yang dulu dan akan mampu menampung lebih banyak kendaraan.

    “Jumlah kiosnya tetap tidak ada penambahan apapun. Karena yang kita lakukan adalah hanya merelokasi pedagang ini dipusatkan di bagian utara,” ucap Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Blitar, Dewi Masitoh, Jumat (31/1/2025).

    Meski begitu Pemerintah Kota Blitar tetap enggan disebut bahwa pembangunan Pasar Ikan Hias ini hanya untuk kepentingan lahan parkir kendaraan wisatawan Masjid Ar-Rahman. Pemerintah Kota Blitar tetap kekeh menyebut bahwa renovasi ini agar Pasar Ikan Hias lebih maju dan bisa menggelar berbagai kontes ikan.

    Pemerintah Kota Blitar menyebut dengan lahan parkir yang luas maka Pasar Ikan Hias bisa untuk menggelar berbagai kontes ikan tingkat nasional maupun regional. Jadi Pemkot Blitar beralasan lahan parkir yang luas ini bukan semata untuk mewadahi kendaraan masjid Ar-Rahman saja, namun juga untuk keperluan kontes ikan yang biasa dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar.

    “Kami juga membangun ulang kantor, mushola dan toilet agar lebih bagus sehingga akan mendukung jika ada kontes,” imbuhnya.

    Namun benarkah revitalisasi pasar ikan hias ini murni untuk event kontes ikan tingkat nasional. Pasalnya kontes ikan tingkat nasional biasanya hanya digelar setiap sekali dalam kurun waktu 2 tahun.

    Lantas apakah selama tidak ada kontes ikan, lokasi tersebut tidak digunakan untuk parkiran bus. Tentu tidak ada jaminan, pasalnya selama ini masjid Ar-Rahman belum memiliki lokasi parkir.

    Selain itu kendaraan wisatawan selama ini diparkir di tepi Jalan Raung Kota Blitar. Kondisi itu menimbulkan kemacetan serta kesemrawutan lalu lintas. Maka dari itu kemungkinan besar kendaraan wisatawan masjid Ar-Rahman akan diparkir di dalam area pasar ikan hias.

    Kini para pedagang hanya bisa berharap agar desain Pasar Ikan Hias yang baru ini bisa mendatangkan berkah. Bukan hanya sekedar untuk kepentingan PAD parkir untuk pemerintah daerah semata.

    “Ya semoga lebih ramai saja, tidak hanya ramai kendaraan yang parkir,” ucap Robi, pedagang Pasar Ikan. [owi/beq]