Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Jelang Pensiun, Kapolda Jatim Imam Sugianto Naik Pangkat Komjen

    Jelang Pensiun, Kapolda Jatim Imam Sugianto Naik Pangkat Komjen

    Surabaya (beritajatim.com) – Kapolda Jawa Timur, Imam Sugianto, resmi mendapat promosi sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops). Jabatan baru ini diperolehnya menjelang masa pensiun yang akan tiba pada Maret 2025.

    Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor: Kep/83/I/2025 tertanggal 31 Januari 2025, Imam Sugianto kini menyandang pangkat Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol). Ia menggantikan Komjen Pol Verdianto Iskandar Bitticaca yang telah memasuki masa purna tugas.

    “Mutasi ini merupakan bagian dari penyegaran di tubuh Polri guna meningkatkan efektivitas organisasi,” demikian pernyataan dalam keputusan Kapolri tersebut.

    Namun, hingga kini, pengganti Imam Sugianto sebagai Kapolda Jatim belum diumumkan. Sosok yang akan mengisi posisi strategis ini masih menjadi tanda tanya. Rotasi di lingkungan kepolisian sering kali menjadi perhatian publik karena berpengaruh pada kebijakan keamanan daerah.

    Dengan pengalaman panjang di kepolisian, Imam Sugianto diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam tugas barunya. “Saya siap mengemban amanah ini dan melanjutkan kebijakan strategis untuk mendukung kinerja Polri,” ujar Imam Sugianto dalam keterangannya.

    Rotasi jabatan ini menjadi bagian dari strategi Polri dalam meningkatkan efektivitas operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Keputusan ini juga sejalan dengan upaya memperkuat jajaran kepemimpinan di tingkat pusat dan daerah.

    Publik kini menanti siapa sosok yang akan ditunjuk sebagai Kapolda Jatim berikutnya. Pergantian kepemimpinan di tingkat daerah kerap membawa dinamika baru dalam sistem keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. [uci/ted]

  • Pemkab Pamekasan Komitmen Benahi Sentra PKL Food Colony

    Pemkab Pamekasan Komitmen Benahi Sentra PKL Food Colony

    Pamekasan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, komitmen membenahi sejumlah fasilitas Sentra PKL Food Colony Pamekasan, Jl Kesehatan, demi kenyamanan pedagang maupun pengunjung.

    “Sejumlah perbaikan sudah kita lakukan demi peningkatan fasilitas Food Colony sebagai salah satu Sentra PKL di Pamekasan. Di antaranya peningkatan penerangan, pembukaan akses pintu sisi barat (Jl Kemayoran), serta optimalisasi pintu di sisi timur,” kata Pj Sekda Pamekasan, Ach Faisol, Sabtu (1/2/2025).

    Selain itu, peningkatan fasilitas tersebut nantinya akan menerapkan konsep Drive Thru demi memudahkan pembeli atau pengunjung tanpa harus turun dari kendaraan. Bahkan area tersebut juga diterapkan bebas parkir.

    “Jadi untuk saat ini masih dalam tahap proses pembenahan dan masih akan terus berjalan, sehingga bisa berimbas pada kenyamanan pengunjung. Bahkan kami juga sempat menerima masukan dari warga, agar lampu dapat menyala hingga pukul 12 malam (00:59 WIB),” ungkapnya.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga tengah merencanakan pemasangan KWH meter agar dapat dimanfaatkan para pedagang minuman ringan. “Saat ini para penjual minuman ringan masih menggunakan aliran listrik dari kios yang tersedia, sekaligus menunggu pemasangan jaringan listrik khusus,” jelasnya.

    “Dengan pembenahan yang terus dilakukan, kami harapkan nantinya Food Colony Pamekasan, bisa menjadi pusat kuliner yang lebih nyaman, modern, dan ramah bagi pengunjung, termasuk bagi para pedagang,” pungkasnya.

    Sebelumnya pihaknya sempat kembali menjadi penengah saat terjadi ketegangan antara sejumlah PKL dengan petugas Satpol-PP Pamekasan, Jum’at (31/1/2025) kemarin. Ketegangan tersebut terjadi ketika beberapa PKL kembali meletakkan gerobak dagangan di area terlarang, Monumen Arek Lancor.

    Bahkan ketegangan tersebut mengakibatkan cekcok mulut hingga saling tarik antara PKL dengan petugas Satpol-PP Pamekasan, sekaligus menjadi tontonan masyarakat khusunya para pengendara yang melintas di pusat kota Pamekasan. [pin/ted]

  • Anggota DPR RI Asal Gresik Ini Dorong BI dan Peruri Gunakan Karya Anak Bangsa

    Anggota DPR RI Asal Gresik Ini Dorong BI dan Peruri Gunakan Karya Anak Bangsa

    Gresik (beritajatim.com)- Bank Indonesia dan Perum Peruri yang selama ini ditunjuk pemerintah mengatur sistem pembayaran, dan mencetak uang mendapat sorotan anggota DPR RI asal Gresik Thoriq Majjidanor.

    Putra kedua mantan Bupati Gresik Sambari tersebut, mendorong agar lembaga keuangan negara itu menggunakan karya anak bangsa dalam hal teknologi percetakan bahan baku uang.

    “Jangan sampai Indonesia bergantung pada teknologi luar negeri. Pada prinsipnya kami mendorong Bank Indonesia dan Perum Peruri, atau pun vendor-vendor yang ditunjuk untuk mencetak uang ke depan harus menggunakan teknologi karya anak bangsa,” ujar Jiddan, sapaan akrabnya, Minggu (1/2/2025).

    Legislator dari dapil Jatim X (Gresik-Lamongan) itu menambahkan, selama ini negara yang mampu membuat mesin pencetak uang hanyalah Jerman dan Jepang. Sementara itu, untuk bahan baku pembuatan, Indonesia pun masih bergantung pada negara lain.

    “Diperlukan pengembangan teknologi di tanah air sehingga mampu menciptakan mesin pencetak uang. Dirinya kuatir Indonesia akan terjajah oleh bangsa lain jika terus bergantung pada negara lain,” imbuhnya.

    Anggota dewan Komisi XI dari Fraksi Nasdem itu menuturkan, bolehlah kita yang lalu-lalu bergantung kepada negara lain, mulai dari mesin pencetak sampai dengan bahan baik

    “Dengan kemajuan teknologi yang sedemikian dahsyat, saya kuatir kalau ke depan bangsa ini tidak mampu membuat mesin secara mandiri. Termasuk bahan bakunya, bisa-bisa kita ‘dijajah’ negara lain melalui mesin-mesin pencetak uang yang mereka buat,” tuturnya. (dny/ted)

  • Terlanjur Siapkan Baju Seragam, Ternyata Pelantikan Bupati Blitar Diundur

    Terlanjur Siapkan Baju Seragam, Ternyata Pelantikan Bupati Blitar Diundur

    Blitar (beritajatim.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan jadwal pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) bakal diundur dari jadwal semula yakni 6 Februari 2024.

    Artinya pelantikan Rijanto-Beky sebagai Bupati-Wakil Bupati Blitar juga akan ikut mundur.

    Rijanto selaku Bupati Blitar terpilih pun menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar itu mengaku tidak kecewa dengan pengunduran jadwal pelantikan tersebut, meskipun ia terlanjur mempersiapkan seragam.

    “Ngikut saja, ya tentunya apa yang disampaikan oleh Mendagri itu ada pertimbang-pertimbangan yang baik ya,” ucap Rijanto, Bupati Blitar terpilih, Sabtu (1/02/2025).

    Rijanto sendiri mengaku telah mempersiapkan seragam dan sejumlah dokumen untuk pelantikan Bupati Blitar mendatang. Meski ditunda semua persiapan itu tidak akan sia-sia begitu saja.

    “Ya yang disiapkan pakaian dinas untuk pelantikan, kalau tidak diteliti nanti malah salah,” ucapnya.

    Sementara itu, Plt. Asisten 1 Pemerintahan Kabupaten Blitar, Rully Wahyu mengaku belum menerima surat pemberitahuan resmi terkait penundaan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih. Namun dirinya mengaku sudah membaca informasi ini dari sejumlah pemberitaan media massa.

    “Belum ada info resmi terkait itu,” ucap Rully Wahyu.

    Rully memastikan daerah akan tegak lurus dengan kebijakan pusat. Pihaknya juga sudah melakukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh sekda kepada organisasi daerah teknis terkait yang berwenang untuk persiapan pelantikan ini.

    Selain itu juga sudah disiapkan keperluan untuk pelantikan seperti penyediaan seragam yang digunakan bupati dan wakil bupati yang akan dilantik

    “Kita mengetahui soal penundaan itu juga masih dari media,” tegasnya. (owi/ted)

  • Bubarkan Badan Adhoc, KPU Pamekasan Fokus Perjuangkan Keputusan Hasil Rekapitulasi Pilkada

    Bubarkan Badan Adhoc, KPU Pamekasan Fokus Perjuangkan Keputusan Hasil Rekapitulasi Pilkada

    Pamekasan (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, secara resmi membubarkan badan adhoc pelaksana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di wilayah setempat.

    “Sesuai SK KPU Pamekasan, jabatan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) berakhir pada Senin (27/1/2025),” kata Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat (Permas) dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Pamekasan Moh Amiruddin, Sabtu (1/2/2025).

    Padahal saat ini, KPU Pamekasan tengah menghadapi sengketa pemilu berkaitan dengan tuntutan dari tim hukum pasangan calon (paslon) Mohammad Baqir Aminatullah dan Taufadi (BERBAKTI), tentang hasil pilkada Pamekasan di Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Kalau misal nanti dalam putusan MK harus melakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) maupun hal lainnya, kami belum bisa memastikan apakah akan melakukan rekrut ulang atau seperti apa. Karena hal ini kami juga menunggu petunjuk dari KPU RI,” ungkapnya.

    Selain itu pihaknya tetap memperjuangkan keputusan hasil pilkada Pamekasan, yang sudah ditetapkan. “Secara prinsip kami tetap mempertahankan dan memperjuangkan keputusan KPU yang telah menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan pilkada serentak tingkat kabupaten,” tegasnya.

    “Jadi apapun nanti yang menjadi hasil keputusan MK, maka kami siap melaksanakan. Namun jika gugatan pemohon dalam putusan sela ditolak, tentu kami akan melaksanakan penetapan calon terpilih bupati dan wakil bupati Pamekasan. Soal waktu kita menunggu petunjuk KPU RI,” pungkasnya.

    Berdasar rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten yang dilaksanakan KPU Pamekasan, di Gedung Serbaguna PKP RI Pamekasan, Rabu hingga Kamis (4-5/12/2024) lalu. Pasangan KH Kholilurrahman dan Sukriyanto (KHARISMA) meraih kemenangan dengan total suara sebanyak 291.246 suara (50,9 persen).

    Sedangkan pasangan nomor urut 1, Fattah Jasin dan Mujahid Anshori (TAUHID), memperoleh 17.307 suara (3 persen), sementara pasangan Muhammad Baqir Aminatullah dan Taufadi (BERBAKTI) mendapatkan 263.740 suara (46,1 persen). [pin/beq]

  • Status Darurat PMK di Jawa Timur Tak Akan Dicabut Hingga Kasus Nol

    Status Darurat PMK di Jawa Timur Tak Akan Dicabut Hingga Kasus Nol

    Surabaya (beritajatim.com) – Status keadaan darurat bencana non-alam akibat penyakit mulut dan kuku (PMK) di Jawa Timur tak akan dicabut hingga tidak ada lagi kasus yang terdeteksi. Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menegaskan bahwa kebijakan ini akan tetap berlaku sampai PMK tidak lagi menjadi ancaman bagi kesehatan ternak di kabupaten/kota di Jatim.

    “Atau saat PMK tidak lagi menjadi masalah kesehatan ternak pada wilayah kabupaten/kota di Jatim atau sesuai rekomendasi pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Jawa Timur,” tegas Adhy kepada wartawan, Sabtu (1/2/2025).

    Pemprov Jatim telah menetapkan status keadaan darurat bencana non-alam akibat PMK di seluruh wilayah provinsi. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/31/013/2025 yang dikeluarkan pada 23 Januari 2025.

    Dalam kurun waktu 1 Desember 2024 hingga 30 Januari 2025, total kasus PMK di Jatim mencapai 18.721 kasus. Dari jumlah tersebut, 10.670 ekor ternak (57%) masih sakit, 6.616 ekor (35%) telah sembuh, dan 984 ekor ternak mati (5,1%).

    Secara nasional, kasus PMK juga mengalami peningkatan di delapan provinsi, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, Banten, Lampung, Aceh, dan NTB. Adhy menyatakan bahwa peningkatan kasus PMK di Jatim cukup signifikan.

    “Rata-rata peningkatan kasus PMK di Jatim telah mencapai 350 ekor/hari dari sebelumnya hanya 10 kasus/hari. Secara epidemiologi peningkatan kasus telah mencapai dua kali standar deviasi rataan kasus selama satu tahun terakhir,” katanya.

    Sebagai respons, Adhy mengimbau bupati/wali kota di seluruh Jatim untuk segera melakukan langkah pengendalian PMK secara menyeluruh dan berkelanjutan.

    “Kami juga mengimbau kepada bupati/wali kota untuk segera menyediakan sharing anggaran guna mempercepat proses pengendalian PMK berupa penyediaan operasional petugas vaksinasi dan pengobatan,” tegasnya.

    Anggaran tersebut diharapkan dapat digunakan untuk pembelian peralatan medis pendukung vaksinasi dan pengobatan, serta penyediaan obat dan vaksin bagi ternak yang terkena PMK.

    Untuk mempercepat pengendalian PMK, Pemprov Jatim akan menerbitkan Surat Edaran Gubernur tentang Percepatan Pengendalian PMK di Jawa Timur yang ditujukan kepada bupati/wali kota.

    Langkah-langkah pengendalian dan penanggulangan PMK mencakup isolasi hewan sakit berbasis kandang atau desa, pengobatan ternak yang terinfeksi, serta vaksinasi terhadap ternak sehat. Pemprov juga akan mendata populasi ternak yang berisiko, menutup sementara pasar hewan jika diperlukan, serta menugaskan dokter hewan untuk mengawasi lalu lintas ternak dan produk turunannya.

    Selain itu, peternak diminta untuk segera melaporkan jika menemukan ternak sakit atau mati dengan gejala yang mengarah pada PMK, agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat. [tok/beq]

  • KIP Foundation Siap Sukseskan MBG Lewat Pemberdayaan BUMDesa

    KIP Foundation Siap Sukseskan MBG Lewat Pemberdayaan BUMDesa

    Surabaya (beritajatim.com) – Kita Indonesia Penggerak (KIP) Foundation kembali menggulirkan program pemberdayaan desa di Provinsi Jawa Timur. Tahun 2025 ini, KIP Foundation mengangkat tema ‘Penguatan Desa Produktif Berbasis BUMDesa Sebagai Penyokong Ketahanan Pangan Nasional’.

    Program ini bertujuan untuk membangun desa yang mandiri dan produktif, dengan memanfaatkan BUMDesa sebagai elemen kunci dalam mendukung ketahanan pangan di Indonesia.

    Program Penguatan Desa Produktif Berbasis BUMDesa ini akan fokus pada peningkatan kapasitas tata kelola dan produktivitas usaha BUMDesa, untuk mendukung rantai pasok bahan baku guna mendukung kesuksesan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo.

    Rangkaian program tersebut dimulai dengan melaksanakan audiensi bersama Adhy Karyono, Pj. Gubernur Jawa Timur, pada Jumat, 31 Januari 2025 di kantor Gubernur Jawa Timur.

    Dalam pertemuan tersebut, Ari Kusuma, Founder KIP Foundationmenjelaskan, rencana pemberdayaan BUMDesa berbasis ketahanan pangan yang akan dijalankan sepanjang tahun 2025, sejalan dengan tujuan mendukung program MBG.

    “Seiring dengan arahan Presiden Indonesia, Kementerian Desa, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengenai pengalokasian 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan, kami dari KIP Foundation siap mendukung program MBG, khususnya melalui pemberdayaan desa produktif,” kata Ari.

    Ari juga menyampaikan, bahwa BUMDesa memiliki potensi besar untuk mendukung program MBG, terutama dalam penyediaan bahan baku yang dibutuhkan. Melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan, pemberdayaan, dan bantuan usaha, KIP Foundation bersama Sampoerna Untuk Indonesia siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengembangkan model pengembangan Co-Production yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

    “BUMDesa memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam program MBG, dan kami percaya bahwa kolaborasi dengan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat akan menghasilkan dampak yang signifikan,” tambahnya.

    Salah satu strategi utama yang akan diterapkan dalam program ini adalah pemberian bantuan alat pendukung usaha, peningkatan kapasitas manajerial bagi pengelola BUMDesa, serta penguatan kerja sama dengan sektor swasta dan akademisi.

    “Kami percaya bahwa dengan kolaborasi dan sinergi, BUMDesa dapat berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional, khususnya dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG),” tambah Ari.

    Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono memberikan apresiasi terhadap inisiatif yang diambil oleh KIP Foundation dan Sampoerna Untuk Indonesia dalam mendukung pemberdayaan desa produktif berbasis BUMDesa pada sektor ketahanan pangan.

    “Pemerintah Jawa Timur sangat mendukung kolaborasi yang melibatkan masyarakat dan sektor swasta, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi desa. Kegiatan penguatan desa produktif yang diinisiasi oleh KIP Foundation akan sangat membantu pemerintah dalam mencapai tujuan ini,” ujarnya.

    Adhy juga berharap agar seluruh lapisan masyarakat saling mendukung untuk mewujudkan tujuan bersama. “Harapan kami, kolaborasi ini dapat menjadi titik awal dari kegiatan produktif yang akan membawa manfaat besar bagi pemberdayaan masyarakat di Jawa Timur,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Kasus Fitnah Asusila ke Camat Asemrowo Surabaya Berakhir Damai

    Kasus Fitnah Asusila ke Camat Asemrowo Surabaya Berakhir Damai

    Surabaya (beritajatim.com) – Kasus fitnah asusila terhadap Camat Asemrowo, Surabaya, yang dituduh sembunyikan wanita di dalam kantornya berakhir damai.

    Kesepakatan damai ini diambil oleh Muhammad Khusnul Amin selaku Camat Asemrowo, dengan organisasi masyarakat (ormas) Barisan Nasional Pemuda Madura (BNPM) pada Jumat (31/1/2025).

    Konflik berawal BNPM meluruk kantor camat secara arogan dan muncul video viral tuduhan camat telah menyembunyikan wanita, padahal itu staff-nya ketakutan, hari Senin (6/1/2025) lalu.

    Kepala Satpol PP Surabaya, M. Fikser menyebut, tujuan penyelesaian masalah untuk membangun rasa guyub rukun dan rasa kebersamaan di Kota Surabaya

    “Hal ini sejalan dengan harapan Pak Wali Kota Eri Cahyadi. jika ada suatu permasalahan, harus diselesaikan secara baik-baik, di situlah peran pemerintah kota. Karena Pak Wali itu ingin, kota ini dibangun dengan rasa guyub rukun dan kebersamaan,” kata M. Fikser

    Sebelum mencapai kesepakatan damai, Camat Asemrowo, Mohammad Khusnul Amin bersama kuasa hukumnya sudah melaporkan kasus ini ke Polda Jawa Timur. Sementara pada Sabtu (30/1) kemarin, damai telah disepakati kedua belah pihak di Kantor Kecamatan Asemrowo, Surabaya.

    Ketua BNPM Surabaya, Rosuli, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Surabaya atas fasilitasi mediasi yang berujung damai, dan sekaligus memohon maaf atas kegaduhan yang terjadi menimpa Camat Asemrowo.

    “Saya memohon maaf secara pribadi, juga terhadap keluarga besar Pak Amin, dan terhadap warga Surabaya atas apa yang pernah terjadi di Kecamatan Asemrowo. Saya menyatakan, bahwa yang terjadi kegaduhan kemarin di ruangan Pak Camat sehingga memberikan narasi yang tidak baik, bahwa itu tidak benar,” kata Rosuli.

    Sementara, Cmat Asemrowo, Muhammad Khusnul Amin menegaskan kembali, bahwa video viral yang menarasikan dirinya menyembunyikan wanita di bawah meja kerjanya itu tidak benar. Menurutnya, hal itu dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab yang mengatasnamakan sebagai anggota BNPM.

    “Saya terima permohonan maaf dari Mas Rosuli, saya sama-sama saling memaafkan lah, apalagi sebentar lagi memasuki bulan ramadan,” terang Khusnul.

    Khusnul juga berharap, setelah mediasi tersebut, ia bersama jajarannya di Kecamatan Asemrowo bisa menjalin hubungan yang lebih baik dengan BNPM Surabaya ke depannya.

    “Ke depan lebih baik lagi, menjalin persaudaraan lebih baik lagi, dan saling bertegur sapa serta menjaga ukhuwah Islam,” harapnya. [ram/beq]

  • Suwarso Resmi Gantikan Ronny Wahyono di DPRD Pacitan Lewat PAW

    Suwarso Resmi Gantikan Ronny Wahyono di DPRD Pacitan Lewat PAW

    Pacitan (beritajatim.com) – Suwarso resmi dilantik sebagai anggota DPRD Pacitan dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Ronny Wahyono, yang mengundurkan diri karena maju dalam kontestasi Pemilihan Bupati (Pilbup) Pacitan 2024. Prosesi pengambilan sumpah dan janji jabatan digelar di Gedung DPRD Pacitan pada Jumat (31/1) malam, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pacitan, Arif Setia Budi.

    Suwarso, yang merupakan calon anggota legislatif dari Partai Demokrat pada Pemilu 2024, sebelumnya berada di urutan keenam perolehan suara partainya di daerah pemilihan Tulakan-Kebonagung. Dengan raihan 2.546 suara, Ia berhak menggantikan Ronny Wahyono sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Pacitan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Suwarso saat mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu Ketua DPRD.

    Pergantian ini didasarkan pada PKPU RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017, yang mengatur bahwa anggota DPR, DPD, dan DPRD wajib mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Dengan demikian, Ronny Wahyono, yang baru dilantik sebagai anggota DPRD Pacitan pada 22 Agustus lalu, harus melepas jabatannya demi mengikuti Pilkada 2024.

    Pelantikan Suwarso sebagai anggota DPRD Pacitan, menandai berakhirnya keanggotaan Ronny Wahyono di legislatif. Selain mengundurkan diri, Ronny juga dikabarkan telah dicabut status keanggotaannya sebagai kader Partai Demokrat.

    Acara pelantikan berlangsung dengan khidmat dan dihadiri oleh jajaran anggota DPRD Pacitan. Dengan bergabungnya Suwarso, Partai Demokrat tetap mempertahankan komposisi kursinya di DPRD Pacitan untuk masa jabatan 2024-2029. Dia berada di komisi 3 yang diketuai Anung Dwi Ristanto.

    Usai pelantikan, Warso mengaku sangat bersyukur cita-cita dan perjuangannya di Pemilihan Legislatif (pileg) tahun 2024 lalu, bisa membuahkan hasil dan bisa duduk di gedung dewan.

    “Ya sangat senang seperti dapat durian runtuh, karena perjuangan yang panjang,” pungkasnya. [end/beq]

  • Kepala Daerah Terpilih Tanpa Sengketa Batal Dilantik 6 Februari

    Kepala Daerah Terpilih Tanpa Sengketa Batal Dilantik 6 Februari

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, guna keserentakan yang lebih besar, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada non-sengketa bakal digabung dengan kepala daerah yang gugatannya ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan dismissal.

    Adapun pembacaan putusan dismissal akan dipercepat oleh MK dari jadwal semula menjadi 4 dan 5 Februari 2025.

    “Karena itu, pelantikan kepala daerah non-sengketa yang semula dijadwal pada 6 Februari 2025 akan diundur untuk menunggu hasil putusan dismissal,” ujar Tito, Jumat (31/1/2025).

    Sebelumnya, MK menerbitkan peraturan baru Nomor 1 Tahun 2025 pada 24 Januari 2025. Dalam peraturan ini, MK akan membacakan putusan dismissal pada 4-5 Februari 2025 untuk 310 perkara Pilkada 2024. Putusan dismissal ini akan mengeliminasi perkara yang dihentikan dan akan dilanjutkan. Sengketa yang dihentikan bisa berlanjut pada tahap pelantikan kepala daerah.

    Setelah putusan dismissal keluar, nantinya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dapat segera menetapkan kepala daerah terpilih. Begitu pula dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat segera mengusulkan pelantikan dengan mengacu ketetapan KPUD.

    Tito pun memperkirakan pelantikan kepala daerah tersebut bisa digelar pada pertengahan bulan ini yakni antara tanggal 18, 19 atau 20 Februari 2025.

    “Jadi Presiden yang menentukan jadwalnya. Dan saya menyampaikan exercise-nya. Ya kira-kira 18, 19, 20 [Februari], kira-kira gitu,” kata Tito.

    Namun dia menegaskan, terkait dengan tanggal pasti pelantikan, pihaknya bakal berkoordinasi dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan MK. Koordinasi ini untuk memastikan waktu penyelesaian penanganan di masing-masing instansi. Mendagri juga telah meminta pendapat hukum dari Mahkamah Agung terkait dengan pelantikan kepala daerah.

    Dia berharap, berbagai tahapan dapat dipercepat terutama MK dalam menyampaikan putusan dismissal. “Sehingga KPU bisa untuk mengeluarkan penetapan [kepala daerah terpilih] berdasarkan penetapan MK tentang dismissal,” jelasnya.

    Tito menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 segera dilantik. Hal ini penting agar kepala daerah terpilih segera bekerja, sehingga memberikan kepastian politik di daerah.

    Dengan kepastian politik tersebut, diharapkan dunia usaha di daerah dapat berjalan optimal. Tak hanya itu, keterbelahan masyarakat akibat pelaksanaan Pilkada bisa segera teratasi setelah pelantikan. Kepala daerah definitif juga dapat segera merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    “Beliau (Presiden) memberi instruksi kepada saya, prinsip upayakan secepat mungkin, upayakan secepat mungkin supaya ada kepastian politik di daerah-daerah, kemudian juga untuk efisiensi pemerintahan supaya semuanya bergerak berjalan segera,” ujar Tito.