Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Mbak Wali dan Gus Qowim Silaturahmi, Pengasuh Ponpes Kedunglo Apresiasi Pembangunan Kota Kediri

    Mbak Wali dan Gus Qowim Silaturahmi, Pengasuh Ponpes Kedunglo Apresiasi Pembangunan Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dan Wakil Wali Kota Qowimuddin silaturahmi di Pondok Pesantren Kedunglo Kediri, Kamis (08/01/2026). Kedatangan Mbak Wali dan Gus Qowim disambut oleh Pengasuh Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo KH. Agus Abdul Madjid Ali Fikri.

    Dalam kesempatan ini, Mbak Wali memohon doa dan dukungan agar pembangunan dan program Pemerintah Kota Kediri dapat berjalan lancar, membawa keberkahan dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara pemerintah dan pondok pesantren merupakan fondasi penting.

    “Mohon doanya untuk segala pembangunan di Kota Kediri agar berjalan lancar dan membawa keberkahan. Kami juga mohon masukan untuk Pemerintah Kota Kediri dan berbagai program yang berjalan,” ujarnya.

    KH. Agus Abdul Madjid Ali Fikri mengapresiasi pembangunan Kota Kediri dibawah kepemimpinan Wali Kota Vinanda Prameswati dan Wakil Wali Kota Qowimuddin. Salah satunya wajah baru kawasan Jalan Stasiun Kota Kediri.

    Wajah baru ini dinilai semakin tertata, nyaman dan representatif. Kawasan Jalan Stasiun juga semakin ramai dan menjadi spot baru bagi masyarakat. “Jalan stasiun semakin jos. Saya sudah jalan-jalan ke sana. Luar biasa bagus dan semoga seluruh pembangunan di Kota Kediri berjalan lancar,” ujarnya.

    Lalu Pengasuh Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo juga mengapresiasi event Napak Tilas Jejak Pahlawan Panglima Besar Jenderal Soedirman yang kembali digelar. Event ini dinilai sarat nilai sejarah, perjuangan, dan keteladanan. Kegiatan ini menjadi sarana penting dalam menanamkan semangat nasionalisme serta cinta tanah air kepada generasi muda. “Saya bersama anak-anak pondok ikut kegiatan tersebut. Saya menikmati spirit perjuangan dan patriotisme,” ungkapnya.

    Turut mendampingi, Kepala Bagian Kesra Yono Heriyadi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Adi Sutrisno, Sekretaris Bakesbangpol Miftahur Rozak, Camat Mojoroto Abdul Rohman, dan tamu undangan lainnya. [nm/ted]

  • Parkir Berlangganan Diterapkan Lagi di Bangkalan, DPRD Ingatkan Jangan Ulangi Masalah Lama

    Parkir Berlangganan Diterapkan Lagi di Bangkalan, DPRD Ingatkan Jangan Ulangi Masalah Lama

    Bangkalan (beritajatim.com) – Penerapan kembali sistem parkir berlangganan di Kabupaten Bangkalan menuai perhatian serius dari DPRD Bangkalan. Meski mendukung kebijakan tersebut, legislatif mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengulangi persoalan lama yang sempat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

    Ketua DPRD Bangkalan, Dedi Yusuf, menegaskan bahwa parkir berlangganan bukanlah kebijakan baru. Program serupa pernah diterapkan, namun akhirnya dihentikan akibat lemahnya pengawasan dan minimnya sosialisasi, sehingga warga yang telah membayar parkir berlangganan masih dipungut biaya parkir di lapangan.

    “Kami tidak ingin kejadian itu terulang. Masyarakat sudah bayar parkir berlangganan, tapi masih ditarik parkir. Ini yang dulu menimbulkan gejolak,” tegas Dedi Yusuf usai rapat koordinasi lintas instansi.

    Menurut Dedi, DPRD mendukung kebijakan parkir berlangganan sepanjang pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama, bukan semata-mata mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Kalau tujuannya hanya PAD tapi pelayanan amburadul, itu pasti bermasalah. Pelayanan harus dikedepankan,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan bahwa tidak semua kendaraan berpelat M otomatis bebas parkir. Pembebasan hanya berlaku bagi kendaraan asal Bangkalan yang telah membayar parkir berlangganan dan memasang stiker resmi.

    “Ini harus jelas. Tanpa stiker, tetap bayar. Dengan stiker, tidak boleh dipungut. Juru parkir harus paham dan patuh,” katanya.

    Untuk mencegah kesalahpahaman di lapangan, Dedi mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) Bangkalan memasang plang penanda parkir berlangganan di setiap titik parkir tepi jalan umum.

    Sementara itu, Kepala Dishub Bangkalan, Moh. Hasan Faisol, menjelaskan bahwa skema parkir berlangganan hanya berlaku untuk parkir tepi jalan umum. Ia memastikan pemerintah daerah telah menyiapkan langkah pembinaan menyeluruh bagi para juru parkir.

    “Kami akan mengumpulkan seluruh juru parkir untuk pembinaan. Mereka akan dibekali seragam, identitas resmi, serta honor bulanan,” jelasnya.

    Terkait kesejahteraan juru parkir, Hasan Faisol menyebutkan bahwa honor akan disesuaikan dengan tingkat keramaian lokasi.

    “Honor juru parkir disesuaikan dengan lokasi, kisarannya antara Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per bulan,” tambahnya.

    Pemerintah daerah menargetkan parkir berlangganan sebagai salah satu sumber peningkatan PAD Kabupaten Bangkalan. Namun DPRD menegaskan, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari capaian pendapatan, melainkan dari kepastian layanan, kejelasan aturan, serta hilangnya pungutan liar di lapangan. [sar/beq]

  • Ning Ita Dorong Generasi Muda Adaptif Hadapi Disrupsi Teknologi di Educatopia Expo 2026

    Ning Ita Dorong Generasi Muda Adaptif Hadapi Disrupsi Teknologi di Educatopia Expo 2026

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pesatnya perkembangan teknologi informasi menuntut generasi muda memiliki kemampuan adaptif dan fleksibel agar tidak tertinggal dalam persaingan global. Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menjadi narasumber dalam Educatopia Expo 2026 yang digelar di Atrium Sunrise Mall Kota Mojokerto.

    Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita itu menegaskan bahwa perubahan di era digital berlangsung sangat cepat dan bersifat disruptif. Ia mengibaratkan laju perkembangan teknologi seperti kedipan mata, di mana perubahan bisa terjadi dalam waktu yang sangat singkat.

    “Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat cepat. Ibaratnya kita berkedip sebentar saja, perubahan sudah terjadi. Kalau kita tidak mengikuti, maka kita akan tertinggal,” ungkap Ning Ita di hadapan para pelajar dan pengunjung expo, Jumat (9/1/2026).

    Menurut Ning Ita, tantangan tersebut sekaligus membuka peluang besar, khususnya di sektor ekonomi kreatif yang dinilai sangat relevan dengan karakter dan minat generasi muda. Pemerintah, kata dia, memandang ekonomi kreatif sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tengah transformasi digital.

    “Terdapat tidak kurang dari 18 subsektor ekonomi kreatif. Itu semua bisa menjadi pilihan bagi adik-adik untuk menekuni salah satunya, sehingga memiliki peluang masuk ke dunia kerja yang semakin kompetitif,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita juga menyoroti peran artificial intelligence (AI) sebagai salah satu teknologi paling transformatif saat ini. Meski menawarkan kemudahan luar biasa, ia mengingatkan bahwa pemanfaatan AI harus diimbangi dengan literasi dan pemahaman yang memadai.

    “AI ini ibarat dua bilah mata pisau. Ketika kita mampu memanfaatkannya dengan baik, itu akan sangat membantu kebutuhan kita di era disruptif. Namun jika literasi kita lemah, justru bisa menyakiti diri kita sendiri sehingga harus ada penguatan literasi digital melalui berbagai forum diskusi dan ruang edukasi,” ujarnya.

    Penguatan literasi digital tersebut, lanjut Ning Ita, penting agar generasi muda mampu memanfaatkan teknologi secara bijak, aman, dan produktif, sekaligus terhindar dari dampak negatif transformasi digital.

    Melalui Educatopia Expo 2026, Ning Ita berharap generasi muda Mojokerto semakin siap menghadapi tantangan zaman dengan kompetensi yang relevan, memiliki daya saing tinggi, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.

    Educatopia Expo 2026 menghadirkan berbagai narasumber lintas sektor, di antaranya Danrem 082/CPYJ Kolonel Inf Batara Alex Bulo, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barraa, akademisi, hingga praktisi industri. Kegiatan ini menjadi wadah bagi pelajar untuk mengenal lebih dekat peluang pendidikan, karier, serta dinamika dunia kerja di masa depan. [tin/beq]

  • IFH Kabupaten Mojokerto Desember 2025 Naik 0,92 Persen, Cabai Rawit Jadi Penyumbang Utama

    IFH Kabupaten Mojokerto Desember 2025 Naik 0,92 Persen, Cabai Rawit Jadi Penyumbang Utama

    Mojokerto (beritajatim.com) – Indeks Fluktuasi Harga (IFH) Kabupaten Mojokerto pada Desember 2025 tercatat sebesar 0,92 persen. Angka ini sejalan dengan tren inflasi yang terjadi di seluruh kabupaten/kota penyusun Indeks Harga Konsumen (IHK) di Jawa Timur, yang secara agregat mencapai 0,76 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 0,64 persen.

    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto, Bambang Eko Wahyudi, menyampaikan bahwa kenaikan IFH di akhir tahun 2025 dipengaruhi oleh meningkatnya harga sejumlah komoditas strategis, khususnya dari kelompok pangan.

    “Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama kenaikan IFH, disusul kelompok transportasi, penyediaan makanan dan minuman atau restoran, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya. Lonjakan harga paling signifikan terjadi pada komoditas cabai rawit yang mengalami kenaikan akibat terganggunya pasokan selama musim hujan,” ungkapnya, Jumat (9/1/2026).

    Bambang menjelaskan, dari sisi permintaan, konsumsi masyarakat relatif stabil bahkan cenderung meningkat menjelang akhir tahun. Sementara itu, faktor cuaca memberikan tekanan pada produksi hortikultura, yang diperparah oleh panjangnya rantai distribusi, sehingga memicu volatilitas harga komoditas tertentu, terutama cabai rawit.

    Selain cabai rawit, sejumlah komoditas lain juga tercatat mendorong kenaikan harga rata-rata dibandingkan bulan sebelumnya.

    “Antara lain bensin, bawang merah, tomat sayur, daun bawang, wortel, emas perhiasan, tahu mentah, hingga solar. Namun demikian, terdapat sejumlah komoditas yang justru mengalami penurunan harga, seperti kelapa, daging ayam ras, udang basah, cabai merah, gula pasir, brokoli, nanas, rempela hati ayam, dan ikan gurame,” katanya.

    Menurut Bambang, penurunan harga kelapa menjadi salah satu faktor penting yang mampu menahan tekanan kenaikan IFH. Meningkatnya pasokan seiring masuknya masa panen serta kelancaran distribusi membuat harga kelapa cenderung turun dan membantu meredam fluktuasi harga secara keseluruhan.

    Secara kumulatif, laju IFH Kabupaten Mojokerto sepanjang Januari hingga Desember 2025 tercatat sebesar 2,82 persen. Angka tersebut juga tercermin pada laju IFH year on year (YoY) dari Desember 2024 hingga Desember 2025.

    “Ke depan, Pemkab Mojokerto akan terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga stabilitas harga, terutama komoditas pangan yang rentan bergejolak akibat faktor cuaca dan distribusi,” pungkasnya. [tin/beq]

  • Ketua Fraksi PDIP DPRD Lamongan Tolak Pilkada Lewat DPRD: Kemunduran Demokrasi

    Ketua Fraksi PDIP DPRD Lamongan Tolak Pilkada Lewat DPRD: Kemunduran Demokrasi

    Lamongan (beritajatim.com) – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan, Erna Sujarwati, dengan tegas menolak wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD. Ia menilai gagasan tersebut sebagai langkah mundur dari semangat demokrasi yang telah dibangun sejak era reformasi.

    Menurut Erna, kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, kepala daerah seharusnya tetap dipilih langsung oleh masyarakat.

    “Kepala daerah seyogyanya dipilih langsung oleh rakyat. Kalau dikembalikan ke DPRD, ini benar-benar kemunduran demokrasi kita,” kata Erna, Jumat (9/1/2026).

    Erna menegaskan, maraknya praktik politik uang tidak bisa dijadikan alasan untuk menghapus Pilkada langsung. Ia menilai persoalan utama bukan terletak pada sistem pemilihan, melainkan pada lemahnya kehadiran negara dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

    “Jangan jadikan alasan politik uang sebagai penyebab rusaknya demokrasi kita lalu pilihannya dialihkan ke DPRD. Tugas besar mencerdaskan rakyat itu adalah tugas negara. Bagaimana negara hadir untuk mencerdaskan rakyatnya secara politik, jangan dibalik-balik,” katanya.

    Lebih lanjut, Erna menekankan bahwa pendidikan politik juga menjadi tanggung jawab partai politik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

    “Kalau banyak partai ingin Pilkada dipilih DPRD, maka secara langsung partai itu mengingkari tugasnya melakukan pendidikan politik kepada konstituen. Jangan sampai karena kepentingan sesaat ingin menaikkan kursi di pemilu mendatang, lalu kita merubah sistem demokrasi dan melupakan tugas utama kita,” ucapnya.

    Bagi Erna, suara rakyat merupakan fondasi utama dalam menentukan pemimpin daerah. Ia mengajak seluruh elemen politik untuk bersikap dewasa dan berjiwa besar dalam menyikapi hasil kontestasi politik.

    “Kalah dan menang dalam pertarungan politik itu biasa. Mari kita hormati kehendak rakyat. Suara rakyat adalah fondasi utama. Kalau dipilih DPRD, kita tidak lagi menghormati semangat reformasi,” tuturnya.

    Erna juga mengajak seluruh pengurus partai politik untuk lebih fokus memperkuat edukasi politik, baik kepada kader internal maupun masyarakat luas.

    “Justru lebih baik fokus ke edukasi politik daripada sibuk mengubah sistem yang sudah berpihak pada rakyat,” ujar Erna, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan. [fak/beq]

  • Akses Trans Jatim Makin Lancar, Jalan Plembon-Made Lamongan Resmi Jadi Jalur Protokol Utama

    Akses Trans Jatim Makin Lancar, Jalan Plembon-Made Lamongan Resmi Jadi Jalur Protokol Utama

    Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi resmi memfungsikan ruas Jalan Raya Plembon-Made sepanjang 2,45 kilometer sebagai jalan protokol utama untuk memperkuat konektivitas wilayah pada Jumat (9/1/2026). Jalur strategis ini diproyeksikan menjadi urat nadi baru bagi distribusi hasil pertanian sekaligus mendukung kelancaran operasional moda transportasi Bus Trans Jatim di Kabupaten Lamongan.

    Pemanfaatan jalan ini sebenarnya sudah lebih dulu dirasakan oleh masyarakat sebelum prosesi peresmian secara simbolis dilakukan oleh pemerintah daerah. Tingginya antusiasme warga menunjukkan bahwa kebutuhan akan infrastruktur jalan yang layak di kawasan Plembon-Made sangat mendesak.

    “Jalan IJD (Inpres Jalan Daerah) ini kita harapkan menjadi jalan protokol utama yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan secara menyeluruh,” ujar Bupati Lamongan yang akrab disapa Pak Yes tersebut. Ia menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas mobilitas warga di seluruh pelosok kabupaten.

    Meskipun telah difungsikan, proses pembangunan fisik di ruas jalan tersebut dilaporkan belum sepenuhnya rampung hingga seratus persen. Pemerintah Kabupaten Lamongan berencana menyelesaikan sejumlah pekerjaan lanjutan secara bertahap melalui dukungan anggaran lintas sektor.

    “Masih ada bagian yang perlu disempurnakan. Pemerintah daerah akan melanjutkan pembangunannya, baik melalui APBD, maupun dengan mengusulkan kembali ke pemerintah pusat, agar kualitas jalan tetap terjaga,” jelas Pak Yes. Langkah ini diambil guna memastikan standar kelayakan jalan tetap berada pada level tertinggi bagi pengguna jalan.

    Dari sisi teknis, konstruksi jalan Plembon-Made sengaja dirancang dengan spesifikasi khusus yang mampu menahan beban kendaraan bertonase besar. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi truk pengangkut hasil bumi yang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan di wilayah tersebut.

    “Ini penting untuk menunjang sektor pertanian dan distribusi hasil produksi masyarakat,” tuturnya memberikan rincian terkait target manfaat pembangunan. Keberadaan jalan yang kokoh diharapkan mampu menekan biaya logistik bagi para petani dan pelaku usaha lokal di Lamongan.

    Selain aspek ekonomi, Jalan Plembon-Made memiliki peran vital sebagai jalur perlintasan utama bagi armada Bus Trans Jatim yang kini menjadi primadona transportasi publik. Dengan kondisi aspal yang representatif, layanan transportasi massal tersebut diharapkan dapat beroperasi lebih tepat waktu dan memberikan kenyamanan ekstra bagi penumpang.

    “Ini jalur penting Trans Jatim. Kalau jalannya kuat dan representatif, masyarakat akan lebih nyaman dan aktivitas transportasi bisa berjalan optimal,” pungkas Pak Yes di sela-sela peninjauan lokasi. Peningkatan infrastruktur ini sekaligus menjadi kado awal tahun bagi warga Lamongan yang mendambakan aksesibilitas tanpa hambatan. [fak/beq]

  • Terjerat Kasus Perselingkuhan, Oknum Anggota DPRD Kota Blitar Justru Masuk Bamus

    Terjerat Kasus Perselingkuhan, Oknum Anggota DPRD Kota Blitar Justru Masuk Bamus

    Blitar (beritajatim.com) – Oknum anggota DPRD Kota Blitar, GP resmi berkantor kembali. Politisi itu aktif kembali usai diberhentikan sementara buntut kasus perselingkuhan dengan seorang polisi wanita (Polwan).

    Tak hanya aktif kembali, GP juga masuk dalam Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Blitar. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim.

    “Tetap komisi 3 dan Badan Musyawarah DPRD,” ungkap Syahrul Alim pada Jumat (9/1/2026).

    Pimpinan DPRD Kota Blitar pun meminta agar GP mentaati tata tertib yang ada. Politisi muda tersebut pun diminta agar tidak melakukan tindakan melanggar aturan yang ada.

    “Tinggal dia menjalankan tata tertib yang ada, kalau melanggar yang nanti ada proses lagi,” tegasnya.

    Sebelumnya GP telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Batu dalam kasus perselingkuhan dengan seorang Polwan. Politisi dari partai bernuansa islami itu terbukti melakukan perselingkuhan sehingga dirinya dan sang Polwan ditetapkan sebagai tersangka.

    Buntut dari kasus itu, GP disanksi oleh badan kehormatan DPRD Kota Blitar. GP dihentikan sementara dari posisinya sebagai anggota badan kehormatan DPRD Kota Blitar untuk sementara waktu.

    Hingga akhirnya, kini keanggotaan GP sebagai DPRD Kota Blitar diaktifkan kembali. Meski demikian GP tak lagi menjabat di badan kehormatan, melainkan masuk dalam Badan Musyawarah DPRD Kota Blitar. [owi/beq]

  • Perketat Pengawasan Internal, Lapas Mojokerto Tertibkan Administrasi Senjata Api

    Perketat Pengawasan Internal, Lapas Mojokerto Tertibkan Administrasi Senjata Api

    Mojokerto (beritajatim.com) – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Mojokerto terus memperkuat pengawasan internal guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Salah satu langkah konkret yang dilakukan yakni pendataan dan pemeriksaan senjata api (senpi) milik institusi yang tersimpan di gudang senjata.

    Kegiatan tersebut tidak hanya difokuskan pada aspek keamanan fisik, namun juga menjadi bagian dari strategi pencegahan potensi penyalahgunaan wewenang serta peredaran narkotika di lingkungan pemasyarakatan. Penataan administrasi senpi dinilai penting untuk memastikan seluruh perlengkapan pengamanan berada dalam pengawasan ketat dan sesuai aturan.

    Dalam proses pendataan, petugas melakukan pengecekan menyeluruh terhadap dokumen senjata api, mulai dari surat izin kepemilikan, masa berlaku, hingga kecocokan data inventaris. Kondisi senpi juga tak luput dari pemeriksaan, termasuk kebersihan dan kelayakan sebagai bagian dari standar perawatan rutin.

    Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIB Mojokerto, Rudi Kristiawan menegaskan bahwa pendataan senjata api merupakan bentuk komitmen Lapas Kelas IIB Mojokerto dalam membangun sistem pengamanan yang transparan dan profesional. Menurutnya, pengelolaan senjata api harus tertib, terkontrol, dan dapat dipertanggungjawabkan.

    “Ini menjadi bagian dari upaya kami mencegah potensi pelanggaran, termasuk penyalahgunaan narkotika, sekaligus menjaga keamanan lapas secara menyeluruh. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk evaluasi internal agar seluruh prosedur pengamanan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya, Kamis (8/1/2026).

    Pendataan senjata api ini melibatkan jajaran Keamanan dan Ketertiban (Kamtib), jajaran umum, serta staf terkait. Dengan sinergi seluruh elemen, Lapas Kelas IIB Mojokerto berkomitmen menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bebas dari praktik-praktik menyimpang. [tin/aje]

  • Pemkab Lumajang Mulai Terapkan Aturan Parkir Berlangganan, Warga Diminta Bantu Pengawasan

    Pemkab Lumajang Mulai Terapkan Aturan Parkir Berlangganan, Warga Diminta Bantu Pengawasan

    Lumajang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur, mulai menerapkan aturan parkir berlangganan pada tahun 2026.

    Kebijakan ini membuat parkir di ruas-ruas jalan protokol sekitaran Lumajang kota kini digratiskan bagi semua jenis kendaraaan.

    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Lumajang Rasmin mengatakan, parkir berlangganan sudah diterapkan sejak tanggal 1 Januari 2026 untuk semua jenis kendaraan bermotor baik roda dua maupun lebih.

    Setiap kendaraan yang parkir di setiap sudut wilayah Lumajang, termasuk fasilitas umum seperti Alun-alun kini dipastikan tidak lagi dipungut biaya.

    “Jadi ini berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Lumajang, termasuk di kawasan Alun-alun juga,” kata Rasmin di Lumajang, Kamis (8/1/2026).

    Menurutnya, kebijakan parkir gratis ini, hanya berlaku bagi kendaraan yang sudah berlangganan.

    Sehingga, bagi warga yang belum berlangganan tetap akan ditarik biaya retribusi parkir oleh petugas jaga.

    Rasmin mengimbau, warga yang sudah berlangganan agar tidak lagi memberikan uang parkir kepada petugas.

    Sedangkan, bagi mereka yang belum berlangganan, diharapkan agar meminta karcis parkir saat mendapat penarikan sebagai upaya pengawasan.

    “Ini penting agar masyarakat juga harus ikut membantu mengawasi, pada saat membayar, harus minta karcis. Buat yang sudah berlangganan jangan lagi membayar,” ungkap Rasmin. [has/aje]

  • Banyak Identitas Penerima PKH Dipakai Judol, 3 Warga Lumajang Penerima Bansos Terbukti

    Banyak Identitas Penerima PKH Dipakai Judol, 3 Warga Lumajang Penerima Bansos Terbukti

    Lumajang (beritajatim.com) – Sebanyak 3 penerima manfaat bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terbukti bermain judi online (Judol).

    Hal ini diketahui setelah pendamping PKH selesai melakukan tahapan verifikasi terhadap 45 penerima manfaat yang sebelumnya dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terindikasi judol.

    Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Lumajang Akbar Alamin mengatakan, setelah tahapan verifikasi selesai, pihaknya juga menemukan sebanyak 42 penerima manfaat yang identitasnya dipakai orang lain untuk bermain judol.

    Menurutnya, meski 42 penerima bansos ini sempat dicuriga terlibat judi online, tapi ternyata mereka dipastikan bukan pelaku langsung.

    Sebab, kebanyakan dari mereka dinyatakan sudah tua dan tidak bisa mengoperasikan handphone.

    “Jadi, setelah kita memastikan langsung ke lapangan, dilihat apakah si penerima bisa memakai handphone atau tidak. Nah, ternyata mereka tidak bisa pakai, tapi KTP dan rekeningnya yang dipakai orang lain untuk judol,” terang Akbar ketika dikonfirmasi, Kamis (8/1/2026).

    Akbar memastikan, pihaknya sudah melakukan klarifikasi di Siks-NG yang menjadi sistem data terpadu milik Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengelola data kemiskinan dan penerima bansos.

    Upaya ini dilakukan untuk memberikan pembelaan serta mencegah agar bantuan bagi penerima manfaat PKH tidak dicabut karena terlibat judol.

    “Sudah kita beri pembelaan bahwa yang ini (42 penerima bansos PKH, Red) tidak terlibat judol. Jadi, cuma tiga yang terlibat, sisanya ini tidak terlibat tapi digunakan oleh pihak lain,” tambahnya.

    Saat ini, Akbar masih menunggu tindak lanjut terhadap 3 penerima bansos yang terbukti bermain judol dari Kemensos RI. Kemungkinan besarnya, bantuan mereka akan dicabut.

    “Ini yang terlibat sudah dilaporkan, nanti keputusannya menunggu dari pusat apakah akan tetap diberikan bansos atau tidak. Tapi keterangan dari menteri kan dicabut mungkin nanti diumumkan, tapi kita masih menunggu,” ungkap Akbar.

    Untuk mencegah temuan serupa, para penerima bantuan sosial PKH diimbau agar tidak mudah memberikan identitas seperti KTP maupun buku rekening kepada siapapun.

    Selain itu, rekening yang diperuntukan untuk bantuan juga direkomendasikan agar tidak dipakai untuk transaksi non-bansos. [has/aje]