Category: Beritajatim.com Politik

KPU Kota Blitar Yakin Gugatan Bambang-Bayu Ditolak MK

Blitar (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar yakin bahwa gugatan sengketa hasil Pilkada yang diajukan oleh Pasangan Bambang-Bayu bakal ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“KPU Kota Blitar yakin yang mulia hakim MK akan menolak seluruh permohonan,” ungkap Rangga Bisma Aditya, Ketua KPU Kota Blitar, Senin (3/2/2025).

Keyakinan KPU Kota Blitar ini bukan tanpa sebab. Pasalnya dalam proses tahapan hingga pelaksanaan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Blitar, KPU mengaku telah menjalankan semua prosedur dan aturan.

KPU Kota Blitar pun menegaskan bahwa semua keputusan terkait Pilwali sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Hal itulah yang membuat KPU Kota Blitar yakin bahwa gugatan yang diajukan Bambang-Bayu bakal ditolak MK.

“Kami telah melakukan seluruh tahapan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada,” imbuhnya.

Sebagai pihak termohon dalam sidang gugatan sengketa hasil Pilkada, KPU Kota Blitar pun telah memberikan dan memaparkan jawaban atas tuntutan dari pemohon yakni Bambang-Bayu. Jawaban atas tuntutan itu telah dibacakan oleh KPU Kota Blitar di depan majelis hakim MK.

Jawaban tersebut pun diyakini KPU Kota Blitar sudah bisa meyakinkan majelis hakim MK sebagai pertimbangan untuk menolak semua tuntutan dari pihak pemohon yakni Bambang-Bayu.

“Kami yakin MK bakal memutuskan Dismissal dengan mempertimbangkan jawaban kami sebagai termohon,” tegasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh pihak terkait yakni Syauqul Muhibbin-Elim Tyu Samba. Pasangan yang telah memenangkan Pilwali Blitar 2024 kemarin yakin bahwa MK bakal menolak gugatan rivalnya Bambang-Bayu.

Mas Ibin (sapaan Syauqul Muhibbin) masih sangat yakin bahwa gugatan yang diajukan oleh Bambang-Bayu bakal ditolak oleh MK. Sehingga penetapan dan pelantikan Mas Ibin sebagai Wali Kota Blitar bisa tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Dari sidang pertama dan kedua sudah sangat jelas kalau gugatan pemohon tidak memenuhi syarat untuk diajukan ke MK,” ungkap Zainul Ichwan, Ketua Tim Pemenangan Ibin-Elim.

Menurut Tim Pemenangan Ibin-Elim, ada dua aspek yang menjadi kelemahan utama dalam gugatan Bambang-Bayu. Pertama, pendaftaran gugatan melebihi tenggat waktu yang ditetapkan. Kedua, perselisihan hasil suara yang diajukan tidak mencapai ambang batas untuk dikategorikan sebagai sengketa hasil pemilu yang layak diperiksa MK.

“Dari mulai pendaftaran saja sudah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan. Dan, ambang batas perselisihan juga tidak memenuhi syarat,” imbuhnya.

Sidang ketiga yang akan dibacakan pada 5 Februari 2025 besok, akan menjadi penentu nasib gugatan Bambang-Bayu. Jika MK menolak gugatan, maka kemenangan Mas Ibin-Elim akan semakin kokoh. Namun, jika MK menemukan adanya pelanggaran serius dalam proses pemilihan, bukan tidak mungkin hasil Pilkada akan berubah.

Bagi masyarakat Blitar, putusan MK ini bukan sekadar perkara hukum, tetapi juga soal legitimasi demokrasi lokal. Sejumlah pihak menilai bahwa sengkarut sengketa ini memperlihatkan lemahnya koordinasi antar lembaga penyelenggara pemilu di tingkat daerah.

Pengamat politik dari Universitas Islam Balitar (Unisba) Blitar, Anwar Hakim Darajad, menilai bahwa kasus ini menjadi ujian kredibilitas bagi Bawaslu Kota Blitar.

“Jika terbukti ada pelanggaran serius, ini akan mencoreng integritas pengawasan pemilu. Tapi jika tidak, maka ini bisa jadi pelajaran bagi tim yang kalah agar lebih cermat dalam menyusun gugatan,” katanya [owi/beq]

03/02/2025 09:21
Resepsi Harlah ke-102 di Kediri, Pj Wali Kota: NU Berperan Besar Bangun Peradaban

Kediri (beritajatim.com) – Resepsi peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) digelar di Yayasan Al Asyari, Minggu (2/2/2025) malam. Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Pj Wali Kota Kediri Zanariah, Rois Syuriah PCNU Kota Kediri KH. Abdul Hamid, Ketua DPRD Firdaus, Wali Kota Terpilih Vinanda Prameswati, Wakil Wali Kota Terpilih Qowimuddin, serta perwakilan Forkopimda.

Dalam sambutannya, Pj Wali Kota Kediri Zanariah menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh warga Nahdliyin atas peringatan hari lahir organisasi yang telah berdiri selama lebih dari satu abad ini.

Apresiasi Pemkot Kediri untuk NU

“Saya atas nama Pemerintah Kota Kediri mengucapkan selamat memperingati Hari Lahir ke-102 tahun Nahdlatul Ulama kepada segenap warga Nahdliyin. Terima kasih atas komitmen Bapak Ibu dalam membangun peradaban dan menjaga akhlusunah wal jamaah di Kota Kediri pada khususnya, serta NKRI yang kita cintai,” ujar Zanariah.

Ia menambahkan bahwa organisasi yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy’ari dan para kiai lainnya pada 16 Rajab 1334 Hijriyah ini telah berkiprah panjang dalam memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara.

Kontribusi NU di Berbagai Bidang

Di bidang pendidikan, pesantren-pesantren di bawah naungan NU telah melahirkan banyak ulama, cendekiawan, dan pemimpin yang turut serta dalam membangun bangsa. Sementara di sektor ekonomi, NU terus mengembangkan berbagai inisiatif kemandirian umat melalui koperasi serta pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren.

“Dalam menjaga kebangsaan, NU selalu berada di garis depan dalam merawat persatuan dan membela nilai-nilai kebhinekaan,” lanjutnya.

Peringatan Harlah tahun ini mengusung tema Bekerja Bersama Umat Untuk Indonesia Maslahat, yang bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dan gotong royong dalam menghadirkan solusi bagi berbagai permasalahan umat.

Masa Jabatan Pj Wali Kota Segera Berakhir

Di penghujung sambutannya, Zanariah juga menyampaikan refleksi atas masa tugasnya sebagai Pj Wali Kota Kediri yang segera berakhir seiring dengan telah terpilihnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri yang baru.

“Saya bersyukur atas kesempatan yang diberikan untuk mengabdi di Kota Kediri. Terima kasih atas segala kolaborasi dan sinergi yang luar biasa. Tentu dalam perjalanan ini ada kekhilafan dan kesalahan yang mungkin saya lakukan, saya mohon maaf sebesar-besarnya,” ungkapnya.

Acara ini menjadi momen penting bagi warga Nahdliyin di Kediri untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan memperkokoh peran NU dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. [nm]

03/02/2025 07:40
Sengketa Pilwali Blitar, Putusan MK Dibacakan Live YouTube

Blitar (beritajatim.com) – Nasib Syauqul Muhibbin sebagai Wali Kota Blitar bakal ditentukan pada hari Rabu 5 Februari 2025 mendatang. Mahkamah Konstitusi (MK) bakal mengumumkan hasil gugatan sengketa hasil Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Blitar 2024 kemarin, dimana Mas Ibin (sapaan Syauqul Muhibbin) keluar sebagai pemenangnya.

Gugatan sengketa hasil Pilwali Blitar ini diajukan oleh rival dari Mas Ibin yakni Bambang Rianto-Bayu Setyo Kuncoro. Dalam gugatannya tim advokasi Bambang-Bayu meminta agar Mas Ibin-Elim didiskualifikasi karena dituduh melakukan politik uang semasa tenang Pilwali Blitar.

Gugatan itu pun sudah disidang oleh MK sebanyak 2 kali. Kini sidang putusan pendahuluan akan dibacakan pada Rabu 5 Februari 2025 mendatang.

“Untuk Sidang Putusan Pendahuluan akan dilakukan Hari Rabu, 5 Februari 2024 pkl. 19.30 WIB di Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta,” ungkap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar, Rangga Bisma Aditya, Minggu (2/02/2025).

Jika gugatan Bambang-Bayu diterima maka penetapan dan pelantikan Mas Ibin sebagai Wali Kota Blitar bisa saja tertunda. Pasalnya tim advokasi Bambang-Bayu memiliki 2 pokok tuntutan yakni Pendis kualifikasian atau pemungutan suara ulang.

“Insya Allah akan disiarkan langsung Live via Chanel YouTube Resmi Mahkamah Konstitusi,” imbuhnya.

Mas Ibin sendiri masih sangat yakin bahwa gugatan yang diajukan oleh Bambang-Bayu bakal ditolak oleh MK. Sehingga penetapan dan pelantikan Mas Ibin sebagai Wali Kota Blitar bisa tetap berjalan sebagai mana mestinya.

“Dari sidang pertama dan kedua sudah sangat jelas kalau gugatan pemohon tidak memenuhi syarat untuk diajukan ke MK,” ungkap Zainul Ichwan, Ketua Tim Pemenangan Ibin-Elim.

Menurut Tim Pemenangan Ibin-Elim, ada dua aspek yang menjadi kelemahan utama dalam gugatan Bambang-Bayu. Pertama, pendaftaran gugatan melebihi tenggat waktu yang ditetapkan. Kedua, perselisihan hasil suara yang diajukan tidak mencapai ambang batas untuk dikategorikan sebagai sengketa hasil pemilu yang layak diperiksa MK.

“Dari mulai pendaftaran saja sudah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan. Dan, ambang batas perselisihan juga tidak memenuhi syarat,” imbuhnya.

Sidang ketiga yang akan dibacakan pada 5 Februari 2025 besok, akan menjadi penentu nasib gugatan Bambang-Bayu. Jika MK menolak gugatan, maka kemenangan Mas Ibin-Elim akan semakin kokoh. Namun, jika MK menemukan adanya pelanggaran serius dalam proses pemilihan, bukan tidak mungkin hasil Pilkada akan berubah.

Bagi masyarakat Blitar, putusan MK ini bukan sekadar perkara hukum, tetapi juga soal legitimasi demokrasi lokal. Sejumlah pihak menilai bahwa sengkarut sengketa ini memperlihatkan lemahnya koordinasi antar lembaga penyelenggara pemilu di tingkat daerah.

Pengamat politik dari Universitas Islam Blitar (Unisba) Blitar, Anwar Hakim Darajad, menilai bahwa kasus ini menjadi ujian kredibilitas bagi Bawaslu Kota Blitar.

“Jika terbukti ada pelanggaran serius, ini akan mencoreng integritas pengawasan pemilu. Tapi jika tidak, maka ini bisa jadi pelajaran bagi tim yang kalah agar lebih cermat dalam menyusun gugatan,” katanya (owi/but)

03/02/2025 01:12
Minat PMI Tulungagung Masih Tinggi, Nilai Remiten 2024 Tembus Rp 2,4 Triliun

Tulungagung (beritajatim.com) – Minat masyarakat Tulungagung bekerja ke luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) tetap tinggi. Bahkan nilai remiten PMI asal Kabupaten Tulungagung naik Rp 2,3 Triliun. Mayoritas pencari kerja mendapatkan penempatan sebagai PMI. Negara Taiwan, Hongkong, Korea Selatan dan Jepang menjadi daerah favorit PMI asal Tulungagung.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Tulungagung, Agus Santoso mengatakan, pada 2024 tercatat ada sebanyak 4.147 pencari kerja di Kabupaten Tulungagung. Dari jumlah ini sebanyak 3.571 pencari kerja sudah mendapatkan penempatan.

Mayoritas mereka bekerja di luar negeri sebagai PMI. Total terdapat 3.405 pekerja mendapatkan pekerjaan di luar negeri. “Untuk pencari kerja yang ditempatkan dalam negeri hanya 166 orang,” ujarnya, Minggu (2/2/2025).

Meski PMI mendominasi penempatan pencari kerja 2024, jumlah PMI Tulungagung termasuk menurun jika dibandingkan sebelum pandemi Covid-19. Sebelum Covid-19 jumlah PMI asal Tulungagung mencapai 6.000 orang lebih.

Menurunnya jumlah PMI bukan karena minatnya yang rendah, namun karena pemerintah Indonesia mengeluarkan monatorium kebeberapa negara penempatan.

“Selain itu, beberapa negara juga memperlakukan PMI kurang manusiawi. Maka dari itu dilakukan pembatasan PMI bekeja di negara itu,” paparnya.

Menurut Agus, PMI asal Tulungagung paling banyak bekerja di negara Taiwan, Hongkong, Jepang dan Korea Selatan. Tingginya angka PMI ini membuat angka remiten juga mengalami kenaikan.

Pada 2024 total reminten PMI Tulungagung naik Rp 200 Miliar. “Pada 2023 remiten PMI hanya sekitar Rp 2,1 triliun, dan 2024 rimiten PMI Tulungagung naik menjadi Rp 2,4 triliun,” pungkasnya. [nm/but]

02/02/2025 23:13
Plt Bupati Sidoarjo H Subandi Bakal Evaluasi Outing Class

Sidoarjo (beritajatim.com) – Plt Bupati Sidoarjo H. Subandi, mengunjungi rumah duka Nafiri Arimbi Maharani, salah satu korban meninggal dalam kecelakaan bus rombongan SMAN 1 Porong. Kedatangannya merupakan bentuk belasungkawa sekaligus dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan.

Plt Bupati Sidoarjo menyampaikan rasa duka yang mendalam atas musibah tersebut. Ia berharap keluarga korban diberikan ketabahan dan kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. “Semoga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi,” ucap Subandi saat ditemui di rumah duka, Minggu (2/2/2025).

H. Subandi menekankan pentingnya pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang. Ia mengingatkan agar kegiatan outing class direncanakan secara matang demi keselamatan siswa.

Terlebih, belum lama ini juga terjadi musibah di Mojokerto, di mana beberapa siswa SMP meninggal saat mengikuti outing class di Yogyakarta.

Sebagai langkah antisipasi, Subandi memerintahkan sekolah-sekolah, khususnya tingkat SD dan SMP, untuk tidak lagi mengadakan kegiatan outing class. Menurutnya, keselamatan siswa harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan pendidikan.

“Sebelumnya sudah saya perintahkan agar SD dan SMP tidak melakukan outing class. Kalau untuk SMA, itu merupakan wewenang provinsi,” terangnya.

Dia tidak ingin hal seperti ini terulang. Namanya musibah, kita tidak pernah tahu kapan datangnya.
Jika kegiatan di luar kelas harus tetap dilakukan, Subandi menyarankan agar dilaksanakan di wilayah sendiri. Dengan demikian, risiko kecelakaan selama perjalanan dapat diminimalkan.

“Kami berencana menerbitkan surat edaran terkait larangan outing class bagi sekolah-sekolah. Surat edaran tersebut akan segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Subandi berharap kebijakan ini dapat mengurangi risiko kecelakaan bagi pelajar di Sidoarjo.”Saya berharap langkah ini dapat memberikan perlindungan lebih bagi para siswa,” pungkasnya. (isa/but)

02/02/2025 20:01
Pj Zanariah Pamit kepada Tokoh Agama dan Wali Kota Kediri Sebelumnya

Kediri (beritajatim.com) – Menjelang akhir masa jabatannya, Penjabat (Pj) Wali Kota Kediri, Zanariah, berpamitan kepada sejumlah tokoh agama (toga) serta Wali Kota Kediri periode 2014–2019 dan 2019–2023, Minggu (2/2/2025).

Kunjungan diawali di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri untuk menemui KH Abdullah Kafabihi Mahrus, Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo. Selanjutnya, Zanariah berkunjung ke kediaman KH Anwar Iskandar, Pengasuh Pondok Pesantren Al Amien Ngasinan sekaligus Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Terakhir, ia bersilaturahmi ke kediaman Abdullah Abu Bakar yang menjabat sebagai Wali Kota Kediri selama dua periode, 2014–2019 dan 2019–2023.

Dalam pertemuan tersebut, Zanariah menyampaikan pamit seiring dengan selesainya masa tugasnya sebagai Pj Wali Kota Kediri. “Saya mohon pamit dan mohon doa restunya untuk kembali ke Jakarta menjalankan pekerjaan saya di sana. Mohon maaf apabila selama saya bertugas di Kota Kediri ada kekurangan dan juga kesalahan yang saya lakukan,” terangnya.

Menghargai Dukungan Para Tokoh Agama

Lebih lanjut, Zanariah menuturkan bahwa sejak awal penugasannya sebagai Pj Wali Kota Kediri, ia juga telah bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh agama untuk memohon doa serta dukungan dalam menjalankan tugasnya. Karena itu, ia merasa perlu untuk kembali berpamitan dan menyampaikan rasa terima kasih.

“Terima kasih kepada pak kyai karena selalu mendoakan Kota Kediri sehingga kota ini selalu aman, nyaman, dan damai. Terima kasih juga selama 15 bulan saya di sini saya selalu didukung dan didoakan,” imbuhnya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Kediri, Zanariah, berpamitan kepada Wali Kota Kediri sebelumnya

Apresiasi dari Ketua Umum MUI Pusat

Dalam kesempatan tersebut, KH Anwar Iskandar mengapresiasi kepemimpinan Zanariah selama menjabat sebagai Pj Wali Kota Kediri. Menurutnya, Zanariah telah memberikan kontribusi yang baik dalam pembangunan Kota Kediri.

“Terima kasih kepada Ibu Pj selama memimpin Kota Kediri. Hasil pemantauan saya sudah meletakkan pondasi yang baik dari berbagai aspek. Saya harap tali silaturahmi dengan Kota Kediri tetap terjaga,” ujar KH Anwar Iskandar.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Roni Yusianto, Kepala Bakesbangpol Indun Munawaroh serta Kepala Bagian Kesra Ahmad Jainuddin. [nm/aje]

02/02/2025 17:15
Pakar UGM Nilai Kinerja Ekonomi Kabinet Merah Putih Belum Optimal, Ini Penjelasan Lengkapnya!

Yogyakarta (beritajatim.com)– Para ekonom dan sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan pandangan kritis terhadap kinerja ekonomi pemerintahan baru. Mereka menyoroti tantangan besar yang dihadapi kabinet dalam mencapai target pembangunan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan reformasi sektor pendidikan serta kesehatan.

Tantangan dalam Pembangunan Ekonomi

Ekonom UGM, Dr. Dumairy, menilai bahwa masih terlalu dini untuk mengukur keberhasilan ekonomi Kabinet Merah Putih. Banyak program yang saat ini dijalankan merupakan kelanjutan dari kabinet sebelumnya. Hal ini membuat implementasi kebijakan menjadi tidak sepenuhnya inisiatif baru. “Tidak mudah menjalankan program yang bukan berasal dari ide awal pemerintahan saat ini,” ujar Dumairy.

Pemerintah telah menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem dan tingkat pengangguran pada tahun 2025. Namun, menurut Dumairy, target tersebut hanya dapat tercapai jika diiringi pertumbuhan ekonomi yang stabil serta distribusi pendapatan yang lebih merata. “Pembangunan ekonomi harus sejalan dengan pertumbuhan yang inklusif,” tambahnya.

Pengelolaan Sumber Daya dan Hilirisasi Ekonomi

Dumairy juga menekankan pentingnya semangat nasionalisme dalam mengelola sumber daya ekonomi. Pemerintah perlu menata ulang penguasaan sektor strategis seperti pertambangan dan lahan agar lebih bermanfaat bagi rakyat. Selain itu, ia mengusulkan agar kebijakan hilirisasi industri lebih inklusif, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh korporasi besar, tetapi juga masyarakat luas. “Keuntungan dari hilirisasi seharusnya tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak,” tegasnya.

Tantangan dalam Sektor Pendidikan dan Kesehatan

Selain ekonomi, sosiolog politik UGM, Dr. Arie Sujito, mengkritisi sistem pelayanan kesehatan, khususnya BPJS, yang menurutnya masih belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Ia menekankan perlunya reformasi manajemen BPJS agar lebih adil dan efisien. “Jangan sampai terjadi ketidakadilan dalam pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Dalam sektor pendidikan, Arie menyoroti mahalnya biaya pendidikan yang menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas. Ia juga mengkritik kebijakan anggaran pendidikan yang dinilai kurang memadai dan justru memperburuk kondisi pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya, perguruan tinggi seharusnya lebih fokus pada peningkatan mutu pendidikan daripada terlibat dalam proyek yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, seperti bisnis pertambangan. “Pendidikan seharusnya bebas dari kepentingan bisnis yang berisiko merusak demokrasi akademik,” tambahnya.

Peran Mahasiswa dalam Transformasi Sosial

Meskipun situasi saat ini penuh tantangan, Arie tetap optimis bahwa perubahan dapat terjadi jika masyarakat, terutama mahasiswa, bersatu dalam gerakan sosial yang kuat. Ia mencontohkan aksi mahasiswa dalam menentang kebijakan pajak 12% sebagai bentuk konsolidasi yang berhasil dalam mendorong perubahan kebijakan. “Mahasiswa memiliki peran strategis dalam transformasi demokrasi,” pungkasnya. [aje]

02/02/2025 14:24
Damkar Jember Hadapi Sejumlah Persoalan, Apa Saja?

Jember (beritajatim.com) – Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari kendaraan operasional hingga ketersediaan sarana pemadaman api di sejumlah titik.

“Mau dibilang apa? Kondisi riil kami, pengadaan kendaraan damkar di Jember terakhir pada 2014 kalau tidak salah. Sementara untuk mobilitas coverage afrea 31 kecamatan, di Mako (Markas Komando) hanya ada dua unit kendaraan,” kata Kepala UPT Damkar Jember Ahmad Sidiq, Sabtu (1/2/2025).

Sementara itu di tiga pos, yakni Kalisat, Ambulu, dan Rambipuji, hanya ada tiga unit. “Untuk manajemen wilayah kebakaran, prosedur operasional standarnya, kami harus 15 menit sampai di lokasi kebakaran. Jadi sangat kurang sekali,” kata Sidiq.

Sidiq mencontohkan pemadam kebakaran Pos Kecamatan Rambipuji yang memiliki wilayah kerja hingga Kecamatan Tanggul, Sumberbaru, dan Kencong. Dengan jarak perjalanan yang jauh, kendaraan pemadam baru sampai ke lolasi kebakaran kurang lebih satu jam.

“Bandingkan dengan Kota Batu yang punya tiga kecamatan, tapi mobil damkarnya 15-20 unit. Kita yang punya 31 kecamatan, hanya punya lima unit mobil dan sudah berusia lanjut. Mudah-mudahan ke depan ada akselerasi dari pemerintah daerah, perhatian khusus di samping kami mengajukan hibah ke pemerintah pusat,” kata Sidiq.

Sidiq sempat menyampaikan masalah ini saat bertemu Bupati Hendy Siswanto, di Pendapa Wahyawibawagraha, Jumat (31/1/2025). “Perlu ada pos baru lagi di Tanggul. Tapi tentu perlu tambahan tenaga dan sarana mobil,” kata Hendy.

Tak hanya mobil pemadam. Hidran di Jember sebagai lokasi mengambil air juga minim. Hanya ada lima buah di kawasan kota yang berfingsi, yakni di Jalan Sentot, Jalan Gajah Mada, Jalan Kartini, Jalan PB Sudirman, dan Johar Plasa.

Pasukan damkar berharap lebih banyak hidran yang difungsikan. “Menurut teman-teman, ada sembilan hidran. Tentunya dengan melihat volume air yang ada. Kalau volume air berkurang, meski ada hidran aka terkendala,” kata Hendy.

Hendy memandang perlu ada uji coba pengaktifan hidran. “Apakah menganggu kondisi jaringan perpipaan pelanggan PDAM. Saya menyampaikan ke Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (yang membawahi UPT Damkar) agar berkoordinasi dengan PDAM,” katanya.

Hendy juga menyarankan damkar berkoordinasi dengan Perusahaan Listrik Negara terkait mitigasi dan sosialisasi arus rendah. “Saat pergantian musim hujan ke kemarau, akan jadi problem kalau tidak ada sosialisasi kabel-kabel rumah tangga yang di-jumper. Arus rendah ini berbahaya sekali karena berpotensi menyebabkan kebakaran,” katanya.

Mengatasi kekurangan mobil pemadam, Hendy menyarankan Damkar Jember melakukan kerja sama antarkabupaten, yang melibatkan Jember, Banyuwangi, Probolinggo, Bondowoso, Lumajang, terkait perbatasan. Apabila terjadi kebakaran di perbatasan, kita bisa meminta bantuan tetangga-tetangga sebelah,” katanya.

Hendy juga menerima laporan soal tidak adanya inspektur dan analis damkar di Jember. Seorang inspektur damkar harus menjalani pendidikan untuk menguasai kompetensi lebih tinggi soal penanganan kebakaran.

“Inspektur damkar ini yang memprogramkan mitigasi dan menjadi motor utama. Ini jadi pekerjaan rumah Satpol PP untuk menaikkan grade teman-teman dengan menyekolahkan mereka, dan menyediakan anggarannya,” katanya.

Sementara itu, analis damkar bertugas menangani tata kelola administrasi keuangan dan perencanaan. “Karena damkar ini, meskipun tidak ada accident, harus ada pelatihan -pelatihan periodik dan simulasi. Analis ini yang punya kompetensi ini,” kata Hendy. [wir]

01/02/2025 22:09
Pemkab Sidoarjo Siap Dukung Program Contract Farming DKI Jakarta dengan Pemprov Jatim

Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur menjalin kerja sama melalui program contract farming untuk mendukung ketahanan pangan di ibu kota. Program ini diresmikan melalui acara tanam padi bersama yang digelar di Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Sidoarjo, pada Sabtu (1/2/2025).

Hadir dalam acara tersebut, oleh PJ. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, PJ. Gubernur DKI Jakarta Teguh Setya Budi dan Plt. Bupati Sidoarjo H.Subandi.

PJ. Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setya Budi menyatakan bahwasannya Contract Farming ini merupakan salah satu program dari Food Station, salah satu BUMD yang ada di wilayah Jakarta.

“Tanam padi ini merupakan program Food Station BUMD di wilayah Jakarta yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan beras di Jakarta dengan keterbatasan lahan yang ada di wilayah Jakarta. Nantinya hasil dari panen nantinya akan di jadikan beras premium yang akan disebarkan di Jakarta dengan harga stabil,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, bahwa Pemprov DKI Jakarta telah menjalin kerja sama contract farming pada 4 Kabupaten di Jawa Timur, yakni Ngawi, Sidoarjo, Kediri dan Jombang dengan total luas lahan 2.200 ha.

“Di wilayah Kabupaten Sidoarjo sendiri, kami bekerja sama dengan UD Sahabat Tani untuk program contract farming pada lahan 800 ha dengan estimasi penyerapan 2.100 ton pada periode panen Maret-April 2025,” terang Teguh Setya Budi.

Sementara itu, PJ. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menjelaskan bahwa program ini akan menimbulkan dampak positif bagi para petani di Jawa Timur dalam harga beli beras dan di Jawa Timur saat ini surplus stok beras.

“Dengan program ini, kita akan menjamin dalam harga gabah atau beras bisa dibeli dengan harga tinggi sehingga membantu kesejahteraan para petani. Dan juga, di Jawa Timur sekarang ini surplus beras sehingga ini membantu pemasaran market untuk penyerapan beras,” tutur Adhy Karyono.

Plt. Bupati Sidoarjo, H.Subandi juga menyampaikan bentuk dukungan Pemkab Sidoarjo terhadap program contract farming ini. Kesejahteraan petani akan lebih terjamin dan harga beras menjadi stabil di pasaran.

“Kami mendukung penuh dan memantau program contract farming yang dilakukan Provinsi Jatim dengan Provinsi DKI Jakarta. Dengan adanya program ini, akan menimbulkan dampak baik bagi para petani dan Sidoarjo sendiri. Semoga kerja sama ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat dikembangkan lagi untuk kerja sama di sektor lainnya,” jelasnya. (isa/ian)

01/02/2025 19:58
Ganggu Lalu Lintas, Disbudpar Magetan Tertibkan Meja Kursi Pedagang di Pinggir Telaga Sarangan

Magetan (beritajatim.com) – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Magetan terus berupaya menata kawasan wisata Telaga Sarangan agar lebih nyaman bagi wisatawan.

Salah satu langkah yakni menertibkan meja dan kursi milik pedagang yang berada di pinggir telaga. Kursi dan meja milik pedagang yang diletakkan di bibir telaga dianggap mengganggu lalu lintas.

“Beberapa hari lalu kami berkeliling untuk mengingatkan keberadaan kursi dan meja di pinggir telaga. Alhamdulillah sudah jauh berkurang. Tinggal beberapa aja,” ujar Kabid Pengelolaan Pariwisata Disbudpar Magetan, Eka Radityo, Sabtu (01/02/2025)

Meja dan kursi itu milik pedagang yang memiliki lapak di sisi luar jalan lingkar telaga. Keberadaannya dinilai mengganggu lalu lintas wisatawan yang ingin menikmati keindahan Telaga Sarangan.

“Meja & kursi milik para pedagang ini cukup mengganggu lalu lintas wisatawan di jalan lingkar telaga. Lagipula mereka kan sudah punya lapak di sisi luar jalan. Jadi sudah banyak meja & kursi yang dilepas. Kini hanya tersisa kursi yang dipasang oleh pemerintah daerah,” tambahnya.

Kunjungan Wisatawan Tetap Tinggi

Penertiban ini tidak mengurangi jumlah wisatawan yang datang ke Telaga Sarangan dalam masa libur Isra’ Miraj dan Tahun Baru Imlek. Data kunjungan wisata dari 25 hingga 29 Januari 2025 menunjukkan bahwa Telaga Sarangan masih menjadi destinasi favorit, meskipun cuaca bervariasi dari hujan deras hingga cerah berkabut.

25 Januari 2025: 3.976 wisatawan

26 Januari 2025: 11.597 wisatawan

27 Januari 2025: 10.578 wisatawan

28 Januari 2025: 8.678 wisatawan

29 Januari 2025: 5.190 wisatawan

Meskipun pada 27 Januari terjadi hujan deras dan kabut, arus lalu lintas sempat padat merayap. Namun, secara keseluruhan, lalu lintas wisatawan di kawasan Telaga Sarangan tetap terkendali dan lancar.

“Dengan adanya penataan ini, diharapkan Telaga Sarangan semakin nyaman dan aman bagi wisatawan. Upaya ini juga menjadi langkah penting dalam menjaga ketertiban dan estetika kawasan wisata unggulan Magetan ini,” pungkas Eka. (fiq/ted)

01/02/2025 18:15