Jember (beritajatim.com) – Komisi C DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mementahkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Hendy Siswanto beberapa waktu lalu, yang membatasi truk yang melintasi jalan Kecamatan Rambipuji hingga Kecamatan Puger dan Kecamatan Jombang hingga Kecamatan Puger.
Wakil Ketua Komisi C David Handoko Seto mengatakan, hasil rapat koordinasi di Pendapa Wahyawibawagraha pada 13 Januari 2025 itu bukan hasil kesepakatan forum. “Anda bisa lihat file-nya tidak ada satu pun pihak yang menandatangani itu sebagai satu kesepakatan, termasuk kami DPRD Jember. Yang ada hanya kesimpulan rapat yang dipimpin bupati,” katanya. Senin (3/2/2025).
Dalam rapat koordinasi itu, ditelurkan sejumlah poin, antara lain hanya mengizinkan kendaraan dump truck dengan kapasitas maksimal 15 ton yang bisa melintasi jalan Puger-Rambipuji dan Puger-Kecamatan Jombang.
Pembatasan itu dilakukan karena kerusakan jalan di sana begitu parah. “Problem utamanya adalah angkutan yang overload sampai 50 ton. Ini sangat berisiko terhadap jalan. Jalan pasti rusak,” kata Hendy saat itu.
Gara-gara kerusakan jalan yang parah dan memakan korban, warga sempat memblokade jalur transportasi di Kecamatan Puger pada 8-11 Januari 2025. Mereka menolak truk-truk yang memuat angkutan melebihi tonase untuk jalan kelas tiga lewat.
Menurut David, jika hasil rapat disepakati, maka masyarakat Puger akan terdampak seluruhnya. “Saya jamin masyarakat sekitar Puger tidak bisa beli bensin atau solar, karena truk BBM itu bobotnya lebih dari 35 ton. Kemudian tidak ada truk Bulog yang tidak gandeng,” katanya..
Pembatasan itu juga ditentang Aliansi Masyarakat Bersatu yang terdiri atas pengusaha truk dan pelaku usaha mikro kecil menengah. Samsul Rizal, koordinator aksi, mempertanyakan pembatasan yang dilakukan pemerintah, menyusul aksi protes warga terhadap kerusakan jalan di sana.
“Kami meminta akses jalan harus dibuka. Itu jalan umum. Bukan jalan pribadi. Tidak ada pembatasan. Kenapa ada suatu pembatasan, sehingga pelaku UMKM sangat dirugikan. Penghasilannya sangat menurun,” kata Samsul saat menemui Komisi C di DPRD Jember, Senin (3/2/2025).
Ketua Komisi C Ardi Pujo Prabowo berjanji akan menyampaikan usulan Aliansi Masyarakat Bersatu itu ke Dinas Perhubungan Jatim.”Kalau perlu kami sampaikan ke Penjabat Gubernur untuk membuka akses itu, karena (hasil pertemuan di pendapa pada 13 Januari 2025) kemarin bukan kesepakatan, tapi kesimpulan,” katanya.
Ardi mengaku ingin menjaga agar tidak terjadi gesekan antara masyarakat yang mendukung pembatasan akses jalan dan yang menolak. “Dalam kesimpulan (pada 13 Januari 2025) tidak ada batas waktu, sehingga kalau masyarakat ingin membuka, bisa saja,” katanya.
Rapat koordinasi yang dipimpin Hendy itu diikuti sejumlah pihak, antara lain Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman, Asisten II Pemerintah Provinsi Jatim Joko Irianto, Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono, Kepala Bidang Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jatim Hadi Pramoedjom anggota DPRD Jatim Satib.
Ketua DPRD Jember Ahmad Halim juga hadir bersama para ketua fraksi di DPRD Jember. Begitu pula Kepala Kepolisian Resor Jember AKBP Bayu Pratama Gubunagi dan Komandan Distrik Militer 0824 Letnan Kolonel Artileri Medan Indra Andriansyah.
Dalam rapat itu, selain Ahmad Halim, satu-satunya ketua fraksi yang angkat bicara adalah Itqon Syauqi dari Partai Kebangkitan Bangsa. Sementara David memilih bersikap pasif dalam rapat itu.
“Karena memang ada multiplier effect yang ditimbulkan ketika kita melakukan penutupan jalan pada saat itu. Walau saat itu rapat koordinasi juga dihadiri Dinas Perhubungan Provinsi dan sebagainya, tapi memang menurut kami harus dikaji,” dalihnya.
Samsul mengaku lega mendengar pembelaan David. “Namun sangat saya sayangkan, kenapa setelah kami melakukan aksi damai, baru disampaikan. Padahal hampir satu bulan penutupannya (pembatasan angkutan). Kok baru kali ini menyampaikan Dewan membantu kami, seakan-akan bupati yang salah,” katanya.
“Seharusnya kalau sudah tidak ada kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif, tolong tunjukkan. Tidak harus kami menunjukkan aksi,” kata Samsul.
Samsul menuntut DPRD Jember membuat keputusan soal pembukaan akses jalan Puger-Rambipuji untuk semua truk tanpa pembatasan tonase angkutan. “Bahwa Dewan siap mendukung kami untuk membnka jalan, entah tanggal berapa, tanpa harus menunggu anggaran (perbaikan jalan). Memang benar secara hukum harus menunggu anggaran, tapi sebagai Dewan harus bersuara juga,” katanya.
Edi Cahyo Purnomo, anggota Komisi C dari Fraksi PDI Perjuangan, meminta warga tak berprasangka negatif terhadap Dewan. “Kami berada di tengah-tengah, memikirkan kepentingan masyarakat semua. Pengguna jalan perlu diperhatikan, masyarakat sekitar perlu diperhatikan semua,” katanya.
Selain memikirkan warga yang dirugikan oleh kerusakan jalan, Komisi C juga memikirkan para sopir truk yang sempat diblokade warga pada awal Januari 2025. “Kami mendorong percepatan (perbaikan jalan) agar teman-teman tidak dirugikan,” kata Edi.
Edi meminta dukungan dari masyarakat Jember. “Besok kami ke Dinas PU Bina Marga, mendorong Pemprov melakukan perawatan, kalau perlu tiap hari dirawat. Jangan sampai ada jalan yang bolong,” katanya. [wir]
