Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Sempat Terbengkalai, Kini Wisma Atlet Pacitan Dipercantik Lagi

    Sempat Terbengkalai, Kini Wisma Atlet Pacitan Dipercantik Lagi

    Pacitan (beritajatim.com) – Setelah lama terbengkalai, Wisma Atlet Pacitan akhirnya mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat. Gedung yang sebelumnya digunakan sebagai tempat isolasi pasien Covid-19, kini sedang direnovasi oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora), untuk kembali difungsikan sebagai tempat tinggal atlet.

    Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Dita Widiapsari, mengungkapkan bahwa saat diambil alih oleh Disparbudpora, kondisi Wisma Atlet sudah mengalami banyak kerusakan. Sejumlah fasilitas, seperti lampu dan sistem air hilang atau tidak berfungsi.

    “Pekerjaan utama dalam renovasi ini meliputi pemasangan ulang lampu, perbaikan fasilitas air, serta peremajaan bagian atap dan tembok yang harus dicat ulang. Anggaran yang digunakan mencapai Rp498.075.000 dari APBD,” jelas Dita pada Rabu (5/2/2025).

    Renovasi ini, dilakukan dalam rangka persiapan turnamen Jiujitsu Kajati Cup yang akan berlangsung pada 15–16 Februari 2025. Ke depan, Wisma Atlet juga dipertimbangkan untuk berbagai fungsi lain, termasuk sebagai kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau sekretariat organisasi kepemudaan seperti Pramuka.

    Selain perbaikan bangunan, akses jalan yang menghubungkan Wisma Atlet dengan GOR Pacitan juga akan diperbaiki. Proyek ini menggunakan spesifikasi aspal penetrasi makadam (lapen) dengan lebar 2,75 meter dan ketebalan 5 cm. Pengerjaan jalan dijadwalkan berlangsung dari Januari hingga Maret 2025 dengan anggaran Rp 699.900.000.

    Pemkab Pacitan juga mengalokasikan dana tambahan untuk berbagai perencanaan dan pengawasan proyek ini. Perencanaan jalan penghubung GOR–Wisma Atlet mendapat alokasi Rp27.500.000, pengawasannya Rp22.500.000, perencanaan rehabilitasi bangunan Rp22.500.000, dan pengawasannya Rp20.000.000.

    Dengan renovasi ini, pemerintah berharap Wisma Atlet Pacitan dapat menjadi tempat yang lebih representatif dan mendukung para atlet saat bertanding di Pacitan.

    Sebelumnya, bangunan tiga lantai yang terletak di Kelurahan Sidoharjo ini sempat terbengkalai. Hal itu terjadi setelah tidak lagi digunakan sebagai tempat isolasi pasien Covid-19. Gedung ini dibiarkan kosong tanpa penghuni dan dipenuhi semak-semak karena tidak ada petugas yang menjaga. [end/suf]

  • DPRD Surabaya Usulkan Pengalihan Anggaran MGB Rp 1,1 Triliun untuk Kebutuhan Rakyat

    DPRD Surabaya Usulkan Pengalihan Anggaran MGB Rp 1,1 Triliun untuk Kebutuhan Rakyat

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni mengusulkan anggaran sebesar Rp 1,1 triliun yang awalnya dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MGB) tersebut lebih baik dialihkan untuk program-program yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan rakyat.

    “Alokasi anggaran 1,1 triliun yang semula untuk program Makan Bergizi Gratis (MGB) kami harap digunakan untuk memperluas program yang lebih dekat dengan rakyat, seperti pembangunan rumah layak huni atau rutilahu dan juga pengendalian banjir,” ujar Arif Fathoni di DPRD Surabaya, Rabu (5/2/2025).

    “Dan juga renovasi sebagian kantor KUA di Kota Surabaya yang kondisinya sudah tidak layak,” tambahnya.

    Ketika ditanya mengenai relevansi rencana Pemkot Surabaya untuk melakukan pinjaman sebesar 5,6 triliun, Fathoni memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Menurutnya, rencana utang tersebut tidak bergantung pada alokasi anggaran untuk MGB.

    “Sebenarnya rencana hutang tersebut tidak didasarkan pada alokasi anggaran yang akan terpakai untuk MGB. Hutang itu digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya yang mendukung Surabaya sebagai pintu gerbang Ibu Kota Negara (IKN) yang akan mulai efektif pada 2028 mendatang,” tutur politisi Golkar ini.

    Fathoni menambahkan, bahwa langkah ini penting agar Surabaya dapat menjadi kota superhub menuju IKN. Perpindahan ibu kota negara, menurutnya, membawa peluang ekonomi yang signifikan bagi kota Surabaya. Oleh karena itu, persiapan infrastruktur harus dimulai dari sekarang untuk menyambut peluang tersebut.

    “Perpindahan IKN membuka peluang ekonomi bagi Surabaya, untuk itu harus dipersiapkan sejak dini,” kata mantan Ketua Komisi A DPRD Surabaya ini.

    Menanggapi pertanyaan tentang kekhawatiran sejumlah pihak yang menilai utang untuk pembangunan infrastruktur hanya menguntungkan pengembang, Fathoni menegaskan bahwa semua lapisan masyarakat akan mendapatkan manfaat.

    Dia optimis dengan adanya proyek-proyek besar seperti Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) dan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT), Surabaya akan menjadi wilayah pertumbuhan ekonomi baru yang menguntungkan.

    “Semua lapisan masyarakat diuntungkan dengan pembangunan JLLB dan JLLT karena itu akan menciptakan wilayah baru untuk pertumbuhan ekonomi,” ucap Fathoni.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan, Pemkot Surabaya juga akan merasakan keuntungan dari peningkatan jual objek pajak (JOP) di wilayah yang berkembang tersebut. Hal ini, kata Fathoni, tidak hanya memberikan manfaat bagi sektor swasta, tetapi juga bagi pemerintahan kota Surabaya dalam hal peningkatan pendapatan daerah.[asg/kun]

  • Pelantikan Bupati-Wabup Jombang Terpilih Warsubi-Salman Dijadwalkan 20 Februari 2025

    Pelantikan Bupati-Wabup Jombang Terpilih Warsubi-Salman Dijadwalkan 20 Februari 2025

    Jombang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang tengah mempersiapkan berbagai hal menjelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2030, Warsubi-Salmanudin Yazid.

    Prosesi pelantikan dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 20 Februari 2025, di Istana Kepresidenan Jakarta, dengan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, membenarkan kepastian jadwal tersebut setelah sebelumnya mengalami perubahan. Semula, pelantikan direncanakan pada 6 Februari 2025, namun akhirnya diundur demi memungkinkan pelantikan serentak bagi lebih banyak kepala daerah terpilih.

    “Sudah fix 20 Februari di Jakarta. Pelantikan dilakukan secara serentak, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Jombang. Pelaksanaannya di Istana Negara Jakarta. Namun demikian, kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari Kemendagri terkait teknis pelaksanaannya,” ujar Agus saat dikonfirmasi, Rabu (5/2/2025).

    Menurut Agus, pengunduran jadwal ini juga berkaitan dengan penyelesaian proses gugatan hasil pemilihan di beberapa daerah. Meski demikian, ia memastikan bahwa Pemkab dan DPRD Jombang telah melakukan berbagai persiapan guna menyambut pelantikan ini.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jombang telah menetapkan Warsubi-Salman sebagai Bupati-Wakil Bupati terpilih berdasarkan Keputusan KPU Jombang Nomor 01 Tahun 2025.

    Pasangan nomor urut 02 tersebut meraih kemenangan dengan perolehan suara signifikan, yakni 515.880 suara atau 74,88 persen, mengungguli pasangan petahana nomor urut 01, Mundjidah Wahab-Sumrambah, yang memperoleh 173.098 suara atau 25,12 persen.

    Rencana pelantikan Warsubi-Salman sempat menimbulkan simpang siur terkait kepastian jadwalnya. Namun, dengan adanya konfirmasi dari pemerintah pusat, prosesi pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 kini telah memiliki kepastian. [suf]

  • DPRD Surabaya Tolak Wacana Pengelolaan MBG Melalui Kantin Sekolah, Ini Alasannya

    DPRD Surabaya Tolak Wacana Pengelolaan MBG Melalui Kantin Sekolah, Ini Alasannya

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Abdul Ghoni Muklas Ni’am, menolak wacana pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MGB) di kantin sekolah. Ia mengingatkan pentingnya memperhatikan kemampuan kantin sekolah dalam menyediakan makanan bergizi untuk jumlah siswa yang besar.

    Menurut Ghoni, meskipun program ini memiliki tujuan baik untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan bergizi, pengelolaan di tingkat sekolah harus dipertimbangkan dengan matang. Ia mengkhawatirkan ketidakmampuan kantin sekolah dalam melayani seribu siswa atau lebih secara konsisten, terutama dalam memastikan kualitas makanan yang bergizi.

    “Bayangkan satu sekolah ada seribu siswa. Apakah kantin mampu konsisten melayani sebanyak itu, apalagi mengatur kualitas makanan? Apakah mereka sudah teruji untuk ini?” tanya Ghoni saat dihubungi, Rabu (5/2/2025).

    Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan bahwa pengelolaan makanan bergizi di sekolah memerlukan keahlian khusus dan profesionalisme. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar kantin sekolah tidak diberi tanggung jawab penuh dalam hal ini.

    Sebagai alternatif, ia menyarankan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki kompetensi di bidang pangan, seperti Rumah Potong Hewan (RPH), diberdayakan untuk mengelola program MGB di sekolah-sekolah.

    “Kenapa tidak memanfaatkan BUMD yang bergerak di bidang ini? RPH sudah berpengalaman dalam distribusi bahan makanan, dan mereka bisa memastikan kualitas bahan yang disajikan,” ujarnya.

    Dengan melibatkan BUMD yang berkompeten, Ghoni meyakini bahwa kualitas makanan yang disajikan kepada siswa bisa terjaga dengan baik. Ia juga mengungkapkan dengan harga 10 ribu per porsi, dapat membantu memastikan stabilitas pasokan bahan makanan dan menjaga kualitasnya.

    “Apalagi kita lihat, harga bahan pokok mengalami fluktuatif atau selalu berubah. Ketika harga bahan mahal, apakah kita bisa menjamin kualitas makanan yang disajikan pada siswa? Belum lagi variabel-variabel lainnya,” tegasnya.

    Ghoni menegaskan bahwa pengelolaan makanan bergizi yang tidak profesional berisiko menimbulkan masalah hukum, sehingga perlu diperhatikan dengan serius agar tujuan dari program ini dapat tercapai tanpa adanya kendala.

    “Kalau SDM-nya tidak profesional, khawatir itu mereka nanti bermasalah dengan hukum,” pungkas Abdul Ghoni.[asg/ted]

  • Hormati Putusan MK, PDIP Ajak Bersama Membangun Jawa Timur

    Hormati Putusan MK, PDIP Ajak Bersama Membangun Jawa Timur

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur menyatakan sikap legowo terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan pasangan calon Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) dalam sengketa hasil Pilgub Jatim 2024.

    Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP. menegaskan, bahwa pihaknya menerima keputusan tersebut dengan sikap kesatria dan mengajak semua pihak untuk kembali fokus membangun Jawa Timur.

    “Hasil putusan MK telah memberikan keputusan bahwa gugatan calon kami, Risma-Gus Hans, belum bisa diterima. Artinya, pemenangnya tetap Ibu Khofifah dan Mas Emil. Secara kesatria, kami mengucapkan selamat atas terpilihnya mereka sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur,” kata Sri Untari dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025).

    Menurut Ketua Komisi E DPRD Jatim tersebut, kontestasi politik telah selesai dan kini saatnya semua elemen bersatu demi kepentingan rakyat. Ia menekankan pentingnya membangun Jawa Timur melalui jalur demokrasi yang benar dan menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan terus berkontribusi dalam pembangunan daerah.

    Selain menyoroti Pilgub Jatim, Sri Untari juga menyinggung hasil putusan MK terkait sengketa Pilkada di beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur. Ia mengungkapkan bahwa seluruh kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan yang sempat digugat ke MK akhirnya dinyatakan menang dan akan segera ditetapkan.

    “Seluruh kepala daerah dari Jawa Timur yang sempat digugat ke MK, Alhamdulillah, semua menang dan bisa segera ditetapkan. Untuk itu, kami mengundang seluruh rekan kepala daerah yang telah mendapatkan putusan final untuk berdiskusi dan mempersiapkan pelantikan,” jelasnya.

    Meski demikian, ia menambahkan bahwa masih ada dua daerah yang menunggu putusan MK, yakni Kabupaten Magetan dan Kota Blitar. PDI Perjuangan Jatim, kata Sri Untari, akan terus mengawal proses hukum yang masih berjalan di dua daerah tersebut agar tetap sesuai dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

    Dengan hasil ini, Sri Untari berharap seluruh kader PDI Perjuangan di Jawa Timur tetap solid dan siap menjalankan tugasnya dalam mendukung pemerintahan daerah yang baru. “Mari bersama-sama membangun Jawa Timur dengan seluruh kompetensi yang kita miliki demi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Sri Untari. (tok/kun)

  • FLLAJ Ponorogo Siapkan Operasi Gabungan untuk Razia Truk Tambang Over Dimensi

    FLLAJ Ponorogo Siapkan Operasi Gabungan untuk Razia Truk Tambang Over Dimensi

    Ponorogo (beritajatim.com) – Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Kabupaten Ponorogo segera turun tangan dalam penertiban armada pengangkut hasil tambang. Pasalnya, sejumlah ruas jalan mengalami kerusakan yang diduga kuat akibat truk pengangkut material tambang yang over dimensi.

    “Kondisi jalan tidak mampu menahan beban material yang melebihi kapasitasnya,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Ponorogo, Wahyudi, Rabu (05/02/2025).

    Wahyudi mengungkapkan bahwa jalan kabupaten dengan klasifikasi kelas III hanya mampu menopang kendaraan dengan muatan maksimal 8 ton. Namun, aktivitas pertambangan di Kecamatan Sampung, Sawoo, dan Jenangan justru kerap melibatkan truk bermuatan di atas batas tersebut. Truk-truk ini mengangkut berbagai material, seperti batu, tanah liat, tanah urug, dan pasir urug, sehingga berpotensi mempercepat kerusakan jalan.

    Akibatnya, beberapa ruas jalan yang sebelumnya beraspal mulus kini dalam kondisi rusak. Keluhan masyarakat pun bermunculan. Bahkan, sempat muncul usulan pemasangan portal jalan di kawasan Kecamatan Jenangan untuk membatasi akses truk tambang.

    “Kami masih mempertimbangkan opsi pemasangan portal, karena jalan tersebut juga merupakan jalur wisata menuju Telaga Ngebel,” terang Wahyudi.

    Dia menyebutkan bahwa pihaknya Selasa (4/2) kemarin mengadakan rapat dengan berbagai instansi, yakni dari Polres Ponorogo, Kodim 0802, Subdenpom V/1-1, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, serta Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro. Dalam rapat itu, disepakati bahwa akan dilakukan operasi gabungan.

    “Tindakan tegas dan terukur harus dilakukan, mengingat selama ini pengemudi truk tambang sering bermain kucing-kucingan dengan petugas,” ungkap Wahyudi.

    Ia juga menyoroti praktik di mana truk saat uji kendaraan (KIR) memenuhi spesifikasi standar, tetapi di lapangan bak truk justru mengalami modifikasi untuk menampung muatan lebih banyak. Dengan operasi gabungan ini, diharapkan penertiban truk tambang over dimensi dapat menekan laju kerusakan jalan sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan lainnya. (end/ted)

  • KPU Lamongan Segera Gelar Pleno Penetapan Bupati-Wabup Terpilih

    KPU Lamongan Segera Gelar Pleno Penetapan Bupati-Wabup Terpilih

    Lamongan (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan segera menggelar rapat pleno penetapan pasangan Yuhronur Efendi-Dirham Akbar Aksara sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lamongan terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    Rapat pleno penetapan itu bisa dilaksanakan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan penarikan kembali permohonan perkara mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Lamongan yang diakukan pihak pasangan calon nomor urut 01 Abdul Ghofur-Firosya Shalati.

    Ketetapan tersebut dibacakan Ketua MK Suhartoyo didampingi 8 Hakim Konstitusi di Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Ketua KPU Lamongan, Mahrus Ali, mengatakan salinan putusan dismissal dari MK juga telah terbit, sehingga pihaknya segera menggelar rapat pleno terbuka KPU terkait penetapan pasangan calon terpilih.

    “Rapat pleno KPU ini rencananya akan digelar nanti malam jam 8,” kata Mahrus, Rabu (5/2/2025).

    Rapat pleno penetapan Paslon terpilih itu akan berlangsung secara terbuka dan dihadiri oleh sejumlah pihak terkait. Antara lain pasangan calon, tim pemenangan, partai politik dan Bawaslu Lamongan.

    Selain itu, kata Mahrus, rapat pleno tersebut juga akan dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Lamongan.

    “Setelah pleno, besok akan kita ajukan usulan pelantikan ke DPRD,” ucap Mahrus.

    Untuk diketahui, sebelumhya pihak Paslon 01 Ghofur-Firosya mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Lamongan kepada MK, karena menilai perolehan hasil suara Paslon nomor urut 02, Yuhronur Efendi-Dirham Akbar Aksara (Yes-Dirham) didapatkan melalui pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

    Namun kemudian permohonan tersebut dicabut oleh Kuasa Hukum Paslon Ghofur-Firosya, saat Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara, di Ruang Sidang Panel 2, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani, di Gedung 3 MK, Jakarta, Rabu (8/1/2025). (fak/ted)

  • ASN dan Pegawai di Pamekasan Dilarang Beli Dagangan PKL di Area Terlarang

    ASN dan Pegawai di Pamekasan Dilarang Beli Dagangan PKL di Area Terlarang

    Pamekasan (beritajatim.com) – Pj Sekda Pamekasan, Ach Faisol mengimbau sekaligus mengajak para Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pegawai di lingkungan Pemkab setempat, agar tidak membeli barang pada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang membuka lapak di area terlarang.

    Bahkan pihaknya juga meminta para ASN maupun pegawai agar berbelanja di Sentra PKL, atau di lokasi yang memang diperkenankan membuka lapak dagangan. Sehingga hal itu dapat mendongkrak sektor perekonomian para PKL.

    “Kami sudah mengimbau sekaligus meminta paea ASN maupun pegawai, agar tidak membeli (barang) di jalan raya yang mengganggu pengguna jalan lainnya. Bahkan kami juga menyarankan agar mereka membeli di Food Colony (salah satu Sentra PKL yang terletak di Jl Kesehatan),” kata Ach Faisol, Rabu (5/2/2025).

    Himbauan tersebut seringkali disampaikan kepada para ASN maupun pegawai dalam beberapa kali kesempatan. “Setiap pertemuan kami seringkali menyarankan agar mereka membeli dagangan PKL di area yang sudah ditetapkan (bukan di zona terlarang),” ungkapnya.

    “Bahkan himbauan ini juga kami sampaikan pada setiap pertemuan kedinasan maupun di luar dinas, baik disampaikan secara langsung maupun melalui kepala-kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) masing-masing,” sambung Ach Faisol.

    Selain itu, pihaknya juga komitmen untuk segera kembali melakukan penataan khususnya di area Food Colony, yang dijadikan sebagai titik relokasi para PKL yang mengkal di area terlarang, Monumen Arek Lancor Pamekasan.

    “Kami akan menata PKL yang ada di area Food Colony, agar lebih nyaman dan aman. Mulai perbaikan fasilitas, tambahan fasilitas hingga konsep penataan untuk kenyamanan bersama (PKL maupun pengunjung),” jelasnya.

    Komitmen penataan tersebut tentunya akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan inisiasi yang digagas. “Jadi saat ini kami sedang menata PKL yang insyaallah akan dipusatkan di Food Colony,” tegasnya.

    “Tidak kalah penting, penataan ini akan kita lakukan secara bertahap dengan perencanaan yang bagus, sehingga para PKL yang ada di trotoar bisa dipusatkan di Food Colony. Mohon dimaklumi, pelan pelan,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Mak Rini Tutup Masa Jabatan dengan Prestasi Gemilang: APBD Awards hingga Investasi Rp 4,31 Triliun

    Mak Rini Tutup Masa Jabatan dengan Prestasi Gemilang: APBD Awards hingga Investasi Rp 4,31 Triliun

    Blitar (beritajatim.com) – Rini Syarifah atau yang akrab disapa Mak Rini memiliki torehan kinerja yang cukup mentereng selama menjabat sebagai Bupati Blitar. Torehan prestasi dan kinerja Mak Rini tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Tahun 2024 di Graha DPRD Kabupaten Blitar, Selasa (04/02/2025).

    Dalam kesempatan tersebut mak Rini panggilan akrab Bupati Blitar menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024. Disebutkannya bahwa pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk pencapaian sasaran pembangunan dan mengatasi berbagai permasalahan pembangunan, seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga peningkatan produktivitas sektor perekonomian.

    Pengelolaan keuangan itu antara lain, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp2.715.071.854.518 terealisasi 97,9 % yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditarget sebesar Rp459.526.054.923 terealisasi 98,49% dan Pendapatan Transfer target sebesar Rp2.255. 545.799. 595 terealisasi 97,78%.

    Untuk Belanja Daerah sebesar Rp2.908.724..557.696 terealisasi sebesar 93,29%. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah berasal dari penyertaan modal sebesar Rp2.400.000.000 sehingga pembiayaan netto pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp193. 652. 702.178.

    “Atas kerja keras dan disiplin seluruh perangkat daerah dalam merealisasikan rencana anggaran serta pengawasan dari legislatif, Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Blitar berhasil mendapatkan Penghargaan APBD Awards Tahun 2024 dalam Rakornas Keuangan Daerah Tahun 2024 Kementerian Dalam Negeri untuk Kategori Realisasi Belanja Daerah Tertinggi,” ucap Mak Rini, Bupati Blitar.

    Lebih lanjut Bupati Blitar menjelaskan bahwa Realisasi Investasi Tahun 2024 tercatat sebesar 4,31 triliun rupiah, atau tumbuh sebesar 47,30%. Dan capaian nilai ekspor Kabupaten Blitar tahun 2024 tercatat sebesar Rp12. 051. 969.000.

    Untuk perputaran ekonomi oleh UMKM sebagai salah satu sektor unggulan Kabupaten Blitar melalui transaksi e-katalog. Dari tahun ke tahun semakin berkembang. Tercatat, pada tahun 2024, transaksi e-katalog dilakukan oleh 7.007 UMKM dengan nilai transaksi sebesar 384,3 milyar rupiah. Di sektor pariwisata, kunjungan Wisata pada tahun 2024 di 127 destinasi wisata tercatat sejumlah Rp.3.273.408 kunjungan atau meningkat 15,5% dibanding tahun sebelumnya.

    Sementara untuk Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2024 meningkat dari 72,84 menjadi 73,44. Selama 2021-2024 IPM naik 1,96 poin dan rata-rata pertumbuhannya per tahun sebesar 0,91% atau lebih tinggi dari Jawa Timur sebesar 0,84%. Dan selama periode 2021 hingga 2024, kemiskinan dapat ditekan dari 9,65% ke 8,16%.

    “Berbagai prestasi selama 2024 juga banyak yang kita raih. Misalnya, OMBUDSMAN Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar atas Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, predikat Zona Hijau, Kualitas Tertinggi dengan nilai 94,24” ujarnya.

    Bupati Blitar berharap seluruh prestasi dan capaian positif lainnya kedepan bisa dipertahankan. Untuk itu, perlu dukungan dan kerja keras dari semua pihak.

    Bupati Blitar, Rini Syarifah menyampaikan ungkapan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, stakeholders dan masyarakat Kabupaten Blitar. Karena selama mengabdikan diri, banyak pihak seperti Forkopimda, DPRD, instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, media massa dan masyarakat sangat membantu dalam menjalankan visi misi melalui Panca Bhakti.

    Permohonan maaf juga disampaikan oleh orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini karena selama mengabdi masih banyak kekurangan dan belum bisa menuntaskan berbagai persoalan di Kabupaten Blitar. Bupati perempuan pertama di Blitar ini juga menyampaikan ucapan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Rijanto dan Beky Herdihansah. Harapannya, kedua pemimpin ini bisa amanah, membawa Kabupaten Blitar lebih maju, masyarakatnya sejahtera.

    “Saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya selama memimpin Kabupaten Blitar. Dan mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila selama bekerja sama, berkolaborasi masih banyak kekurangan. Doa saya, semoga kepemimpinan Bapak Rijanto dan Beky Kabupaten Blitar semakin maju,” ungkapnya. [owi/aje]

  • Suroboyo Bus Tabrak Lansia Hingga Tewas, DPRD Surabaya Desak Evaluasi Mendalam

    Suroboyo Bus Tabrak Lansia Hingga Tewas, DPRD Surabaya Desak Evaluasi Mendalam

    Surabaya (beritajatim.com) – Kecelakaan tragis yang terjadi pada Rabu, 5 Februari 2025, di Jalan Joyoboyo, Wonokromo, mengundang perhatian serius dari DPRD Surabaya.

    Seorang pejalan kaki, Edy Kuncoro (60), tewas setelah tertabrak oleh Suroboyo Bus saat sedang menyeberang jalan.

    Menyikapi peristiwa ini, Ketua Komisi C DPRD Surabaya, M Eri Irawan, menyebut pentingnya evaluasi dan perbaikan dalam sistem transportasi umum di kota pahlawan. Menurut Eri, kejadian ini harus menjadi pembelajaran bagi semua pihak terkait, terutama Dinas Perhubungan.

    “Kejadian ini harus menjadi pelajaran bersama, termasuk bagi Dinas Perhubungan, agar tidak terulang di kemudian hari,” ujar Eri saat dihubungi.

    Politisi PDI Perjuangan ini juga mendorong agar kinerja pekerja transportasi umum di Surabaya diperiksa lebih teliti, termasuk kondisi fisik dan psikologi mereka. Hal ini, lanjut Eri, untuk memastikan kualitas pelayanan yang lebih baik.

    “Pertama, perlu dicek terkait performa para pekerja transportasi umum di Surabaya. Perlu dicek secara berkala kinerjanya, termasuk dari aspek kondisi tubuh, psikologi, dan sebagainya. Ini untuk memastikan performa para pekerja transportasi umum semakin baik,” tutur Eri.

    Eri menambahkan, untuk mencegah kecelakaan serupa, evaluasi di titik-titik rawan kecelakaan perlu segera dilakukan. Ia juga menyarankan agar faktor-faktor seperti kondisi jalan, desain jalan, dan kelengkapan fasilitas pendukung, seperti zebra cross dan lampu jalan, diperiksa dengan seksama.

    “Pada titik-titik yang pernah terjadi kecelakaan perlu dilakukan evaluasi. Bukan hanya yang terkait kecelakaan Suroboyo Bus tersebut,” ujar Eri.

    Lebih lanjut, Eri mengingatkan Dinas Perhubungan untuk melakukan perbaikan yang lebih komprehensif dalam infrastruktur jalan dan transportasi umum. “Setelah dievaluasi, perlu dilakukan perbaikan untuk mengurangi risiko kecelakaan,” jelasnya.

    Selain itu, ia juga menekankan perlunya pendampingan hukum bagi pengemudi yang terlibat dalam insiden tersebut, sebagai bagian dari upaya untuk memastikan keadilan dan tanggung jawab. “Dishub perlu memberikan pendampingan hukum bagi pengemudi,” tegas politisi muda ini.

    Eri turut menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Edy Kuncoro. “Innalillahi wa innailaihi rojiun. Kita semua berduka atas wafatnya Bapak Edy Kuncoro dalam kecelakaan yang terjadi hari ini. Semoga beliau mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran serta ketabahan melalui situasi yang tidak mudah ini,” tandasnya.[ADV]