Category: Beritajatim.com Politik

  • Jadi Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY Raih Tingkat Kepuasan Tertinggi

    Jadi Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY Raih Tingkat Kepuasan Tertinggi

    Surabaya (beritajatim.com) – Kinerja para menteri di Kabinet Merah Putih mendapat respons positif dari masyarakat. Ini berdasarkan survei yang dilakukan The Republic Institute di seluruh Indonesia pada 18-25 Januari 2025 dengan melibatkan 1.400 responden, pengambilan sampel dengan wawancara langsung ke responden, dengan margin of error sebesar 2,6 %.

    Adapun teknik pengambilan sampel adalah Stratified Random Sampling berdasarkan validasi sampel menggunakan data terbaru BPS.

    Dari survey ini sejumlah menteri mendapatkan tingkat kepuasan dan apresiasi yang tinggi dari masyarakat.

    Salah satunya yang mendapat nilai kepuasan tertinggi untuk posisi Menteri Koordinator adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Ketua Umum Partai Demokrat ini mendapat tingkat kepuasan tertinggi, sebesar 70,8% .

    “Masyarakat menilai AHY sukses dalam mempercepat pembangunan infrastruktur nasional dan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah,” kata Peneliti Utama The Republic Institute (TRI), Sufyanto, Kamis (6/2/2025).

    AHY, kata Sufyanto dinilai memiliki integritas dan kemampuan sesuai harapan Prabowo. “Dengan nilai tertinggi, artinya AHY memiliki kemampuan menjalankan tugas sesuai harapan Presiden Prabowo,” tambahnya.

    Selanjutnya, tingkat kepuasan pada posisi kedua yaitu Zulkifli Hasan (Menko Bidang Pangan) 70,3%. “Pak Zulhas dikenal dengan kebijakan ketahanan pangan yang kuat serta pengembangan sektor pertanian dan distribusi bahan pokok,” kata Sufiyanto

    Sedangkan Budi Gunawan (Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) berada di posisi berikutnya dengan tingkat kepuasan responden sebesar 65,2%, dan Muhaimin Iskandar (Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat) dengan tingkat kepuasan sebesar 61,9%

    Namun, secara keseluruhan, kinerja para Menteri Koordinator dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran mendapatkan apresiasi yang cukup baik dari masyarakat.

    The Republic Institute dalam hasil surveynya merilis 82,2% masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Sufyanto mengatakan, survey ini bertujuan untuk melihat respon masyarakat atas Program Asta Cita yang merupakan visi strategis pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

    “Riset ini bersifat independen dan transparan guna mengukur issu-issu yang mengiringi jalannya pemerintahan dan kebijakan publik pada Program Asta Cita Prabowo Gibran,” ungkapnya.

    Sufyanto mencontohkan, dari survey yang dilakukan The Republic Institute, untuk Bidang Ekonomi masyarakat merespons puas dengan nilai 81,5%, terutama atas kebijakan swasembada pangan dan penghapusan utang macet UMKM, petani, serta nelayan.

    Bidang Sosial, responden memberi nilai 87,7%, hal ini terutama karena program Makan Bergizi Gratis (MBG)
    “Mereka menyatakan puas, dengan apresiasi tinggi terhadap program makan bergizi gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis,” jelasnya.

    Lebih jauh The Republic Institute juga merilis nilai kepuasan atas menteri-menteri di bawah Kemenko seperti Abdul Mu’ti (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah) dengan nilai kepuasan 76,4%, Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan) 75,7%, Yandri Susanto (Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal) 75,5%, Nasaruddin Umar (Menteri Agama) 74,5%, dan Sugiyono (Menteri Luar Negeri) 70,1%.

    “Menteri Nasaruddin dipercaya masyarakat sebagai pemimpin yang mampu menjaga keharmonisan antarumat beragama dan menurunkan biaya haji,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Gercep, Komisi III DPRD Kabupaten Malang Datangi Korban Longsor Dau

    Gercep, Komisi III DPRD Kabupaten Malang Datangi Korban Longsor Dau

    Malang (beritajatim.com) – Gerak cepat alias gercep dilakukan Komisi III DPRD Kabupaten Malang ketika mendapatkan aduan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Tak mau lambat bak kura kura, permasalahan yang dialami masyarakat Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang itu, terkait tanah longsor yang terjadi di kawasan Perumahan PT Bumi Podo Rukun, Rabu (29/1/2029) lalu. Komisi III langsung melakukan inspeksi mendadak ke lokasi tanah longsor.

    Sidak dipimpin langsung Ketua Komisi III Tantri Bararoh. Menurut wanita yang juga politisi PDI Perjuangan itu, setiap pembangunan kawasan perumahan sejatinya mesti memperhatikan analisis dampak lingkungan.

    “Tujuannya agar bisa mengatisipasi apa yang akan terjadi di lingkungan perumahan tersebut. Untuk itu perlu memperhatikan lingkungan penduduk. Saluran air bersih juga kena dampak longsor, di dua desa, Sumbersekar dan Dusun Jetakngasri Desa Mulyoagung,” kata Tantri, Kamis (6/2/2025).

    Wanita berkacamata ini bilang, setelah melihat langsung lokasi terdampak longsor, pihaknya menduga bahwa hal tersebut bukan murni karena faktor alam, tapi ada dugaan kuat karena faktor human error atau kelalaian manusia, dalam hal ini developer.

    Komisi III DPRD Kabupaten Malang, meninjau langsung tanah longsor di dkawasan Perumahan PT Bumi Podo Rukun, Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau.

    “Sebab menurut keterangan Pak Kasun Sumbersekar yang mendampingi sidak Komisi III menjelaskan bahwa, sebelum ada perumahan tersebut kontur tanah yang sekarang dijadikan perumahan tidak rata alias naik turun,” tegasnya.

    Terpisah, Anggota Komisi III, Abdul Qodir saat dimintai keterangan menyampaikan, longsor yang terjadi itu cukup merugikan masyarakat. Mengingat, longsor menyebabkan saluran air bersih jadi mandek.

    “Karna kontur tanah yang tidak rata, ada, pasti ada proses cut and fill yang dilakukan. Hanya saja kalau berdasarkan penjelasan Pak Kamituwo kepada kami, pihak developer pada saat melaksanakan proses cut and fill tidak menghitung secara detail tingkat resikonya, sehingga membuat tanah di sisi belakang ini menjadi tak stabil, sampai akhirnya bencana ini terjadi dan pada akhirnya memunculkan kerugian materiil. Sebab longsornya sampai merusak lahan pertanian, yakni kebun jeruk milik warga setempat dan terhentinya pasokan air bersih bagi dua desa,” ujar Abdul Qodir.

    Lebih lanjut, Tantri Bararoh, menjelaskan, pihaknya sampai harus berkoordinasi dengan BPBD dan Perumda Tirta Kanjuruhan agar keduanya memberikan bantuan air bersih lewat truk tangki selama 5 hari berturut-turut pasca longsor terjadi.

    “Hasil Sidak ini kami akan tindaklanjuti. Kami akan bicarakan dengan Komisi I untuk selanjutnya kita laksanakan RDP (rapat dengar pendapat, red) dengan Dinas Cipta Karya, Pengairan, Satpol PP, Inspektorat dan mungkin kita akan hadirkan juga kepala desa Sumbersekar, perwakilan tokoh masyarakat juga dari pengembang. Tapi pengembang yang saya maksud bukan bahan membuat kue lho ya,” sambung Abdul Qodir. (yog/but)

  • Pidato Sanusi Usai Jadi Bupati Malang Terpilih 2025-2030

    Pidato Sanusi Usai Jadi Bupati Malang Terpilih 2025-2030

    Malang (beritajatim.com) – HM Sanusi kembali terpilih sebagai Bupati Malang periode 2025-2030. Dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Malang Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 di Ruang Paripurna DPRD setempat, Kamis (6/2/2025) malam ini, Sanusi mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan masyarakat selama pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November 2024 lalu.

    “Atas nama Paslon nomor urut satu, saya ucapkan terima kasih pada masyarakat Kabupaten Malang, sehingga Pilkada serentak aman dan lancar,” ucap Sanusi.

    Sanusi juga mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu Kabupaten Malang atas pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten Malang yang berjalan dengan sangat baik.

    “KPU sukses menyelenggarakan dengan baik, Panwaslu juga mengawasi dengan cermat. Terimakasih semua,” tuturnya.

    HM Sanusi berpidato dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Malang.

    Politikus PDI Perjuangan itu menyinggung hubungan baik dengan rivalnya yakni H.Gunawam dalam kontestasi Pilbup Malang 2024 lalu.

    “Paslon nomor dua terima kasih, kami, saya adalah sahabat pak Gunawan. Kami akan bersama-sama membangun Kabupaten Malang. Juga pimpinan parpol nomer urut satu dan dua terima kasih,” tegasnya.

    Sanusi angkat topi dengan DPRD Kabupaten Malang dari undur pimpinan dan anggota yang mendukung penuh pelaksanaan pesta demokrasi serentak.

    “Terimakasih juga buat kawan kawan wartawan yang sudah memberitakan dengan wajar dan seimbang, mengedukasi masyarakat dengan baik, terimakasih. Hari ini tidak ada lagi mengkotak kotak nomer satu dan nomer dua, kita gotong royong bersama sama membangun Kabupaten Malang menjadi lebih sejahtera. Saya mohon doa dan dukungan agar kami dalam melangkah lima tahun bisa optimal,” Sanusi mengakhiri. (yog/but)

  • Wahyu-Ali Ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang Terpilih

    Wahyu-Ali Ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang Terpilih

    Malang (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang menetapkan Wahyu Hidayat – Ali Muthohirin sebagai Wali Kota Malang dan Wakil Wali Kota Malang terpilih periode 2025-2030.

    Ketua KPU Kota Malang, M Toyib bersama para komisioner lainnya menggelar rapat pleno secara daring, pada Kamis (6/2/2025) malam. Toyib menjelaskan berdasarkan hasil ketentuan pasal 60 peraturan KPU Nomor 18 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan melalui berita acara per tanggal 3 Desember 2024 no 425/PL.02.6-BA/3573/2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara.

    Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang nomor 1, Wahyu Hidayat – Ali Muthohirin ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang terpilih periode 2024-2029. Paslon Wali memperoleh 203.257 suara atau 49,62 persen dari seluruh suara sah pada Pilwali Kota Malang 2024.

    “Memutuskan dan menetapkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang nomor urut 1 Wahyu Hidayat – Ali Muthohirin terpilih untuk periode 2024-2029. Keputusan ini kami ambil sejak tertanggal 6 Februari 2025,” ujar Toyib.

    Toyib mengatakan setelah rapat pleno penetapan. KPU Kota Malang langsung berkirim surat kepada Ketua DPRD Kota Malang pada Jumat, (7/2/2025) besok. Setelah itu, akan dijadwalkan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang terpilih.

    “Rencananya (pelantikan) 20 Februari 2025. Kami besok akan mengirimkan surat hasil ini ke DPRD Kota Malang,” ujar Toyib. (luc/but)

     

  • Sanusi-Lathifah Jadi Bupati dan Wabup Malang Terpilih 2025-2030

    Sanusi-Lathifah Jadi Bupati dan Wabup Malang Terpilih 2025-2030

    Malang (beritajatim.com) – Pasangan Calon (Paslon) Sanusi-Lathifah ditetapkan sebagai Bupati dan Wabup Malang Terpilih 2025-2030. Penetapan dilakukan KPU Kabupaten Malang di Gedung DPRD setempat, Kamis (6/2/2025) malam ini.

    Penetapan tersebut dihadiri langsung Paslon Sanusi-Lathifah. Hadir pula Wabup Malang Didik Gatot Subroto, Kapolres Malang AKBP Danang Setiyo Pambudi, Forkopimda Kabupaten Malang dan Pimpinan KPU Kabupaten Malang.

    Turut hadir pimpinan partai politik dan seluruh camat di Kabupaten Malang. Penetapan dilakukan melalui pembacaan SK oleh Ketua KPU Kabupaten Malang Abdul Fatah

    “Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Terpilih nomor urut 1 Sanusi dan Hj Lathifah Shohib dengan perolehan suara 782.356,” kata Abdul Fatah, Ketua KPU Kabupaten Malang.

    KPU Kabupaten Malang menyerahkan SK kepada Bupati dan Malang Terpilih Sanusi-Lathifah.

    Menurut Fatah, keputusan ini langsung berlaku dan sebagai pengumuman kepada masyarakat. Selanjutnya, keputusan tersebut diserahkan SK kepada Paslon Sanusi-Lathifah dan Bawaslu.

    Sementara itu, Wabup Malang Didik Gatot Subroto mengucapkan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah mengawal pesta demokrasi, hingga dilangsungkannya proses penetapan ini.

    “Terima kasih kepada aparat penegak hukum kepada TNI dan Polri yang telah mengawal seluruh tahapan Pemilu 2024,” ujar Didik.

    Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para penyelenggara Pemilu 2024. Dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Malang dan Bawaslu Kabupaten Malang.

    “Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif. Mari dikawal proses selanjutnya hingga pelantikan nanti,” ucapnya. (yog/but)

  • KPU Sumenep Tetapkan Ach Fauzi – Imam Hasyim sebagai Bupati – Wakil Bupati Terpilih

    KPU Sumenep Tetapkan Ach Fauzi – Imam Hasyim sebagai Bupati – Wakil Bupati Terpilih

    Sumenep (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sumenep, di aula Kantor KPU setempat pada Kamis (06/02/2025) malam.

    Rapat pleno terbuka itu merupakan tindak lanjut keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati (PHPU Bup) Sumenep dengan pemohon Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Sumenep nomor urut 01 Ali Fikri dan Muh Unais Ali Hisyam (Final).

    Dalam sidang putusan yang digelar di gedung MK pada Rabu (05/02/2025) malam, majelis hakim MK menganggap pengajuan permohonan yang diajukan pemohon melebihi batas waktu yang ditetapkan, yakni maksimal 3 hari kerja setelah keputusan KPU Sumenep. Dengan demikian, permohonan tersebut dianggap kedaluwarsa dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara.

    Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dipimpin langsung oleh Ketua KPU Sumenep, Nurus Syamsi.

    “Memutuskan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep nomor urut 2, Achmad Fauzi Wongsojudo, SH., MH dan KH Imam Hasyim, SH., MH sebagai pasangan calon terpilih dengan perolehan suara sebanyak 379.858 atau 60,35 persen dari suara sah pada Pilkada tahun 2024,” kata Nurus Syamsi.

    Untuk penyerahan Surat Keputusan (SK) serta berita acara hasil penetapan akan dilakukan pada Jumat (07/02/2025) pukul 13.00 WIB.

    “Setelah pleno penetapan malam ini, besok siang kami akan menggelar kegiatan penyerahan surat keputusan ini kepada pihak-pihak terkait sekaligus pengajuan ke DPRD untuk proses pelantikan,” paparnya.

    Pilkada Sumenep 2024 diikuti dua paslon, yakni Ali Fikri dan Muh Unais Ali Hisyam (Final), serta Acmad Fauzi Wongsojudo-Imam Hasyim (Faham). Berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, Paslon nomor urut 1, Ali Fikri-Unais memperoleh 249.597 suara. Sedangkan Paslon nomor urut 2 Fauzi-Imam unggul dengan mendulang 379.858 suara. (tem/but)

  • Genjot PAD, Solusi Pemkab Malang di Tengah Efisiensi DAU 1,8 Trilyun

    Genjot PAD, Solusi Pemkab Malang di Tengah Efisiensi DAU 1,8 Trilyun

    Malang (beritajatim.com) – Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2025, Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Pemerintah Kabupaten Malang sebesar Rp 1,8 trilyun.

    Besaran nilai DAU tahun ini, dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025.

    Menanggapi nilai DAU dari pemerintah pusat tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi S.Sos mengatakan, DAU yang diterima telah ditetapkan dalam APBD. Ada dua jenis. Pertama, DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sejumlah Rp 1,6 Trilyun. Kedua, DAU yang ditentukan penggunaannya sejumlah Rp 310 Milyar.

    “Dengan adanya inpres no 1 tahun 2025, diharapkan ada efisiensi dan penajaman skala prioritas. Serta surat Mentri Keuangan terbaru ada pengurangan di DAU yang ditentukan penggunaannya menjadi Rp 124 Milyar,” ungkap Darmadi, Kamis (6/2/2025) sore.

    Darmadi menjelaskan, jika dibanding tahun 2024, ada penurunan DAU. “Kalau dibanding tahun 2024 ada penurunan. Namun kenaikan di DAU yang ditentukan penggunaannya yakni untuk gaji PPPK,” bebernya.

    Politikus senior PDIP Perjuangan itu melanjutkan, nilai DAU yang diterima tentunya pasti berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan tahun 2025 .

    “Pengaruhnya besar ya, dan kita akan benar benar memilih prioritas untuk tahun 2025,” tuturnya.

    Kata Darmadi, DPRD berharap bisa menutup kekurangan dengan potensi pendapatan asli Daerah atau PAD Kabupaten Malang. “Maka OPD penghasil dan Badan Pendapatan harus bisa optimal dalam upaya mencapai target pendapatan,” tuturnya.

    Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan kepada daerah. DAU merupakan bagian dari dana perimbangan.

    Tujuan DAU adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. DAU juga membantu daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal minim untuk menjalankan pelayanan umum.

    Adapun fungsi DAU yakni, memeratakan kemampuan keuangan antar daerah. Membantu daerah-daerah dengan kapasitas fiskal minim untuk menjalankan pelayanan umum.

    Mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
    DAU yang ditentukan penggunaannya dapat digunakan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar.

    DAU tahun 2025 yang dialokasikan untuk Kabupaten Malang tidak ditentukan penggunaanya sebesar Rp.1.621.992.243.000. Adapun dukungan untuk penggajian PPPK Daerah sebesar Rp.114.818.753.000. Sementara dukungan untuk pembangunan sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebesar Rp.2.400.000.000. Sedang dukungan bidang pendidikan sebanyak Rp.66.355.212.000.

    Dan dukungan bidang kesehatan sebesar Rp.92.881.638.000. Total secara keseluruhan, DAU Kabupaten Malang tahun 2025 sebesar Rp.1.898.447.846.000. Besaran DAU dari pemerintah pusat ditetapkan pada tanggal 3 Pebruari 2025 lalu oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani. (yog/ian)

  • KPU Gesik Tetapkan Yani-Alif Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

    KPU Gesik Tetapkan Yani-Alif Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

    Gresik (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik menetapkan pasangan Yani-Alif sebagai bupati dan wakil bupati terpilih periode 2024-2029 setelah melakukan rapat pleno terbuka. Penetapan ini dilakukan usai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). KPU Gresik juga mengundang partai pendukung dan pengusung Yani-Alif dalam rapat pleno tersebut.

    Ketua KPU Gresik, Akhmad Taufik, mengatakan penetapan pasangan Fandi Akhmad Yani dan dr Asluchul Alif (Yani-Alif) sebagai pemenang pilkada serentak 27 November 2024 dilakukan setelah MK menolak gugatan PHPU. “Dari putusan MK itu, pasangan Bupati Fandi Akhmad Yani dan Wakil Bupati dr Asluchul Alif atau Yani-Alif menjadi pemenang dalam pemilihan pilkada serentak,” katanya, Kamis (6/2/2025).

    Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) mengungkapkan rasa syukur atas amanah yang diberikan kepadanya dan dr Asluchul Alif. “Kami kini terpilih, dan ini adalah amanah yang sangat besar serta tanggung jawab yang berat. Mohon doa dari seluruh masyarakat Gresik, organisasi, perangkat daerah dari desa hingga OPD, serta DPRD untuk mendukung kami menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.

    Gus Yani juga menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh masyarakat Gresik dan berkomitmen untuk membangun masa depan Gresik yang lebih baik. “Perjalanan empat tahun yang lalu tentu memiliki banyak kekurangan, namun kami berharap ke depan kita bisa semakin baik, memberikan manfaat nyata, terutama untuk masyarakat Gresik,” imbuhnya.

    Selain itu, Gus Yani menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Aminatun Habibah, Wakil Bupati Gresik sebelumnya, yang telah memberikan dedikasi terbaiknya. “Semoga yang telah dilakukan sebelumnya tidak ditinggalkan, tetapi menjadi landasan untuk melangkah lebih jauh lagi,” tandasnya. (dny/but)

     

  • Ketua Senat Universitas Jember Luncurkan ‘Catatan Pilu Pemilu 2024’

    Ketua Senat Universitas Jember Luncurkan ‘Catatan Pilu Pemilu 2024’

    Jember (beritajatim.com) – Ketua Senat Universitas Jember di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Andang Subaharianto meluncurkan buku antologi artikel politik berjudul ‘Jalan Terjal Etika Politik: Catatan Pilu Pemilu 2024’.

    Peluncuran dilaksanakan di kampus Fakultas Ilmu Budata Universitas Jember, Kamis (6/2/2025). Sejumlah petinggi Unej hadir antara lain Rektor Iwan Taruna bersama wakil-wakil rektor, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Yuli Witono, Dekan Fakultas Pertanian Muhammad Rondhi, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Nawiyanto, Dekan Fakultas Hukum Bayu Dwi Anggono.

    Artikel-artikel dalam buku tersebut pernah diterbitkan di situs Kompas.com. Selama ini Andang menjadi kolumnis sosial politik di sana. “Saya menerbitkan ulang dalam bentuk antologi ini supaya tidak tercecer. Benang merahnya bisa dipahami, karena satu artikel dengan artikel lain saling terkait,” kata Andang usai acara.

    Melalui buku ini, Andang menggambarkan berbaliknya harapan publik terhadap pemilu. “Banyak yang kecewa, hopeless. Bahkan orang sekaliber Goenawan Mohamad yang sudah malang melintang di berbagai zaman mengalami suasana seperti itu,” katanya.

    Andang sangat berharap publik bisa membaca lebih utuh benang merah artikel-artikel politiknya setelah dibukukan. “Dengan demikian secara kronologis maupun substantif bisa diresapi pembaca. Saya berharap ini bisa mengedukasi kesadaran publik, kesadaran masyarakat,” katanya.

    Mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ini mengingatkan, bahwa tidak ada yang bisa memastikan sebuah negara yang berpengalaman melaksanakan pemilu, akan selalu bisa melaksanakannya dengan baik.

    “Pemilu setiap saat bisa dibegal, dikerdilkan oleh kepentingan-kepentingan yang lebih besar. Ini yang ingin saya sadarkan untuk terus dikawal. Pemilu 2024 sudah selesai. Berikutnya, semua komponan bangsa ini bisa menyadari, sehingga pemilu mendatang bisa dilaksanakan dengan kualitas demokrasi yang lebih baik lagi,” kata Andang.

    Jika masyarakat terus teredukasi dengan dibarengi kualitas pendidikan dan ekonomi yang membaik, Andang yakin, fajar demokrasi akan terbit. “Saya coba tanya kepada banyak orang. Simpel. Apakah Anda pada pemilu kemarin didatangi tim sukses, baik pada saat pemilu legislatif maupun pilptres. Jawabannya bisa saya simpulkan: tidak untuk mereka yang berpendidikan baik dan punya ekonomi mandiri,” katanya.

    “Jangan-jangan ini membenarkan satu teori bahwa demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa beriringan dengan ekonomi. Jadi pendidikan masyarakat semakin baik, ekonomi semakin mandiri, maka tidak ada yang bisa mengintervensi. Di situlah pemilih betul-betul bisa melihat secara utuh siapa yang akan dipilih,” kata Andang.

    “Jadi jangan salahkan rakyat kalau kemarin kemudian memilih yang akan memberi bansos. Karena kalau mengacu teori rasional, itu jadi rational choice. Itu pilihan rasional bagi dia. Siapa yang mengirim bansos,” kata Andang.

    Andang yakin pemilu berkualitas akan menghasilkan pemimpin yang baik. “Hasil akan mengikuti proses yang berjalan,” katanya. [wir]

  • Gugatan Sengketa Usai, KPU Ponorogo Tetapkan Sugiri-Lisdyarita sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

    Gugatan Sengketa Usai, KPU Ponorogo Tetapkan Sugiri-Lisdyarita sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

    Ponorogo (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ponorogo resmi menerima surat relaas dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    Dengan surat tersebut, tahapan sengketa hukum telah berakhir, membuka jalan bagi KPU untuk menetapkan pasangan calon terpilih.

    “Kami sudah menerima surat dari MK , yang menyatakan bahwa sengketa Pilkada Ponorogo telah selesai,” ungkap Ketua KPU Ponorogo, R. Gaguk Ika Prayitna, Kamis (6/2/2025).

    Berdasarkan keputusan tersebut, KPU Ponorogo segera menggelar pleno penetapan pemenang Pilkada 2024. Hasilnya, Sugiri Sancoko dan Lisdyarita resmi ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo terpilih.

    “Hari ini kami plenokan penetepan Sugiri Sancoko dan Lisdyarita sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih,” katanya.

    Setelah proses penetapan, KPU akan menyerahkan surat keputusan tersebut kepada pasangan terpilih serta DPRD Ponorogo. Selanjutnya, dokumen akan diteruskan ke Gubernur Jawa Timur sebagai dasar pelantikan.

    “Soal jadwal pelantikan, itu bukan ranah kami lagi,” tutupnya. (end/ian)