Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Wisatawan Keluhkan Jalur di Pantai Srau Gelap Gulita, Dishub Pacitan: Anggaran Minim

    Wisatawan Keluhkan Jalur di Pantai Srau Gelap Gulita, Dishub Pacitan: Anggaran Minim

    Pacitan (beritajatim.com) – Minimnya penerangan di kawasan Pantai Srau, yang berada di Desa Candi Kecamatan Pringkuku Pacitan dikeluhkan wisatawan dan warga sekitar, terutama saat malam hari. Jalan yang gelap gulita dinilai membahayakan pengunjung, apalagi bagi mereka yang tidak terbiasa dengan medan di pantai tersebut.

    Salah seorang wisatawan, Slamet Budiono, mengungkapkan kesulitannya saat melintasi jalur wisata pantai itu di malam hari. Sebab, minim lampu penerangan, sehingga jalannya gelap.

    “Kondisinya gelap tanpa penerangan,” ujar wisatawan asal Jakarta tersebut, ditulis Minggu (09/02/2025).

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pacitan, Joko Putro Utomo, mengakui adanya kendala dalam pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di kawasan Pantai Srau. Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan penerangan di objek wisata tersebut kurang optimal.

    “Salah satunya adalah kadar uap air asin yang tinggi di kawasan pantai, yang mempercepat proses korosi pada tiang, kabel, lampu, serta panel listrik,” ungkap Joko.

    Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan utama dalam melakukan peremajaan dan rehabilitasi PJU di kawasan tersebut. Ia menyebut bahwa pihaknya sudah mengusulkan anggaran rehabilitasi dan peremajaan lampu jalan di kawasan Pantai Srau. Namun, hingga tahun anggaran saat ini belum disetujui.

    “Kami sudah mengusulkan anggaran untuk rehabilitasi dan peremajaan lampu jalan di kawasan Pantai Srau. Namun, hingga tahun Anggaran 2025, anggaran tersebut belum disetujui. Saat ini, kami hanya bisa melakukan pemeliharaan ringan dan perbaikan di beberapa titik sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada,” jelasnya.

    Kendala lain yang dihadapi adalah kendaraan skylift crane yang digunakan untuk perbaikan PJU. Kendaraan yang telah berusia 20 tahun ini, memiliki keterbatasan dalam menangani perbaikan di daerah berbukit dan bertanjakan seperti kawasan Pantai Srau.

    “Saat ini, setidaknya ada delapan titik lampu yang mengalami kerusakan. Meskipun perbaikan total masih menunggu ketersediaan anggaran, akan dilakukan perawatan secara bertahap agar penerangan di Pantai Srau tetap dapat berfungsi dan memberikan kenyamanan bagi pengunjung,” pungkasnya. [end/aje]

  • Plt Bupati Sidoarjo Pimpin Jihad Rawat Kali di Sungai Candi, Begini Aksinya!

    Plt Bupati Sidoarjo Pimpin Jihad Rawat Kali di Sungai Candi, Begini Aksinya!

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sidoarjo terus menggencarkan aksi Jihad Rawat Kali di Sungai Desa Klurak, Kecamatan Candi Minggu (9/2/2025).

    Aksi ini merupakan upaya untuk mencegah banjir, menjaga kebersihan lingkungan, serta melestarikan sungai.

    Plt. Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan bahwa pemerintah daerah dan masyarakat harus terus bergotong royong dalam membersihkan sampah, lumpur, serta material lain yang dapat menghambat aliran air.

    “Kami ingin sungai ini kembali bersih dan berfungsi dengan baik untuk mengalirkan air, mengurangi risiko banjir, serta meningkatkan kualitas lingkungan sekitar. Ini adalah upaya dan komitmen bersama yang harus terus kita galakkan,” ujar Subandi.

    Lanjut Subandi bahwa kegiatan ini akan terus dilakukan hingga menjelang bulan Ramadan. Setelah aksi Jihad Rawat Kali ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga akan melakukan pemeliharaan sungai agar kebersihannya tetap terjaga.

    “Kami tidak hanya melakukan pembersihan, tetapi juga terus melakukan pemeliharaan dengan berkoordinasi dengan camat dan lurah setempat,” tambahnya.

    Ia menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai. Ia mengajak warga untuk tidak membuang sampah sembarangan serta berpartisipasi dalam kegiatan Jihad Rawat Kali yang akan terus digalakkan di berbagai titik di Sidoarjo.

    “Kami juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga lingkungan. Jadi, bukan hanya pemerintah yang berperan aktif, tetapi juga diperlukan dukungan nyata dari masyarakat,” ungkapnya. [isa/aje]

  • Evaluasi Kinerja Pemerintah Perlu Utamakan Metode Expert Judgement daripada Survei Publik

    Evaluasi Kinerja Pemerintah Perlu Utamakan Metode Expert Judgement daripada Survei Publik

    Jember (beritajatim.com) – Kampus dan lembaga penelitian di Indonesia seharusnya menyuburkan kembali studi evaluasi dengan metode sejenis ‘expert judgment’ (penilaian pakar) dalam menilai kinerja pemerintah. Tak cukup hanya mengandalkan survei publik.

    Hal ini dikemukakan Muhammad Iqbal, doktor ilmu komunikasi politik Fakulras Ilmu Sosial dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (9/2/2025).

    “Metode expert judgment bukanlah metode baru. Teknik penilaian atas kualitas kebijakan denga metode yang melibatkan kelompok ahli itu sudah lazim digunakan. Ada banyak yang populer dari metode sejenis itu seperti metode delphi dan expert panel rating,” kata Iqbal.

    Metode expert judgement ini berguna untuk merawat akal sehat dan literasi demokrasi bangsa. Menurut Iqbal, potensi dan daya manfaat metode itu sering membersamai terjadinya perubahan sosial, politik dan demokrasi. “Bahkan membersamai kebijakan korporasi serta kedewasaan menyikapi transformasi ekonomi global,” jelasnya.

    Forum Ekonomi Dunia (WEF) dan badan-badan organik PBB juga sering memakai metode expert judgement untuk mengevaluasi dan membenahi sistem tatanan kebijakan dunia.

    Metode ini diperlukan di tengah industri survei dan polling politik kuantitatif yang subur menjamur di era reformasi. Pasalnya, kesuksesan lembaga survei politik untuk merekam dan sekaligus memengaruhi persepsi publik atas realitas atau citra aktor politik, kerap bertabur bias dalam penyelengaraan survei.

    Bias survei politik bisa terjadi antara lain bila sebelum pengumpulan data, publik sudah terkondisikan dengan kebijakan program populis seperti gelontoran bantuan sosial atau uang tunai.

    “Politik gentong babi (pork barrel politics) marak terjadi terkait upaya melambungkan citra aktor politik yang kemudian disusul oleh adanya survei atau polling politik,” kata Iqbal. Ini menyebabkan hasil survei yang dianggap representasi suara publik menjadi bias, sehingga tidak menggambarkan realitas yang sebenar-benarnya.

    Mengapa bias bisa terjadi? Iqbal menyebut, hari ini para pollster dan konsultan politik tidak sekadar menggunakan metode survei sebagai alat ukur ilmiah atas realitas sosial politik semata. “Ini juga sarana mendongkrak posisi tawarnya untuk melambungkan citra para aktor politik,” katanya.

    Berbeda dengan metode kualitatif seperti experts judgement. Menurut Iqbal, dalam metode ini, penilaian atas realitas didasarkan pada sejumlah kriteria yang disepakati oleh responden yang memang memiliki kapasitas serta terikat posisi integritas moral dan etika profesi.

    Salah satu pihak yang layak menjadi informan kunci dalam survei ahli ini adalah para jurnalis. “Mereka diyakini mengedepankan rasionalitas argumen dan kesahihan dokumen yang mempertaruhkan reputasi mereka,” kata Iqbal.

    Hal ini dikarenakan metode experts judgement panel sangat mengandalkan kredibilitas dan kepercayaan yang utuh terhadap para informan kunci dalam survei kualitatif itu.

    Berdasarkan riset yang berjudul Korelasi Literasi Media dan Preferensi Politik dengan Kepercayaan Media yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Remotivi pada 2023 ditemukan fakta, bahwa kepercayaan publik kepada media arus utama cukup tinggi, mencapai 70,2 persen.

    Survei Ipsos Global Trustworthiness Index 2024 yang dirilis pada 3 Januari 2025 juga menunjukkan, bahwa tingkat kepercayaan terhadap jurnalis (50 persen) lebih tinggi daripada profesi politisi, pegawai pemerintah, dan polisi.

    Tingkat kepercayaan terhadap jurnalis hanya dikalahkan oleh profesi guru (74 persen), dokter (73 persen), dan ilmuwan (70 persen). [wir]

  • HPN 2025, Ini Pesan Khofifah Bagi Insan Pers tentang Ketahanan Pangan

    HPN 2025, Ini Pesan Khofifah Bagi Insan Pers tentang Ketahanan Pangan

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa mengajak pentingnya peran pers dalam mensosialisasikan peran pemerintah dan semua elemen masyarakat tentang ketahanan pangan sampai terwujudnya kedaulatan pangan.

    “Tugas pers menginformasikan dan mengedukasikan program ketahanan pangan,” kata Khofifah dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) bertema, “Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa”.

    Menurut Khofifah, mungkin masih ada sebagian masyarakat belum mengetahui dan memahami tentang ketahanan pangan. Maka, peran strategis pers dalam mendukung ketahanan pangan sebagai aspek fundamental bagi kemandirian dan kesejahteraan nasional.

    “Jembatan komunikasi menghubungkan petani, pemerintah dan masyarakat dalam mencari solusi terbaik bagi keberlanjutan pangan nasional,” tuturnya.

    Ke depan, Khofifah berharap dengan peran yang semakin strategis, pers semakin mampu menghadapi tantangan zaman dan terus berkontribusi dalam membangun bangsa.

    “Semoga insan pers semakin kuat dalam peran mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan sampai terwujudnya kedaulatan pangan nasional. Selamat hari pers nasional,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo, Pakar UGM: Kebijakan Blunder atau Langkah Strategis?

    Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo, Pakar UGM: Kebijakan Blunder atau Langkah Strategis?

    Yogyakarta (beritajatim.com)- Seratus hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan publik. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan mendapat beragam respons, mulai dari dukungan hingga kritik tajam. Beberapa kebijakan dinilai belum efektif, terutama dalam aspek hukum, ekonomi, dan politik pemerintahan.

    Tantangan dalam Supremasi Hukum dan Demokrasi

    Dosen Fakultas Hukum UGM, Dr. Hendry Noor Julian, menyoroti melemahnya sistem check and balance dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia mengutip teori Donald Black dalam The Behavior of Law yang menyatakan bahwa kedekatan politik dapat melemahkan daya berlaku hukum. Dominasi koalisi besar di parlemen dikhawatirkan mengurangi efektivitas pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

    Selain itu, wacana Prabowo tentang pemberian maaf bagi koruptor menuai polemik. Dari sudut pandang hukum, kebijakan ini dianggap bisa melemahkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. “Jika benar ada mekanisme yang memungkinkan koruptor bebas setelah mengembalikan uang negara, maka ini bisa membuka celah baru dalam penegakan hukum,” ujar Hendry dalam siaran pers.

    Janji Kampanye dan Realitas Implementasi

    Dari perspektif politik, Dr. Mada Sukmajati dari Departemen Politik dan Pemerintahan UGM menilai bahwa realisasi delapan program prioritas Asta Cita masih minim kejelasan. Program seperti makan siang bergizi gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis belum memiliki mekanisme implementasi yang jelas.

    “Dalam 100 hari pertama, seharusnya sudah ada desain konkret. Namun, yang terlihat masih bersifat parsial dan belum jelas bagaimana cara merealisasikannya,” ungkapnya.

    Mada juga mempertanyakan tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, yang diklaim mencapai 80 persen. Ia menyoroti kemungkinan adanya faktor lain yang mempengaruhi hasil survei tersebut, seperti optimisme publik atau cara survei dilakukan.

    Kebijakan Ekonomi: Solusi atau Langkah Desperatif?

    Ekonom UGM, Dr. Yudistira Hendra Permana, mengkritik kebijakan penghapusan utang bagi UMKM, petani, dan nelayan. Ia menilai kebijakan ini lebih sebagai langkah desperatif daripada solusi jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi.

    “Apakah ini benar-benar bertujuan untuk merangsang ekonomi, atau justru tanda bahwa pemerintah kehabisan opsi?” ujarnya.

    Selain itu, pemangkasan anggaran di berbagai sektor akibat defisit fiskal juga menjadi perhatian. Target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dalam lima tahun ke depan dianggap terlalu ambisius, terutama mengingat perlambatan ekonomi global dan ancaman deflasi di dalam negeri.

    “Capaian 8 persen sulit terwujud tanpa strategi konkret dan kebijakan ekonomi yang lebih terstruktur,” tambah Yudistira.

    Militerisasi Program Pemerintah: Efektif atau Berisiko?

    Sementara Pakar Politik, Mada Sukmajati juga menyoroti ketergantungan Prabowo pada jejaring militer dalam implementasi kebijakan. Militer dilibatkan dalam program strategis seperti distribusi makan siang gratis.

    “Meski pendekatan ini dapat mempercepat implementasi, namun berpotensi menimbulkan persoalan dalam aspek hukum dan demokrasi,” jelasnya.

    Evaluasi Awal yang Menentukan

    Evaluasi 100 hari pemerintahan menjadi momen penting untuk melihat arah kebijakan dan komitmen pemimpin dalam merealisasikan janji kampanye. Meskipun belum menjadi penentu keberhasilan akhir, periode ini menunjukkan tantangan serta peluang bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Publik dan media diharapkan terus mengawal jalannya pemerintahan agar kebijakan yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. [aje]

  • Bupati Hendy Sakit, Wabup Firjaun Ambil Alih Sementara Kepemimpinan Pemkab Jember

    Bupati Hendy Sakit, Wabup Firjaun Ambil Alih Sementara Kepemimpinan Pemkab Jember

    Jember (beritajatim.com) – Sakitnya Bupati Hendy Siswanto membuat Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman mengambil alih sementara kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    “Pemkab Jember melalui Bagian Pemerintahan telah berkonsultasi dengan Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dan rerdapat beberapa arahan,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Jember Bobby Arie Sandi, dalam siaran persnya, Minggu (9/2/2025).

    “Berdasar ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beserta perubahannya, menyebutkan di antaranya bahwa tugas wakil kepala daerah adalah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara,” kata Bobby.

    Maka, dengan memedomani ketentuan tersebut, Firjaun secara otomatis mengambil alih tugas dan wewenang kepala daerah saat Hendy sakit. Menurut Bobby, Bupati Jember Hendy Siswanto masih membutuhkan perawatan yang intensif sejak masuk Rumah Sakit Daerah dr Soebandi pada Jumat, 7 Februari 2025,

    “Saat ini, tim kesehatan belum mengizinkan Bapak Bupati berkomunikasi secara aktif. Dengan demikian, Bupati Hendy belum dapat melakukan kegiatan seperti sediakala,” kata Bobby.

    Mekanisme pelimpahan tugas kepada Wabup Firjaun diawali dengan melaporkan kondisi Bupati Hendy yang berhalangan tersebut kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dengan tembusan Ketua DPRD Kabupaten Jember, 10 Februari 2025.

    “Kami memohon doa dari seluruh lapisan masyarakat agar Bapak Bupati diberikan kesembuhan dan kekuatan kembali,” kata Bobby. [wir]

  • Anies Baswedan Doakan Bupati Hendy yang Tengah Dirawat di RS dr. Soebandi Jember

    Anies Baswedan Doakan Bupati Hendy yang Tengah Dirawat di RS dr. Soebandi Jember

    Jember (beritajatim.com) – Doa untuk Bupati Hendy Siswanto yang saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi, Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengalir dari berbagai kalangan. Salah satunya dari tokoh nasional Anies Rasyid Baswedan.

    Anies mengirimkan pesan suara via WhatsApp berdurasi 52 detik setelah membaca berita mengenai kondisi Bupati Hendy di Beritajatim.com, Sabtu (8/2/2025).

    “Kami baru mendengar kabar bahwa Bapak sedang kurang sehat dan dirawat. Izinkan kami sekeluarga mendoakan, semoga Pak Hendy segera pulih, pengobatannya berjalan dengan cepat, bisa kembali beraktivitas seperti semula, berkumpul kembali dengan keluarga di rumah,” katanya.

    “Kita mendoakan, dan (Pak Hendy) terus menjadi pribadi yang dirasakan kebermanfaatannya di Jember. Salam takzim Pak Hendy, untuk Bapak dan seluruh keluarga,” kata Anies.

    Hendy dan Anies memang bersahabat sejak lama. Saat berkunjung ke Jember, medio Mei 2023, Anies menyempatkan diri mampir ke kediaman pribadi Hendy di Jalan Sultan Agung. Di sana, ia disambut hangat keluarga besar Hendy.

    “Bang Anies ini punya sejarah lama dengan kami saat saya berdomisili di Jakarta dan saya Ketua Umum Pendapa Nusantara 45,” kata Hendy, di sela-sela kunjungan Anies di kediaman pribadinya, Sabtu (6/5/2023) sore.

    Hendy juga merasa memiliki ikatan emosional yang cukup dekat dengan Anies. “Beliau hadir saat saya menikahkan anak saya pada 2018, Mas Nadhif Ramadan,” katanya.

    Saat ini, Hendy tengah dirawat di RS Daerah dr. Soebandi sejak Jumat petang (7/2/2025). Belum ada penjelasan resmi dari pihak rumah sakit maupun Pemerintah Kabupaten Jember mengenai kondisi terkini Hendy.

    Selain Anies, sejumlah tokoh masyarakat di Jember juga mengucapkan doa dan harapan agar Hendy segera sembuh. “Semoga Pak Bupati Hendy segera diberikan kesembuhan seperti sedia kala oleh Allah SWT,” kata Ketua DPRD Jember Ahmad Halim dalam pesan WhatsApp.

    Hal serupa juga disampaikan Kepala Kepolisian Resor Jember Ajun Komisaris Besar Bayu Pratama Gubunagi dan Wakil Bupati Jember 2016-2021 Abdul Muqit Arief. “Semoga Bapak Bupati Ir. Hendy Siswanto segera diberikan kesehatan dan diangkat semua penyakitnya,” kata Bayu. [wir]

  • Sekjen Nasdem Hermawi Taslim: Restorasi Dimulai dari Rumah

    Sekjen Nasdem Hermawi Taslim: Restorasi Dimulai dari Rumah

    Jember (beritajatim.com) – Hermawi Taslim, Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat, menegaskan pentingnya restorasi dimulai dari rumah sebagai bagian dari penguatan organisasi.

    “Setiap kader Nasdem harus membiasakan satu kata dan perbuatan mulai dari rumah masing-masing. Sederhana saja: buang sampah pada tempatnya, bersihkan selokan untuk mencegah banjir,” kata Taslim, dalam acara Kemah Restorasi, di kawasan Rembangan, Kabupaten Jember, Sabtu (8/2/2025).

    Menurut Taslim, semua yang dimulai dari rumah pasti berhasil. “Tidak usah bicara yang besar-besar. Kita mulai dari rumah. Restorasi dimulai dari rumah dengan contoh,” katanya.

    Nasdem memulai kaderisasi lebih awal. “Sebagai partai modern, Partai Nasdem tidak hanya hadir menjelang pemilu. Saya ke Jember sebagai bagian dari peringatan dini kita ke kader, kalau maju dan dicintai rakyat, mulailah dari awal,” kata Taslim.

    Taslim menekankan pentingnya dialog dengan masyarakat untuk mengetahui keinginan rakyat. “Jangan kita pidato A, rakyat maunya B dan C dan seterusnya,” katanya.

    Hasil pemilu harus diterima semua pihak. “Sudah selesai. Kompetisi ada batasnya. Setelah KPU mengumumkan, setelah MK mengumumkan, saya tegaskan lagi bahwa Partai Nasdem mendukung pemerintah. Partai Nasdem bagian dari pemerintahan yang sah, yang telah mendapat amanat dari rakyat yang dipimpin Presiden Prabowo,” kata Taslim.

    Kendati mendukung pemerintah, Nasdem tidak harus masuk dalam kabinet. “Menjadi bagian dari pemerintahan, tidak ada kaitannya dengan kabinet. Kita mendukung pemerintahan dengan anggota Dewan kita sebanyak 1.195 orang seluruh Indonesia,” kata Taslim. [wir]

  • DPC Partai Gerindra Kota Kediri Rayakan HUT ke-17 dengan Serangkaian Kegiatan Bermakna

    DPC Partai Gerindra Kota Kediri Rayakan HUT ke-17 dengan Serangkaian Kegiatan Bermakna

    Kediri (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Kediri menggelar perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 dengan penuh makna. Selama dua hari berturut-turut, serangkaian acara diadakan untuk merayakan perjalanan panjang partai berlambang kepala burung garuda tersebut.

    Puncak perayaan digelar pada Sabtu (8/2/2025) di Taman Makam Pahlawan Kota Kediri dengan menyelenggarakan pesta malam campursari. Acara ini menjadi wujud penghormatan dan apresiasi atas dukungan masyarakat terhadap Partai Gerindra.

    Ketua Pelaksana HUT ke-17 Partai Gerindra Kota Kediri, Katino, menegaskan bahwa peringatan ini merupakan bentuk rasa syukur atas kepercayaan rakyat yang telah membawa Ketua Umum Prabowo Subianto ke puncak pemerintahan sebagai Presiden RI ke-8.

    “Kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur dan terima kasih kami atas kepercayaan rakyat selama ini kepada Ketua Umum Gerindra, Pak Prabowo, dan Partai Gerindra. Hari pertama kita ajak masyarakat untuk menikmati kebudayaan, dan di hari kedua akan digelar jalan bergembira serta grand final lomba menyanyikan Mars Gerindra,” ungkap Katino.

    Komitmen Gerindra dalam Mengawal Pemerintahan

    Selain merayakan HUT, Katino juga menegaskan bahwa Partai Gerindra berkomitmen untuk terus mengawal pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan Partai Gerindra dalam Pilkada Kota Kediri 2024 yang mengantarkan Vinanda Prameswati dan Gus Qowim sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih menjadi bukti kekuatan partai dalam kancah politik lokal.

    “Inilah sebagaimana tema HUT tahun ini, Berjuang Tiada Akhir. Dalam lima tahun ke depan ini, marilah kita bergandeng tangan untuk menuju cita-cita Indonesia Emas,” bebernya.

    Katino juga mengajak seluruh kader untuk tetap berjuang dalam membesarkan partai dan mengawal kebijakan pemerintahan agar selaras dengan visi Partai Gerindra.

    Harapan untuk Pemerintahan Kota Kediri

    Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadad, turut hadir dalam acara tersebut. Ia berharap Partai Gerindra semakin dicintai masyarakat serta memberikan pesan khusus kepada Vinanda dan Gus Qowim dalam menjalankan pemerintahan.

    “Mudah-mudahan dengan acara ini, Partai Gerindra ke depan akan mendapatkan tempat di hati masyarakat. Dan yang paling penting, tetap berjuang tiada akhir. Ke depan, dengan kekuasaan di tangan Mbak Vinanda dan Gus Qowim, harus digunakan untuk menyejahterakan masyarakat Kota Kediri,” tegasnya.

    Wali Kota Kediri terpilih, Vinanda Prameswati, dalam sambutannya menyebut bahwa perayaan ini menjadi refleksi perjalanan panjang Partai Gerindra dalam mewujudkan Indonesia Emas.

    “Kita semua telah melihat semangat Partai Gerindra bisa berdiri kokoh di tengah perpolitikan Indonesia. Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, Partai Gerindra semakin kuat dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Mari kita semua terus bergerak maju dan berusaha keras untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih baik lagi,” tandasnya.

    Sebagai bentuk penghormatan terhadap tokoh pejuang politik Partai Gerindra Kota Kediri, Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Anwar Sadad dan Ketua DPC Gerindra Kota Kediri Katino juga memberikan penghargaan secara simbolis kepada keluarga almarhum Huda Salim, yang telah wafat pada 14 Januari 2021. [nm/suf]

  • Rayakan HUT ke-17 Partai Gerindra, Ketua DPC Tuban Merasa Masih Punya PR

    Rayakan HUT ke-17 Partai Gerindra, Ketua DPC Tuban Merasa Masih Punya PR

    Tuban (beritajatim.com) – Dalam rangka memperingati perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra, Ketua DPC Tuban, memberi pesan anggota dan kader untuk berkomitmen mengembalikan kursi di dapil 4. Singgahan, Parengan, Senori, Bangilan dan Kenduruan.

    Pesan tersebut disampaikan sebab dalam Pileg tahun 2024 tidak ada kader dari Partai Gerindra yang lolos. Oleh sebab itu, pihaknya juga memberikan kesempatan bagi kader atau tokoh yang potensial untuk maju dalam Pileg 5 tahun mendatang.

    Namun demikian, Ketua DPC Partai Gerindra Lutfi Firmansyah bersyukur atas kejayaan partainya yang mampu mengantarkan Ketua Umum yakni Prabowo Subianto di puncak pemerintahan sebagai Presiden Republik Indonesia. “Maka, peringatan HUT ke 17 Partai Gerindra tahun ini memang patut dirayakan,” ungkap Lutfi Firmansyah, sabtu (08/02/2025).

    Selain itu, dalam Pileg tahun 2024 perolehan kursi di DPR RI dan DPRD Provinsi juga meningkat, salah satunya di Tuban yang terpilih menjadi anggota DPR RI yakni Wihadi Wiyanto dan Budiono sebagai DPRD Jatim.

    Kemudian, pihaknya sendiri juga mampu menduduki kursi Wakil Ketua DPRD Tuban dan di Provinsi Jatim Partai Gerindra bisa mengantarkan Khofifah dan Emil Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. “Kami juga mengantarkan Aditya Halindra Faridzky dan Joko Sarwono yang merupakan kader Gerindra memenangi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban,” bebernya.

    Bahkan, dalam perayaan HUT Gerindra yang dilaksanakan hari ini juga turut meresmikan Joko Sarwono yang menjadi anggota partai dengan disaksikan oleh kader partai dari pengurus cabang, dan perwakilan pengurus anak cabang (PAC) di semua kecamatan serta semua anggota DPRD Tuban.

    Peresmian dilakukan secara simbolis dengan memberikan kartu anggota baru Gerindra untuk Joko Sarwono yang kemudian dilanjutkan dengan pemotongan kue dan tumpeng. “Setelah ini Partai Gerindra akan mengawal pemerintahan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan sebagaimana tema HUT tahun ini, Berjuang Tiada Akhir,” ungkap Lutfi sapanya.

    Lutfi juga berpesan kepada semua kader untuk terus semangat dan berjuang untuk membesarkan partai. Sebab, pada Pileg 5 tahun yang akan datang memiliki PR untuk mengembalikan anggota DPRD dari dapil 4 (Singgahan, Parengan, Senori, Bangilan dan Kenduruan) untuk lolos.

    “Kami berharap untuk kader yang akan maju di dapil 4, bukan berarti PAC tidak bergerak, tapi harus ikut bergerak mengajak kader dan tokoh potensial untuk nyaleg,” pungkasnya. [ayu/kun]