Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Menko Pangan Meninjau Program Cek Kesehatan Gratis di Sidoarjo

    Menko Pangan Meninjau Program Cek Kesehatan Gratis di Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digagas pemerintah resmi dimulai pada bulan Februari 2025, termasuk di Kabupetan Sidoarjo. Plt. Bupati Sidoarjo H.Subandi mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan peninjauan langsung di Puskesmas Taman, Sidoarjo, Senin(10/2/2025).

    Program ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat. Program cek kesehatan gratis diberikan kepada semua masyarakat tanpa terkecuali, dan dapat melakukan pemeriksaan di puskesmas terdekat tanpa perlu membayar biaya apapun.

    Cek kesehatan gratis merupakan inisiatif dari pemerintah mendorong masyarakat melakukan deteksi dini berbagai penyakit untuk meningkatkan potensi kesembuhan. “Mencegah itu lebih bagus, masyarakat perlu secara rutin untuk cek kesehatan agar kedepannya dapat mengambil langkah-langkah preventif jika terdapat suatu penyakit di tubuh kita. Jika kita sakit, biaya akan semakin mahal dan akan mengurangi produktifitas kita nantinya,” ujar Menko Pangan Zulkifli Hasan.

    Menko Pangan juga menjelaskan Program cek kesehatan gratis ini diperuntukkan tiga kategori. Pertama, untuk masyarakat yang sedang berulang tahun, mulai bayi hingga lansia. Kedua, untuk anak sekolah terutama di saat ajaran baru, dan ketiga, cek kesehatan gartis diperuntukkan untuk ibu hamil dan balita.

    “Program cek kesehatan gratis ini merupakan kado ulang tahun dari pemerintah untuk masyarakat yang berulang tahun pada bulan Februari ini. Selain itu juga, cek kesehatan gratis pada saat tahun ajaran baru dan ibu hamil sesuai jadwal di puskesmas dan posyandu. Satu Sehat, Semua Sehat,” tuturnya.

    Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi berharap program cek kesehatan gratis tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat Sidoarjo. Sebab, selain tanpa biaya, cek kesehatan gratis dapat menjadikan masyarakat hidup lebih sehat.

    “Diharapkan masyarakat Sidoarjo tidak ada lagi ada yang sakit, tidak terurus, dan selalu dalam keadaan sehat. Dan semoga program ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang nyaman,” tutur H.Subandi. (isa/kun)

  • Di Depan Prabowo, Khofifah: Wajah Kampungan, Tapi Loyalitas Tegak Lurus ke Pemerintahan!

    Di Depan Prabowo, Khofifah: Wajah Kampungan, Tapi Loyalitas Tegak Lurus ke Pemerintahan!

    Surabaya (beritajatim.com) – Presiden RI Prabowo Subianto resmi membuka Kongres XVIII Muslimat NU yang digelar di JX International Surabaya, Senin (10/2/2025).

    Lengkap hadir bersama Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri negara, Kapolri, Panglima TNI, serta Rais Aam PBNU, Ketua Umum PBNU dan juga Sekjen PBNU, Presiden Prabowo membuka kongres serta memberikan pengarahan di hadapan 7.000 jemaah Muslimat yang hadir dari penjuru daerah di Indonesia serta PCI luar negeri.

    Tidak hanya itu, kongres ini juga dihadiri banyak menteri negara seperti Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri PPPA dan juga sejumlah kepala lembaga.

    Dalam laporannya, Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa melaporkan pada Presiden Prabowo bahwa saat ini Muslimat NU mengelola 209 panti asuhan, 111 layanan kesehatan yang 49 di antaranya adalah rumah sakit. “Kami juga membina 72 ribu majelis taklim se-Indonesia, membina 16 ribu taman pendidikan Al-Qur’an dan kami membina 9800 TK dan RA. Kami juga mengelola 7.000 PAUD,” ujarnya.

    Ia pun kemudian mengulas tema kongres yang diangkat kali ini, yaitu Merawat Tradisi, Menguatkan Kemandirian, dan Meneduhkan Peradaban. Dikatakan Khofifah, tema itu sengaja diangkat untuk menciptakan masyarakat yang kuat demi membangun bangsa yang berharkat dan bermartabat.

    Menguatkan kemandirian, lanjut dia, penting untuk membangun masyarakat dan bangsa, kekuatan keluarga yang dapat mewujudkan kemandirian bangsa dan negara agar bisa bersaing dengan masyarakat dunia. “Muslimat NU ingin menggerakkan anggota dan pengurus untuk meneduhkan peradaban. Karena jika ibu-ibunya baik maka dunia akan baik. Dalam ajaran Islam, Al Ummu Madrasatul Ula, ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya,” kata Khofifah.

    “Berkaitan dengan tema itu Muslimat NU maka perlu kekuatan akhlak dan kekuatan ilmu pengetahuan, penguat generasi penerus bangsa,” tukasnya

    Tak hanya itu, di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Khofifah meluncurkan program Muslimat Cantik Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem (Mustika Mesem), Muslimat Cantik Sadar Lingkungan (Mustika Darling), dan Muslimat Cantik Sehat dan Bugar (Mustika Segar).

    Secara simbolis, peluncuran ini ditandai dengan pemakaian rompi pada jajaran satgas Mustika Mesem dan Mustika Darling. Sedangkan, peluncuran Mustika Segar akan dilaksanakan di Asrama Haji Sukolilo Surabaya.

    “Mustika Darling ini sengaja kami gagas karena kami paling sering menggelar kegiatan pengajian. Maka kami ingin setiap kegiatan yang kita lakukan, tidak meninggalkan sampah,” kata Khofifah.

    Sedangkan Mustika Mesem diluncurkan secara nasional lantaran program ini sudah dilaksanakan secara konsisten di sejumlah daerah di Indonesia. Dikatakan Khofifah, Mustika Mesem adalah peran Muslimat untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di daerahnya.

    “Izin Pak Presiden program ini adalah program rantangan yang kita distribusikan pada keluarga masyarakat yang masuk dalam daftar miskin ekstrem. Dan, sejauh ini sudah berjalan. Dalam pengajian yang digelar Muslimat NU kami membawa satu jemaah satu telur. Yang kemudian kita sedekahkan pada masyarakat yang rentan stunting,” tegasnya.

    Jika ada TNI, menurut Khofifah, Muslimat NU adalah Tentara Nahdlatul Ulama (TNU) yang siap menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Mungkin Pak Prabowo bingung mencari Muslimat yang cantik. Agak susah mencari lifestyle seperti Bu Yenny Wahid dan Bu Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang banyak seperti kami, modelnya kampungan, tapi kami tidak akan pindah ke lain hati. Loyalitas tegak lurus Pak Presiden Wakil Presiden. Wajah kampungan seperti saya Khofifah banyak di Muslimat NU,” jelasnya.

    Presiden Prabowo mengapresiasi kongres hari ini. Bahkan, ia menyebut kesolidan jamaah Muslimat NU sangat menginspirasi. “Saya ingin sampaikan terima kasih untuk Muslimat. Karena kekuatan suatu bangsa juga kehebatan suatu bangsa dibayar oleh darah putra bangsa dan air mata ibu ibu,” tegas Prabowo.

    “Sangat benar yang disampaikan Rais Aam PBNU Kiai Miftachul Akhyar, emak-emak yang menentukan masa depan bangsa ini. Jadi, saya sangat hormat, dan saya sampaikan penghargaan pada muslimat pada PBNU yang membesarkan Muslimat,” imbuhnya.

    Lebih lanjut Prabowo menyebutkan bahwa jemaah Muslimat NU yang memiliki puluhan juta jemaah di seluruh Indonesia dan juga luar negeri, maka Prabowo menyebut Ketua Umum PP Muslimat NU selayak tentara bintang empat. “Ketua Umum Muslimat kalau di TNI bintang empat. Panglima TNI pasukanmu kalah dengan TNU (Tentara Nahdlatul Ulama),” pungkasnya. (tok/kun)

  • Sengketa Pilkada Pamekasan Dijadwalkan Tuntas 24 Februari 2025

    Sengketa Pilkada Pamekasan Dijadwalkan Tuntas 24 Februari 2025

    Pamekasan (beritajatim.com) – Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan sidang pengucapan putusan tentang sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pamekasan, pada Senin (24/2/2025) mendatang.

    Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua MK, Saldi Isra dalam Sidang Pembuktian lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Pamekasan 2024 di Gedung MK, Jl Merdeka Barat XVII No 2-C Gambir, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

    Dalam sidang tersebut, pemohon (tim hukum BERBAKTI) menambahkan bukti P328 sampai dengan P335. Selain itu termohon (KPU Pamekasan) juga menyerahkan bukti tambahan T22 hingga T28, dan pihak terkait menambahkan bukti PT189 hingga PT233.

    “Dengan demikian yang sudah ada disahkan dan selesai, jadi kita sudah menjalankan kewajiban kita masing-masing dan tidak sabar menunggu penundaan sidang untuk Perkara 183 PHPU Bupati Pamekasan Tahun 2024,” kata Hakim Saldi Isra.

    Hasil sidang tersebut nantinya akan kembali dibahas bersama para hakim lainnya. “Perkara ini akan kita bahas, lalu dilaporkan pada rapat permusyawaratan hakim. Apakah ini siap dikabulkan, ditolak dan segala macamnya. Kami bertiga akan memberikan input dengan bahan yang dibaca oleh hakim lainnya,” ungkapnya.

    “Ini ada 9 (sembilan) hakim yang akan hadir (rapat permusyawaratan hakim), jadi bukan kami saja. Berdasarkan bahan-bahan yang sudah disampaikan, baru nanti akan kita putuskan,” sambung Saldi Isra.

    Pihaknya menilai jika sengketa pilkada Pamekasan, memang membutuhkan pendalaman. “Dari tadi Pamekasan ini yang tidak ada PSU-nya, yang justru ada PSU-nya tidak dilanjutkan karena banyak sebab, kadang-kadang permohonannya kabur sehingga tidak dilanjutkan, ada pertentangan ini dan segala macamnya, seperti lewat waktu, jadi itu lebih banyak alasannya soal formalitas,” jelasnya.

    “Ini permohonannya tidak lewat waktu dan segala macamnya, kami rasa ada hal yang perlu didalami sehingga dibawa ke proses pendalaman di pembuktian lanjutan ini. Selanjutnya Mahkamah akan menjadwalkan sidang pengucapan putusan tanggal 24 Februari 2025, silahkan menunggu panggilan resmi dari kami mahkamah melalui kepaniteraan, karena ini masih banyak perkara yang harus diselesaikan,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga meminta semua pihak untuk saling memaafkan. “Jadi tanggal 24 (Februari) itu masih cukup waktu datang dari Madura ke Jakarta, balik lagi ke Madura masih sempat tarawih pertama di Pamekasan, saling bermaaf-maafan. Penambahan alat bukti pada perkara ini tidak dibenarkan lagi, sudah selesai. Nanti semua pihak silahkan saling berangkulan dan terima takdir masing-masing,” sambung Isra.

    “Kami berterima kasih kepada pemohon dengan segala pendukungnya mulai dari saksi dan ahli, termohon begitu juga saksi ahli dan penyelenggara, pihak terkait begitu juga saksi dan ahlinya, termasuk Bawaslu yang sudah menerangkan beberapa hal yang memang perlu di klarifikasi. Dengan demikian, sidang perkara nomor 183/PHPU-BUP/XXIII/2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup,” pungkasnya. [pin/but]

  • DPRD Bondowoso Soroti Efisiensi Anggaran Infrastruktur

    DPRD Bondowoso Soroti Efisiensi Anggaran Infrastruktur

    Bondowoso (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Bondowoso menyoroti rencana efisiensi anggaran, utamanya di sektor infrastruktur. Hal itu dianggap menjadi tantangan utama bagi pemerintah daerah.

    Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bondowoso, Sutriyono mengatakan, persoalan infrastruktur dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025-2026 jadi atensi.

    “Perbaikan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan dalam periode 2025-2030,” kata Sutriyono.

    Beberapa titik yang menjadi perhatian utama adalah jalan, saluran irigasi, drainase, kawasan permukiman, air bersih, dan sanitasi.

    “Infrastruktur masih menjadi tantangan utama di Bondowoso,” ucap legislator PKB tersebut.

    DPRD Bondowoso, kata Sutriyono, akan terus mendorong agar program pembangunan daerah lebih fokus pada peningkatan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat.

    “Tapi dalam menyusun rencana kerja untuk 2026, pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan yang ada,” terangnya.

    Kata Cak Sutri, sapaan akrabnya, penyusunan RKPD tidak hanya mengacu pada banyaknya permasalahan yang harus diselesaikan.

    “Tetapi juga harus mempertimbangkan sumber daya anggaran yang ada,” kata dia.

    Ia mencontohkan dengan kondisi jalan di Bondowoso dengan total panjang jalan mencapai 1.382 kilometer. Dimana sekitar 800 kilometer rusak dan yang masih dalam kondisi baik hanya sekitar 582 kilometer.

    “Ini angka yang cukup besar, dan masyarakat terus mengeluhkan kondisi jalan yang rusak. Sementara anggaran kita masih minim,” sebutnya.

    Selain keterbatasan anggaran daerah, Sutriyono juga menyoroti ketergantungan Bondowoso terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU).

    “Ini menjadi tantangan bagi kita semua dalam memastikan pembangunan tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.

    Ia berharap Pemkab Bondowoso bisa lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan lain, seperti kerja sama dengan pihak swasta atau optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Dengan perencanaan yang matang dan strategi yang tepat, saya yakin masalah infrastruktur di Bondowoso bisa diselesaikan secara bertahap sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” pungkasnya. [awi/beq]

  • Dukung Efisiensi Anggaran, Bupati Banyuwangi: Sudah Kami Terapkan Sejak 2023

    Dukung Efisiensi Anggaran, Bupati Banyuwangi: Sudah Kami Terapkan Sejak 2023

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Saat ini pemerintah pusat telah memberlakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mendukung kebijakan Presiden Prabowo tersebut. Bahkan menurut Ipuk kebijakan efisiensi anggaran telah diberlakukan Pemkab Banyuwangi sejak tahun 2023.

    “Sebenarnya bertahap sudah kami terapkan sejak 2023. Kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung ke masyarakat kita skip, bahkan ATK (Alat Tulis Kantor) mulai kita kurangi secara signifikan sejak 2024, dan terus hingga saat ini,” kata Bupati Ipuk usai meninjau pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas Sobo, Banyuwangi, Senin (10/2/2025).

    Ipuk menyatakan langkah efisiensi yang telah diterapkan meliputi penghapusan beberapa kegiatan yang dinilai tidak berdampak langsung pada masyarakat, dan menurunkan standar satuan harga (SSH) bangunan fisik.

    “Bahkan SSH bangunan fisik mulai bangunan, irigasi, hingga infrastruktur jalan juga kita turunkan namun dalam batas kewajaran dan tetap mengutamakan kualitas. Tujuannya agar infrastruktur fisik lebih banyak yang dibangun,” kata Ipuk.

    Selain itu, kata Ipuk, para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Banyuwangi kini telah terbiasa menggunakan e-office, sehingga penggunaan ATK berkurang.

    “Contohnya kami ada aplikasi Sikawan untuk urusan administrasi internal karyawan pemkab. Dan seiring dengan kebijakan Presiden Prabowo, kami akan terus menjalankan efisien dan efektivitas anggaran. Bagi kami, ini momentum untuk lebih memperkuat digitalisasi administrasi perkantoran dan pelayanan publik lainnya,” ujarnya.

    Ipuk menilai bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait pemotongan anggaran sudah tepat. Apa yang dilakukan oleh pusat, akan menjadi pedoman bagi Ipuk untuk lebih melakukan efisiensi anggaran.

    “Untuk 2025 pun kami akan lakukan hal yang sama, bahkan mungkin lebih ketat untuk memilah kegiatan yang memang tidak perlu dilakukan di tengah kondisi saat ini. Namun, kami yakinkan, kegiatan-kegiatan yang berdampak besar bagi masyarakat akan tetap kami jalankan di tengah kebijakan efisiensi anggaran,” tambah Ipuk. [alr/beq]

  • Plaza Gempol Semrawut, DPRD Pasuruan Desak Perbaikan Manajemen

    Plaza Gempol Semrawut, DPRD Pasuruan Desak Perbaikan Manajemen

    Pasuruan (beritajatim.com) – Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan menemukan kondisi Plaza Gempol semakin semrawut akibat berbagai permasalahan, seperti pengelolaan sampah yang buruk, minimnya penerangan, serta keamanan yang masih menjadi keluhan utama para pedagang. DPRD pun mendesak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pasuruan untuk segera melakukan perbaikan manajemen agar pasar ini lebih tertata.

    Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Setya Wardhana, menyebutkan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari pedagang dan pengunjung terkait buruknya kondisi Plaza Gempol.

    “Banyak pedagang yang mengeluhkan kurangnya kebersihan, keamanan, dan fasilitas yang memadai di pasar ini,” ujarnya.

    Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah tumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik. Hal ini tidak hanya mengganggu kenyamanan pengunjung tetapi juga berpotensi menjadi sumber penyakit. Selain itu, banyak lampu penerangan yang mati, sehingga kawasan pasar menjadi rawan terutama pada malam hari.

    Keamanan juga menjadi perhatian serius. Sejumlah pedagang mengeluhkan sering terjadi pencurian barang dagangan yang merugikan mereka dan membuat suasana pasar semakin tidak kondusif.

    Menanggapi permasalahan ini, DPRD Pasuruan meminta Disperindag untuk segera mengambil langkah nyata guna membenahi kondisi Plaza Gempol.

    “Disperindag harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan yang ada,” tegas Agus Setya Wardhana.

    Komisi II mendorong peningkatan frekuensi pengangkutan sampah, perbaikan sistem penerangan, serta penambahan petugas keamanan agar pedagang merasa lebih aman. Selain itu, Disperindag juga diminta menata ulang para pedagang kaki lima di sekitar pasar agar lebih tertata rapi.

    Terkait dengan potensi pendapatan asli daerah (PAD), DPRD Pasuruan juga menyoroti banyaknya kios kosong di Plaza Gempol yang belum dimanfaatkan secara optimal.

    “Banyak kios yang kosong atau tidak dimanfaatkan dengan baik. Ini tentu saja berpotensi mengurangi PAD,” tambahnya.

    Dengan adanya desakan dari DPRD, diharapkan manajemen Plaza Gempol dapat segera dibenahi agar pasar ini menjadi lebih bersih, aman, dan nyaman bagi pedagang maupun pengunjung.

  • Proyek Rp40 Miliar di Bojonegoro Tak Berupa, Begini Kondisinya

    Proyek Rp40 Miliar di Bojonegoro Tak Berupa, Begini Kondisinya

    Bojonegoro (beritajatim.com) — Proyek pembangunan tembok pelindung tebing sungai atau Kali Lebak di Bojonegoro ambles sepanjang ratusan meter.

    Proyek tersebut dianggarkan dengan pagu senilai Rp40 miliar oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPUSDA) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada tahun anggaran 2024.

    Sesuai data di laman website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bojonegoro, lelang proyek sepanjang 980 meter di Desa Lebaksari dan Tanggungan Kecamatan Baureno dimenangkan oleh Indopenta Bumi Permai beralamat di Surabaya Kota dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp39,6 miliar.

    Di lapangan, kondisi bangunan terlihat banyak yang rusak. Tiang penopang bangunan banyak yang tercerabut dari dalam tanah dan patah. Sejumlah tiang beton terlihat terangkat ke permukaan dan bangunan penahan tebing ambles. Amblesnya bangunan proyek tersebut diperkirakan terjadi akhir Desember 2024.

    “Sebagian sawah warga juga ikut terbawa ambles. Diduga karena fluktuasi debit air sungai” ujar salah seorang warga di Desa Lebaksari, NA

    Hal yang sama, juga terjadi di Desa Tanggungan. Salah seorang warga di Desa Tanggungan FR menyebut, amblesnya tembok penahan tebing yang ada di desanya kondisinya lebih parah. Hal itu jika dibandingkan dengan kondisi tembok pelindung tebing yang ada di Lebaksari.

    “Mulai ambles sepanjang 200 meter di Desa Tanggungan, sedangkan di Desa Lebaksari sepanjang 70 meter,” bebernya.

    Terpisah, Kepala Dinas PUSDA Kabupaten Bojonegoro, Heri Widodo mengonfirmasi, bahwa kejadian tersebut sudah diketahuinya. Pihaknya mengaku akan segera melakukan cross-check di lapangan, dalam hal ini oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan rekanan yang terkait.

    “Terima kasih infonya. Segera kita cross-check dilapangan (PPK dan rekanan yang terkait), kalau yang dimaksud pada lokasi yang sama kegiatan, pada induk 2024, insyaAllah (betul) dan mestinya masih menjadi tanggungan dari pihak rekanan, masa pemeliharaan ingat saya satu tahun,” katanya.

    Sementara itu, anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Sukur Priyanto mengaku belum mengetahui secara terperinci terkait ambruknya bangunan pelindung tebing sungai di Lebaksari. Tetapi ia berjanji akan lakukan pengecekan atas kejadian tersebut.

    “Saya belum tahu detilnya ya, karena baru terima informasi dari kawan-kawan di lapangan. Nanti kita akan cek bersama dengan OPD dan kontraktor pelaksana. Kita tinjau sebab musababnya apa, apakah karena kesalahan teknis, atau human error, ataukah keadaan force majeure,” ujar Politikus Partai Demokrat ini. [lus/ted]

  • Prabowo: Tidak Ada yang Kebal Hukum di Negeri Ini

    Prabowo: Tidak Ada yang Kebal Hukum di Negeri Ini

    Surabaya (beritajatim.com) – Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi di Indonesia. Dia pun memberikan ancaman kepada para koruptor.

    “Monyet-monyet itu, maling-maling itu. Kau boleh melawan Prabowo, tapi kau akan hadapi dan lawan emak emak itu. Dasar koruptor, bandel, ndablek,” tegas Prabowo saat pidato sambutan Pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di JX International Surabaya, Senin (10/2/2025) sore.

    Prabowo juga menekankan, terkait efisiensi dan nggak perlu melakukan kunkungan kerja atau studi banding ke luar negeri.

    “Tugas belajar boleh, tugas atas nama negara boleh. Tapi beneran tugas, jangan jalan-jalan. Kalau jalan-jalan pakai uang sendiri boleh. Saya juga sering diundang ke luar negeri. Studi banding selesaikan kemiskinan kok belajarnya ke Australia. Australia itu masuk 10 negara terkaya. Ada apa jug belajar Pramuka ke luar negeri,” tuturnya.

    Prabowo juga mengaku lebih takut kepada emak-emak dibandingkan kepada LSM dan wartawan. “Saya lebih takut emak-emak (Muslimat NU), daripada mereka. Apalagi TNU (Tentara Nahdlatul Ulama atau Muslimat NU) sekarang mendukung saya. Tidak ada yang kebal hukum di negeri ini. Saya siap mati untuk negeri ini,” imbuhnya.

    Prabowo juga berharap agar kader Muslimat NU memilih calon ketua umum Muslimat NU terbaik. “Harapan saya boleh kan, tidak cawe cawe kan. Terima kasih, selamat berjuang Muslimat, selamat berjuang TNU,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Golkar Surabaya Luncurkan Hotline Aduan Warga: Birokrasi Melayani adalah Keniscayaan

    Golkar Surabaya Luncurkan Hotline Aduan Warga: Birokrasi Melayani adalah Keniscayaan

     

    Surabaya (beritajatim.com) – DPD Golkar Surabaya resmi meluncurkan hotline aduan warga sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik di Kota Surabaya. Ketua DPD Golkar Surabaya, Arif Fathoni, menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan cepat dan transparan.

    “Fokus kami adalah bagaimana setiap aspirasi atau keluhan dari warga bisa cepat direspon, serta bagaimana setiap rupiah yang dikeluarkan oleh masyarakat bisa dipertanggungjawabkan dengan cara yang transparan,” ujar Arif Fathoni, Senin (10/2/2025).

    Sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya, Fathoni menambahkan bahwa hotline ini akan mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan dari Pemerintah Kota Surabaya.

    Untuk memastikan layanan ini berjalan optimal, seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya diwajibkan menempelkan stiker hotline di berbagai pos pelayanan publik.

    “Kami ingin memastikan bahwa semua warga Surabaya dapat dengan mudah menghubungi kami dan kami dapat mendengar langsung aspirasi serta keluhan mereka,” katanya.

    Menurut Fathoni, hotline ini juga merupakan bagian dari komitmen Partai Golkar dalam mendukung pemerintahan Eri Cahyadi-Armuji serta memastikan birokrasi yang efektif dan efisien.

    “Sebagai partai yang mendukung pemerintahan saat ini, kami ingin memastikan bahwa semua program dan kebijakan yang ada dapat terealisasi dengan baik di lapangan,” tambahnya.

    Di tengah perubahan zaman yang semakin cepat, Fathoni menegaskan pentingnya inovasi dalam pengelolaan layanan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    “Birokrasi Melayani bukan lagi sekadar harapan, tetapi sebuah keniscayaan yang harus diterapkan di era sekarang,” tutupnya. [asg/beq]

  • DPRD Sumenep Umumkan Bupati-Wabup Terpilih Hasil Pilkada 2024

    DPRD Sumenep Umumkan Bupati-Wabup Terpilih Hasil Pilkada 2024

    Sumenep (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Sumenep menggelar rapat paripurna dengan agenda pengumuman berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep hasil Pilkada 2020 dan penyampaian pengumuman hasil penetapan KPU Sumenep terhadap pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep terpilih 2024.

    Sesuai surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo dan KH. Imam Hasyim ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pilkada Sumenep 2024. Pasangan Fauzi-Imam memperoleh 379.858 suara, mengungguli pasangan Fikri-Unais yang meraih 249.597 suara.

    Selain pengumuman pasangan calon terpilih, rapat paripurna tersebut juga menyampaikan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep hasil Pilkada 2020.

    Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin menjelaskan, pihaknya telah melaksanakan semua tahapan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terkait hasil penetapan KPU terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pilkada Sumenep 2024.

    “Seluruh tahapan Pilkada telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami telah menjalankan semua prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” terang Zainal.

    Selanjutnya, DPRD Sumenep akan mengirimkan surat ke Mendagri untuk proses pelantikan Bupati – Wakil Bupati terpilih pada 20 Februari 2025. [tem/beq]