Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Kontraktor Surabaya Menangkan Lelang Proyek Penahan Tebing Rp40 Miliar di Bojonegoro

    Kontraktor Surabaya Menangkan Lelang Proyek Penahan Tebing Rp40 Miliar di Bojonegoro

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Lelang proyek penahan tebing sungai Kali Lebak di Desa Lebaksari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro diikuti oleh 130 peserta. Seperti dalam laman website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Bojonegoro.

    Dari 130 peserta yang ikut dalam tender proyek senilai Rp40 miliar itu, hanya tiga kontraktor yang mengajukan penawaran. Kemudian, proyek tersebut dimenangkan oleh Indopenta Bumi Permai dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp39,6 miliar.

    Sedangkan dua peserta lain mengajukan nilai penawaran di bawah Indopenta Bumi Permai yang beralamat di Surabaya itu. Seperti PT Bukaka Pasir Indah mengajukan penawaran sekitar Rp31,7 miliar dan PT Bumi Aceh Citra Persada senilai Rp37,5 miliar.

    Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Bojonegoro, Joni Agus Handoko mengatakan, dari tiga peserta lelang, pemenang ditetapkan oleh peserta yang mengajukan nilai tertinggi. Sebab, dua peserta lain dinilai tidak memenuhi persyaratan.

    “Dalam Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) nilai penawaran terendah tidak otomatis akan menjadi pemenang, yang menjadi pemenang adalah peserta yang memenuhi semua persyaratan dan lulus dalam evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi,” ujarnya, Senin (10/2/2025).

    Dalam LPSE disebut, PT Bukaka Pasir Indah yang menawar dengan nilai paling rendah dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak menyampaikan Surat Izin Operator (SIO) alat Buldozer, Vibro Roller dan Excavator. Hal ini yang dianggap tidak sesuai dengan Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) poin F.

    “Persyaratan Teknis bahwa peserta tender wajib menyampaikan Surat Izin Alat (SIA) dan Surat Izin Operator (SIO) yang masih berlaku (masa berlaku minimal sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran),” seperti dalam hasil evaluasi di LPSE.

    Selain itu, peserta juga tidak menyampaikan ISO 45001:2018 untuk dukungan material besi beton. Hal ini tidak sesuai dengan Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) poin F. Dalam persyaratan teknis, peserta tender wajib menyampaikan scan sertifikat ISO 45001:2018 dari instansi yang berwenang.

    Sedangkan PT Bumi Aceh Citra, alasan yang membuat tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta tender adalah, nama peserta yang tercantum dalam dokumen jaminan penawaran tidak sama dengan nama peserta yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) yang disampaikan. Hal ini tidak sesuai dengan Bab III IKP klausul 28.11.b.

    “Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) memenuhi ketentuan sebagai berikut: Nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran sama dengan nama peserta,” tulis dalam LPSE Bojonegoro.

    Untuk diketahui, kondisi bangunan saat ini terlihat banyak yang rusak. Tiang penopang bangunan banyak yang tercerabut dari dalam tanah dan patah. Sejumlah tiang beton terlihat terangkat ke permukaan dan bangunan penahan tebing ambles. Amblesnya bangunan proyek tersebut diperkirakan terjadi akhir Desember 2024.

    “Sebagian sawah warga juga ikut terbawa ambles. Diduga karena naik turunnya (fluktuasi) debit air sungai” ujar salah seorang warga di Desa Lebaksari, NA.

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PUSDA) Kabupaten Bojonegoro, Heri Widodo mengatakan, rusaknya bangunan proyek sepanjang 980 meter itu sudah diketahuinya. Proyek tersebut, kata dia, masih dalam proses pemeliharaan kontraktor pelaksana.

    “Mestinya masih menjadi tanggungan dari pihak rekanan, masa pemeliharaan ingat saya satu tahun,” katanya. [lus/ian]

  • Program Prioritas 100 Hari Gatut Sunu-Ahmad Baharudin: Perbaikan Jalan Wilayah Selatan

    Program Prioritas 100 Hari Gatut Sunu-Ahmad Baharudin: Perbaikan Jalan Wilayah Selatan

    Tulungagung (beritajatim.com) – Setelah resmi ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pilkada Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo dan Ahmad Baharudin menegaskan komitmennya untuk memperbaiki jalan di wilayah selatan.

    Program perbaikan infrastruktur ini menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama setelah mereka dilantik. Pasangan ini juga meminta doa restu serta dukungan masyarakat agar pemerintahan ke depan berjalan lebih baik.

    Gatut Sunu menyoroti kondisi jalan di wilayah selatan yang selama bertahun-tahun belum tersentuh perbaikan oleh pemerintah. Banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan parah, terutama akibat seringnya dilalui kendaraan bertonase besar.

    “Skala prioritas kami adalah perbaikan jalan terutama di wilayah Selatan. Mulai dari Kecamatan Campurdarat hingga perbatasan Jalur Lintas Selatan,” ujarnya.

    Selain meningkatkan aksesibilitas, perbaikan jalan ini juga bertujuan untuk mendukung sektor pariwisata. Wilayah selatan Tulungagung memiliki banyak objek wisata yang menarik wisatawan dari berbagai daerah.

    Gatut Sunu berharap dengan infrastruktur yang lebih baik, jumlah kunjungan wisatawan dapat meningkat. “Kami tidak ingin citra Tulungagung kurang bagus karena jalan rusak. Maka dari itu, kami prioritaskan perbaikan jalan di wilayah Selatan,” tuturnya.

    Menanggapi tantangan pemangkasan anggaran infrastruktur pada tahun 2025, Gatut Sunu mengakui bahwa hal ini menjadi kendala tersendiri. Namun, ia berjanji akan berupaya mencari solusi terbaik dengan berkoordinasi bersama berbagai pihak terkait.

    “Ini yang agak berat. Tentu kami akan koordinasi dengan sekda dan OPD terkait agar anggaran yang ada dapat dimaksimalkan,” pungkasnya. [nm/kun]

  • Masih 4 Tahun Lagi, Perindo Sudah Siapkan Konsolidasi Struktural untuk Pemilu

    Masih 4 Tahun Lagi, Perindo Sudah Siapkan Konsolidasi Struktural untuk Pemilu

    Surabaya (beritajatim.com) – Partai Perindo tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilu 2029 dengan fokus pada konsolidasi struktural partai di seluruh wilayah Jawa Timur.

    Plt Sekjen DPP Partai Perindo, Andi Muhammad Yuslim Patawari menegaskan pentingnya upaya konsolidasi yang terstruktur, mulai dari tingkat DPP, DPW, hingga DPD, untuk memastikan kesiapan partai dalam meraih kemenangan dan memasuki parlemen.

    “Ke depannya kita akan menargetkan kemenangan dan masuk parlemen, maka pengurus DPP atas arahan Ketua Umum Mbak Angela Tanoesoedibjo bahwa kita harus melakukan konsolidasi terstruktur mulai DPP, DPW sampai ke DPD,” ujar Andi saat ngopi bareng media di Surabaya, Senin (10/2/2025).

    Andi menambahkan bahwa, sebagai bagian dari konsolidasi tersebut, pihaknya akan intens berinteraksi dengan pengurus partai dan masyarakat melalui kunjungan ke berbagai daerah.

    Selain itu, Andi juga menegaskan bahwa partai yang didirikan oleh Hary Tanoesoedibjo ini akan selalu hadir di tengah masyarakat untuk membuktikan kepeduliannya.

    “Kami menyadari bahwa Perindo akan harus selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membuktikan kepeduliannya,” tambahnya.

    Konsolidasi yang dimaksudkan oleh Partai Perindo tidak hanya terbatas pada satu wilayah saja, tetapi mencakup seluruh Jawa Timur. Andi menjelaskan bahwa setiap kunjungannya ke berbagai daerah akan menjadi bagian dari proses memperkuat struktur partai di daerah tersebut.

    “Konsolidasi se-Jawa Timur ini kalau harus keliling itu mungkin butuh waktu 1 bulan. Jadi setiap saya datang itu saya melakukan pendekatan dengan teman-teman,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Andi juga mengapresiasi dukungan media dalam kegiatan konsolidasi ini. Media, menurut Andi, berperan penting dalam memberikan masukan dan berdiskusi mengenai langkah-langkah strategis yang harus diambil oleh Perindo untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara.

    “Terima kasih kepada ketua DPW Jatim Pak Armaya dan jajarannya yang telah hadir bersama kita, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media,” tuturnya.

    Mengenai persiapan partai untuk menghadapi Pemilu 2029, Andi menegaskan pentingnya pergerakan cepat dan soliditas antar kader. “Kader itu pertarungan politik ini sangat cepat. Kita menyadari Februari ini adalah tahun lalu artinya waktu kita bertarung ini semakin pendek,” ungkapnya.

    Ia berharap, dengan mempercepat pergerakan dan menjaga solidaritas antar kader, Perindo dapat menghindari konflik di lapangan dan semakin banyak tokoh masyarakat yang bergabung ke partai.

    “Kami berharap semakin banyak tokoh-tokoh masyarakat yang bergabung ke Perindo dan insya Allah di DPP mulai minggu ini dan minggu depan akan ada beberapa tokoh yang kasih kepada daerah itu akan bergabung ke Perindo,” tutupnya. [asg/ian]

  • Pisah Kenal Kepala Lapas Kelas IIA Kediri, Solichin Gantikan Urip Dharma Yoga

    Pisah Kenal Kepala Lapas Kelas IIA Kediri, Solichin Gantikan Urip Dharma Yoga

    Kediri (beritajatim.com) – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kediri resmi berganti. Urip Dharma Yoga yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lapas Kelas IIA Kediri kini digantikan oleh Solichin, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Surakarta. Acara pisah kenal ini berlangsung di Aula Lapas Kelas IIA Kediri pada Senin (10/2/2025) dan dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah.

    Penjabat (Pj) Wali Kota Kediri, Zanariah, turut hadir dalam acara tersebut dan memberikan apresiasi atas kinerja Urip Dharma Yoga selama masa jabatannya.

    “Meski terbilang singkat selama Urip Dharma Yoga menjabat sebagai Kepala Lapas Kelas IIA Kediri telah banyak inovasi diimplementasikan dan prestasi yang diraih. Program-program pengembangan keterampilan para warga binaan juga terus ditingkatkan. Salah satu wujudnya adalah hasil panen pertanian yang melimpah, serta penampilan hadroh dan tarian yang dibawakan warga binaan bagus sekali,” ujar Zanariah.

    Lebih lanjut, Zanariah berharap agar Solichin dapat meneruskan serta meningkatkan berbagai program yang telah berjalan di Lapas Kelas IIA Kediri, serta menghadirkan inovasi baru dalam kepemimpinannya.

    “Atas nama Pemerintah Kota Kediri kami sampaikan terima kasih pada Bapak Urip Dharma Yoga atas segala dedikasi dan kolaborasi yang terjalin dengan Kota Kediri. Kami doakan agar Bapak Urip senantiasa sehat dalam mengemban amanah yang baru sebagai Kepala Lapas Kelas IIA Cikarang. Kami juga sampaikan selamat datang kepada Bapak Solichin yang sebelumnya memimpin Kepala Rutan Kelas I Surakarta,” tambahnya.

    Sebagai informasi, Kota Kediri memiliki posisi strategis dengan jumlah penduduk sekitar 300 ribu jiwa. Tingginya mobilitas di kota ini juga mempengaruhi kompleksitas permasalahan sosial yang ada, yang dinilai hampir serupa dengan Surakarta.

    “Dengan pengalaman Bapak Solichin di Surakarta kami yakin Bapak dapat menjalankan amanah di Kota Kediri. Kami berharap kolaborasi antara Pemkot Kediri dan Lapas terus terjalin baik, utamanya dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial para warga binaan sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif serta bertanggung jawab,” imbuh Zanariah.

    Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Jawa Timur, Kadiyono, turut memberikan apresiasi terhadap sinergi yang terjalin di Kota Kediri dalam mendukung program-program pemasyarakatan.

    “Hal tersebut menjadi awal yang baik untuk menjalankan program-program yang ada di Lapas Kelas IIA. Saya lihat seluruh jajaran Forkopimda bahkan instansi vertikal hadir di sini yang menunjukkan bahwa komunikasi, sinergi di Kota Kediri ini solid dan luar biasa. Saya percaya ini menjadi bekal yang baik. Semoga hal-hal seperti ini terus terjaga,” kata Kadiyono.

    Acara ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, Komandan Kodim 0809 Letkol Inf Ragil Jaka Utama, Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji, Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Kombes Pol Agung Hadi Wijanarko, jajaran Forkopimda Kabupaten Kediri, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Roni Yusianto, serta sejumlah tamu undangan lainnya. [nm/kun]

  • 5 Tahun, Gus Ipul Optimis Kemiskinan Ekstrim Turun di Bawah 5 Persen

    5 Tahun, Gus Ipul Optimis Kemiskinan Ekstrim Turun di Bawah 5 Persen

    Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul optimistis mampu menekan angka kemiskinan ekstrim di Indonesia hingga 0% dalam waktu dekat, dan di bawah 5% dalam lima tahun.

    “Itu target yang sangat optimis. Tidak hanya pemerintah dan pemda, tapi juga perguruan tinggi, swasta, kita harapkan semua bisa mengambil peran,” kata Gus Ipul usai Penandatanganan MoU Kemensos RI dan Forum Rektor Indonesia di Graha Unesa, Senin (10/2/2025).

    Gus Ipul mencatat, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 52,54% penduduk miskin ada di Pulau Jawa, dengan 16,19% berada di Jawa Timur. Karena itu, Kemensos menargetkan penurunan kemiskinan ekstrim hingga nol persen dalam waktu dekat dan di bawah 5% dalam lima tahun ke depan.

    Sebagai upayanya, Kemensos menggandeng perguruan tinggi dalam rangka berkolaborasi membangun sinergi dan saling memperkuat antara pemerintah dengan PTN dan PTS untuk menjawab persoalan kemiskinan.

    “Kita ingin, egosektoral, jalan sendiri-sendiri itu dihilangkan ke depan. Supaya langkah-langkah itu terukur berdasarkan kajian akademis,” jelas Gus Ipul.

    Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan, menekankan pentingnya kolaborasi ini untuk meningkatkan peran perguruan tinggi dalam membantu masyarakat.

    Perguruan tinggi diharapkan memberikan kajian yang mendalam dan solusi berbasis riset untuk mengatasi masalah kemiskinan, bukan hanya memberikan bantuan, tetapi juga memberikan treatment yang tepat.

    “Kajian dari berbagai sisi itulah yang dikerjakan perguruan tinggi yang nanti bisa diimplementasikan di masyarakat,” katanya.

    Sedangkan Rektor Unesa, Nurhasan, menyatakan bahwa riset dan inovasi perguruan tinggi dapat menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, sehingga menjadikannya lebih terukur dan efektif.

    Cak Hasan juga meyakini bahwa kolaborasi ini dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrim di Jawa Timur dan Indonesia. “Kerja sama ini tidak hanya penting, tetapi juga sangat vital dan strategis dalam menghadirkan solusi berkelanjutan,” tandasnya. [ipl/kun]

  • Paripurna DPRD Rampung, Wahyu-Ali Segera Dilantik Jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang

    Paripurna DPRD Rampung, Wahyu-Ali Segera Dilantik Jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang

    Malang (beritajatim.com) – Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin segera dilantik sebagai Wali Kota Malang dan Wakil Wali Kota Malang periode 2025 – 2030. DPRD Kota Malang juga telah melakukan rapat paripurna usai Wahyu – Ali ditetapkan oleh KPU Kota Malang.

    Rapat Paripurna digelar di Gedung DPRD Kota Malang pada Senin, (10/2/2024). Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhita memimpin langsung rapat paripurna ini. Sementara Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan juga hadir. “Saya bersama penjabat Wali Kota melaksanakan tugas kami mengantarkan beliau menjadi pimpinan Kota Malang ke depannya,” ujar Amithya.

    Politisi PDI Perjuangan itu menuturkan, bahwa usai berkontestasi di Pilwali Kota Malang. Sudah saatnya seluruh partai menyatukan warna di tengah perbedaan demi membangun Kota Malang yang lebih baik.

    “Untuk catatan pasti banyak. Kami akan memberikan tongkat estafet dari apa yang sudah kami lakukan beberapa waktu kemarin bersama Pj Wali Kota. Ada beberapa kebijakan yang harus kita perbaiki di pemerintahan Kota Malang,” ujar Amithya.

    Sementara itu, Iwan Kurniawan berharap Wahyu-Ali dapat meneruskan pembangunan yang lebih baik untuk Kota Malang. Dia berharap 11 program prioritas yang telah dicanangkan semasa ia menjadi Pj Wali Kota Malang dilanjutkan.

    “Saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada pak Wahyu-Ali. Semoga amanah dan semoga bisa menjalankan apa yang menjadi harapan kita semua khususnya masyarakat maupun Pemerintah Kota Malang,” ujar Iwan.

    “11 (program) prioritas ada beberapa yang perlu menjadi perhatian. Kemudian penanganan banjir masih ada titik-titik yang harus kita kolaborasi bersama, sinergi antara legislatif dan eksekutif,” imbuhnya. (luc/kun)

  • Komisi A DPRD Jember Patungan Ajak Perwakilan Honorer ke Jakarta

    Komisi A DPRD Jember Patungan Ajak Perwakilan Honorer ke Jakarta

    Jember (beritajatim.com) – Komisi A DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, patungan untuk mengajak perwakilan tenaga honorer non aparatur sipil negara pemerintah daerah setempat memperjuangkan nasib ke Jakarta pekan depan.

    Demikian kesimpulan rapat dengar pendapat antara Komisi A dengan perwakilan tenaga honorer dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jember, di gedung DPRD setempat, Senin (10/2/2025).

    “Biarpun kita berkirim surat ke pusat, kalau tidak dikawal, akan sulit. Kami kemarin mendesak BKPSDM untuk bersama-sama ke Jakarta. Tidak sendiri,” kata Sekretaris Komisi A Siswono.

    Namun rupanya BKPSDM Jember lebih dulu berangkat ke Jakarta untuk menanyakan nasib honorer non ASN. “Paling tidak solusi-solusi terbaiknya kita tunggu bulan ini,” kata Ketua Komisi A Budi Wicaksono, usai rapat.

    Rencananya Komisi A akan menyusul ke Jakarta pada 19 Februari 2025. “Kami akan ke Badan Kepegawaian Nasional dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi untuk menanyakan solusi terbaik para tenaga non ASN,” kata Budi.

    Budi ingin seluruh pegawai honorer non ASN diangkat menjadi ASN. “Agar yang sudah mengabdi lama bisa menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) atau PPPK paruh waktu. Yang penting dia bisa mendapatkan gaji,” katanya.

    Saat ini ada ribuan orang honorer non ASN yang belum jelas statusnya dan belum dikontrak kembali. Mereka terimbas kebijakan penataan pegawai non ASN yang diberlakukan pemerintah pusat. Pemkab Jember mempersilakan mereka tetap bekerja di kantor, namun belum bisa menjanjikan upah apapun.

    Siswono menyarankan para pegawai honorer untuk tetap masuk kerja untuk mengisi daftar kehadiran. Dengan demikian jika ada kepastian regulasi, Pemkab Jember punya dasar untuk mengajukan mereka berdasarkan daftar kehadiran kerja. “Ini agar Anda tidak putus kerja, memastikan bahwa Anda masih aktif bekerja,” katanya.

    Tabroni, anggota Komisi A dari PDI Perjuangan, sepakat intuk datang ke Jakarta. “Problemnya tidak bisa dipecahkan di Jember tetapi ada di pusat. Maka Komisi A dan pansus harus datang ke Jakarta, ke Pemerintah Pusat, ke DPR RI, ke Kementerian PAN-RB, dan Kemendagri,” katanya. [wir]

  • Tenaga Honorer Pemkab Jember Desak DPRD Bentuk Pansus

    Tenaga Honorer Pemkab Jember Desak DPRD Bentuk Pansus

    Jember (beritajatim.com) – Perwakilan tenaga honorer yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendesak DPRD setempat untuk membentuk panitia khusus yang menangani persoalan pegawai non aparatur sipil negara.

    Hal ini dikemukakan perwakilan tenaga honorer saat menemui Komisi A DPRD Kabupaten Jember dan mencurahkan isi hati (curhat) soal kejelasan status sebagai pegawai pemerintah daerah setempat, Senin (10/2/2025).

    “Kami meminta Komisi A untuk bisa segera membentuk pansus, yang bisa merekam seluruh pernik permasalahan non ASN di Kabupaten Jember,” kata Arjun Sutrisno Wibowo, salah satu honorer Satuan Polisi Pamong Praja.

    Saat ini ada ribuan orang honorer non ASN yang belum jelas statusnya dan belum dikontrak kembali. Mereka terimbas kebijakan penataan pegawai non ASN yang diberlakukan pemerintah pusat. Alhasil Pemkab Jember belum bisa membayarkan upah.

    “Memang betul bahwasanya sesuai Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 yang disahkan pada 31 Oktober 2023, tidak ada lagi tenaga non-ASN setelah undang-undang tersebut disahkan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan juga, di pasal 66, bahwa penyelesaian penataan tenaga non-ASN untuk menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) paling lambat atau paling akhir adalah 31 Desember 2024,” kata Arjun.

    Ini artinya, lanjut Arjun, pemerintah bertanggung jawab menyelesaikan penataan tersebut. “Namun faktanya, kita bisa lihat bukan cuma di Jember, tapi secara nasional, proses seleksi PPPK belum selesai,” katanya.

    Seleksi PPPK terdiri atas dua tahap. Tahap kedua akan dilaksanakan pada April 2025. “Nah, dari situ muncul sebuah permasalahan. Di undang-undang disebutkan bahwa 31 Desember 2024 sudah selesai penataan. Faktanya belum selesai. Nah, sekarang sudah memasuki 2025, bahkan sudah masuk Februari. Yang jadi masalah adalah status kita saat ini seterusnya menggantung,” kata Arjun.

    Tenaga honorer non ASN sudah tak diakui dalam birokrasi pemerintahan. Namun Arjun dan kawan-kawan belum bisa disebut PPPK karena belum memperoleh surat keputusan pengangkatan. BKPSDM Jember mencatat ada 13.119 orang berstatus tenaga honorer pemerintah daerah. Dengan kuota formasi dua ribu PPPK, maka sebagian besar tenaga honorer tersebut jelas tidak lulus.

    Ada harapan bagi mereka yang tidak lulus akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu. “Tapi masih tidak jelas kapan kita akan mendapatkan SK sebagai PPPK paruh waktu. Di masa-masa kami menunggu baik itu yang PPPK penuh waktu maupun PPPK paruh waktu, ini kan kami disebut apa Bapak? Kami disebut ASN salah. Kami disebut paruh waktu, tidak punya SK. Akhirnya berkembanglah suara-suara di masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) bahwa pegawai non-ASN saat ini dirumahkan,” kata Arjun.

    Arjun meminta kepada Komisi A agar mendorong Pemkab Jember untuk segera mencarikan solusi terbaik, terutama terkait upah. Menurutnya, tenaga honorer di sejumlah daerah di Jatim tetap bisa menerima upah walau proses penataan non ASN belum selesai. Dia mencontohkan Kabupaten Lumajang, Probolinggo, Bojonegoro, Lamongan, Kabupaten Madiun, Tuban, dan Bondowoso.

    Arjun sempat berdiskusi dengan Sekretaris Daerah Arief Tjahjono untuk meniru daerah lain yang tetap mengontrak tenaga-tenaga non ASN yang ada tahun ini. Namun Arief tidak berani, karena pemerintah pusat hanya memerintahkan pengalokasian anggaran untuk pegawai non ASN tanpa ada perintah untuk membayar.

    Arjun berharap Pemkab dan DPRD Jember mendesak pemerintah pusat untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, khususnya pasal 66. “Agar nanti di Perpu itu bisa dijelaskan bagaimana teknis non ASN yang sampai saat ini nasibnya masih menggantung,” katanya.

    Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Panti, Ponco Hendro Kurniawan, meminta pansus bekerja serius. “Temuan kami di lapangan, ada THK (Tenaga Honorer Kategori) II yang memiliki masa kerja tidak lebih dari anggota kami. Kalau enggak salah, kurang lebih lima tahun,” katanya. THK II merupakan tenaga honorer prioritas yang berhak mendaftar PPPK 2024.

    Ponco meminta pelantikan PPPK tahap pertama ditunda untuk mengecek kembali persyaratan mereka yang telah lulus. “Benar-benar diseleksi, Karena banyak nasib orang-orang di sini dipertaruhkan,” katanya.

    Ponco juga mempertanyakan nasib honorer yang tidak masuk dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Nasional dan tidak ikut seleksi PPPL tahap pertama maupun kedua. Termasuk soal gaji yang belum juga cair. ” Kami mendesak kepada legislatif untuk berbicara kepada eksekutif agar honor non ASN segera dicairkan,” katanya.

    Sementara itu, Tabroni, anggota Komisi A dari PDI Perjuangan, mengatakan, permasalahan ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat dalam penataan penataan ASN. “Tapi tentu akhirnya berdampak terhadap pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Dalam pemerintahan daerah tersebut ada organisasi perangkat daerah yang berbeda-beda masalahnya,” katanya.

    Tabroni menegaskan, bahwa DPRD Jember memang mendorong pembentukan pansus. “Karena dengan pansus kita akan bisa menelisik lebih dalam problem-problem di Kabupaten Jember. Maksudnya bagaimana kita mencari solusi agar tafsir kita dalam membuat peraturan sama dengan yang dimaui pemerintah pusat, tapi menyelamatkan tenaga kerja non ASN. Menyelamatkan artinya mencari satu solusi yang paling baik yang paling bagus,” katanya.

    “Nah di pansus nanti selain kita mencari akar masalah dan mencarikan solusi, tentunya nanti problem akhirnya adalah kesiapan kemampuan dari anggaran Pemkab Jember yang ini merupakan diskusi legislatif dan eksekutif,” kata Tabroni.

    Wakil Ketua Komisi A yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar Amanat Holil Asyari mengatakan, usulan pansus sudah masuk ke meja pimpinan DPRD Jember. “Insya Allah hari ini pimpinan sudah rapat akan menjadwalkan pembentukan panitia khusus. Dengan terbentuknya pansus nanti kita bisa berkomunikasi secara komprehensif, sehingga persoalan-persoalan ada bisa kita akomodir lewat pansus,” katanya. [wir]

  • 12 Desa di Gresik Kini Bisa Menikmati Air Bersih

    12 Desa di Gresik Kini Bisa Menikmati Air Bersih

    Gresik (beritajatim.com)- Sebanyak 12 desa di Kecamatan Duduksampeyan, Gresik, kini bisa menikmati air bersih setelah dipasang reservoir. Keberdaan tempat mengumpulkan air itu diharapkan bisa mengatasi krisis air saat musim kemarau di wilayah Kecamatan Duduksampeyan.

    Reservoir yang dibangun itu, memiliki kapasitas 1.000 m³ dan 6.169 sambungan rumah (SR) baru gratis tersebut merupakan bagian dari strategi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Khususnya warga yang tinggal di 12 desa.

    Adapun 12 desa di sekitar reservoir itu dari 23 yang tersebar di Kecamatan Duduksampeyan. Diantaranya, Desa Kemudi, Wadak Lor, Wadak Kidul, Petis Benem, Kawisto, Duduk, Kramat, Setrohadi, Sumengko, Palebon, Bendungan, dan Sumari, menjadi wilayah pertama yang menikmati manfaat air bersih.

    Dirut Perumda Giri Tirta Gresik, Kurnia Suryandi mengatakan, dengan selesainya pembangunan reservoir di Kecamatan Duduksampeyan. Maka cadangan air dalam skala besar telah tersedia dan kini fokus utama adalah penyambungan jaringan rumah tangga di desa yang belum terpasang.

    “Reservoir ini telah terverifikasi food grade, yaitu penjaminan kualitas air bersih bagi masyarakat. Dengan tersedianya pipanisasi PDAM dan reservoir ini masyarakat bisa menikmati air bersih,” ujarnya.

    Sementara itu, Bupati Fandi Akhmad Yani menuturkan, setelah ini pihaknya merencanakan pembangunan reservoir di kecamatan lain yang masih kesulitan mendapatkan akses air bersih. “Pembangunan reservoir ini didukung dari APBD serta Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Dinas CKPKP,” urainya.

    Adanya reservoir ini sangat dirasakan oleh warga. Seperti yang diungkapkan oleh Hj. Nur Jannah asal Desa Setrohadi. Dirinya menceritakan sebelumnya untuk mendapatkan aliran air. Dirinya mengandalkan air dari aliran sungai. “Mau gimana lagi saat itu banyak warga memanfaatkan air dari aliran sungai keruh dan bau. Alhamdulillah kini bisa menikmati air bersih dari PDAM,” tandasnya. [dny/kun]

  • Menko Pangan Meninjau Program Cek Kesehatan Gratis di Sidoarjo

    Menko Pangan Meninjau Program Cek Kesehatan Gratis di Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digagas pemerintah resmi dimulai pada bulan Februari 2025, termasuk di Kabupetan Sidoarjo. Plt. Bupati Sidoarjo H.Subandi mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan peninjauan langsung di Puskesmas Taman, Sidoarjo, Senin(10/2/2025).

    Program ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat. Program cek kesehatan gratis diberikan kepada semua masyarakat tanpa terkecuali, dan dapat melakukan pemeriksaan di puskesmas terdekat tanpa perlu membayar biaya apapun.

    Cek kesehatan gratis merupakan inisiatif dari pemerintah mendorong masyarakat melakukan deteksi dini berbagai penyakit untuk meningkatkan potensi kesembuhan. “Mencegah itu lebih bagus, masyarakat perlu secara rutin untuk cek kesehatan agar kedepannya dapat mengambil langkah-langkah preventif jika terdapat suatu penyakit di tubuh kita. Jika kita sakit, biaya akan semakin mahal dan akan mengurangi produktifitas kita nantinya,” ujar Menko Pangan Zulkifli Hasan.

    Menko Pangan juga menjelaskan Program cek kesehatan gratis ini diperuntukkan tiga kategori. Pertama, untuk masyarakat yang sedang berulang tahun, mulai bayi hingga lansia. Kedua, untuk anak sekolah terutama di saat ajaran baru, dan ketiga, cek kesehatan gartis diperuntukkan untuk ibu hamil dan balita.

    “Program cek kesehatan gratis ini merupakan kado ulang tahun dari pemerintah untuk masyarakat yang berulang tahun pada bulan Februari ini. Selain itu juga, cek kesehatan gratis pada saat tahun ajaran baru dan ibu hamil sesuai jadwal di puskesmas dan posyandu. Satu Sehat, Semua Sehat,” tuturnya.

    Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi berharap program cek kesehatan gratis tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat Sidoarjo. Sebab, selain tanpa biaya, cek kesehatan gratis dapat menjadikan masyarakat hidup lebih sehat.

    “Diharapkan masyarakat Sidoarjo tidak ada lagi ada yang sakit, tidak terurus, dan selalu dalam keadaan sehat. Dan semoga program ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang nyaman,” tutur H.Subandi. (isa/kun)